Dalam sambutannya Bunda PAUD Barito Utara, Hj Maya menegaskan, pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOP PAUD dan PNF. 

Menurutnya, dana yang bersumber dari pemerintah harus digunakan sesuai peruntukan, mengikuti petunjuk teknis, serta dipertanggungjawabkan melalui administrasi dan pelaporan yang tertib.

"Dana BOP PAUD dan PNF yang disalurkan oleh pemerintah harus dikelola secara tepat sasaran, sesuai dengan petunjuk teknis, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Hj Maya Savitri Shalahuddin.

Melalui kegiatan bimtek ini, Hj Maya berharap para pengelola satuan pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penatausahaan serta penyusunan laporan penggunaan dana BOP PAUD dan PNF. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pendidikan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Peningkatan tata kelola dana pendidikan tersebut diharapkan turut mendukung kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di Kabupaten Barito Utara, Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (emca/jp). 

Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama pemerintah daerah dengan melibatkan gabungan komisi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur yang diterima pada Jumat lalu.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 juga mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga perhitungan pelaksanaan anggaran, termasuk belanja daerah, sesuai dengan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.

"Pembahasan ini merupakan tahapan akhir. Kami melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi gubernur dan hasil audit BPK agar dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Senin (26/10/2026) malam. 

Setelah rapat kerja, DPRD melanjutkan agenda dengan rapat paripurna untuk menetapkan keputusan bersama serta menyelesaikan berita acara dan risalah penyempurnaan dokumen.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan oleh Sekretariat DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah guna memperoleh nomor register. Dengan demikian, tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 di tingkat DPRD telah diselesaikan.

Nursulistio menegaskan, penyelesaian pertanggungjawaban APBD 2025 penting karena berkaitan dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun tersebut dalam APBD Perubahan 2026.

"Pertanggungjawaban APBD ini memuat hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025, termasuk perhitungan SiLPA. Karena itu, pembahasannya harus dirampungkan sebagai bagian dari rangkaian pengelolaan APBD,” jelasnya.

Di tengah penyelesaian pertanggungjawaban APBD 2025, Nursulistio mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat persiapan APBD Perubahan 2026. Ia menilai keterbatasan waktu menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang menangani langsung program dan kegiatan, segera memastikan kesiapan teknis serta kemampuan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.

Menurutnya, setiap program harus direncanakan secara realistis dengan mempertimbangkan waktu pengerjaan, kesiapan pelaksanaan, serta kualitas hasil yang ingin dicapai. Hal ini terutama berlaku untuk kegiatan fisik, seperti rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur.

"Perencanaan harus maksimal dan hati-hati, tetapi jangan sampai lambat. OPD harus mengkaji apakah kegiatan bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Nursulistio menyebut, bahwa pihaknya telah memperoleh informasi bahwa jajaran eksekutif mulai menyusun perencanaan program dan kegiatan untuk APBD Perubahan 2026. Namun, tahapan selanjutnya masih menunggu penyelesaian pembahasan hingga penetapan peraturan daerah.

Ia berharap proses tersebut dapat berjalan cepat dan tepat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terkendala keterbatasan waktu serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Dalam penyampaiannya, HM. Wiyatno, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo, Sekda Kapuas, Usis I Sangkai, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas, serta undangan lainnya.

Bupati menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kualitas belanja agar setiap alokasi dana dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat sesuai potensi dan kondisi daerah, serta diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.

HM. Wiyatno menambahkan, alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, memenuhi ketentuan belanja wajib (mandatory spending), serta mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sasaran pembangunan daerah.

Pada 2027, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan mencakup peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sektor pertanian secara luas.

Selain menetapkan prioritas pembangunan, penyusunan anggaran juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program yang direncanakan selaras dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat.

Bupati berharap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas dapat memberikan tanggapan, saran, dan masukan terhadap Raperda APBD 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai tahapan dan tata tertib yang berlaku.

Penyampaian pidato pengantar dan nota keuangan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2027 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD. Melalui pembahasan tersebut, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diharapkan dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan pelayanan masyarakat. (fah/hru/jp). 

Peninjauan tersebut sebagai bentuk koordinasi dalam mendukung persiapan pembangunan fasilitas TNI di wilayah setempat. Kehadiran Yon TP 883/Tamanggung Awan diharapkan dapat memperkuat kerja sama TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung keamanan serta pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam kegiatan itu, rombongan meninjau langsung lokasi yang menjadi kawasan pembangunan Yon TP 883/Tamanggung Awan sekaligus menerima paparan mengenai pembangunan sarana prasarana pendukung.

Bupati Mura, Heriyus, mengatakan pembangunan Yon TP 883/Tamanggung Awan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan serta mendukung pembangunan daerah.

