PALANGKA RAYA- Guna mengoptimalkan pendapatan daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bertandang ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Jumat (17/12).

Bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (P3EPD) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmanita Ariffin, S.E., M.A.P, Komisi II melakukan kaji banding serta bertukar informasi dengan Bapenda Kalimantan Tengah terkait dengan strategi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada struktur pendapatan daerah yang berjalan di Kalimantan Tengah.

Dalam paparannya, Plt. Kepala Bapenda Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, S.P., M.M menjelaskan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini telah melampaui target. Pendapatan tersebut didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan retribusi jasa usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Haryanto, S.E menggarisbawahi mekanisme optimalisasi PKB di Kalimantan Tengah. Kabupaten/kota ikut mendukung pembuatan Samsat bantu agar bisa memudahkan masyarakat di wilayah yang jauh dari kota, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Samsat kota atau provinsi untuk membayar pajak.

"Saya pikir itu terobosan bagus. Berarti kabupaten/kota juga support untuk peningkatan optimalisasi pendapatan daerah terutama PKB dan BBNKB,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menambahkan bahwa koordinasi terkait Pajak Air Permukaan (PAP) juga bagus. Pasalnya, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan juga ikut mem back up, terutama untuk masalah pendataan dan juga pengawasan di lapangan.

Terkait keringanan dalam pembayaran pajak, Kepala Sub Bidang Pajak Daerah lainnya, Hendra Purnama, S.I.P menjelaskan bahwa pajak progresif di Kalimantan Tengah diberi potongan lima puluh persen untuk masyarakat yang memiliki tunggakan. (sar/mah/jp).