TANJUNG- Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong memverifikasi 39 usulan penerima program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu). Bantuan ditargetkan mencapai Rp20 juta untuk setiap rumah.

Verifikasi dilakukan melalui pengecekan lapangan oleh fasilitator sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan guna memastikan kondisi rumah dan kelayakan penerima sesuai kriteria.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dody Arief Priyono, mengatakan salah satu syarat utama penerima adalah terdaftar dalam data SI Langkarr agar bantuan tepat sasaran.

"Penerima harus masuk dalam basis data SI Langkarr sehingga program ini benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema bantuan kini diupayakan lebih merata. Jika sebelumnya besaran bantuan disesuaikan tingkat kerusakan, saat ini setiap penerima ditargetkan memperoleh hingga Rp20 juta.

"Berapa pun tingkat kerusakannya, kami upayakan bisa mencapai Rp20 juta per rumah, termasuk biaya tukang. Berdasarkan pengalaman, kebutuhan perbaikan umumnya memang mendekati angka tersebut,” jelasnya.

Dody menambahkan, hasil verifikasi akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan sebelum masuk tahap penyaluran.

Program RS Rutilahu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu sekaligus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TANJUNG- Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Tabalong memproses 98 usulan bantuan sosial yang terdiri dari santunan kematian dan bantuan bagi korban kebakaran. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat April 2026.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dody Arief Priyono, mengatakan sebanyak 95 usulan santunan kematian dan 3 bantuan kebakaran saat ini masih dalam tahap administrasi.

"Seluruhnya masih berproses. Kami targetkan penyaluran bisa dilakukan pada April setelah tahapan administrasi selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, santunan kematian diberikan sebesar Rp1,5 juta per penerima. Sementara bantuan kebakaran disalurkan dalam bentuk logistik awal hingga bantuan rehabilitasi rumah, menyesuaikan tingkat kerusakan.

Untuk kerusakan berat, nilai bantuan dapat mencapai hingga Rp25 juta. Adapun kerusakan ringan dan sedang akan disesuaikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Menurut Dody, bantuan tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola melalui BPKAD. Setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) rampung, dana akan disalurkan langsung ke rekening penerima.

"Setelah SPJ selesai, kami serahkan ke BUD agar segera diproses pencairannya ke masing-masing penerima,” jelasnya.

Dody berharap, bantuan ini dapat meringankan beban warga terdampak musibah sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial. (fah/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, sebagai proyek strategis penggerak ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Supian HK saat menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan jembatan di Aula Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, keberadaan jembatan ini akan menjadi infrastruktur vital yang mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir selatan Kalsel.

"Jembatan ini sangat strategis untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian masyarakat Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kami mendukung penuh realisasinya karena dampaknya akan luas, termasuk pada sektor ekonomi, pariwisata, dan pendidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan akan dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multi years) pada periode 2026 hingga 2028, melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta Kementerian PUPR RI.

Supian HK menegaskan, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

"Kami akan mengawal proyek ini agar tepat waktu, tepat mutu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang investasi baru di wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, serta sejumlah pejabat terkait. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI, Senin (30/3/2026).

Konsultasi dipimpin Ketua Pansus II, Agus Mulia Husin, dan diterima Koordinator Hubungan Komersial Ditjen Minerba, Ayhi Ruhiyat. Pertemuan membahas penguatan regulasi TJSLP, khususnya pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan sektor pertambangan.

Agus menyatakan, revisi perda dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan saat ini.

"Perda lama perlu disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami mendorong CSR tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata,” ujarnya.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah pemerataan manfaat CSR yang selama ini dinilai masih terpusat di wilayah terdampak langsung (ring 1).

Menurut Agus, dampak aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan di ring 1, tetapi juga meluas ke wilayah lain.

"Karena itu, kami mendorong agar manfaat CSR dapat menjangkau ring 2 dan ring 3, sehingga lebih adil dan dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Sementara itu, Ayhi Ruhiyat, menilai langkah DPRD Kalsel penting untuk memastikan sinkronisasi antara regulasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

"Penguatan regulasi yang adaptif dan komprehensif akan membantu perusahaan menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan secara lebih terarah dan optimal,” katanya.

Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel menargetkan Raperda TJSLP menjadi payung hukum yang kuat, implementatif, serta mampu mendorong kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta ini menghadirkan Direktorat Produk Hukum Daerah serta Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri.

Kehadiran perwakilan pemerintah pusat dinilai strategis karena memberikan penguatan dari aspek regulasi sekaligus memastikan arah kebijakan yang selaras dengan ketentuan nasional.

Adapun perwakilan Kemendagri yang hadir antara lain Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Deddy Winarwan, Kasubdit Wilayah I Hendy Nur Kusuma, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Yuda Ningsih.

