Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan mereka pascakebakaran.

Penyerahan bantuan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabalong, Haris Fakhrozi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos/Jamsos) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Dody Arief Priyono, Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufariyadi, Forkopimca atau yang mewakili, aparat Desa Warukin, serta warga korban kebakaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi tenda gulung, peralatan rumah tangga, makanan dan bahan pokok penting (bapokting), pakaian, serta perlengkapan mandi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus sinergi Polri dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah.

"Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kebakaran dan memenuhi kebutuhan mereka untuk sementara waktu,” ujarnya.

Polres Tabalong bersama unsur terkait, lanjutnya, akan terus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi bencana maupun musibah. (fah/jp). 

Keluhan tersebut disampaikan sejumlah distributor saat mendatangi Kantor PDAM Cabang Alamanda. Mereka meminta manajemen PDAM memberikan solusi agar distribusi air bersih ke wilayah pedesaan tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Selama ini, para distributor membantu masyarakat dengan membeli air dari PDAM, kemudian mengangkut dan mendistribusikannya menggunakan mobil tangki serta sarana angkutan lainnya.

Air tersebut selama ini disalurkan ke sejumlah wilayah, antara lain Desa Sungai Pitung, Belandean dan Belandean Muara di Kecamatan Anjir Muara. Kemudian Desa Sungai Muhur, Sungai Punggu dan Sungai Seluwang di Kecamatan Anjir Pasar, serta sejumlah wilayah di Kecamatan Tamban, Mekarsari dan Tabunganen.

Namun, kegiatan tersebut terhenti setelah PDAM Cabang Alamanda mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 11 September 2026 yang melarang pelanggan menjual kembali air PDAM.

Abidin mengatakan, dalam surat tersebut PDAM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Aturan itu, antara lain, mengatur larangan pelanggan menyalurkan, mengalirkan atau memperjualbelikan air PDAM ke luar bangunan resmi milik pelanggan tanpa izin tertulis dari pihak manajemen.

"Kami memahami adanya aturan tersebut. Namun, kami berharap PDAM dapat memberikan solusi agar distribusi air untuk masyarakat yang membutuhkan tetap bisa berjalan," ujar Abidin, Sabtu (26/9/2026). 

Hal senada disampaikan Udin, warga Komplek Batola Residence. Ia mengatakan, sejak surat pemberitahuan dikeluarkan pada 11 September 2026, para distributor belum mendapatkan solusi dari pihak PDAM.

"Seharusnya setelah adanya surat pemberitahuan dan teguran sejak 11 September tadi, pihak PDAM Batola memberikan solusi. Namun sampai hari ini, sudah 15 hari, belum ada solusi untuk kami agar bisa kembali mendistribusikan air kepada masyarakat pedesaan yang memerlukan air bersih," kata Udin.

Menurut Udin, kedatangan mereka ke Kantor PDAM Cabang Alamanda merupakan bentuk permohonan agar manajemen memberikan kebijakan atau mekanisme yang memungkinkan mereka kembali membantu masyarakat.

"Maka dari itu, kami bersama teman-teman hari ini mendatangi Kantor PDAM Cabang Alamanda untuk memohon kepada pihak manajemen agar memberikan solusi dan kebijakan. Dengan begitu, kami bisa turut berpartisipasi membantu meringankan beban sesama warga yang kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya.

Epen menambahkan, penghentian distribusi tersebut berdampak terhadap upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah desa yang mengalami keterbatasan pasokan.

Para distributor mengaku memahami ketentuan yang diterapkan PDAM Batola dan tidak bermaksud melanggar aturan. Karena itu, mereka berharap tersedia mekanisme resmi yang memungkinkan kegiatan pendistribusian air kepada masyarakat tetap berjalan secara legal.

Salah satu solusi yang diusulkan yakni penyediaan titik atau tempat resmi bagi distributor untuk membeli air PDAM dalam jumlah tertentu, khusus untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih.

Para distributor juga menyatakan siap mengikuti ketentuan, prosedur, tarif maupun persyaratan administrasi yang ditetapkan PDAM Kabupaten Barito Kuala.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala dari daerah pemilihan Kecamatan Alalak, Ahmad Bani.

Ia menilai kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih perlu mendapat perhatian, terlebih jika situasinya sudah masuk kategori darurat.

"Mestinya dalam situasi bencana seperti ini harus ada kebijakan atau diskresi untuk penanggulangan darurat," ujar Bani.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian di tengah kondisi keterbatasan air bersih.

Meski demikian, kebijakan yang diberikan tetap dapat disesuaikan dengan aturan serta kewenangan yang dimiliki PDAM Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari, menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Ulun (saya,red) tindak lanjuti," ujarnya.

