BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Jumat, 21 Juni 2024

Kadis Dukcapil Batola : Pilkada 2024 ada Tambahan 4.280 Pemilih Baru

MARABAHAN- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala, Akhmad Wahyuni, menyampaikan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batola 2024 diperkirakan akan ada tambahan 4.280 pemilih baru. 

"Data ini berdasarkan penduduk asli Batola yang sudah terdaftar dan dipilah oleh sistem sebagai pemilih baru yang cukup umur hingga 27 November 2024," ujar Akhmad Wahyuni saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (20/6).

Menurutnya, data pemilih Pilkada Batola 2024 ini berasal dari data pemilih legislatif 2024 yang ditambah dengan hasil perekaman 4.280 pemilih baru yang akan genap berusia 17 tahun pada hari pemilihan.

Namun, Akhmad Wahyuni menegaskan, bahwa data ini bisa berubah hingga waktu pemilihan karena adanya kemungkinan perpindahan penduduk. 

"Bisa saja ada warga yang sebelumnya berdomisili di luar wilayah Batola berpindah dan mendaftarkan diri menjadi warga Batola. Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, warga yang tinggal dan menetap di Batola lebih dari enam bulan wajib memiliki KTP Batola," tegasnya.

Untuk mempermudah kepengurusan perpindahan penduduk, masyarakat cukup datang ke kecamatan dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP. 

"Proses ini tidak lagi memerlukan kunjungan ke Disdukcapil di alamat sebelumnya, cukup di Disdukcapil wilayah yang diinginkan, seperti Desa Sungai Lumbah atau Handil Bakti. Petugas Disdukcapil yang ditempatkan di setiap kecamatan siap membantu, dengan jumlah petugas bervariasi antara dua hingga empat orang per kecamatan, seperti di Kecamatan Alalak yang memiliki empat petugas," ujar Akhmad Wahyuni. 

"Jika ingin cepat, warga bisa langsung datang ke kantor Disdukcapil Batola. Jangan gengsi ber-KTP Batola jika sudah menetap di wilayah ini. Jika tidak ingin ber-KTP Batola, jangan ambil rumah di perumahan wilayah Batola," imbuh Wahyuni.

Akhmad Wahyuni mengingatkan, bahwa penduduk yang masih ber-KTP luar Batola tetapi tinggal di wilayah Batola sering kali mengeluh tentang fasilitas seperti air leding, jalan, dan listrik, meskipun mereka tidak terdaftar sebagai warga Batola. 

"Saya meminta kepala desa untuk tidak melayani warga yang bukan ber-KTP Batola," tambahnya.

Selain itu, Wahyuni juga mengimbau masyarakat untuk segera mengurus akte kelahiran bagi anak-anak yang belum memilikinya, serta melaporkan kematian anggota keluarga kepada perangkat RT, kades, atau lurah setempat agar data kependudukan dapat tertib.

"Dengan tertibnya data kependudukan, kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Batola," pungkasnya. (lim/tur/jp). 

BPN Kabupaten Barito Kuala Terbitkan 5.200 Sertifikat Melalui Program PTSL Tahun 2024

MARABAHAN- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Farizal AB, mengumumkan, bahwa pada tahun 2024 ini telah berhasil menerbitkan 5.200 sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Hal itu diungkapkan oleh Farizal saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (20/6).

Farizal menjelaskan, bahwa program PTSL telah berjalan sejak tahun 2017 dan dilaksanakan secara bertahap dari desa ke desa. 

"Setiap desa mendapatkan giliran secara bergantian, dan untuk tahun 2024 ini, program sudah hampir selesai, tinggal menunggu tahap akhir. Jika ada penambahan, maka akan ditambah lagi," terangnya.

Farizal menambahkan, bahwa tahun ini, target utama BPN Kabupaten Barito Kuala adalah menerbitkan 5.200 sertifikat tanah. Namun, penerbitan sertifikat tidak memiliki batasan tertentu dan sangat bergantung pada hasil pengukuran tanah serta kelengkapan berkas yang diajukan oleh masyarakat. 

"Setelah pengukuran dan pemeriksaan kelengkapan berkas, barulah sertifikat dapat diterbitkan," tambah Farizal.

Menurutnya, Program PTSL ini merupakan inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia yang diarahkan untuk dilaksanakan di setiap kabupaten di Indonesia. 

Farizal menuturkan, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL, di antaranya menyiapkan syarat-syarat seperti segel, bukti PBB, dan menandai batas-batas tanah milik.

"Kemudian, pengukuran akan dilakukan dan setelah itu sertifikat tanah akan diterbitkan," jelas Farizal. 

Ia juga menekankan pentingnya memiliki sertifikat tanah yang terdaftar di kantor pertanahan negara. 

"Dengan sistem digital yang kami miliki sekarang, data tanah disimpan dengan aman di BPN, sehingga pemilik tanah hanya perlu menyimpan sertifikat fisiknya saja," ujarnya.

Farizal menegaskan, bahwa BPN Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk membantu mempercepat proses pensertifikatan tanah masyarakat. 

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka melalui penerbitan sertifikat," tegasnya.

Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (lim/tur/jp). 

Pj Bupati Barito Utara Lakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Montallat

MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, Ketua TP PKK Barut, Marsiana Muhlis, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, Asisten Setda dan Staf Ahli Bupati melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau kegiatan pasar murah di Kecamatan Montallat, Kamis (20/6). 

Sebelum berangkat, Pj Bupati dan rombongan berkesempatan untuk melakukan tapung tawar speed boat baru milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang diberi nama "Saluang 01" yang digunakan untuk perjalanan menuju Kecamatan Montallat. 

Camat Montallat, M. Nurgabrianudin, beserta jajaran dan masyarakat Kecamatan Montallat menyambut hangat kedatangan Pj Bupati dan rombongan. 

Camat Montallat, M. Nurgabrianudin, menyebut, bahwa kegiatan pasar murah di Kecamatan Montallat ini adalah pasar murah yang ketiga kalinya. 

"Alhamdulillah sampai hari ini warga Montallat sudah menerima paket pasar murah yang berjumlah 1.210 paket. Harapan kami ke depan, semoga bisa diadakan lagi pasar murah di beberapa desa di Kecamatan Montallat seperti di Kelurahan Montallat I, Tumpung Laung I, Desa Pepas dan Desa Sikan," harap Camat Montallat. 

M. Nurgabrianudin juga menyampaikan rencana pembangunan di Kecamatan Montallat, seperti pembangunan gedung serba guna dan pembangunan jembatan serta beberapa kendala jaringan telekomunikasi dan juga listrik.  

Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Montallat. 

