BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalsel dapat melakukan upaya-upaya strategis dalam menekan angka pengangguran di Kalsel.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin pada saat membacakan ringkasan rekomendasi DPRD Provinsi Kalsel atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna pada Rabu, (28/4).
Rekomendasi tersebut merupakan respon atas data periode Agustus 2020, yang mencatat jumlah pengangguran di Provinsi Kalsel menjadi 103,65 ribu atau mengalami penambahan sebesar 14,38 ribu orang. Hal itu dikemukakan oleh Panitia Khusus (Pansus) IV yang diketuai oleh H. M. Lutfi Syaifuddin, S.Sos.
Pansus IV, dalam rekomendasinya, menyatakan kondisi tersebut tentu sedikit banyaknya adalah dampak dari COVID-19. Karenanya, Pansus IV merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat membuat program dan langkah nyata yang bertujuan untuk menanggulangi dampak wabah COVID-19 terhadap warga Kalsel yang kehilangan pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Dr. Drs. Safrizal ZA., M.Si, akan menindaklanjuti hal tersebut, dan mendorong SKPD terkait agar dapat menanggulangi permasalahan yang dimaksud.
"Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Sebab, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak negatif bagi roda perekonomian di sebagian besar wilayah di dunia,” ucap Safrizal penuh harap demi kemajuan Provinsi Kalsel. (ra/li/jp).
