KANDANGAN- Bupati Syafrudin Noor secara resmi mengukuhkan Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta melantik Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik (UPPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati HSS tersebut dirangkaikan dengan ramah tamah dan buka puasa bersama. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua MUI Kabupaten HSS, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, para Asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, tokoh agama, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati H Syafrudin Noor, menegaskan pelantikan dan pengukuhan tersebut menjadi momentum penguatan tiga aspek kelembagaan sekaligus, yakni fungsi sosial keagamaan melalui BAZNAS, peningkatan kualitas evaluasi pembangunan melalui Tim Pakar, serta pengawasan dan peningkatan mutu layanan publik melalui UPPP.

"Pemerintah daerah membutuhkan masukan, analisis objektif, dan rekomendasi konstruktif agar setiap kebijakan tepat arah, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, Tim Pakar memiliki peran strategis dalam mengawal realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati HSS yang dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun visi pembangunan daerah, lanjutnya, adalah membangun desa, menata kota, serta mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan berbasis teknologi. Komitmen tersebut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian daerah, penguatan nilai religius, serta kemajuan berbasis inovasi dan teknologi.

Kepada UPPP, Bupati berharap lembaga tersebut menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas pelayanan publik semakin optimal. Fungsi pemantauan dan evaluasi, katanya, harus dijalankan secara tegas, objektif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh 17 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan se-Kabupaten HSS. Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Salat Magrib berjamaah, buka puasa bersama, serta peringatan Haul Pejuang Perang Amuk Hantarukung sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur membagikan 150 paket takjil kepada masyarakat di Bundaran Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadan) dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah.

Pembagian takjil dilaksanakan di Jalan Raden Sosilo, Simpang Tiga Bundaran Ampah, Kelurahan Ampah Kota. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi salah satu titik dengan mobilitas warga yang cukup tinggi menjelang waktu berbuka puasa.

Sasaran pembagian meliputi pengendara roda dua, roda empat, serta warga sekitar yang melintas. Selain berbagi makanan berbuka, personel kepolisian juga memberikan imbauan kamtibmas serta menyosialisasikan layanan darurat Call Center 110 sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan dipimpin Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso dan diikuti jajaran pejabat utama, di antaranya Wakapolres, Kasat Lantas, Kasat Samapta, Kasat Binmas, Kabag SDM, serta personel Polsek Dusun Tengah. Turut hadir Ketua Bhayangkari Cabang Barito Timur bersama pengurus Bhayangkari Ranting Dusun Tengah.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, melalui Kapolsek Dusun Tengah, Iptu Suprayitno, mengatakan program BERLIAN merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Kami juga mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta memanfaatkan layanan Call Center 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian,” ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Melalui program BERLIAN, ia berharap dapat memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan suasana Ramadan yang aman dan penuh kebersamaan di wilayah hukumnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang membagikan takjil kepada masyarakat pengguna jalan di depan Kantor Bupati Barito Timur, Kamis (26/2/2026) sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi sosial di momen bulan Ramadan sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan yang berlangsung di ruas jalan utama Kota Tamiang Layang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan, Agung Novarianto, didampingi pejabat struktural, jajaran pegawai, serta peserta magang. Paket takjil dibagikan kepada pengendara dan warga yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Agung Novarianto mengatakan, kegiatan berbagi takjil tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan implementasi dukungan terhadap program bakti sosial dalam 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Tamiang Layang tidak hanya menjalankan tugas pemasyarakatan, tetapi juga hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Momentum Ramadhan menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan sosial akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen institusi dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat.

Pembagian takjil berlangsung tertib dan mendapat respons positif dari warga. Sejumlah pengendara mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membantu masyarakat yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka tiba.

Melalui kegiatan ini, Rutan Tamiang Layang berharap dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial selama bulan suci Ramadan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengimbau masyarakat di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, agar segera menghubungi layanan darurat 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan pelayanan kepolisian dapat diakses secara cepat dan tepat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kepolisian jika menghadapi situasi darurat. Apabila membutuhkan kehadiran polisi, segera hubungi Call Center Polri di nomor 110. Petugas akan segera merespons dan mendatangi lokasi,” ujar IPDA Sulkhan Sururi kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, layanan 110 merupakan saluran resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi 24 jam dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian darurat.

Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Jenis laporan yang dapat disampaikan melalui layanan tersebut meliputi tindak pidana, gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, hingga situasi lain yang membutuhkan penanganan cepat aparat kepolisian.

Kapolsek juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dengan segera melaporkan potensi gangguan kamtibmas.

"Sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Gunakan layanan 110 secara bijak dan bertanggung jawab,” tandasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Barito Timur (Bartim), AKBP Eddy Santoso, menggelar buka puasa bersama anak-anak Panti Asuhan Rela Ampah di Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Veteran tersebut turut dihadiri Wakapolres Bartim, para pejabat utama Polres Bartim, Kapolsek Dusun Tengah beserta jajaran, serta pengurus Bhayangkari Cabang Barito Timur dan Bhayangkari Ranting Dusun Tengah.

Acara diawali dengan tausyiah dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial dan santunan kepada anak-anak yatim di panti asuhan tersebut.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, Iptu Suprayitno, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.

"Kelalui kegiatan berbuka puasa bersama ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat, terutama anak-anak di Panti Asuhan Rela Ampah,” ujar Suprayitno.

Ia menambahkan, kegiatan sosial tersebut juga menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan institusi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, dan makan bersama. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan 1447 H, Polsek Patangkep Tutui menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat, Kamis (26/2/2026). Kegiatan bertajuk BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadan) tersebut dilaksanakan di Jalan Pertamina, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, tepat di depan Markas Komando (Mako) Polsek.

Sebanyak 50 paket takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Patangkep Tutui, Ipda Bambang Wahyudi, didampingi personel serta Bhayangkari Ranting Patangkep Tutui.

Selain membagikan takjil, petugas juga menyampaikan sosialisasi layanan Call Center 110 sebagai upaya optimalisasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Patangkep Tutui, Ipda Bambang Wahyudi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus sarana mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah hukumnya.

"Melalui program BERLIAN, kami ingin berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan serta mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian,” ujarnya.

Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi serta meningkatkan kepercayaan publik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan di Kecamatan Patangkep Tutui. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Kabupaten Barito Utara, H Shalahuddin, meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Aisyiah Indah RT. 030, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kamis (26/2/2026).

Kebakaran yang terjadi pada Rabu (25/2/2026) malam itu berdampak pada tiga kepala keluarga dengan total 10 jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekretaris Daerah Muhlis. 

Pemerintah daerah menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp28 juta untuk masing-masing pemilik rumah terdampak. Bantuan tersebut terdiri atas dana bantuan bangunan sebesar Rp25 juta dan tambahan Rp3 juta yang diperintahkan untuk segera dicairkan guna mempercepat perbaikan rumah.

"Pemerintah daerah bergerak cepat agar warga yang terdampak bisa segera melakukan perbaikan dan kembali beraktivitas,” ujar Shalahuddin di lokasi kejadian.

Selain bantuan uang tunai, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan logistik yang bersumber dari APBD, meliputi kebutuhan pangan dan perlengkapan dasar. Bantuan tambahan dari Kementerian Sosial RI berupa tenda, selimut, matras, dan perlengkapan keluarga (family kit) turut diserahkan kepada korban.

Bupati juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses administrasi serta memangkas prosedur birokrasi agar penyaluran bantuan berjalan efektif. 

Pemerintah daerah turut membuka opsi fasilitasi akses perbankan bagi warga yang berencana membangun kembali rumahnya.

Saat ini, para korban untuk sementara mengungsi di rumah kerabat terdekat sembari menunggu proses perbaikan tempat tinggal mereka. 

Pemerintah daerah memastikan pendampingan akan terus dilakukan hingga warga terdampak dapat kembali menempati hunian yang layak. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Pipa utama PVC berdiameter 630 milimeter milik PAM Bandarmasih mengalami kebocoran di Jalan Ahmad Yani Km 2, tepatnya di depan Kantor Maybank dan Bank Mega, Kamis (26/2/2026).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak PAM Bandarmasih segera menurunkan tim teknis ke lokasi untuk melakukan perbaikan guna mencegah dampak yang lebih luas.

Kebocoran pipa utama itu menyebabkan gangguan distribusi air bersih di wilayah Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah. Sejumlah pelanggan dilaporkan mengalami penurunan tekanan air hingga penghentian sementara aliran.

Supervisor Humas PT Air Minum Bandarmasih, Murjani, mengatakan perbaikan dijadwalkan berlangsung mulai Kamis (26/2) pukul 22.00 WITA hingga Jumat (27/2) pukul 04.00 WITA.

"Proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar enam jam,” ujarnya.

Murjani menambahkan, pemulihan distribusi air kepada pelanggan terdampak akan dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan selesai.

Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi maupun layanan darurat air bersih, dapat menghubungi call center di 0511-3252541 atau WhatsApp Center di 0811-515146.

Pihak perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pelayanan yang terjadi dan mengharapkan pengertian dari pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. (hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satresnarkoba Polres Barito Timur berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 74,32 gram. Seorang pria berinisial HB alias Amat (40) ditangkap saat hendak melakukan transaksi narkotika di halaman parkir Indomaret Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Dusun Timur, Selasa (24/2/2026) pukul 23.10 WIB.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasi Humas AKP Eko Sutrisno, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas di wilayah hukum Polres Barito Timur.