"Kami yakin infrastruktur Kecamatan Montallat akan terus meningkat dan terpenuhi. Mengenai jaringan telekomunikasi dan listrik masih memerlukan tahapan-tahapan sehingga nantinya Kecamatan Montallat bisa menikmati listrik 1x24 jam dan jaringan telekomunikasi yang memadai," ucap Pj Bupati Muhlis. 

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Muhlis beserta rombongan juga meninjau lokasi rencana pembangunan gedung serba guna yang nantinya akan digunakan sebagai sarana olahraga dan kegiatan lainnya. (dsk/my/jp). 

Kamis, 20 Juni 2024

Secara Virtual, Pj Bupati Barito Utara Ikuti Rakor Bersama Mendagri

MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, secara virtual mengikuti rapat koordinasi di Ruang Rapat C Setda Barito Utara, Muara Teweh, Kamis (20/6). 

Rapat tersebut terkait fasilitasi dan koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. 

Rapat secara virtual tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah, penjabat kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota dari seluruh Indonesia.

Setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, selanjutnya akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024 mendatang. 

"Pemilihan Kepala Daerah meliputi 37 Gubernur, 93 Walikota serta 415 Bupati. Diharapkan para penjabat kepala daerah dapat menjaga netralitas dan kondusivitas dalam masa-masa menuju Pilkada 2024 ini," ucap Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

Tito Karnavian juga menyampaikan materi mengenai pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar di daerah. 

Tito juga mengimbau kepada penjabat kepala daerah untuk menjaga keamanan daerah masing-masing agar tidak ada gejolak pada masyarakat, sebelum dan setelah Pilkada serentak dilaksanakan. 

Sementara itu, Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, mengatakan, akan segera melaksanakan sesuai dengan arahan Mendagri terkait dengan persiapan Pilkada serentak 2024. 

"Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan jajaran bersama unsur forkopimda dan masyarakat Barito Utara selalu bersinergi dan bekerja sama untuk mensukseskan Pilkada 2024 agar berjalan dengan lancar, aman dan damai," jelas Pj Bupati Muhlis. (dsk/my/jp). 

Semangat Idul Adha 1445 H, RSUD T. Layang Qurban Satu Sapi dan Dua Kambing

TAMIANG LAYANG- Dalam semangat Idul Adha 1445 H, RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur mengadakan qurban. Keluarga besar rumah sakit menyembelih satu ekor sapi dan dua ekor kambing, Kamis (20/6). 

Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari, menyampaikan, bahwa hewan qurban ini merupakan sumbangsih dari para rekan medis dan staf rumah sakit. 

"Qurban ini sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas antara semua yang ada di rumah sakit," kata dr. Vinny Safari. 

dr. Vinny Safari menjelaskan, bahwa kegiatan ini telah menjadi tradisi tahunan di RSUD Tamiang Layang, yang selalu disambut dengan antusias oleh seluruh jajaran rumah sakit.

"Kita berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap satu sama lain, serta memperkuat komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," terangnya.

Menurutnya, kebersamaan dalam menyelenggarakan qurban ini menjadi penyemangat rumah sakit memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan jajaran.

"Peringatan Idul Adha tahun ini menjadi momen RSUD Tamiang Layang untuk memperkuat hubungan internal, menyatu dalam semangat rasa persatuan dan kesatuan serta pelayanan yang tulus," demikian dr. Vinny Safari. (zi/jp). 

Bekerjasama Dengan TP PKK, DistanKP Bartim Gelar Lomba Cipta Menu Kreasi Olahan Pangan Lokal

TAMIANG LAYANG- Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK setempat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur menggelar lomba cipta menu kreasi olahan pangan lokal yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kecamatan di Barito Timur, Kamis (20/6).

Dalam sambutannya Kepala DistanKP Barito Timur, Lurikto, menyampaikan, bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pj Ketua Tim Penggerak PKK Barito Timur sehingga dapat bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan lomba cipta menu kreasi olahan pangan lokal ini," ucap Lurikto.

Ia menjelaskan, bahwa ketahanan pangan merupakan tiang dalam pembangunan mental dan spiritual karena pangan merupakan sumber bagi kehidupan manusia.

"Jadi, pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) ini yang perlu kita pertahankan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal," terang Lurikto. 

Dia berharap, para peserta lomba dapat memberikan kreativitas terbaiknya dalam mengolah bahan pangan lokal sehingga mendapatkan makanan yang murah meriah namun memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

Sementara itu, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Barito Timur, Melly Novita Indra Gunawan, menyampaikan, bahwa penganekaragaman pangan memang upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bergizi seimbang, beragam dan aman, yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat aktif dan produktif. 

"Saya berharap agar momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar menciptakan menu yang beragam bergizi seimbang dan aman. Saya ingin ibu-ibu belajar terkait Bagaimana isi piringku, bagaimana komposisinya, citarasa, kebersihan dan penyajiannya," ujarnya.

"Saya harapkan lomba ini menjadi dorongan bagi kita untuk peningkatan menu pangan lokal di wilayah kita masing-masing," imbuh Melly Novita. 

Adapun dewan juri dari lomba tersebut berasal dari Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Dinas Kesehatan Barito Timur. (zi/jp). 

Pemkab Barito Timur Gelar Rapat Evaluasi Realisasi APBD Semester I Tahun 2024

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah menggelar rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati setempat, Kamis (20/6). 

Rapat tersebut langsung dipimipin oleh Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, dan diikuti Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Lingkup Pemkab Bartim, Kabag, Camat, dan tamu undang lainnya. 

Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, menjelaskan, bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di DPRD, dan laporan itu hasilnya juga sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. 

"Dampak dari hasil audit BPK itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwasanya langsung diusulkan untuk kegiatan perubahan APBD karena ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggara atau SILPA dan sisa kegiatan pada pelaksanaan APBD murni ini," kata Indra Gunawan saat diwawancarai wartawan. 

Untuk itu, lanjut Indra Gunawan, disampaikanlah tadi kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD berapa persen realisasi anggaran sampai bulan Juni 2024 atau semester I ini, dan kegiatan yang dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan agar dilaporkan karena kegiatan sampai bulan Desember akan ada perubahan APBD. 

"Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan akan direvisi, maupun kegiatan-kegiatan yang kekurangan anggarannya," ujarnya. 

Indra Gunawan mencontohkan, seperti rapat penyelesaian konflik masalah sosial masyarakat, yang awalnya direncanakan hanya tiga kali, namun belum selesai dan kembali dilaksanakan, maka akan ditambah anggarannya. 

Sebaliknya, kata Indra Gunawan, ada pula hal-hal yang harus selesai sebelum bulan Oktober dan tidak boleh lagi ada pembahasan lanjutan. 

"Hal itu mengingat karena adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada bulan November, baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati," demikian Indra Gunawan. (zi/jp). 

