BANJARMASIN- Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang tentang penghapusan limbah abu batubara dari kategori bahan berbahaya dan beracun. Hal itu dimediasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan selatan (Kalsel) melalui Audiensi di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (7/4) kemarin.
Mahasiswa mendesak pemerintah khususnya Kementrian terkait untuk segera menyusun segala aturan yang menciptakan kestabilan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah jangka panjang, agar dapat menciptakan kedaulatan energi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel DR. (HC). Supian HK, SH, MH, menyambut baik permintaan mahasiswa untuk melaksanakan audiensi dengan eksekutif dan legislatif, dirinya mengapresiasi BEM seluruh Kalsel karena berani menyuarakan aspirasi nya dengan mengedepankan diskusi.
Menurutnya, dalam konteks itu, DPRD Kalsel sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan, misalnya pada 2020 yang lalu DPRD Kalsel telah menginisiasi beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA).
"Komisi II yang mengusulkan Raperda pengelolaan hutan, dan Komisi III yang mengusulkan Perda jasa lingkungan hidup," ujarnya.
H. Supian HK mengatakan, hal-hal yang nantinya disampaikan tentu akan kami terima. "Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki," tutupnya. (fh/li/jp).
