BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Selasa, 18 Februari 2025

Satlantas Polres Seruyan Berikan Paket Sembako Kepada Supir Travel

KUALA PEMBUANG- Jajaran Satlantas Polres Seruyan turut membagikan sembako untuk para sopir travel jurusan Kuala Pembuang- Sampit, usai pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan para sopir, di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, Selasa (18/2/2025).

Kapolres Seruyan, AKBP Hans Itta Papahit melalui Kasat Lantas Polres Seruyan, AKP Sugeng, mengatakan, bahwa pemberian paket sembako ini dimaksudkan untuk membantu kebutuhan pokok para sopir. Dengan harapan meringankan beban kebutuhan saat berkumpul bersama keluarga di rumah.

"Meskipun nominal dan jumlah bantuan sembako ini tidak seberapa besar, kami berharap bisa memberikan manfaat bagi penerimanya," harap AKP Sugeng.

Sembari membagikan sembako, Satlantas Polres Seruyan juga melakukan sosialisasi imbauan kepada seluruh para sopir untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keselamatan bersama.

"Tujuannya untuk keselamatan pada saat berkendara di jalan raya," demikian AKP Sugeng. (pn/gan/jp). 

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kunjungi Satgas Pengendalian LPG untuk Tanggapi Keluhan Warga

BANJARMASIN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Muh. Alpiya Rakhman, mengunjungi Satgas Pengendalian dan Pemantauan Penyaluran LPG di Banjarmasin untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg, Selasa (18/2/2025). 

Kunjungan ini diterima oleh Koordinator Satgas Sales Area Kalsel PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Bondan Tri Wibowo.

Dalam pertemuan tersebut, H Muh. Alpiya Rakhman, menanyakan penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg yang telah ditemukan di 16 titik selama kegiatan reses. 

Ia menegaskan, pentingnya memastikan pasokan gas ini untuk kebutuhan masyarakat. 

"Saya ingin memastikan bahwa masalah kelangkaan gas LPG 3 kg ini dapat segera diatasi,” kata H Muh. Alpiya Rakhman. 

H Muh. Alpiya Rakhman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat untuk mengatasi kelangkaan ini. 

"Dengan kerja sama yang baik, kami berharap kelangkaan gas LPG bisa segera teratasi,” ungkapnya. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyaluran LPG dan melaporkan ketidaksesuaian jika ditemukan.

H Muh. Alpiya Rakhman berharap, dengan adanya kunjungan ini, diharapkan kelangkaan gas LPG dapat segera diselesaikan, dan pasokan gas dapat dipastikan cukup untuk kebutuhan masyarakat. 

"Kami komitmen untuk terus memantau masalah ini demi kesejahteraan warga," tegas H Muh. Alpiya Rakhman. 

Sementara itu, Koordinator Satgas Sales Area Kalsel PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Bondan Tri Wibowo, menjelaskan, bahwa masyarakat harus menghindari panic buying atau pembelian berlebihan yang justru bisa mengganggu distribusi pasokan. 

"Kami mengimbau agar masyarakat tidak panik dan membeli berlebihan, karena itu bisa mengganggu ketersediaan pasokan,” ujarnya sembari mengatakan, bahwa Pertamina sendiri memastikan telah menyalurkan gas sesuai kuota yang ditetapkan. (sar/mah/jp). 

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

PURUK CAHU- Ketersediaan air minum yang layak dan sistem sanitasi yang baik merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Hal itu disampaikan Sekrertaris Bapperida Murung Raya, Akhyat Imam Zahrias, saat membuka kegiatan penyusunan dokumen rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan serta rencana program dan investasi jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2025-2029, di Aula Bapperida Puruk Cahu, Selasa (18/2/2025).

Menurut Akhat, hingga saat ini pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan utama. Seperti mulai dari keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman. 

"Penyusunan dokumen RAD AMPI dan RPIJM ini menjadi langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan amanat nasional dalam RPIJM serta Sustainable Development Goals (SDGS)," kata Akhyat. 

Akhyat juga menyampaikan apresiasinya kepada Fakultas UGM yang telah mendukung penyusunan dokumen ini dengan pendekatan berbasis data dan analisis yang komprehensif. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penyusun dari fmFakultas UGM, Ni Nyoman Mei Marleni, perwakilan dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Murung Raya, Kepala BPS Mura dan tamu undangan lainnya.(maya/jp). 

DPRD Kalsel Bahas Peran Komisi I dalam Pembangunan Daerah Bersama DPRD Kota Mojokerto

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Selasa (18/2/2025).

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor ini membahas peran dan fungsi Komisi I DPRD dalam pembangunan daerah. 

"Mari kita sama-sama sharing ilmu untuk kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” kata Ilham Nor saat membuka pertemuan yang diadakan di Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zein, menjelaskan, bahwa Komisi I memiliki peran penting dalam mengawal bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia di Kalsel. 

"Di Komisi I DPRD Kalsel, kami memiliki 17 mitra kerja dan 19 hubungan kerja yang harus terus kami jaga dan tingkatkan,” ujar Dirham Zein.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, M. Syaripuddin, menekankan pentingnya kontribusi Komisi I dalam pembangunan daerah. 

"Bagaimana kita di Komisi I dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan mengawal Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hal yang selalu menjadi perhatian kami,” kata M. Syaripuddin.

Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan strategi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah. 

Anggota DPRD Kota Mojokerto, Agung Soecipto selaku pimpinan rombongan berharap, dapat mengadopsi praktik terbaik yang telah diterapkan di DPRD Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi I.

Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak berharap dapat terus meningkatkan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Komisi I DPRD Kalsel dan DPRD Kota Mojokerto berkomitmen untuk terus memperkuat peran legislatif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (sar/mah/jp). 

Syukuran ke-52 PAM Bandarmasih, Gubernur Kalsel : Pelopor Industri Air Minum di Daerah

BANJARMASIN- Sebagai salah satu pemegang saham di Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan investasi guna memperbaiki infrastruktur air, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas jangkauan distribusi ke seluruh wilayah.

Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalsel, H Muhidin untuk membangun Banua ini lebih maju dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dian Nur pada Syukuran HUT ke- 52 PAM Bandarmasih, Selasa (18/02/2025) di Banjarmasin.

Disampaikan Agus sebagaimana sambutan tertulis Gubernur H Muhidin berharap, kepada jajaran PAM Bandarmasih agar dapat terus menjadi pelopor dalam industri air minum di daerah.

Menurut Gubernur H Muhidin, air bersih adalah sumber kehidupan. Dengan tersedianya air berkualitas, kesehatan masyarakat meningkat, roda perekonomian bergerak, dan
kesejahteraan semakin terwujud.

Oleh karena itu, keberadaan PAM Bandarmasih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banua.

Pada kegiatan syukuran tersebut juga dihadiri Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wakil Walikota, Arifin Noor, Komisaris Utama PAM Bandarmasih, Totok Agus Daryanto beserta dewan komisaris lainnya, Dirut PAM Bandarmasih, Muhammad Ahdiat dan para direktur, pejabat struktural lingkup perusahaan setempat, unsur pimpinan perbankan, serta para mitra kerja.

Dirut PAM Bandarmasih, Muhammad Ahdiat, menyampaikan, bahwa peringatan HUT tahun ini dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan masyarakat umum.

Kegiatan mulai bakti sosial, silaturahmi, lomba-lomba, senam bersama, termasuk penghargaan kepada pelanggan yang rutin membayar tagihan di awal waktu.

Tema HUT PAM Bandarmasih yakni “Mengalirkan Kebaikan untuk
Pelanggan” ujar Ahdiat, sebagai tekad jajarannya untuk terus menjaga semangat memberikan pelayanan yang berkualitas manfaat kepada para pelanggan.

Pada kesempatan itu, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina didampingi Wakilnya, Arifin Noor menyampaikan sambutan bersama, sekaligus berpamitan karena segera mengakhiri masa jabatan mereka di Pemko Banjarmasin.

Syukuran HUT ke-52 PAM Bandarmasih disertai penyerahan bantuan GNOTA secara simbolis dari Dirut PAM Bandarmasih kepada Walikota Banjarmasin sebesar Rp50 juta, penyerahan buku “H Ibnu Sina” kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dian Nur, diakhiri prosesi pemotongan nasi Astakona untuk dibagikan. (sal/iwn/jp). 

Satlantas Polres Barito Timur Berikan Reward Kepada Pengendara Taat Lalu Lintas

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah memberikan reward kepada pengguna jalan yang tertib berlalu lintas, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di Depan kantor Bupati Barito Timur, Jalan Ahmad Yani Tamiang Layang itu dalam rangka Operasi Keselamatan Telabang 2025.

Kegiatan tersebut dipimipin oleh IPTU Abadi Rohmad bersama anggota Satlantas Polres Barito Timur lainnya.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Lantas Polres Bartim, AKP Perdhana Mahardhika, mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang menjadi contoh baik dalam berlalu lintas. 

"Kita memberikan penghargaan kepada pengendara yang menjadi contoh baik dalam berlalu lintas, terutama yang mematuhi aturan mengenai penggunaan helm," kata AKP Perdhana Mahardhika. 

AKP Perdhana berharap, dengan adanya kegiatan ini, akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patuh terhadap aturan berlalu lintas demi menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama di jalan raya. (zi/iwn/jp).

Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Terpilih Ikuti Medical Check Up dan Gladi Pelantikan

JAKARTA- Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Terpilih, Ahmad Selanorwanda, dan H Supian, telah mengikuti serangkaian kegiatan penting sebagai persiapan untuk pelantikan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) yang akan datang. Kegiatan tersebut meliputi gladi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, Selasa (18/2/2025). 
 
Gladi pelantikan dilaksanakan dengan penuh khidmat dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian upacara pelantikan berjalan lancar sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. 

Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Terpilih hadir dengan penuh semangat dan kesungguhan, mengikuti setiap tahapan geladi dengan teliti.
 
Pada hari sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Terpilih juga telah menjalani medical check-up sebagai bagian dari persiapan mereka untuk pelantikan. 

Pemeriksaan kesehatan menyeluruh dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi prima dan siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
 
Pelaksanaan geladi pelantikan dan medical check-up ini menunjukkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Terpilih dalam menjalankan amanah rakyat dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelantikan KDH dan WKDH nanti dapat berlangsung dengan sukses dan membawa manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

PHU Kemenag Barito Timur Sebut Bipih Tahun 2025 Rp59.331.751

TAMIANG LAYANG- Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Februari 2025.

Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, H Ahmadi melalui Penyelenggara Haji dan Umrah, H Ahmad Fauzi, mengatakan, bahwa Jemaah Calon Haji Barito Timur, Kalteng karena mengikuti Embarkasi Banjarmasin, sehingga besaran Bipih yang harus dibayarkan sebesar Rp59.331.751. Sedangkan BPIH tahun 2025 pada Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259.

"Ditetapkan bahwa Bipih yang harus dilunasi jemaah calon haji reguler Barito Timur, Kalteng sebesar Rp59.331.751," kata H Ahmad Fauzi, kepada wartawan ini, Senin (18/02/2025).

H Ahmad Fauzi menjelaskan, bahwa untuk pelunasan Bipih tahap 1 sudah dibuka dari tanggal 14 Februari hingga 14 Maret 2025.

"Dari data yang ada, dari tanggal 14 hingga 17 Februari kemarin, sudah ada 1 JCH Barito Timur yang melunasi," terangnya. 

Ia berharap, jemaah calon haji Barito Timur yang masuk kuota dapat melunasi biaya haji dengan mengikuti jadwal pelunasan yang ditetapkan. 

"Harapan kami, JCH Barito Timur yang masuk kouta keberangkatan tahun ini melunasi dan tidak ada yang menunda," harap H Ahmad Fauzi. (zi/iwn/jp).

AKP Sugeng : Jika Terbukti Konsumsi Narkoba, Sopir Travel Angkutan Umum Dilarang Bawa Penumpang

KUALA PEMBUANG- Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seruyan melakukan pemeriksaan tes urine terhadap para sopir angkutan umum, khususnya travel jurusan Kuala Pembuang- Sampit. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan, Selasa (18/2/2025).