Pemkab Barut Luncurkan Aplikasi SI-BAGA dan Teken Nota Kesepakatan Bersama Pemanfaatan Produk Perbankan

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Inovasi Barito Utara Dalam Genggaman (SI-BAGA) dan penandatangan nota kesepakatan bersama tentang pemanfaatan produk jasa perbankan dan kanal pembayaran online. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Setda Lt. 1, Muara Teweh, Kamis (20/6). 

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, unsur forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para perwakilan Pimpinan Bank Mandiri, Bank Kalteng, BRI, BNI Cabang Muara Teweh dan Executive Manager PT. Pos Indonesia Cabang Buntok dan undangan terkait lainnya. 

Dalam sambutannya Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyampaikan, bahwa peluncuran aplikasi SI-BAGA merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan sejalan dengan kebijakan nasional dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Muhlis menjelaskan, bahwa aplikasi SI-BAGA ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. 

"Untuk itu, saya mengajak kepada para stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Barito Utara untuk memanfaatkan aplikasi SI-BAGA dengan sebaik-baiknya," harap Muhlis.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara, Agus Siswadi, dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan dari launching aplikasi SI-BAGA ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sehingga mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

"Dengan diluncurkannya aplikasi SI-BAGA dan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Kantor Pos, Bank Mandiri, BNI dan BRI ini, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 secara online, meningkatkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam hal pengelolaan pajak, melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk menyediakan kanal pembayaran pajak secara online serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sistem pembayaran pajak yang modern dan efisien," jelas Agus. 

Dalam kegiatan tersebut, juga dirangkai dengan penyerahan secara simbolis Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (dsk/my/jp). 

Pj Ketua TP PKK Barsel Hadiri Pemantauan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024

BUNTOK- Pj Ketua TP PKK Kabupaten Barito Selatan, Hj Erna Adriani Palupi, menghadiri pemantauan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, di Posyandu Balita Sepakat I RT 5 Kelurahan Hilir Sper Buntok, Kamis (20/6).

Dalam sambutannya Hj Erna Adriani Palupi, mengatakan, bahwa deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil, balita dan calon pengantin diharapkan dapat menjadi langkah penapisan pertama di tingkat masyarakat yang dilaksanakan melalui Posyandu.

"Saat ini, 175 posyandu Barito Selatan telah dilengkapi dengan alat antropometri terstandar. 12 Puskesmas di Barito Selatan telah mempunyai alat USG serta dokter- dokter yang terlatih, sehingga harapannya akses layanan dapat dengan mudah dijangkau oleh sasaran," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas hingga Desa untuk dapat menyisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat. 

"Gerakan ini dilakukan dalam berbagai rangkaian aksi bersama pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi dan intervensi bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan," jelas Hj Erna Adriani Palupi. 

Sementara itu, Pj Bupati Barsel, H Deddy Winarwan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Barsel, Yoga Prasetyanto Utomo, mengatakan, didasari atas arahan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat dalam Rapat Tingkat Menteri pada tanggal 19 Maret 2024, maka pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan, yang mana bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi yang tepat sasaran dan efektif kepada sasaran yang memiliki risiko stunting.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mengoptimalisasi manajemen penanganan stunting secara menyeluruh, yang didukung tersedianya data stunting yang akurat dan kredibel, sehingga intervensi program penanganan stunting semakin terarah dan tepat sasaran,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Pimpinan Instansi Vertikal, pengurus TP-PKK, Ketua beserta anggota Dharma Wanita Persatuan, pengurus dan anggota Posyandu. (zi/jp). 

Pemprov Sinkronkan Rangkaian Agenda Peringatan Harjad ke-74 Provinsi Kalsel

BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat ke-5 persiapan pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Jadi ke- 74 Provinsi Kalsel Tahun 2024, Kamis (20/6) di ruang rapat H Aberani Sulaiman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Rapat tersebut melibatkan para kepala dinas/badan/biro lingkup Pemprov Kalsel, kepolisian dan TNI, PWI Kalsel dan pihak terkait lainnya, tujuannya agar semua kegiatan sinkron.

Sejumlah acara diagendakan sebagai rangkaian peringatan hari jadi ini, termasuk puncak acara di halaman eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin.

Bertindak selaku pengarah rapat, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, dan Kepala Biro Adpim Setdaprov, Berkatullah.

Penjelasan diawali dari pihak Event Organizer terkait layout panggung utama dan pelaksana festival pasar terapung serta makan gratis di kawasan nol kilometer Banjarmasin.

Dibahas juga persiapan untuk pertunjukan hiburan rakyat yang dimeriahkan raja dangdut Rhoma Irama dan Soneta Group ditambah sejumlah artis lokal.

Selanjutnya dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel, disampaikan rencana agenda yakni pencatatan rekor pertunjukan kesenian sinoman hadrah oleh 1.000 pemuda di Kalsel, ditambah Gowes Geopark Meratus yang dimulai dari Kiram Park Kabupaten Banjar.

Adapun pihak Lanud Sjamsuddin Noor, menjelaskan seputar rencana penyelanggaraan kompetisi olahraga paralayang yakni South Borneo IPAC CAT-2 yang diikuti sekitar 80 peserta dari dalam dan luar daerah, termasuk peserta asing. Total hadiah Rp80 juta untuk juara yang dibagi dalam tiga kategori, perorangan dan beregu.

Turut menyampaikan agenda, PWI Kalsel berupa pekan olahraga wartawan nasional (Porwanas), dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi Kalsel tahun ini.

Pembukaan Porwanas tanggal 20 Agustus itu direncanakan dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selanjutnya, Ketua Harian BP Geopark Nasional Meratus, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan, agenda Geopark Meratus Great Cultur Carnaval, termasuk kirab sasirangan dan pencatatan Rekor MURI untuk pembentangan kain sasirangan sepanjang 3.500 meter.

Sekdaprov Roy dalam arahannya, mengingatkan agar pelaksana kegiatan benar-benar memperhitungkan segala hal, sehingga kegiatan yang disusun lebih baik dari sebelumnya, dengan berkoordinasi pihak lain.

"Jangan seperti biasa-biasa, harus ada yang lebih, hadiahnya, dan sebagainya,” ujar Roy.

Selain rangkaian hari jadi, rapat juga membahas persiapan pelaksanaan program serap aspirasi turun ke desa atau Turdes ke 10 Paman Birin tahun 2024. (sal/mah/jp). 

Paman Birin Terima Sertifikat Indikasi Geografis Kain Sasirangan dari Kemenkumham RI

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

Hal tersebut disampaikan gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini melalui sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar pada Opening Ceremony Mobile Intelectual Property Clinic 2024, yang dilaksanakan di G Sign Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/19) malam.

Menurut Paman Birin, kekayaan intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Di era globalisasi ini, kekayaan intelektual merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki peran strategis, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi,” ujar Paman Birin.

