BANJARMASIN- Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 H, Lurah Pelambuan, Junaidi bersama istri, staf kelurahan, serta Tim Penggerak (TP) PKK Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin menggelar kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di depan Kantor Kelurahan Pelambuan tersebut menyasar para pengguna jalan, warga sekitar, serta masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Lurah Pelambuan, Junaidi, mengatakan bahwa kegiatan berbagi takjil ini merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah kelurahan kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

"Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini kami berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Junaidi.

Pembagian takjil berlangsung tertib dan lancar. Warga yang menerima takjil menyambut baik kegiatan tersebut, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.

Menurut Junaidi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kelurahan Pelambuan dalam membangun kedekatan, solidaritas, dan kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Ia berharap, kegiatan sosial seperti pembagian takjil dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

"Semoga kegiatan ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kelurahan Pelambuan dan sekitarnya,” harapnya. (rhmd/jp). 

TANJUNG- Bupati Tabalong, M. Noor Rifani mengapresiasi penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Tabalong. 

Ia menekankan agar seluruh usulan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Tabalong ke-16 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025, Kamis (5/3/2026).

Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas pokir yang disampaikan. 

Ia menilai, pokir tersebut merupakan aspirasi nyata masyarakat yang berkembang di lapangan.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa usulan tersebut perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, yakni RPJMD Kabupaten Tabalong 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, serta RPJMN 2025-2029.

Selain itu, pokir juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, program prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, tahap pembahasan ini menjadi momentum penting untuk mencocokkan berbagai usulan dengan tujuh program prioritas daerah sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

"Pokir-pokir tadi nanti kita selaraskan. Ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga menjadi kesempatan yang baik untuk kita cocokkan dengan RPJMD daerah, provinsi, dan pusat, serta tujuh program prioritas daerah. Insya Allah dapat kita bahas bersama dan menjadi keputusan bersama demi kesejahteraan masyarakat Tabalong,” ujar M. Noor Rifani.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan akan lebih mudah dihadapi apabila dikerjakan secara sinergis.

Pemkab Tabalong berharap dukungan DPRD terus terjalin secara solid agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi di Timur Tengah kembali kondusif.

Imbauan tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi menyusul kondisi keamanan kawasan Timur Tengah yang dinilai belum stabil dan berpotensi mengalami eskalasi. 

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar H Ahmad Fauzi di Tamiang Layang, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, langkah penundaan ini bukan berarti membatalkan ibadah, melainkan sebagai upaya antisipatif guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Selain itu, H Ahmad Fauzi, meminta seluruh jemaah umrah asal Barito Timur yang saat ini berada di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik.

Ia juga mengimbau keluarga jemaah untuk tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. 

"Kami berharap masyarakat tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari pemerintah,” tegasnya. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka menebar kebaikan serta mempererat soliditas, silaturahmi, dan persaudaraan di bulan suci Ramadan 1447 H, personel angkatan 43 hingga 51 Polres Barito Timur menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mapolsek Dusun Timur Jalan A. Yani Kelurahan  Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kamis (5/3/2026).

Sekitar 50 anggota turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka membagikan sebanyak 200 kotak takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas.

Ketua pelaksana kegiatan, Briptu Andareksa, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian serta upaya mempererat kebersamaan antaranggota sekaligus berbagi dengan masyarakat di bulan Ramadan.

Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan, solidaritas, serta memperkuat hubungan antara anggota kepolisian dan masyarakat.

Setelah pembagian takjil, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai momentum mempererat silaturahmi di antara para anggota. (zi/jp). 

BATOLA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (5/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, H Muhidin, menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tuan guru serta masyarakat Batola dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah.

"Ulun sangat himung bisa datang ke tempat ini. Bubuhan pian menyambut rombongan ulun dengan sangat ramah, penuh persaudaraan dan kekeluargaan. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini dengan kebaikan bagi banua kita dan masyarakat,” ujarnya.

H Muhidin juga menyampaikan, bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman telah memasuki tahun pertama masa kepemimpinan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 

Ia pun memohon maaf kepada masyarakat apabila selama satu tahun pemerintahan masih belum dapat memenuhi seluruh harapan.

"Kami mohon maaf jika selama satu tahun ini belum bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Kami terus berikhtiar dan memohon dukungan serta doa dari alim ulama dan masyarakat agar Kalimantan Selatan semakin maju,” katanya.

Menurut H Muhidin, mulai tahun 2026 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan merealisasikan sejumlah proyek pembangunan strategis yang sebelumnya telah direncanakan.

Beberapa proyek tersebut di antaranya pembangunan lapangan sepak bola bertaraf internasional, pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru, serta berbagai pembangunan infrastruktur lainnya di wilayah Kalimantan Selatan.

