JURNALISPOST.ONLINE-Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya KH. Ahmad Syairazi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan masa khidmat 2026-2031.

JURNALISPOST.ONLINE-Keluarga Besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya KH. Ahmad Syairazi sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan masa khidmat 2026-2031.

"Maju Banuanya. Baiman Warganya."

TANJUNG- Polres Tabalong menindak tegas kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar serta mengantisipasi aksi balap liar melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu (14/2/2026) malam hingga Minggu (15/2/2026) dini hari.

Kegiatan yang berlangsung pukul 23.00 hingga 04.00 Wita itu dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) IPTU Adi Lesmana, S.H., dengan melibatkan personel Samapta, UKL, anggota piket satuan fungsi, serta jajaran Polsek Murung Pudak. 

Patroli menyasar titik-titik keramaian dan lokasi yang dinilai rawan terjadinya balap liar di wilayah hukum Polres Tabalong.

Selain patroli dialogis, petugas juga menggelar Blue Light Patrol sebagai langkah preventif untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan memberikan rasa aman bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari.

Dari hasil patroli, petugas mengamankan dua unit sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau standar pabrikan. Kendaraan tersebut diamankan guna mencegah potensi balap liar maupun gangguan ketertiban lainnya.

Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menegaskan bahwa KRYD akan terus dilaksanakan secara berkala untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tabalong.

"Kami mengimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Mari bersama menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Polres Tabalong memastikan kegiatan patroli dan penindakan akan terus ditingkatkan guna menekan potensi gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 101 jemaah calon haji (JCH) 1447 H/2026 M mengikuti manasik haji hari kedua tingkat kecamatan yang digelar oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barito Timur, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula PLHUT Tamiang Layang tersebut menghadirkan narasumber, H Ustuhri, S.Ag, yang menyampaikan materi terkait rangkaian perjalanan ibadah haji, mulai dari keberangkatan menuju Makkah hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Dalam pemaparannya, Ustuhri, menjelaskan tahapan pelaksanaan umrah wajib, meliputi fiqih thawaf, sa’i, dan tahalul. 

Ia juga menguraikan keutamaan beribadah di Kota Suci Makkah serta pentingnya menjaga sikap dan kekhusyukan selama menjalankan ibadah.

Selain itu, materi mencakup antisipasi berbagai kemungkinan kasus yang dapat terjadi selama di Tanah Suci, serta persiapan menjelang wukuf di Arafah. 

Para JCH juga dibekali pemahaman tentang niat ihram, rangkaian kegiatan di Arafah, hingga ketentuan mabit di Mina, termasuk tanazul, murur, dan ketentuan hukumnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengatakan manasik haji bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para JCH agar dapat melaksanakan ibadah secara mandiri dan sesuai tuntunan.

"Melalui manasik ini, kami berharap seluruh jemaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menjalankan setiap rukun dan wajib haji dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan manasik akan terus dilaksanakan sesuai jadwal sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. (zi/jp). 

MARABAHAN- Kurang dari tiga hari setelah kejadian, jajaran Polsek Anjir Muara yang dibackup Tim Opsnal Satreskrim Polres Barito Kuala dan Unit Reskrim Polsek Binuang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan juncto pencurian dengan kekerasan (curat–curas) di Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala.

Peristiwa terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026, sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan No. 14 RT. 004. Korbannya adalah Jaliha (44), ibu rumah tangga asal Kabupaten Katingan. 

Kapolres Barito Kuala, AKBP Anib Bastian melalui Kasi Humas AKP Marum, menjelaskan pelaku berinisial BK (38), warga Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan NH (50), warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, masuk ke rumah korban setelah memperkenalkan diri dan mengaku sebagai kenalan suaminya.

"Korban merasa curiga dan sempat menghubungi saksi untuk datang ke rumah. Namun sebelum saksi tiba, kedua pelaku sudah berada di dalam rumah korban,” ujar AKP Marum kepada wartawan ini, Minggu (15/2/2026). 

Tak lama kemudian, kedua pelaku pamit. Saat itu korban hendak memberikan sejumlah uang dan masuk ke kamar untuk mengambilnya. Namun korban mendapati uang tunai Rp6.000.000 yang disimpan di dalam dompet telah raib.

Korban langsung mengejar pelaku hingga ke halaman rumah dan menarik tas milik BK. Saat ditegur, pelaku pria memaki dan memukul tangan serta dada korban agar tasnya terlepas. Setelah berhasil merebut kembali tasnya, kedua pelaku melarikan diri berboncengan menggunakan sepeda motor.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp6 juta dan trauma akibat kekerasan fisik. Laporan resmi dibuat ke Polsek Anjir Muara pada pukul 14.00 Wita di hari yang sama.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pelacakan, tim gabungan memperoleh informasi keberadaan pelaku di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Selanjutnya, pada Jum'at, 13 Februari 2026 sekitar pukul 21.03 Wita, tim bergerak cepat ke lokasi dan berhasil mengamankan kedua terduga pelaku tanpa perlawanan. Keduanya langsung dibawa ke Polres Barito Kuala untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Selain itu, turut diamankan barang bukti satu dompet kecil warna putih tanpa merek, dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan saat melarikan diri.

AKP Marum menyebutkan, bahwa saat ini penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku serta kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana serupa di wilayah lain. 

"Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan juncto pencurian dengan kekerasan sesuai ketentuan KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun," demikian AKP Marum. (ali/jp). 

