MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS menerima audensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulaimansyah, Senin (22/11/2021).
Kehadiran Sulaimansyah beserta jajaran diterima Noormiliyani beserta Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kepala BPKAD Samson, Inspektur Batola H Ismet Zulfikar, Plt Kepala Bappelitbang Munadi, dan Sekretaris Dinas PMD Muliansyah di kediamannya.
Audensi yang dilaksanakan ini dalam rangka peningkatan sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus menyerahkan penghargaan berupa piagam dan plakat atas keberhasilan Batola menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut.
Sulaimansyah menyatakan, apresiasinya atas capaian opini WTP yang keenam kali berturut-turut. Ia menilai capaian yang diraih Batola ini tentunya tidak mudah, terlebih di masa pandemi COVID-19 karena banyak anggaran yang di refocusing, namun tetap mampu mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan.
"Ini tentunya tidak mudah mengingat tahun 2020 kita puncak-puncaknya dilanda pandemi COVID-19. Sementara di lain pihak terjadi perubahan-perubahan cepat dan penghematan anggaran di sana sini dari pusat yang tentunya akan membuat pusing,” katanya.
Di kesempatan kunjungan ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel juga menyampaikan komitmen dalam mendukung Pemkab Batola melalui sinergi pengelolaan fiskal dan perekonomian yang ditandai kesepakatan kedua belah pihak berupa MoU sebagai bentuk sinergi pendampingan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan Pemkab Batol.
Di hadapan Bupati Noormiliyani dan jajaran, Sulaimansyah mengutarakan, tentang peran dan fungsi Kanwil DJPB Kalsel terkait pencairan dana APBN, pengendalian, pembinaan, dan supervisi belanja APBN, administrasi peneriman negara, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, pembinan dan supervisi BLU, serta monitoring dan evaluasi.
Di samping itu, lanjutnya, Kanwil DJPB Kalsel juga mempunyai tugas melakukan kajian dampak perekonomian terhadap fiskal, analisis dan eveluasi penyerapan belanja APBD dan APBDes, mendampingi dalam menghubungkan berbagai kebijakan fiskal pusat dengan daerah, serta pembinaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengapresiasi langkah yang dilakukan Kanwil DJPB Kalsel terutama dalam hal sinergitas pengelolaan keuangan sehingga diharapkan lebih membuka peluang dalam hal penyerapan dana dari Pemerintah Pusat.
Di kesempatan pertemuan mantan Ketua DPRD Kalsel ini juga mengutarakan terdapat kendala dalam hal penerimaan pajak dan retribusi lantaran sulitnya membuat peraturan daerah terkait pengoperasian incinerator.
Noormiliyani mengharapkan melalui MoU dengan Kanwil DJPB Kalsel diharapkan ada solusi dalam pemanfaatan incinerator yang direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam upaya mendongkrak PAD Batola.
Sementara Sekdakab Batola, Zulkipli Yadi Noor menyatakan, permasalahan yang akan dirasakan Batola nantinya terkait adanya penerimaan 1.400 pegawai membutuhkan cadangan anggaran sekitar Rp80 miliar. Sedangkan jatah tambahan DAU Pusat hanya sekitar Rp24 miliar.
Sementara kekurangannya menjadi beban daerah yang diperkirakan akan menggerus anggaran pembangunan. Zulkipli mengharapkan melalui Kanwil DJPB Kalsel bisa memberi solusi jalan keluar bagi Batola. (prkpmd/jp).