"Insya Allah sebelum masa jabatan kami berakhir pada 2030, jembatan Kotabaru dan lapangan sepak bola internasional dapat diselesaikan selama tidak ada kendala,” ujarnya.

Khusus untuk Kabupaten Barito Kuala, Pemprov Kalsel pada tahun ini akan melakukan perbaikan jalan di wilayah Anjir Pasar, Wanaraya, dan Marabahan.

"Mudah-mudahan perbaikan jalan ini berjalan lancar dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Selain infrastruktur, Pemprov Kalsel juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program bantuan, seperti beasiswa luar negeri, bantuan bagi siswa kurang mampu, serta program pendidikan Paket A, B, dan C bagi masyarakat di kabupaten/kota.

H Muhidin berharap, program tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Dengan pendidikan yang baik, kita harapkan banua dan masyarakat kita bisa semakin maju,” tuturnya.

Dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyalurkan dukungan CSR dari Bank Kalsel berupa paket sembako kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, Asisten Administrasi Umum Dinansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Syamsir Rahman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Fatkhan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Husnul Hatimah, Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriady, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Galuh Tantri Narindra. (prkm/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Munculnya sejumlah kasus di berbagai daerah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan sorotan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran serta kesesuaian porsi makanan yang diterima anak-anak penerima manfaat.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per anak dalam program MBG. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp5.000 dialokasikan untuk biaya operasional yang meliputi proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima.

Dengan demikian, nilai bahan baku makanan yang diterima anak-anak diperkirakan berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, tergantung pada jenjang usia dan tingkat pendidikan penerima.

Pengawas pusat BGN menjelaskan bahwa alokasi bahan baku makanan dibedakan berdasarkan kelompok usia. Untuk anak balita, taman kanak-kanak (TK), serta siswa sekolah dasar (SD) kelas 1 hingga kelas 3, anggaran bahan baku makanan diperkirakan sekitar Rp8.000 per porsi.

Sementara itu, bagi siswa SD kelas 4 hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA), alokasi bahan baku makanan diperkirakan mencapai Rp10.000 per porsi.

Angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan bahan mentah yang kemudian diolah menjadi menu makanan bergizi bagi anak-anak. Adapun biaya operasional seperti memasak, pengemasan, dan distribusi telah termasuk dalam alokasi Rp5.000 dari total anggaran program.

Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami struktur pembiayaan dalam program MBG. Pemerintah juga membuka ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Masyarakat dipersilakan menyampaikan kritik apabila porsi makanan yang diterima anak-anak dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat juga dapat melaporkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, pengelola dan penyelenggara MBG di daerah diharapkan menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program. Salah satu bentuk keterbukaan yang dianjurkan adalah mencantumkan rincian harga menu serta kandungan gizi makanan yang dibagikan setiap hari.

Informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media sosial resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau melalui lembar informasi yang disertakan dalam kemasan makanan yang dibagikan kepada siswa.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas komposisi menu, nilai gizi, serta penggunaan anggaran dalam program MBG.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, pelaksanaan program makan bergizi bagi anak-anak diharapkan dapat berjalan secara jujur, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur melakukan penyelidikan terhadap tiga unit truk Fuso bermuatan kayu yang sempat diamankan masyarakat dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat sejak Rabu (4/3/2026).

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Barito Timur, AKP Hengky Prasetyo, S.Tr.K., M.H., S.I.K.. mengatakan pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan sejumlah saksi terkait.

"Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait truk bermuatan kayu tersebut, kami melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait,” ujar Hengky kepada wartawan, Kamis (5/3/2026). 

Dari hasil penyelidikan sementara, sejumlah dokumen terkait pengelolaan dan pengangkutan kayu telah diperiksa oleh tim penyidik. Dokumen yang diperiksa antara lain laporan hasil produksi (LHP), dokumen Rencana Kerja Perusahaan (RKP), izin usaha, akta perusahaan, serta dokumentasi pendukung lainnya.

Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan terhadap dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang berkaitan dengan pengangkutan kayu gergajian.

Dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa kayu yang diangkut tersebut diduga berasal dari data produksi tahun 2023 hingga 2024. Kayu merupakan stok lama yang masih tercatat dalam laporan perusahaan.

Petugas turut melakukan pengecekan fisik di lapangan serta verifikasi dokumen pengurusan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan.

AKP Hengky menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Barito Timur, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangan Polres Barito Timur terkait pengangkutan kayu oleh kendaraan tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pengangkutan serta keterangan dari pihak terkait, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana,” jelasnya.

Hengky Prasetyo juga memastikan setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Apabila menemukan hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” tambahnya.