"Melalui pembangunan ini, diharapkan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya semakin kuat dalam menjaga stabilitas, keamanan dan mendukung kemajuan daerah,” ujar Heriyus.

Sementara itu, Komandan Yon TP 883/Tamanggung Awan, Letkol Inf. Supriyanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terhadap pembangunan fasilitas TNI tersebut.

Ia berharap koordinasi dan sinergi seluruh pihak terus terjaga agar setiap tahapan persiapan pembangunan berjalan lancar, terarah dan sesuai dengan rencana. (dsk/maya/jp).

Apel gelar pasukan dilaksanakan untuk memastikan kesiapan personel dan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Telabang 2026 yang mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta unsur TNI-Polri dan instansi terkait lainnya.

Dalam amanat Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., yang dibacakan Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA., disampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System Polda Kalimantan Tengah, tercatat 920 kejadian kecelakaan selama Januari hingga September 2026, meningkat 10,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, sebanyak 833 kejadian.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya upaya terpadu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, kepolisian berupaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan sekaligus membangun budaya berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.

Rina menekankan pentingnya profesionalisme personel, termasuk optimalisasi penegakan hukum berbasis teknologi elektronik. Personel juga diminta melakukan deteksi dini dan memetakan lokasi rawan kemacetan, pelanggaran, serta balap liar.

Selain penegakan hukum, pendekatan edukatif dan humanis melalui pembinaan serta penyuluhan keselamatan berkendara juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan operasi. Sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, TNI, dan instansi terkait diperlukan untuk mendukung penanganan pascakecelakaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Rina turut mengingatkan personel agar mengedepankan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap. Pelaksanaan operasi diharapkan tetap memperhatikan kondisi di lapangan dengan mengutamakan pelayanan yang humanis dan responsif.

Kehadiran Septedy dalam apel tersebut menegaskan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan. Dukungan pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan instansi terkait diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, masyarakat diharapkan semakin disiplin dalam berlalu lintas sehingga risiko pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan bersama dirinya dan Direktur Utama RRI dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di ruang digital.

"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Menurut dia, kerja sama itu akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Firdaus menyebut, bahwa SMSI menaungi 3.181 media siber, termasuk media rintisan (startup), yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jaringan tersebut dinilai berpotensi memperluas jangkauan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.

Firdaus juga menyatakan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik untuk memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah tersebar. Upaya tersebut perlu dibarengi penguatan ekosistem media, peningkatan profesionalitas wartawan, dan penerapan verifikasi informasi sebelum berita dipublikasikan.

Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu fokus kerja sama SMSI dan RRI. Kolaborasi ini diharapkan mendorong praktik jurnalistik yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.

Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi wartawan serta memperkuat kolaborasi antarmedia. Langkah ini diharapkan dapat mendukung produksi konten berkualitas dan membantu masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital.

Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi seiring perkembangan teknologi digital.

Menurut Komaruddin, pada masa lalu, informasi yang disebarkan melalui media massa melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital mengubah pola tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi.

"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Ia mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.

Komaruddin juga menyoroti peran algoritma platform digital dalam membentuk pola konsumsi informasi. Aktivitas pengguna, seperti konten yang dilihat, disukai, dan dicari, dapat memengaruhi rekomendasi informasi yang diterima berikutnya.

"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” katanya.

Menurut dia, data aktivitas pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam ekosistem digital. Jejak penggunaan telepon pintar dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil pengguna dan menentukan rekomendasi konten.

Akibatnya, masyarakat berpotensi terus menerima informasi yang sesuai dengan minat dan kebiasaan mereka, sementara pandangan berbeda semakin jarang muncul dalam ruang informasi yang diakses.

Komaruddin menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa, mempertanyakan, serta memverifikasi informasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh konten yang memancing emosi.

"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, media sosial dapat memengaruhi emosi dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Karena itu, kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan organisasi perusahaan media dinilai penting untuk mendukung ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut ke pelaksanaan program nyata. Fokusnya meliputi peningkatan kompetensi wartawan, penguatan verifikasi informasi, serta perluasan distribusi informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (ali/jp). 

Kedua satuan tersebut diresmikan oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., dalam upacara di Kabupaten Murung Raya, Senin (26/10/2026). Kegiatan itu juga dirangkai dengan pelantikan komandan masing-masing satuan.