Dalam forum tersebut, Pansus DPRD Kalsel menggali berbagai masukan terkait penyempurnaan substansi tata tertib. Pembahasan difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan, optimalisasi peran alat kelengkapan dewan, serta peningkatan efektivitas kinerja legislasi.

Selain itu, perubahan tata tertib juga diarahkan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab dinamika pemerintahan daerah yang terus berkembang.

Ketua Pansus DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan FGD menjadi langkah penting dalam menyempurnakan rancangan perubahan tata tertib.

"FGD ini diikuti seluruh anggota pansus dan turut dihadiri pimpinan DPRD. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian tata tertib agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mampu menjawab dinamika daerah dan tetap mengakomodasi kearifan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Produk Hukum Daerah menekankan pentingnya tata tertib yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga operasional sebagai pedoman kerja DPRD.

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berbagai masukan dan rekomendasi dari peserta FGD diharapkan dapat memperkaya rumusan perubahan tata tertib sehingga lebih komprehensif dan implementatif. (sar/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkai dengan kegiatan halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah di Halaman Kantor Bupati Seruyan, Senin (30/3/2026).

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, dan dihadiri Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam amanatnya, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Bupati menegaskan, bahwa kegiatan apel yang dirangkai dengan halal bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen pengabdian ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat persatuan bangsa. Karena itu, ia meminta seluruh ASN meningkatkan integritas, kompetensi, dan kedisiplinan.

"ASN harus menjadi teladan di tengah masyarakat, menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya pembenahan manajemen birokrasi. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah kewajiban pelaksanaan rapat internal di setiap perangkat daerah pada akhir bulan.

Rapat tersebut difungsikan sebagai sarana evaluasi kinerja bulanan, meliputi pelaksanaan program, kedisiplinan pegawai, realisasi anggaran, hingga kontribusi masing-masing pegawai.

"Hasil rapat wajib dibuat dalam bentuk resume sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Dari situ akan terlihat kapasitas kepemimpinan dan kinerja seluruh jajaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk penilaian kinerja, penguatan kepemimpinan, serta optimalisasi pelaksanaan program strategis.

Bupati juga mengingatkan masih adanya sejumlah keluhan masyarakat di berbagai sektor, seperti pertanian, perekonomian, dan ketenagakerjaan, yang harus segera direspons secara konkret oleh perangkat daerah.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mampu memimpin organisasi secara efektif, menyusun langkah strategis, serta memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai tugas dan fungsi.

"Setiap program harus terukur dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan kenang-kenangan kepada Budi Puwanto, S.P., M.Si yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN semakin memperkuat kebersamaan, meningkatkan etos kerja, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menegaskan belum menerima informasi resmi terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) yang disebut-sebut sebagai dampak konflik global.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengenai kebijakan tersebut.

"Hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi. Karena itu, kami belum bisa memberikan komentar lebih jauh,” ujar Harsandi saat diwawancarai, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, ia menyatakan DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

"Jika wacana itu direalisasikan, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas langkah-langkah mitigasi,” katanya.

Harsandi berharap, kebijakan tersebut nantinya tidak mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam pelayanan publik.

Ia menambahkan, saat ini Pemkab Seruyan tengah fokus pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (gan/jp). 

TANJUNG- Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Sosial P3AP2KB kembali membuka program beasiswa sarjana bagi keluarga prasejahtera pada 2026 dengan target 100 penerima.

Program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong, Dody Arief Priyono, mengatakan bantuan yang diberikan mencakup biaya kuliah (UKT) dan biaya hidup dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan lokasi studi.

Mahasiswa yang berkuliah di wilayah Tabalong, Amuntai, dan Balangan menerima bantuan Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, mahasiswa di Banjarmasin dan Banjarbaru mendapatkan Rp1,5 juta per bulan. 

Adapun mahasiswa yang kuliah di luar Kalimantan Selatan memperoleh Rp2,5 juta per bulan serta tambahan biaya transportasi Rp4 juta per tahun.

Dody menegaskan, program ini tidak membatasi pilihan perguruan tinggi, selama penerima merupakan mahasiswa strata satu (S1) dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Persyaratan utamanya, nilai akhir SMA minimal 75. Setelah kuliah, penerima wajib mempertahankan IPK minimal 3,” ujarnya.

Program ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Pada 2025, Dinsos P3AP2KB Tabalong telah menyalurkan beasiswa kepada 88 mahasiswa yang terdata dalam aplikasi Si Langkarr.