Para pihak yang selama ini membantu distribusi air bersih berharap tindak lanjut tersebut menghasilkan solusi yang jelas, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah pedesaan tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Mereka juga berharap terjalin pola kerja sama resmi antara PDAM dan distributor air, khususnya untuk membantu masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. (lim/ali/jp).

Keluhan tersebut muncul setelah PDAM Cabang Alamanda menerbitkan surat pemberitahuan tertanggal 11 September 2026 yang melarang pelanggan menjual kembali air PDAM kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari manajemen.

Sejumlah distributor mengaku selama ini membeli air dari PDAM untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat di sejumlah desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Distribusi dilakukan menggunakan mobil pick up  pakai tandon, teng, serta sarana angkutan lainnya.

Wilayah yang selama ini mendapat pasokan antara lain Desa Sungai Pitung, Belandean, dan Belandean Muara di Kecamatan Alalak. Sementara di Kecamatan Anjir Pasar, distribusi dilakukan ke Sungai Muhur, Sungai Punggu, dan Sungai Seluang.

Pasokan air juga disalurkan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.

Perwakilan distributor, Surya Abikarsa, mengatakan pihaknya telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah daerah dan manajemen PDAM Batola agar disediakan titik pengambilan air resmi dengan jumlah tertentu.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap ada titik atau tempat resmi untuk pengambilan air dalam jumlah tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi sesuai aturan," ujar Surya saat ditemui di depan Kantor PDAM Cabang Alamanda, Sabtu (26/9/2026).

Ia menegaskan para distributor siap mengikuti prosedur, tarif, dan persyaratan administrasi yang ditetapkan PDAM.

Sementara itu, Kepala Cabang PDAM Alamanda, Buyung Irawan saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan kantor sedang tutup. Ia menyebutkan surat permohonan warga akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Batola, H Bahrul Ilmi, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan masyarakat di sejumlah desa yang masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Menurutnya, Pemkab Batola selama ini juga telah melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan.

"Makanya kemarin kita melakukan pembagian air bersih. Ada beberapa titik dan setiap hari kita distribusikan," ujar H Bahrul Ilmi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Terkait larangan penjualan kembali air PDAM, Bupati menjelaskan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

H Bahrul menegaskan, dalam mekanisme tersebut tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun keuntungan dari penjualan air.

Ia juga menyatakan akan melihat langsung kondisi produksi air PDAM untuk memastikan pengambilan air dalam jumlah tertentu oleh distributor tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan yang telah terdaftar.

"Kita lihat apakah mengambil ini berpengaruh pada produksi dan pelanggan kita. Kalau ada pengaruh, tentu kita sesuaikan," katanya.

H Bahrul mengatakan pihaknya berencana meninjau langsung kondisi produksi air PDAM pada Senin (28/9/2026). Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan mekanisme distribusi air kepada masyarakat.

"Kalau sudah memastikan di lokasi, kita bisa menentukan apakah ini aman atau tidak. Jangan sampai kita mengambil kebijakan tetapi kemudian salah," ujarnya.

Ia meminta para distributor dan masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah maupun PDAM agar mekanisme yang nantinya diterapkan dapat berjalan jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.

H Bahrul berharap persoalan distribusi air bersih tersebut dapat dicarikan jalan keluar, mengingat masih terdapat desa yang warganya harus menghadapi keterbatasan air bersih hingga beberapa hari.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, mengatakan peristiwa tersebut menimpa dua rumah milik Yohanes Arifin (49) dan Parta Wijaya (30), yang keduanya merupakan warga Desa Warukin.

Informasi kebakaran diterima personel Polsek Tanta setelah mendapat laporan dari Sekretaris Desa Warukin. Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufariyadi, bersama personel kemudian bergerak menangani kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan unit pemadam kebakaran.

Berdasarkan keterangan saksi, Amir (43), sekitar pukul 10.50 WITA dirinya melihat kobaran api muncul dari bagian atas rumah Yohanes Arifin saat melintas di depan lokasi kejadian.

Mengetahui adanya kebakaran, Amir kemudian menyampaikan informasi melalui grup RT agar warga sekitar dapat melakukan penanganan awal sekaligus membantu mengantisipasi api agar tidak meluas.

Selanjutnya, Sekretaris Desa Warukin menghubungi anggota piket Polsek Tanta. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Unit Pemadam Kebakaran UPBS Desa Tanta.

Petugas pemadam kebakaran bersama personel kepolisian, unsur terkait, dan masyarakat setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.30 WITA.

Akibat kebakaran tersebut, rumah Yohanes Arifin mengalami kerusakan berat dan seluruh bangunan rumah hangus terbakar. Kerugian materiil diperkirakan sekitar Rp50 juta.

Sementara rumah Parta Wijaya mengalami kerusakan pada sebagian dinding bangunan dengan estimasi kerugian sekitar Rp3 juta. Dengan demikian, total kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp53 juta.