Kapolres Seruyan, AKBP Hans Itta Papahit melalui Kasat Lantas Polres Seruyan, AKP Sugeng, mengatakan, bahwa dari tujuh orang sopir yang dilakukan tes urine, hasilnya semuanya negatif atau tidak ada satupun yang mengonsumsi narkoba.

"Kalau misal ada sopir atau pengemudi yang terbukti mengkonsumsi narkoba dari hasil pelaksanaan tes urine, maka sopir yang bersangkutan akan kita limpahkan ke bagian Satuan Resnarkoba Polres Seruyan. Selanjutnya, kita akan mengganti sopir tersebut dengan sopir yang lain, hingga kita pastikan seluruh penumpang dalam keadaan selamat saat berkendara," kata Sugeng.

Terkait pemeriksaan kesehatan para sopir angkutan ini, lanjut Sugeng, pihaknya akan kembali menyusun jadwal untuk pelaksanaan kegiatan serupa menyasar jalan lintas antar kabupaten, seperti di wilayah Kecamatan Hanau dan sekitarnya.

"Untuk hari ini kita fokuskan kegiatan di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir, dengan sasaran para sopir travel. Untuk nanti selanjutnya, kita agendakan di wilayah Kecamatan Hanau dan sekitarnya," jelasnya. (pn/gan). 

Satlantas Polres Seruyan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Sopir Angkutan Umum

KUALA PEMBUANG- Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seruyan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan para sopir angkutan umum yang beroperasi di Kuala Pembuang, Selasa (18/2/2025) pagi. 

Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Kantor Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan itu, turut melibatkan personel dari tim kesehatan (Urkes) Polres Seruyan, Satuan Resnarkoba Polres Seruyan dan belasan personel dari Dinas Perhubungan Seruyan. 

Kapolres Seruyan, AKBP Hans Itta Papahit melalui Kasat Lantas Polres Seruyan, AKP Sugeng, mengatakan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut dalam rangka operasi Keselamatan Telabang 2025. 

Dimana kata AKP Sugeng, pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan para sopir angkutan umum, khususnya travel yang melayani trayek angkutan tujuan Kuala Pembuang-Sampit. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para sopir tersebut dalam kondisi sehat dan prima tanpa ada mengalami keluhan kesehatan," kata Sugeng kepada awak media.

Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan, ujar Sugeng, diantaranya meliputi pemeriksaan tensi darah, keluhan kesehatan, pemberian vitamin hingga melakukan tes urine terhadap seluruh para sopir angkutan umum.

"Dari tujuh sopir angkutan umum yang telah kita periksa kesehatannya, seluruhnya dinyatakan dalam kondisi sehat dan masih dalam kondisi prima atau tidak ada gangguan kesehatan apapun," jelas Sugeng.

AKP Sugeng menambahkan, bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan ini akan terus berlanjut karena tujuan utamanya adalah melakukan cipta kondisi menjelang tibanya bulan Ramadan, yang mana dipastikan arus mudik kendaraan akan semakin meningkat.

"Pemeriksaan kesehatan ini demi keselamatan bersama, baik itu sopir ataupun penumpang serta pengguna kendaraan lain saat berkendaraan di jalan raya ataupun saat berpergian," demikian AKP Sugeng. (pn/gan). 

Pemprov Gelar Donor Darah HUT ke-75 Satpol PP, ke-63 Satlinmas dan ke-106 Damkar di Kantor Gubernur

BANJARBARU- Memperingati HUT Satpol PP ke-75, Satlinmas ke-63 dan Pemadam Kebakaran, Pemprov Kalsel menggelar Bakti sosial donor darah di Kantor Gubernur Kalsel, Senin (17/2/2025).

Bertempat di lobby Kantor Gubernur Kalsel, setidaknya ada 57 peserta yang mendonorkan darah dan dikumpulkan kantong darah melalui PMI Cabang Banjarmasin.

Disampaikan Maulana, Kepala Seksi (Kasi) Satlinmas Satpol PP Pemprov Kalsel, kegiatan donor darah ini awalnya direncanakan pada 3 Maret 2025 mendatang, namun karena bertepatan dengan Ramadan, maka kegiatan dimajukan pada Senin, 17 Februari 2025.

Maulana mengatakan, bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satpol PP, Satlinmas, dan Pemadam Kebakaran, yang berfungsi sebagai ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama.

"Alhamdulilah, kegiatan donor darah ini disambut antusias oleh para peserta dari seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran, serta mendapat dukungan penuh dari PMI Banjarmasin,” kata Maulana.

Sebagaimana yang biasa rutin dilakukan, para pendonor atau peserta yang ingin mendaftar untuk mendonorkan darah diwajibkan untuk membawa identitas diri berupa KTP. Selanjutnya, akan dilakukan skrining kelayakan donor darah yang meliputi pengecekan hemoglobin dan pemeriksaan penyakit bawaan.

Maulana berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendonorkan darah untuk membantu sesama yang membutuhkan.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak, semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk mendonor darah yang sangat dibutuhkan oleh orang lain,” katanya. (*/iwn/jp). 

Penuh Semangat, Gubernur H Muhidin dan Hasnuryadi Ikuti Gladi Kotor Pelantikan di Monas Jakarta

JAKARTA- Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Wakil Gubernur Terpilih, Hasnuryadi Sulaiman, mengikuti kegiatan gladi kotor pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 di kawasan Monas Jakarta, Selasa (18/2/2025) pagi.

Menggunakan training, kaos warna putih dan bertopi, Gubernur H Muhidin telah tiba sekira pukul 06.30 WITA, dan tak lama kemudian disusul Wakil Gubernur Terpilih, Hasnuryadi Sulaiman dengan training, kaos putih serta menggunakan topi.

Selanjutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2025-2030 yang mengusung tagline “Bekerja Bersama, Merangkul Semua” ini berjalan menuju halaman Monas, Jakarta bersama kepala daerah terpilih lainnya se-Indonesia.