Rumiadi menilai, keberadaan Kodim 1020/Murung Raya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Menurutnya, stabilitas daerah merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran pembangunan. Kondisi yang aman dan kondusif juga diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Karena itu, ia berharap jajaran Kodim 1020/Murung Raya dan Denzipur 16/WBS dapat membangun komunikasi serta kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, DPRD, Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

"Sinergi seluruh pemangku kepentingan penting untuk menghadapi berbagai tantangan daerah, menjaga stabilitas wilayah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Rumiadi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI serta menjaga hubungan yang harmonis dengan jajaran kedua satuan tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan Kabupaten Murung Raya.

Peresmian Kodim 1020/Murung Raya sekaligus menandai perubahan wilayah pembinaan teritorial. Sebelumnya, Kabupaten Murung Raya masuk dalam wilayah kerja Kodim 1013/Muara Teweh. Dengan diresmikannya satuan baru tersebut, Murung Raya kini memiliki komando kewilayahan sendiri.

Dalam kesempatan itu, Letkol Inf Samuel Yoga Widhi P. dilantik sebagai Komandan Kodim 1020/Murung Raya, sedangkan Mayor Czi Hendrik Septa Kurniawan, S.T.Han., M.I.P., menjabat sebagai Komandan Denzipur 16/Wira Bhatara Sangiang.

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Murung Raya, Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Wakil Ketua I DPRD Dina Maulidah, Sekretaris Daerah Lynda Kristiane, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta tamu undangan lainnya. (maya/jp). 

Dalam sambutannya Mayjen TNI Zainul Arifin, mengatakan pembentukan kedua satuan tersebut merupakan bagian dari penguatan organisasi Kodam XXII/Tambun Bungai sekaligus upaya meningkatkan pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat.

"Peresmian Kodim 1020/Murung Raya merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembinaan teritorial, meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketahanan wilayah,” kata Zainul Arifin.

Ia berharap keberadaan Kodim 1020/Murung Raya dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kewilayahan. Satuan tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain Kodim, peresmian Denzipur 16/Wira Bhatara Sangiang diharapkan memperkuat kemampuan satuan Zeni dalam mendukung pelaksanaan tugas Kodam XXII/Tambun Bungai, khususnya di bidang dukungan teknis serta sarana dan prasarana.

Pangdam berpesan kepada seluruh prajurit kedua satuan agar menjadikan peresmian tersebut sebagai awal pengabdian yang lebih besar kepada bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan prajurit untuk berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam menjalankan tugas.

"Bangun solidaritas, jaga kehormatan satuan, serta hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga, maupun institusi TNI AD,” tegasnya.

Ia turut menekankan pentingnya keteladanan, profesionalisme, serta hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas TNI tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan ucapan selamat kepada Komandan Kodim 1020/Murung Raya Letkol Inf Samuel Yoga Widhi P. dan Komandan Denzipur 16/WBS Mayor Czi Hendrik Septa Kurniawan, S.T.Han., M.I.P. atas amanah yang diberikan.

Ia meminta kedua pejabat tersebut menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas, serta menjadi teladan bagi seluruh anggota satuan.

Pangdam juga memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan masyarakat agar prajurit Kodim 1020/Murung Raya beserta keluarganya dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat.

"Saya berharap satuan yang dipimpin dapat memperoleh dukungan, bimbingan, dan kerja sama yang baik dari pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. Bangun komunikasi yang harmonis, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Dengan diresmikannya Kodim 1020/Murung Raya, wilayah Kabupaten Murung Raya kini masuk dalam lingkup pembinaan teritorial satuan tersebut. Sebelumnya, wilayah itu merupakan bagian dari wilayah kerja Kodim 1013/Muara Teweh.

Pangdam berharap perubahan wilayah pembinaan tersebut tidak mengurangi hubungan silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara beserta jajaran atas dukungan dan sinergi selama ini dalam membantu pelaksanaan tugas TNI, khususnya Kodim 1013/Muara Teweh.

Lebih lanjut, Zainul Arifin mengakui Kodim 1020/Murung Raya sebagai satuan yang baru diresmikan masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan unsur terkait agar kebutuhan fasilitas satuan dapat dipenuhi secara bertahap sehingga pelaksanaan pembinaan teritorial di Kabupaten Murung Raya dapat berjalan optimal.

"Kami berharap dukungan, perhatian, dan kerja sama pemerintah daerah serta unsur terkait agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi secara bertahap, sehingga Kodim 1020/Murung Raya dapat melaksanakan tugas pembinaan secara optimal,” pungkasnya. (maya/jp). 

