PALANGKA RAYA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada terdakwa Riky dalam kasus penggelapan dana PT BPD Kalteng, Kamis (7/5/2026).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp5 miliar. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 410 hari.

"Majelis hakim menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 410 hari kurungan apabila denda tidak dibayar,” kata penasihat hukum terdakwa, Yohana, saat dikonfirmasi, Jum'at (8/5/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim R Heddy Bellyandi dalam sidang di Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan kegiatan usaha, dokumen, dan laporan transaksi rekening bank.

Majelis hakim juga menyatakan pidana denda wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Jika nilai harta tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 410 hari.

Menurut Yohana, terdakwa menerima putusan tersebut setelah berdiskusi dengan tim penasihat hukum usai persidangan. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir.

Kasus ini bermula dari temuan transaksi mencurigakan pada rekening milik terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Asisten Card Center pada Divisi Operasional dan Layanan PT BPD Kalteng pada periode November 2023 hingga Agustus 2024.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa mengungkap terdakwa diduga melakukan 205 transaksi dengan total nilai mencapai Rp16,47 miliar. Dana tersebut diduga dipindahkan dari sejumlah rekening internal bank ke rekening pribadi terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang elektronik, emas, tanah, hingga membangun rumah. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Barito Timur menghadirkan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik (KTP-el) bagi kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, warga sakit, hingga masyarakat terdampak bencana. Layanan tersebut dilakukan langsung di lokasi warga, baik di rumah maupun fasilitas kesehatan, tanpa dipungut biaya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Barito Timur, M. Mursalin melalui Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Hajar Gunawan, mengatakan program jemput bola ini bertujuan memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan secara mudah dan merata. Menurutnya, kelompok rentan sering mengalami kendala mobilitas sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih dekat dan cepat.

"Petugas kami siap datang langsung ke rumah warga, rumah sakit, maupun lokasi tertentu untuk melakukan perekaman KTP-el. Semua layanan ini diberikan secara gratis,” ujar Hajar Gunawan, Jum'at (8/5/2026). 

Ia menjelaskan, layanan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan. 

Selain mempermudah masyarakat, langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan layanan jemput bola kepada Dukcapil Barito Timur dengan melampirkan informasi kondisi warga yang membutuhkan pelayanan. Setelah menerima laporan, petugas akan menjadwalkan kunjungan untuk melakukan proses perekaman data secara langsung.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut apabila memiliki anggota keluarga yang masuk kategori rentan dan kesulitan datang ke kantor pelayanan. 

Ia berharap, melalui program ini, seluruh warga dapat memperoleh akses administrasi kependudukan secara adil, cepat, dan tanpa hambatan. (zi/jp).

BARABAI- Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahap II UIN Antasari Banjarmasin bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan warga Desa Kindingan menanam 1.300 bibit pohon di sepanjang bantaran sungai Desa Kindingan, Kecamatan Hantakan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana sekaligus pelestarian lingkungan di kawasan hulu sungai yang dinilai rawan abrasi dan longsor tebing.

Kepala Bidang P2KL DLH HST, Muhammad Erwandi, mengatakan penanaman pohon di wilayah hulu menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekosistem dan memperkuat bantaran sungai.

"Penanaman ini penting untuk memperkuat tebing sungai dari kawasan hulu. Kami menyiapkan pohon penahan dan pohon produktif yang ditanam secara selang-seling, seperti rambai, kopi, pete, dan kasturi, sehingga memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan Mahasiswa KKN UIN Antasari Desa Kindingan Tahap II, Lutfi Arif Jailani, menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi lingkungan di lokasi pengabdian.

"Kami melihat penguatan tebing sungai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Desa Kindingan. Kolaborasi mahasiswa, DLH, dan warga melalui penanaman 1.300 pohon ini diharapkan mampu mengurangi risiko abrasi serta mendukung penghijauan kawasan hulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kindingan, Iwan Kurniawan, mengapresiasi kolaborasi lintas pihak dalam kegiatan penghijauan tersebut. Pemerintah desa, kata dia, siap mendukung keberlanjutan program dengan menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam.

"Kami berterima kasih kepada mahasiswa dan DLH atas kepeduliannya terhadap lingkungan desa. Pemerintah desa berkomitmen merawat pohon-pohon ini agar tumbuh baik dan dapat memperkuat tebing sungai,” ucapnya.

Penanaman dilakukan secara gotong royong di sejumlah titik rawan di sepanjang bantaran sungai dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur memberikan pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan kepada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (POKLAHSAR) Lestari di Desa Kali Napu, Rabu (7/5/2026). 

Pelatihan tersebut difokuskan pada pembuatan produk olahan ikan “kaki naga” guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM sektor perikanan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan anggota kelompok dalam menghasilkan produk olahan yang berkualitas, bernilai tambah, dan mampu bersaing dengan produk UMKM dari daerah lain. Selain itu, produk yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua POKLAHSAR Lestari, Norhalifah, menyambut positif pelatihan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar anggota semakin terampil dan memiliki wawasan lebih luas dalam mengembangkan produk olahan ikan. Kami juga berharap dukungan dan pendampingan dari dinas terkait terus berlanjut,” ujarnya.

