TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengumumkan hasil seleksi Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026. Sebanyak 30 peserta dinyatakan lulus dari total 48 ASN yang mengikuti tahapan seleksi.

Pengumuman tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor 130/61/IV/PEM/2026 yang ditetapkan pada Kamis, 23 April 2026, di Ruang Rapat Bupati Barito Timur. Sebelumnya, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 59 orang, namun hanya 48 orang yang mengikuti proses seleksi hingga akhir.

Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi verifikasi administrasi, pemeriksaan kesehatan, tes kesamaptaan jasmani, serta penilaian akhir. Dari hasil tersebut, 30 peserta dinyatakan lulus, sementara 18 peserta lainnya tidak lulus.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Yusia Simson Kameng, memberikan pengarahan kepada para peserta yang lulus. 

Dalam kesempatan itu, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesiapan para ASN yang telah mendaftar sebagai calon Komcad.

Ia menegaskan, bahwa keikutsertaan dalam program Komcad merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat, sekaligus wujud pengabdian kepada negara.

"Kami mengapresiasi komitmen saudara-saudara semua. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Presiden dalam memperkuat komponen pertahanan negara,” ujarnya, Jum'at (24/4/2026). 

Ari juga mengingatkan para peserta yang lulus untuk terus menjaga kondisi fisik dan kesehatan, serta rutin berlatih guna menghadapi tahapan selanjutnya.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi selanjutnya berhak mengikuti proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembentukan Komponen Cadangan ASN Tahun 2026. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Trans Danau Sembuluh–Telaga Pulang, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kamis (23/4/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sepasang suami istri berinisial B dan A di kediaman mereka.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasatnarkoba IPTU Dwi Triyanto, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

"Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek rumah terduga pelaku,” ujar IPTU Dwi Triyanto, Jum'at (24/4/2026).

Saat penggeledahan yang disaksikan Ketua RT dan perangkat desa setempat, terduga B mengakui menyimpan barang yang diduga narkotika. Ia kemudian menunjukkan lokasi penyimpanan di dalam tas berwarna krem bercorak cokelat yang berada di dapur rumah.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 13 paket sabu dengan berat total 13,58 gram. Selain itu, turut diamankan 139 plastik klip kosong, satu sendok sabu dari potongan sedotan warna hitam, uang tunai sebesar Rp3.150.000, serta satu unit telepon genggam merek Vivo Y03 warna hitam.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Seruyan mengapresiasi peran masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus ini dapat diungkap. Masyarakat juga diimbau untuk terus melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba melalui Call Center 110. (gan/jp). 

MARABAHAN- Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo menutup Kejuaraan Bulutangkis Antar-SOPD dan Instansi Vertikal yang diikuti 105 peserta di Gedung Ije Jela, Kamis (23/4/2026). Turnamen ini menjadi ajang mempererat sinergi antarinstansi sekaligus mendorong budaya olahraga di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Kegiatan yang digelar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batola berlangsung meriah. Selain kompetisi, turnamen ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat hubungan kerja antar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan instansi vertikal.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, mengatakan bahwa pelibatan seluruh kepala dinas dan instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya menggalakkan olahraga di lingkungan ASN.

"Kegiatan ini melibatkan seluruh SOPD dan instansi pemerintah. Selain meningkatkan kebugaran, juga menjadi ajang mempererat silaturahmi,” ujarnya.

Ia berharap, turnamen tersebut dapat menjadi pemicu semangat berolahraga sekaligus menggali potensi atlet bulutangkis di daerah, khususnya dari kalangan ASN.

Kepala BNN Kabupaten Batola, Iskandar Adam mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan PBSI Batola. Menurutnya, olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung program “Batola Bersinar” (Bersih dari Narkoba).

"Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan etos kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui aktivitas positif,” katanya.

Ia menambahkan, kejuaraan ini diikuti 105 peserta yang terdiri atas 78 pasangan ganda putra dan 27 pasangan ganda putri.

Hasil pertandingan Kategori Ganda Putri

Juara I : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Juara II : RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan

Juara III Bersama : Kodim 1005/Marabahan dan Kementerian Agama

Kategori Ganda Putra

Juara I : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Juara II : PDAM

Juara III Bersama : Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap sinergi antarinstansi semakin kuat, sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan produktif di lingkungan ASN. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mulai mematangkan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Langkah ini ditegaskan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, dalam technical meeting dan pra-ekspose implementasi manajemen talenta yang digelar secara daring bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (23/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekda tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), para asisten Sekda, Kabag Hukum, serta jajaran terkait di lingkungan Pemkab Barito Kuala.

Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi strategis dengan Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dan BKN Pusat untuk menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan manajemen talenta sebagai standar baru tata kelola kepegawaian.

Sekda Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, mengatakan sistem ini akan menjadi dasar dalam pengisian jabatan struktural, pengembangan karier, serta pemetaan kompetensi ASN.