Pertemuan itu dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam sambutannya Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menegaskan bahwa pembangunan daerah perlu memperhatikan tiga dimensi utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Cek kesehatan merupakan salah satu upaya dan investasi jangka panjang bagi keluarga untuk mengantisipasi penyakit sejak dini demi meningkatkan angka harapan hidup,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini. Pesan tersebut diperkuat melalui demonstrasi pemeriksaan dan penjelasan mengenai data kesehatan pribadi yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PP-PPPA HSS, Hj Hanti Wahyuningsih, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa evaluasi difokuskan pada capaian program, kendala pelaksanaan, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, pertemuan membahas integrasi program CKG ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui APBD maupun APBDes, serta upaya meningkatkan mutu pelayanan di tingkat puskesmas.

Pertemuan tersebut diisi dengan pemaparan evaluasi pelaksanaan CKG, diskusi panel mengenai strategi penggerakan masyarakat, serta pembahasan dukungan anggaran oleh Bapperida. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, pemerintah daerah juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah puskesmas yang mencatatkan capaian tertinggi dalam pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten HSS.

Kegiatan ini melibatkan kepala puskesmas se-Kabupaten HSS, Tim Penggerak PKK, Bapperida, BPKPD, Dinas PMD, Diskominfo, para camat, APDESI, MUI, serta BPJS Kesehatan.

Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab HSS mendorong pelaksanaan program CKG agar semakin menjangkau masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, dan mendukung peningkatan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

Apel gelar pasukan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HSS dan jajaran instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan operasi di bidang lalu lintas.

Operasi Patuh Intan 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. Dalam kegiatan tersebut, Bupati HSS membacakan sambutan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Berdasarkan data evaluasi kecelakaan lalu lintas yang disampaikan dalam sambutan tersebut, jumlah kecelakaan di Indonesia turun dari 947 kasus pada 2024 menjadi 871 kasus pada 2025. Jumlah korban meninggal dunia juga menurun dari 389 orang menjadi 267 orang.

Meski demikian, jumlah korban luka berat meningkat dari 130 orang pada 2024 menjadi 139 orang pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas masih perlu diperkuat melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang terukur.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Intan 2026, personel diminta mengutamakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, dan imbauan kepada masyarakat secara masif serta tepat sasaran. Pelajar di lingkungan sekolah juga menjadi salah satu sasaran edukasi untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini.

Selain itu, personel diinstruksikan meningkatkan pelayanan dan pengaturan lalu lintas, terutama di titik rawan pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan serta kawasan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Kolaborasi lima pilar keselamatan berlalu lintas bersama pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu diperkuat.

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasi turut menjadi perhatian. Personel juga diminta mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Dalam menjalankan tugas, seluruh personel diharapkan bersikap responsif, humanis, dan tegas serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun masyarakat.

Melalui Operasi Patuh Intan 2026, diharapkan kepatuhan pengguna jalan semakin meningkat dan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) semakin kondusif, khususnya di Kabupaten HSS.

Pemerintah Kabupaten HSS mendukung sinergi kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas demi melindungi keselamatan masyarakat. (ari/jp). 

Dalam kunjungan itu, Bupati menghadiri pemeriksaan kesehatan massal gratis bagi masyarakat Desa Tumbang Manjul dan sekitarnya. Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Tumbang Manjul tersebut berlangsung di Posyandu Desa Tumbang Manjul.

Selain mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat menerima bantuan berupa masker, vitamin, dan telur. Kegiatan juga diisi dengan pembagian hadiah atau doorprize bagi anak-anak, dengan hadiah utama berupa sepeda gunung.

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan jajaran Dinas Kesehatan, Ahmad Selanorwanda turut meninjau kondisi pembangunan, perekonomian masyarakat, serta sarana pendidikan di wilayah Seruyan Hulu.

Ia mengatakan, kunjungan langsung ke wilayah pedalaman penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah.

"Tujuannya melihat kondisi daerah, ingin memperbaiki jalan, ingin memperbaiki perekonomian, juga meninjau sekolah dan lain-lain. Ini nampaknya sekolah juga perlu perawatan, perlu rehabilitasi. Jadi pada saatnya ini akan menjadi perhatian,” ujar Ahmad Selanorwanda.

Hasil peninjauan tersebut menjadi salah satu bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di Seruyan Hulu, khususnya terkait kondisi jalan dan fasilitas pendidikan yang memerlukan perawatan maupun rehabilitasi. Namun, penanganan lebih lanjut tetap memerlukan tindak lanjut sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Selain meninjau fasilitas publik, Bupati juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pelajar dan guru. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter, kedisiplinan, serta sikap hormat kepada orang tua dan guru.

"Harus taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian, harus rajin beribadah. Selanjutnya, tentu harus rajin belajar, tertib sekolah, kemudian selalu bersemangat,” pesannya kepada para pelajar.

Ia juga mengingatkan para siswa agar tidak melakukan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, menjalin persahabatan, serta mengembangkan potensi diri.

