Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Sugeng Haryono, menyampaikan, untuk menurunkan angka stunting secara nasional setiap tahunnya penambahan daerah di 34 provinsi harus dilakukan.
"Dari 100 kabupaten/kota pada 2018 lalu hingga tahun 2021 sudah mencapai sekitar 360 sebagai lokasi fokus intervensi penurunan,” ujarnya pada pelaksanaan pelaksanaan Forum Nasional Stunting Komitmen dan Aksi Bersama untuk Penurunan Stunting yang digelar secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Selasa (14/12) siang.
Sedangkan, batas maksimal toleransi angka stunting menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) harus 20 persen atau seperlima dari total anak balita yang sedang tumbuh.
"Studi Status Gizi Indonesia menunjukkan pada Maret 2019 lalu angka prevelensi stunting sebesar 27,7 persen berdasarkan data pemerintah harus bekerja lebih keras lagi,” papar pejabat dari Kemendagri ini.
Maka dari itu, pemerintah jelas mau tak mau harus terus menambah lokasi fokus intervensi penurunan stunting yang terintegrasi dengan kabupaten/kota setiap tahunnya.
"Yang mana, setiap tahunnya harus bisa menurunkan setidaknya sebesar 3 persen atau 14 persen untuk tahun 2024 nanti,” bebernya.
Tercatat secara nasional, target penurunan angka stunting dari tahun ke tahun khusus 2019 sebesar 27,7 persen, tahun 2020 menurun menjadi 24,1 persen dan 2021 diketahui mencapai 21,1 persen.
"Tahun 2022 mendatang target penurunan dalam RPJMN 2020-2024 harus terealisasi sekitar 18,4 persen, tahun 2023 jadi 16 persen dan tahun 2024 diangka 14 persen,” ungkap Sugeng Haryono.
"Upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dalam rangka mendukung penurunan ini maka sinergisitas pun perlu dilakukan agar setidaknya kasus tersebut di Kalsel juga ikut melandai,” ucapnya.
Kondisi prevalensi angka stunting secara nasional untuk Kalimantan Selatan tahun 2019 tercatat ada sekitar 31,70 persen. Namun, secara keseluruhan di Indonesia sempat dikisaran 27,67 persen.
"Melalui dinas dan instansi terkait akan dilakukan koordinasi supaya program penanganan ini menjadi penyelenggaran prioritas pemerintah daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota,” jelas Syaiful Azhari.
Terlebih, tahun 2024 pemerintah telah menargetkan penurunan stunting setidaknya harus turun dua kali lipat dari tren saat ini diangka 14 persen. Sedangkan, tahun 2021 berada dikisaran angka 21,1 persen. (mckalsel/jp).