"Hari ini kita melaksanakan technical meeting bersama BKN Pusat dan BKN Banjarbaru. Ke depan, manajemen talenta akan memastikan pengisian jabatan dan pengembangan pegawai dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah tahap ini, Pemkab Barito Kuala akan melanjutkan ke ekspose di BKN Pusat untuk memaparkan kesiapan implementasi.

"Jika dinilai memenuhi syarat, maka manajemen talenta akan segera diterapkan secara penuh di Barito Kuala,” katanya.

Penerapan sistem ini diharapkan mengurangi subjektivitas dalam promosi jabatan serta memperkuat sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Barito Kuala menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan berdaya saing. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pendampingan teknis budidaya ikan kepada pembudidaya di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Kamis (23/4/2026). 

Kegiatan ini difokuskan pada penyortiran benih ikan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sortir benih menjadi salah satu tahapan penting dalam budidaya ikan, khususnya di kolam tanah. Kegiatan ini bertujuan menyeragamkan ukuran ikan agar pertumbuhan lebih optimal dan pemanfaatan pakan menjadi lebih efisien.

Penyuluh perikanan, Pardiono, menjelaskan bahwa penyortiran berperan besar dalam keberhasilan budidaya.

"Sortir ikan adalah proses pemisahan ikan, seperti lele dan nila berdasarkan ukuran, berat, atau tingkat keaktifan. Tujuannya untuk menyeragamkan pertumbuhan, mencegah kanibalisme pada lele, serta meningkatkan efisiensi pakan dan waktu pemeliharaan,” ujarnya.

Pendampingan tersebut mendapat respons positif dari pembudidaya setempat. Elisa, salah satu pembudidaya di Desa Kupang Bersih, mengaku memperoleh pemahaman baru dari kegiatan tersebut.

"Kami sangat terbantu dengan pendampingan ini. Sekarang kami lebih paham manfaat sortir benih. Ikan menjadi lebih seragam dan pakan tidak banyak terbuang,” katanya.

KKP melalui penyuluh perikanan akan terus melakukan pendampingan secara berkala, mulai dari persiapan kolam, pemilihan benih, manajemen pakan, hingga panen.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pembudidaya sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari sektor perikanan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria di daerah, termasuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kalimantan Tengah.

Bupati M. Yamin melalui Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). 

Fokusnya meliputi inventarisasi kawasan hutan yang masuk dalam program reforma agraria, penanganan konflik dan tumpang tindih lahan, serta penguatan perlindungan masyarakat hukum adat melalui pengakuan hak ulayat.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN RI menegaskan bahwa kebijakan nasional di bidang agraria diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, sekaligus mendorong pemerataan akses dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat secara berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah memaparkan berbagai tantangan agraria di daerah, mulai dari penyelesaian konflik pertanahan hingga belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi.

Hasil pertemuan tersebut juga menjadi tindaklanjut sejumlah rekomendasi reses Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, antara lain percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta penguatan pelaksanaan GTRA di tingkat daerah.

Ari Panan berharap, hasil pertemuan ini dapat mempercepat penyelesaian persoalan agraria sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan lahan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Pelaku diketahui memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan singkat untuk menipu warga.

Plt. Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalin, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun Kartu Keluarga (KK) melalui layanan video call, telepon, atau WhatsApp.

"Harap abaikan jika ada telepon atau WhatsApp yang mengatasnamakan Dinas Dukcapil Barito Timur terkait aktivasi IKD,” tegas M. Mursalin, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah menghubungi korban secara langsung dengan dalih membantu proses administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor. Dalam praktiknya, pelaku kemudian meminta data pribadi yang berpotensi disalahgunakan.

Menurutnya, hal tersebut sangat berisiko karena dapat memicu pencurian data pribadi hingga tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang tidak jelas identitasnya.

M. Mursalin menambahkan, aplikasi IKD resmi hanya dapat diunduh melalui platform resmi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Proses aktivasi juga dilakukan melalui mekanisme verifikasi resmi, bukan melalui panggilan pribadi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan kode verifikasi, foto dokumen, maupun data sensitif kepada pihak yang tidak dikenal, meskipun mengaku sebagai petugas Disdukcapil.

"Bagi warga yang memerlukan informasi lebih lanjut atau ingin mengurus administrasi kependudukan, silakan datang langsung ke kantor Disdukcapil atau melalui kanal pengaduan resmi,” jelasnya.

Disdukcapil Barito Timur berharap masyarakat lebih berhati-hati dan tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan administrasi kependudukan. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat integrasi layanan publik dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan bersama 13 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kegiatan berlangsung di Aula Selidah, Kamis (23/4/2026).

Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para pimpinan SOPD, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Batola, H Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan “jantung” pelayanan publik. Tanpa data yang valid, menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan program tidak akan berjalan optimal.

"Saya tidak ingin PKS ini hanya menjadi dokumen pajangan. Data harus dimanfaatkan secara nyata untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD, hingga sinkronisasi data pendidikan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan sejumlah SOPD untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan data sesuai kebutuhan masing-masing, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk validasi penerima hibah sarana perikanan; RSUD H. Abdul Aziz untuk percepatan verifikasi pasien BPJS UHC tanpa fotokopi berkas; Bapperida dalam verifikasi data kemiskinan dan perencanaan pembangunan; Dinas Nakertrans untuk data pekerja rentan dan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan; serta BKPP dalam sinkronisasi NIK dan NIP ASN.

Selain pemanfaatan data, Sekda juga menekankan aspek keamanan sistem. Ia meminta Dinas Kominfo memperkuat infrastruktur jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) guna mencegah kebocoran data dan menjamin keamanan akses.

"Akses sudah dibuka, tetapi pemanfaatannya akan saya pantau sebagai indikator kinerja,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Batola, H Arief Wisuda Wardana, mengatakan kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dasar pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri tertanggal 30 Maret 2026.

"Melalui PKS ini, SOPD dapat mengakses sembilan elemen data kependudukan melalui web portal, mulai dari Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, hingga alamat,” ujarnya.

Arief menambahkan, dari 13 SOPD yang terlibat, sembilan di antaranya merupakan kerja sama baru, sementara empat lainnya merupakan perpanjangan karena pergantian kepala instansi.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan PKS oleh Disdukcapil bersama 13 SOPD, dilanjutkan sesi foto bersama. (dsk/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara bersih, transparan, dan berkeadilan. 

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (23/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan bahwa tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip dalam proses penerimaan peserta didik. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan akses sekolah.

"Masuk sekolah harus murah, mudah, dan berkualitas. Terutama bagi masyarakat kurang mampu, jangan sampai terkendala biaya hingga menyebabkan anak putus sekolah,” ujar Bupati H Shalahuddin. 

Pemerintah daerah juga meminta Dinas Pendidikan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi penyimpangan di lapangan.

Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Barito Utara.

Pemerintah turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan SPMB. Warga diimbau segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan adil dan memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon peserta didik di Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banjarmasin, Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, di ruang kerja bupati, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ke-77 yang diperingati setiap 17 Mei. Bupati didampingi Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, sementara Danlanal hadir bersama jajaran perwira.

Dalam kesempatan itu, Bupati H Syafrudin Noor, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh rangkaian kegiatan peringatan. Dukungan mencakup penyediaan fasilitas hingga akomodasi bagi personel TNI AL yang akan mengikuti upacara di wilayah HSS.

"Pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan kegiatan, termasuk penginapan bagi pasukan dari Lanal Banjarmasin,” ujarnya.

Selain upacara, peringatan juga akan diisi dengan ziarah ke makam Hasan Basry sebagai bentuk penghormatan atas jasa perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Kalimantan Selatan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan TNI Angkatan Laut semakin kuat, sekaligus memperkuat nilai nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan. (ari/jp). 

DENPASAR- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada penguatan mekanisme penyusunan rekomendasi, khususnya di sektor pembangunan dan infrastruktur.

Pendalaman dilakukan melalui studi komparasi bersama DPRD Provinsi Bali, Kamis (23/4/2026), guna memperkaya perspektif dalam menjadikan rekomendasi LKPj sebagai instrumen evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih efektif.

Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, menyoroti sejumlah aspek krusial, antara lain mekanisme pembahasan rekomendasi, kepastian batas waktu 30 hari, serta indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya dasar penyusunan rekomendasi yang kuat dan terukur.

"Yang kami dalami bukan hanya prosedurnya, tetapi bagaimana rekomendasi LKPj itu relevan, berdampak, dan dapat ditindaklanjuti secara jelas. Perbedaan mekanisme di daerah lain menjadi bahan untuk memperkuat sistem yang lebih efektif di Kalsel,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Bali, I Nyoman Eddy, menjelaskan bahwa pembahasan rekomendasi LKPj di DPRD Bali difokuskan pada Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar), tanpa melibatkan komisi-komisi.

Ia juga menyampaikan, bahwa ketentuan batas waktu 30 hari dalam regulasi tidak dibedakan secara tegas antara hari kerja dan hari kalender. Fokus utama adalah efisiensi waktu pembahasan.

Selain itu, DPRD Bali tidak melakukan peninjauan lapangan dalam proses penyusunan rekomendasi LKPj. Pembahasan program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur, lebih difokuskan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perbedaan pendekatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pansus III DPRD Kalsel, khususnya dalam memperkuat mekanisme pembahasan LKPj. Hal ini mencakup pentingnya keterlibatan alat kelengkapan dewan, dukungan data lapangan, serta sinkronisasi antara rekomendasi LKPj dan arah kebijakan pembangunan daerah. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Tim Pengawasan dan Pembinaan (Watpers) Biro SDM Polda Kalimantan Selatan melaksanakan asistensi kemampuan beladiri Polri dan kesamaptaan jasmani di Polres Tabalong, Kamis (23/4/2026) pagi.

Kegiatan berlangsung di ruang Rupatama Polres Tabalong dan halaman Pendopo Bersinar Pemkab Tabalong. Asistensi ini bertujuan meningkatkan keterampilan beladiri serta mengukur kesiapan fisik personel dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Tim asistensi dipimpin AKBP Dani Humardani. Kegiatan diawali dengan arahan dan penekanan dari ketua tim, dilanjutkan uji petik kemampuan beladiri Polri dan kesamaptaan jasmani terhadap personel.

Sebanyak 60 personel mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 30 personel menjalani tes kesamaptaan jasmani dan 30 personel mengikuti uji kemampuan beladiri Polri. Sebelum pelaksanaan tes, seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Urkes Polres Tabalong.

Kegiatan turut dihadiri Wakapolres Tabalong, Kompol Hasanuddin, Kabag SDM Kompol Slamet Hari Wahyudi, pejabat utama Polres Tabalong, para kapolsek jajaran, serta panitia pelaksana.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa asistensi ini merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia Polri.

"Asistensi ini menjadi tolok ukur kesiapan fisik dan kemampuan beladiri personel. Diharapkan seluruh anggota semakin profesional, siaga, dan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Polres Tabalong berkomitmen menjaga kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan berkelanjutan guna memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bergantung pada kesiapan lahan yang bersih secara hukum dan administrasi. 

Hal ini disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Kamis (23/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tahapan krusial sebelum proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun perumahan, dapat dilaksanakan.

"Peran Dinas Perkimtan sangat vital. Kita tidak bisa membangun jika status lahan belum jelas dan tuntas,” ujar Shalahuddin di hadapan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian lahan berpotensi menghambat program strategis daerah. Karena itu, koordinasi, ketelitian administrasi, serta kepastian hukum dalam setiap proses pengadaan tanah harus menjadi prioritas.

Selain menyoroti aspek teknis, bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin ASN sebagai fondasi pelayanan publik. Menurutnya, kedisiplinan mencerminkan kualitas dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"ASN tidak boleh alergi terhadap disiplin. Ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.

Pemerintah daerah berharap, dengan kesiapan lahan yang optimal dan peningkatan disiplin aparatur, program pembangunan di Barito Utara dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hulu Sungai Selatan Tahun Buku 2025 yang digelar di Hotel Qianna Inn, Kandangan, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati HSS, H Suriani mewakili Bupati H Syafrudin Noor selaku pemegang saham pemerintah daerah, bersama perwakilan Bank Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bupati H Syafrudin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, H Suriani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi kinerja BPR HSS yang dinilai tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah ketatnya persaingan sektor jasa keuangan.

"Persaingan di sektor jasa keuangan sangat ketat. Kami mengapresiasi jajaran BPR yang terus berupaya untuk tumbuh dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya,” ujar Suriani.

Pemerintah Kabupaten HSS juga menekankan tiga langkah strategis untuk penguatan BPR ke depan. Pertama, percepatan adaptasi teknologi guna meningkatkan kemudahan akses layanan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat. Kedua, penguatan peran dalam mendukung ekonomi lokal, khususnya sektor usaha kecil dan masyarakat bawah. Ketiga, peningkatan soliditas internal organisasi agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada nasabah.

Sebelumnya, Direktur BPR HSS, Ahmad Jainuddin dalam laporannya menyampaikan, perusahaan mencatat laba bersih sebesar Rp319 juta sepanjang tahun buku 2025. Dari capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 45 persen.

RUPS menjadi forum untuk mengevaluasi serta mengesahkan laporan keuangan dan kinerja perusahaan selama satu tahun terakhir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten HSS, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, staf ahli, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti jalannya rapat secara virtual. (ari/jp).

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 di Aula Rakat Mufakat Setda HSS, Kamis (23/4/2026).

FGD tersebut diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Polres HSS, perwakilan camat, serta sejumlah undangan terkait.

Dalam sambutannya Sekda HSS, H Muhammad Noor, menegaskan pentingnya ketertiban umum sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menyebut, bahwa ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

"Ketertiban umum adalah kondisi dinamis yang memungkinkan aktivitas masyarakat dan pemerintah berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi regulasi, baik dari sisi kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi maupun implementasinya di lapangan.

Melalui FGD ini, pemerintah daerah berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat produk hukum daerah agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hasil diskusi dapat memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Setda HSS, Fitri, selaku ketua pelaksana, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Ia menyebut, bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023, perlu ditinjau kembali.

"Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi momentum untuk mengevaluasi substansi hukum daerah agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fitri, melalui forum diskusi tersebut, pemerintah daerah mengharapkan masukan dan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polemik pengunduran diri Kepala Desa (Kades) Harara, Triyono, akhirnya menemui kejelasan. Triyono resmi membatalkan pengunduran dirinya dan menyatakan siap kembali menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Yusia Simson Kameng, mengatakan keputusan tersebut berdasarkan laporan Camat Dusun Timur tertanggal 20 April 2026.

"Pembatalan pengunduran diri ini merupakan hasil klarifikasi yang dilakukan pada 17 April 2026,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Dalam klarifikasi tersebut, Triyono mengaku surat pengunduran diri yang dibuat pada 26 Maret 2026 ditulis dalam kondisi emosional dan tanpa pertimbangan matang.

"Yang bersangkutan menyampaikan saat itu dalam kondisi tidak stabil secara psikologis dan tidak berkonsultasi dengan camat,” jelas Yusia.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diduga dipicu persoalan internal keluarga, bukan karena masalah tata kelola pemerintahan desa.

Meski sempat ditinggalkan, hasil rapat koordinasi antara camat, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat menyatakan roda pemerintahan Desa Harara tetap berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima pembatalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, status Triyono tetap sah sebagai Kepala Desa Harara.

Pemkab juga meminta Triyono segera kembali menjalankan tugas, fungsi, serta kewajibannya sebagai kepala desa.

Namun, untuk sementara waktu, Triyono diperbolehkan berkantor di Kantor Kecamatan Dusun Timur hingga kondisi kesehatan dan psikologisnya pulih.

"Yang bersangkutan diminta menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan desa,” tegas Yusia.

Pemkab turut menginstruksikan Camat Dusun Timur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

"Jika di kemudian hari kepala desa tidak menjalankan tugas atau melanggar ketentuan, akan dilakukan evaluasi sesuai prosedur hukum,” pungkasnya. (zi/jp). 

Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut, khususnya dalam penguatan kebijakan berbasis HAM.

"Kami dari pemerintah daerah menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam pelaksanaan Stranas HAM,” ujar Misnohartaku usai rapat koordinasi bersama Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, di Kantor Bupati Barito Timur, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi kini lebih terfokus langsung dengan Kanwil HAM menyusul pemisahan struktur kelembagaan antara urusan hukum dan HAM.

Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang berperspektif HAM. Hal tersebut mencakup penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) serta evaluasi Peraturan Daerah (Perda), termasuk dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, regulasi pengelolaan sampah di Barito Timur telah mengakomodasi perspektif HAM, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya merencanakan pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di tingkat kabupaten untuk mempermudah akses pengaduan masyarakat.

"Melalui pos Yankomas, masyarakat dapat menyampaikan dugaan pelanggaran HAM tanpa harus datang ke ibu kota provinsi,” katanya.

Kristiana menambahkan, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), organisasi masyarakat sipil, serta insan pers guna mendorong pelayanan publik yang lebih humanis dan responsif. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti tes kesehatan dan jasmani dalam seleksi calon Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2026, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi terhadap total 58 pendaftar.

Pada hari kedua, kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tamiang Layang sejak pagi hingga siang. Selanjutnya, peserta menjalani tes fisik pada pukul 14.00 WIB sebagai bagian dari rangkaian seleksi.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur, Yusia Simon Kameng, mengatakan proses seleksi berjalan sesuai jadwal dengan melibatkan berbagai unsur.

"Sebanyak 48 peserta mengikuti tes kesehatan dan dilanjutkan tes fisik. Panitia terdiri dari unsur Koramil, Polres, Batalyon 924/Uria Mapas, Satpol PP, BKPSDM, Bagian Pemerintahan Setda, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, dari puluhan peserta ini akan diseleksi 30 peserta terbaik untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi di Palangka Raya.

"Hari ini akan ditentukan 30 peserta yang lolos di tingkat kabupaten untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” katanya.

Pendaftaran calon Komcad sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat komponen pertahanan negara melalui partisipasi ASN yang memenuhi syarat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi mengoperasikan Klinik Utama Setara yang berlokasi di Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Rabu (22/4/2026).

Acara peresmian turut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, anggota DPRD, Kepala BPJS Kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta para camat di wilayah terkait.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menyebut bahwa kehadiran Klinik Utama Setara sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih dekat dan cepat, khususnya di Kecamatan Alalak.

"Selama ini masyarakat sering harus dirujuk ke RS Ansari Saleh karena keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah ini, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang cukup jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan beroperasinya klinik tersebut, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus keluar daerah. Pemerintah daerah juga berharap fasilitas ini dapat memperkuat sistem rujukan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Barito Kuala.

Sementara itu, penanggung jawab Klinik Utama Setara, dr. Yancy Cristiana, menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, poli umum, poli gigi, laboratorium, serta poli spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah berjalan.

Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, klinik ini menargetkan penambahan layanan poli spesialis anak yang direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026, setelah proses perizinan selesai.

Dengan beroperasinya Klinik Utama Setara di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama Dinas Kesehatan Barito Kuala, pemerintah berharap pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut semakin meningkat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menerima aksi penyampaian aspirasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di halaman Kantor DPRD Kalsel, Rabu (22/4/2026).

Sekitar 300 mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penegakan hukum, isu lingkungan hidup, serta kebijakan publik di tingkat nasional dan daerah. Aksi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan kepolisian, TNI, dan dinas terkait.

Dalam aksi itu, perwakilan warga Sidomulyo, Guntung Payung, Kota Banjarbaru, juga menyampaikan persoalan sengketa tanah dengan pihak TNI. DPRD Kalsel menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pihak terkait.

DPRD Kalsel membuka dialog langsung dengan perwakilan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. 

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pendekatan yang diambil adalah merangkul semua pihak.

"Kami mengayomi dan merangkul seluruh pihak, baik TNI, Polri, maupun masyarakat,” ujarnya di hadapan massa aksi.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel menawarkan penyelesaian melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada 5 Mei 2026. Forum tersebut akan menghadirkan pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan, para pihak yang bersengketa, serta kuasa hukum masing-masing.

Supian HK menegaskan, DPRD tidak berada pada posisi memutus perkara, melainkan berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar proses berjalan adil dan transparan.

Ia menambahkan, DPRD akan mengawal pembahasan secara terbuka untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan serta seluruh informasi disampaikan secara proporsional. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Unit Pelaksana Irigasi (UPI) Barito menggelar koordinasi bersama pengamat dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna memperkuat sinergi serta menyerap aspirasi petani terkait pengelolaan irigasi.

Kegiatan yang berlangsung Rabu (22/4/2026) itu diisi dengan diskusi usulan, survei kepuasan masyarakat, serta sesi penutup dan foto bersama. 

Ketua UPI Barito, Dedi Madila, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan mengunjungi enam kantor pengamat di wilayah kerja UPI Barito.

"Setiap aspirasi kami catat, baik terkait pembangunan tanggul, pengerukan saluran, maupun kebutuhan lainnya. Namun, keputusan akhir tetap berada pada instansi berwenang. Kami hanya memfasilitasi dan menyampaikan usulan tersebut,” ujar Dedi.

Dalam sesi diskusi, Pengamat DIR Handil Bhakti, H Imi, bersama anggota P3A dari sejumlah desa di Kecamatan Alalak dan Mandastana, mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi petani. Salah satu isu utama adalah kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.

Menurutnya, jalur transportasi air yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil panen kini tidak lagi optimal akibat perubahan teknis pada sarana pengairan. Kondisi ini memaksa petani beralih ke jalur darat yang dinilai tidak layak.

"Harapan kami sederhana, akses jalan bisa diperbaiki. Saat ini banyak wilayah yang jalannya rusak, sementara jalur air juga tidak dapat dimanfaatkan seperti dulu,” kata H Imi.

Selain itu, pemangkasan anggaran pemeliharaan saluran irigasi turut menjadi sorotan. Volume pembersihan saluran yang sebelumnya mencapai sekitar 60 kilometer kini menurun menjadi sekitar 22 kilometer, bahkan sempat hanya 11,5 kilometer akibat kebijakan efisiensi.

Pengurangan anggaran tersebut juga berdampak pada jumlah tahap pemeliharaan yang berkurang dari empat tahap menjadi tiga, bahkan berpotensi menjadi dua tahap. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk lahan pertanian dan meningkatkan risiko lahan terbengkalai.

Para pengamat menilai kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah tersebut mencapai ratusan kilometer. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

UPI Barito berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada petani, khususnya dalam perbaikan infrastruktur dan pengelolaan irigasi. (lim/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, guna mempelajari tata kelola komoditas bawang merah dari hulu hingga hilir, Rabu (22/4/2026). 

Kunjungan ini difokuskan pada penguatan sektor pertanian, mengingat Nganjuk dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia dengan kualitas unggulan.

Wabup Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Nganjuk serta komitmen untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan.

"Kami berterima kasih atas sambutan hangat dari Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Nganjuk. Kami berencana menerapkan sistem budidaya berkelanjutan seperti yang telah berhasil dikembangkan di sini,” ujarnya.

Selain meninjau budidaya bawang merah, rombongan juga mengunjungi pabrik pengolahan beras untuk mempelajari penerapan teknologi modern dalam pengolahan hasil pertanian. Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus efisiensi produksi.

Felix menambahkan, kunjungan ini membuka peluang kerja sama antar daerah, khususnya dalam pengembangan inovasi dan teknologi pertanian.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi awal kerja sama yang lebih luas. Inovasi yang telah terbukti di Nganjuk akan kami adaptasi untuk mendorong kemajuan pertanian di Barito Utara,” katanya.

Melalui studi tiru ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menargetkan peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, sekaligus mendorong kesejahteraan petani di daerahnya. (dsk/emca/jp). 

MARABAHAN- Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), Herman Susilo, membuka kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal di sektor konstruksi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR Batola, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, perwakilan BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalsel.

Dalam sambutannya Wabup Herman Susilo mengapresiasi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atas pelaksanaan sertifikasi tersebut. Ia menegaskan, bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Fasilitas ini mencakup asrama, ruang kelas, hingga laboratorium. Karena itu, pembangunannya harus memenuhi standar kualitas terbaik. Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Wabup Herman juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi geografis Barito Kuala menuntut ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan tersertifikasi.

Ia menyebutkan, bahwa sertifikasi tenaga konstruksi diperlukan untuk meningkatkan daya saing pekerja lokal, menjamin mutu hasil pekerjaan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, serta memastikan keamanan dan ketahanan bangunan.

