BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (6/4)
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus I Siti Noortita Ayu Febria Roosani, didampingi anggota Pansus I lainnya, dihadiri oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Kalsel.
Pada pertemuan tersebut, pembahasan diawali oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, S. H., M. Si. Ia menyampaikan beberapa hasil laporan kepada Pansus I diantaranya, yaitu BPKP telah melaksanakan penjaminan kualitas/quality assurance (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas aktif pada Inspektorat Provinsi Kalsel sejak tahun 2019 lalu. Dimana, hasil QA tersebut Provinsi Kalsel berada pada level 3 untuk semua elemen, dan pelayanan otoritas penyelenggaraan SPMB pada pemerintah Provinsi Kalsel adalah level 3 terdefinisi dengan skor 3,038.
"Selain itu, juga hasil pengawasan Ditjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2021 per 31 Desember telah diselesaikan 100%, Pengawasan Kinerja Daerah, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta hasil penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada semester pertama tahun anggaran 2021 dengan kategori B," ujarnya.
Plt. Dinas BPSDM Provinsi Kalsel Mujiyat, S. Sn, M. Pd menyampaikan bahwa semua kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar dengan realisasi fisik 92.02%, namun realisasi anggaran tidak terealisasi 100% dikarenakan ada sebagian kegiatan tidak terpenuhi target kuota pesertanya dikarenakan adanya pandemi COVID-19.
"Sehingga pelaksanaan kediklatan dilaksanakan secara daring/blanded learning" terangnya.
Sementara Bang Dhin sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel juga ikut menyampaikan terkait LKPJ.
"Dalam misi gubernur yaitu, misi kelima membangun daya saing ekonomi daerah, akan tetapi saya melihat realisasi anggarannya masih dibawah 80%, bagaimana juga saya ingin tahu apa yang menjadi kendalanya, ini koreksi untuk kita untuk melakukan pekerjaan kedepannya supaya lebih baik lagi, dan diharapkan teman-teman melakukan kolaborasi kalau memang ada kendala-kendala sampaikan kepada kami, kita akan carikan solusi sama-sama,” ucap dhin
Dari hasil rapat tersebut, menurut Tatum sapaan akrab Ketua Pansus I dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa SKPD yang dilaksanakan memang ada dana yang tidak tercapai, akan tetapi di fisik capai 100%. Hal itu dikarenakan pelaksanaan bimtek dan pendidikan ada yang tidak terlaksana karena COVID-19.
"Kami berharap agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi,” tutup Politisi asal Partai Gerindra ini. (mi/sar/jp).
