BANJARMASIN - Inisiasi gerakan- gerakan solidaritas yang dilakukan masyarakat, merupakan praktek- baik dan nyata serta mengacu pada salah satu visi pemerintah Kota Banjarmasin yang bertujuan menciptakan kota dengan zero konflik, Jum'at(18/12/2020)
Semua itu tidak serta merta terwujud, tetapi harus ada upaya yang dirancang, dilaksanakan, dan kondisi yang diciptakan, agar pada fase berikutnya predikat Banjarmasin Kota Rukun atau Toleran dapat terwujud.
Dalam sambutannya, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Achmad, Noor Djaya, saat membuka kegiatan Talkshow Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP-KKB), “Mewujudkan Banjarmasin Kota Toleran”.
Kegiatan yang merupakan rangkaian rapat pleno dari kegiatan Festival HAM 2020 itu, dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai, Balaikota Banjarmasin.
Melalui kegiatan ini, ia berharap nantinya dapat memberikan penguatan dan asestensi dari Komnas HAM kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam merancang dan membuat kebijakan yang akomodatif bagi seluruh warga kota.
Terutama terkait dengan kehidupan sosial masyarakat yang beragam latar belakang agama dan etnis, yang salah satunya mengacu pada Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP-KKB) yang sudah dibuat Komnas HAM,” katanya.
Sehingga, saat kota berjuluk seribu sungai mendeklarasikan diri menjadi kota inklusi (ramah disabilitas, ramah anak, kota toleran dan lainnya), maka ketentuan dan aturan yang tercantum dalam deklarasi itu nantinya juga harus ramah dan nyaman bagi semua warga Kota Banjarmasin yang lain.
Kegiatan yang ditayangkan secara Dalam Jaringan (Daring) Online itu menghadirkan narasumber dari Pegiat Kerukunan, Noorhalis Majid. Komnas HAM RI, Muhammad Choirul Anam. Kabag Hukum Pemkot Banjarmasin, Lukman Fadlun. (dkpm/jp).