Di akhir kegiatan, Wabup Herman mengimbau peserta mengikuti uji kompetensi secara serius. Ia juga meminta pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif agar menghasilkan tenaga konstruksi yang profesional.

Usai membuka acara, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi proyek. (dsk/ali/jp).

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) memusnahkan 463 lembar uang palsu hasil temuan 2024–2025. Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memberantas peredaran uang palsu.

Kegiatan berlangsung di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (22/4/2026), dirangkaikan dengan silaturahmi dan penandatanganan nota kesepahaman antarinstansi yang tergabung dalam Botasupal Kalsel.

Forum Botasupal Kalsel terdiri dari BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejati Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan. Nota kesepahaman tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penindakan peredaran uang rupiah palsu.

Gubernur H Muhidin menegaskan, bahwa pemberantasan uang palsu membutuhkan kerja sama lintas sektor.

"Pemberantasan peredaran uang palsu bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

"Masyarakat harus berhati-hati terhadap peredaran uang rupiah palsu. Gunakan cara 3D untuk memastikan keaslian uang,” katanya.

Menurut H Muhidin, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi daerah karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan merugikan pelaku usaha kecil.

"Setiap langkah pencegahan dan penindakan adalah upaya melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan selaku Ketua Botasupal Kalsel menyebut, bahwa kegiatan ini sebagai momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.

Ia menjelaskan, dari perspektif intelijen, peredaran uang palsu termasuk dalam kategori Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat memengaruhi stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan daerah.

"Botasupal memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas instansi, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun edukasi kepada masyarakat terkait uang rupiah palsu,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPR RI, Bambang Heri Purnama, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto, serta sejumlah pejabat Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal lainnya.

Melalui penguatan Botasupal, pemerintah berharap ruang gerak pelaku kejahatan pemalsuan uang semakin sempit, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. (rin/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengapresiasi kunjungan silaturahmi Inspektur Kodam (IRDAM) XXII/Tambun Bungai, Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, ke Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 924/Uria Mapas di Longkang, Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, para asisten, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rombongan meninjau kondisi prajurit yang saat ini masih menempati rumah susun milik pemerintah daerah sebagai markas sementara.

Nursulistio menjelaskan, kunjungan Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar dilakukan di sela agenda pengawasan dan audit di wilayah Barito Selatan. Meski memiliki agenda padat, IRDAM menyempatkan diri melihat langsung kondisi prajurit di Barito Timur.

"Selain menjalankan tugas pengawasan, beliau juga meninjau langsung kondisi prajurit. Komandan Batalyon setempat, Letkol Inf Wahyu Hariatmoko, juga merupakan adik asuh beliau,” ujar Nursulistio.

Ia berharap, hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat komando atas, khususnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana satuan.

Nursulistio juga mendorong percepatan pembangunan Markas Yonif 924/Uria Mapas pada tahun ini guna menunjang kenyamanan serta optimalisasi pelaksanaan tugas prajurit.

Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas perkembangan kantor Koramil setempat yang secara fisik telah rampung. Pemerintah daerah, kata dia, kini tengah menyiapkan kelengkapan furnitur dan sarana kerja sebagai tahap lanjutan untuk pengusulan peningkatan status menjadi Komando Distrik Militer (Kodim).

Menurutnya, keberadaan Yonif 924/Uria Mapas di wilayah Longkang, Desa Jaar, juga memberikan dampak positif dilingkungan sekitar. Lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini telah diolah oleh prajurit menjadi area pertanian produktif.

"Kehadiran batalyon ini memberi manfaat nyata, khususnya dalam pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” katanya.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan makan siang bersama yang disiapkan oleh prajurit Yonif 924/Uria Mapas sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Barito Timur. (zi/jp).

MARABAHAN- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kabupaten Barito Kuala resmi melantik kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi langkah awal penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah, Rabu (22/4/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Nawang Wijayati, S.H., M.H., yang mengukuhkan jajaran pengurus inti DPC PPLIPI Barito Kuala. 

Kehadiran organisasi ini diharapkan memperkuat kontribusi perempuan lintas profesi di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuhan, susunan pengurus utama adalah Ketua Ilviani, S.Psi.; Wakil Ketua Siti Khadijah, M.Pd.; Sekretaris Hj. Aulia Novita Sari, S.H.; dan Bendahara Hj. Isra Sutiatie, S.E.

Ketua terpilih, Ilviani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarperempuan dari berbagai latar belakang profesi untuk menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kolaborasi menjadi kunci untuk mendorong perempuan lebih berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

DPC PPLIPI Barito Kuala menargetkan sejumlah program strategis, antara lain pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pelaku UMKM dan profesional muda; penyediaan wadah aspirasi lintas profesi; pelaksanaan kegiatan sosial kemanusiaan; serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi.

Dengan kepengurusan baru ini, PPLIPI Barito Kuala menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan.