Hingga kini, penyebab dan asal mula api belum diketahui. Kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, serta segera melaporkan kejadian kebakaran maupun keadaan darurat kepada petugas melalui layanan kepolisian 110. (fah/jp). 

Patroli yang berlangsung selama enam jam, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, tersebut dilaksanakan Regu II Patroli Karhutla Polres Barito Timur berdasarkan Surat Perintah Kapolres Barito Timur Nomor: Sprin/871/IX/OPS.3.3./2026 tanggal 24 September 2026.

Dipimpin Perwira Pengendali Regu II Patroli Karhutla, IPDA Sukisno Hendika, delapan personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla.

Rute patroli mencakup kawasan Jalan Bamban dan Desa Bamban, Kecamatan Benua Lima, termasuk lahan milik warga. Petugas kemudian melanjutkan pemantauan ke Desa Tewah Pupuh, Posko Karhutla Kecamatan Dusun Timur, Pos Polisi Paju Epat di Desa Murutuwu, serta Desa Maipe dan Desa Simpang Naneng.

Di setiap lokasi, personel melakukan observasi kondisi hutan dan lahan untuk mendeteksi potensi munculnya titik api. Selain pemantauan, petugas juga berdialog langsung dengan masyarakat guna memberikan edukasi tentang bahaya pembakaran lahan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan untuk berkebun. Apabila menemukan atau mengetahui adanya kebakaran maupun titik api, segera laporkan kepada kepolisian melalui Call Center 110,” kata IPDA Sukisno Hendika. 

Dalam patroli tersebut, personel juga menyosialisasikan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah mengenai larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah terjadinya karhutla.

Hasil pemantauan di sejumlah lokasi sasaran menunjukkan tidak ditemukan adanya kegiatan pembakaran maupun titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan.

IPDA Dika menegaskan, upaya pencegahan karhutla tidak hanya dilakukan melalui patroli, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan kesadaran masyarakat. 

"Kami mengimbau warga turut berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan," demikian IPDA Dika. (zi/jp). 

Patroli tersebut menyasar wilayah Desa Lenggang serta kawasan belakang SMA Ampah, Kelurahan Ampah Kota, yang masuk dalam wilayah hukum Polsek Dusun Tengah.

Dalam kegiatan itu, IPTU Stefanus Rantealo didampingi empat personel, yakni Aipda Salasa, Brigpol Ade Novianto, Bripda Derisky Antriadi, dan Bripda Alfin Arya P.

Menggunakan mobil patroli, Kapolsek bersama personel menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi munculnya titik api sekaligus mencegah kebakaran berkembang menjadi karhutla.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mengantisipasi potensi karhutla, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah.

"Patroli ini merupakan upaya pencegahan untuk mengantisipasi munculnya titik api, khususnya di kawasan yang rawan terjadi karhutla. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.

Selain melakukan pemantauan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan.

Kapolsek menegaskan, kepedulian dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya karhutla. Informasi mengenai potensi kebakaran juga diharapkan segera disampaikan kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait agar dapat ditangani sedini mungkin.

Polsek Dusun Tengah akan terus meningkatkan patroli dan pemantauan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan sebagai bagian dari langkah pencegahan karhutla serta menjaga keamanan lingkungan. (zi/jp). 

Pemadaman dilakukan setelah tim menerima informasi adanya titik panas (hotspot) yang terpantau melalui aplikasi satelit NASA-SNPP dan SiPongi.

Kapolsek Muara Uya, IPDA M. Rusdi bersama personel Polsek Muara Uya, Kasi K.L. Syamsudin dari BPBD Kabupaten Tabalong beserta anggota, serta personel Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan.

Lokasi yang didatangi tim sebelumnya terpantau memiliki titik hotspot selama beberapa hari. Akses menuju lokasi cukup sulit, namun masih dapat ditempuh melalui jalur darat.

Hasil pengecekan menunjukkan adanya titik api di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tim gabungan selanjutnya melakukan pemadaman menggunakan water tank dan peralatan manual.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kembali melakukan pemantauan melalui aplikasi satelit NASA-SNPP untuk memastikan titik hotspot tidak lagi terpantau aktif.

Kapolsek Muara Uya, IPDA M. Rusdi, mengatakan pengecekan dan pemadaman tersebut merupakan langkah cepat untuk memastikan informasi hotspot yang terpantau serta mencegah kebakaran meluas.

"Setelah mendapat informasi hotspot, kami bersama instansi terkait langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Selain memastikan kondisi sebenarnya, langkah ini dilakukan untuk mencegah api meluas,” ujarnya.

Petugas juga memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sementara itu, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, saat dikonfirmasi Jum'at (25/9/2026) malam mengatakan, Polres Tabalong terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan karhutla.