Pihak kepolisian juga akan terus melakukan pemantauan dan pendalaman guna memastikan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk pengangkutan hasil hutan di wilayah hukum Polres Barito Timur, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (5/3/2026). 

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang.

"Forum ini sangat krusial karena menjadi wadah bagi seluruh usulan dan aspirasi masyarakat untuk dirumuskan menjadi program nyata pemerintah daerah,” ujar H Shalahuddin.

Ia menjelaskan, melalui Musrenbang RKPD 2027, pemerintah daerah berupaya memastikan perencanaan pembangunan memiliki landasan yang kuat serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat hingga perwakilan warga, diharapkan dapat berperan aktif dalam menyampaikan gagasan dan masukan yang konstruktif.

"Pembangunan yang baik dimulai dari perencanaan yang tepat. Karena itu, kita ingin memastikan arah pembangunan tahun 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat Barito Utara,” katanya.

Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses perencanaan tersebut agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak bagi kemajuan daerah.

Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang memadukan berbagai usulan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sebagai dasar penetapan program prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Di akhir kegiatan, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait program prioritas pembangunan yang dinilai paling mendesak di lingkungan masing-masing. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno meninjau kesiapan operasional Rumah Potong Unggas (RPU) yang berlokasi di Desa Pulau Telo Baru, Rabu (4/3/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas, standar kebersihan, serta kelayakan operasional sebelum RPU tersebut difungsikan secara penuh.

Dalam kunjungan tersebut disampaikan bahwa RPU Pulau Telo Baru memiliki kapasitas pemotongan minimal 7.000 ekor ayam per hari. Produksi dari fasilitas ini nantinya akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan daging ayam masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas dan sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap keberadaan RPU ini dapat membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga daging ayam di pasaran. Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan standar higienitas produk unggas yang beredar di masyarakat.

Rencananya, Rumah Potong Unggas di Pulau Telo Baru akan mulai dioperasikan setelah Hari Raya Idulfitri. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, distribusi daging ayam di Kabupaten Kapuas diharapkan menjadi lebih tertata serta memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). (fah/hru/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyerahkan hibah sebesar Rp1 miliar kepada Masjid Nurul Ahya di Kelurahan Lahei II, Kecamatan Lahei, dalam kegiatan Safari Ramadan, Rabu (4/3/2026).

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung peningkatan sarana prasarana serta kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Ahya. Penyerahan hibah disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta warga setempat yang menghadiri rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, mengatakan hibah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan fungsi rumah ibadah sekaligus mendorong pembangunan berbasis keagamaan.

"Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan ibadah dan pembinaan umat. Pemerintah daerah berkomitmen agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya akselerasi realisasi program kerja agar visi dan misi pembangunan daerah berjalan sesuai target. Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Barito Utara yang sejahtera dan religius.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut turut diisi dengan silaturahmi, dialog bersama warga, serta penyampaian program prioritas pemerintah daerah. Acara berlangsung khidmat dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kelurahan Lahei II. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (4/3/2026), di Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Bartim, Misnohartaku, dan dihadiri unsur Forkopimda yang diwakili Pabung, Kasat Intel Polres, serta Kasi Datun Kejaksaan. Turut hadir para asisten dan staf ahli Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain DLH, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, RSUD Tamiang Layang, Koordinator MBG Bartim, serta para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Barito Timur.

Asisten I Setda Bartim, Ari Panan, mengatakan rapat evaluasi tersebut bertujuan mencermati berbagai permasalahan dan aspek teknis pelaksanaan Program MBG agar berjalan optimal, aman, dan sesuai ketentuan.

"Rapat membahas secara rinci tahapan kerja tim, mulai dari persiapan, proses pengolahan atau memasak, pengepakan hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat,” ujarnya.

Selain itu, pengelolaan limbah dapur maupun limbah di sekolah juga menjadi perhatian. Ketersediaan sarana pendukung seperti listrik, air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) turut dibahas untuk memastikan standar kebersihan dan kesehatan terpenuhi.

Ari Panan menambahkan, jumlah penerima manfaat yang melebihi kapasitas layanan SPPG di beberapa titik juga menjadi bahan diskusi dalam rapat tersebut. Kebersihan alat memasak dan ompreng, baik sebelum maupun setelah digunakan, turut disoroti.

Kesehatan petugas yang terlibat dalam program juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan bersama pihak RSUD memberikan penjelasan terkait kesiapan peralatan dan tenaga medis apabila terjadi kondisi darurat.

Selain itu, penanganan limbah domestik dan sampah, serta peran aktif pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung program MBG turut dibahas secara komprehensif.

