MARABAHAN- Tak berlebihan rasanya jika Kabupaten Barito Kuala (Batola) berhasrat meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pasalnya pada kenyataannya kabupaten ini telah berkomitmen dalam pencapaian perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak.
"Kalau di bidang politik saya rasa sudah cukup baik, bahkan mungkin untuk tingkat partisipasi wanita Batola paling tinggi se-Kalimantan Selatan,” ucap Bupati Batola Hj Noormiliyani AS saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Selidah, Selasa (26/10/2021).
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini mengutarakan, Kabupaten Batola saat ini banyak memiliki kades maupun anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dari perempuan. Bahkan di jajaran pemerintan sudah banyak pimpinan SKPD dari wanita, kendati tetap membutuhkan peningkatan.
Wanita yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menguraikan, anugerah APE dinilai dari 7 komponen kunci di antaranya, komitmen yang ditunjang adanya Perda/Pergub PUG, kebijakan dapat dilihat dari RPJMD dan Renstra SKPD, terdapatnya kelembagaan seperti adanya Pokja PUG dan Focal Point.
Selanjutnya, terdapatnya SDM yang terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsif gender, Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS), Data Gender (Data terpilih perempuan dan laki-laki terkait berbagai hal dalam sumber satu data, serta partisipasi masyarakat.
Menyinggung Sosialisasi PUG, Noormiliyani mengingatkan, pengarusutamaan gender merupakan isu lintas sektoral dimana tanggungjawabnya bukannya berada di DPPKBP3A namun seluruh SKPD hingga tingkat desa/kelurahan dapat berperan.
Sebelumnya, Kepala DPPKBP3A Batola, Hj Harliani menyampaikan, sosialisasi PUG ini sesuai amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pangarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan keseteraan dan keadilan gender.
Ditambahkan Harliani, PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
Sehingga, lanjutnya, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan yang lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Kepala DPPKBP3A yang akrap disapa bu Harli ini menyatakan, digelarnya acara ini dalam upaya meningkatkan komitmen masing-masing SKPD dan membangun bersama strategi serta langkah-langkah efektif dalam penerapan PUG. (prkpmd/jp).