"Jangan saling merundung, jangan saling mengganggu teman, jangan sering membuat permusuhan. Karena kita ini semuanya bersaudara,” tegasnya.

Ahmad Selanorwanda berharap para pelajar di Kecamatan Seruyan Hulu tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak baik, disiplin, serta mampu membanggakan keluarga dan daerah.

Suasana pertemuan berlangsung hangat. Para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan dan mengikuti arahan yang disampaikan Bupati.

Menutup kunjungannya, Ahmad Selanorwanda mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan, saling menghormati, dan terus menebarkan kebaikan. Ia juga berharap turunnya hujan dapat membantu mengurangi kabut asap yang masih mengganggu kondisi lingkungan.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam memetakan kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pembenahan fasilitas pendidikan menjadi aspek penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kecamatan Seruyan Hulu. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, serta tokoh adat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Seruyan Hulu.

Pelantikan itu turut dihadiri Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, Ketua Batamad Kabupaten Seruyan, Citra Yudha, Camat Seruyan Hulu, Samsul, Kapolsek Seruyan Hulu, IPDA Edi Purwanto, serta Danramil 1015-13 Seruyan Hulu, SERMA Singgih Mario.

Sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tamu undangan lainnya juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antarlembaga, terutama dalam menyikapi persoalan sosial dan menjaga hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Polres Seruyan menilai komunikasi dengan pemerintah desa dan unsur adat merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai kondisi serta dinamika yang berkembang di masyarakat. Koordinasi tersebut diharapkan mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi melalui Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, mengatakan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan tokoh adat perlu terus dijaga untuk mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif.

"Kami berharap sinergi lintas sektor terus terjaga agar situasi kamtibmas tetap kondusif dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Seruyan mendorong penguatan komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, serta tokoh adat dan masyarakat guna mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Apel yang dipimpin Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, itu untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Dandim 1005/Batola, Letkol Inf. Anton Mahriadi, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Edi Rosadi, Danyon TP 925/KSW, Letkol Inf. Zulfikar Ali Nugraha, Wakapolres Barito Kuala, Kompol Yuda Kumoro Pardede, serta Danki 1 Batalyon A Pelopor Satbrimob, IPTU Hidayatullah.

Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala, H Jaya Hidayatullah, perwakilan Senkom, Satpol PP, PT Jasa Raharja, dan pejabat utama Polres Barito Kuala.

Apel melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI, Brimob, Satpolairud, Samapta, Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Senkom. Keterlibatan lintas instansi tersebut ditujukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Dalam amanat Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan yang dibacakan Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, disampaikan bahwa Operasi Patuh Intan 2026 berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan".

"Operasi ini bertujuan menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas beserta fatalitas korban, sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas," ujarnya. 

AKBP Susilawati menyebut, bahwa data Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas turun dari 947 kasus pada 2024 menjadi 871 kasus pada 2025. Pada periode yang sama, jumlah korban meninggal dunia berkurang dari 389 orang menjadi 267 orang.

Namun, jumlah korban luka berat justru meningkat dari 132 orang pada 2024 menjadi 139 orang pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat.

Dalam pelaksanaan operasi, ujar Susilawati, personel diarahkan mengedepankan edukasi dan sosialisasi, disertai penegakan hukum secara profesional dan humanis. Penindakan dilakukan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta teguran simpatik sesuai ketentuan yang berlaku.

Personel juga diminta meningkatkan pelayanan, pengaturan, dan pengawasan lalu lintas, terutama di lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan. Langkah tersebut diharapkan mendorong pengendara lebih disiplin, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mematuhi ketentuan berkendara.

Selain pengawasan lalu lintas, perhatian juga diarahkan pada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan. Antisipasi terhadap kondisi tersebut diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Koordinasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan operasi agar berjalan sesuai sasaran.

Melalui Operasi Patuh Intan 2026, AKBP Susilawati mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan.

Pengendara diimbau menggunakan perlengkapan keselamatan, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta memperhatikan kondisi jalan dan jarak pandang, khususnya saat terjadi kabut asap.

Keberhasilan operasi diharapkan tercermin dari meningkatnya kepatuhan masyarakat, berkurangnya kecelakaan dan fatalitas korban, serta terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Barito Kuala. (ali/jp). 

Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, perawat, staf Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), serta Regu Jaga I. Pemeriksaan dilakukan di Blok Albatros, Beo, Cendrawasih, Dara, dan Enggang, serta sejumlah area lain di lingkungan rutan.

Petugas memeriksa kondisi keamanan dan kebersihan kamar hunian, lorong, saluran drainase, serta lingkungan sekitar. Warga binaan juga diimbau menjaga kebersihan dan menerapkan perilaku hidup sehat guna menciptakan lingkungan hunian yang bersih dan nyaman.

Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, petugas membagikan masker dan memantau kondisi kesehatan warga binaan. Mereka diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta segera melapor kepada petugas apabila mengalami keluhan, seperti batuk atau sesak napas.

Selain aspek kesehatan, kontrol keliling dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Petugas juga berkomunikasi langsung dengan warga binaan melalui pendekatan humanis guna menyerap informasi dan menjaga situasi hunian tetap kondusif.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa pengawasan keamanan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan warga binaan.

"Kontrol blok hunian harus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Di sisi lain, kesehatan warga binaan juga menjadi perhatian kami, terutama dalam menghadapi kondisi kabut asap. Saya menginstruksikan seluruh jajaran agar meningkatkan kewaspadaan, memberikan pelayanan secara humanis, serta memastikan kebutuhan kesehatan warga binaan mendapat perhatian yang baik,” ujar Agung.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan pengawasan di lingkungan rutan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil pemantauan, situasi Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dilaporkan aman dan kondusif.

Melalui pembagian masker dan kontrol blok hunian ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang berupaya menjaga kesehatan warga binaan sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. (zi/jp). 

Kegiatan tersebut dihadiri tiga hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yakni Galih Dewantoro Tri Kusumo, S.H., M.H., Annisa Saraswati, S.H., M.Kn., dan Nalendra Pradipto, S.H., M.H. Turut hadir Hendra Sabar P.S., S.H., Lie Ulien Nuha, S.H., Esmeralda Dasawarsani, A.Md., serta Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satreskrim Polres Barito Timur, IPTU Hakim. Dari pihak Rutan Tamiang Layang, kegiatan tersebut melibatkan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan.

WASMAT dilaksanakan terhadap sembilan warga binaan dengan klasifikasi tindak pidana yang berbeda. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pidana, sekaligus menjadi sarana untuk memastikan proses pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan WASMAT sebagai bentuk sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga peradilan dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan putusan pengadilan.

"Koordinasi dan sinergi dengan Pengadilan Negeri serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berjalan optimal. Kami mendukung kegiatan pengawasan dan pengamatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pelaksanaan putusan pengadilan serta memastikan proses pembinaan warga binaan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Agung.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang terus memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Negeri dan aparat penegak hukum guna mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel serta menjunjung tinggi kepastian hukum. (zi/jp). 

Peresmian kedua satuan militer itu berlangsung di Jalan Bhayangkara, Desa Danau Usung, Puruk Cahu, Senin (26/10/2026).

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mengatakan pembentukan Kodim di Murung Raya merupakan hasil dari usulan pemerintah daerah yang telah diajukan sejak beberapa tahun lalu. Terwujudnya Kodim definitif tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat keamanan dan pertahanan teritorial di wilayah setempat.

"Kehadiran Kodim definitif merupakan penantian panjang pemerintah daerah dan masyarakat sejak beberapa tahun lalu untuk memperkuat stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan,” kata Rahmanto.

Ia berharap keberadaan Kodim 1020/Murung Raya dapat memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Dengan diresmikannya Kodim 1020/Murung Raya, sinergi dengan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Murung Raya, AKBP Asep Bangbang Saputra, menyampaikan apresiasi atas peresmian Kodim 1020/Murung Raya. Ia menegaskan kesiapan jajaran Polres Murung Raya untuk memperkuat kerja sama dengan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Asep, sinergi TNI-Polri diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menjaga situasi keamanan agar roda pemerintahan dan pembangunan di Murung Raya berjalan dengan tertib dan lancar.

"Sebagai anggota Polri, kami tentu akan bersinergi dan bekerja sama dengan TNI di Kabupaten Murung Raya untuk mendukung program pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” ujar Asep.

Ia berharap kolaborasi TNI-Polri dapat terus diperkuat demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Murung Raya.

"Sinergi ini penting untuk menjaga situasi kamtibmas agar roda pemerintahan di Kabupaten Murung Raya berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Bersatu kita hebat, bersama kita membangun Murung Raya,” jelasnya.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya, Herman Kondo Siriwa. Ia mengucapkan selamat atas terbentuknya Kodim 1020/Murung Raya dan berharap kehadiran satuan tersebut dapat menambah kekuatan serta memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah.

"Pada prinsipnya, kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Murung Raya mengucapkan selamat atas terbentuknya Kodim Murung Raya. Kehadiran Kodim ini tentunya akan menambah kekuatan kita dalam mendukung pemerintah daerah membangun Kabupaten Murung Raya ke depan,” kata Herman.

Peresmian Kodim 1020/Murung Raya dan Denzipur 16/Wira Bhatara Sangiang diharapkan menjadi momentum untuk mempererat koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya. (maya/jp). 