Atas terselenggaranya kegiatan ini, Paman Birin, menyampaikan apresiasinya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel.

Menurut Paman Birin, kegiatan ini menunjukkan sebuah konsistensi usaha dalam rangka peningkatan dan perkembangan kekayaan intelektual kepada pemda dan masyarakat Kalsel.

Paman Birin tak lupa menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan kegiatan Mobile IP Clinic yang sudah terselenggara untuk ketiga kalinya ini.

"Semoga melalui Mobile IP Clinic ini, masyarakat Kalsel akan semakin memahami pentingnya melindungi karya dan inovasi mereka, serta memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal,” harap Paman Birin.

Pada kesempatan ini, Pemprov Kalsel juga mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk produk kain sasirangan.

Sertifikat ini diterbitkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, dan pada kegiatan ini diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI Bidang Ekonomi yang diterima oleh Sekda Provinsi Kalsel.

Diketahui, ini merupakan sertifikat kedua yang diperoleh Kalsel, setelah sebelumnya menerima sertifikat untuk produk cabe hiung.

Atas sertifikat ini, Paman Birin menyampaikan agar tidak berpuas diri dan berhenti di sini.

"Pemberian sertifikat Indikasi Geografis ini merupakan pengakuan atas keunikan dan kualitas produk sasirangan asal Kalsel. Saya harap tidak berhenti disini, mengingat Kalsel masih menyimpan banyak potensi yang luar biasa,” ujar Paman Birin.

Pada kegiatan ini, juga diserahkan penghargaan South Borneo Intellectual Property tahun 2024 dengan kategori Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Terbanyak, Fasilitasi Layanan Kekayaan Intelektual Terbaik kepada enam kabupaten/kota di wilayah Kalsel.

Serta penghargaan untuk Perguruan Tinggi atas kontribusi pembentukan Intellectual Property Corner pertama di Kalsel.

Usai menyerahkan penghargaan, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Lucky Agung Binarto, menyampaikan apresiasi kepada pemda di wilayah Kalsel.

"Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda di Kalsel, untuk capaian pendaftaran kekayaan intelektual di Kalsel yang sudah mencapai angka 3.790 pada tahun 2023 sampai dengan Mei 2024,” sampainya.

Hal ini, menurut Lucky, tak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi seluruh Pemda di Kalsel dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Dirinya juga menyampaikan harapan agar atas terselenggaranya kegiatan ini mampu mendorong upaya menumbuhkan semangat masyarakat untuk melindungi kekayaan intelektualnya.

"Kekayaan intelektual menunjukkan bahwa setiap kreatitifitas dan inovasi memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu penting untuk didaftarkan agar dapat memperoleh perlindungan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrahman, melalui laporan pelaksanaan kegiatan juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman seluruh elemen akan pentingnya kekayaan intelektual.

"Kehadiran saudara-saudara sekalian menunjukkan komitmen untuk terwujudnya sustainable development goal, yang merupakan agenda pembangunan global untuk meningkatkan kesejahteraan, melalui implementasi sistem kekayaan intelektual yang komprehensif,” ujarnya.

Taufiq menyampaikan, rangkaian Mobile IP Clinic ini akan diselenggarakan selama tiga hari, pada 19-22 Juni 2024 dengan mengusung tema “Bergerak Memperkuat Identitas Budaya Kalsel di Mata Dunia, melalui Indikasi Geografis”.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh setidaknya 100 orang peserta yang berasal dari berbagai satuan kerja di wilayah Kalsel, perguruan tinggi dan UPTD terkait, serta perkumpulan masyarakat peduli indikasi geografis. (ran/mah/jp). 

DPRD Kalsel Terima Kunjungan Kerja Banggar DPRD Jawa Timur

BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Banggar DPRD Provinsi Jatim diruang rapat BP Perda, Kamis (20/6). 

Rombongan DPRD Jatim itu disambut oleh salah satu Anggota Banggar DPRD Provinsi Kalsel H, Suripno Sumas. 

Kunjungan kerja tersebut membahas dalam Rangka Study Banding terkait Implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

DPRD Jatim senang berkunjung ke DPRD Kalsel bisa kaji banding lebih dalam permasalah yang diangkat lebih menarik. (sar/mah/jp). 

Paman Birin Terima Penghargaan dari Institut Kesenian Jakarta

JAKARTA- Kepedulian Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin, terhadap dunia kesenian khususnya seni peran di Banua mendapatkan apresiasi dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Pada anugerah Penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 bertajuk Seni untuk Kehidupan yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (19/6) malam, Gubenur Paman Birin menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Rektor IKJ, Dr. Indah Tjahjawulan.

Gubernur Paman Birin hadir pada penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 didampingi Sandi Fitrian Noor, putra sulungnya yang juga anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Suasana malam itu meriah, terlihat Paman Birin duduk disamping Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana dan tokoh seniman Yadi Muryadi, serta sejumlah pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ).

Begitu diumumkan meraih Anugerah IKJ, Paman Birin diperkenankan naik di atas panggung dan dikelilingi oleh aktor teater sembari membawa microphone

"Selamat malam untuk kita semua, senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah, saya tak menyangka dan sungguh luar biasa. Sebuah penghargaan yang bergengsi, tentu saya wajib datang pada malam ini,” ucap Paman Birin di atas panggung Teater Besar, TIM.

Paman Birin juga mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap IKJ atas terselenggaranya acara yang ketiga ini. Sehingga, Paman Birin menginginkan eksistensi dunia seni peran terus tumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam hal itu, Paman Birin berharap, dalam dunia kesenian makin diminati banyak orang, terlebih kalangan mudah yang menjadi generasi akan datang.

"Bidang seni peran sangat berguna di masyarakat. Karena menghibur warga Indonesia maupun daerah,” tutur Paman Birin yang merupakan inisiator Kiram Arts Festival Kalsel 2023 itu.

Dukungan Gubernur Kalsel dalam dunia kesenian, khususnya dunia keaktoran tak lepas dalam mengenalkan kesenian ke kancah internasional.

Pada ajang event bergengsi Kiram Art Festival Kalsel 2023 itu pernah mengundang seniman asal Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand, Jepang, Hongkong, Taiwan, India, Zimbabwe, Ghana, Australia, New Caledonia, New Zealand, Inggris, Swedia, Italia, Jerman, Colombia dan Belanda.

Bagaimana tidak, dengan dukungan itu,Paman Birin sangat peduli terhadap dunia kesenian di Banua. Dalam kesempatan itu, dirinya sangat tersanjung atas penghargaan IKJ terhadap anugerah kesenian dalam kategori pejabat publik tersebut.