BANJARMASIN- Penanganan persoalan anak jalanan, pengamen, dan pengemis di Kota Banjarmasin dinilai belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sejumlah pihak menyampaikan keprihatinan sekaligus evaluasi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) yang dianggap masih bertumpu pada penertiban sementara.

Meningkatnya keberadaan anak jalanan, pengamen, dan pengemis di sejumlah titik kota disebut menjadi indikator bahwa pendekatan yang diterapkan selama ini belum menyentuh akar persoalan. Penertiban tanpa diikuti program pembinaan berkelanjutan dinilai hanya memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain.

Persoalan tersebut dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan dan perlindungan sosial. Anak-anak yang berada di jalanan disebut sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan, akses pendidikan, serta jaminan masa depan yang lebih layak.

"Anak-anak di jalan bukan objek razia, tetapi subjek yang harus diberdayakan melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Mukarramah, S.Pd, Ketua Kopri PMII Komisariat UIN Antasari Banjarmasin

Untuk itu, Pemkot Banjarmasin didorong menyusun strategi terpadu dengan melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, aparat penegak peraturan daerah, serta bersinergi dengan lembaga sosial dan tokoh masyarakat. 

Program pemberdayaan keluarga, pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta perluasan akses bantuan sosial dinilai perlu diperkuat guna menghadirkan solusi jangka panjang.

Selain penguatan program ujar Mukarramah, transparansi pelaksanaan kebijakan juga dianggap penting agar masyarakat mengetahui langkah konkret yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan sosial yang berjalan saat ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

"Kami meminta Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan. Penanganan kelompok rentan dinilai menjadi indikator penting bagi kemajuan sebuah kota, tidak hanya dari aspek ketertiban fisik, tetapi juga dari sisi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan warganya," demikian Mukarramah. (rls/zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) dari Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan Minggu Kasih di Gereja Immanuel Haringen, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan dan kemitraan Polri dengan masyarakat lintas agama. Kehadiran para Polwan disambut hangat oleh jemaat yang tengah mengikuti ibadah Minggu.

Dalam kesempatan itu, Polwan berdialog langsung dengan jemaat, baik orang tua maupun anak-anak. Mereka menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara persuasif, serta mengajak warga menjaga toleransi antarumat beragama dan memperkuat kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.

Selain itu, jemaat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan, seperti pencurian, penyalahgunaan narkotika, dan kenakalan remaja. Warga juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa program Minggu Kasih merupakan komitmen Polri dalam membangun komunikasi yang terbuka dan humanis dengan masyarakat.

"Kami ingin memastikan Polri hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Melalui Minggu Kasih, kami mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi, serta menyampaikan pesan kamtibmas secara santun dan empatik,” ujarnya.

Ia menambahkan, stabilitas kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan masyarakat. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Barito Timur.

Melalui kegiatan ini, Polres Barito Timur berharap hubungan kemitraan dengan masyarakat semakin erat serta kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk menjauhi praktik judi online yang semakin marak dan meresahkan. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan solusi masalah ekonomi, justru berisiko merusak masa depan dan keharmonisan keluarga.

"Stop judi online karena merusak masa depan. Sekali terjebak, sulit keluar dari lingkarannya,” tegas AKBP Eddy Santoso kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Ia menjelaskan, banyak orang awalnya hanya mencoba-coba, namun kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi kecanduan yang sulit dihentikan. Selain itu, judi online berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar dan dapat menghancurkan hubungan keluarga.

"Judi online dapat membuat seseorang kehilangan uang, harta benda, bahkan keluarga,” ujar Kapolres.

AKBP Eddy Santoso juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online, baik bermain, mempromosikan, maupun mendukungnya. Warga diminta waspada terhadap tawaran dan iklan judi online yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan, serta tidak memberikan data pribadi atau informasi keuangan kepada pihak tidak dikenal.

Melalui imbauan ini, Eddy berharap masyarakat semakin memahami dampak negatif judi online dan mampu melindungi diri serta keluarga. Polres Barito Timur pun akan terus meningkatkan patroli dan sosialisasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Pilih kerja keras, bukan jalan pintas. Hentikan sekarang, lindungi diri dan keluarga,” pungkas AKBP Eddy Santoso. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Gubernur Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman nampak khusyuk dan khidmat mengikuti rangkaian peringatan haul ke-6 almarhum KH Zuhdiannor atau Abah Guru Zuhdi, Sabtu (14/2/2026) malam di kawasan kubah belakang Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin.

Peringatan haul yang diawali dengan salat magrib itu dipimpin Adik kandung Abah Guru Zuhi, KH Muhammad As'ad atau Guru As 'ad, dihadiri para habib dan ulama serta ribuan masyarakat Kalsel dan sekitarnya.

Abah Guru Zuhdi meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2020 atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1441 Hijriah. Waktu pelaksanaan sengaja dimajukan dari tanggal wafat, yakni  memasuki bulan ramadan 1447 hijriah tahun ini.

Semasa hidup, Abah Guru Zuhdi mengisi banyak pengajian agama Islam seperti di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Masjid Harun Aliyah, Masjid Ar-Raudhah, dan Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin. Sosok ulama ini pun banyak disukai masyarakat, dalam dan luar Provinsi Kalsel.

Sebelum pelaksanaan haul, Wagub Hasnuryadi menyampaikan imbauan kepada jemaah yang akan hadir, selain mendoakan para ulama yang telah wafat, juga menjadikan momentum ini untuk mempererat persatuan dan kebersamaan umat.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov), Wagub Hasnuryadi berharap seluruh jemaah dapat menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan, mengingat jumlah jemaah yang sangat banyak itu.