Perwakilan Forkopimda juga menyampaikan sejumlah saran strategis, antara lain pentingnya koordinasi jika terjadi permasalahan di lapangan, evaluasi terhadap pemasok bahan makanan, serta kelengkapan perizinan seperti sertifikat SPPG dan SPPL.

Seluruh pihak juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum, bersikap cepat tanggap terhadap setiap masalah agar tidak berkembang di media sosial, serta memahami ketentuan yang berlaku.

Sekda Bartim, Misnohartaku, menegaskan Program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait.

Ia meminta seluruh pihak mempelajari regulasi yang berlaku dan meningkatkan koordinasi apabila terdapat kendala di lapangan. Para camat hingga perangkat kelurahan dan desa juga diminta aktif melakukan monitoring guna memastikan program berjalan baik, aman, dan tepat sasaran.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Bartim berharap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Barito Timur semakin tertib, profesional, serta memberi manfaat optimal bagi masyarakat. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, mengajak masyarakat untuk memperkuat silaturahmi dan menjaga persatuan .

Hal itu disampaikan HM. Wiyatno dalam sambutannya pada Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kecamatan Kapuas Barat, Rabu (4/3/2026).

Wiyatno menyampaikan rasa syukur karena kegiatan Safari Ramadan tahun ini kembali dapat dilaksanakan sehingga pemerintah daerah dapat bersilaturahmi langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, Safari Ramadan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana mempererat ukhuwah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas, ulama, dan masyarakat.

"Melalui Safari Ramadan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi wadah penyampaian pesan-pesan agama serta arahan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menyebut, bahwa bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, Ramadan mengajarkan umat Islam untuk melatih kesabaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Wiyatno turut mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan antarumat beragama. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang aman, tenteram, dan damai demi kemajuan Kabupaten Kapuas.

Menurutnya, kegiatan Safari Ramadan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kapuas yang “Bersinar”, yaitu Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius.

Di akhir sambutannya, Wiyatno atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat serta berharap seluruh amal ibadah di bulan Ramadan mendapat keberkahan.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut ditutup dengan doa bersama dan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat setempat. (fah/hru/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Selatan menggelar Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Kegiatan yang digelar di Aula Selidah, Rabu (4/3/2026), secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo. 

Dalam sambutannya Wabup Herman Susilo, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap edukasi dan pengembangan ekonomi syariah. 

Ia menekankan peluang kerja sama dengan berbagai dinas terkait untuk memastikan keberlanjutan program ekonomi syariah.

"Pemerintah daerah membuka ruang kerja sama dan memberikan dukungan seluas-luasnya. Ke depan, kegiatan seperti ini dapat disinergikan dengan dinas-dinas terkait untuk menunjang pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.

H Helman Nafidzi, Ketua MES Pengurus Daerah Kabupaten Barito Kuala, menilai daerah ini memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah karena mayoritas penduduk beragama Islam. Menurutnya, penguatan nilai-nilai syariah sangat penting, terutama dalam praktik ekonomi masyarakat.

Sementara itu, H Mairijani, Ketua MES Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan transaksi bebas riba, tetapi juga penguatan sektor riil melalui program pemberdayaan masyarakat. 

Ia menekankan peluang besar dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, termasuk UMKM halal, yang kini semakin berkembang seiring tren global industri halal.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, Majelis Ulama Indonesia Barito Kuala, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kepemudaan, serta seluruh peserta Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah 2026.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan diskusi edukatif yang dipandu Khabib Musthofa dan dipandu Sherly Puspita Sari sebagai MC. Narasumber yang hadir antara lain Andy Rahman Yuliman (Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Kalsel), Sujipto (Ketua II MES Kalsel), dan Panji Afif Hidayat, S.E.I., M.H (Business Product Analyst Bank Kalsel).

Diskusi membahas pengelolaan keuangan syariah, pengendalian konsumsi selama Ramadhan, dan strategi perencanaan keuangan produktif serta berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga ekonomi syariah untuk membangun masyarakat mandiri secara finansial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 diharapkan menjadi momentum peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip ekonomi syariah. (rnld/ali/jp). 

BANJARMASIN- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalsel, dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di Gedung DPRD Kalsel Lt.4, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.

Wakil Ketua Komisi IV, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan keprihatinannya karena pagu anggaran Dinas Sosial hanya sebesar Rp69 miliar akibat efisiensi. Menurutnya, jumlah tersebut sangat minim dibandingkan banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.