"Dari penggeledahan awal di lokasi, petugas menemukan dua paket sabu yang disimpan dalam kemasan makanan ringan di sepeda motor pelaku, dibungkus tisu dan lakban untuk mengelabui petugas," ujar AKP Eko di Tamiang Layang, Kamis (26/2/2026). 

Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut ke rumah pelaku di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di sana, ditemukan beberapa paket sabu tambahan yang disimpan dalam kotak barang elektronik di ruang tengah rumah.

Selain sabu, petugas menyita dua unit timbangan digital, plastik klip, sendok yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, uang tunai jutaan rupiah, dua unit telepon genggam, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Diduga, pelaku merupakan pengedar lintas provinsi yang beroperasi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Saat ini, HB diamankan di Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Sebagai bentuk pengawasan dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma memimpin pelaksanaan tes urine terhadap personel Bhabinkamtibmas Polres Kapuas. Kegiatan ini berlangsung Kamis (26/2/2026) di halaman Masjid Al-Kausar Polres Kapuas.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Kapuas, Kasatresnarkoba, Kasat Binmas, Kasidokes, Kasipropam, Kasat Narkoba serta didampingi anggota Satresnarkoba, Sie Propam, dan Sie Dokkes Polres Kapuas. Pemeriksaan menggunakan alat tes One Step Test Device merk EGENS.

Sebanyak 39 personel Bhabinkamtibmas mengikuti tes urine. Hasilnya, seluruh personel dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika maupun zat adiktif. Tidak ada personel yang menunjukkan hasil positif.

Pelaksanaan tes dilakukan dengan prosedur standar, yaitu personel menampung urine pada gelas yang telah disediakan, kemudian hasil muncul pada alat tes setelah beberapa saat. 

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Narkoba, AKP Budi Utomo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.

"Selain itu, juga menjaga integritas dan profesionalisme personel Bhabinkamtibmas," jelasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapplitbangda menggelar Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2026, Kamis (26/2/2026), di Aula Bapplitbangda. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, mewakili Bupati M. Yamin.

Forum dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Barito Timur, pimpinan instansi vertikal, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bupati M. Yamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, menekankan pentingnya forum ini sebagai tahapan menyelaraskan perencanaan teknokratik dan partisipatif. 

"Perencanaan pembangunan daerah harus mengedepankan prinsip money follows program, memastikan anggaran dialokasikan hanya untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sekda.

Forum ini juga menjadi wadah untuk menginventarisasi dan menjaring masukan prioritas terintegrasi dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, termasuk menyesuaikan usulan Musrenbang kecamatan.

Untuk Tahun 2027, Pemkab Barito Timur mengusung tema pembangunan “Peningkatan pembangunan dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, gigih, berdaya saing, dan berkarakter”. Tema ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses layanan publik sebagai modal utama kemajuan daerah.

Ia menekankan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar program berjalan berkesinambungan dan tepat sasaran. 

Camat diminta aktif mengawal pembangunan di wilayah masing-masing dan menjelaskan kepada masyarakat program yang belum terakomodasi dalam APBD agar dapat disesuaikan melalui APBDes.

Selain itu, kepala OPD diminta terus berinovasi di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan. 

Program prioritas 2027 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja.

Sinkronisasi program daerah dengan prioritas provinsi dan nasional, termasuk pengelolaan Dana APBN seperti DAK Fisik dan Non Fisik, juga harus terkoordinasi melalui Bapplitbangda dan instansi terkait.

Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 diharapkan menghasilkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang lebih prioritas, akomodatif, dan berdaya guna demi kemajuan Barito Timur SEGAH menuju Gumi Jari Janang Kalalawah. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seruyan bersama Polsek Seruyan Hilir menangkap seorang terduga pelaku pencurian yang diduga meresahkan warga Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan.

Pelaku berinisial MY diamankan di kediamannya di Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Rabu (25/2/2026) malam.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Reskrim AKP M. Affandi, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan warga terkait dugaan aksi teror ketuk jendela disertai pencurian di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang SMK 2, Kelurahan Kuala Pembuang II.

"Berdasarkan laporan tersebut, tim segera melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, terduga pelaku berhasil diamankan di kediamannya,” ujar Affandi kepada wartawan, Kamis (26/2/2026). 

Dari hasil interogasi awal, MY diduga mengakui perbuatannya, termasuk dugaan pencurian di beberapa lokasi lain di wilayah Kuala Pembuang.

Menurut Affandi, MY juga tercatat pernah terlibat kasus serupa sebelumnya. Namun, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pelaku dalam sejumlah laporan lainnya.

Saat ini, terduga pelaku ditahan di Mapolres Seruyan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Polres Seruyan mengimbau masyarakat segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110 apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. (gan/jp). 

BANJARMASIN- Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ceramah keagamaan sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Kamis (26/2/2026). 

