Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merespons isu publik bernada negatif yang beredar di media, baik media sosial, media elektronik, media cetak, media online, dan lainnya.

"Instansi perlu melakukan media monitoring untuk mendapatkan gambaran isu daerah maupun nasional, sebagai masukan bagi prioritas penanganan program. Serta sebagai bahan riset bagi pemangku kepentingan, pengelolaan konten media secara harian dan cepat, serta sebagai bahan evaluasi efektivitas hubungan dengan media,” kata Roy pada Monitoring Isu Publik “Persamaan Persepsi dan Tindak Lanjut”, di Banjarbaru, Jumat (1/4/2022).

Selain mengikuti dan menganalisa isu yang berkembang di media massa, Roy mengatakan, SKPD juga harus mengetahui dan menganalisa isu yang berkembang di berbagai platform media sosial yang saat ini marak digunakan masyarakat.

"Data (analisa media sosial) tersebut akan diolah hingga menjadi data yang akurat sehingga dapat dijadikan landasan untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap isu atau opini yang ada,” ucap Roy.

Roy menjelaskan, manajemen isu publik ini bertujuan untuk menjaga reputasi Pemprov Kalsel, juga melatih sensitivitas terhadap kondisi dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

"Kita lebih sensitif untuk mengenali sejak dini, suatu informasi yang berkembang, apakah berpotensi negatif atau tidak, sekaligus mencegah sejak awal potensi kabar-kabar bohong atau hoaks yang meresahkan,” jelas Roy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, M Muslim menyebutkan jumlah isu harian yang berkaitan dengan Pemprov Kalsel diambil dari enam sampai tujuh ribu media, baik lokal maupun nasional.

"Oleh sebab itu, melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh SKPD memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan isu publik, sehingga memunculkan keselarasan dalam menindaklanjuti isu publik dimana upaya tersebut dapat menjaga reputasi Pemprov Kalsel,” kata Muslim. (mckalsel/jp).