Nampak jelas terlihat, H Muhidin dan Hasnuryadi penuh semangat memulai berbagai tahapan kegiatan gladi kotor dengan berdiri tegap dan melakukan aksi baris berbaris dengan rapi.

Di tenda pun acara, H Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman tampak seksama mengikuti instruksi dalam menjalankan giat berbaris untuk disiapkan jelang pelantikan serentak. Berbagai gerakan mulai dengan melakukan gerak tangan sebagaimana olahraga kecil, kemudian memberi hormat kepada komandan pasukan dilakukan penuh semangat serta berbagai gerakan instruksi lainnya.

"Alhamdulilah. Hari ini Selasa, kita kumpul bersama kepala daerah di Monas dalam persiapan pelantikan serentak maka dilakukan gladi kotor. Dan besok lagi, giat gladi bersihnya itu,” ucap Gubernur H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman selepas gladi kotor.

Diakhir, suasana hangat bersama kepala daerah lainnya terpilih se-Indonesia tengah berdialog santai dan penuh kebersamaan dikala gladi kotor Pelantikan Serentak 2025 tersebut

Diinformasikan, bahwa gladi kotor dan bersih untuk keperluan agenda pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari 2025. Untuk gladi kotor dilakukan hari ini, Selasa, 18 Februari. Sedangkan gladi bersih dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2025.

Nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari mendatang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara pelantikan kepala dan wakil kepala daerah.

Ada 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak pada 20 Februari mendatang.

Di Monas, peserta pelantikan akan melalui gerbang patung kuda/gerbang air mancur disiapkan tenda khusus untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta tamu undangan. (mr/iwn/jp). 

BPJS Kesehatan Cabang Barabai Bersilaturhmi Dengan PWI Hulu Sungai Selatan

KANDANGAN- BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berkunjung ke PWI HSS untuk menjalin silaturahmi dalam rangka berkolaborasi untuk memperkuat publikasi berbagai informasi dan program kesehatan bagi masyarakat. 

"Silaturahmi bersama media ini sebagai wadah diskusi bagi kami dalam rangka penyebarluasan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional (JKN)," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Barabai, Muhammad Masrur Ridwan, di Kandangan fepatnya di GOODENSON, Selasa (18/2/2025). 

Masrur Ridwan mengatakan, bahwa sinergi dengan media begitu penting untuk menyampaikan edukasi dan manfaat JKN dengan jelas dan akurat, serta memberikan informasi terbaru mengenai program-program BPJS Kesehatan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Kami juga meminta masukan, kritik maupun saran terkait program, sinergi ini akan terus berlanjut,” jelasnya, 

Sementara itu, Ketua PWI HSS, Muhammad Erfansyah, mengatakan, bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan BPJS Kesehatan ini untuk penyebarluasan program JKN kepada masyarakat.

"BPJS Kesehatan berperan penting dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat karena mereka mengelola dana jaminan sosial dari para peserta baik mandiri, penerima bantuan iuran, pekerja maupun lainnya," ujar Erfan. 

Erfan juga mengungkapkan, bahwa masyarakat kerap bertanya kepada media terkait layanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya sinergi ini maka akan lebih mudah dalam komunikasi dan penyebarluasan informasi program kesehatan," jelas Erfan. (ari/jp). 

Senin, 17 Februari 2025

Lokakarya Kebangsaan, Gubernur Kalsel Terus Dorong Kehidupan yang Harmonis, Rukun dan Damai

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin dorong ciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai.

Hal ini disampaikan H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso pada acara Lokakarya Kebangsaan “Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme" (Gerakan Harmoni Indonesia Maju), yang dilaksanakan, Senin (17/2/2025) pagi, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

"Semoga kerukunan, keharmonisan dan kedamaian yang kita rasakan sekarang, terus terpelihara dan terjaga, khususnya di Kalsel,” sampai H Muhidin dalam sambutan tertulisnya.

Kondisi bermasyarakat yang diharapkan H Muhidin ini pun tergambar pada kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah kalangan ini.

Dimana kegiatan ini terlihat dihadiri oleh perwakilan Polda Kalsel, Densus 88, perwakilan pemerintahan, kalangan akademisi hingga ormas keagamaan.

Bangsa Indonesia ujar H Muhidin, ditakdirkan memiliki ragam suku, etnis, budaya, bahasa dan agama, yang menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat keragaman yang sangat kaya.

Namun sejalan dengan hal tersebut, peluang masuknya pemecah belah bangsa yang mengusung isu SARA juga cukup besar.

"Karena itu kekompakan untuk memelihara persatuan diatas keragaman ini menjadi penting," kata H Muhidin. 

"Kekompakan untuk memelihara kemajemukan harus kita segarkan dengan berbagai macam pendekatan. Termasuk menyeminarkan dinamika isu-isu terkini yang berpotensi mengancam persatuan kita,” ingat H Muhidin.

"Isu intoleransi, radikalisme dan terorisme adalah isu-isu yang sering digaungkan oleh pihak-pihak yang ingin bangsa kita terpecah, dan merusak persatuan dan kesatuan yang selama ini kita jaga,” lanjut H Muhidin.

Karena itu ujar H Muhidin, forum seperti lokakarya kebangsaan ini harus sering diselenggarakan untuk menjaga harmoni nasional bangsa.

"Wawasan kebangsaan harus selalu ditumbuh kembangkan, terutama bagi generasi muda. Forum seperti lokakarya bangsa ini adalah salah satu upaya memperluas wawasan kebangsaan kita, dengan harapan harmoni nasional bangsa kita tetap terpelihara sepanjang masa, apapun kondisinya,” harap H Muhidin.

Lokakarya kebangsaan ini sendiri diselenggarakan oleh Rabithah Melayu Banjar dan diketuai oleh HM Syarbani.

HM Syarbani dalam laporannya menyampaikan bahwa Rabithah Melayu Banjar adalah sebuah lembaga yang peduli pada keberlangsungan sumber daya manusia dan juga negara secara keseluruhan.