Analis Pemasaran Ahli Muda Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Hewurama, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu produk olahan kelompok binaan.

"Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan anggota POKLAHSAR Lestari sekaligus mendorong peningkatan mutu produk agar mampu bersaing dengan UMKM dari daerah lain. Produk olahan ini juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan SPPG dalam mendukung Program Nasional MBG,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana, Data, dan Pengolahan Hasil Perikanan, Siti Florenzi, menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG di Barito Timur agar produk olahan kelompok binaan dapat diserap sebagai bagian dari menu MBG.

"Kami berharap ada peningkatan kualitas dan mutu produk olahan. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan SPPG di Barito Timur agar produk kelompok binaan Dinas Perikanan dan Peternakan dapat diakomodasi sebagai varian menu Program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Barito Timur, Pardiono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menjembatani kerja sama antara kelompok pengolah dan SPPG lokal.

"Kami siap memfasilitasi dan berkoordinasi dengan SPPG lokal agar produk olahan kelompok binaan dapat diserap secara rutin. Dengan begitu, program nasional MBG dapat didukung sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM daerah,” ujarnya.

Melalui pelatihan diversifikasi olahan ikan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Barito Timur berharap POKLAHSAR Lestari mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi UMKM lokal terhadap program prioritas nasional. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur memberikan teguran tertulis kepada sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar saat patroli street crime di wilayah Kota Tamiang Layang, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan patroli dilakukan di sejumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas, kawasan rawan kriminalitas jalanan, hingga lingkungan permukiman warga. Salah satu lokasi patroli berada di Jalan A. Yani, tepatnya di depan Kantor PU Barito Timur.

Patroli dipimpin personel Satlantas Polres Bartim, yakni AIPDA Adi Chandra, BRIGPOL Eko Setiawan, BRIGPOL Krisna Ardi, BRIPTU Andra Permana, dan BRIPDA R. Willdan.

Dalam patroli tersebut, petugas melakukan patroli dialogis sekaligus memantau kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Sejumlah pengendara kedapatan tidak menggunakan helm standar saat berkendara di jalan raya.

Sebagai langkah edukatif, petugas memberikan teguran tertulis disertai imbauan humanis agar pengendara lebih disiplin dalam menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Selain menindak pelanggaran lalu lintas, patroli juga difokuskan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas jalanan di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Kasatlantas Polres Bartim, AKP Asri Putra Bahari, mengatakan penggunaan helm standar merupakan perlindungan penting bagi pengendara sepeda motor untuk meminimalkan risiko fatal saat terjadi kecelakaan.

"Kami mengedepankan pendekatan humanis melalui patroli dan edukasi kepada masyarakat. Teguran tertulis diberikan agar pengendara semakin sadar pentingnya menggunakan helm standar sebagai kebutuhan keselamatan berkendara,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keamanan lalu lintas di Kabupaten Barito Timur tetap aman dan kondusif. (zi/jp). 

JAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum dalam penanganan bencana, Kamis (7/5/2026). 

 Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan korban bencana. Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima oleh Kepala Pokja Penanggulangan Kebencanaan dan Bantuan (PKBA) Kemensos RI, Muhammad Delmi.

Dalam penjelasannya, Muhammad Delmi menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat yang diterbitkan kepala daerah menjadi dasar hukum utama bagi Kemensos RI untuk melakukan langkah cepat dalam penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan logistik dan perlindungan sosial.

"SK Tanggap Darurat dikeluarkan oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, dan menjadi dasar bagi Kemensos untuk bergerak cepat memberikan bantuan,” jelasnya.

Ia menambahkan, SK tersebut juga menjadi landasan bagi Kemensos RI untuk mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), mengaktifkan lumbung sosial, serta mendirikan dapur umum di wilayah terdampak.

Menurutnya, pada masa tanggap darurat, Kemensos memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya penyediaan makanan dan bantuan logistik agar kebutuhan penyintas tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.

"Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama makanan melalui dapur umum dan dukungan logistik lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto, menekankan pentingnya pemahaman pemerintah daerah terkait mekanisme pengajuan SK Tanggap Darurat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ia menjelaskan, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan penetapan status tanggap darurat melalui kepala daerah kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan bantuan, termasuk pendirian dapur umum.

"SK Tanggap Darurat dikeluarkan oleh kepala daerah dan menjadi dasar pengajuan bantuan ke Kementerian Sosial RI,” ujar Bambang.

Ia berharap, pemahaman terhadap mekanisme tersebut dapat mempercepat respons pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak sesuai prosedur yang berlaku. (sar/ali/jp).

DENPASAR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dan Kepala UPPD Samsat se-Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). 

Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai inovasi pelayanan Samsat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, beserta jajaran di ruang rapat Bapenda Bali.

Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti sejumlah inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dinilai efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah keterlibatan lembaga adat di Bali dalam mendukung pembayaran pajak kendaraan.

Muhammad Yani Helmi mengatakan, selama ini kontribusi terbesar PAD Kalsel masih berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Karena itu, Samsat menjadi sektor strategis dalam menopang penerimaan daerah.

