BREAKING NEWS
https://picasion.com/

Rabu, 28 Juli 2021

Eksekutif Diminta Maksimalkan Serapan Anggaran Belanja Modal

TAMIANG LAYANG- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ariantho S Muler, meminta pihak eksekutif untuk maksimalkan serapan Anggaran Belanja Modal pada semester kedua. Karena menurutnya, serapan belanja modal pada semester I masih belum maksimal. 

"Berdasarkan hasil pembahasan realisasi anggaran semester I, pemerintah daerah menyampaikan secara keseluruhan serapan anggaran mencapai 42 persen. Namun penyerapan yang maksimal pada belanja pegawai, sedangkan pada biaya hibah, biaya sosial, dan biaya infrastruktur masih di bawah 20 persen," ucap Ariantho di Tamiang Layang, Rabu, 28 Juli 2021.

Oleh sebab itu, DPRD mengingatkan eksekutif untuk mengejar sisa waktu enam bulan ini dengan bekerja keras, agar program-program yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, belanja sosial, dan belanja hibah lebih dipercepat lagi penyerapan anggarannya.

Ariantho mengatakan, serapan anggaran yang secara keseluruhan sebesar 42 persen memang terlihat cukup tinggi. Namun DPRD tidak hanya melihat pencapaian global saja tetapi memilah bagian mana yang penyerapannya maksimal dan bagian mana yang belum.

"Jadi, DPRD tidak melepaskan diri dari fungsi pengawasan, dengan tetap memberikan saran dan masukan," katanya. 

Menurut Arianto, sesuai Instruksi Presiden, seharusnya dalam kondisi pandemi seperti ini eksekutif mengoptimalkan pembiayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Harapan kami di DPRD ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal yang dapat menyentuh hajat hidup orang banyak," jelasnya.

Senada, Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio S. Pd. I menambahkan, terkait serapan anggaran penanganan COVID-19, dari pagu anggaran yang tercantum dan  teranggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp35 miliar, pada semester I terserap Rp14,4 miliar, sehingga ada pagu anggaran yang belum terealisasi hingga saat ini sebesar Rp20,6 miliar.

"Oleh karena itu, kami mendorong pihak eksekutif, agar menggunakan anggaran dengan tepat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Sulistio.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bartim, Misnohartaku SE. M. Ec. Dev menerangkan, bahwa rendahnya persentase belanja modal atau belanja publik karena masih dalam proses.

Seperti pemborong, kata Misnohartaku, tidak semua mau mengambil uang muka. Namun mereka biasanya langsung ke tahap II, dan saat ini sebagian besar sudah cair, tinggal proses penyelesaian di review aktif.

"Eksekutif pasti berupaya mencapai target realisasi anggaran, karena apabila tidak mencapai target maka akan dikenai sanksi," terangnya. 

Selain itu, pihaknya juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan SKPD terkait percepatan realisasi anggaran.

"SOPD sudah kelar semua tinggal eksekusi, kalau uang tidak ada masalah, tinggal persyaratan administrasi dan kerja keras bersama untuk mencapai target," pungkasnya. (zi/af/jp).

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes