TAMIANG LAYANG- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H Agustiar Sabran menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan Kabupaten Barito Timur agar semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur, Sabtu (8/8/2026).

Linae menyampaikan apresiasi kepada Bupati Barito Timur M. Yamin beserta wakil bupati dan jajaran, para tokoh pendahulu DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), akademisi, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat Barito Timur yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Peringatan hari jadi ini kiranya menjadi penyemangat dan momentum untuk bergandeng tangan lebih erat, bergerak lebih kompak bersama mendorong pembangunan daerah agar lebih baik dan lebih maju,” ujarnya. 

Menurutnya, Barito Timur memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan hingga pertambangan. Selain itu, wilayah tersebut memiliki posisi strategis sebagai pintu penghubung dengan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus salah satu daerah yang dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola secara kreatif, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Gali dan kelola potensi daerah dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Ubah tantangan menjadi peluang,” pesannya.

Ia menegaskan, kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri dan kerukunan masyarakat. Semangat Humah Betang dan Lewu Hante dalam bingkai NKRI, menurutnya, perlu terus dikobarkan sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan zaman dan menyukseskan pembangunan.

"Tidak ada kemajuan tanpa kerukunan masyarakatnya,” tegasnya.

Linae juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur agar memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun semangat membangun daerah.

"Kita harus fokus memastikan setiap rupiah uang rakyat membawa manfaat besar bagi rakyat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, berkomitmen mendukung dan membuka ruang kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, mulai dari desa, wilayah pedalaman hingga perkotaan.

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kartu Humah Betang Sejahtera (KHPS). Pemerintah Provinsi Kalteng mengapresiasi peran aktif Pemkab Barito Timur dalam mendukung program tersebut.

Disebutkan, sebanyak 3.586 keluarga penerima manfaat (KPM) KHPS di Kabupaten Barito Timur telah diverifikasi.

Linae mengajak seluruh pihak mengawal dan menyukseskan KHPS serta berbagai program strategis nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Linae juga mengingatkan masyarakat mengenai potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan panjang, dengan puncak kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Ia mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api kepada kepala desa, lurah, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar dapat segera dilakukan tindakan pencegahan.

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita terus perkuat kewaspadaan, kesiapan, serta kesiagaan menghadapi karhutla dengan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Selain karhutla, Linae mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memerangi peredaran narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

"Ini tugas kita bersama untuk melindungi masa depan anak-anak kita, masa depan Barito Timur, masa depan Kalimantan Tengah, dan masa depan Indonesia,” katanya.

Linae juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat serta masuknya berbagai nilai sosial dan budaya asing yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat menjadi benteng dalam menangkal hoaks dan informasi menyesatkan yang berpotensi memecah belah persatuan, sekaligus melindungi anak-anak dari konten negatif dan tidak bermoral.

"Mari bersama menjadi benteng untuk meredam hoaks atau berita menyesatkan yang dapat memecah belah masyarakat. Carilah informasi yang benar dari sumber yang benar,” pesannya.

Peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sejahtera, berkelanjutan, serta tetap berakar pada budaya lokal.

Linae pun menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur dan berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan serta bersama-sama membangun daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur menggelar berbagai perlombaan di halaman Mapolsek Dusun Tengah, Jalan Ampah–Buntok Km 01, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Jum'at (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, bersama personel Polsek Dusun Tengah, Ketua Bhayangkari Ranting Dusun Tengah beserta pengurus, serta para peserta lomba.

Beragam perlombaan digelar untuk memeriahkan suasana peringatan kemerdekaan, di antaranya memasukkan sedotan ke dalam botol, lari membawa kelereng menggunakan sendok, dan makan kerupuk. Para peserta mengikuti perlombaan dengan penuh antusias dan semangat.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun kebersamaan antara Polri dan masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain untuk memeriahkan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat silaturahmi, membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” ujar IPTU Stefanus.

Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan serta menciptakan hubungan yang semakin harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

"Momentum peringatan kemerdekaan ini menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan kondusif,” tambahnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Dalam reses Dapil 3, aspirasi warga didominasi persoalan infrastruktur, akses pertanian, layanan publik, serta ketersediaan air bersih.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengatakan reses merupakan bagian dari kewajiban legislator untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

"Reses ini merupakan kewajiban seorang legislator untuk turun ke dapil masing-masing. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah daerah,” ujar Nursulistio.

Reses Dapil 3 berlangsung selama tiga hari, Rabu (5/8) hingga Jumat (7/8), dengan menyasar tiga kecamatan, yakni Dusun Tengah, Pematang Karau, dan Raren Batuah. Dalam kegiatan tersebut, Nursulistio bersama sejumlah anggota DPRD berdialog langsung dengan berbagai kelompok masyarakat.

Pada hari pertama reses di Kecamatan Dusun Tengah yang berlangsung di Gedung Batara Linggar, Ampah, DPRD bertemu dengan unsur pemerintah desa, tokoh adat, PKK, Karang Taruna, guru, kepala sekolah, perangkat desa, RT, RW, serta masyarakat.

Kelompok masyarakat dari berbagai unsur tersebut menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, terutama perbaikan infrastruktur dasar. Aspirasi yang mengemuka meliputi peningkatan jalan lingkungan, jalan usaha tani, jalan perkebunan, drainase, gorong-gorong, hingga pembangunan dan perbaikan jembatan.

Selain infrastruktur jalan, persoalan air bersih menjadi keluhan utama warga, terutama ketika memasuki musim kemarau. Masyarakat mengeluhkan sumur yang mengering serta sumber air sungai yang mengalami penurunan kualitas akibat kekeruhan.

"Banyak masyarakat meminta pembenahan jalan, sarana pertanian, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta perhatian terhadap penyediaan air bersih karena saat musim kemarau mereka kesulitan mendapatkan air,” jelas Nursulistio.

Di Kecamatan Pematang Karau, aspirasi masyarakat juga banyak berkaitan dengan infrastruktur penunjang aktivitas sehari-hari. Warga menyampaikan kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan, akses jalan menuju SMP Satu Atap Pematang Karau, jalan permukiman, jalan pertanian, jalan perkebunan, serta pembangunan sejumlah jembatan, termasuk jembatan gantung.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah akses jalan menuju Sumber Rejo Matan Dra. Warga menyebut ruas jalan tersebut telah puluhan tahun belum mendapatkan pengaspalan, padahal menjadi jalur penting untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

"Jalan tersebut menjadi akses masyarakat membawa hasil panen seperti sayur-mayur, karet, dan hasil kebun lainnya, baik dari kebun menuju rumah maupun pasar. Ini menjadi salah satu usulan yang perlu ditindaklanjuti,” kata Nursulistio.

Sementara itu, masyarakat Kecamatan Raren Batuah menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan sumber air dan pelayanan fasilitas publik. Dalam kunjungan lapangan, DPRD meninjau fasilitas PDAM yang menjadi salah satu sumber distribusi air bagi masyarakat dan kantor kecamatan.

Dari hasil peninjauan tersebut, DPRD melihat perlunya perhatian terhadap normalisasi sungai, penataan kawasan sekitar sumber air, serta upaya menjaga kualitas air agar tidak tercemar.

Selain berdialog dengan masyarakat, DPRD Barito Timur juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas publik.

Di Kecamatan Dusun Tengah, rombongan meninjau Terminal Ampah yang membutuhkan pembenahan akibat beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan serta perlunya penataan kebersihan kawasan.

Kemudian di Kecamatan Pematang Karau, DPRD mengecek kondisi Puskesmas Pematang Karau, termasuk fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan gudang logistik. Nursulistio menyebut kondisi gudang masih perlu mendapat perhatian karena belum memadai. Selain itu, keterbatasan daya listrik juga menjadi kendala dalam pengoperasian sejumlah peralatan medis.

Nursulistio menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah. Namun, ia menyebut setiap usulan harus melalui proses verifikasi dan penentuan skala prioritas.

"Tentu tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Bersama pemerintah daerah akan dilakukan verifikasi dan pengecekan kembali ke lapangan untuk menentukan program yang paling mendesak dan harus segera ditangani,” pungkasnya. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Upaya penyelesaian sengketa lahan antara keluarga Yupelis dan PT MUTU kembali menemui jalan buntu. Mediasi keempat yang difasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur, Jum'at (7/8/2026), berakhir tanpa kesepakatan setelah kedua belah pihak berbeda pandangan mengenai luas lahan yang akan dicantumkan dalam berita acara.

Mediasi tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kodim 1012/Buntok, Polres Barito Timur, keluarga Yupelis, Direktur PT MUTU, PT Petrindo Jaya Kreasi, PT Bartim Coalindo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Timur, serta sejumlah undangan lainnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, mengatakan mediasi sebenarnya hampir menghasilkan kesepakatan. Namun, pembahasan terhenti saat penyusunan berita acara karena muncul perbedaan mengenai objek sengketa yang akan dituangkan dalam dokumen tersebut.

"Pihak warga meminta penyelesaian atas lahan sekitar 67 hektare, sedangkan yang menjadi pokok persoalan dalam mediasi hanya sekitar 22 hektare. Perbedaan itulah yang membuat kesepakatan tidak tercapai," kata Ari kepada wartawan usai mediasi.

Menurutnya, Tim Terpadu telah berupaya memfasilitasi penyelesaian secara maksimal. Namun, PT MUTU tidak menyetujui redaksi berita acara yang memasukkan keseluruhan klaim lahan sebagaimana diminta pihak warga.

Selain sengketa lahan, Ari menjelaskan persoalan portal di jalur hauling PT Bartim Coalindo (BC) kini telah ditangani Satreskrim Polres Barito Timur. Pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut kepada aparat penegak hukum sambil menunggu hasil penyelidikan.

"Kami sudah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan seluruh dokumen dan menghadirkan saksi. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui fakta yang sebenarnya," ujarnya.

Ia menambahkan, selama proses hukum berjalan, masyarakat dan pihak perusahaan telah sepakat menghormati mekanisme yang sedang berlangsung. Namun, pembahasan dalam mediasi berubah setelah muncul tuntutan mengenai luasan lahan yang dinilai berada di luar substansi pembahasan sebelumnya.

Ari mengatakan, belum ada agenda lanjutan untuk mediasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan menunggu perkembangan penyelidikan Satreskrim Polres Barito Timur, terutama terkait persoalan jalur hauling.

"Untuk sementara kita menunggu hasil dari Satreskrim. Karena setelah skorsing pihak PT MUTU meninggalkan forum, mediasi tidak dapat dilanjutkan dan tidak ada kesepakatan yang bisa ditandatangani," katanya.

Ia juga membenarkan pihak PT MUTU meninggalkan ruang mediasi karena keberatan terhadap pembahasan klaim lahan seluas sekitar 67,11 hektare yang menurut perusahaan tidak termasuk dalam pokok sengketa yang sedang dimediasi.

Dengan belum tercapainya kesepakatan pada mediasi keempat ini, penyelesaian sengketa lahan antara keluarga Yupelis dan PT MUTU masih bergantung pada proses hukum yang tengah berjalan serta kemungkinan dilanjutkannya dialog antara kedua belah pihak. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Dina Maulidah, menghadiri Apel Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Murung Raya, Jum'at (7/8/2026).

Apel siaga tersebut menjadi bagian dari penetapan status Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Murung Raya sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Langkah ini dinilai penting mengingat meningkatnya risiko karhutla yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat serta kesehatan lingkungan.

Dina Maulidah mengatakan, apel siaga bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan karhutla.

"Melalui kegiatan ini, seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu melakukan langkah pencegahan, mitigasi, hingga penanganan bencana secara cepat, terpadu, dan efektif," ujarnya.

Ia mengapresiasi pelaksanaan apel tersebut sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana pada musim kemarau.

Menurut Dina, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dunia usaha.

"Selain pemerintah, peran swasta dan perusahaan sangat penting, terutama dalam melakukan pemantauan di wilayah operasional masing-masing serta menyiapkan peralatan yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Dina berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, relawan, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Murung Raya dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Dengan kesiapsiagaan yang optimal, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan diharapkan tetap terjaga sepanjang musim kemarau," tandasnya.

Selain apel gelar pasukan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesiapan personel dan peralatan sebagai bentuk komitmen seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana karhutla.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhiddin, Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, perwakilan perusahaan swasta, relawan, serta tamu undangan lainnya. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur bergerak cepat menangani kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah tinggal dua lantai di Desa Matabu RT. 02, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Jum'at (7/8/2026) sekitar pukul 14.12 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai Rp70 juta.

Begitu menerima laporan, personel Polsek Dusun Timur langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengatur arus lalu lintas agar proses pemadaman berjalan lancar, serta berkoordinasi dengan relawan, petugas pemadam kebakaran, dan pihak PLN.

Berdasarkan data di lapangan, rumah yang terbakar merupakan milik Tarto yang disewakan kepada Yoga Pratama sejak sekitar lima bulan lalu. Sejumlah barang berharga seperti tempat tidur, lemari, meja, kasur, pakaian, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya tidak dapat diselamatkan dan hangus dilalap api.

Yoga Pratama mengaku meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 WIB untuk mengantarkan makanan. Sekitar pukul 14.12 WIB, ia menerima kabar bahwa rumah yang ditempatinya terbakar.

Selain rumah tersebut, kebakaran juga berdampak pada usaha penjahit milik Jali yang berada di samping lokasi. Sejumlah kain jahitan miliknya ikut rusak akibat kobaran api. Menurut keterangannya, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik.

Sementara itu, saksi Haji Sanusi Anwar (56) mengatakan asap pertama kali terlihat dari lantai bawah rumah. Ia sempat berupaya memadamkan api dengan menyiramkan air sebelum kobaran membesar dan segera menghubungi relawan serta petugas pemadam kebakaran. Sanusi juga mengaku mencium bau minyak dan menduga api kemungkinan berasal dari kompor yang belum dimatikan.

Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dan olah TKP oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan pihaknya bergerak cepat sejak menerima laporan masyarakat guna memastikan situasi tetap aman dan proses penanganan berjalan optimal.

"Begitu menerima laporan, personel kami segera mendatangi lokasi untuk mengamankan TKP, membantu pengaturan arus lalu lintas, serta berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, relawan, dan pihak terkait lainnya. Saat ini penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Kami mengimbau masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik dan peralatan rumah tangga dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah guna mencegah kejadian serupa," ujarnya.

Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama relawan melakukan upaya pemadaman. Hingga seluruh rangkaian penanganan selesai, situasi di lokasi kejadian berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 di kawasan Islamic Center Kuala Pembuang, Kamis (6/8/2026) malam. Kegiatan keagamaan tahunan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat syiar Islam, membangun persatuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembukaan ditandai dengan penabuhan beduk oleh Bupati Ahmad Selanorwanda didampingi Wakil Bupati H Supian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang kemudian dilanjutkan dengan tabuhan gendang sebagai simbol dimulainya rangkaian MTQH XIX dan FSQ 2026.

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Andre, Pabung Kodim 1015 Kapten Inf. Supriyono, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana, Pemerintah Kecamatan Seruyan Hilir selaku tuan rumah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan MTQH XIX dan FSQ.

"Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kecamatan Seruyan Hilir yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQH XIX dan FSQ Kabupaten Seruyan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan ini dapat berlangsung sukses dan meriah," katanya.

Menurut Bupati, MTQH dan Festival Seni Qasidah tidak hanya menjadi ajang pembinaan generasi Qurani dan pengembangan seni budaya Islam, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui penyelenggaraan pameran pembangunan dan pasar rakyat.

Ia mengatakan, keberadaan pameran dan pasar rakyat menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta produk unggulan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan MTQH berlangsung.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQH XIX sebagai momentum memperkuat semangat kebersamaan, sejalan dengan peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Seruyan yang mengusung tema "Bersama Berkarya untuk Seruyan Sejahtera" serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Mari kita terus bekerja sama, bergotong royong, dan menjaga persatuan untuk membangun Bumi Gawi Hatantiring menjadi daerah yang semakin maju, religius, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Selanorwanda juga menyinggung pembangunan kawasan Islamic Center Kuala Pembuang yang merupakan gagasan almarhum H Darwan Ali. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai strategis sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus ikon Kabupaten Seruyan.

Ia berharap pembangunan Islamic Center dapat diselesaikan pada masa kepemimpinannya dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Saya memohon doa dan dukungan masyarakat Seruyan. Insya Allah, pembangunan Islamic Center yang menjadi cita-cita almarhum H. Darwan Ali dapat diselesaikan sehingga benar-benar menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebanggaan masyarakat Seruyan," ujarnya.

Usai pembukaan, ribuan warga memadati kawasan Islamic Center untuk mengunjungi Pameran Pembangunan dan Pasar Rakyat MTQH XIX-FSQ 2026. Berbagai stan dari organisasi perangkat daerah, UMKM lokal, hingga pelaku usaha dari luar daerah mulai beroperasi dan menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Tarian kolosal bertajuk "Prahara Akhir Zaman" menjadi pembuka Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis serta Festival Seni Qasidah (MTQH-FSQ) XIX Kabupaten Seruyan, Kamis (6/8/2026) malam. Pergelaran yang melibatkan 150 pelajar itu memukau ribuan warga yang memadati halaman Islamic Center Kuala Pembuang.

Penampilan spektakuler tersebut sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rangkaian pertunjukan dibawakan oleh pelajar tingkat SD hingga SMA se-Kuala Pembuang dengan dukungan tim produksi dan Colourguard PDBI Seruyan.

Mengusung tema "Mengambil Teladan Zulkarnain, Membangun Benteng Iman, Menepis Prahara Akhir Zaman", tarian kolosal ini mengangkat pesan tentang pentingnya memperkuat akidah dan moral generasi muda di tengah tantangan zaman.

Pertunjukan dibuka dengan narasi yang menggambarkan kondisi akhir zaman, ketika nilai-nilai kebenaran mulai terkikis oleh godaan dunia dan berbagai bentuk kemaksiatan. Selanjutnya, sebanyak tujuh babak ditampilkan untuk menggambarkan pertarungan antara keimanan dan kehancuran moral.

Inspirasi utama diambil dari kisah Nabi Zulkarnain dalam Al-Qur'an yang membangun tembok kokoh untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj, yang dalam pertunjukan ini dimaknai sebagai simbol kerakusan, kebencian, serta kekacauan. Melalui kisah tersebut, para penampil menyampaikan pesan bahwa benteng keimanan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap moral masyarakat.

Keistimewaan pertunjukan ini terletak pada keterlibatan para pelajar sebagai aktor utama. Mereka berasal dari SDN 1 Kuala Pembuang I, SDN 2 Kuala Pembuang II, SDN 3 Kuala Pembuang I, SMPN 1 Kuala Pembuang, SMPN 2 Kuala Pembuang, SMP Asseruyanniyah, dan SMAN 1 Kuala Pembuang.

Selama kurang lebih dua bulan, para peserta menjalani latihan intensif untuk mempersiapkan pertunjukan. Berbagai properti seperti tembok baja, perisai, hingga simbol Yakjuj dan Makjuj diproduksi oleh pelaku UMKM lokal sehingga turut memberdayakan ekonomi masyarakat.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, yang membuka secara resmi MTQH-FSQ XIX bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), memberikan apresiasi atas penampilan kolosal tersebut.

"Ini bukan sekadar tarian. Ini dakwah. Di tengah derasnya arus global, kita butuh benteng iman seperti Zulkarnain. Semoga anak-anak kita terjaga dari prahara akhir zaman," ujar Bupati Ahmad Selanorwanda. 

Tepuk tangan penonton bergemuruh pada babak penutup ketika "tembok iman" berdiri kokoh di atas panggung. Tata cahaya kemudian membentuk lafaz Allah yang berpadu dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, menciptakan suasana khidmat sekaligus menjadi penutup yang mengesankan pada malam pembukaan MTQH-FSQ XIX Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima hibah 70 unit perangkat internet satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kamis (6/8/2026).

Hibah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperluas akses internet pada sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

Sebanyak 70 unit Starlink akan didistribusikan ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan puskesmas di berbagai wilayah Kabupaten Barito Timur. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses internet.

Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, bantuan Starlink menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pada layanan dasar masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas hibah 70 unit Starlink ini. Bantuan ini sangat berarti dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal," ujarnya.

Adi menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh perangkat dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta para camat dan kepala desa.

Melalui hibah ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur optimistis pemerataan akses internet di sekolah dan fasilitas kesehatan akan semakin cepat terwujud. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transformasi digital pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat memasukkan program revitalisasi Pipa Air Banjarbakula ke dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan saat konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (6/8/2026).

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III itu juga membahas sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Selatan, di antaranya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala serta pengembangan jaringan irigasi.

H Achmad Maulana mengatakan, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula menjadi kebutuhan mendesak karena hingga kini belum memperoleh alokasi anggaran pada APBN 2026. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat menjadikan program tersebut sebagai salah satu prioritas pada penyusunan APBN 2027.

"Alhamdulillah, hasil konsultasi hari ini berjalan baik. Usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal SDA. Kami berharap revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat menjadi prioritas pada APBN 2027 sehingga kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera terpenuhi," ujarnya.

Selain persoalan air bersih, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai belum tertangani secara optimal selama sekitar enam tahun terakhir. Kondisi tersebut mengurangi kapasitas aliran sungai dan berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.

Menurut H Achmad Maulana, Barito Kuala merupakan kawasan strategis yang menjadi muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan sejumlah daerah sekitarnya. Karena itu, normalisasi sungai dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran air.

"Kami meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pendangkalan sungai di Barito Kuala. Syukurlah, Direktorat Sungai merespons positif dan berkomitmen melakukan pengecekan lapangan. Kami berharap tindak lanjut tersebut dapat diwujudkan melalui program revitalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir di Kalimantan Selatan," katanya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi eksisting sebagai dasar penyusunan langkah penanganan dan program yang diperlukan.

Melalui konsultasi ini, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui sinergi dengan pemerintah pusat. 

DPRD berharap usulan revitalisasi Pipa Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai, dan pengembangan jaringan irigasi dapat segera direalisasikan demi meningkatkan layanan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta mengurangi risiko banjir di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

BANTUL- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan kaji tiru ke Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (6/8/2026), untuk mempelajari berbagai inovasi tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, hingga strategi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di daerah tersebut.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan dan disambut Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan tertulis Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, disampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam berbagi pengalaman pembangunan daerah.

"Kunjungan ini merupakan wujud nyata semangat kolaborasi antardaerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju dan berkualitas," ujar Felix.

Ia menjelaskan, tujuan utama kaji tiru tersebut adalah memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran langsung mengenai berbagai kebijakan, strategi, inovasi, dan implementasi program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Menurut Felix, hasil kaji tiru tidak akan diterapkan secara mentah, melainkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta kemampuan Kabupaten Barito Utara. Pembelajaran yang diperoleh diharapkan menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melahirkan berbagai inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian rombongan adalah strategi pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul. Daerah tersebut dinilai memiliki komitmen dalam menyelesaikan persoalan persampahan melalui pendekatan yang komprehensif, baik di tingkat regional maupun sektoral.

Sementara itu, Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih memaparkan profil wilayah dan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan pemerintah daerahnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Secara administratif, wilayah tersebut terdiri atas 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 pedukuhan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sementara wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Dalam kesempatan itu, H Abdul Halim juga memaparkan program penguatan ketahanan keluarga yang dijalankan bersama Kementerian Agama sebagai upaya menekan angka perceraian.

"Berdasarkan evaluasi, perceraian di tengah masyarakat kerap dipicu oleh persoalan ekonomi, keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap esensi pernikahan. Karena itu, kami memberikan edukasi pranikah selama kurang lebih tiga bulan bagi pasangan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, finansial, dan mampu membangun keluarga yang harmonis," jelasnya.

Melalui kegiatan kaji tiru tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan hubungan kerja sama antardaerah semakin erat sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, di GOR Indoor Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Kehadiran Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Rakor yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera”, tersebut diikuti ribuan peserta, terdiri atas unsur Forkopimda, kepala daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan. Menurutnya, kemajuan Kalimantan Tengah tidak dimulai dari kantor gubernur maupun bupati dan wali kota, melainkan dari desa yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gubernur juga menyampaikan enam fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh kepala desa dan lurah, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan.

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, seluruh program pembangunan di Barito Utara mengacu pada 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas Kabupaten yang diintegrasikan dengan Program Huma Betang Sejahtera, pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan langkah konkret penanganan kebakaran hutan dan lahan di Barito Utara. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan status siaga darurat karhutla melalui Surat Keputusan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.

"Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu bersama Kodim, Polres, BPBD, serta seluruh perangkat daerah terkait guna meminimalkan potensi kebakaran selama musim kemarau," ujarnya.

Selain memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Linae Victoria Aden, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah dalam pencegahan karhutla, mewujudkan desa bersih narkoba (Bersinar), memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, menyinkronkan data sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rakor menghadirkan sejumlah narasumber dari Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Tengah, Kajati Kalimantan Tengah, Kepala BPS Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Kakanwil BPN Kalimantan Tengah, dan Kabinda Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi Wakil Bupati H Supian  bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melantik Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) ke-XIX serta Dewan Juri Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Pelantikan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan pelaksanaan MTQH dan FSQ berlangsung objektif, profesional, adil, serta berintegritas.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa tugas sebagai dewan hakim dan juri bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan syiar Islam di Kabupaten Seruyan.

"Tugas dan amanah yang baru dipercayakan ini bukanlah sekadar sebuah jabatan seremonial, melainkan sebuah tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang sangat mulia sekaligus berat. Di pundak Bapak dan Ibu sekalian, kredibilitas, objektivitas, dan marwah dari penyelenggaraan ajang syiar Islam ini dipertaruhkan," ujar Bupati, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan, MTQH dan Festival Seni Qasidah tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk menentukan juara, tetapi juga menjadi sarana membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis di tengah masyarakat serta memperkuat syiar Islam.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir qari, qariah, hafiz, hafizah, mufasir, hingga seniman qasidah yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Seruyan pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati juga mengingatkan seluruh dewan hakim dan juri agar menjunjung tinggi integritas selama menjalankan tugas. Penilaian, kata dia, harus dilakukan secara objektif, jujur, cermat, adil, dan transparan sehingga hasil perlombaan dapat diterima seluruh peserta.

"Sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan perlombaan, saya berpesan agar selalu menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, objektivitas, serta memberikan penilaian yang adil, cermat, dan transparan," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya Bupati mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh dewan hakim dan juri yang baru dilantik. 

Ia berharap pelaksanaan MTQH ke-XIX dan FSQ Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 berlangsung lancar, sukses, serta memberikan kontribusi nyata bagi syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani di Bumi Gawi Hatantiring. (gan/jp). 

JAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari berbagai program kesejahteraan rakyat yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai referensi dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan di Kalimantan Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah. Pertemuan dimanfaatkan untuk bertukar informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program kesejahteraan rakyat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah, menjelaskan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan mengawal program kesejahteraan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat.

"Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah," ujarnya.

Menurut H Gusti Iskandar, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus didukung kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

Selain membahas berbagai program unggulan, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat di daerah. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga legislatif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan sektor kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. (sar/ali/jp). 

SURABAYA- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya mengawal renovasi dan peningkatan fasilitas Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) Hasanuddin HM. di Jalan Pucang Adi, Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan asrama bersejarah yang telah berdiri sejak 5 April 1984 itu tetap menjadi hunian yang layak sekaligus pusat pembinaan generasi muda Banua.

Asrama yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalsel pada masa kepemimpinan Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo ini telah menjadi rumah kedua bagi mahasiswa asal Kalsel yang menempuh pendidikan di Jawa Timur. Selain sebagai tempat tinggal, AMKS Hasanuddin juga dikenal sebagai tempat lahirnya banyak intelektual dan tokoh yang berkontribusi bagi daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan saat Komisi I DPRD Kalsel melakukan monitoring ke AMKS Hasanuddin, Kamis (6/8/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Biro Umum Setda Kalsel.

"Kami sangat mendukung setiap progres pembenahan asrama ini. Saat meninjau langsung bersama Biro Umum Setda Kalsel, kami melihat sejumlah fasilitas yang memang perlu diremajakan, mulai dari kasur, lemari, hingga penambahan exhaust fan agar sirkulasi udara di dalam kamar tetap sehat," ujar Habib Hamid.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel bersama Biro Umum Setda Kalsel akan segera menindaklanjuti kebutuhan peremajaan sarana dan prasarana tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kenyamanan mahasiswa penghuni asrama.

Selain peningkatan fasilitas, Habib Hamid juga mendorong mahasiswa memanfaatkan asrama sebagai pusat aktivitas akademik, organisasi, dan pengembangan kepemimpinan.

"Kami berharap berbagai kegiatan organisasi dan agenda kemahasiswaan dapat dipusatkan di Asrama Hasanuddin. Aspirasi terkait perbaikan maupun penambahan fasilitas akan segera kami tindak lanjuti bersama mitra kerja di Biro Umum," katanya.

Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel mendapat apresiasi dari para penghuni asrama. Pengurus AMKS Hasanuddin, Adib Nur Rahman, berharap perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan asrama dapat terus berlanjut.

"AMKS Hasanuddin telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi Kalimantan Selatan. Kami berharap kunjungan Komisi I menjadi jembatan bagi terealisasinya berbagai aspirasi sehingga asrama ini semakin maju dan mampu mendukung lahirnya generasi unggul Banua," ujarnya. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menetapkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar dan masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah.

Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah, Hendri Hanafi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalimantan Tengah Nomor PRIN-01/O.2/Fd.2/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 beserta perubahan-perubahannya hingga 2 Juli 2026.

"Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan dua alat bukti yang cukup telah menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Hendri, di Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). 

Kelima tersangka masing-masing berinisial MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2023–2028 yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik; W selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM; JJ selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; MT selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; serta E selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam penyidikan terungkap KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima dana hibah sebesar Rp40 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp16 miliar pada Tahun Anggaran 2023 dan Rp24 miliar pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 30 Oktober 2023.

Penyidik menduga para tersangka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Penggunaan anggaran diduga tidak mengacu pada NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran perjanjian hibah. Perbuatan itu diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi adanya praktik kickback, suap, maupun gratifikasi yang diduga diterima komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Dugaan tersebut masih terus didalami dalam proses penyidikan.

Hendri menegaskan, penyidikan perkara ini belum berhenti pada penetapan lima tersangka. Tim penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Perkembangan penyidikan akan terus dilanjutkan dengan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru," ujarnya.

Kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, besaran pasti kerugian keuangan negara masih dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan estimasi sementara penyidik, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar. (emca/jp).

PALANGKA RAYA- Universitas Palangka Raya (UPR) memperkuat kolaborasi dengan Polri melalui pengembangan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah riset, inovasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah untuk mendukung transformasi kepolisian. Setelah dibentuk pada 10 Maret 2026, pusat studi tersebut kini memasuki tahap operasional dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri yang adaptif terhadap tantangan keamanan modern.

Penguatan peran Pusat Studi Kepolisian dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., di Universitas Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Tim asistensi terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si. Pertemuan juga dihadiri Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha serta jajaran Universitas Palangka Raya, di antaranya Dekan FISIP Prof. Bayu Rama, Kepala LPPM Dr. Ir. Herry, M.P., Ketua Pusat Studi Kepolisian UPR Dr. Fransisco, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Andika Wijaya, S.H., M.H.

Forum tersebut menandai dimulainya tahap implementasi Pusat Studi Kepolisian. Fokus pengembangannya diarahkan pada penyusunan roadmap riset, penguatan Police Science, pengembangan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing.

Sejumlah isu strategis menjadi prioritas penelitian, meliputi transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen kebencanaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan bagian dari strategi Polri membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

"Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki personel yang tidak hanya profesional di lapangan, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis persoalan, dan menghasilkan inovasi.

"Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan," tegasnya.

Hingga Agustus 2026, Polri telah membangun jejaring akademik melalui 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kerja sama telah ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melahirkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk di Universitas Palangka Raya.

Jejaring tersebut dikembangkan sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap pusat studi didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah serta saling berbagi hasil riset dan praktik terbaik untuk mendukung peningkatan kualitas tugas kepolisian.

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Polri menegaskan komitmennya membangun reformasi kelembagaan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan personel Polri yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif, presisi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (zi/jp). 

SURABAYA- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel) Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memimpin visitasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII ke Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung pada 6–8 Agustus 2026 itu bertujuan mempelajari berbagai inovasi dan praktik terbaik di bidang ketahanan pangan, penanggulangan bencana, energi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebanyak 60 peserta PKN asal Kalimantan Selatan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Aula Binaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya Sekda Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk kepada perangkat daerah yang menjadi lokus pembelajaran peserta.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yang telah bersedia menjadi lokus pembelajaran bagi peserta PKN Angkatan XVIII," ujarnya didampingi Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah.

M. Syarifuddin menjelaskan, lokus visitasi dipilih sesuai tema PKN tahun ini, yakni "Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Resiliensi di Bidang Pangan, Bencana, Energi, dan Ekonomi."

Menurutnya, keempat sektor tersebut merupakan isu strategis yang juga dihadapi Kalimantan Selatan, mulai dari penguatan ketahanan pangan di lahan rawa, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, pengelolaan energi, hingga pengembangan UMKM.

"Melalui visitasi ini kami berharap peserta dapat bertukar pengalaman, menggali gagasan, serta mempelajari bagaimana sebuah inovasi dirancang, diimplementasikan, didukung pembiayaannya, hingga mampu dipertahankan secara berkelanjutan," katanya.

Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang mempelajari keberhasilan daerah lain, tetapi juga memahami berbagai tantangan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta dalam merumuskan solusi bagi daerah masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyambut baik kunjungan peserta PKN dari Kalimantan Selatan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di berbagai sektor.

"Kami mengucapkan terima kasih karena Jawa Timur dipercaya menjadi lokasi visitasi. Kami berharap para peserta dapat mempelajari setiap lokus secara mendalam. Kami juga membuka ruang diskusi agar pengalaman yang diperoleh dapat menjadi inspirasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kalimantan Selatan," ujar Adhy.

Usai kegiatan penyambutan, para peserta melanjutkan visitasi ke masing-masing lokus, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari proses pembelajaran lapangan dalam PKN Tingkat II Angkatan XVIII. (rin/ali/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tabalong mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial SUR alias UK (43) beserta barang bukti sabu seberat 13,48 gram.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) sore di sebuah rumah di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Operasi dipimpin Kasatresnarkoba Polres Tabalong, AKP Andi Prateknjo. 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Polisi 110 terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi, petugas mendatangi lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka," ujar IPTU Heri, Kamis (5/8/2026). 

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,48 gram.

Selain sabu, petugas turut menyita empat pak plastik klip kosong, satu unit timbangan digital warna hitam, satu bungkus plastik bekas makanan, satu plastik besar warna hitam, satu tas warna hitam, satu unit telepon genggam warna biru, serta uang tunai sebesar Rp400.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

"Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan ke Polres Tabalong untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata IPTU Heri. 

Polres Tabalong mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Polisi 110. 

IPTU Heri berharap, sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terus terjalin untuk menekan peredaran narkotika serta mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan, Ny. Denintha Putri Beddy menghadiri pembukaan pameran dan pasar rakyat yang menjadi rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Hadits XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 di Kecamatan Seruyan Hilir, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Seruyan beserta istri, Wakil Bupati Seruyan, Ketua DPRD dan unsur DPRD Kabupaten Seruyan, Kajari Seruyan, Pabung Kodim 1015, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, unsur Forkopimda, pejabat Polres Seruyan, Bhayangkari, kepala SOPD, para camat, serta peserta kafilah dari seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.

Pembukaan pameran dan pasar rakyat ditandai dengan prosesi pemotongan pita oleh Ibu Bupati Seruyan Ny. Welduline Selanorwanda bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Pameran dan pasar rakyat merupakan bagian dari rangkaian MTQ dan Hadits XIX serta FSQ 2026 yang bertujuan mendukung syiar Islam sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyatakan Polri mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama seluruh rangkaian acara berlangsung.

"Kami siap memberikan pengamanan dan dukungan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar AKBP Beddy.

Kehadiran Kapolres Seruyan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan mencerminkan sinergi antara Polri dan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendukung kegiatan keagamaan, pelestarian budaya Islam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan MTQ, FSQ, dan pasar rakyat. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan resmi membuka rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 melalui pelepasan Pawai Ta'aruf di Lapangan Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Kamis (6/8/2026).

Pawai Ta'aruf dilepas langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Seruyan, Ny. Welduline Selanorwanda, Wakil Bupati H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Andre, Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Pabung Kodim 1015/Sampit Kapten Inf. Supriyono, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Ribuan peserta dari seluruh kecamatan, kafilah, organisasi keagamaan, pelajar, hingga berbagai elemen masyarakat memadati kawasan pusat Kota Kuala Pembuang. Dengan mengenakan busana Islami dan membawa identitas daerah masing-masing, peserta pawai mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute.

Pawai Ta'aruf menjadi penanda dimulainya pelaksanaan MTQH XIX dan FSQ Tahun 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, serta melestarikan seni budaya Islam di Kabupaten Seruyan.

Dalam sambutannya Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa MTQH dan FSQ bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana membangun karakter generasi muda yang religius, berakhlak mulia, dan cinta terhadap Al-Qur'an.

"MTQH dan FSQ bukan hanya perlombaan untuk meraih prestasi, tetapi merupakan investasi moral dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Bupati berharap penyelenggaraan MTQH XIX dan FSQ Tahun 2026 mampu melahirkan qari, qariah, hafiz, hafizah, serta pegiat seni qasidah yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Seruyan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional.

"Saya berharap melalui kegiatan ini lahir generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam kompetisi, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu membawa nama baik Kabupaten Seruyan di berbagai ajang," katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Kabupaten Seruyan yang damai, harmonis, maju, dan sejahtera.

Semarak Pawai Ta'aruf yang berlangsung tertib, aman, dan meriah menjadi awal rangkaian MTQH XIX dan FSQ Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap seluruh agenda dapat berjalan sukses sekaligus memperkuat syiar Islam dan melahirkan generasi Qurani yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. (gan/jp).