"Setiap informasi mengenai titik hotspot akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan bersama instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya serta mencegah api meluas,” kata Heri.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian karhutla melalui layanan Polisi 110. (fah/jp).

Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Kantor Kemenhaj Kabupaten Barito Timur. Sementara jemaah yang berhalangan hadir di kantor mengikuti kegiatan dari rumah masing-masing.

Kick Off Manasik Haji Nasional digelar bersamaan dengan Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 serta Launching Platform Haji Umrah Store yang dipusatkan di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan manasik haji secara nasional oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Melalui kegiatan tersebut, jemaah mulai memperoleh pembekalan terkait rangkaian penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga proses kepulangan ke Tanah Air.

Selain aspek pembinaan jemaah, Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 turut menampilkan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkenalkan potensi ekosistem ekonomi yang berkaitan dengan layanan haji dan umrah.

Bagi jemaah haji Kabupaten Barito Timur, kegiatan ini menjadi salah satu tahapan awal untuk meningkatkan kesiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Jemaah juga berkesempatan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan selama berada di Tanah Suci.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa keikutsertaan jemaah dalam Kick Off Manasik Haji Nasional menjadi bagian penting dari proses pembekalan sebelum pelaksanaan ibadah haji.

Ia berharap seluruh jemaah haji Kabupaten Barito Timur dapat mengikuti rangkaian manasik secara baik dan memanfaatkan setiap materi pembekalan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan ibadah haji.

Dengan dimulainya Kick Off Manasik Haji Nasional 1448 H, proses pembinaan jemaah haji Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat berjalan secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan hingga waktu keberangkatan ke Tanah Suci. (zi/jp).

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (24/9/2026) malam. MA diamankan setelah petugas keamanan perusahaan menemukan 18 plat lining grinding di dalam kabin truk yang dikemudikannya saat hendak keluar dari area pabrik.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah Danru Security mendapat informasi dan memerintahkan petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk berwarna putih yang akan meninggalkan area perusahaan.

Petugas keamanan kemudian menghentikan dan memeriksa kendaraan tersebut. Dalam pemeriksaan, ditemukan 18 plat lining grinding di dalam kabin truk.

"Petugas kemudian mengamankan pengemudi beserta kendaraan ke pos keamanan pabrik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar IPTU Heri, berdasarkan keterangan pelapor FIP yang mendapat mandat dari pihak perusahaan.

Dari pemeriksaan awal, pengemudi diketahui berinisial MA (23), warga Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan melalui pelapor memperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp20 juta.

Selanjutnya, MA beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana di lingkungan sekitar. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Kepolisian 110 untuk menyampaikan laporan secara cepat dan gratis melalui seluruh operator. (fah/jp). 

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh personel Polsek Dusun Tengah, yakni Aipda Vaulus J.N., Brigpol Ade Novianto, dan Bripda Afrizal, dengan sasaran jemaah dan warga Muslim di wilayah Ampah Kota.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan usai pelaksanaan ibadah Jumat dengan menyampaikan imbauan secara langsung kepada jemaah. Personel Polsek Dusun Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam kesempatan itu, petugas juga mengajak jemaah untuk turut berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan cara membakar.

Sebagai bagian dari sosialisasi, personel Polsek Dusun Tengah turut membentangkan spanduk bertuliskan "Stop Membakar Hutan dan Lahan”. Spanduk tersebut menjadi salah satu media edukasi untuk mengingatkan masyarakat mengenai bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan.

Selain larangan karhutla, petugas juga menyampaikan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah sebagai bentuk imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan sosialisasi kepada jemaah merupakan salah satu upaya kepolisian menyampaikan pesan pencegahan karhutla secara langsung kepada masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya jemaah, untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujar IPTU Stefanus Rantealo.

Ia berharap pesan yang disampaikan dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla semakin meningkat.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolsek menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan karhutla sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (zi/jp). 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Bupati HSS, H Syafrudin Noor bersama tim akademisi ULM yang membahas Kajian Akademis Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming) di Kabupaten HSS. Kajian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merumuskan arah pengembangan kawasan pertanian sesuai potensi wilayah.

Rombongan akademisi ULM dipimpin Prof. Ir. Akhmad Rizalli Saidy, S.P., M.Agr.Sc., Ph.D., IPM. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek pengembangan pertanian terpadu, termasuk upaya mengintegrasikan sejumlah potensi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Konsep Integrated Farming mengintegrasikan berbagai kegiatan usaha pertanian dalam satu sistem pengelolaan yang saling mendukung. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui kajian akademis yang dilakukan bersama ULM, Pemkab HSS berupaya memperoleh dasar perencanaan yang lebih komprehensif dalam menentukan arah pengembangan kawasan pertanian terpadu. Pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik wilayah Kabupaten HSS.