Prosesi haul diawali pembacaan syair manawi yang mengisahkan riwayat hidup, akhlak, dan karomah Abah Guru Zuhdi, dilanjutkan pelantunan shalawat Fatih yang menjadi salah satu amalan khas. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan tahlil yang ditujukan untuk almarhum, dirangkai doa-doa.

Kehadiran Wagub Hasnuryadi di haul Guru Zahdi ini bukan kali pertama, pada momentum sebelumnya pun turut hadiri. Seperti peringatan haul ke-5 tahun lalu, Wagub Hasnuryadi mendatangi kegiatan dengan menaiki speed boat. (sal/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 101 jemaah calon haji (JCH) Kabupaten Barito Timur mengikuti manasik haji tingkat kecamatan yang digelar oleh Kantor Kementerian Haji da Umrah (Kemenhaj) Barito Timur, Sabtu (14/2/2026), di Aula PLHUT Tamiang Layang.

Kegiatan ini menghadirkan Abdi Muhaimin, S.Ag, yang menyampaikan materi persiapan keberangkatan haji 1447 H/2026 M, dengan fokus pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual para jemaah.

Dalam pemaparannya, Abdi menekankan sejumlah hal penting. Antara lain Bekal fisik dan pengetahuan: menjaga kebugaran tubuh dan memahami tata cara ibadah haji.

Manasik haji, praktik langsung ibadah, termasuk tayamum dan salat qashar selama di pesawat.

Persiapan perjalanan: meliputi dokumen, obat-obatan, dan adat safar dari keberangkatan rumah hingga Madinah.

Ibadah di Madinah: kegiatan Arbain, salat berjamaah di Masjid Nabawi, dan kunjungan ke Raudhah.

Persiapan Ihram, niat Ihram di Bir Ali.

Kasus fiqih, solusi bagi jemaah yang tidak bisa mengikuti Arbain, wanita haid yang ingin memasuki Raudhah, dan kondisi lainnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kemenhaj Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengimbau kepada para jemaah calon haji agar mengikuti kegiatan manasik tersebut dengan bersungguh-sungguh. 

Selain itu, H Ahmad Fauzi juga meminta agar jemaah calon haji selalu menjaga kesehatan, memahami prosedur ibadah, dan mempersiapkan mental sebelum keberangkatan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan jemaah calon haji Barito Timur siap secara fisik, mental, dan spiritual dalam menunaikan ibadah haji,” ujar H Ahmad Fauzi. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran resmi sebagai langkah untuk mendukung kelancaran ibadah puasa pegawai, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyesuaian jam kerja dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas serta optimalisasi kinerja perangkat daerah. Pemerintah daerah menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan waktu kerja, disiplin pegawai dan standar pelayanan publik harus tetap terjaga.

"Penyesuaian ini bertujuan memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah daerah.

Pemkab Barito Utara juga mengimbau seluruh ASN untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan integritas, etos kerja, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kebijakan ini, diharapkan keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan tanggung jawab sebagai pelayan publik dapat berjalan seiring selama bulan suci Ramadan. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan dalam penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT. 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Layanan Publik Lingkup RT, yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Pemkot Banjarmasin, Sabtu (14/2/2026) siang, dihadiri kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, perwakilan RT, dan LPMK se-Kota Banjarmasin.

Narasumber rapat, Dr. Taufiq Supriadi, S.E., S.H., M.T., Ak., memaparkan pengalaman dan studi kasus pengelolaan lingkungan di tingkat RT. 

Ia menegaskan, keberhasilan tata kelola di level paling dasar pemerintahan ditentukan oleh empat kunci utama: kolaborasi, transparansi, insentif, dan kepemimpinan. Pendekatan partisipatif dari warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan bersih dan tertata.

Wali Kota Yamin menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk pembangunan TPS3R yang sempat ditolak warga. Sebagai alternatif, Pemkot mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri melalui pembuatan kompos di rumah tangga.

"Kita akan lebih agresif dalam pengelolaan sampah organik di Banjarmasin. Jika tidak diolah, sampah menimbulkan bau dan masalah lingkungan. Namun jika dikelola menjadi kompos, bisa menjadi pupuk untuk pemanfaatan sendiri atau bahkan bernilai jual,” kata Wali Kota.

Ia menegaskan, bahwa Surat Edaran Darurat Sampah masih berlaku karena persoalan pengelolaan sampah belum tuntas. Seluruh elemen diminta aktif menyosialisasikan pengolahan sampah organik menjadi kompos, khususnya di kelurahan yang belum mampu memproduksi kompos secara mandiri.

Wali Kota juga menyoroti laporan LPMK mengenai satuan tugas kebersihan di salah satu kelurahan yang dinilai belum optimal, sebagai catatan evaluasi untuk segera diperbaiki.

Saat ini, Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan, 52 LPMK, dan 1.563 RT. Wali Kota menegaskan, seluruh lurah dan RT harus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Banjarmasin yang bersih dan tertata.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, serta para kepala bagian di lingkungan Pemkot.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Banjarmasin berharap penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (prkm/ali/jp). 

BANJARMASIN- Menyambut Haul ke-6 Akhmad Zuhdiannor atau Guru Zuhdi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan membagikan ratusan sajadah, kopiah, dan tasbih kepada para jemaah, Sabtu (14/2/2026).