Oleh karena itu melalui lokakarya ini, Rabithah Melayu Banjar ingin menciptakan masyarakat yang mampu menjaga diri dari isu intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Kita ingin SDM kita menjadi orang baik yand tidak percaya dan tidak akan mau menyebarkan hoax. Terutama terkait isu-isu intoleransi, radikalisme dan terorisme,” sampainya. (ran/iwn/jp). 

Bupati dan Wabup Terpilih HSS Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri, Langkah Awal Menuju Pelantikan Resmi di Istana Negara

JAKARTA- Suasana di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terasa lebih sibuk dari biasanya, Senin (17/02/2025). Para Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) terpilih dari berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, dan Suriani, menjalani tahapan registrasi dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan sebelum pelantikan serentak tahun 2025 di Jakarta.

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Hasilnya menggembirakan, KDH dan WKDH HSS dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. 

"Alhamdulillah, hasil pemeriksaan sangat baik seperti yang diharapkan," ucap KDH HSS, H Syafrudin Noor. 

Tidak berhenti di sini, rangkaian persiapan menuju pelantikan akan terus berlanjut. 

"Usai registrasi dan pemeriksaan kesehatan, kemudian pada Selasa, 18 Februari 2025, dijadwalkan gladi kotor dilanjutkan gladi bersih pada Rabu, 19 Februari 2025 di Istana Negara," tambah H Syafrudin Noor. 

Prosesi ini menjadi titik awal perjalanan kepemimpinan para kepala daerah yang telah diberi amanah oleh masyarakat. 

Dengan semangat baru, mereka siap mengemban tanggung jawab untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah masing-masing. Masyarakatpun menanti kiprah mereka dalam membangun negeri dengan penuh harapan. (ari/jp). 

Gubernur H Muhidin Inginkan Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Berbagai Aspek

BANJARMASIN- Beberapa pesan dan catatan penting Gubernur H Muhidin disampaikan terkait penyusunan dokumen perencanaan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga.

Pesan itu disampaikan Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dian Nur pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel tahun 2025 – 2029 diselanggarakan, Senin (17/02/2025) di Banjarmasin.

Pesan penting itu adalah penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum.

Kedua, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung, untuk memastikan setiap perempuan dan anak, mendapatkan akses yang layak dan setara.

Kemudian, pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, karena keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan program ketahanan keluarga yang menjadi kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Terakhir, efesiensi anggaran sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Gubernur H Muhidin mengajak semua untuk bekerja dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel.

Menurut Gubernur H Muhidin, kegiatan ini menjadi momen penting semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga berencana.

Sementara itu, Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menyebut, bahwa tujuan kegiatan Rakernis ininuntuk mendapatkan masukan terkait isu strategis di daerah terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan keluarga.

Selain itu, untuk menyelaraskan program kementerian dengan DPPPA KB di tingkat provinsi dengan Pemkab /Pemko dalam rangka menyusun RPJMD 2025- 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) bidang terkait .

Rakernis dan Forum Perangkat Daerah ini diikuti sekitar 109 peserta dari pimpinan lembaga, dinas PPPA KB, dan para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda Kalsel, DPPPA KB dan BKKBN Provinsi Kalsel.

Peserta terdiri dari para kepala dinas/pejabat mewakili dinas yang membidangi dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kalsel Ir Ariadi Noor (narasumber), dan para anggota Forum Anak Daerah, pimpinan organisasi/lembaga perempuan, BAZNAS Kalsel, dan pihak terkait lainnya. (sal/iwn/jp). 

Jaga Integritas, Dinansyah Ikuti Entry Meeting BPK

MARABAHAN- Pj Bupati Barito Kuala, Dinansyah, mengikuti Entry Meeting Gabungan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara daring, Senin (17/02/2025) di Marabahan. 

Kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan interin atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 se-Kalimantan Selatan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Andriyanto, menyampaikan, baha entry meeting ini bertujuan menjaga integritas zona wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih serta melayani.

Menurutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalsel berkomitmen untuk berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Bupati se-Kalimantan Selatan yang telah berkenan mengikuti acara ini. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD) merupakan evaluasi yang dilakukan untuk membuktikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk membangun daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
 
Sementara itu, Pj Bupati Batola, Dinansyah, mengimbau kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk melaksanakan arahan dari BPK.

"Apa yang telah disampaikan maka kita segera dan minta seluruh SOPD yang terlibat menyelesaikannya," katanya.

Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Turut berhadir mengikuti Entry Meeting Gabungan Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala. (wke/mah/jp). 

Dukung Swasembada Pangan, Polres Bartim Tanam Jagung dan Cabe di Lahan Pekarangan Satresnarkoba

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, Polres Barito Timur melaksanakan penanaman jagung dan cabe di lahan pekarangan Satresnarkoba Polres Bartim, di halaman belakang Kantor Satresnarkoba, Senin (17/2/2025). 

Penanaman tersebut dilakukan oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, Wakapolres Barito Timur, dan PJU Polres Barito Timur. 

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam rangka swasembada pangan dan ketahanan pangan, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. 

"Kami mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan," katanya. 

AKBP Eddy Santoso berharap, dengan adanya kegiatan seperti ini, petani dan masyarakat dapat terus termotivasi untuk meningkatkan hasil pertanian khususnya jagung dan cabe. 

"Harapan kami, masyarakat yang mempunyai pekarangan luas agar dapat memanfaatkan lahan itu untuk berkebun jagung dan cabe," jelas AKBP Eddy Santoso. (iwn/jp).

Pemkab Barsel Gelar Pertemuan Awal Bersama Tim BPK RI Perwakilan Kalteng

BUNTOK- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel), melaksanakan pertemuan awal (entry meeting) dengan Tim Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Aula Ruang Rapat Kantor Bupati Barito Selatan, Senin (17/2/2025). 

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Selatan, Asisten, Kepala OPD, dan berbagai organisasi pemerintah terkait lainnya. 

Hal tersebut menunjukan komitmen dalam mendukung proses audit transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tim BPK-RI memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilaksanakan, serta menjelaskan tahapan yang akan dilalui selama proses audit.

Sekda Barsel, Edy Purwanto, menyampaikan harapannya agar seluruh instansi pemerintah di Barito Selatan dapat mendukung penuh proses pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kedatangan tim BPK RI ini merupakan bagian dari proses audit rutin tahunan terhadap laporan keuangan tahun 2024 dan akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari," kata Edy Purwanto.

Mengingat pentingnya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, Edy berharap kepada seluruh OPD agar dapat memberikan data secara lengkap dan sesuai dengan permintaan BPK.

"Karena ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," tegasnya. 

Edy juga mengungkapkan, bahwa dalam enam tahun terakhir, Barito Selatan telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

"Kami berharap, hasil pemeriksaan tahun ini tetap dapat mempertahankan prestasi tersebut," harapnya. 

Edy mengakui, bahwa jika ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, pihaknya akan bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan.

"Kalau pun ada kekurangan atau kesalahan, tentunya pihak terkait akan segera melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai dengan saran dari tim BPK," tutup Edy Purwanto. (zi/jp).

DPRD Kalsel Terima dan Siap Perjuangkan Sembilan Tuntutan Mahasiswa

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan sigap menanggapi aspirasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan dalam aksi damai yang digelar di depan Gedung Sekretariat DPRD Kalsel, Senin (17/02/2025) siang.

Mahasiswa dari berbagai almamater itu menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup isu-isu strategis, mulai dari transparansi anggaran, pengurangan beasiswa, hingga kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam aksi tersebut, DPRD Kalsel menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat dengan langsung menemui mahasiswa dan menggelar audiensi. 

Anggota Komisi I DPRD, Dirham Zain, bersama Anggota Komisi IV, Bambang Yanto Permono, turun langsung mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Dirham Zain menegaskan, bahwa DPRD Kalsel akan mengawal tuntutan mahasiswa agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Mahasiswa adalah pilar penting dalam demokrasi. Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk menyerap, mengakomodasi, dan memperjuangkan setiap aspirasi yang mereka sampaikan. DPRD Kalsel akan memastikan tuntutan ini diteruskan ke pemerintah pusat dan dibahas dalam forum nasional,” tegasnya.

Dirham Zain mengungkapkan, bahwa dalam waktu dekat, DPRD se-Indonesia akan mengadakan rapat, di mana tuntutan mahasiswa Kalsel akan dibawa dan diperjuangkan.

"Pada 19 Februari 2025 mendatang, kami akan menghadiri rapat DPRD se-Indonesia. Kami pastikan tuntutan mahasiswa ini menjadi bagian dari agenda yang akan disampaikan. Mudahan, pemerintah pusat merespons dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib ini mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan instansi terkait. 

DPRD Kalsel mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan menegaskan kembali komitmennya sebagai lembaga yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat. (sar/mah/jp). 

Pemkab Barito Utara Sambut Kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Kalteng

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka entry meeting pemeriksaan awal kepatuhan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin oleh Ketua Tim, Hang Perkasa bersama beberapa anggota tim BPK RI, Senin (17/2/2025). 

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektifitas SPI (Test Off Control/TOC) dalam pemyusunan LKPD, menilai kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengujian substantif yang dilakukan terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu (test of detail balance sheet/ToDB).

Dalam sambutannya Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyambut baik kedatangan tim pemeriksa serta menekankan pentingnya pemeriksaan ini dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap melalui pemeriksaan pendahuluan ini, kami dapat mengevaluasi dan mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam laporan keuangan. Segala arahan dan petunjuk dari tim BPK akan kami laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Muhlis.

Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kerja dan akan mencakup berbagai aspek penggunaan anggaran daerah. 

Pj Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk bersikap kooperatif dan memberikan data yang akurat guna kelancaran proses pemeriksaan.

Selain itu, Muhlis berharap, tim pemeriksa dapat memberikan bimbingan serta masukan terkait aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, sehingga pengelolaan APBD Barito Utara semakin sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, Pj Sekda, Jufriansyah, meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar dapat saling berkonsolidasi agar dapat memberikan informasi apa saja yang diminta oleh BPK RI Perwakilan Kalteng, sehingga nantinya kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Entry meeting ini menjadi langkah awal bagi BPK RI dalam menilai kepatuhan penggunaan anggaran daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab di Barito Utara. (dsk/my/jp). 

Pemkab HSS Gelar Entry Meeting Bersama Tim BPK RI Perwakilan Kalsel

KANDANGAN- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupateh Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024, akan segera memasuki tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

Hal ini ditandai dengan kedatangan tim BPK-RI Perwakilan Kalsel melaksanakan entry meeting atau pertemuan pendahuluan dengan Pemkab HSS, di Aula Rakat Mudakat (Ramu) Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) HSS, Senin (17/02/2025).

Kedatangan tim yang dipimpin oleh Pengelola Teknis, Nur Hartanty ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H Muhammad Noor, dan diantarkan langsung oleh Inspektur Daerah, Kiky Rachmawati. 

Sekda M. Noor yang mewakili Pj Bupati Endri, mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota tim di Bumi Rakat Mudakat. 

"Selamat datang kepada tim BPK-RI. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk menjalin kebersamaan, sekaligus untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang terbaik untuk HSS," ungkapnya membacakan sambutan tertulis Pj Bupati. 

Ia berharap, agar para Kepala OPD bisa mendukung dengan proaktif sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga laporan keuangan Pemkab HSS dengan WTP-nya dapat dipertahankan untuk Tahun Anggaran 2024.

Sekda juga mengharapkan agar tim bisa memberikan arahan dan bimbingan jika terdapat kekurangan dan kelemahan selama pemeriksaan berlangsung. 

Menurutnya, Pemkab HSS selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, daerah dan negara. 

"Kita akan mengawal dengan memfasilitasi tim selama 26 hari berada di HSS. Kalau ada permintaan data dan sebagainya yang diperlukan akan dilengkapii dan dipenuhi, dan seluruh Kepala OPD bisa menjalin komunikasi yang baik dengan tim, karena bahan inilah yang akan menjadi materi untuk kerja tim pemeriksa," jelasnya. 