Dalam audiensi itu, Bupati HSS didampingi Dandim 1003 HSS, Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (TPPEPD), serta Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten HSS beserta jajaran. Kolaborasi pemerintah daerah dan akademisi diharapkan dapat menghasilkan kajian yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sektor pertanian di HSS. (ari/jp).

Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari aksi kepedulian Kemenag Barito Timur terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang berpotensi terdampak kabut asap.

Kegiatan pembagian masker menyasar masyarakat dan pengguna jalan yang beraktivitas di sekitar pusat Kota Tamiang Layang. Masker dibagikan secara langsung oleh jajaran Kemenag Barito Timur sebagai langkah preventif untuk membantu masyarakat mengurangi paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Timur, H Khairani, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenag Barito Timur. Mereka turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada pengendara, pejalan kaki, serta warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

H Khairani menyampaikan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Kemenag Barito Timur terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, upaya menjaga kesehatan perlu dilakukan secara bersama-sama, terutama ketika masyarakat beraktivitas di luar rumah dan menghadapi kondisi udara yang kurang baik akibat paparan kabut asap.

Selain membagikan masker, ujar H Khairani, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi jajaran Kemenag Barito Timur untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan. 

"Kami mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya apabila mengalami keluhan yang berkaitan dengan pernapasan," ujarnya. 

Ia berharap pembagian 1.000 masker tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap kesehatan lingkungan. 

"Ini menjadi wujud kehadiran Kemenag di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga," tandasnya. (zi/jp). 

Senam bersama dipimpin langsung Kepala Kankemenhaj Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi. Para peserta mengikuti rangkaian gerakan senam secara bersama-sama dalam suasana yang penuh semangat dan kekeluargaan.

H Ahmad Fauzi mengatakan, kegiatan senam rutin tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, kondisi fisik yang sehat dapat mendukung pegawai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan senam Jumat pagi ini juga menjadi bagian dari penajaman manajemen pada instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah yang berfokus pada empat area penguatan. Salah satunya adalah penguatan kejiwaan yang diwujudkan melalui kegiatan yang mendukung kesehatan jasmani dan kebugaran pegawai.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut, Kankemenhaj Barito Timur mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aktif, dan solid. Selain menjadi aktivitas olahraga, senam bersama juga menjadi momentum bagi jajaran pegawai untuk berinteraksi dan memperkuat koordinasi di luar aktivitas kedinasan.

H Ahmad Fauzi berharap kegiatan senam bersama dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan diikuti seluruh jajaran. Dengan tubuh yang sehat dan kebersamaan yang terjaga, ia berharap seluruh pegawai semakin siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (zi/jp). 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi Kamis (24/9/2026) malam.

Seorang pria berinisial SN (51), warga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, diamankan anggota UPBS Armada Antik bersama sejumlah warga di kawasan jembatan layang Desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong.

Informasi mengenai adanya seorang pria yang diamankan warga kemudian diterima personel piket SPKT Polres Tabalong melalui layanan Call Center 110.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait dan membawa SN ke Polsek Muara Harus untuk dilakukan klarifikasi sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil klarifikasi, diketahui SN diduga meminta sumbangan kepada sejumlah warga di wilayah Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung dengan membawa proposal yang mengatasnamakan UPBS Armada Antik Kecamatan Kelua.

Berdasarkan keterangan SN, uang sumbangan yang diperolehnya dan masih diingat terakhir sebesar Rp35.000. Uang tersebut disebut diberikan oleh seorang warga di wilayah Tanjung.

Sementara itu, pihak UPBS Armada Antik melalui Wakil Ketua Rusbani menyampaikan keberatan atas penggunaan nama organisasi untuk meminta sumbangan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak UPBS Armada Antik.

Dalam proses penyelesaian yang difasilitasi Polsek Muara Harus, SN menyampaikan permohonan maaf kepada pihak UPBS Armada Antik. Kedua belah pihak kemudian sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke proses hukum.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Polsek Muara Harus memfasilitasi pertemuan tersebut dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat SN sebelumnya diamankan di wilayah perbatasan Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus oleh anggota UPBS Armada Antik bersama sejumlah warga Desa Mantuil.

Polsek Muara Harus mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap permintaan sumbangan yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga tertentu.

Masyarakat diharapkan terlebih dahulu memastikan keabsahan identitas, surat tugas, serta proposal yang dibawa sebelum memberikan sumbangan.

Apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), masyarakat dapat segera melaporkannya melalui layanan Call Center 110 Polri. 

Polres Tabalong juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta menyelesaikan setiap permasalahan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (fah/jp). 

Bantuan tersebut disalurkan di Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya, serta Kampung Kadaman, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Penyaluran air bersih dari Polres Tabalong dipimpin Kasat Binmas Polres Tabalong AKP Gigih Sutanto bersama personel kepolisian dan didampingi masing-masing kapolsek setempat.

Bantuan air bersih mendapat respons positif dari masyarakat. Warga penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Tabalong, BPBD Kabupaten Tabalong, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.

"Polres Tabalong bersama BPBD dan pihak terkait akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan warga,” ujarnya.

Polres Tabalong juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menjaga ketersediaan sumber air. Masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga lingkungan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan.

Kegiatan penyaluran air bersih ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

Pembukaan MTQ dilakukan oleh Bupati Murung Raya, Heriyus. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan pelaksanaan MTQ XI.

Heriyus mengatakan, MTQ memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kompetisi seni membaca Al-Qur’an. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari syiar Islam sekaligus wadah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"MTQ adalah momentum berharga sebagai syiar Islam untuk memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi wadah pembinaan mental-spiritual generasi muda di Kabupaten Murung Raya,” ujar Heriyus.

Ia berharap lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an yang menggema selama pelaksanaan MTQ dapat membawa keberkahan bagi Murung Raya. Selain itu, MTQ diharapkan turut memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.

Kepada seluruh kafilah dari berbagai kecamatan, Heriyus berpesan agar MTQ tidak hanya dimanfaatkan untuk berkompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan keagamaan, dan mempererat silaturahmi.

"Jadikan MTQ ini sebagai momentum untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan. Semangat kebersamaan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan musabaqah,” pesannya.

Heriyus juga meminta Dewan Hakim menjalankan tugas secara objektif, adil, dan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap pelaksanaan musabaqah dapat menghasilkan qari, qari’ah, hafiz, dan hafizah berkualitas yang mampu membawa nama baik Murung Raya pada ajang MTQ tingkat provinsi maupun nasional.

MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya berlangsung pada 24–27 September 2026 dengan Kecamatan Laung Tuhup sebagai tuan rumah. Berbagai cabang dan rangkaian kegiatan keagamaan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan potensi generasi Qur’ani di Kabupaten Murung Raya.

 Melalui MTQ XI, Heriyus berharap budaya membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an semakin tumbuh di tengah masyarakat. Momentum tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap pembinaan generasi muda serta memperkuat kehidupan keagamaan dan persatuan masyarakat di daerah. (dsk/maya/jp).

Patroli dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai dengan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk kawasan pemukiman masyarakat di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran patroli yakni Jalan A. Yani, tepatnya di depan Kantor Dinas PUPR Perkim Barito Timur. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya balap liar maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Patroli dilaksanakan oleh personel Satlantas Polres Barito Timur, yakni Aipda Rudi S., Brigpol Yudi Ariska, Brigpol Nana Suharna, dan Briptu Andra Permana Harjanto.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasat Lantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika, mengatakan patroli tersebut dilakukan di seputaran Kota Tamiang Layang untuk mengantisipasi aksi balap liar serta potensi gangguan kamtibmas.

"Patroli antisipasi balap liar ini dilaksanakan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,” ujarnya.

Selain melakukan pemantauan, personel juga mengimbau masyarakat pengguna jalan agar senantiasa tertib dan mematuhi aturan lalu lintas.

Melalui kegiatan tersebut, IPDA Dika berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Barito Timur.

"Patroli ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga aktivitas warga dan perekonomian di wilayah Barito Timur dapat berjalan dengan baik," jelas IPDA Dika. (zi/jp). 

Yuddy mengatakan, kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan langkah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan biaya pendidikan tidak menjadi beban keluarga.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu mengaku memiliki pengalaman pribadi menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga pendidikan negeri.

"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Menurut Yuddy, meski biaya pendidikan negeri pada masa itu relatif lebih ringan dibandingkan sekolah swasta, kebutuhan penunjang pendidikan tetap menjadi beban bagi keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, semakin relevan dengan situasi biaya pendidikan saat ini.

"Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” katanya.

Selain berkiprah di dunia akademik, Yuddy pernah menjabat sebagai menteri dan Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021.

Yuddy menilai perdebatan mengenai sumber pendanaan program pendidikan gratis merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda kebijakan tersebut.

"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” ujarnya.

Mengenai sumber pendanaan, Yuddy berpandangan pemerintah dapat memanfaatkan APBN melalui efisiensi dan refocusing program pembangunan. Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi.

Yuddy mengusulkan agar kebijakan pendidikan gratis mulai diterapkan secara bertahap pada tahun anggaran 2027. Tahap awal, menurut dia, dapat diarahkan kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” katanya.

Yuddy menilai rencana tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak warga negara atas pendidikan. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

"Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” ujarnya.

Meski mendukung rencana tersebut, Yuddy menekankan pentingnya perencanaan bertahap dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Menurut dia, mekanisme pelaksanaan harus disusun agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.