Memasuki 2026, sebanyak 12 penerima telah lulus, sehingga tersisa 76 mahasiswa aktif. Dengan demikian, tersedia kuota tambahan 24 hingga 32 penerima baru untuk memenuhi target 100 beasiswa tahun ini.

Pemerintah daerah berharap program ini dapat mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi serta mencetak generasi muda Tabalong yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. (fah/jp). 

TANJUNG- Meski produksi beras di Kabupaten Tabalong mengalami surplus, harga beras Banjar justru terus mengalami kenaikan, terutama menjelang Ramadan hingga Lebaran.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Tabalong mulai menyiapkan langkah intervensi untuk menekan lonjakan harga yang dipicu tingginya permintaan masyarakat.

Kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan konsumsi selama Ramadan serta tambahan permintaan untuk zakat fitrah. Di sisi lain, pasokan beras Banjar dari luar daerah mengalami penurunan, sehingga memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan di pasar.

Sekretaris DKP3 Tabalong, Suaidi, mengatakan pihaknya tengah mendorong pengembangan varietas padi yang tidak hanya berproduksi tinggi, tetapi juga sesuai dengan selera masyarakat.

"Kami akan mencari varietas padi yang rasanya bisa diterima masyarakat, namun memiliki umur tanam lebih singkat dan produktivitas tinggi, sehingga dapat membantu menekan kenaikan harga,” ujar Suaidi.

Ia menjelaskan, secara umum produksi beras lokal Tabalong sebenarnya mencukupi. Namun, preferensi masyarakat terhadap beras Banjar dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian harga.

Karena itu, DKP3 Tabalong berupaya mendorong penguatan produksi beras lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. (fah/jp). 

SURABAYA- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperdalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Senin (30/3/2026).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus II, Firman Yusi, tersebut turut melibatkan sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Firman Yusi menyampaikan, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil mengelola pelaksanaan TJSLP secara optimal dibandingkan Kalsel. Pihaknya ingin menggali praktik terbaik guna menyempurnakan substansi Ranperda.

"Kami ingin memperkaya materi Raperda agar lebih efektif dan aplikatif, dengan belajar dari pengalaman Jawa Timur dalam mengelola TJSLP,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus II memperoleh sejumlah poin penting, terutama terkait pola koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembagian program CSR. Selain itu, Jawa Timur dinilai berhasil membangun sinergi dengan perusahaan melalui forum TJSLP.

Menurut Firman, pendekatan yang diterapkan tidak menitikberatkan pada pembagian dana, melainkan pada keselarasan program dan sasaran.

"Yang utama adalah penyelarasan program, bukan sekadar pembagian dana. Ini lebih efektif untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, wacana kewajiban penyediaan dana CSR sempat muncul dalam pembahasan Raperda. Namun, berdasarkan pengalaman Jawa Timur, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi partisipasi perusahaan.

"Jika diwajibkan dalam bentuk dana, perusahaan cenderung enggan terlibat. Karena itu, pendekatan berbasis program dan sasaran dinilai lebih realistis,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Rendalev) Bappeda Jawa Timur, Yusuf Ardyasana, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan daerah.

"Permasalahan daerah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan perusahaan dan masyarakat melalui partisipasi dalam program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Ia berharap, pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengelolaan TJSLP. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga kurang mampu di RT. 02 Desa Mangkarap, Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat.

Penyaluran bantuan dipimpin Bhabinkamtibmas Desa Mangkarap, Bripda Farhant Akhri Wuda. Selain membagikan sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan mi instan, petugas juga melakukan silaturahmi serta berdialog langsung dengan warga penerima.

Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas turut melakukan pendataan dan verifikasi warga yang berhak menerima bantuan. Ia juga menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar warga tetap menjaga lingkungan yang aman dan kondusif.

Warga setempat menyambut baik bantuan yang diberikan serta mengapresiasi kepedulian Polri. Sinergi antara kepolisian, perangkat desa, dan masyarakat pun dinilai semakin kuat.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu meringankan beban warga sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Panen jagung seluas 1,5 hektare di Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur menghasilkan sekitar 6,051 ton pada Senin (30/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Panen Kuartal I 2026 tersebut melibatkan unsur Polsek Dusun Timur, Dinas Pertanian, BPP Paju Epat, BPS Barito Timur, kelompok tani, serta masyarakat setempat.

Jagung dipanen dari lahan binaan Polri milik Bertulumeus Nyampai dengan luas lahan 2 hektare dan luas tanam 1,5 hektare. Tanaman yang ditanam sejak 19 November 2025 menggunakan bibit jenis Titian 19 dengan pola monokultur dan sistem jajar legowo.

Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas mencapai sekitar 4,034 ton per hektare. Namun, hasil panen sempat terdampak kekeringan akibat tidak turunnya hujan selama kurang lebih satu bulan.