Kegiatan berlangsung di Mushola Al-Ikhlas, lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Ceramah disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengangkat materi Fiqih Bab Thaharah. Materi tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman dasar-dasar bersuci dalam Islam sebagai bagian dari penguatan nilai keagamaan di lingkungan kerja.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, ceramah keagamaan menjadi sarana efektif untuk membangun karakter dan memperkuat mental spiritual aparatur.

"Kegiatan ini bukan hanya menambah wawasan keagamaan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan menjaga suasana kerja yang harmonis,” ujarnya.

Ia berharap, pembinaan melalui ceramah keagamaan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak terbatas pada momentum Ramadan. 

Dengan demikian, ASN dan PJLP di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan pemahaman agama sekaligus memperkuat silaturahmi antarpegawai. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tabalong mengungkap kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Seorang pria berinisial BAH (36) diamankan terkait hilangnya ratusan unit baterai (aki) dari gudang perusahaan.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., Kamis (26/2/2026) menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Jum'at (30/01/2026) pagi. Pihak PT RB Cabang Tanjung Tabalong melaporkan adanya kehilangan sejumlah barang di gudang yang berlokasi di Kelurahan Mabu’un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Laporan disampaikan oleh MRH (31), Mandor Cabang Tanjung Tabalong, setelah menerima informasi dari karyawan mengenai selisih stok barang. Audit internal dan pengecekan fisik kemudian dilakukan dan ditemukan ketidaksesuaian antara data sistem dan stok riil di gudang.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 157 unit baterai berbagai tipe dilaporkan hilang. Tipe yang hilang meliputi N45, N70, N100, N150, N210, dan N245 yang biasa digunakan untuk kendaraan kecil, truk, hingga alat berat. Total kerugian perusahaan ditaksir mencapai Rp293.695.800.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tabalong melakukan serangkaian penyelidikan. Pada Senin (23/2/2026) pagi, petugas mengamankan terlapor BAH di lobi kedatangan Bandara Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat diinterogasi, yang bersangkutan diduga mengakui perbuatannya.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain dua lembar berita acara kehilangan, dua lembar laporan dan lampiran stok opname, satu berkas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta tiga lembar slip gaji milik terlapor.

Saat ini, BAH telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat terlapor dengan pasal penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur mengimbau seluruh pelaku usaha peternakan untuk membawa ternaknya melalui Pos Lintas Ternak Taniran. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit hewan menular strategis yang berpotensi mengancam populasi ternak di daerah tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin melalui Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Ratna Widyasari, menyampaikan bahwa pengawasan transportasi ternak sangat penting untuk menjaga kesehatan hewan dan keamanan produk peternakan.

"Setiap ternak yang melewati pos lintas ternak akan diperiksa kesehatannya. Hal ini untuk mencegah masuknya penyakit menular yang bisa merugikan peternak dan masyarakat,” jelas Ratna kepada wartawan ini, Kamis (26/6/2026). 

Menurutnya, Pos Lintas Ternak Taniran berperan strategis sebagai titik pengendalian dan deteksi dini penyakit hewan. Dengan prosedur ini, Dinas Perikanan dan Peternakan dapat memastikan ternak yang dikirim atau diperdagangkan berada dalam kondisi sehat.

Dinas juga mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi protokol karantina, termasuk membawa dokumen kesehatan hewan yang lengkap dan memastikan ternak mendapat vaksinasi sesuai ketentuan. Ketaatan pada aturan ini akan membantu menekan risiko penyebaran penyakit di wilayah Barito Timur.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas produk peternakan lokal. Dinas Perikanan dan Peternakan berharap seluruh peternak dan pelaku usaha berperan aktif, sehingga populasi ternak tetap sehat dan perekonomian daerah terdorong. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur menerbitkan Surat Edaran Nomor 421.2/03/1.1/Disdik/2026 tentang pengaturan hari libur khusus dan jam belajar selama bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. 

Surat edaran yang ditetapkan pada 19 Februari 2026 tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan TK/PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Barito Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, menyampaikan bahwa edaran tersebut merupakan penyesuaian atas Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri tentang pembelajaran di bulan Ramadan 1447 H/2026 M.

Pada 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah.

Sekolah diimbau tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah atau proyek berlebihan, terutama yang memerlukan biaya tambahan besar maupun penggunaan gawai dan internet secara intensif. Penugasan diharapkan bersifat sederhana, edukatif, dan menyenangkan.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar di sekolah berlangsung pada 23 Februari hingga 14 Maret 2026. Selain pembelajaran akademik, sekolah diharapkan menyelenggarakan kegiatan yang meningkatkan iman dan takwa, membentuk akhlak mulia, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta memperkuat kepedulian sosial peserta didik.

Sementara untuk libur bersama Idulfitri ditetapkan pada 16–20 Maret dan 23–28 Maret 2026. Selama masa libur, murid diharapkan memanfaatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat guna mempererat persaudaraan dan persatuan.

