BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel tahun 2023 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Musrenbang dengan tema penguatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), untuk meningkatkan perekonomian berkelanjutan dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar dan turut dihadiri Bupati/Walikota se-Kalsel.
Sahbirin mengatakan musrenbang ini merupakan forum yang sangat strategis dalam upaya menyelaraskan, menyepakati, memberikan masukan dan saran, serta mengklarifikasi agenda-agenda pembangunan yang di rencanakan.
"Jadi, musrembang ini sangat penting dalam menyelaraskan pembangunan daerah antara pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, maupun keselarasan dengan pembangunan Nasional,” kata Sahbirin, Rabu (13/4).
Sahbirin mengingatkan dan menekankan, kepada Bupati/Walikota dan seluruh kepala SKPD, agar dalam perencanaan pembangunan disusun secara terpadu dan terintegrasi. Kenali secara mendalam permasalahan daerah, tentukan prioritas pembangunan daerah sektor apa yang di utamakan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama berkaitan dengan anggaran dan dampaknya bagi rakyat.
"Pastikan bahwa prioritas pembangunan berpihak untuk rakyat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun sektor lainnya yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, RKPD Provinsi Kalsel tahun 2023 difokuskan untuk mendorong investasi agar para pemilik modal berinvestasi di Kalsel, sehingga perekonomian di daerah bisa tumbuh dan stabil kembali.
"Kita bantu pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Latih dan didiklah SDM kita agar memiliki kemampuan bersaing dengan daerah lain, sehingga Kalsel sebagai gerbang ibu kota negara bisa kita siapkan dengan baik,” ungkapnya.
Ia mengatakan keberhasilan capaian pembangunan dalam lima tahun terakhir ini, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan angka gini rasio, serta angka kemiskinan dan pengangguran yang jauh lebih rendah dari angka nasional.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalsel merespon kondisi itu dengan mengembangkan beberapa kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, kawasan metropolitan perkotaan, kawasan pariwisata dan kawasan geopark yang diupayakan berstatus internasional.
Kawasan tersebut tidak akan berkembang, tanpa adanya pembangunan infrastruktur pendukungnya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, Ia mengimbau dan menitipkan harapan kepada Menteri atau yang mewakili, agar kiranya dapat memprogramkan kegiatan yang mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Pertama, pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah, sebagai upaya perbaikan sistem logistik di lingkup provinsi Kalsel, sekaligus mendukung perkuatan akses ke IKN dan food estate di Kalteng ke pelabuhan ekspor impor di batulicin, jalan lintas Banjarbaru – Batulicin, jalan bandara syamsudin noor sepanjang 3 kilometer, Jembatan Kalimantan- Pulau Laut.
Selain itu juga pembangunan Kereta Api Tanjung–banjarmasin sebagai moda alur logistik antar kawasan-kawasan perekonomian.
Kedua, pembangunan infrastruktur pendukung pengendalian bencana banjir dan ketahanan pangan, seperti pembangunan bendungan riam kiwa.
Bendungan kusan yang berfungsi sebagai penanggulangan banjir di das kusan, sekaligus juga mengairi persawahan dengan luasan sekitar 18 ribu hektare, dan tampungan layanan air baku sebesar 500 liter/detik.
Selain pengendali banjir dan kolam retensi di Hulu Sungai Tengah, sebagai upaya meminimalisir banjir yang sering terjadi pada das barito.
Untuk menanggulangi itu, Pemerintah Provinsi Kalsel sudah menggelontorkan dana sebesar Rp15 miliar. Begitu pula dengan kabupaten HST sudah menganggarkan Rp15 miliar, untuk pembebasan lahan bangunan pengendali banjir.
"Masyarakat Kalsel sangat mengharapkan Kementerian PUPR lebih memprioritaskan program bangunan pengendali banjir serta normalisasi sungai pada kawasan Das Rawan Banjir di banua,” tuturnya.
Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung pengentasan kemiskinan, seperti penanggulangan kekumuhan yang terjadi di kawasan perkotaan, pembangunan rumah susun di kawasan strategis nasional Banjarbakula, pengembangan kawasan TPA regional, serta pemenuhan air bersih dan sanitasi di pedesaan.
"Pemerintah Provinsi Kalsel telah melaksanakan dan terus berupaya membangun secara berkesinambungan, serta melengkapi seluruh syarat yang diperlukan agar kerja sama dengan pemerintah pusat melalui dana APBN, dapat merealisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan Kalsel,” pungkasnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatangan nota kesepakatan bersama antara Pemprov Kalsel dengan badan informasi geospasial (BIG) dan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten/Kota. (mckalsel/jp).
