BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyaksikan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi TKD TA 2023 oleh Presiden RI secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (1/12).
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Berkatullah, Kepala Biro Umum Rospana Sofian dan Wakil Direktur RSUD Ulin, dr. Yudi Riswandi Noora.
Dalam penyerahan DIPA 2023 itu, disampaikan Presiden Joko Widodo, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
Keenam kebijakan itu. Antara lain penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk di IKN, revitalisasi industri yakni dengan mendorong industri hilirisasi, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
"Fokus kebijakan butuh pengawalan di lapangan. Saya minta seluruh kementerian dan pemerintah daerah mengendalikan detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak pada rutinitas,” pinta Presiden Jokowi.
Presiden juga mengimbau agar pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan walikota, memperhatikan pergerakan angka inflasi dari waktu ke waktu.
Persoalan inflasi, ujarnya, merupakan persoalan penting yang harus dipantau dan dikendalikan, agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang lebih merugikan bagi masyarakat.
Meski begitu, terangnya, upaya pemulihan ekonomi di Indonesia, terutama pasca pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Angka inflasi di Indonesia juga masih berada di kisaran 5 persen, tidak seperti beberapa negara lainnya yang mencatatkan kenaikan inflasi cukup tajam.
"Managing Director IMF bahkan mengatakan, di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terangnya,” bebernya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, target pendapatan negara tahun 2023 adalah Rp2.463 triliun, belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun, dan dana transfer daerah sebesar Rp814,7 triliun.
"APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak ekonomi global,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA dan Rincian Alokasi TKD TA 2023 secara simbolis kepada 14 Kementerian/Lembaga yang memperoleh Opini WTP dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut. (adpm/jp).