Rencana pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada pertengahan September 2026. Prabowo menyatakan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat diakses tanpa beban biaya bagi masyarakat.

Sehari sebelum keterangan Yuddy disampaikan, Prabowo juga menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026), untuk membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. (ali/jp). 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pembinaan Upaya Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat dari Fasilitas Kesehatan (Faskes), sekaligus edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan obat-obat tertentu melalui program GEMAR CANTIK (Gerakan Masyarakat Pintar Cara Menggunakan Obat dan Antibiotik).

Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten HSS tersebut dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. H Diauddin, M.Kes. Turut hadir Ketua GOW Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani. 

Hj Mustaidah menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan atas pelaksanaan pembinaan GEMAR CANTIK di Kabupaten HSS.

"Ulun (saya,red) selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSS mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan TP PKK Provinsi Kalsel yang hari ini telah berkenan berkunjung ke tempat kami untuk memberikan pembinaan Gerakan Masyarakat Pintar Cara Menggunakan Obat dan Antibiotik kepada kami. Teriring harapan, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang positif bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Hj Mustaidah, pemahaman mengenai penggunaan obat secara tepat perlu terus ditingkatkan, baik dari aspek jenis obat, dosis, waktu penggunaan, maupun kepatuhan terhadap petunjuk tenaga kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak. Antibiotik, katanya, harus digunakan berdasarkan indikasi dan anjuran tenaga kesehatan serta tidak dikonsumsi secara sembarangan.

"Besar harapan ulun (saya,red), kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Pengetahuan yang diperoleh hari ini hendaknya dibawa pulang, disampaikan kepada keluarga, kemudian diteruskan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Hj Mustaidah juga mengajak anak-anak, kader PKK, kader kesehatan, dan seluruh masyarakat menjadikan GEMAR CANTIK sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan literasi penggunaan obat sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tertentu.

"Mari kita jadikan GEMAR CANTIK sebagai gerakan bersama: cerdas memilih obat, cerdas menggunakan obat, bijak menggunakan antibiotik, dan bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba,” ajaknya.

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengetahuan serta semakin memperkuat sinergi kita dalam mewujudkan keluarga serta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sehat dan terlindungi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Ketua Bidang IV, Dr. dr. Siti Wasilah, beserta pengurus Pokja IV TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan; Ketua GOW Kabupaten HSS beserta pengurus; Plh. Kepala BPOM Provinsi Kalimantan Selatan; Kapolres HSS atau yang mewakili; Kepala BNN Kabupaten HSS atau yang mewakili; jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten HSS, HST, dan Tapin; Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kabupaten HSS; para apoteker, narasumber, tenaga kesehatan, serta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten HSS.

Turut hadir pula pengurus TP PKK Kabupaten HSS, kepala SMAN 1 Kandangan, SMKN 2 Kandangan, dan SMAN 3 Kandangan, serta para siswa, kader PKK, kader/fasilitator kesehatan, dan tamu undangan lainnya. (ari/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE - Keluarga Besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke - 500 pada tanggal 24 September 2026.

"Lima abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera."

JURNALISPOST.ONLINE - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke - 500 pada tanggal 24 September 2026.

"Lima abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera." 

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Afner kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit Tahti Polda Kalteng. Penahanan dilakukan penyidik untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Sebelum diperiksa, Afner terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi yang memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan, penyidik kemudian meminta keterangannya terkait perkara dugaan pemerasan yang dilaporkan RH.

Sebelumnya, Afner diketahui tidak memenuhi salah satu agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik dengan alasan sakit.

Setelah kondisi kesehatannya membaik, Afner disebut tidak kembali menghubungi penyidik. Ia kemudian menyampaikan rencana untuk menjalani pemeriksaan pada 25 September 2026.

Namun, penyidik selanjutnya melayangkan panggilan kedua. Afner akhirnya hadir lebih awal pada Kamis, 24 September 2026, untuk memenuhi pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik melakukan penahanan dengan menempatkan Afner di Rutan Dit Tahti Polda Kalteng.

Afner sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan berdasarkan laporan yang disampaikan pengusaha berinisial RH. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana serta rangkaian peristiwa yang dilaporkan.

Dengan penahanan tersebut, penyidik akan melanjutkan pendalaman perkara, termasuk mencocokkan keterangan tersangka dengan keterangan pelapor, saksi, serta alat bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan.

Meski telah berstatus tersangka, Afner tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyidik selanjutnya akan mendalami fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut. Pembuktian mengenai dugaan pemerasan yang dilaporkan RH akan ditentukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari Afner Juliwarno maupun pihak yang mewakilinya terkait laporan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Afner sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. (gan/jp). 

Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula di Ruang Rapat HM. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dinas perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.

Pembahasan diarahkan pada harmonisasi pengelolaan, konektivitas rute, dan pola pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut.

Mustaqimah mengatakan, integrasi antardaerah diperlukan agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih mudah dan efisien. Penataan trayek juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih layanan.

"Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.

Selain integrasi trayek, RDP membahas rencana kehadiran operator baru dalam program Buy The Service (BTS). Operator tersebut diwajibkan memiliki legalitas berbentuk koperasi. Dalam skema tersebut, Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai salah satu operator, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.

Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang juga menjadi perhatian Komisi III. Salah satu usulan yang dibahas adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap unit angkutan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan penumpang sekaligus membantu mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, mengatakan integrasi layanan antarkabupaten dan kota membutuhkan pembagian rute serta jadwal yang terukur. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelayanan tidak saling bertumpuk dan cakupan transportasi dapat diperluas.

"Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.

Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan transportasi untuk membangun sistem angkutan umum Banjarbakula yang terintegrasi. Penataan rute dan jadwal, peningkatan kualitas armada, aspek keamanan, serta keterjangkauan tarif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pengembangan layanan tersebut.

Komisi III DPRD Kalsel menyatakan akan terus mendorong peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah dan pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Hal itu disampaikan H Supian HK saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Persekutuan Gereja-Gereja PentaKosta Indonesia (PGPI) Kalimantan Selatan di Summer Day Hotel, Jalan Ahmad Yani Km 21,6, Banjarbaru, Kamis (24/9/2026).

H Supian HK mengapresiasi peran PGPI dan gereja dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah, merawat keberagaman, serta turut menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Kami sungguh mengapresiasi peran sinergi pemerintah dan gereja. Lembaga gereja seperti teman-teman di PGPI terlibat aktif dalam merawat keberagaman serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar H Supian HK.

Ia menegaskan, keberagaman merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, ras, agama, dan budaya. Karena itu, kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan harus terus dibangun dalam semangat kerukunan dan persatuan.

"Kami meyakini bahwa mayoritas tidak boleh merasa lebih berkuasa dari minoritas. Karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan memastikan teman-teman nonmuslim yang minoritas di Kalimantan Selatan tetap dijaga, dipenuhi, dan dihormati hak-haknya, termasuk hak beribadah,” tegasnya.

Menurut H Supian HK, penghormatan terhadap hak setiap warga merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan. Ia menekankan bahwa persatuan harus dibangun di atas rasa keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman.

"Penghormatan terhadap hak teman-teman itu adalah bentuk persatuan kita. Dan persatuan mesti dibangun dengan rasa keadilan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, H Supian HK juga mengajak seluruh peserta Rakerprov PGPI Kalsel untuk bermunajat dan memohon pertolongan Tuhan agar Kalimantan Selatan segera pulih serta bangkit dari dampak bencana kebakaran hutan dan kabut asap.

Pembukaan Rakerprov PGPI Kalsel turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalsel, Adi Santoso yang mewakili Gubernur Kalsel, Kakanwil Kemenag Kalsel, HM. Thambrin, perwakilan Kesbangpol Kalsel, serta Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalsel. (sar/ali/jp).

Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika didampingi KBO Satlantas IPDA Desta Anugrahno, bersama Aiptu Heriadi, serta Bripda M. Rizki Yanto.

Pemasangan dilakukan di sejumlah ruas Jalan A. Yani. Langkah tersebut dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan rawan kecelakaan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika, mengatakan banner dan rambu dipasang pada lokasi yang mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Pesan yang disampaikan melalui banner tersebut antara lain "Hati-Hati Kurangi Kecepatan, Sering Terjadi Kecelakaan, Jangan Mau Menjadi Korban Selanjutnya” dan “Daerah Rawan Kecelakaan".

 "Pemasangan banner dan rambu peringatan ini ditempatkan di titik-titik yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan serta pada lokasi yang mudah terbaca oleh pengguna jalan,” ujar IPDA Dika. 

Adapun 12 titik pemasangan berada di Jalan A. Yani, meliputi Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang; Desa Dayu, Kecamatan Dusun Timur; Desa Tampa dan Desa Kupang Baru, Kecamatan Paku; Desa Patung dan Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah; serta Desa Tumpung Ulung dan Desa Bararawa, Kecamatan Pematang Karau.

Menurut IPDA Dika, keberadaan banner dan rambu tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama ketika melintas di kawasan yang memiliki potensi kecelakaan.

Selain meningkatkan kewaspadaan, pemasangan rambu juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Seluruh 12 banner imbauan dan peringatan keselamatan lalu lintas telah terpasang di titik-titik yang telah ditentukan. 

IPDA Dika mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu, mengurangi kecepatan, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. (zi/jp).