Pengelolaan lahan dilakukan secara mandiri oleh petani dengan pendampingan BPP dan kelompok tani. Kebutuhan sarana produksi dipenuhi dari bantuan Dinas Pertanian, pupuk subsidi, pupuk kandang, serta dukungan swadaya, termasuk dari perusahaan sekitar. Sementara itu, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tergolong ringan dan dikendalikan menggunakan insektisida.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Ini bagian dari komitmen bersama untuk mendukung swasembada pangan. Ke depan, kami akan terus bersinergi guna meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Selanjutnya, program akan difokuskan pada pengolahan lahan dan penanaman kembali. Pemerintah Desa Murutuwu juga berencana mengalokasikan anggaran melalui APBDes, termasuk untuk pembangunan sumur bor guna mengantisipasi kekeringan. (zi/jp).

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menggelar apel perdana pasca-libur Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (30/3/2026). 

Apel dipimpin langsung Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, serta dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batola.

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan ucapan Idulfitri sekaligus mengajak seluruh ASN menjadikan momentum pasca Ramadan sebagai titik awal peningkatan kinerja.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, saya mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, semangat baru usai libur panjang harus diiringi dengan peningkatan motivasi dan komitmen kerja.

Bupati juga mengingatkan pentingnya sinergi antarpersonel dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta percepatan pembangunan daerah.

"Momentum halal bihalal ini harus menjadi sarana memperkuat kebersamaan, saling memaafkan, dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Apel dan kegiatan halal bihalal ditutup dengan sesi bersalam-salaman antara pimpinan daerah dan seluruh ASN sebagai simbol mempererat silaturahmi dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Status jabatan Kepala Desa Harara, Triyono, hingga kini masih belum dapat dipastikan secara administratif. Hal ini menyusul belum adanya konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait kabar pengunduran dirinya.

Polemik tersebut semakin berlarut karena pihak kecamatan belum berhasil menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan.

Camat Dusun Timur, Nina Marissa, mengatakan pihaknya masih berupaya melakukan klarifikasi, namun hingga saat ini Triyono belum dapat dihubungi.

"Masih dalam proses. Sampai sekarang kami belum bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Nomor saya bahkan diblokir, dan saat dihubungi menggunakan nomor lain juga tidak diangkat,” ujarnya, Senin (30/3/2026). 

Menurut Nina, kondisi ini menjadi kendala dalam memastikan kebenaran informasi sekaligus menentukan langkah administratif selanjutnya terkait pemerintahan Desa Harara.

Pemerintah Kecamatan Dusun Timur saat ini terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, khususnya melalui Asisten I dan Bagian Pemerintahan Setda.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur, Yusia Simon Kameng, menegaskan bahwa proses pemberhentian kepala desa harus melalui mekanisme resmi. Tahapan tersebut meliputi penerimaan dan verifikasi surat pengunduran diri hingga penetapan oleh pejabat berwenang.

Selama belum ada keputusan resmi, status jabatan kepala desa secara administratif dinyatakan masih tetap.

Pemerintah berharap persoalan ini segera menemukan kejelasan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan insan pers dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. 

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Seruyan, Senin (30/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja lantai atas DPRD Seruyan tersebut berjalan dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Sejumlah jurnalis yang hadir antara lain M. Yasir (Suara Baca), Agus Suroso (Monitor Kalteng), Gajali Rahman (Jurnalispost), dan M. Sopandi (Media Kalteng News).

Dalam kesempatan itu, kedua pihak sepakat bahwa pers dan DPRD memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Media berfungsi menyampaikan informasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat, sementara DPRD bertugas merumuskan dan mengawal kebijakan publik.

Harsandi menekankan, bahwa hubungan antara legislatif dan pers harus dibangun atas dasar profesionalitas dan keterbukaan. Ia juga menilai kritik dari media merupakan bagian penting dalam mekanisme kontrol sosial.

"Pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga akurasi dan etika jurnalistik. Insan pers diharapkan tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan setiap berita yang disajikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertemuan ini menjadi penegasan bahwa sinergi antara DPRD dan pers bukan sekadar formalitas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, mengawal aspirasi masyarakat, serta mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan komunikasi yang terbuka dan berimbang, DPRD dan pers di Kabupaten Seruyan diharapkan dapat berjalan seiring dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, aspiratif, dan berkelanjutan guna mendorong kemajuan daerah. (gan/jp). 

TANJUNG- Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo memimpin kegiatan halal bihalal bersama jajaran personel di Lapangan Apel Polres Tabalong, Senin (30/3/2026), usai apel pagi. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya kedisiplinan, peningkatan kinerja, serta menjaga kebersamaan pasca Idulfitri.