Kegiatan pembelajaran di sekolah akan kembali normal pada 30 Maret 2026.

Selama bulan Ramadan, jam belajar mengalami penyesuaian, yakni kegiatan belajar dimulai pukul 07.30 WIB, dan durasi setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit dari ketentuan hari biasa.

Selain itu, kegiatan apel/upacara bendera, senam pagi, dan aktivitas fisik lainnya dikurangi atau ditiadakan. Sekolah juga diimbau mengatur kegiatan khusus untuk pendalaman keagamaan. (zi/jp).

JAKARTA- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) belum mengambil sikap resmi terkait salah satu klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Klausul yang menjadi sorotan terdapat di Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Ketentuan itu mengharuskan Indonesia menahan diri agar tidak mewajibkan penyedia layanan digital asal AS mendukung media lokal melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, atau model bagi hasil keuntungan.

Sejumlah pihak menilai klausul tersebut berpotensi melemahkan upaya memperkuat ekosistem pers yang sehat, termasuk penguatan hak publisher dan tanggung jawab platform digital terhadap jurnalisme berkualitas.

"SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kehadiran kami sejauh ini hanya mengikuti undangan diskusi, belum ada keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu (25/2/2026) malam. 

Makali menekankan, partisipasinya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (24/2/2026), merupakan kehadiran atas undangan, bukan representasi sikap resmi SMSI. Pandangan yang disampaikan bersifat pribadi.

Keputusan resmi akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) SMSI dalam waktu dekat. Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan, organisasi masih menunggu pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

"Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, organisasi telah memutuskan sejumlah langkah strategis, antara lain Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights; Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi terkait kedaulatan digital; Mendorong pembangunan platform integrasi media nasional, termasuk Kantor Berita ANTARA, RRI, dan TVRI, sebagai sarana komunikasi pemerintah; Mengusulkan platform tersebut memonetisasi media siber nasional untuk mendukung bisnis media digital dalam negeri; dan Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

"Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim, yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. (ali/jp). 

TANJUNG- Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong mengamankan seorang pria berinisial KH (50), warga Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, atas dugaan peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (25/2/2026) sore di kediaman terduga pelaku di Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya. Pengungkapan kasus tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Andi Prateknjo bersama Kapolsek Muara Uya, IPDA Rahmadi Ansyar, setelah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, petugas gabungan berhasil mengamankan KH di rumahnya.

"Dalam penggeledahan ditemukan tiga bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,94 gram,” ujar Heri kepada wartawan, Kamis (26/2/2026). 

Selain sabu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu buah sekop dari sedotan, satu pak plastik klip, satu lembar tisu, satu wadah warna hitam, dan satu unit telepon genggam warna hitam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui kepemilikan barang tersebut. Selanjutnya, KH dibawa ke Mapolres Tabalong untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Subsider Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika melalui layanan kepolisian 110, Bhabinkamtibmas setempat, atau kantor polisi terdekat.

Kepolisian menegaskan, sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Tabalong yang bersih dari narkoba. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyerahkan hibah sebesar Rp1 miliar kepada pengurus Masjid Al Mahabbah dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kecamatan Gunung Purei, Rabu (25/2/2026). 

Kegiatan yang di Masjid Al Mahabbah, Desa Lampeong II tersebut dihadiri kepala OPD, muspika Kecamatan Gunung Purei, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaah Masjid Al Mahabbah. 

Hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan sarana dan kemakmuran masjid. Penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan jamaah usai buka puasa bersama dan salat berjamaah.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan dan kegiatan keagamaan dapat dirasakan merata hingga kecamatan terluar.

"Ramadan adalah momentum memperkuat iman, takwa, serta kepedulian sosial. Puasa mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan empati, terutama kepada saudara-saudara yang membutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dijadwalkan berlangsung di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari agenda rutin tahunan pemerintah daerah selama bulan suci. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Timur terus berkembang. Hingga 1 Februari 2026, sebanyak lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani lebih dari 13.000 penerima manfaat yang terdiri atas pelajar, tenaga pendidik, serta kelompok rentan.

Data tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Barito Timur, Desriantomi, saat dikonfirmasi pada Rabu (25/2/2026).

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah melalui Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah, tenaga pendidik dan non-kependidikan, serta kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Layanan diberikan melalui dapur SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Lima SPPG yang telah aktif melayani masyarakat meliputi, SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 1; SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 2; SPPG Dusun Timur Tamiang Layang; SPPG Dusun Timur Matabu; dan SPPG Benua Lima Pasar Panas. 

Sementara itu, tiga SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan, yakni SPPG Polres Barito Timur, SPPG lahan Pemda di Desa Rodok, dan SPPG lahan Pemda di Desa Dayu.

Berdasarkan data per 1 Februari 2026, jumlah penerima manfaat dari kalangan siswa dan tenaga pendidik/non-kependidikan mencapai lebih dari 13.000 orang.

Adapun rinciannya, yakni SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 1 melayani 2.321 siswa (di luar pesantren karena libur), dan 2.540 siswa pada hari normal termasuk 219 santri; dan SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 2 melayani 3.180 penerima manfaat aktif.

Kemudian, SPPG Dusun Timur Tamiang Layang melayani 3.286 siswa; SPPG Dusun Timur Matabu melayani 2.562 siswa serta 313 tenaga pendidik/non-kependidikan; dan SPPG Benua Lima Pasar Panas melayani 1.700 siswa.

Adapun untuk kelompok B3, tercatat Tamiang Layang: 34 orang (30 balita, 2 ibu hamil, 2 ibu menyusui); Matabu: 182 orang (147 balita, 16 ibu hamil, 19 ibu menyusui); dan Benua Lima Pasar Panas: 394 orang (289 balita, 31 ibu hamil, 74 ibu menyusui).

Pelaksanaan program ini didukung 205 relawan dan 15 pegawai BGN yang tersebar di lima titik layanan. Selain itu, puluhan pemasok lokal dilibatkan untuk menyediakan bahan pangan seperti beras, ayam, ikan, sayuran, buah, telur, tahu-tempe, susu, hingga kebutuhan gas dan BBM. Sejumlah UMKM setempat juga berpartisipasi menyediakan roti, kue, dan makanan tambahan lainnya.

Seluruh bangunan SPPG yang kini beroperasi merupakan hasil renovasi rumah, rumah makan, dan ruko melalui pola kemitraan mandiri. Skema ini dinilai mampu mempercepat operasional tanpa harus membangun gedung baru.

Desriantomi menegaskan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan seiring rampungnya tiga SPPG tambahan yang masih dibangun.

"Program MBG ini tidak hanya meningkatkan status gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Barito Timur,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur melaksanakan patroli sambang di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang pada Rabu malam (25/2/2026), sebagai upaya memperkuat pengamanan dan menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan. 

Kegiatan ini juga menjadi ajang koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan ketertiban dan keselamatan warga binaan.

Kedatangan personel Polres Barito Timur disambut jajaran petugas Rutan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pertukaran informasi dan koordinasi terkait kondisi terkini Rutan, termasuk jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tingkat kondusifitas area hunian. Langkah ini menjadi bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Patroli dilanjutkan dengan pengecekan langsung di titik-titik strategis, mulai dari blok hunian hingga area steril. Kegiatan ini bertujuan memastikan sistem pengamanan berjalan optimal dan tidak ada potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas keamanan.

Selain patroli, personel Polres Barito Timur memberikan sosialisasi layanan 110 Call Center Polri kepada petugas pengamanan Rutan. Layanan ini diharapkan menjadi sarana pelaporan cepat ketika terjadi situasi darurat atau memerlukan dukungan kepolisian secara segera.

"Patroli sambang ini memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Polres Barito Timur dan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar pihak Rutan.

Koordinasi yang berkelanjutan antara kepolisian dan pemasyarakatan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan dan meningkatkan pelayanan pengamanan bagi seluruh warga binaan. (zi/jp). 

BANJARBARU- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk dan memulai kerja Panitia Khusus (Pansus) I untuk membahas perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat perdana pansus digelar di Banjarbaru, Rabu (25/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Muhammad Yani Helmi ditetapkan sebagai Ketua Pansus I, sementara Suripno Sumas dipercaya menjabat Wakil Ketua. Penetapan pimpinan dilakukan secara musyawarah mufakat sebagai bagian dari agenda awal sebelum memasuki pembahasan substansi perubahan perda.

Rapat perdana difokuskan pada penetapan struktur pimpinan, pemaparan ruang lingkup perubahan regulasi, pembagian tugas antaranggota, serta penyusunan agenda kerja pansus. Selain itu, anggota mulai memetakan pasal-pasal yang akan direvisi dan merumuskan mekanisme koordinasi dengan pihak eksekutif.

Ketua Pansus I Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan perubahan perda akan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

“Pembahasan akan dilakukan secara bertahap dan mendalam, termasuk sinkronisasi dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Ke depan, Pansus I akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk membahas materi perubahan secara rinci. Seluruh proses pembahasan ditegaskan berjalan sesuai tata tertib DPRD dan mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku. (sar/ali/jp)

BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan kemandirian desa sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah. Sejumlah desa dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir melalui inovasi berbasis potensi lokal.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pelayanan administrasi, serta optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi indikator meningkatnya kemandirian desa.

Hal tersebut disampaikan Ilham Noor dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang digelar di Hotel Roditha Banjarbaru, Rabu (25/2/2026) pagi.

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut, desa memiliki posisi strategis dalam membangun kekuatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput.

"Desa harus didorong menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Ketika desa mandiri secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan secara otomatis memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional,” ujarnya.

Sekretaris Komisi I itu menegaskan, kemandirian desa tidak hanya sebatas pengelolaan anggaran, tetapi juga kemampuan mengoptimalkan seluruh potensi lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan perangkat desa dalam menyusun program kerja yang tepat sasaran. Perencanaan yang matang, kata dia, menjadi kunci menciptakan desa yang inovatif dan produktif.

"Kita ingin desa-desa di Kalimantan Selatan menjadi motor penggerak ekonomi baru. Dengan perencanaan terarah dan dukungan semua pihak, desa mampu menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kalsel, Irwan Ristianto, menyebut bahwa forum tersebut sebagai momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Kami berkomitmen memastikan setiap desa memiliki perencanaan yang jelas dan terarah, sehingga dapat mengembangkan potensi unggulan masing-masing secara optimal,” katanya. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, meraih penghargaan nasional sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026. 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang hadir mewakili gubernur bersama empat bupati dari Kalsel.

Hasnuryadi menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai motivasi untuk memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah di daerah.

"Hari ini saya mewakili Bapak Gubernur menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup atas keberhasilan Kalsel dalam pembinaan menuju kabupaten/kota bersih,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tersebut, empat kabupaten di Kalsel turut menerima penghargaan, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong. 

Pemerintah Provinsi Kalsel berharap seluruh kabupaten/kota di daerah itu dapat meraih penghargaan serupa pada tahun mendatang sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, potensi timbulan sampah di Indonesia mencapai 141 ribu ton per hari.

Ia menyebut, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah sehingga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Target pengelolaan sampah nasional yang ditetapkan mencapai 63 persen pada 2026, meningkat dari capaian saat ini sekitar 25 persen. Untuk itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan operasional fasilitas pengolahan sampah, serta memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) paling lambat 2029. Saat ini, tercatat 481 TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping.

Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 digelar dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI”. 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai pembicara kunci, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Desa Riza Patria.

Rakornas tersebut bertujuan mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan dihadiri gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia. (mul/ali/jp). 

PURUK CAHU- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 di aula kantor DPMD setempat, Rabu (25/2/2026). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarpemerintah desa, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mendorong optimalisasi pelayanan publik dan stabilitas wilayah.

Rakor juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk optimalisasi aset desa dan fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Kepala DPMD Murung Raya, Lynda Kristiane, mengatakan rakor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

"Rakor ini penting agar seluruh kepala desa memahami arah kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026,” ujar Lynda.

Ia menjelaskan, terdapat delapan prioritas penggunaan Dana Desa 2026. Pertama, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah. Kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.

Selanjutnya, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa; penguatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa; dukungan implementasi kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa; serta program sektor prioritas lainnya sesuai potensi dan keunggulan desa.

Selain itu, Lynda menegaskan sejumlah larangan dalam penggunaan Dana Desa. Di antaranya untuk pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota; pembangunan kantor atau balai desa, kecuali rehabilitasi ringan dengan nilai maksimal Rp25 juta; studi banding ke luar daerah; serta penyelesaian utang tahun sebelumnya.

"Dana Desa harus dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” tegasnya. (maya/jp).

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menghadiri rapat kerja (raker) bersama DPRD Kabupaten Barito Timur untuk membahas pelayanan Kantor Desa Muara Awang dan kondisi jalan yang dilintasi jalur hauling tambang, Rabu (25/2/2026). Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, antara lain Asisten I dan II Setda, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Camat Dusun Tengah, perwakilan Apdesi Bartim, Kepala Desa Muara Awang, serta Ketua BPD Muara Awang.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menjelaskan bahwa penutupan sementara Kantor Desa Muara Awang disebabkan belum tersedianya jaringan listrik. Hal itu disampaikan langsung oleh Camat Dusun Tengah dan Kades Muara Awang. 

"Meski demikian, pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan dan sementara dialihkan ke Posyandu setempat. Kondisi ini telah diketahui masyarakat desa,” ujar Ari.

Ia menambahkan, pemerintah desa memastikan pelayanan akan kembali normal begitu jaringan listrik terpasang. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur telah memfasilitasi layanan internet berbasis Starlink untuk mendukung operasional kantor desa.

Rapat juga menyoroti kondisi jalan yang dilintasi jalur hauling tambang. 

"Bagian Pemerintahan Setda bersama pemerintah desa akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi dan status jalan,” kata Ari. 

Peninjauan ini juga akan mempertimbangkan status kawasan hutan, sehingga koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barito Timur dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Kalimantan Tengah akan dilakukan.

Selain itu, raker membahas Puskesmas Pembantu (Pustu) Biwan yang hingga kini belum difungsikan karena belum tersedianya peralatan dan mobiler. 

"Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, namun pemerintah daerah berencana mengusulkan pengadaan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," terang Ari. 

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa pihak kejaksaan akan memberikan pendampingan pada sejumlah kegiatan di desa untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR bersama istri, Hj Neli Listriani, mengunjungi Pasar Ramadan yang berlokasi di kawasan Siring Nol Kilometer, Banjarmasin, Rabu (25/2/2026) sore.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Seribu Sungai tersebut sontak menarik perhatian masyarakat dan para pedagang. Dalam kesempatan itu, Wali Kota dan istri terlihat berkeliling menyambangi sejumlah lapak, membeli berbagai takjil dan wadai khas Banjar yang dijajakan para pedagang.

Para pedagang yang lapaknya disinggahi mengaku senang dan bangga atas kunjungan tersebut. Selain dapat bersilaturahmi secara langsung dengan Wali Kota, dagangan mereka juga dibeli sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil di momen Ramadhan.

"Kami senang Pak Wali Kota dan ibu mau mampir dan membeli dagangan kami,” ujar salah satu pedagang.

Tak hanya berbelanja, Wali Kota dan istri juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan masyarakat serta pengunjung Pasar Ramadan. Keduanya tampak ramah melayani ajakan swafoto dari warga yang antusias menyambut kehadiran mereka.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum Ramadhan untuk meningkatkan pendapatan.

Suasana Pasar Ramadan Siring Nol Kilometer pun semakin semarak dengan kehadiran Wali Kota dan istri, yang turut merasakan langsung denyut ekonomi dan kebersamaan masyarakat di bulan suci. (prkm/ali/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, dan Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, menerima kunjungan Putri Indonesia 2026 Kalimantan Selatan, Talita Fatimah Rahma, di Ruang Rapat Wali Kota Banjarmasin, Rabu (25/2/2026). 

Talita, yang akrab disapa Lita, memaparkan visinya untuk mengangkat budaya sungai Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, melalui edukasi anak-anak dengan konsep audio visual berbasis boneka khas Bekantan.

Wali Kota H Muhammad Yamin mengapresiasi upaya Lita dan berjanji memberikan dukungan penuh. 

"Kami akan memberikan support, doa, dan semangat. Bawa nama baik Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin," ujarnya.

Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani juga mengapresiasi Lita. Ia berharap Lita bisa mengenalkan wisata Banjarmasin dan berkontribusi untuk kota ini, terutama saat menyambut 500 Tahun Kota Banjarmasin.

Lita juga mengunjungi outlet Dekranasda Kota Banjarmasin di loby Pemkot Banjarmasin, untuk melihat produk lokal seperti kain Sasirangan khas Banjarmasin. 

Ia akan mengikuti karantina pada 8 April dan final pada 24 April. Masyarakat diminta mendukungnya. (prkm/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran bagi masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan saat rapat sosialisasi implementasi program yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD terkait, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara, Rabu (25/2/2026). 

Program ini sejalan dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menyebutkan bahwa lebih dari 205 ribu Kepala Keluarga di provinsi itu telah terdata sebagai penerima manfaat. 

Gubernur meminta seluruh kepala daerah memastikan validitas data untuk menghindari tumpang tindih dengan penerima bantuan Presiden.

"Hari ini kami siap mendukung penuh dan memastikan bantuan ini tersalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran. Realisasi bantuan dijadwalkan mulai H-5 menjelang Lebaran,” ujar Bupati Shalahuddin.

Bupati menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses administrasi agar program ini berjalan lancar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Program Kartu Huma Betang Sejahtera menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial bagi warga dan mendorong kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui dan mengapresiasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Rapat Paripurna, Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, telah memaparkan penjelasan terkait tiga Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna pada 18 Februari 2026. Penjelasan ini menjadi dasar bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum dalam sidang kali ini.

Ketiga Raperda yang diusulkan meliputi Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP); dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD, H Kartoyo, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian, Banjarmasin. 

Pihak eksekutif diwakili oleh Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syaifuddin, yang membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam penyampaiannya, Sekda mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Menurutnya, saran dan harapan tersebut penting untuk menyempurnakan substansi regulasi yang dibahas.

"Kami sangat mengapresiasi pandangan fraksi berupa saran, masukan, dan harapan yang disampaikan. Hal ini merupakan cerminan aspirasi seluruh masyarakat Kalsel,” ujar M. Syaifuddin.

Ia menegaskan pentingnya penguatan struktur keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan fiskal mendukung pembangunan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi masyarakat.

"Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kemandirian fiskal menjadi prasyarat untuk memperkuat struktur APBD Tahun Anggaran 2026 serta memperluas ruang fiskal pembangunan,” tegasnya.

Dengan dukungan seluruh fraksi, ketiga Raperda tersebut akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu pembahasan lanjutan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalsel. (sar/ali/jp).