Sementara itu, pendahuluan yang disampaikan oleh Nur Hartanty selaku Pengendali Teknis BPK RI Kalsel, disampaikan beberapa hal terkait materi yang akan diperiksa.

"Fokus yang akan kami periksa kali ini adalah berupa pengeluaran Belanja Daerah dan juga e-Katalog, mulai dari Pendapatan Daerah, Belanja Modal, Bantuan Sosial Dan Dana Hibah," ungkapnya.

Turut hadir dalam entry meeting ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, H Zulkifli, Kepala BPKPD H Nanang Fahrurrazi dan jajaran Inspektorat HSS. (ari/jp). 

Pemkab HSS Hadiri Pemeriksaan Interim LKPD 2024 Secara Virtual

KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Muhammad Noor, didampingi Inspektur Daerah Kabupaten HSS, Kiki Rachmawati, menghadiri Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk wilayah Kalimantan Selatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Media Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS, Senin (17/02/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang di Wakili oleh Plh, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Wali Kota, dan Bupati se-Kalimantan Selatan, serta Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan. Mereka mengikuti Entry Meeting Gabungan sebagai bagian dari proses pemeriksaan keuangan daerah.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. 

Dalam rangka menjaga integritas serta mendukung terwujudnya Zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk gratifikasi serta memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pemkab HSS terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal. (ari/jp). 

Perpisahan Pj Bupati Bersama Jajaran Pemkab HSS Sekaligus Syukuran Perayaan Milad Ketua TP-PKK

KANDANGAN- Setelah lima bulan bertugas, Pj Bupati Hulu Sungai Selatan, Endri, bersama Pj Ketua Tim Penggerak PKK, Mutia Anwary Endri, mengucapkan salam perpisahan dalam sebuah acara syukuran yang berlangsung di Mushola Assyifa, Setda Kabupaten HSS, Senin (17/2/2025). 

Acara yang dilaksanakan dengan penuh kehangatan ini menjadi momen penuh haru ini dihadiri oleh jajaran Pemkab HSS serta menjadi perayaan Milad Mutia Anwary Endri.

Selain itu, acara ini juga menciptakan kesan mendalam bagi seluruh hadirin, sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara Pj Bupati HSS, Pj Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh perangkat Pemkab HSS selama masa tugas.

Pj Bupati HSS, Endri, menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas pelaksanaan tugasnya di Kabupaten HSS. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menjalankan amanah ini. Semoga silaturahmi yang terjalin tetap terjaga," ucapnya.

Tak kalah penting, Pj Ketua TP-PKK, Mutia Anwary Endri, juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh seluruh jajaran Pemkab Hulu Sungai Selatan. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga hubungan baik ini terus terjalin, serta salam hangat untuk keluarga dan masyarakat," kata Mutia Antary Hendri. 

Acara ini ditutup dengan do'a bersama yang penuh khidmat, dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi simbol rasa syukur, serta perayaan milad, Mutia Anwary Endri yang turut menambah makna dari momen perpisahan tersebut. (ari/jp). 

Asisten III Setda Barito Utara Buka Musrenbang RKPD 2026 Tingkat Kecamatan Lahei

MUARA TEWEH- Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Utara, Yasser Arafat, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten Barito Utara Tingkat Kecamatan. Kali ini dilaksanakan di Kecamatan Lahei, Senin (17/2/2025). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Lahei ini dihadiri oleh Anggota DPRD, Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Lahei, Unsur Tripika Desa, BPD, perwakilan perusahaan dan tamu undangan terkait lainnya. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Kecamatan ini merupakan agenda rutin dan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan.

Di Kecamatan Lahei, terdapat 112 usulan skala prioritas, meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan jembatan, peningkatan jalan, dan pengadaan sarana prasarana serta pembangunan lainnya. 

Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III, Yasser Arafat, menyampaikan beberapa program prioritas Pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo- Gibran. Diantaranya makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi sekolah serta pemerataan guru, serta kualitas pendidikan.

"Kami Pemkan Barito Utara melalui Dinas Pendidikan setempat siap membantu dalam menjalankan program tersebut," ujar Yasser. 

Ia juga menghimbau, kepada dunia usaha untuk dapat mendukung percepatan pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) khusunya pembangunan di sekitar daerah perusahaan. 

"Harapan kami perusahaan dapat bersinergi bersama pemerintah daerah dalam pembangunan yang tepat sasaran," kata Yasser. 

Menyangkut usulan yang disampaikan, kata Yasser, tidak dapat sepenuhnya terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan dan kemampuan keuangan daerah Barito Utara. 

Namun ujar Yasser, pada prinsipnya pemerintah daerah tetap akan berupaya mengakomodir pada tahun anggaran berikutnya.

"Kepada organisasi perangkat daerah maupun perangkat desa agar fokus dan serius mengikuti kegiatan forum ini," jelas Yasser Arafat. 

Dalam kesempatan itu, juga dilaksankan pemberian vitamin A dan obat cacing kepada balita untuk mencegah peyakit serta menjaga kesehatan anak. (dsk/my/jp). 

Musrenbang, Camat Paju Epat Sampaikan 120 Usulan Senilai Rp99 Miliar Lebih

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (musrenbang), Senin (17/2/2025). 

Musrenbang ke sembilan yang dilaksanakan di Kecamatan Paju Epat ini dibuka oleh Asisten II Setda Bartim Amrullah, dan dipandu oleh Kepala Bappelitbangda Bartim, Franz Sila Utama.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa/BPD se-Kecamatan Paju Epat, dan tamu undangan lainnya. 

Camat Paju Epat, Fredi Tangkasiang, menyampaikan, bahwa sebelum melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan, pihaknya telah memfasilitasi musrenbang di tingkat desa. 

Dari musrenbang di desa se-Kecamatan Paju Epat, sebut Fredi, ada sebanyak 120 usulan dengan pagu anggaran Rp99 miliar lebih.

"Kami berharap, usulan masyarakat dapat terealisasi pada tahun 2026 mendatang," harapnya. 

Usai pembukaan, kemudian acara di pandu oleh Kepala Bappelitbangda Bartim, Franz Sila Uatama. 

Franz meminta OPD yang menjadi tujuan usulan desa untuk memberikan tanggapan.

Selain itu, juga diminta OPD menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 di wilayah Kecamatan Paju Epat.  Selanjutnya, agar Kepala Desa menanggapi apa yang disampaikan oleh OPD. (zi/iwn/jp). 

Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Gabungan terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (17/2/2025) pagi.

Plh. Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, M.Pd, yang mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin, menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota siap menerima koreksi, masukan, serta rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Syarifuddin menegaskan, bahwa setiap rupiah dalam APBD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan LKPD oleh BPK menjadi instrumen penting dalam mengawal tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.

"Kami berkomitmen menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil evaluasi dan pemeriksaan ini harus dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Syarifuddin.

Pemprov Kalsel menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan.

"Mari kita pastikan bahwa proses pemeriksaan ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah,” tegas Syarifuddin.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga bertekad mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara berturut-turut. Menurutnya, opini ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara.

Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah kepala SOPD dari lingkup Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, BPK menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga auditor negara dalam memastikan pengelolaan APBD yang efektif dan efisien.

"BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan. Masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengawasan anggaran agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Adriyanto saat memberikan sambutan.

Pemeriksaan Interim atas LKPD ini menjadi langkah awal sebelum BPK memberikan opini resmi atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari pemeriksaan ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel. (md/iwn/jp). 

Diklat Penyusunan Renstra, Gubernur Ingatkan Visi Kalimantan Selatan Bekerja

BANJARBARU- Pelatihan Penyusunan Restra bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuka oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan, di BPSDMD Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (17/2/2025) pagi.

Barisan pegawai berdiri dan menghadap ke panggung, terlihat hadir Ketua Widyaiswara Indonesia Provinsi Kalsel, Dr. H Rahmadi dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Kalsel, Zainal Abidin.

Mengenakan pakaian jas hitam, pengalungan peserta Rendi Irwansyah S. Kom dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel dan Peni Lestari S.IP, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan.

"Restra merupakan dokumen penting karena dokumen ini haruslah menggambarkan proses kinerja pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Restra menjadi kiblat sebagai daulat dalam pembangunan 5 tahun ke depan,” kata Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan di atas podium.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan dan mengingatkan kepada peserta ASN semua bahwa 5 tahun ke depan mengusung visi Kalimantan Selatan Bekerja. Dan 33 program prioritas, menurutnya kita harus memiliki prioritas dalam bekerja untuk pembangunan, termasuk halnya berhubungan dengan administratif pemerintahan.

"Kita harus mampu memiliki prioritas yang lebih bijak, bukan hanya pekerjaan yang bersifat administratif. Tetapi kebijakan yang implementatif, Restra hendaknya punya konsekuensi dan sasaran yang jelas, serta institusi penanggung jawabnya,” ucap Ahmad Bagiawan.

Oleh karena itu, Ahmad Bagiawan ingin dapat dijamin konsistensi RPJPD dan RPJMD maka diharapkan kinerja ASN dapat memperkuat arah pembangunan Kalimantan Selatan ke depan.

Lantas, Ahmad Bagiawan mengharapkan kepada seluruh peserta ASN untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Pelatihan Penyusunan Renstra tersebut. Sehingga, bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghadirkan pekerja unggul dan sesuai aturan.

"Demikian, sambutan ini saya sampaikan dan mengucapkan selamat untuk mengikuti oleh pelatihan kepada seluruh peserta ASN,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubbid Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang, Izzati Mulia Fardani, menjelaskan, dasar hukum kegiatan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kedua, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Tiga, peraturan menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 6 Tahun 2020,” terangnya.

Izzati mengatakan, manfaat dari mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan renstra sangatlah banyak. Tentunya, sebut dia, agar peserta dapat berkembang dalam meningkatkan kemampuan menganalisis situasi dan lingkungan strategis, merumuskan visi misi, dan menyusun Renstra yang berkualitas. Pelatihan ini juga dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi.

Terakhir, Izzati menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan Restra ini digelar sejak 17-21 Februari 2025 di kampus I BPSDMD Kalsel. Dan sebanyak 30 peserta ASN lingkup Pemprov Kalsel yang akan diberikan materi oleh fasilitator dari Bappenas, Bakeuda Kalsel dan BPS Kalsel. (mr/iwn/jp).

Anggota DPRD Kalsel, H Jahrian Serap Aspirasi Warga Sungai Pitung

BARITO KUALA- Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi NasDem, H Jahrian, turun langsung ke Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, untuk menyerap aspirasi warga. 

Kunjungan ini bertujuan menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor ketahanan pangan dan infrastruktur desa.

Dalam dialog dengan warga, H Jahrian menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai pilar utama ketahanan pangan di desa. 

Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat serta bantuan sarana dan prasarana produksi yang memadai.

"Ketahanan pangan harus terus diperkuat agar dapat menopang perekonomian masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, sektor pertanian dan perikanan bisa berkembang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi warga,” kata H Jahrian.

Selain isu ketahanan pangan, warga jugabmenyampaikan berbagai aspirasi lainnya, seperti peningkatan infrastruktur desa, dukungan bagi UMKM, serta akses teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi. 

Warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam pengembangan desa, khususnya dalam peningkatan akses jalan dan pembangunan jembatan yang lebih layak.

Menanggapi aspirasi tersebut, H Jahrian memastikan akan menindaklanjutinya melalui jalur kebijakan yang ada di DPRD Kalsel. 

Ia juga menegaskan, pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait agar pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

Usai berdialog, H Jahrian langsung meninjau kondisi salah satu jembatan yang menjadi keluhan utama warga. Infrastruktur tersebut dinilai sudah tidak layak dan perlu segera mendapatkan perbaikan guna menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Dengan adanya kunjungan ini, masyarakat Desa Sungai Pitung berharap aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa semakin meningkat. (sar/mah/jp). 
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes