BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan. Selain itu, Komisi I berkomitmen mengawal dukungan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, dalam rapat kerja bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel, Kamis (29/10/2026).
Dalam rapat tersebut, H Rais menyoroti masih adanya sejumlah Perda yang belum dilengkapi Pergub. Padahal, keberadaan aturan pelaksana tersebut diperlukan agar ketentuan dalam Perda dapat diimplementasikan secara efektif.
"Kami mencatat masih ada beberapa Perda yang belum ada Pergub-nya. Untuk itu, kami terus mendorong Biro Hukum agar tahun depan salah satu program prioritas ini dapat dirampungkan,” ujarnya.
Selain mendorong penyelesaian regulasi, Komisi I juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
H Rais menegaskan, pihaknya siap mengawal alokasi anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel. Menurutnya, dukungan pendanaan diperlukan agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara merata.
"Terkait dukungan anggaran, kami di Komisi I siap mengawalnya saat pembahasan di Badan Anggaran nanti. Optimalisasi anggaran ini sangat penting agar alokasi bantuan hukum dapat tersalurkan secara merata kepada 12 mitra kerja Biro Hukum yang menjadi perpanjangan tangan dalam melayani masyarakat,” jelas H Rais.
Melalui pengawalan terhadap pembentukan regulasi dan dukungan anggaran tersebut, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar produk hukum daerah tidak hanya selesai pada tahap pengesahan, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (sar/ali/jp).