"Saya salut dan merasa istimewa pada malam ini. Terimakasih kepada pengurus IKJ dan panitia atas undangannya dan kami akan terus mendorong perfilman di Kalimantan Selatan," jelas Paman Birin.

Penghargaan itu turut disaksikan dan dihadiri oleh sejumlah aktor, sutradara, pelawak di antaranya yakni Indro Warkop, Prilly Latuconsina, Joko Anwar, serta artis lainnya.

Tampak hadir juga Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Tenaga Ahli Gubernur Rizal Akbar dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie dan sebagainya. (mr/mah/jp). 

Badan Kesbangpol Bartim Gelar Sosialisasi Perbup tentang Koordinasi, Standar Operasional PKS dan Uji Coba Sistem Pelaporan

TAMIANG LAYANG- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Barito Timur tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Standar Operasional Penanganan Konflik Sosial, dan Uji Coba Sistem Pelaporan Konflik Sosial. Kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung Pusat Layanan Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, Kamis (20/6). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Barito Timur, Ade Handriani, dan diikuti perwakilan dari tiga kecamatan, yaitu, Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Karusen Janang, dan Kecamatan Paku, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta organisasi masyarakat. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan TP-PKK Barito Timur, Ketua Forum Anak Barito Timur, perwakilan DP3AKB, dan tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ade Handriani, Kaban Kesbangpol, Anda Kriselina, menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani konflik sosial. 

"Badan Kesbangpol memiliki tugas penting dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat," ujar Anda Kriselina. 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan ini tidak hanya membahas tentang mekanisme penanganan konflik sosial, tetapi juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap isu-isu seperti pelecehan seksual, perundungan, dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. 

"Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya kasus-kasus tersebut dalam beberapa waktu terakhir," terang Anda Kriselina. 

"Melalui sistem pelaporan konflik sosial yang baru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan informasi yang akurat terkait tugas dan fungsi kita," imbuh Anda Kriselina. 

Anda Kriselina juga berharap, dengan adanya sosialisasi ini, seluruh elemen masyarakat dapat lebih proaktif dan efektif dalam menghadapi dan mengelola konflik sosial, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan kondusif di Barito Timur.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memperkuat upaya bersama dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai," harapnya lagi. 

Sementara itu, Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Politik Badan Kesbangpol Bartim, Erwin Nazwar Raharjo, menjelaskan, bahwa sistem pelaporan konflik sosial yang sedang diuji coba ini guna untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan potensi konflik baik secara online maupun offline. 

"Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan potensi konflik melalui berbagai saluran, baik online melalui website resmi maupun offline langsung ke Kantor Kesbangpol," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber yang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mencari solusi terhadap permasalahan konflik sosial yang dihadapi di Kabupaten Barito Timur. 

Terlihat, para peserta aktif berdiskusi mengenai langkah-langkah preventif dan reaktif dalam penanganan konflik sosial di komunitas mereka masing-masing. (zi/jp). 

BPKAD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H


JURNALISPOST.ONLINE - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445H H.

"Dengan berqurban kita tingkatkan rasa ketaqwaan kepada Allah SWT"

Poktan Lewu Taheta Gelar Aksi Damai

PALANGKA RAYA- Puluhan anggota Kelompok Tani (Poktan) Lewu Taheta melakukan aksi damai di atas lahan pertanian miliknya, di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Rabu (19/6).

Kekecewaan tersebut diungkapkan pendamping masyarakat Poktan Lewu Taheta, Men Gumpul. Ia menjelaskan, bahwa laporan terhadap Ketua Poktan Lewu Taheta, Daryana yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu ke Polda Kalteng naik dari penyelidikan ke penyidikan.

"Kami sangat kecewa terhadap tindakan penyidik yang menaikan laporan Mujianto ke Daryana dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Men Gumpul saat diwawancarai awak media di lokasi lahan tersebut.

Men Gumpul menambahkan, surat yang dipersoalkan adalah surat tanah yang diterbitkan Kelurahan Sabaru dan ditandatangani Camat Kalampangan dengan prosedur yang benar.

“Demo damai ini adalah bentuk keprihatinan kami, masyarakat Lewu Taheta atas yang dilakukan penyidik menaikkan laporan yang menurut kami tidak rasional, tanpa dasar dan tanpa alat bukti,” kata Men Gumpul di Palangka Raya.

Aksi tersebut, terang Men Gumpul, selain diikuti oleh anggota Lewu Taheta juga diikuti sejumlah warga dan anggota kelompok tani di sekitar. Pasalnya, luasan lahan yang diklaim oleh kelompok yang membuat laporan termasuk lahan pertanian milik kelompok tani lainnya.

"Kami pun tidak mengetahui surat palsu mana yang menjadi dasar laporan tersebut dan tanah yang mana digunakan Daryana untuk menyerobot tanah,” ucapnya.

Men Gumpul menduga terjadi ketidakprofesionalan oknum penyidik. Pasalnya, saat diperiksa, mantan Lurah Sabaru diduga diberi pilihan salah satunya mencabut surat tanah yang telah diterbitkan.

"Kepada (mantan) lurah diminta untuk membuat pilihan mencabut SPPT yang ada. Sedangkan itu tidak palsu. Itu permintaan dari penyidik,” ujar Men Gumpul.

Kedepan, Men Gumpul berencana membuat laporan ke Propam Polda Kalteng terkait hal tersebut. 

Dia juga telah membuat surat untuk Presiden RI, Menteri ATR/BPN, Menkopolhukam, Kapolri dan Kapolda Kalteng. 

Ia berharap, kepada para pejabat negara ini agar segera turun ke lahan untuk melihat apa yang terjadi sesungguhnya disini, karena ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat

“Karena Kelompok Tani Lewu Taheta mendiami lahan ini sejak tahun 2017 dengan luasan lahan sekitar 200 hektare dengan pemiliknya berjumlah sekitar 160 orang. Bahkan lahannya sudah tanam tumbuh, jalan-jalan disini juga hasil swadaya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, surat SPPT milik Poktan Lewu Taheta diterbitkan oleh pemerintahan yang sah, bahkan teregister dan terdaftar di kelurahan hingga kecamatan.

“Bahkan yang tandatangan pun pejabat yang berwenang, prosesnya pun tidak ada aturan yang dilanggar. Kami hanya meminta penyidik agar bertindak adil secara profesional dan proporsional,” tegasnya.

Terpisah, Daryana menuturkan, bahwa ini bukan ranah pidana. Bahkan dirinya sempat bertanya kepada penyidik surat palsu mana yang ia buat. Hingga akhirnya laporan tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan.

"Jadi, jika laporan ini dipaksakan hingga akhirnya saya ditetapkan tersangka, tentu saya tidak tinggal diam dengan mengajukan praperadilan. Intinya saya tidak pernah membuat dan menggunakan surat palsu,” singkatnya.