Dukungan itu disampaikan Dina Maulidah seusai peresmian markas Kodim 1020/Murung Raya di Jalan Bhayangkara, Desa Danau Usung, Puruk Cahu, Senin (26/10/2026).

Menurut Dina, peresmian kedua satuan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat keamanan daerah sekaligus meningkatkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

"Kehadiran satuan komando kewilayahan yang mandiri ini sangat penting untuk memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu,” ujar Dina.

Ia juga mendorong jajaran Kodim 1020/Murung Raya dan Denzipur 16/Wira Bhatara Sangiang untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah serta DPRD. Sinergi tersebut dinilai penting guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dina menilai pembentukan Kodim 1020/Murung Raya menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan teritorial di wilayah setempat. Sebelumnya, wilayah Murung Raya berada di bawah wilayah kerja Kodim 1013/Muara Teweh.

Mengingat kedua satuan tersebut baru diresmikan oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai dan masih dalam tahap pengembangan, Dina menyatakan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya siap memperkuat koordinasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, operasional, serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

"Dukungan dan koordinasi yang baik diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas kedua satuan tersebut, sehingga pelayanan teritorial dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (maya/jp). 

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin didampingi Plt. Kasat Binmas AKP Agung Setiawan, menyampaikan edukasi mengenai dampak perundungan, perilaku seksual berisiko, serta penyalahgunaan narkotika.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diajak mengenali perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sekaligus memahami pentingnya menjaga diri dan membangun perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Banjarmasin dalam meningkatkan perlindungan anak melalui edukasi sejak dini, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang siswa.

Polresta Banjarmasin berharap edukasi tersebut dapat menambah pemahaman siswa mengenai risiko perundungan, perilaku seksual berisiko, dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu mengenali potensi bahaya serta mengetahui pentingnya mencari bantuan dari guru, orang tua, atau pihak tepercaya ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan mereka.

Melalui kegiatan ini, Polresta Banjarmasin juga mendorong keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. (fah/jp).

Penegasan itu disampaikan Plt. Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Barito Timur, Amrullah melalui Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Barito Timur, Veronika Lestari, SP., MM., saat rapat pembentukan koperasi bertema “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Bersama Melalui Koperasi” di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, pembentukan koperasi harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti program atau mengejar target pembentukan kelembagaan.

"Pembentukan koperasi bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan administrasi atau mendapatkan badan hukum. Koperasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki tujuan usaha yang jelas, serta didukung komitmen dan partisipasi aktif seluruh anggota,” tegas Veronika.

Ia mengingatkan, koperasi yang hanya terbentuk secara administratif tanpa kegiatan usaha yang jelas berisiko tidak berkembang dan gagal memberikan manfaat bagi anggotanya.

Karena itu, masyarakat perlu mengidentifikasi potensi desa, komoditas unggulan, serta peluang usaha yang dapat dikembangkan sebelum mendirikan koperasi. Dengan demikian, jenis usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan anggota dan kondisi ekonomi setempat.

"Yang paling penting adalah ada kebutuhan ekonomi bersama. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Veronika.

Selain memiliki arah usaha yang jelas, koperasi juga membutuhkan anggota yang aktif dan berkomitmen. Setiap calon anggota harus memahami hak dan kewajibannya, mengetahui tujuan koperasi, serta bersedia berpartisipasi dalam kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban simpanan sesuai ketentuan.

"Jangan sampai anggota hanya tercatat namanya, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan koperasi. Partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberlangsungan koperasi,” jelasnya.

Veronika juga menekankan pentingnya memilih pengurus dan pengawas yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, serta mendapat kepercayaan anggota. Pengurus harus mampu menjalankan tata kelola koperasi secara profesional, sementara pengawas perlu memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan secara objektif dan berkala.

Dari sisi kelembagaan, proses pembentukan koperasi harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Tahapannya meliputi rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembuatan akta pendirian, hingga pengesahan badan hukum. Kelengkapan administrasi pendukung, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), juga perlu dipenuhi sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan usaha.

Koperasi yang dibentuk juga harus memiliki rencana usaha yang realistis. Perencanaan tersebut mencakup penentuan jenis usaha, kebutuhan modal, sumber pendapatan, serta pemetaan risiko agar kegiatan usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

“Usaha koperasi tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan perkiraan. Harus ada perencanaan yang matang agar usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” terangnya.

Dalam pengelolaannya, keuangan koperasi wajib dipisahkan dari keuangan pribadi pengurus. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dengan bukti yang sah, sedangkan laporan keuangan perlu disampaikan secara transparan kepada anggota.