Pembagian suvenir Islami tersebut dilaksanakan usai Salat Asar di kawasan perempatan Pasar Lama, Banjarmasin. Kegiatan dipimpin langsung Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah didampingi Sekretaris SMSI Kalsel, Hamdani, serta anggota Munawar Khalil dan Nanang Shalokal.

Ketua SMSI Kalsel, Anang Fadilah, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kepada para jemaah yang datang dari berbagai daerah untuk menghadiri haul.

"Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semakin mempererat persaudaraan sesama muslim, sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota SMSI,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota SMSI Kalsel yang telah berpartisipasi dan menyisihkan rezeki demi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, SMSI tidak hanya berperan menyajikan informasi dan berita yang edukatif kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menghadirkan aksi sosial yang memberi manfaat langsung.

"Kami berharap SMSI terus konsisten memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tutupnya. (ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- BRIPTU Firhan Rizky Ramadhan, Bhabinkamtibmas Desa Murutuwu, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur melaksanakan pemantauan progres lahan demplot ketahanan pangan jagung komposit pakan ternak varietas Bisi 2 pada Sabtu, 14 Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan dan memastikan pertumbuhan tanaman jagung di wilayah Desa Murutuwu berjalan optimal.

Pemantauan dilakukan di lahan milik Sdr. Bertolumeus seluas kurang lebih 2 hektare, dengan area tanam sekitar 1,5 hektare. Saat kegiatan, tanaman jagung sudah memasuki usia 79 hari setelah tanam (HST) dengan ketinggian mencapai kurang lebih 160 cm. Berdasarkan pengamatan, tanaman diperkirakan siap untuk panen pada bulan Maret mendatang.

Bhabinkamtibmas Desa Murutuwu bersama stakeholder terkait berencana melakukan pemantauan rutin secara berkala untuk memastikan pertumbuhan tanaman tetap sehat dan produktif. Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara petani dan aparat keamanan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program nasional sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses tanam hingga panen.

"Pemantauan ini penting agar tanaman jagung tumbuh dengan baik, mendukung swasembada pangan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa,” ujar IPDA Sulkhan Sururi. (zi/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong mengamankan kegiatan Fun Run dalam rangka Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 2026 yang digelar PT Adaro Indonesia di Taman Tanjung Expo Center, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Sabtu (14/2/2026) pagi. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari karyawan, mitra kerja, subkontraktor, hingga masyarakat umum.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar, mengingat rute lomba melintasi sejumlah ruas jalan utama di wilayah Tabalong.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Tabalong atau yang mewakili, Wakapolres Tabalong Kompol H Hasanuddin, Kabag Ops Kompol Abdul Fatah, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Adaro Indonesia, Deny Widihatmoko, Direktur Operasional PT Adaro Indonesia, Wayu Sulistyo, Kapolsek Murung Pudak, AKP Sunaryo, Danramil Tanta–Murung Pudak, Kapten Infanteri Dwi Prayitno, jajaran direksi Adaro Group, serta tamu undangan lainnya.

Panitia menyiapkan tiga kategori jarak tempuh, yakni 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer (half marathon).

Rute 5 kilometer: Start dari Taman Tanjung Expo Center menuju depan Kantor DPRD Tabalong, Kantor Dinas Perhubungan, Simpang 4 Islamic Center, dan kembali finis di lokasi start.

Rute 10 kilometer: Melintasi Jalan A. Yani, depan Kantor DPRD, Dinas Perhubungan, Simpang 4 Islamic Center, Jalan Nan Sarunai, Simpang 4 Samsat Lama, Bundaran Obor Mabuun, Guru Danau, Bundaran Obor Mati Mabuun, dan finis di Taman Tanjung Expo Center.

Rute 21 kilometer: Menempuh jalur hingga Jalan Limau Manis Tanta, Sulingan, Taman Tanjung, arah Mapolres Tabalong, Bundaran Obor Mabuun, Guru Danau, Bundaran Obor Mati Mabuun, dan kembali finis di titik awal.

Selain medali bagi finisher, panitia juga menyediakan berbagai hadiah doorprize untuk peserta.

Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polres Tabalong bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Polsek Murung Pudak, dan Polsek Tanjung. Pengamanan dipimpin Perwira Pengendali Kasat Lantas Polres Tabalong AKP Oki Hermawan bersama Kapolsek Murung Pudak AKP Sunaryo. 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menegaskan komitmen jajarannya dalam memberikan pengamanan maksimal pada setiap kegiatan masyarakat.

"Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan menjadi kunci terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif,” ujarnya. (fah/jp). 

HSS- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Jum'at (13/2/2026) malam.

Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan rebana oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur.

Musda yang digelar setiap lima tahun ini menandai berakhirnya masa khidmat Dewan Pimpinan MUI Kalsel periode 2021–2026. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 13–15 Februari 2026, mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Gubernur H Muhidin, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi pengurus MUI selama lima tahun terakhir dalam membina umat dan menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Banua.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode 2021–2026 atas pengabdian dan kontribusinya,” ujar Muhidin.

Menurutnya, MUI merupakan mitra strategis pemerintah daerah, baik dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, maupun mendukung program pembangunan.

Ia menegaskan, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum evaluasi dan perumusan arah kebijakan serta kepemimpinan lima tahun ke depan.

"Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, serta tetap berpegang pada prinsip syariat dan nilai kebangsaan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI guna mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan. Ia berharap Musda XI melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan capaian sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda, Ma’ruf, menyampaikan bahwa MUI terus menjalankan fungsinya sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dan Himayatul Ummah (penjaga umat) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ia menuturkan, sejumlah isu krusial di daerah serta tantangan transformasi digital menjadi latar belakang pelaksanaan Musda tahun ini. Kondisi tersebut, katanya, menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Berbagai persoalan tersebut menuntut peran ulama yang lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” ujarnya.

Musda XI ini bertujuan memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun kebijakan umum MUI Kalsel periode mendatang, serta menjadi forum pertukaran gagasan dalam merumuskan solusi atas persoalan umat dan mendukung agenda pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, MUI Kalimantan Selatan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur H Muhidin yang diterima Sekretaris Daerah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan MUI Pusat, Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, jajaran pengurus MUI kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, pimpinan pondok pesantren, perwakilan perbankan syariah dan konvensional, serta tamu undangan lainnya. (rfq/ali/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus resmikan gedung kantor baru Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, GOR fitness dan launching objek wisata Pasir Putih, Jum'at (13/2/2026). 

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, mengatakan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik efisiensi kinerja birokrasi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi ASN. 

Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk memperbarui infrastruktur yang sudah mengalami penurunan fungsi agar kembali optimal.

"Oleh karena itu, setiap kegiatan yang melibatkan pemuda di dalamnya maka pemerintah wajib memberikan dukungan" ujar Heriyus. 

Pemerintah daerah juga membangun sarana dan prasarana olahraga seperti gedung olahraga (GOR) dan pusat kebugaran fitness center indoor. 

Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,melalui penyediaan fasilitas fisik yang representative aman dan dapat digunakan kapan saja.

Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata oleh pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan kenyamanan dan aksebilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkatkan pendapatan asli daerah menciptakan lapangan kerja masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui perbaikan infrastruktur. 

"Tiga sarana dan prasarana pada DKOP yang baru diresmikan semua anggaran untuk membangunnya dibebankan pada APBD kabupaten Murung Raya," kataHeriyus. 

Heriyus berpesan kepada OPD penerima manfaat khususnya DKOP agar bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut semaksimal mungkin, sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja ASN serta dengan pengelolaan yang teratur ke depan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Dari laporan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata lanjut Heriyus, masih ada beberapa kendala pembangunan sarana dan prasarana penunjang. 

"Sehingga perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah kurang lebih 40% oleh pemerintah pusat yang hampir merata di seluruh Indonesia," katanya. 

"Oleh karena itu pada tahun 2026 kita masih mengurangi belanja pembangunan atau fisik tetapi tetap fokus pada kebutuhan dasar masyarakat," jelas Heriyus.

"Saat ini kita di tuntut bagaimana daerah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan anggaran yang terbatas. Maka dari itu, saya berpesan agar semua OPD memiliki inovasi program dan kegiatan yang berbasis kemandirian ekonomi, sehingga kedepan kita tidak tergantung lagi sepenuhnya pada dana transfer ke daerah," tambahnya. 

"Renovasi ini diwujudkan melalui pembaharuan penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pengelolaan potensi lokal peningkatanperanan publik dan pemberdayaan masyarakat," jelasnya

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heriyus juga menyerahkan bantuan berupa 7 unit sepeda motor viar kepada kelompok tani di tujuh desa.(maya/jp). 

KANDANGAN- Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Jum'at (13/2/2026). 

Pembukaan dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat” itu dihadiri Bupati HSS, Syafrudin Noor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan MUI Pusat, serta pengurus MUI kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya Bupati Syafrudin Noor, menegaskan Musda bukan sekadar agenda organisasi lima tahunan, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan peran MUI di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Ia mengapresiasi kontribusi MUI dalam membimbing umat serta menjaga harmoni kehidupan beragama di daerah. Menurutnya, tantangan masyarakat kian kompleks, mulai dari persoalan sosial dan ekonomi hingga derasnya arus informasi di era digital.

"Peran ulama sangat dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus memperkuat persatuan umat,” ujar Syafrudin.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten HSS untuk memperkuat kolaborasi dengan MUI, khususnya dalam pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah selama ini berkontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan daerah. 

Ia berharap, kemitraan tersebut semakin diperkuat guna menjawab berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

"Sinergi ulama dan umaro harus terus dijaga dan diperkuat demi kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Musda XI MUI Kalsel dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 13–15 Februari 2026, dengan agenda evaluasi program kerja serta pemilihan kepengurusan baru untuk masa bakti berikutnya. 

Forum ini diharapkan menghasilkan kepengurusan yang solid dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus memperkuat peran MUI dalam menjaga persatuan dan keharmonisan umat di Banua. (ari/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK apresiasi diluncurkannya 1.779 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, Jum’at (13/2/2026).

H Supian HK yang turut menghadiri peluncuran SPPG secara daring bersama Kapolda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya-upaya pemerintah pusat yang dalam hal ini melalui instansi kepolisian, meningkatkan kualitas gizi dan kualitas hidup anak bangsa.

Menurut Supian HK, hal ini diharapkan meningkatkan kualitas generasi muda dimasa mendatang, mengingat Indonesia mendapat bonus demografi pada tahun 2045, yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai Indonesia Emas.

"Kami apresiasi diluncurkannya SPPG POLRI oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Tentunya kami berharap dapat membantu peningkatan gizi dan kualitas hidup generasi muda penerus bangsa, menyongsong bonus demografi Indonesia emas 2045 mendatang," ungkap Supian HK.

Politisi senior Kalsel tersebut berpesan, agar pelaksanaannya diawasi dengan baik, sehingga program unggulan dari Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Selain itu, juga berdampak langsung kepada masyarakat dan kualitas generasi muda mendatang," jelas Supian HK.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menghadiri secara langsung acara peresmian dan groundbreaking yang digelar di SPPG Palmerah, Polsek Palmerah, Jakarta Barat, pada pukul 09.05 WIB. 

Kedatangan Prabowo disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Staf Kepresidenan M Qodari. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno. (sar/ali/jp).

 

BANJARMASIN- Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan pengerukan dan pembersihan sungai sebagai langkah strategis mengendalikan banjir serta menjaga kelancaran aliran air di Kota Seribu Sungai. Fokus utama tahun 2026 ini adalah pengerukan Sungai Guring hingga kawasan Sungai Pekapuran.

Kegiatan pengerukan dipantau langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, Jum'at (13/2/2026) pagi. Turut hadir Kepala Dinas PUPR, Camat Banjarmasin Tengah, dan Lurah Sungai Baru untuk memastikan proses berjalan sesuai target.

Pengerukan dilakukan dari hulu Sungai Guring hingga kawasan Pekapuran, termasuk Pekapuran Laut yang padat penduduk. Wilayah ini menjadi titik krusial karena pendangkalan sungai sering memicu genangan air saat hujan deras.

Pemkot menurunkan dua unit alat berat untuk mempercepat pengerukan sedimen dan sampah yang menghambat aliran air. Material hasil kerukan kemudian diangkut menggunakan kendaraan pikap ke lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

Wali Kota HM. Yamin HR, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot menjaga kapasitas sungai tetap optimal. Menurutnya, pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pemeliharaan rutin sungai yang ada.

"Kita ingin memastikan aliran sungai tetap lancar, sehingga saat curah hujan tinggi, air bisa cepat surut dan tidak menimbulkan genangan berkepanjangan,” ujarnya saat peninjauan.

Dinas PUPR juga menargetkan pengerukan di titik-titik krusial lain sepanjang tahun, terutama di kawasan yang mengalami sedimentasi tinggi. Pemkot mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai guna menjaga kebersihan dan fungsi drainase alami kota. (prkm/ali/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus, me-launching Objek Wisata Taman Kota Pasir Putih, Jum'at (13/2/2026).

Diketahui, objek wisata pasir putih memiliki luas tana kurang lebih 5.000 m2 dengan sarana dan prasarana yang telah dibangun antara lain rumah jaga, titian dan gazebo utama, gazebo kecil, jembatan penyeberangan, pendopo, kantin dan toilet, pagar keliling serta plang nama objek wisata.

Bupati Mura, Heriyus, mengatakan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata oleh Pemda bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas.

Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui perbaikan infrastruktur.

Heriyus juga menyampaikan agar sarana dan prasarana di objek wisata Taman Kota Pasir Putih dipelihara dengan baik bertujuan utama untuk menciptakan kenyamanan, kepuasan, keamanan wisatawan, serta memastikan fasilitas tetap layak guna.

Dikatakan Bupati Mura, objek wisata taman kota pasir putih sebagai zona kreatif mengintegrasikan unsur seni, budaya dan industri kreatif lokal ke dalam atraksi wisata, seperti workshop kerajinan, pertunjukan seni dan kuliner, guna memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung.

"Saya berpesan kepada masayarakat agar selalu menjaga kebersihan. Objek wisata ini menjadi ruang partisipatif yang mendukung ekonomi kreatif dan interaksi sosial,” ucap Heriyus. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Semangat gotong royong kembali menggema di Kabupaten Barito Timur. Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI dan Polri, serta sejumlah instansi vertikal berbaur dalam kerja bakti membersihkan lingkungan Pasar Temanggung Jayakarti Tamiang Layang, Jum'at (13/2/2026).

Aksi bersih-bersih ini dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, yang turun ke lapangan memungut sampah bersama peserta lainnya. 

Area yang menjadi sasaran pembersihan meliputi bagian depan dan halaman belakang pasar, lorong-lorong pedagang, hingga bantaran sungai di samping pasar yang selama ini dipenuhi sampah.

Ari Panan mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar seluruh daerah memperkuat budaya bersih dan menjaga lingkungan.

"Ini adalah perintah langsung Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia Asri. Agar kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pasar,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia menambahkan, kerja bakti ini tidak bersifat seremonial, melainkan akan dilaksanakan secara rutin dua kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan Jumat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku kolektif dalam menjaga kebersihan.

Menurut Ari Panan, tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Pasar sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat, katanya, harus menjadi contoh kawasan yang tertib dan bebas dari tumpukan sampah.

Di lapangan terlihat anggota TNI, Polri, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, serta instansi vertikal lainnya saling bahu-membahu mengangkut sampah, menyapu lorong pasar, dan membersihkan bantaran sungai. Suasana kebersamaan tampak kental, mencerminkan kolaborasi lintas sektor demi kepentingan masyarakat.

Ari Panan berharap, kegiatan ini dapat menggugah kesadaran pedagang dan pengunjung pasar untuk turut menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mengetuk hati semua pihak. Pasar ini milik kita bersama, jadi kebersihannya juga menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Awang, Polres Barito Timur bersama unsur pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil pada Jum'at, 13 Februari 2026, di lahan seluas 1 hektare milik Sdr. Dikiato, Kepala Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolsek Awang, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., Kepala BPP Awang beserta staf, Kepala Desa Janah Jari, Ketua BPD Janah Jari, staf desa, Aipda Lewie, Bripda Rizal Norhadi, serta Babinsa Janah Jari. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk kolaborasi nyata dalam mendukung program ketahanan pangan.