Atas tudingan-tudingan yang disampaikan pihak Poktan Lewu Taheta, Kuasa Hukum Kelompok Tani (Poktan) Jadi Makmur, Rusli Kliwon membantah dengan tegas. 

Menurutnya dengan bukti yang dipegang, pihaknya menilai ada perbuatan tindak pidana pasal 263 ayat 2 KUHP. Karena bukti-bukti sudah ada, makanya pihaknya laporkan ke Polda Kalteng.

“Jadi berdasarkan bukti-bukti yang kami pegang dan adanya unsur dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu, makanya kami laporkan ke Polda Kalteng,” tuturnya.

Terkait laporan pihaknya yang naik ke penyidikan, itu sudah kewenangan penyidik. Jadi masalah teknis semuanya diserahkan ke penyidik. Intinya dibuktikan saja nanti karena bukti-bukti dan dikroscek BPN menunjukan bahwa lahan tersebut masuk wilayah administrasi Kelampangan.

"Itu terbukti berdasarkan Perwali Nomor 31 Tahun 2004 tentang penetapan tapal batas dan luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan, bahwa lahan tersebut masuk wilayah Kelampangan. Intinya bukti yang ditudingkan ke terlapor itu memang palsu,” pungkasnya. (emca/jp).

Rabu, 19 Juni 2024

Pj Bupati Barut Tanam Cabai Bersama Kelompok Tani Rindu Alam Desa Bayas

MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Muhlis bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Kepala Daerah dan unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah setempat melaksanakan Tanam Cabai Besar dan Cabai Rawit bersama Kelompok Tani Rindu Alam Desa Bayas, Kecamatan Teweh Tengah, Rabu (19/6). 

Adapun jumlah bibit yang ditanam yaitu, cabai besar sebanyak 5.000 bibit dan cabai rawit sebanyak 1.500 bibit, yang ditanam pada luas lahan kurang dari 1 hektar dengan potensi produksi cabai besar sebanyak 10 ton per hektar dan potensi produksi cabai rawit sebesar 5 sampai dengan 7 ton per hektare. 

Dalam sambutannya Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyampaikan, bahwa sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura memegang peranan penting dan strategis dalam membangun perekonomian di Kabupaten Barito Utara.

Dalam rapat tim pengendali inflasi daerah beberapa komoditas hortikultura juga berkontribusi dalam pembentukan IPH indeks perkembangan harga. Salah satunya komoditas cabai.

"Oleh karena itu, peningkatan produksi dan perkembangan usaha tani cabai besar dan cabai rawit perlu terus di upayakan karena berperan sebagai penyedia pangan daerah dan membuka lapangan kerja bagi para pemuda dan masyarakat di pedesaan," ungkap Pj Bupati Muhlis. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Sugeng, dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan data susenas tahun 2023 konsumsi cabe rawit penduduk Kabupaten Barito Utara untuk satu orang sebesar 0,04 kg per minggu atau 2,08 kg per tahun. Sehingga kebutuhan konsumsi cabai untuk Kabupaten Barito Utara tahun 2023 sebesar 334,05 ton.

"Untuk produksi cabe rawit yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 90,402 ton. Sehingga terjadi kekurangan atau defisit sebesar 243,603 ton per tahun. Untuk itu, harus ada upaya yang dilakukan baik oleh dinas pertanian dalam membangun sektor pertanian khususnya komoditas holtikultura,” ungkap Sugeng. (dsk/my/jp). 

DPRD Bartim Gelar Pertemuan Dengan Perusahaan Terkait Rencana Pengelolaan Pelabuhan Telang Baru

TAMIANG LAYANG- DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar pertemuan dengan manajemen PT Indonesia Terminal Cargo terkait rencana kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut dalam pengelolaan Pelabuhan Telang Baru. Kegiatan dilaksanakan diruang rapat DPRD Barito Timur, Rabu (19/6). 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio, didampingi Wakil Ketua I dan II, sejumlah anggota DPRD, dan dihadiri Direktur Utama PT Indonesia Terminal Cargo, Asisten I Setda, organisasi perangkat daerah terkait dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio, mengatakan, bahwa kegiatan hari ini adalah rapat kerja sekaligus presentasi PT Indonesia Terminal Cargo, yang mana pertama karena permintaan dari kawan-kawan di DPRD. 

"Setelah kami menerima surat dari Pj Bupati Barito Timur tanggal 17 Mei 2024, langsung saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa pemerintah daerah meminta persetujuan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Pelabuhan Telang Baru," ungkap Ketua DPRD saat diwawancarai wartawan. 

Ia menjelaskan, bahwa rapat ini merupakan tahapan yang harus dilaksanakan oleh DPRD agar masing-masing komisi di DPRD dapat mendengarkan penjelasan terkait rencana investasi dari PT Indonesia Terminal Cargo sebelum memberikan persetujuan terhadap permintaan dari pemerintah daerah. 

"Secara teknis, tentunya harapan kita memanfaatkan dan mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam pelabuhan yang ada di Telang Baru karena itu adalah sumber pendapatan daerah yang sangat potensial sekali yang sudah lama sekali itu tidur," tutur Nur Sulistio.

Nur Sulistio mengungkapkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD Barito Timur setiap tahun hanya berkisar di bawah Rp70 miliar, tepatnya pada 2022 sebesar Rp68 miliar dan 2023 sebesar Rp60 miliar.

"Artinya penurunan ini sesuatu yang mengkhawatirkan bahkan persentase APBD kita mengandalkan dana pusat itu sebesar 92 persen. Jadi 8 persen sisanya ini yang bukan dana pusat sangat tidak efektif sekali untuk penyelenggaraan pemerintahan," ungkapnya.

Untuk itu, kata Nur Sulistio, pemerintah daerah harus memberikan terobosan dengan cara mengelola sebaik mungkin apa yang dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan daerah. Salah satunya adalah Pelabuhan Telang Baru. 

"Ini langkah yang sudah sangat jauh sekali yang dilakukan kawan-kawan mulai dari usulan, membuat Perda, mengurus pelabuhan dan sekarang sudah ada pihak ketiga yang siap berinvestasi tanpa Pemda harus mengeluarkan biaya untuk untuk kerja sama ini," kata Ketua DPRD.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler mengaku, bahwa DPRD sangat mendukung rencana pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Indonesia Terminal Cargo dalam pengelolaan Pelabuhan Telang Baru.

"Kenapa kita mendukung karena selama ini kita kan berbanding terbalik kebutuhan pembangunan kita meningkat setiap tahun, tetapi PAD kita turun, sehingga kita tidak dapat membangun secara maksimal jika PAD kita tidak bisa kita dongkrak. Seperti saya katakan tadi kita membutuhkan lompatan sumber pendapatan kita. Salah satunya adalah Pelabuhan Telang Baru," ujarnya.

Ariantho berharap, dengan adanya sumber PAD yang baru nanti, kebutuhan pembangunan akan terus meningkat setiap tahun. 

"Jadi secara kelembagaan tadi DPRD sudah sepakat, mudah-mudahan perjanjian kerja sama ini bisa dilakukan segera dan mereka action karena nanti tetap kami evaluasi pelaksanaan kegiatan itu, apakah sudah berjalan sesuai dengan time schedule yang mereka sudah tetapkan, sehingga nanti kita cepat mendapatkan sumber PAD yang nanti untuk menunjang pembangunan di Barito Timur," tegasnya.

Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Depe juga berharap, setelah penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah nanti, PT Indonesia Terminal Cargo segera bekerja karena Pelabuhan Telang Baru akan memberikan kontribusi PAD, lapangan kerja maupun peluang lain bagi Barito Timur.

"Jika dilihat dari keseriusan mereka awal 2025 sudah bisa beroperasi Pelabuhan Telang Baru itu," jelas Depe. (zi/jp). 

Sekda HSS Sampaikan Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Lantai II DPRD Kabupaten HSS, Rabu (19/6).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, dan diikuti Anggota DPRD Kabupaten HSS.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kabag Setda HSS, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan Camat serta tamu undangan lainnya.

Sekda HSS, Muhammad Noor, yang membacakan jawaban eksekutif menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran, harapan dan dukungan dalam pemandangan umum atas Raperda yang disampaikan eksekutif yaitu, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

"Atas dukungan dan kerja sama yang baik selama ini dengan DPRD HSS dan khususnya kepada seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD HSS, sehingga kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPK-RI untuk yang ke-11 kalinya,” ucap Sekda.

Sekda HSS juga menjelaskan, atas beberapa pertanyaan, tanggapan, dan saran yang diajukan oleh fraksi- fraksi pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya.

Kepada fraksi Gerindra PAN, PKS, Nasdem, PDIP, Golkar, dan PKB, Sekda juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, apresiasi, serta mengharapkan masukan dan pembahasan yang lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. (ari/jp). 

Sekda Hadiri Pelantikan Pengurus PABPDSI HSS Masa Bakti 2024-2029

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2024-2029. Kegiatan dilaksanakan di pendopo kabupaten, Rabu (19/6).

Pengurus PABPDSI HSS masa bakti 2024-2029 ini secara langsung dilantik oleh Ketua PABPDSI Provinsi Kalsel, H Syahbuddinnor.

Hadir dalam pelantikan tersebut, unsur Forkopimda HSS, Ketua Pengurus PABPDSI Provinsi Kalsel, Pengurus PABPDSI Kabupaten/Kota se-Kalsel, Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS, Camat, Ketua APDESI, Anggota PABPDSI serta perwakilan dari berbagai desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Muhammad Noor membacakan sambutan dan arahan dari Pj Bupati HSS, Hermansyah. 

Ia menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi atas terlaksananya pelantikan Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2024-2029.

"Tentu ini sangat perlu dilaksanakan, mengingat keberadaan PABPDSI sangat penting dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah desa," ujar Pj Hermansyah. 

Menurutnya, sebagai badan yang mewakili suara masyarakat desa, BPD memiliki tugas yang krusial, tidak hanya sebagai mitra pemerintah desa, tetapi juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta pengawas jalannya pemerintahan desa. 

Oleh karena itu, Hermansyah berharap, dengan pelantikan pengurus baru ini, BPD HSS dapat terus menjalankan dan meningkatkan tugas dan fungsi serta kualitas kerja, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat desa serta bekerja dengan penuh integritas serta tanggung jawab. 

"Mari kita bersama-sama terus berkomitmen dan bersinergi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera, serta tentunya menjadikan desa-desa di kabupaten hulu sungai selatan menjadi lebih maju dan berkembang," harap Hermansyah.

Hermansyah juga menyampaikan, apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus PABPDSI masa bakti sebelumnya yang selama ini sudah berdedikasi untuk mengawasi dan mendukung program-program di desa-desa kita. 

"Selamat kepada para pengurus PABPDSI yang baru dilantik dan terima kasih atas kerja keras serta dedikasi mereka dalam memajukan desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan," ucapnya. 

Ia juga berharap, kepada pengurus PABPDSI baru ini dapat membawa semangat baru dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (ari/jp). 

Pemkab Bartim Lakukan Study Tiru Peningkatan Implementasi SAKIP ke HSS, Kalsel

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melakukan study tiru Peningkatan Implementasi SAKIP ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Rabu (19/6). 

Study tiru itu diikuti beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Barito Timur, Sekretaris dan Kabid, serta ASN lainnya. 

Kepala Inspektorat Barito Timur, Josmar L Banjar Nahor, mengatakan, bahwa study ini untuk melihat secara langsung praktek SAKIP yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel yang telah mencapai nilai A dan lagi menuju nilai AA. 

"Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan satu-satunya kabupaten/kota di luar Pulau Jawa yang memperoleh nilai A," kata Josmar L Banjar Nahor. 

Menurutnya, SAKIP ini menggambarkan kinerja, bukan kerja sebatas output. 

Adapun tujuan dan sasaran strategis dalam rencana strategis baik di tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah harus berorientasi hasil (outcome) dan berjenjang sesuai dengan jabatan pengampunya. 

Sementara cara untuk mencapai hasil strategi dengan program dan kegiatan, sebut Josmar, mengacu pada indikator kinerja yang juga harus bersifat SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound). 

"Komponen SAKIP itu terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal," sebutnya. 

Josmar menjelaskan, bahwa siklus SAKIP ini dimulai dari visi misi kepala daerah, rencana s strategis, pohon kinerja, cascading, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja. 

"Pohon kinerja ini nantinya yang diuraikan sampai sasaran kinerja pegawai atau SKP," demikian Josmar L Banjar Nahor. (zi/jp). 

DRPD Batola Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H


JURNALISPOST.ONLINE - Pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445H H.

"Dengan berqurban kita tingkatkan rasa ketaqwaan kepada Allah SWT"

Sekretaris DPRD Batola Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H


JURNALISPOST.ONLINE - Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445H H.

"Dengan berqurban kita tingkatkan rasa ketaqwaan kepada Allah SWT"

Pj Ketua TP PPK Barsel Lantik Ketua TP PKK Kecamatan Sekaligus Kukuhkan Bunda PAUD

BUNTOK- Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan, Hj Erna Adriani Palupi melantik Ketua TP PKK Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Karau Kuala sekaligus mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Karau Kuala  dan Kecamatan Dusun Hilir, di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Barsel, Rabu (19/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Bupati Barsel, H Deddy Winarwan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Yoga Prasetianto Utomo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahmat Nuryadin, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Ketua TP PKK kecamatan dan desa, serta Bunda PAUD kecamatan dan desa.   

Dalam sambutannya Pj Bupati Barsel, H Deddy Winarwan, mengatakan, begitu pentingnya PKK yang tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup yang terkecil yakni keluarga. PKK pun diakui sebagai lembaga kemasyarakatan diatur dalam Perpres N0 99 Tahun 2017 tentang Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Deddy juga menghimbau, kepada anggota PKK agar terus menjaga kesehatan dan kebersihan dalam keluarga, mengajak masyarakat agar selalu berdaya, agar dapat memberikan nilai tambah baik nilai tambah pengetahuan, penghasilan dan pendapatan. 

PKK mempunyai tugas dan fungsi yang sangat sentral dan strategis demi terwujudnya keluarga yang sehat, berdaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Selamat kepada Ketua TP PKK kecamatan yang pada hari ini dilantik menjadi Bunda PAUD kecamatan,’’ jelas Deddy Winarwan.

Sebelumnya, Hj Erna Adriani Palupi juga mengatakan, bahwa ini menjadi tugas kita sebagai TP PKK kabupaten untuk segera melantik Bunda PAUD.

"Karena jika tidak maka apa yang menjadi tugas TP PKK kabupaten tidak tersampaikan ke tingkat kecamatan," ungkapnya. (zi/jp). 

Pastikan Persiapan Pilkada Serentak 2024, Komisi I DPRD Kalsel Panggil KPU dan Bawaslu

BANJARMASIN- Dalam upaya mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang mitranya untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) mitra kerja terkait.

Mitra tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel untuk membahas berbagai aspek krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada, Rabu (19/6).

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Dra. Hj Rachmah Norlias. Ia mengatakan, bahwa saat ini proses dari persiapan Pilkada ini sudah berjalan yaitu, tahapan verifikasi terhadap pasangan calon (paslon) yang mengambil jalur independen.

"Kami tadi juga bertanya seperti asuransi untuk para petugas di Pilkada, ternyata di provinsi sudah dianggarkan. Contohnya untuk kematian, cacat tetap, kemudian luka ringan, luka berat, dan lain sebagainya, itu nantinya akan diberikan santunan tanpa melibatkan asuransi, tapi langsung dari anggaran yang sudah dibuat,” ujarnya.

Setelah melakukan RDP dengan menghadirkan para komisioner, Hj Rachmah menilai persiapan yang dilakukan sudah cukup bagus. Dan anggarannya pun sudah direalisasikan. Bahkan, tinggal mengikuti alurnya saja. Dirinya menilai sampai dengan saat ini sudah tidak ada kendala yang cukup berarti.

"Harapan kami, agar pihak Bawaslu dan KPU ini benar-benar menjalankan tugas pokoknya, sehingga Pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Karena ini bukan hanya tanggungjawab dunia, tapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itu, harus betul-betul amanah dalam menjalankan tugas,” tutur Hj Rachmah. (sar/mah/jp). 

Barito Selatan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

PALANGKA RAYA- Pj Bupati Barito Selatan, H Deddy Winarwan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (19/6).

 Pj Bupati Barsel, Deddy Winarwan, mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel telah melakukan kewajibannya telah menyerahkan LKPJ laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Deddy mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas segala saran, masukan, perbaikan, koreksi untuk perbaikan laporan keuangan daerah. 

"Kami sadar banyak sekali kelemahan dalam penyusunan keuangan termasuk penataan aset," ujar Deddy. 

Untuk itu, kata Deddy, Pemkab Barsel selalu mengedepankan koordinasi dengan jajaran legislatif juga dengan jajaran lainnya baik BPK, BPKP maupun penegak hukum.

"Tujuannya agar bisa menyusun format laporan keuangan, melaksanakan pelaporannya tepat waktu dan tepat sasaran," jelas Deddy. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Barsel atas penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Barsel. 

Menurutnya, tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. 

Ia menjelaskan, bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan pemda untuk per 31 Desember 2023.

Adapun penilaian kewajaran informasi keuangan yang tertera dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. 

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, maka BPK RI berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel tahun anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Namun demikian, kualitas pengelolaan tetap perlu perbaikan dan perlu ditingkatkan. Semoga hal ini bisa semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya. 

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Barsel, H M. Farid Yusran, Sekretaris Daerah Barsel, Edy Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Yoga Prasetianto Utomo, Asisten Administrasi Umum Mirwansyah, Inspektur Daerah Yuristianti Yudha, serta Kepala Bappeda Kabupaten Barsel, Jaya Wardana. (zi/jp). 

Bang Lutfi Sambut Hangat Kunjungan Lapangan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UNISKA MAB

BANJARMASIN- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut dengan hangat kunjungan lapangan dari Mahasiswa Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB), Rabu (19/6) siang.

Diketahui sebelumnya, bahwa kunjungan lapangan tersebut ialah salah satu rangkaian kegiatan pada mata kuliah Advokasi Kebijakan Kesehatan, Health Service Partnership, Rencana Strategis dan Asuransi Kesehatan. Kemudian, hasil yang didapat mahasiswa pada kegiatan ini akan dituangka dalam sebuah laporan kegiatan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM. Saifuddin, didampingi sekretaris komisinya, Firman Yusi, mengatakan, bahwa kegiatan ini sangatlah positif. 

Dirinya berharap, kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan dan diriru oleh fakultas atau universitas lain.

Menurutnya, mereka inilah yang kelak akan menjadi penerus bangsa Indonesia kelak, sehingga belajar langsung ke instansi yang berkaitan dengan pembelajaran perkuliahan sangatlah penting. 

Terlebih menurut Bang Lutfi, sapaan akrabnya, dalam menghadapi bonus demografi yang dengan Indonesia Emas 2045.

"Tadi banyak berdiskusi, juga luar biasa sekali, mereka menggali informasi, tentang bagaimana sebuah kebijakan terlebih kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan itu tercipta dari prosesnya hingga menjadi sebuah produk hukum yang biasa kita sebut peraturan daerah (perda),” ujar Bang Lutfi.

Bang Lutfi berharap, sinergi ini bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan dan momen-momen yang lain. Sehingga, ujarnya, semua bisa bekerjasama mengangkat derajat kesehatan masyarakat Kalsel, apalagi mereka merupakan garda terdepan nantinya untuk membangun dunia kesehatan ke depan.

Ketua Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNISKA MAB, Astrina Wati, selaku pimpinan rombongan mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena bisa diterima dengan bak.

Dirinya mengaku mendapatkan banyak hal dari diskusi tersebut yang erat kaitannya dengan kebijakan, khususnya kebijakan dalam dunia kesehatan. (sar/mah/jp). 
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes