TAMIANG LAYANG- Imanuel, Kepala Desa Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur terus menggaungkan upaya untuk pembangunan di desa. 

Tidak hanya infrastruktur, pemberdayaan terhadap masyarakat pun turut serta terus ditingkatkan. 

Saat dibincangi wartawan ini, Kades Gumpa, Imanuel, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur untuk menyentuh kepentingan masyarakat terus dilakukan. Seperti jalan usaha tani. 

"Kami membangun JUT untuk masyarakat pulang pergi berladang. Dengan akses yang mudah, maka akan memperlancar hasil untuk mengangkut dari pada ladang yang di garap oleh masyarakat itu," kata Imanuel kepada wartawan ini baru-baru ini. 

Imanuel mengatakan, sejak tahun 2024 lalu, pihaknya terus melakukan terobosan-terobosan untuk percepatan pembangunan di desa. 

"Pekerjaan yang tidak selesai pada tahun lalu dikarenakan keterbatasan anggaran, maka tahun 2025 ini kita teruskan, supaya itu tuntas semua, dan masyarakat yang memanfaatkan menjadi nyaman," ujarnya. 

Selain itu, kata Imanuel, pihaknya juga berupaya untuk realokasi kantor desa. Menurutnya, kantor desa saat ini sudah sempit. 

"Kita tidak bisa membangun menggunakan Dana Desa (DD) karena sesuai aturan tidak boleh," katanya. 

"Kami mengusulkan ke pemerintah daerah maupun DPRD untuk pembangunan kantor desa baru. Dengan harapan bisa direalisasikan," imbuhnya. 

Kemudian kata Imanuel, pihaknya juga telah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk penuntasan pembangunan ruas jalan Gumpa- Maragut. 

"Harapan kami, ruas jalan Gumpa- Maragut ini agar dituntaskan pengerjaannya, mengingat banyak warga yang berladang melalui jalan tersebut," ujar Imanuel. 

Imanuel berharap, kepada pemerintah daerah dapat merealisasikan usulan itu, karena ini demi kenyamanan masyarakat. 

"Semoga apa yang kami usulkan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah," harap Imanuel. (zi/iwn/jp).

JAKARTA- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, bersama Wakil Ketua, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (19/6/2025) siang.

Kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pencegahan korupsi di Banua. 

Acara difokuskan pada penandatanganan rencana aksi pencegahan korupsi sektor PBJ yang telah dirumuskan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya pencegahan korupsi. 

Ia menyebutkan, bahwa DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan siap mengawal penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam sektor PBJ.

"Kami sungguh mengapresiasi KPK RI yang telah menyusun rencana aksi pencegahan korupsi untuk Kalsel. Ini menjadi langkah nyata yang akan kami dukung bersama pemerintah daerah,” ujar Supian HK.

Menurutnya, hadirnya rencana aksi ini merupakan ikhtiar bersama dalam memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor strategis tersebut.

Supian HK juga mengungkapkan kebanggaannya karena dapat hadir langsung di Gedung Merah Putih KPK RI dan menyaksikan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun integritas. 

Ia berharap, forum ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan terukur.

Selain penandatanganan rencana aksi, acara juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga seperti LKPP, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta KPK RI sendiri. 

Diskusi ini memperkaya pemahaman para peserta terhadap strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan. (sar/mah/jp).