Penanaman jagung pipil dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang salah satunya menitikberatkan pada penguatan swasembada pangan nasional. 

Selain itu, peningkatan produksi jagung pipil di Kecamatan Awang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan suplai ke Bulog Buntok, sehingga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani setempat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Awang, IPTU Saipul Fazrianoor, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap kebijakan pemerintah sekaligus upaya pembinaan kepada masyarakat.

"Kami hadir untuk memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat ekonomi dari budidaya jagung pipil. Dengan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, dan penyuluh pertanian, diharapkan produksi jagung di Kecamatan Awang terus meningkat dan berkontribusi pada swasembada pangan,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Awang. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas meresmikan Kantor Kelurahan Selat Hulu yang berlokasi di Jalan Cilik Riwut Gang Damai RT 030, Kelurahan Selat Hulu, Jum'at (13/2/2026).

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, didampingi Wakil Bupati Dodo, dan Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, serta dihadiri unsur forkopimda, Camat Selat, Lurah Selat Hulu, dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Peresmian kantor kelurahan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung kinerja aparatur kelurahan agar semakin optimal dalam melayani masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menyampaikan bahwa keberadaan gedung kantor kelurahan yang representatif merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

"Kantor kelurahan ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi pusat pelayanan, pusat koordinasi, dan pusat pengaduan masyarakat. Saya berharap seluruh aparatur kelurahan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis kepada warga," ujar Bupati Kapuas.

Wiyatno juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat fasilitas fasilitas yang telah dibangun, sekaligus meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme aparatur pemerintah.

Wiyatno juga menambahkan, bahwa peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh gedung yang bagus, tetapi juga oleh sikap dan kompetensi aparatur. Karena itu, kami berharap jajaran Kelurahan Selat Hulu dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan kantor oleh Bupati bersama rombongan.

Dengan diresmikannya Kantor Kelurahan Selat Hulu ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap pelayanan administrasi dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. (fah/hru/jp).

JAKARTA- Guna meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, memperlancar proses pembangunan, serta meminimalisir potensi konflik batas wilayah antara Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Jum'at (13/2/2026) pagi.

Kegiatan tersebut membahas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Biliton, Jakarta Pusat, lantai 5, dan diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta organisasi perangkat daerah terkait.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menyampaikan bahwa dinamika yang berkembang di masyarakat Tabalong, khususnya di Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Barito Timur, perlu disikapi secara bijak dan terukur. 

Menurutnya, penguatan pelayanan publik di wilayah terdampak, khususnya di kawasan Dambung Raya, menjadi kunci utama dalam mempertegas kehadiran pemerintah dan memperkuat posisi wilayah tersebut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Komisi I mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. 

Ia juga menegaskan pentingnya dialog antardaerah dengan wilayah tetangga guna mencari solusi terbaik, dengan tetap berpedoman pada arahan dan ketentuan dari pemerintah pusat. 

"Kami memohon kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah agar dapat mengayomi secara bijak, sehingga penyelesaian batas wilayah benar-benar menghasilkan kepastian hukum,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kalsel berharap, momentum ini menjadi pelajaran bersama bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan perangkat desa agar lebih proaktif menjaga kejelasan batas wilayah, termasuk penyelesaian batas desa, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib serta kondusif. 

Apresiasi juga disampaikan kepada tenaga ahli Gubernur dan seluruh dinas terkait yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Di sisi lain, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Teguh Subarto, menegaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018, Desa Dambung secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ia menekankan, bahwa pemerintah pusat berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

Menurutnya, dinamika permintaan perubahan batas wilayah umumnya dipicu oleh persoalan pelayanan publik. Jika pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dan merata, maka potensi gejolak dapat diminimalisir. 

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk terus mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, sehingga stabilitas sosial dan keharmonisan antarwilayah tetap terjaga. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang terkena dampak penonaktifan beberapa beberapa waktu lalu sehingga tidak bisa berobat, menjadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel).

Hal ini bermula dari kebijakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, yang menetapkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3/HUK/2026. Isi beleid tersebut adalah meminta penonaktifan 11 juta PBI karena terjadi pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan dianggap sudah naik Desil. Sedangkan yang berhak menerima PBI BPJS adalah kalangan Desil 1-5 atau masyarakat miskin.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri disela kunjungan kerjanya ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jum’at (13/2/2026), mengatakan bahwa dirinya bersama Anggota Komisi IV yang lain sedang mempelajari bagaimana DPRD DKI Jakarta meupayakan me reaktivasi kembali data PBI BPJS Kesehatan yang dibekukan oleh pemerintah.

"Hari ini anggota Komisi IV DPR di Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan komparasi ke DPRD DKI Jakarta dalam rangka belajar tentang reaktivitas PBI BPJS yang dibekukan oleh pemerintah kemarin," ujar Nor Fajri.

"Alhamdulillah kita sangat banyak mendapat masukan dari Anggota DPRD di DKI Jakarta tentang reaktivitas PBI BPJS tersebut. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan anggota dewan di DPRD DKI dapat kita laksanakan juga di Kalimantan Selatan yang sangat menghambat pengobatan dari warga yang kurang mampu," jelasnya.

Meski menyadari bahwa pembekuan tersebut adalah untuk pemutakhiran data, namun Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berharap, pendataan ulang nantinya benar-benar menyentuh kalangan masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 5.