Koperasi juga wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus sekaligus sarana bagi anggota untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan usaha koperasi.

Veronika menambahkan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan sesuai kewenangan. Pengurus koperasi diharapkan menindaklanjuti hasil pembinaan serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan kelembagaan maupun usaha.

"Keberhasilan koperasi tidak diukur hanya dari sudah memiliki badan hukum atau belum. Ukurannya adalah apakah koperasi memiliki aktivitas usaha, memberikan manfaat bagi anggota, dikelola secara sehat, dan mampu bertahan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (zi/jp). 

Apel tersebut dihadiri Wakapolres Seruyan, KOMPOL Syaifullah, Kabag Ops Polres Seruyan, KOMPOL Ari Prasetyo, para pejabat utama dan bintara Polres Seruyan, perwakilan Koramil Seruyan Hilir SERDA Jamal, serta personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.

Dalam amanatnya, personel diminta mengoptimalkan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan pemetaan lokasi rawan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas. Pengawasan juga diarahkan pada titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

Selain penindakan, operasi ini mengedepankan pembinaan dan edukasi keselamatan berkendara (safety riding), termasuk kepada kalangan pelajar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Wakapolres Seruyan, KOMPOL Syaifullah, menegaskan bahwa pelaksanaan operasi harus mengutamakan keselamatan masyarakat dengan mengedepankan edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

"Kami mengedepankan edukasi dan pencegahan, disertai penegakan hukum yang tegas, terukur, dan humanis. Kami mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” ujar Syaifullah.

Dalam pelaksanaannya, petugas diarahkan mengoptimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun bergerak (mobile). Penindakan manual juga dilakukan terhadap pelanggaran prioritas, di antaranya melawan arus, tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot yang tidak sesuai ketentuan, serta aksi balap liar.

Penindakan tersebut tetap harus dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan memperhatikan ketentuan hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, Polres Seruyan bersama instansi terkait berupaya meningkatkan disiplin pengguna jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan menjadi faktor penting untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Dalam apel tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan. Operasi Patuh Telabang 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”.

Secara keseluruhan, sebanyak 573 personel dikerahkan untuk mendukung operasi di wilayah Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut terdiri atas 108 personel Polda Kalteng, 415 personel Polresta dan Polres jajaran, serta 50 personel dari instansi terkait.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim 1012/Buntok, Kasatpol PP, perwakilan Jasa Raharja, pejabat utama Polres Bartim, para perwira, dan kapolsek jajaran.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalteng menyoroti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang menjadi dasar pentingnya penguatan upaya pencegahan dan penertiban di jalan raya.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Ditlantas Polda Kalteng yang disampaikan dalam amanat tersebut, tercatat 920 kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari–September 2026. Angka itu meningkat 10,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni sebanyak 833 kejadian.

Jumlah korban meninggal dunia juga meningkat dari 207 orang pada Januari–September 2025 menjadi 214 orang pada periode yang sama tahun 2026, atau naik sekitar 3,4 persen.

Data tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi keselamatan berkendara, pengawasan, dan penegakan hukum guna menekan angka kecelakaan serta mengurangi fatalitas korban.

Sasaran Operasi Patuh Telabang 2026 mencakup berbagai potensi gangguan lalu lintas, mulai dari kemacetan dan pelanggaran hingga kondisi yang dapat memicu kecelakaan. Pelaksanaannya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun budaya berlalu lintas yang aman dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis dan mobile sesuai penerapannya di lapangan.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Selain itu, dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian. Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengguna jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Karena itu, personel yang terlibat dalam operasi diminta mengedepankan empati dan kepedulian, terutama ketika menghadapi masyarakat yang terdampak kondisi lingkungan tersebut.

Ia juga menginstruksikan personel untuk melakukan deteksi dini dan memetakan lokasi rawan kemacetan maupun kecelakaan, memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat dan pelajar, serta menegakkan hukum secara tegas, terukur, dan humanis.

Upaya lainnya meliputi optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas, penguatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, TNI, dan instansi terkait, serta menjaga profesionalisme selama operasi berlangsung. Personel juga diminta menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Polres Barito Timur akan mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Telabang 2026 melalui langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolres Bartim, AKBP Iqbal Sengaji, menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

"Melalui operasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat Barito Timur untuk semakin disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Patuhi aturan, lengkapi perlengkapan berkendara, dan utamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegas Iqbal.

Ia juga meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan pendekatan humanis, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Polres Bartim mengimbau pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, membawa kelengkapan surat kendaraan, tidak melawan arus, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aksi balap liar.

Melalui Operasi Patuh Telabang 2026, sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi kunci untuk menekan risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. (zi/jp).