BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor pimpin langsung Video Conference Rapat Koordinasi (Rakor) Vaksinasi, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Vaksinasi, dan Penanganan COVID-19, Rabu (8/9) di Polda Kalsel.
Vicon yang diikuti kepala daerah di 13 kabupaten/kota itu turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Komandan Korem 101/Antasari, dan Kapolda Kalsel.
Gubernur dalam arahannya mengatakan, pandemi COVID-19 sudah dialami masyarakat lebih satu tahun dan belum ada temuan obat untuk menyembuhkan secara total.
Kondisi ini membuat manusia di seluruh dunia menjadi susah dan terbatas dalam melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk di Indonesia.
Dalam periode kepemimpinan yang kedua di Kalsel ini, Sahbirin Noor menyebut sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda dan pihak terkait untuk membahas percepatan penanganan COVID-19 di Kalsel. Termasuk menurunkan PPKM level 4 yang masih ada di tiga daerah yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Kotabaru.
"Dalam situasi seperti ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus berkolaborasi karena ini menyangkut nyawa manusia dan jadi tanggung jawab besar bagi semuanya,” tegasnya.
Sinergitas atau gotong royong lanjut Paman Birin, jadi hal yang mutlak dilakukan untuk keluar dari masalah ini.
Ia menyakini, para kepala daerah dan Forkopimda di 13 kabupaten/kota, merupakan orang-orang cerdas yang mampu berkomunikasi mencari solusi terbaik.
Selanjutnya, Gubernur juga menyinggung soal vaksin yang perlu terus didorong angka pencapaiannya, sebagai salah satu upaya mencegah tertularnya COVID-19.
"Jangan sampai ada yang disimpan atau tersimpan,” ujarnya sembari minta Kapolda menelaah jika terjadi kasus seperti ini.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto kepada jajarannya berpesan, setelah rakor ini, supaya melakukan langkah antisipatif dari berbagai sisi yang intinya bagaimana mencegah penyebaran masif corona, dan kedua, langkah-langkah percepatan vaksinasi kepada masyarakat.
"Tolong rembukan dan mencari kesepakatan dan langkah aksi untuk melakukan dua hal tersebut,” ujarnya.
Kalau ini dilakukan ujarnya, Pemerintah pusat diharapkan bisa menilai bahwa Kalsel sungguh-sungguh melakukan upaya penurunan kasus COVID-19 dan bisa ke zona hijau. (biro.apm/jp).