"Yang menarik adalah kemudahan pembayaran pajak melalui lembaga adat. Di Bali, lembaga adat memiliki pengaruh kuat di masyarakat sehingga mampu mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Paman Yani itu menambahkan, pihaknya juga mendiskusikan kebijakan pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam transisi energi.

Menurutnya, Komisi II DPRD Kalsel tengah membahas rancangan regulasi yang mengatur tarif pajak kendaraan listrik agar tetap memberikan kontribusi bagi daerah tanpa membebani masyarakat.

"Kami ingin tarif pajak kendaraan listrik tidak terlalu besar, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.

Selain itu, Komisi II juga mengkaji wacana penerapan stiker pada pelat kendaraan sebagai tanda bukti pembayaran pajak tahunan maupun lima tahunan. Skema tersebut dinilai dapat menekan biaya penggantian pelat kendaraan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.

"Kalau memungkinkan tidak perlu selalu ganti pelat. Bisa menggunakan stiker penanda pembayaran pajak tiap tahun. Ini masih akan kami diskusikan lebih lanjut di internal Komisi II,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia berharap, pertukaran gagasan antar daerah dapat memperkuat optimalisasi PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Mudah-mudahan diskusi terkait optimalisasi pendapatan daerah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi Bali maupun Kalimantan Selatan,” tuturnya. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Tahun 2026 di Aula Bapperida Murung Raya, Kamis (7/5/2026).

Rakor dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo. Dalam sambutannya, Sarwo, menegaskan bahwa Rakor TEPRA memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pada triwulan I, realisasi penyerapan dan pendapatan anggaran Kabupaten Murung Raya masih berada pada posisi yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi percepatan maupun kualitas pelaksanaannya,” ujar Sarwo.

Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan kegiatan, khususnya proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi keterlambatan pada triwulan berikutnya.

Selain itu, Sarwo menekankan pentingnya penguatan perencanaan dan pengendalian kegiatan, sehingga setiap program memiliki target output dan outcome yang jelas. 

Koordinasi dan sinergi antar organisasi perangkat daerah juga diminta lebih ditingkatkan guna menghindari hambatan administratif maupun teknis di lapangan.

"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala disertai komitmen kuat dari seluruh pimpinan perangkat daerah terhadap pencapaian kinerja masing-masing,” tegasnya.

Menurut Sarwo, keterlambatan percepatan penyerapan anggaran berpotensi menyebabkan penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas pembangunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hingga 7 Mei 2026, realisasi keuangan Kabupaten Murung Raya tercatat sebesar Rp373,7 miliar dari total pagu anggaran Rp1,70 triliun atau mencapai 21,96 persen.

Sementara itu, penerimaan pendapatan Pemkab Murung Raya hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp313,7 miliar dari target Rp1,47 triliun atau sebesar 21,30 persen.

Untuk capaian belanja APBD tertinggi, Dinas Ketahanan Pangan menempati posisi pertama dengan realisasi keuangan dan fisik masing-masing 40,79 persen. Disusul Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar 38,91 persen serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 37,79 persen.

Sedangkan realisasi belanja APBD terendah tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi keuangan dan fisik 3,67 persen. Berikutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar 8,36 persen, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 12,28 persen.

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan sejumlah kendala utama pelaksanaan anggaran triwulan I, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap perencanaan dan penayangan paket, keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang baru dimulai pada akhir triwulan I, penyesuaian kebijakan dan regulasi teknis, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur melaksanakan monitoring pembagian bantuan pangan dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur sekaligus kegiatan sambang kamtibmas dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Bripka Mujiono menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Selain itu, masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait larangan membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Benua Lima.

Tak hanya itu, warga juga diimbau agar bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya.

Bripka Mujiono turut mensosialisasikan layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai layanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam situasi darurat maupun untuk mendapatkan pelayanan kepolisian secara cepat.

Terpisah, Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan kondusif serta mendapat respons positif dari masyarakat.

"Melalui kegiatan sambang dan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan serta koordinasi yang baik antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Bagok,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga mulai memahami pentingnya menyikapi informasi di media sosial secara bijak dan memanfaatkan layanan call center 110 Polres Bartim apabila membutuhkan bantuan kepolisian. (zi/jp). 

KANDANGAN- Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-128, Kolonel Inf Eber Ezer Lumban Tobing, meninjau langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (7/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kolonel Eber Ezer didampingi Letkol Inf Untung Iswahyudi dan Dandim 1003/HSS Letkol Inf Ading Priyotantoko. Kunjungan dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan sasaran fisik maupun nonfisik TMMD berjalan sesuai target.

"Setelah kami lihat di lapangan, progres sasaran pokok dan sasaran tambahan sudah di atas 60 persen. Sasaran tambahan hampir selesai, sedangkan sasaran utama berupa peningkatan kualitas jalan masih membutuhkan teknik pengerjaan khusus serta dukungan dinas terkait,” kata Kolonel Eber Ezer.

Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kerja, tetapi juga memerlukan metode pengerjaan yang tepat agar hasil pembangunan berkualitas dan dapat bertahan lama.

"Pengerjaan jalan harus menggunakan teknik yang benar supaya hasilnya bagus dan awet digunakan masyarakat,” ujarnya.

Selain meninjau pembangunan fisik, Tim Wasev juga menekankan pentingnya kegiatan nonfisik, salah satunya penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Dandim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, mengatakan pembangunan jalan di Desa Pantai Ulin sangat dibutuhkan warga karena menjadi akses utama aktivitas sehari-hari.

"Jalan ini digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, akses anak sekolah, dan kegiatan harian lainnya. Saat musim hujan kondisi jalan berlumpur, sehingga pengerasan jalan ini diharapkan dapat memperlancar transportasi warga,” katanya.

Ia memastikan seluruh personel TMMD berkomitmen menyelesaikan sasaran utama sebelum penutupan program pada 21 Mei 2026.

"Pekerjaan akan diselesaikan tepat waktu sesuai standar, mulai dari perataan hingga pengerasan jalan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan TMMD ke-128 juga mendapat apresiasi dari DPRD Hulu Sungai Selatan karena dinilai membantu percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk pembangunan rumah dan akses jalan bagi masyarakat Desa Pantai Ulin.

Program TMMD ke-128 diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi warga serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hatantiring menggelar Orientasi Fungsional dan Rapat Tahunan pada 1–2 Mei 2026 di Sampit, Kalimantan Tengah. 

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi perdana kepengurusan untuk memperkuat gerakan pemberdayaan hukum masyarakat yang tumbuh dari paralegal desa di Kabupaten Seruyan. 

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Rapat tahunan dihadiri Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, serta para advokat pendamping. Kegiatan dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, yang juga merupakan Paralegal Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan.

Sebagian besar pengurus LBH Hatantiring berasal dari kalangan paralegal desa yang selama ini aktif mendampingi masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka telah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi sebagai wadah perjuangan akses keadilan masyarakat.

Selama dua hari pelaksanaan, forum rapat membahas pemetaan peluang dan tantangan organisasi, isu-isu strategis pendampingan hukum masyarakat, serta penyusunan program kerja dan arah gerakan organisasi ke depan. 

Sebagai organisasi yang baru terbentuk, rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperjelas orientasi perjuangan LBH Hatantiring.

LBH Hatantiring resmi terbentuk pada 19 Juni 2025 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Organisasi ini lahir dari inisiatif akar rumput yang dimotori para paralegal desa di Kabupaten Seruyan.

Cikal bakal pembentukan lembaga dimulai ketika 49 paralegal dari 24 desa mendeklarasikan pendirian LBH Hatantiring pada 4 Desember 2024 di Kuala Pembuang. 

Deklarasi tersebut dilandasi kesadaran pentingnya memperkuat posisi paralegal melalui lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Seruyan.

Secara harfiah, “Hatantiring” berasal dari bahasa Dayak Seruyan yang berarti “beriringan” atau “bersama-sama”. Nama itu mencerminkan semangat gotong royong masyarakat multikultural dalam memperjuangkan keadilan tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Model pengorganisasian paralegal di Seruyan dinilai berbeda dibanding pola umum di Indonesia. Jika pada umumnya paralegal dibentuk oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang sudah mapan, di Seruyan justru para paralegal terlebih dahulu tumbuh di desa-desa sebelum kemudian membentuk organisasi bantuan hukum secara mandiri.

Pendekatan berbasis akar rumput ini menunjukkan bahwa akses keadilan dapat dibangun langsung dari komunitas masyarakat tanpa harus menunggu kehadiran lembaga bantuan hukum yang besar.

Sejak 2023, desa-desa di Kabupaten Seruyan mulai menginisiasi pembentukan paralegal desa melalui pendampingan Program Gawi Bapakat, program pembangunan desa berkelanjutan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Hingga 2026, tercatat sebanyak 96 desa dan kelurahan telah memiliki unit paralegal desa. Kehadiran paralegal diharapkan menjadi instrumen hukum berbasis masyarakat untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa.

Peran paralegal meliputi mediasi konflik, pemberian bantuan hukum, pendampingan penyusunan regulasi desa, peningkatan literasi hukum masyarakat, membantu pengurusan dokumen legal, hingga pendampingan konflik agraria masyarakat dengan perusahaan.

Melalui Program Gawi Bapakat, para paralegal juga mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas secara bertahap. Pada 2025, mereka melaksanakan ekspedisi pendidikan hukum rakyat di wilayah hulu, tengah, dan hilir Seruyan dengan mengangkat tiga isu utama, yakni resolusi konflik agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Ketua LBH Hatantiring, Rijael Pahlepi, Kamis (7/5/2026), mengatakan organisasi yang dibangun para paralegal desa ini diharapkan mampu mengonsolidasikan gerakan pemberdayaan hukum masyarakat di Kabupaten Seruyan.

"Kami percaya perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil di desa,” ujarnya. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalim. Sebanyak sekitar 100 ASN mengikuti proses aktivasi IKD dalam kegiatan tersebut.

M. Mursalim menjelaskan, IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan yang tersimpan di smartphone dan memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik maupun dokumen kependudukan fisik lainnya.

"IKD ini memiliki fungsi yang sama dengan KTP elektronik maupun dokumen kependudukan fisik lainnya. Masyarakat maupun ASN dapat menyimpan identitas kependudukannya langsung di smartphone,” ujarnya.

Menurut dia, keberadaan IKD mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, terutama saat dokumen fisik tidak dibawa atau tertinggal.

"Ketika KTP fisik tertinggal, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan publik karena data kependudukan sudah tersedia secara digital di smartphone,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan aktivasi IKD di Kantor Satpol PP dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Satpol PP Barito Timur, Ristanto Purnomo.

Sebelumnya, Satpol PP Barito Timur telah mengajukan surat permohonan kepada Disdukcapil untuk pelaksanaan perekaman dan aktivasi IKD bagi ASN di lingkungan kerjanya. Dalam surat tersebut disebutkan sekitar 120 ASN belum memiliki maupun belum mengaktivasi IKD.

Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Barito Timur terus mendorong percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta ASN. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan menggelar Warta Awards Triwulan I Tahun 2026 di Aula Warta Tatag Trawang Tungga Polres Seruyan, Rabu (6/5/2026) sore. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K.

Acara dihadiri Kasat Intelkam Polres Seruyan AKP Wahab, S.E., Kasubsi PIDM Humas Polres Seruyan Aipda Ronny Setiawan, Ketua PWI Seruyan Hendri bersama pengurus dan anggota, serta pengurus dan anggota PWRI Seruyan yang dipimpin Gajali Rahman.

Dalam ajang tersebut, penghargaan diberikan kepada tiga wartawan, yakni Fahrul dari BorneoNews, Said Dandi dari Wajah Borneo, dan Agus Prabowo dari Mencari Keadilan.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Polres Seruyan dan insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara objektif dan konstruktif.

"Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah memberitakan kegiatan Polres Seruyan secara berimbang dan konstruktif. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik,” ujarnya.

Ia berharap, hubungan baik antara kepolisian dan media dapat terus terjalin guna mendukung keterbukaan informasi serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) memperkuat sinergi pengembangan sektor pertanian melalui kegiatan coffee morning bertema Pengembangan Potensi Pertanian Makro Melalui Infrastruktur dan Strategi Kolaborasi Perangkat Daerah serta Desa/Kelurahan yang digelar di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Perikanan bersama Dinas PUPR itu dihadiri Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, Pj Sekda Sarwo Mintarjo, Asisten I Rahmat K. Tambunan, Asisten II K. Zen Wahyu, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, Ketua TP2D, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Forum yang berlangsung dalam suasana santai namun produktif tersebut menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah serta pemerintah desa dan kelurahan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang pertanian, jaringan irigasi, akses jalan produksi, hingga penguatan integrasi program lintas sektor.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian daerah.

"Pengembangan pertanian harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga akses jalan, jaringan irigasi, dan konektivitas antarwilayah. Semua itu membutuhkan kerja sama yang terencana dan berkelanjutan,” tegas Rahmanto.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program pertanian di lapangan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antarsemua pihak akan menjadi kunci dalam mewujudkan sektor pertanian Murung Raya yang modern dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, ia berharap lahir langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program pembangunan pertanian secara terpadu di seluruh wilayah Murung Raya. (dsk/maya/jp). 

BANJARBARU- Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) X Lambung Mangkurat resmi dimulai ditandai dengan pemancangan tiang pertama di kawasan Lapangan Tembak Korem 101/Antasari, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).

Prosesi tersebut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainal Arifin, serta Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin.

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota atas dukungan terhadap pembangunan Makodam X Lambung Mangkurat.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Kalsel beserta seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan inisiasi sehingga pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Wakasad, pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga langkah strategis memperkuat sistem pertahanan wilayah di Kalimantan Selatan.

"Kami berharap keberadaan Kodam X Lambung Mangkurat nantinya membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” katanya.

Gubernur Kalsel, H Muhidin, mengatakan pemancangan perdana tersebut menjadi momentum penting dimulainya babak baru sistem pertahanan wilayah di Kalimantan Selatan.

"Hari ini menjadi momentum penting bagi Kalimantan Selatan yang menandai dimulainya babak baru dalam sistem pertahanan wilayah, sekaligus simbol semakin kuatnya kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Muhidin.

Ia menegaskan dukungan Pemprov Kalsel terhadap pembangunan makodam merupakan investasi jangka panjang, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh, baik melalui kebijakan, fasilitas, koordinasi maupun sinergi lintas sektor. Kami meyakini pembangunan ini menjadi investasi jangka panjang bagi daerah,” ucapnya.

H Muhidin juga menekankan pembangunan Makodam X Lambung Mangkurat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalsel dan 13 bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan menerima penghargaan atas dukungan terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat pada 2026–2027 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) TNI Angkatan Darat yang menargetkan setiap provinsi di Indonesia memiliki markas komando daerah militer sendiri.

Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Kalsel, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM. Syarifuddin, kepala daerah se-Kalsel, pejabat TNI/Polri, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan daerah dan swasta, serta tokoh masyarakat. (sal/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memastikan status Aparatur Sipil Negara (ASN) milik dr. Reson Rusdianto dapat dipulihkan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan vonis bebas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan internet di Dinas Kominfosandi Seruyan Tahun Anggaran 2024.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja, dan Disiplin ASN BKPSDM Seruyan, Agus Dianto, mengatakan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dikenakan kepada ASN yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Karena yang bersangkutan diputus tidak bersalah oleh pengadilan, maka terdapat mekanisme pengaktifan kembali sebagai ASN dengan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2026).

Selama menjalani proses hukum, dr. Reson berstatus diberhentikan sementara dan hanya menerima 50 persen gaji. Pascaputusan bebas tersebut, yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagai ASN.

"Permohonan harus disertai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pengajuan paling lambat dilakukan satu bulan setelah putusan diterima,” jelas Agus.

Ia menegaskan, apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, pemerintah daerah akan memulihkan seluruh hak kepegawaian dr. Reson, termasuk pembayaran kekurangan gaji selama masa pemberhentian sementara.

"Seluruh hak ASN akan dipulihkan, termasuk pembayaran kekurangan gaji yang sempat tertunda,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Informasi ASN BKPSDM Seruyan, Addeli, menyebut bahwa proses administrasi saat ini masih berjalan di tingkat pimpinan daerah. BKPSDM masih menunggu disposisi Bupati Seruyan terkait tindak lanjut status kepegawaian dr. Reson.

"Pengaktifan kembali dilakukan melalui Surat Keputusan (SK). Saat ini kami masih menunggu arahan pimpinan terkait penempatan tugas yang bersangkutan ke depannya,” kata Addeli.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Seruyan juga terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan proses pemulihan status ASN berjalan sesuai regulasi kepegawaian nasional.

"Fokus utama saat ini adalah pemulihan status ASN dan hak finansial yang bersangkutan. Terkait jabatan, nantinya akan mengikuti mekanisme dan formasi yang tersedia,” pungkasnya. (gan/jp).

BANJARBARU- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel atas dukungan pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) X Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan pemancangan tiang perdana (groundbreaking) pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat di kawasan Lapangan Tembak Makorem 101/Antasari, sekitar perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (6/5/2026).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan jajaran yang telah menginisiasi pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat. Ini merupakan Kodam lama yang kini kembali dihadirkan,” ujar Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Dalam kesempatan itu, Wakasad juga menyerahkan piagam penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat kepada Gubernur H Muhidin atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel bersama 13 pemerintah kabupaten/kota terhadap pembangunan Kodam tersebut.

Gubernur H Muhidin menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan TNI selama ini telah berjalan baik dan diharapkan semakin kuat dengan hadirnya Kodam X Lambung Mangkurat.

"Kolaborasi antara TNI dan pemerintah provinsi akan terus berjalan seperti selama ini,” kata Muhidin.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kodam karena dinilai dapat memperkuat keamanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat berdiri di atas lahan sekitar 20 hektare dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, mengatakan total anggaran pembangunan mencapai Rp280 miliar dengan target penyelesaian pada 2027.

Dana pembangunan bersumber dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp140 miliar, Pemerintah Provinsi Kalsel Rp90 miliar, serta kontribusi 13 pemerintah kabupaten/kota masing-masing Rp5 miliar.

"Bangunan nantinya memiliki enam lantai dengan fasilitas lengkap,” ujar Yasin.

Prosesi groundbreaking ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Gubernur Kalsel, H Muhidin, dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

Pembangunan Kodam X Lambung Mangkurat merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) TNI AD yang menargetkan setiap provinsi memiliki markas komando daerah militer sendiri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, anggota DPR dan DPD RI, pejabat lingkup Pemprov Kalsel, serta tamu undangan lainnya.

(sal/ali/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong menyita sebanyak 818 botol dan kaleng minuman beralkohol tanpa izin edar dari dua lokasi di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Rabu (6/5/2026) sore.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan jajaran Satuan Samapta Polres Tabalong dalam kegiatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menekan peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah hukum Polres Tabalong.

Kegiatan dipimpin Kasat Samapta Polres Tabalong, AKP I Nyoman Sudharma, S.AP. Dari hasil pemeriksaan, ratusan minuman beralkohol itu diduga diedarkan tanpa dokumen dan izin resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan barang bukti disita dari dua lokasi berbeda.

Sebanyak 600 botol minuman beralkohol diamankan dari seorang pria berinisial SW (53) di sebuah rumah dalam komplek perumahan di Kelurahan Mabuun. Sementara 218 botol lainnya disita dari seorang pria berinisial RSR (48) di sebuah toko yang berada di kelurahan yang sama.

"Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Tabalong dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Kami juga mengimbau kepada para pelaku usaha agar mematuhi aturan yang berlaku dan tidak menjual minuman beralkohol tanpa izin resmi,” ujar IPTU Heri.

Menurutnya, peredaran minuman beralkohol ilegal berpotensi memicu gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut. Kedua pelaku akan menjalani proses sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Tabalong.

Polres Tabalong juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maupun pelanggaran hukum lainnya. (fah/jp). 

TANJUNG- Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi PNBP Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Rabu (6/5/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BPKAD Kabupaten Tabalong tersebut dihadiri Asisten III yang mewakili Bupati Tabalong, para kepala SKPD, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tabalong.

Sosialisasi menghadirkan tim asesor Biro SDM Polda Kalsel yang dipimpin KOMPOL Saparyanto, S.H., M.H., didampingi Kabag SDM Polres Tabalong KOMPOL Slamet Hari Wahyudi, S.H., M.M., serta Kasubagwatpers Polres Tabalong Sardi Abdul Karim, S.Pd.I., M.M.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan mekanisme PNBP Assessment Center Polri Tahun Anggaran 2026 sebagai metode penilaian kompetensi berbasis objektif dan profesional untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Pemkab Tabalong terkait pelaksanaan assessment center, sekaligus mendorong pengiriman calon pejabat eselon II, III, dan IV untuk mengikuti uji kompetensi melalui metode tersebut.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan Pemkab Tabalong memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses dan manfaat assessment center, guna meningkatkan kualitas serta profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud sinergi Polri dan pemerintah daerah.

"Melalui sosialisasi ini diharapkan terjalin kerja sama yang baik dalam peningkatan kompetensi ASN, sehingga pelayanan publik dapat semakin optimal dan profesional,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Panen bersama padi sawah di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Rabu (6/5/2026), menjadi penanda percepatan transformasi sektor pertanian Kabupaten Barito Timur menuju sistem modern dan efisien.

Bupati Barito Timur, M. Yamin menegaskan, panen kali ini memiliki nilai strategis karena telah menggunakan alat mesin pertanian modern berupa combine harvester. Menurutnya, mekanisasi pertanian merupakan langkah nyata untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjawab keterbatasan tenaga kerja di lapangan.

"Penggunaan teknologi ini menunjukkan pertanian kita bergerak ke arah yang lebih cerdas, efisien, dan produktif,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, penggunaan combine harvester mampu memangkas waktu panen dari hitungan hari menjadi hanya beberapa jam per hektare. 

Selain itu, alat tersebut juga dapat mengurangi kehilangan hasil panen (losses) serta meningkatkan efisiensi kerja petani.

Bupati menekankan pentingnya pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) melalui Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) agar pemanfaatannya merata dan berkelanjutan. 

Ia juga meminta agar perawatan serta jadwal penggunaan alat dilakukan secara terkoordinasi. Di Desa Kalamus sendiri terdapat dua unit combine harvester bantuan pemerintah yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi padi sekaligus mendorong minat generasi muda di sektor pertanian modern.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi, serta penguatan peran penyuluh pertanian.

Ia juga menyoroti tantangan sektor pertanian ke depan, termasuk perubahan iklim dan regenerasi petani. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, petani, TNI, penyuluh, akademisi, dan dunia usaha untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, bersama Bupati M. Yamin melakukan panen perdana padi ladang di Desa Ampari Bura, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (6/5/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program ketahanan pangan daerah. Panen perdana tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta kelompok tani setempat.

Kegiatan ini menjadi penanda keberhasilan awal pengembangan padi ladang sebagai salah satu upaya optimalisasi lahan pertanian di wilayah Barito Timur.

Dalam kesempatan itu, Kapolres AKBP Eddy Santoso, menegaskan dukungan Polri terhadap program pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Polri mendukung penuh program pemerintah daerah di sektor pertanian. Ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak dalam mendorong produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, pengembangan padi ladang menjadi salah satu langkah strategis dalam memaksimalkan potensi lahan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan produksi pertanian di Barito Timur,” katanya.

Selain panen, kegiatan juga diisi dialog bersama petani terkait kendala dan pengembangan sektor pertanian. Forum ini menjadi ruang evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap produksi padi ladang di Kecamatan Patangkep Tutui terus meningkat dan mampu memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu (6/5/2026). 

Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat pemahaman serta pertukaran informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan antar daerah.

Rombongan DPRD Pulang Pisau dipimpin Ketua DPRD, Tandean Indra Bela, S.T., didampingi Wakil Ketua II, Arif Rahman Hakim AS, S.E., M.M. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, S.H., M.H.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog konstruktif. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, terutama terkait penguatan sektor perekonomian, percepatan pembangunan daerah, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai kegiatan ini penting sebagai sarana berbagi pengalaman antarlembaga legislatif.

"Kunjungan ini menjadi ruang bertukar informasi dan pengalaman, khususnya dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan serta mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menggali referensi serta praktik kelembagaan yang telah diterapkan di DPRD Kalsel.

"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat memperoleh masukan konstruktif untuk memperkuat kinerja DPRD, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” katanya.

Melalui kunjungan ini, kedua lembaga berharap terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat, sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) ke-75 tahun 2026 di Lapangan Kantor Kejari Barito Timur, Tamiang Layang, Rabu (6/5/2026). 

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur selaku inspektur upacara dan diikuti seluruh jajaran, mulai dari para kepala seksi, Kasubbag Pembinaan, Kasubsi, Kaur, jaksa fungsional, hingga seluruh pegawai Kejari Barito Timur.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Membangun Institusi, Mengabdi untuk Negeri” sebagai penegasan komitmen insan Adhyaksa dalam memperkuat kelembagaan dan pengabdian kepada negara.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran dan penghormatan kepada bendera Merah Putih, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Korps Adhyaksa. 