"Apa yang disampaikan rekan-rekan Dinas Sosial tadi menjadi atensi kami. Kami akan memperjuangkannya dalam rapat anggaran nanti, baik anggaran reguler maupun perubahan. Program sosial kemanusiaan jangan dikurangi karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata H Gusti Iskandar, yang juga menjabat Ketua PMI Provinsi Kalsel.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan efisiensi anggaran hanya boleh diterapkan pada kegiatan seremonial, sedangkan program kemanusiaan harus diprioritaskan.

"Kalau efisiensi untuk kegiatan seremonial, tidak masalah. Tapi untuk program sosial kemanusiaan jangan dikurangi. Program ini sungguh menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, H Gusti berharap, Dinas Sosial dapat menyusun daftar kebutuhan dasar masyarakat Kalsel, termasuk perkiraan anggaran yang diperlukan, sebagai dasar penganggaran yang tepat.

"Kami akan memperjuangkan ini. Dengan data kemiskinan yang cukup memprihatinkan di Kalimantan Selatan, program sosial kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPRD Kalsel untuk memastikan anggaran sosial kemanusiaan tidak terpangkas, seiring upaya pemerintah daerah mengelola efisiensi anggaran. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendalami revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, Rabu (4/3/2026), di Ruang Komisi I Lantai IV DPRD Kalsel.

Rapat dipimpin Ketua Pansus III, Husnul Fatahillah, dan dihadiri anggota pansus bersama perwakilan sejumlah perangkat daerah serta instansi terkait. RDP ini menjadi forum pertama untuk menghimpun masukan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memperkuat substansi revisi regulasi pengelolaan air tanah di Kalsel.

Husnul Fatahillah menegaskan, bahwa fokus pembahasan awal adalah menyelaraskan persepsi antarinstansi agar perda yang disusun tidak menimbulkan persoalan lintas sektor di kemudian hari.

"Hari ini kami melaksanakan rapat perdana untuk mendengarkan usulan dari SOPD terkait. Catatan utama adalah menyelaraskan pemahaman agar perda ini nantinya tidak menjadi masalah lintas instansi,” ujarnya.

Kepala Seksi Pendayagunaan Air Tanah, Arum Mirza, berharap revisi perda dapat menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan menjadi pedoman teknis pengelolaan air tanah di daerah. Pemerintah daerah juga berencana menyusun Peraturan Gubernur sebagai turunan teknis dari perda yang direvisi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Annas, menekankan bahwa revisi perda diarahkan untuk mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha, dalam proses perizinan.

"Perda ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama pelaku usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih jelas dan mudah sesuai regulasi yang ditetapkan,” jelasnya.

RDP melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air, Bappeda, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pansus III DPRD Kalsel menargetkan revisi Perda Pengelolaan Air Tanah dapat menghasilkan regulasi yang adaptif, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan daerah serta kepastian berusaha. (sar/ali/jp).

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1447 H/2026 M. Kegiatan kali ini dipusatkan di Masjid Nurul Iman, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (4/3/2026).

Safari Ramadan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Timur Misnohartaku, unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bartim, serta masyarakat setempat.

Camat Patangkep Tutui, Simon Stevin Oktavianus, menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan pemerintah daerah di wilayahnya.

"Atas nama masyarakat Kecamatan Patangkep Tutui, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekda dan rombongan Safari Ramadan. Kehadiran pemerintah daerah menjadi penyemangat bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Simon juga menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Bentot terkait kebutuhan lampu penerangan jalan umum. Menurutnya, sejumlah ruas jalan di desa tersebut masih gelap pada malam hari sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Menanggapi hal itu, Sekda Barito Timur, Misnohartaku, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah kecamatan. Ia mempersilakan agar usulan tersebut diajukan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2026.

"Silakan Pak Camat mengusulkan pada anggaran perubahan 2026. Nanti akan kita bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Timur. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” kata Misnohartaku.

Sekda menjelaskan, setiap tahun total usulan pembangunan dari masyarakat di seluruh wilayah Barito Timur mencapai sekitar Rp2 triliun. Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan skala prioritas.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan iman dan takwa serta memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, kegiatan Safari Ramadan menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat bertatap muka langsung dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat.

"Marilah kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan suka cita. Jadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan komitmen membangun daerah,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda Barito Timur juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan kipas angin kepada pengurus Masjid Nurul Iman sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan di Desa Bentot.

Kegiatan Safari Ramadan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, ditutup dengan doa bersama serta silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah dan masyarakat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di Aula Kecamatan Alalak.

Kegiatan tersebut dipimpin Camat Alalak, Didik Kaharudin, dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Barito Kuala, Mujiburrahman, unsur Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Ketua APDESI Kecamatan Alalak Arafik, serta para kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan se-Kecamatan Alalak.

Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan desa agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan tersebut, tim evaluasi menelaah kesesuaian antara laporan administrasi kegiatan dengan realisasi pelaksanaan di lapangan, terutama pada program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes 2026. 

Penilaian meliputi capaian fisik dan keuangan, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, forum Monev juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun penyerapan anggaran.

Camat Alalak, Didik Kaharudin, mengatakan keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kondusivitas wilayah dan sinergi seluruh perangkat desa.

"Keberhasilan desa didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondusivitas. Jika kita bekerja dalam suasana yang kondusif dan penuh kebersamaan, maka hasil pembangunan akan lebih optimal,” ujarnya.

Didik juga mengakui, bahwa keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah program pembangunan desa mengalami penundaan. Karena itu, menurutnya, pemerintah desa perlu menetapkan skala prioritas agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Ketua APDESI Kecamatan Alalak, Arafik, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut. 

Ia menilai kegiatan itu membantu pemerintah desa meningkatkan tertib administrasi sekaligus memperkuat koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala agar desa dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala, Mujiburrahman  menjelaskan bahwa saat ini Dana Desa terbagi dalam dua skema, yakni Dana Desa Reguler dan Dana Desa KDMP.

Menurutnya, porsi Dana Desa KDMP saat ini lebih besar dibandingkan dana reguler, sehingga pemerintah desa diharapkan memahami secara rinci peruntukan serta mekanisme pengelolaannya.

"Kami mengingatkan agar seluruh desa berhati-hati dan cermat dalam mengelola Dana Desa, baik reguler maupun KDMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah kecamatan berharap pelaksanaan APBDes di seluruh desa di Kecamatan Alalak dapat berjalan sesuai perencanaan, transparan, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (lim/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengatasi persoalan banjir dan pengelolaan sampah melalui program yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Shalahuddin dalam rapat di Gedung DPRD Barito Utara, yang membahas strategi penanganan lingkungan dan pengendalian banjir di wilayah setempat, Rabu (4/3/2026). 

Menurut H Shalahuddin, salah satu langkah utama yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah normalisasi Sungai Bengaris. Program tersebut ditargetkan rampung pada 2029 sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan ibu kota kabupaten.

"Normalisasi Sungai Bengaris menjadi fokus utama agar aliran air kembali lancar dan mampu mengurangi potensi banjir, khususnya saat curah hujan tinggi,” ujarnya.

Selain penanganan banjir, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di wilayah Lanjas serta peningkatan sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menargetkan penurunan volume sampah hingga 33,1 persen pada 2030.

Bupati Shalahuddin juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dengan memilah sampah dari rumah dan menjaga kebersihan sungai.

"Lingkungan yang bersih dan sungai yang terjaga adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang,” katanya. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Rombongan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dipimpin Bupati H Shalahuddin mengunjungi Desa Bukit Sawit, Rabu (4/3/2026) malam. Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Istiqamah dan disambut antusias masyarakat setempat.

Warga memadati masjid untuk melaksanakan salat Isya dan Tarawih berjamaah sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin mengapresiasi kerukunan serta kebersamaan masyarakat Bukit Sawit yang tetap terjaga di tengah aktivitas ekonomi desa yang berkembang.

Ia menegaskan, bahwa kemajuan sektor infrastruktur dan perkebunan di wilayah Teweh Selatan perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat.

"Bukit Sawit menjadi contoh bagaimana kemajuan ekonomi desa dapat berjalan seiring dengan ketaatan beribadah. Masjid Al-Istiqamah diharapkan terus menjadi pusat kegiatan keagamaan dan energi positif bagi masyarakat,” ujar H Shalahuddin.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembinaan spiritual, hingga ke tingkat desa.

Bupati Shalahuddin turut menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Bukit Sawit serta mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong selama bulan Ramadan. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menggelar rapat bersama mitra kerja, Rabu (4/3/2026) siang.

Rapat dipimpin Ketua Pansus II, Agus Mulia Husin, dan difokuskan pada penyamaan persepsi terkait kerangka Raperda yang tengah disusun.

Agus Mulia Husin menjelaskan, Raperda TJSLP merupakan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

"Dalam raperda ini nantinya akan diatur peran pemerintah provinsi agar program CSR perusahaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perusahaan nantinya diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut agar pelaksanaannya lebih terarah dan saling berkesinambungan.

Dengan adanya perubahan regulasi ini, Pansus II berharap pelaksanaan CSR perusahaan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih tertata, transparan, serta memiliki ukuran capaian yang jelas bagi masyarakat. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian sengketa lahan pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Banjarbaru.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, usai rapat bersama sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait, Rabu (4/3/2026) siang.

Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan bahwa terdapat tiga poin utama dalam rekomendasi yang dihasilkan Komisi I.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kalsel telah menggelar rapat pembahasan sengketa lahan tersebut. Pertemuan pada Rabu siang merupakan rapat lanjutan atau pertemuan kedua bersama SKPD terkait guna memperdalam langkah-langkah penyelesaiannya.

Dalam rekomendasinya, Komisi I mengusulkan pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dan Penataan Ulang Kawasan Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Tim ini diharapkan melibatkan pemerintah daerah melalui SKPD terkait, instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan, serta aparat penegak hukum.

Selain itu, Komisi I juga merekomendasikan percepatan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara administratif telah dinyatakan clean and clear (CnC).

Adapun poin ketiga, tim yang dibentuk nantinya diminta menyampaikan laporan perkembangan penanganan sengketa setiap satu bulan sekali, dengan target penyelesaian dalam waktu enam bulan.

"Kita berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tercipta kepastian hukum dan ketertiban masyarakat di Banua,” ujar Rais. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PDAM Muara Teweh, Rabu (4/3/2026), guna memastikan kualitas air bersih yang disalurkan kepada masyarakat tetap memenuhi standar.

Sidak dilakukan bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung proses produksi dan pengolahan air, termasuk pengukuran tingkat kejernihan dan derajat keasaman (pH).

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan langkah tersebut merupakan respons atas sejumlah laporan masyarakat terkait layanan air bersih. 

Ia meminta manajemen dan pegawai PDAM menjadikan aduan warga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Aduan dan laporan warga harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pelayanan. Dengan disiplin dan komitmen seluruh pegawai, saya yakin kualitas produksi dan distribusi air bersih akan terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga standar mutu air agar tetap aman dikonsumsi serta memastikan distribusi berjalan lancar, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada petugas lapangan yang tetap bekerja dalam berbagai kondisi cuaca demi menjaga pasokan air bersih bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, lanjutnya, berkomitmen memperkuat pengawasan dan pembenahan layanan publik, termasuk sektor air bersih, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE-Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

"Selamat berpuasa di bulan Ramadhan. Semoga puasa Anda penuh berkah dan makna."

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Memperingati Hari Gizi Nasional pada tanggal 28 Februari 2026

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2026.

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2026.

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan "Marhaban ya Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi."

BANJARMASIN- Lurah Pelambuan, Junaidi, S.Hut, bersama Ketua TP PKK Kelurahan dan staf kelurahan mengunjungi stand Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) TP PKK Kecamatan Banjarmasin Barat pada Festival Pasar Wadai Ramadan 1447 H di kawasan Taman Siring Kilometer 0 Banjarmasin, Rabu (4/3/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku usaha keluarga yang tergabung dalam program UP2K PKK serta turut meramaikan kegiatan tahunan selama bulan Ramadan di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu, rombongan berinteraksi langsung dengan para penjaga stand yang secara bergiliran berasal dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Para peserta menjajakan berbagai menu berbuka puasa hasil olahan dari program UP2K.

Selain berdialog dan bersilaturahmi, rombongan juga membeli sejumlah produk yang dijual di stand sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal yang berpartisipasi dalam festival tersebut.

Program UP2K sendiri merupakan salah satu kegiatan Tim Penggerak PKK yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Melalui program ini, masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan UP2K umumnya didukung melalui pelatihan keterampilan, pengelolaan kelompok usaha, serta fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.

Melalui Festival Pasar Wadai Ramadan, diharapkan produk-produk hasil usaha masyarakat dapat semakin dikenal luas sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil selama bulan suci Ramadan. (rhmd/jp). 

TAMIANG LAYANG- Jajaran Polres Barito Timur membagikan takjil kepada pengendara di depan Mako Polres, Jalan A. Yani, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Rabu (4/3/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, didampingi Kasatsamapta AKP Sukajim, dan Kasatbinmas AKP Asep Supriadi. Personel Satsamapta dan Satbinmas turut terlibat bersama Bhayangkari Cabang Barito Timur dalam pembagian paket makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang melintas.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial jajaran kepolisian kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan.

"Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat empati dan kepedulian sosial. Melalui pembagian takjil ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang peduli,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Warga yang menerima takjil menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar jajaran kepolisian tersebut. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, S.I.K.,M.A.P.  menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang sama-sama tidak diinginkan, dengan adanya korban dari anggota Polri maupun masyarakat dalam Penanganan Aksi penutupan jalan hauling milik PT Asmin Bara Bronang yang berlokasi di Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Selasa (3/3/2026) sore. 

Kapolres menegaskan, bahwa Polres Kapuas tetap mengedepankan pendekatan humanis serta profesional dalam setiap penanganan situasi di lapangan.

Penanganan dilakukan setelah sebelumnya aparat kepolisian bersama unsur pemerintah dan tokoh adat setempat berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada massa Aliansi Masyarakat Adat (AMAD) yang melakukan pemortalan jalan.

Kapolsek Kapuas Tengah bersama Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kapuas Tengah terlebih dahulu memberikan imbauan agar massa membubarkan diri secara tertib demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan sehingga situasi berkembang menjadi aksi saling dorong dan perlawanan terhadap petugas.

Dalam insiden tersebut, tiga personel kepolisian mengalami luka akibat serangan senjata tajam dan segera mendapatkan penanganan medis. 

Aparat kepolisian sebelumnya telah memberikan tembakan peringatan sebagai langkah preventif, namun karena situasi dinilai membahayakan keselamatan petugas, dilakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan pelaku penyerangan. Dua orang dari pihak massa mengalami luka tembak di bagian kaki dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan.

Seluruh korban, baik dari pihak kepolisian maupun massa aksi, telah memperoleh penanganan medis di Klinik Pama Persada Nusantara, selanjutnya dirujuk ke RS Bhayangkara Palangka Raya. Untuk dilakukan Perwatan Medis. 

Permasalahan ini berawal dari sengketa lahan antara pihak perusahaan dengan sejumlah warga yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat. Upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan, mulai dari tingkat Kecamatan Kapuas Tengah hingga Pemerintah Kabupaten Kapuas. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan di antara para pihak.

Aksi penutupan jalan hauling yang berlangsung sejak 2 Maret 2026 menyebabkan terhentinya operasional pengangkutan batubara perusahaan dan berdampak pada kerugian materiil yang cukup besar.

Polres Kapuas menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui prosedur dan berdasarkan surat perintah yang sah, serta tetap mengedepankan prinsip profesional, proporsional, dan humanis.

Pihak kepolisian juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui jalur hukum dan mekanisme dialog yang tersedia, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban maupun kerugian lebih lanjut.

Situasi di lokasi saat ini telah berangsur kondusif dan aparat kepolisian masih melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya eskalasi lanjutan.

Polres Kapuas berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas secara luas. (fah/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menandatangani nota kesepakatan dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Teweh terkait penunjukan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Rabu (4/3/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh, M. Ading Saidhy, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Menurutnya, melalui nota kesepakatan ini anak yang menjalani pidana kerja sosial maupun pelayanan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya di lokasi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan aspek pendidikan, pembinaan, serta perlindungan hak anak.

"Melalui nota kesepakatan ini, kita memberikan ruang bagi anak untuk menjalani pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat di lokasi yang telah ditunjuk, dengan tetap mengutamakan aspek pendidikan, pembinaan, serta perlindungan hak anak,” ujar Rahmanto.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pembinaan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi sekaligus simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh.

Melalui kerja sama ini, diharapkan sinergi kedua pihak semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pembinaan. (dsk/maya/jp). 

TANJUNG- Mempererat kemitraan dengan insan pers sekaligus berbagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polres Tabalong menggelar kegiatan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim, Rabu (4/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan santunan dan bingkisan menu berbuka puasa dari Polres Tabalong kepada Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) “Kasih Ibu” yang berlokasi di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Bantuan berupa bingkisan dan tali asih dari Kapolres Tabalong diserahkan oleh Kasat Binmas Polres Tabalong, AKP Dedi Indarto kepada Ketua Yayasan “Kasih Ibu”. 

Selain itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabalong, H Sabirin Syukran Nafis, turut menyerahkan tali asih yang didampingi Kasi Humas Polres Tabalong, Iptu Heri Siswoyo, S.H., M.H.

Kegiatan buka puasa bersama ini juga dihadiri Wakapolres Tabalong, Kompol H Hasanudin, S.H., para Pejabat Utama (PJU) Polres Tabalong, Ketua PWI Kabupaten Tabalong, serta sejumlah insan pers dari media cetak, elektronik, dan daring di wilayah Kabupaten Tabalong.

Ketua PWI Kabupaten Tabalong, H Sabirin Syukran Nafis, mengapresiasi kegiatan yang digelar Polres Tabalong tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus memperkuat kemitraan antara Polri dan insan pers.

"Kemitraan Polres Tabalong dengan insan pers merupakan satu kesatuan yang memiliki visi yang sama, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat serta mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr. Opsla., melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Ia berharap, momentum Ramadan dapat semakin mempererat silaturahmi dan kerja sama antara Polres Tabalong dan media.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat silaturahmi dengan rekan-rekan media sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Kami juga akan terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan insan pers untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Tabalong,” pungkasnya. (fah/jp).