Kegiatan dihadiri para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, ASN, serta personel yang telah menyelesaikan cuti gelombang satu hingga tiga. Sementara itu, sebagian anggota yang terlibat dalam Operasi Ketupat Intan 2026 masih menjalani cuti gelombang empat.

Halal bihalal diawali dengan saling bersalaman dan bermaafan antarpersonel, kemudian dilanjutkan dengan apel pagi dalam rangka jam pimpinan yang dipimpin langsung Kapolres.

Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan analisa dan evaluasi (anev) pelaksanaan tugas sebelumnya sekaligus memberikan penekanan kepada seluruh anggota agar terus meningkatkan profesionalisme dalam bertugas.

"Kita harus menjaga semangat kebersamaan pasca Lebaran ini serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tabalong.

Meski digelar secara sederhana, kegiatan ini dinilai sarat makna sebagai momentum mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota, sekaligus memperkuat komitmen dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Dengan kegiatan tersebut, seluruh personel diharapkan semakin siap menjalankan tugas serta konsisten menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Tabalong. (fah/jp). 

TANJUNG- Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 05, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Sabtu (28/3/2026) sore.

Korban diketahui bernama Ramli (65), yang selama ini tinggal seorang diri.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penemuan jenazah bermula dari kecurigaan pihak keluarga yang tidak mendapat kabar dari korban selama beberapa hari.

"Adik korban, Ardani, mendatangi rumah korban sekitar pukul 16.30 Wita. Setibanya di lokasi, ia mencium bau tidak sedap dari dalam rumah,” ujarnya, Minggu (29/3/2026). 

Setelah berupaya mencari keberadaan korban, saksi bersama warga kemudian membuka pintu rumah dan menemukan korban telah meninggal dunia di dalam kamar dalam posisi terlentang.

Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis RSUD H. Badaruddin Kasim, Maburai, tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, baik akibat benda tajam maupun benda tumpul. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar empat hari sebelum ditemukan.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban terakhir terlihat pada Selasa (24/3/2026) dan diketahui sering mengeluhkan sakit kepala serta mengonsumsi obat pereda nyeri.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi maupun visum lanjutan. Pernyataan penolakan telah dibuat secara resmi.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap warga yang tinggal seorang diri, guna mencegah kejadian serupa. (fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Pemuda Km 3,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu (29/3/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Insiden ini melibatkan dua sepeda motor dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta beberapa lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa nahas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KH 3565 UC yang dikendarai Muhamad Ishaq, berboncengan dengan tiga penumpang, yakni Rini, Aisyah, dan Muhamad Jalaludin. Kendaraan tersebut melaju dari arah bundaran besar menuju Palingkau.

Saat bersamaan, dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Yamaha Aerox warna biru muda dengan nomor polisi KH 4899 UH yang dikendarai Arifin, berboncengan dengan Ade. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Honda Beat, Muhamad Ishaq, meninggal dunia di tempat kejadian perkara setelah mengalami luka di bagian kepala. Salah satu penumpangnya, Rini, juga mengalami luka serius di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RS Kapuas.

Sementara itu, dua penumpang lainnya, Aisyah dan Muhamad Jalaludin, mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Pengendara Yamaha Aerox, Arifin, serta penumpangnya, Ade, juga mengalami luka pada bagian kepala dan tubuh, dan kini dirawat di RS Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Lantas Polres Kapuas, AKP Aries Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penanganan serta penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan.

"Kami telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026) sore. 

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara guna menghindari kejadian serupa. (fah/jp). 

TANJUNG- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa. Upaya ini dilakukan karena mayoritas BUMDes di daerah tersebut masih berada pada kategori perintis.

Berdasarkan data DPMD Tabalong tahun 2025, terdapat empat klasifikasi BUMDes di Kabupaten Tabalong. Dari total 121 BUMDes, sebanyak 99 unit masuk kategori perintis—termasuk di dalamnya BUMDes yang tidak aktif. Selain itu, terdapat 22 BUMDes kategori pemula, 8 berkembang, dan hanya 2 yang telah mencapai kategori maju.

Kepala DPMD Tabalong, Aditya Pula Nugraha, mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh BUMDes agar dapat beroperasi secara aktif. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi kinerja BUMDes.

"Pada dasarnya kami mendorong agar BUMDes dapat berjalan aktif. Namun, memang masih ada yang tidak beroperasi optimal karena berbagai kendala. Dari 99 BUMDes kategori perintis, sekitar 19 di antaranya kami nilai kurang aktif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah desa diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan melalui forum musyawarah desa. Langkah tersebut penting untuk menentukan solusi, seperti restrukturisasi kepengurusan maupun revitalisasi BUMDes.

"Melalui musyawarah desa, bisa dilakukan evaluasi, termasuk kemungkinan mengganti bidang usaha yang sebelumnya kurang optimal,” tambahnya.

DPMD Tabalong juga terus melakukan monitoring terhadap perkembangan BUMDes di setiap desa. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pengelola, DPMD rutin menggelar lomba BUMDes setiap tahun.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan status BUMDes dari kategori perintis menuju berkembang hingga maju. (fah/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong mengintensifkan Patroli Presisi melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keselamatan dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Patroli KRYD tersebut digelar pada Sabtu (28/3/2026) malam dengan menyasar sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Tabalong.

Kabag Ops Polres Tabalong, Kompol Abdul Fatah, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif setelah Idulfitri.

"Patroli ini merupakan upaya nyata kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, patroli difokuskan pada objek vital serta jalur lalu lintas yang rawan pelanggaran dan kecelakaan. Petugas juga menyasar kawasan yang berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (GKTM), seperti terminal, pasar, hingga tempat hiburan malam.

Selain itu, personel turut menyambangi permukiman warga untuk berdialog langsung, menyerap aspirasi, serta menampung keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian.

Informasi dari masyarakat melalui layanan call center 110 juga menjadi perhatian dalam patroli, termasuk laporan terkait aksi balap liar yang kerap meresahkan warga.

Petugas juga melakukan pengamanan di sejumlah kegiatan masyarakat, seperti pengajian, aktivitas pasar, dan hiburan, guna memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., melalui Kasi Humas Polres Tabalong, Iptu Heri Siswoyo, menegaskan patroli KRYD akan terus dilaksanakan secara konsisten sebagai langkah preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas.

"Kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga ketertiban serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Melalui patroli ini, Polres Tabalong berharap dapat meminimalisir potensi tindak kriminal serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. (fah/jp). 

BANJARBARU- Ratusan zuriat (keturunan) Datu H Marais menghadiri Silaturahmi Akbar yang digelar pada Sabtu (28/3/2026) di Komplek Guntung Harapan Mas, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Kegiatan yang berlangsung meriah di kediaman Fitriatunnisa tersebut di pandu MC Ivan Borneo, dan diikuti perwakilan dari tujuh garis keturunan anak-anak Datu H Marais dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua Zuriat Datu Marais, Harliansyah, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antaranggota keluarga besar yang selama ini tersebar di berbagai daerah.

"Silaturahmi ini menjadi ajang untuk saling mengenal lebih dekat sekaligus menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertemuan ini juga menjadi wadah musyawarah dalam merumuskan program ke depan, seperti pendataan silsilah keluarga serta kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua panitia pelaksana, Muhammad Rizali, menyebut bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur.

Rangkaian acara diisi dengan ramah tamah, diskusi keluarga, serta doa bersama. Selain itu, dilaksanakan pula haul yang dipimpin Abdul Wahid dari zuriat Sulaiman Effendi, serta pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Syahid Yusuf dari zuriat H Sulaiman Jazuli.

"Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menanamkan nilai religius dan penghormatan kepada para pendahulu,” kata Rizali.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Diharapkan, silaturahmi akbar ini mampu memperkuat persatuan, menjaga nilai kekeluargaan, serta melestarikan warisan budaya dan sejarah leluhur di kalangan zuriat Datu H Marais. (ali/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Hasnuryadi Sulaiman, menghadiri pengundian Grand Prize tahap I yang digelar Nur Sulaiman Community (NSC) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banua.

Acara tersebut terselenggara melalui kerja sama NSC dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Honda Peduli UMKM. Turut hadir Ketua BKOW Kalimantan Selatan, Hj Ellyana Trisya Hasnuryadi yang juga menjadi penasehat NSC, bersama keluarga.

Sebelum pengundian dimulai, Wakil Gubernur bersama rombongan meninjau stan UMKM yang berada di teras Mahligai Pancasila. Ia juga terlihat membeli sejumlah produk makanan dan minuman yang dipamerkan pelaku usaha.

Dalam sambutannya H Hasnuryadi, menyampaikan apresiasi terhadap pelaku UMKM yang terus berupaya mandiri dalam mengembangkan usaha. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kata dia, mendukung penuh penguatan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.

"Kami sangat mengapresiasi semangat para pelaku UMKM yang terus berusaha mandiri. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh upaya pengembangan UMKM di Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Hj Ellyana Trisya Hasnuryadi berharap kegiatan yang digagas NSC dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ketua panitia pelaksana, Diana Rosiana, menjelaskan NSC awalnya merupakan komunitas pengajian perempuan yang kemudian berkembang dengan berbagai kegiatan, termasuk senam bersama dan pembinaan UMKM. Hingga saat ini, terdapat sekitar 60 UMKM binaan NSC, dengan sejumlah pelaku usaha lain yang masih dalam proses bergabung.

Selain pembinaan ekonomi, NSC juga aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan, seperti majelis taklim, khataman Al-Qur’an, hingga senam sehat bersama.

Pada pengundian tersebut, hadiah utama berupa satu paket umrah diraih Yusi Rahmawati, warga Jalan Pramuka, Banjarmasin. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah lain, seperti kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, kipas angin, hingga perlengkapan ibadah.

Kupon undian diperoleh masyarakat setiap melakukan transaksi di stan UMKM, dengan ketentuan setiap pembelian senilai Rp50 ribu mendapatkan satu kupon.

Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan hiburan kesenian daerah, seperti madihin dan tarian tradisional, yang menambah semarak suasana acara. (sal/ali/jp).

KUALA PEMBUANG- Sebanyak 32 calon siswa (casis) mengikuti tahapan awal seleksi penerimaan terpadu Akademi Kepolisian (Akpol) dan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Aula Patriatama 95 Polres Seruyan, Kuala Pembuang, Sabtu (28/3/2026). 

Tahap ini menjadi pintu awal dalam proses rekrutmen Polri yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dari total peserta, terdiri atas 2 casis Akpol, 23 casis Bintara PTU pria, dan 7 casis Bintara PTU wanita. Sejak pagi, seluruh casis menjalani verifikasi administrasi dan pemeriksaan fisik awal.

Tahapan tersebut meliputi absensi, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen, seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, surat domisili, dan keabsahan ijazah.

Wakapolres Seruyan, Kompol Hendry, S.E., menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Seluruh calon harus memenuhi syarat administrasi dan fisik. Proses ini diawasi secara internal maupun eksternal untuk menjamin transparansi,” ujarnya.

Pelaksanaan verifikasi melibatkan lintas instansi, di antaranya tim dari Polres Seruyan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pengawasan juga dilakukan oleh fungsi internal Polri seperti Propam dan Siwas.

Selain itu, pengawasan eksternal turut melibatkan LSM Simpati Anak Bangsa guna memastikan proses seleksi berjalan objektif dan bebas dari penyimpangan.

Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH).

Para casis tampak antusias mengikuti setiap tahapan sebagai langkah awal menuju proses seleksi berikutnya dalam upaya menjadi anggota Polri. (gan/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) melaksanakan verifikasi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026, Sabtu (28/3/2026), di ruang Bag SDM Polres Tabalong mulai pukul 08.00 WITA.

Proses verifikasi dilakukan terhadap calon siswa (casis) jalur Taruna Akpol, Bintara, hingga Tamtama. Panitia memeriksa berkas pendaftar secara teliti dan sistematis guna memastikan kelengkapan administrasi sejak tahap awal seleksi.

Para pendaftar tampak tertib menunggu giliran di ruang lobi Polres Tabalong. Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Polri.

Kegiatan tersebut dipimpin Kabag SDM Polres Tabalong, Kompol Slamet Hari Wahyudi, didampingi Kasubbag Dalpers Iptu Gunawan bersama personel Subbag Dalpers serta operator penerimaan.

Berdasarkan data sementara, jumlah pendaftar jalur Taruna Akpol tercatat satu orang pria. Untuk jalur Bintara PTU SPKT sebanyak 43 pendaftar, terdiri dari 32 pria dan 11 wanita. Sementara itu, Bintara Intelijen diikuti tiga pendaftar pria, serta satu pendaftar pria untuk Tamtama Brimob.

Meski demikian, sejumlah formasi masih minim peminat, di antaranya Bintara Polair, Bintara Humas, serta Bakomsus seperti tenaga kesehatan, pendidik, pertanian, perikanan, teknik sipil, penyidik, hingga akuntansi dan gizi.

Secara keseluruhan, proses verifikasi berlangsung tertib dan lancar sesuai prosedur. Pendaftaran penerimaan anggota Polri Tahun 2026 dijadwalkan berakhir pada Senin (30/3/2026).

Polri menegaskan bahwa proses seleksi mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta “clean and clear”. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan tanpa biaya dan diawasi oleh unsur internal maupun eksternal.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyatakan komitmen pihaknya untuk menjalankan proses seleksi secara profesional dan transparan.

"Kami memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena seluruh proses seleksi dilakukan secara gratis dan transparan,” ujarnya.

Polres Tabalong juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri daerah untuk mengikuti seleksi dan mengabdi sebagai anggota Polri. (fah/jp). 

