JAKARTA- Setelah diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tugas selanjutnya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan pembahasan.
Dimana, hasil pembahasan tersebut akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Guna memperkaya wawasan dalam melaksanakan tugas tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dan komparasi terkait mekanisme pembahasan LKPj ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/4).
Di temui usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M Syaripuddin, menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan di DPRD DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan LKPj.
Dimana diutarakannya, bahwa DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan LKPj tidak membentuk pansus akan tetapi dibahas melalui komisi-komisi.
"Tidak dibentuk pansus, mengoptimalkan membahas dengan SKPD-SKPD, jadi di DKI ada yang namanya pra pembahasan LKPj sebelum disampaikan, setelah disampaikan dibuat rekomendasi perkomisi, baru dari komisi-komisi disampaikan ke Banggar, dan selanjutnya Banggar menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah,” ucap politisi dari PDI Perjuangan ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Karmila juga mencatat beberapa hal penting dari kegiatan tersebut diantaranya, komisi-komisi sama seperti di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pembahasan bersama SKPD sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membahas, salah satunya tentang bagaimana realisasi kinerja dan angggaran yang meliputi program dan kegiatan di SKPD-SKPD.
"Adapun yang dibahas komisi terhadap OPD antara lain, realisasi kinerja dan anggaran,” jelasnya. (dnr/li/jp).
