BANJARMASIN- Bupati Barito Kuala (Batola), Hj. Noormiliyani AS menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (19/04/2021).
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS berhadir didampingi Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, Kepala BPKAD Samson, Kepala BP2RD Ardiansyah, dan Kepala inspektorat Ismed Zulfikar. Acara sendiri digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprop).
Acara yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru ini dihadiri pula Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Kalsel. Berlangsung dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat dengan mewajibkan semua undangan harus menjalani Rapid Antigen serta menyediakan hand sanitizer.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menyambut baik kegiatan. Selain itu, Pemprov Kalsel juga berterimakasih kepada para pimpinan daerah kabupaten/kota yang telah berhadir.
"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pencegahan korupsi di Kalsel. Pencegahan korupsi kita nilai sudah cukup baik, namun harus ditingkatkan," ungkap Safrizal.
Pj Gubernur juga menyampaikan, harus ada upaya peningkatan pemberantasan korupsi khususnya upaya perencanaan pencegahan. Ia menyatakan harus ada peningkatan sinergitas antara Pemprov, BPK, KPK maupun lnspektorat.
"Pencegahan korupsi harus dimulai dari perencanaan," ujar pria asal Aceh ini.
Pj Gubernur juga titip kepada anggota dewan yang hadir agar produk legislasi dalam menciptakan keterbukaan dapat dibuat.
Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI, menyampaikan bahwa mereka memiliki empat satgas yaitu dua satgas pencegahan dan dua penindakan.
"Kegiatan ini merupakan salah satu langkah preventif atau pencegahan,“ ucapnya.
Bahtiar juga berharap, Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2020 di 14 kabupaten/kota dan provinsi, agar tak ada jarak yang jauh antar kabupaten/kota dan provinsi di Kalsel.
"Kita akan berikan atensi khusus bagi daerah yang rendah nilai MCP-nya,“ jelas polisi aktif ini.
Nilai ini sendiri merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam menangani korupsi. Termasuk keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Sebagai informasi, Kabupaten Barito Kuala dalam penerimaan pajak berada di posisi ke empat tertinggi capaian realisasinya.
Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS selepas acara langsung meminta kepada Kepala SKPD terkait untuk memberikan atensi agar tidak ada nilai MCP yg rendah.
"Kita pemerintah kabupaten tentu akan terus berupaya memberikan usaha terbaik dalam pemberantasan korupsi,“ ungkap Noormiliyani.
Sebelumnya bupati wanita pertama di Kalsel ini menandatangani komitmen kepala daerah se-Kalsel terkait program pencegahan korupsi terintegrasi. (prkpmd/jp).