Acara kemudian diisi dengan pembacaan sejarah singkat PERSAJA yang menyoroti perjalanan organisasi dalam mendukung penguatan profesi jaksa di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan kembali perkembangan kelembagaan Kejaksaan yang tidak terlepas dari sejarah panjang sejak masa awal kemerdekaan, hingga menjadi institusi yang mandiri sejak pemisahan dari Departemen Kehakiman pada 22 Juli 1960. Kemandirian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat independensi penuntutan dan profesionalisme jaksa.

Seiring perkembangan tersebut, organisasi profesi jaksa juga berevolusi dari Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), yang berperan dalam menjaga marwah profesi, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat integritas aparat penegak hukum.

Upacara turut diisi dengan pembacaan Tri Krama Adhyaksa, Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK, serta Ikrar PERSAJA sebagai penguatan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kajari Barito Timur, Rahmad Isnaini, menegaskan bahwa peringatan HUT PERSAJA ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan profesionalisme seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Kejaksaan Negeri Barito Timur berkomitmen terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di wilayah setempat melalui pemeriksaan ante-mortem untuk memastikan kelayakan ternak sebelum disembelih.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Barito Timur, Abinhin melalui Kepala Bidang Peternakan, Ratna Widyasari, mengatakan pemeriksaan ante-mortem dilakukan sebagai prosedur standar untuk menilai kondisi hewan kurban sebelum pemotongan.

"Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan ternak sebelum disembelih untuk memastikan apakah hewan tersebut layak dijadikan kurban,” ujar Ratna, Rabu (6/5/2026).

Ratna menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penilaian, yakni usia hewan yang telah memenuhi syarat, kondisi fisik yang utuh dan tidak cacat, serta tidak menunjukkan gejala penyakit.

"Selanjutnya, hewan ternak harus bebas dari gejala penyakit,” tambahnya.

Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 40 hingga 50 ekor sapi yang tersebar di sejumlah titik kantong ternak milik masyarakat.

Selain aspek kesehatan, ujar Ratna, pihaknya juga memprioritaskan hewan berjenis kelamin jantan. Kebijakan ini mengacu pada aturan pelarangan pemotongan sapi betina produktif guna menjaga keberlanjutan populasi ternak.

"Kami mengutamakan sapi jantan. Sapi betina hanya diperbolehkan jika sudah tidak produktif lagi, tidak bisa beranak, atau mengalami gangguan reproduksi sejak lahir,” jelas Ratna.

Pemeriksaan ini akan terus dilakukan secara berkala hingga menjelang hari penyembelihan kurban untuk memastikan seluruh hewan yang beredar memenuhi standar kesehatan dan ketentuan syariat. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. 

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Seruyan, H Supian, saat membuka kegiatan UMKM Empowerment Forum IV Tahun 2026 di Kuala Pembuang, Rabu (6/5/2026).

Forum tahun ini mengusung tema “Peningkatan Standarisasi Mutu UMKM dalam Rangka Perluasan Pasar”. Kegiatan tersebut menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kapasitas UMKM lokal agar mampu meningkatkan daya saing produk.

Dalam sambutannya H Supian, menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, pengembangan UMKM memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai sektor.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pengembangan UMKM guna meningkatkan daya saing produk lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan, tantangan utama UMKM saat ini adalah memenuhi standar kualitas sesuai kebutuhan pasar. Karena itu, standarisasi mutu dinilai penting agar produk unggulan daerah memiliki nilai jual dan daya saing yang lebih tinggi.

"Melalui standarisasi mutu, kita berharap produk-produk unggulan Seruyan mampu menembus pasar yang lebih luas dan memiliki nilai tawar yang lebih baik,” katanya.

Lebih lanjut, H Supian berharap forum tersebut dapat melahirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Menurutnya, peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Semoga kegiatan ini menjadi sarana agar UMKM kita benar-benar naik kelas. Kita ingin melihat produk Seruyan mampu merambah pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” tambahnya.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus, menegaskan pentingnya pembinaan fungsionaris Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan jemaat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang beriman serta berkarakter.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pembinaan Fungsionaris GKE Wilayah Perwakilan Majelis Sinode GKE Kabupaten Murung Raya di Gereja Hosana Puruk Cahu, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung sehari penuh itu dihadiri Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Sinode (MPHS) GKE Pdt. Simpon F. Lion, Ketua Resort GKE Hosana Puruk Cahu Pdt. Gudmar Untung, jajaran pengurus gereja, serta fungsionaris GKE se-Kabupaten Murung Raya.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan, termasuk pembinaan bagi para pelayan gereja.

"Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dengan serius, sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan tugas serta fungsi pelayanan secara maksimal di jemaat masing-masing,” ujar Heriyus.

Sementara itu, Ketua Umum MPHS GKE Pdt. Simpon F. Lion, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai telah dipersiapkan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara gereja dan pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan tersebut diisi dengan sejumlah materi strategis, di antaranya kepemimpinan GKE, tugas dan fungsi penatua serta diakon, tata laksana peribadatan, pengelolaan keuangan gereja, hingga pelayanan kategorial.

Melalui kegiatan ini, para fungsionaris diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani jemaat secara bertanggung jawab. (dsk/maya/jp).