Karena diyakini masih ada masyarakat yang membutuhkan namun tidak termasuk dalam PBI BPJS. Nor Fajri berharap Dinas Sosial Pemprov Kalsel dapat melakukan pendataan ulang dengan baik dan menyeluruh.

"Langkah selanjutnya mudah-mudahan kita dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Kalsel) untuk dapat melakukan reaktivitas kembali BPJS yang telah dibukukan oleh pemerintah," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

DIY- Dalam rangka memperdalam referensi terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat, penguatan regulasi pendidikan serta kesiapan penerapan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jum'at (13/2/2026).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan DPRD DIY, Tri Suyutiyanto, S.Pd.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD DIY memaparkan berbagai program kesejahteraan rakyat yang telah direalisasikan bersama pemerintah daerah, termasuk strategi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Di sektor pendidikan, pembahasan menitikberatkan pada regulasi peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, Komisi IV juga menggali informasi terkait tindak lanjut penerapan KRIS serta kesiapan pemerintah daerah dari sisi sarana dan prasarana rumah sakit, dukungan kebijakan, hingga penguatan fungsi pengawasan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini memberikan gambaran konkret terkait pengelolaan program kesejahteraan rakyat dan peningkatan layanan publik.

"Kami memperoleh banyak masukan positif, khususnya dalam hal perencanaan program kesejahteraan rakyat, penguatan regulasi pendidikan, serta kesiapan penerapan KRIS. Hal ini menjadi referensi penting bagi kami untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kalimantan Selatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menghadiri panen raya padi seluas 1.138 hektare di Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Jum'at (13/2/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga meninjau kondisi infrastruktur jalan serta memastikan alokasi anggaran peningkatan jalan lingkungan pada tahun 2026.

Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Kapuas, dan masyarakat setempat itu diawali dengan Salat Jumat berjamaah di Desa Terusan Karya.

Panen raya tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Hari ini kita melaksanakan Salat Jum'at berjamaah sekaligus menghadiri panen raya dengan luasan sekitar 1.138 hektare. Sekaligus kita mengecek kondisi jalan di wilayah Desa Terusan. Tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk peningkatan jalan lingkungan,” ujar Wiyatno.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kapuas mengalokasikan anggaran Rp7 miliar pada 2026 untuk peningkatan jalan lingkungan di Desa Terusan Karya, Terusan Mulia, dan Terusan Makmur.

Selain itu, Pemkab juga melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis berupa jembatan di wilayah Bapalas dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar. 

Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan jembatan baru sepanjang kurang lebih 40 meter serta penimbunan jalan menuju Jembatan Terusan yang sebelumnya roboh dan kini telah diperbaiki serta kembali difungsikan. Pembangunan jembatan di kawasan Sei STI juga telah rampung.

"Alhamdulillah, jembatan yang sebelumnya roboh kini sudah selesai diperbaiki dan dapat digunakan kembali. Untuk tahun 2026, kita juga merencanakan pembangunan jembatan baru di Bapalas dengan panjang sekitar 40 meter,” tambahnya.

Sebelum Salat Jumat, Bupati juga meninjau Jalan Terusan Mulia Ujung sepanjang sekitar 1,8 kilometer yang menjadi akses utama warga untuk aktivitas harian, termasuk pendidikan dan distribusi hasil pertanian. Penanganan jalan tersebut saat ini masih dalam tahap administrasi dan direncanakan mulai dikerjakan setelah Hari Raya, menyesuaikan kondisi cuaca.

"Jalan ini merupakan akses utama masyarakat. Mudah-mudahan setelah Hari Raya, dengan kondisi cuaca yang lebih baik, pekerjaan pengecoran dapat segera dimulai sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih lancar,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menyatakan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan secara berkelanjutan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kapuas masa bakti 2026–2031 di Ballroom Permata Inn Kapuas, Jum'at (13/2/2026).

Pengurus KADIN Kabupaten Kapuas dilantik langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Tengah, Alfian Batnakanti. Dalam pelantikan tersebut, Supenpri resmi menjabat sebagai Ketua KADIN Kabupaten Kapuas periode 2026–2031.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta tamu undangan dari kalangan dunia usaha.

Dalam sambutannya Wabup Dodo, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. 

Ia menyatakan optimistis para pengurus terpilih memiliki integritas dan komitmen untuk mengemban amanah organisasi.

Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi momentum strategis untuk menghidupkan kembali gairah dunia usaha di Kabupaten Kapuas. Ia berharap KADIN tidak sekadar menjadi wadah berhimpun para pengusaha, tetapi mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

"Saya menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyatukan visi demi kemajuan Kabupaten Kapuas,” ujar Dodo.

Selain itu, KADIN diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dodo mendorong KADIN berperan sebagai “ibu angkat” bagi pelaku UMKM agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar ritel modern maupun sektor perhotelan.

Ia juga meminta KADIN menjadi pelopor inovasi di era digital dengan mendorong anggota beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

"Pemkab Kapuas berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pengusaha, serta terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif dari KADIN demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Dodo turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus KADIN periode sebelumnya atas kontribusi yang telah diberikan, serta berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin solid dan progresif.

Diketahui, sebanyak 36 perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV) tergabung dalam kepengurusan KADIN Kabupaten Kapuas periode ini. Mereka merupakan pelaku usaha aktif di berbagai sektor, mulai dari perumahan, SPBU, jasa konsultansi, konstruksi, penyedia alat berat, salon, wedding organizer, teknologi informasi, hingga kelistrikan. (fah/hru/jp).