Organisasi ini mengusung semangat kemandirian, produktivitas, dan pengabdian sebagai landasan dalam mendorong kemajuan perempuan dan pembangunan daerah. (dsk/ali/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang digelar di Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan, H Supian, dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, perwakilan Koramil K. Wibowo, unsur Kejaksaan Negeri Seruyan yang diwakili Shinta Seprianty, serta undangan terkait lainnya. 

Pelatihan diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah dan difasilitasi Bagian Hukum Setda Seruyan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan bantuan hukum dasar bagi masyarakat desa, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam sambutannya, Wabup H Supian, menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental warga negara. Namun, masih banyak masyarakat menghadapi hambatan memperoleh bantuan hukum, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun faktor geografis.

"Pelatihan ini diharapkan meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran paralegal sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak warga untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kehadiran paralegal di tingkat desa dinilai strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan hukum formal.

Selain pemahaman hukum, paralegal juga dituntut mampu melakukan pendampingan, konsultasi sederhana, serta mediasi sengketa secara persuasif. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Pelatihan ini juga diarahkan untuk membentuk kader hukum di setiap desa dan kelurahan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai. Program tersebut diharapkan memperluas akses pendampingan hukum bagi kelompok miskin dan rentan.

Pemerintah Kabupaten Seruyan mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

H Supian mengajak peserta mengikuti pelatihan secara serius agar mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan layanan hukum di lingkungan masing-masing.

Upaya ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga penguatan kesadaran hukum sebagai fondasi menuju masyarakat yang adil dan berkeadilan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolres, Kasatintelkam, dan Kapolsek Hanau pada Rabu (22/4/2026) di halaman Mapolres Seruyan. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Wakapolres Seruyan diserahterimakan dari Kompol Hendry kepada Kompol Syaifullah. Sementara itu, jabatan Kasatintelkam berpindah dari Iptu Fahroni kepada AKP Wahab, dan Kapolsek Hanau dari Iptu Firman Amir kepada Ipda Bima Satria Susilo.

Kompol Hendry selanjutnya menjabat sebagai Kabagops Polresta Palangkaraya. Iptu Fahroni dimutasi sebagai Kasatintelkam Polres Murung Raya, sedangkan Iptu Firman Amir mengemban tugas baru sebagai Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit 1 Kemnag Ditreskrimum Polda Kalteng.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Seruyan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi selama bertugas,” ujarnya.

Kapolres berharap, para pejabat yang dimutasi dapat terus menunjukkan kinerja terbaik di tempat tugas yang baru.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Bhayangkari atas dukungan terhadap tugas suami serta peran aktif dalam organisasi.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru di Aula Patriatama 95 Polres Seruyan. (gan/jp).

BUNTOK- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Selatan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga dalam sebulan terakhir. Tiga tersangka berinisial WH, YA, dan SF berhasil diamankan.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/9/IV/2026/SPKT/Polres Barito Selatan tertanggal 20 April 2026 serta laporan dari Polsek Dusun Utara Nomor: LP/MB/2/IV/2026/SPKT.

Kapolres Barito Selatan, AKBP Jecson R Hutapea, mengatakan ketiga pelaku menggunakan modus menjual stiker bertuliskan “Salam dan Shalom” untuk mendekati korban sekaligus menandai target kejahatan.

"Pelaku menempelkan stiker di rumah warga tanpa izin dan meminta bayaran. Dari hasil penyelidikan, stiker tersebut digunakan sebagai penanda untuk menentukan target kejahatan berikutnya,” ujarnya dihadapan wartawan, Rabu (22/4/2026). 

AKBP Jecson menyebut, bahwa para tersangka telah menyewa barak di Jalan Pahlawan Atas, Buntok sejak 14 Maret 2026. Tempat tersebut digunakan sebagai lokasi tinggal sekaligus mempersiapkan aksi, termasuk memproduksi stiker.

Ia menjelaskan, kasus curanmor terjadi pada Kamis, 16 April 2026 di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababilah. Korban bernama Ukraina kehilangan sepeda motor Honda Revo KH 6020 DV. Saat situasi sepi, tersangka WH mengambil motor yang kuncinya masih tergantung, dibantu YA.

"Motor kemudian disembunyikan di barak dan sempat diubah tampilannya agar tidak dikenali,” kata Jecson.

Sementara itu, aksi curas terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Rampumea, Kecamatan Dusun Utara. Korban Konru menjadi sasaran penjambretan kalung emas seberat 18 gram.

"Pelaku WH menarik kalung korban saat lengah, kemudian melarikan diri bersama SF,” ujarnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit Honda Revo milik korban, satu unit Honda Supra yang digunakan pelaku, satu unit Yamaha MX King, serta satu kalung emas seberat 18 gram.

Atas perbuatannya, WH dan YA dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Sementara WH dan SF dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Kapolres mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi di media sosial terkait modus penjualan stiker.

"Modus ini tidak berkaitan dengan isu agama. Pelaku hanya memanfaatkan istilah keagamaan untuk melancarkan aksinya,” tegasnya. (zi/jp).