Sebagai upaya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya, keluarga besar ini juga ikut terlibat dalam pembentukan yayasan kerukunan rama-andin nusantara trah nagara daha dan lembaga rama andin nusantara-trah nagara daha. Yayasan tersebut diharapkan menjadi wadah pelestarian dokumentasi sejarah, seperti foto-foto lama dan catatan silsilah keluarga.

MARABAHAN- Kepala Desa (Kades) Belandean, Kecamatan Alalak, Elly Rahmah, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Barito Kuala atas keberhasilan dalam mengawal arus mudik dan balik Lebaran. Pengamanan tahun ini dinilai berjalan sangat baik, aman, dan lancar.

​Elly menyampaikan, bahwa kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Kuala tidak lepas dari dedikasi personel Polri di lapangan yang bersinergi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Senkom, Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga para relawan.

​"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Polres Barito Kuala dan seluruh instansi yang terlibat. Mereka tetap siaga di lapangan meskipun harus menghadapi cuaca ekstrem, baik hujan maupun panas terik, demi memastikan kenyamanan para pemudik," ujar Elly Rahmah dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026). 

​Lebih lanjut, Elly juga menyoroti aksi sigap petugas yang tidak hanya mengatur jalan, tetapi juga memberikan bantuan teknis kepada pemudik yang mengalami kendala kendaraan. 

Menurutnya, rasa empati dan pelayanan yang tulus dari petugas di lapangan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​Ia berharap, dedikasi para petugas menjadi amal ibadah dan memacu Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

​

"Semoga Polri semakin profesional dan terus bersinergi dengan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Hidup Jaya Polri!"," jelasnya. 

Terpisah, Kapolres Batola, AKBP Anib Bastian melalui Kasi Humas AKP Marum, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pengamanan, serta masyarakat yang tertib selama pelaksanaan mudik. Sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan lancar dan aman.

SAMPIT- Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur (Kotim) menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Sampit, Jum'at (27/3/2026) sore.

Tersangka berinisial EP (48) diamankan di kediamannya di Jalan Iskandar Gang Rambai VI, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sekitar pukul 16.00 WIB.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita delapan bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 35 gram. Barang haram tersebut ditemukan tersimpan di dalam sebuah botol kopi yang disembunyikan di lemari kamar tersangka.

Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa timbangan digital, plastik klip kecil, potongan sedotan, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp950 ribu yang diduga hasil transaksi narkotika.

Kasat Resnarkoba Polres Kotim, AKP Suherman, mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu yang kerap dilakukan tersangka.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Saat penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti yang diakui milik tersangka,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026). 

Penangkapan dilakukan dengan disaksikan aparat setempat dan warga sekitar. Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kotim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Satuan Reserse Narkoba Polresta Palangka Raya menggagalkan peredaran ratusan butir obat diduga narkotika golongan I bukan tanaman dan menangkap dua pria di wilayah Kecamatan Jekan Raya, Jum'at (27/3/2026) sore.

Kedua terduga pelaku berinisial MF (36) dan SD (28) diamankan di sebuah barak di Jalan G. Obos VIII Gang Bakung 2, Kelurahan Menteng, sekitar pukul 15.30 WIB.

Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 940 butir obat berwarna putih tanpa merek dengan berat kotor sekitar 559,86 gram. Selain itu, turut diamankan satu tas selempang cokelat, satu unit telepon genggam, serta uang tunai Rp600 ribu yang diduga terkait transaksi.

Kasat Resnarkoba Polresta Palangka Raya, AKP Yonika Winner Te’dang, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan, tim bergerak dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Polisi juga melakukan penggeledahan di barak yang ditempati pelaku dan menemukan seluruh barang bukti yang diakui sebagai milik keduanya.

Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Polresta Palangka Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (zi/jp). 

SEMARANG- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), usai melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Jum'at (27/3/2026).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sekaligus studi komparasi terhadap daerah yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan pertemuan berlangsung produktif dan menghasilkan sejumlah masukan strategis, terutama terkait optimalisasi sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal.

"Aset daerah seperti tanah dan bangunan memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, aset pendidikan seperti SMA dan SMK di Kalsel dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan, misalnya melalui penyewaan untuk kegiatan masyarakat.

"Sekolah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pernikahan atau acara lainnya. Nilai sewanya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah,” jelasnya.

Menurutnya, jika dikelola secara rutin dan profesional, pemanfaatan aset tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, mengingat sebaran aset Kalsel yang luas dan berada di lokasi strategis.

Meski demikian, Yani menegaskan, kebijakan pajak daerah tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebih.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menyebut bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk bertukar informasi terkait penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif pajak, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan.

"Optimalisasi pendapatan tidak semata dari tarif, tetapi juga dari kepatuhan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah guna mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. (sar/ali/jp).