TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, melaksanakan reses perorangan di daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Dusun Tengah, Raren Batuah dan Pematang Karau selama tiga hari, Kamis (5/3/2026) hingga Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memantau program pembangunan yang sebelumnya telah diusulkan warga.

Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, mengatakan bahwa setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk kembali ke daerah pemilihannya guna menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menampung berbagai aspirasi.

"Reses ini merupakan kewajiban kami untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memonitor program yang sudah berjalan maupun yang sedang diusulkan,” ujarnya kepada wartawan ini, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Nursulistio mengunjungi Desa Sibung, Desa Unsum, serta Poson Teleng di Kelurahan Ampah Kota.

Di Desa Sibung, masyarakat masih mengusulkan peningkatan infrastruktur, khususnya lanjutan pembangunan fasilitas pendidikan.

"Masyarakat mengusulkan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru, kantor sekolah, ruang guru, pagar, halaman serta fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Selain itu, warga juga meminta perbaikan akses jalan induk kabupaten yang menghubungkan Sibung– Puri dan Sibung–Talohen karena kondisinya mengalami kerusakan.

Masyarakat juga mengusulkan peningkatan jalan Malintut- Turan Amis dan Tangkum- Muara Awang yang sebelumnya telah dibuka namun belum ditindaklanjuti secara optimal.

Tidak hanya itu, warga turut mengusulkan peningkatan jalan usaha tani, baik untuk akses perkebunan maupun pembangunan jembatan sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara di Desa Unsum, warga mengusulkan peningkatan sarana air bersih melalui layanan PDAM.

"Untuk Desa Unsum, tahun ini sudah ada peningkatan sarana air bersih PDAM dan juga pembangunan sumur gali di beberapa desa lainnya,” katanya.

Sedangkan saat pertemuan di Poson Teleng, Kelurahan Ampah Kota, yang juga dihadiri masyarakat dari Kecamatan Pematang Karau, warga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand tractor dan traktor mini.

Selain alsintan, masyarakat juga meminta peningkatan jalan usaha tani serta perbaikan jalan lingkungan guna mendukung aktivitas pertanian dan mobilitas warga.

"Secara umum, aspirasi masyarakat masih didominasi usulan pembangunan infrastruktur, sarana pertanian, dan fasilitas dasar yang menunjang perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (zi/jp). 

MARABAHAN- Kejaksaan Negeri Barito Kuala memusnahkan barang rampasan dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kegiatan yang digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, mengatakan pemusnahan barang bukti ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi disalahgunakan serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan.

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai tindak pidana umum seperti narkotika, perjudian, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Barito Kuala atas sinergi dalam penanganan perkara pidana. Menurutnya, kerja sama yang solid menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Melalui kegiatan ini kami ingin menegaskan bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum serta memberantas segala bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pemusnahan Barang Rampasan, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Barito Kuala, Rahmat Fauzi Pulungan, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 342 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ia menyebut, bahwa barang rampasan yang dimusnahkan berasal dari perkara yang ditangani sejak November 2025 hingga Februari 2026 dengan total 46 perkara, yang terdiri dari KAMNEGTIBUM dan TPUL sebanyak 2 perkara; OHARDA sebanyak 12 perkara; dan Narkotika sebanyak 32 perkara.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika seberat 68,70 gram, 11 bilah senjata tajam, 117 butir obat keras terlarang, 276 botol minuman keras, 30 item pakaian, serta 150 barang lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Ketua DPRD Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, perwakilan Polres Barito Kuala, Kodim 1005 Barito Kuala, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Kepala Rutan Kelas IIB Marabahan, Kepala BNN Kabupaten Barito Kuala, serta jajaran pejabat dan pegawai Kejaksaan Negeri Barito Kuala. (hru/jp). 

MUARA TEWEH- DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II yang digelar pada Selasa (10/3/2026). 

Persetujuan tersebut disampaikan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD yang sepakat menetapkan Raperda RPJMD 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah sebagai landasan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan disetujuinya RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan berbagai program strategis pembangunan. 

Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta pengembangan ekonomi daerah.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program prioritas selama satu periode pemerintahan.

"Melalui penetapan RPJMD 2025–2029 ini, kami berharap arah pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat berjalan lebih terencana, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," ujar H Shalahuddin. 

H Shalahuddin juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program pembangunan agar berjalan efektif dan tepat sasaran. (dsk/emca/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Intan 2026” di Ruang Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (10/3/2026).

Rakor yang dibuka oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan.

Usai kegiatan, Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mempersiapkan pengamanan perayaan Idulfitri yang merupakan agenda keagamaan tahunan bagi umat Muslim.

Menurutnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu memperkuat koordinasi dan menyusun perencanaan yang matang agar penanganan kamtibmas menjelang Idulfitri berjalan efektif.

"Sinergi antar-Forkopimda harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan berkesinambungan dan tidak tumpang tindih. Dengan begitu manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar H Supian HK.

Ia menambahkan, kehadirannya dalam rakor tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel untuk mendukung koordinasi lintas sektor guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama perayaan Idulfitri di daerah.

Rakor ini dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel, antara lain perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel yang diwakili Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, Kapolda Kalsel, Kepala BIN Daerah Kalsel, serta perwakilan Korem 101/Antasari, Lanud Syamsudin Noor, dan Lanal Banjarmasin.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya kesiapan pengamanan, kelancaran arus mudik dan balik, serta ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat selama Idulfitri. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menekankan pentingnya penetapan skala prioritas pembangunan serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati M. Yamin dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2027 yang digelar di Aula Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang, Selasa (10/3/2026).

Ia menegaskan, bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk merumuskan program pembangunan daerah secara partisipatif dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

Ia menyebutkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, peluang usaha, serta akses dan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah menyusun program pembangunan tahun 2027 berdasarkan skala prioritas. Program tersebut perlu dikelompokkan sesuai sumber pembiayaan, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun dukungan pihak swasta.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan investor, baik dari dalam maupun luar daerah, guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah memastikan program strategis nasional telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai arahan pemerintah pusat.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Hal itu dilakukan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Melalui Musrenbang tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh usulan pembangunan dapat menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2027, sehingga program yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Ampera AY. Mebas, Purdiono, dan Amonius Tuyum. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur, unsur Forkopimda, para asisten Setda, staf ahli bupati, Kepala BPS Barito Timur, kepala organisasi perangkat daerah, camat, pimpinan instansi vertikal, lurah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) bersama Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sie TIK) Polres Kapuas menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat, Selasa (10/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di persimpangan empat Masjid Darul Muttaqin, Jalan A. Yani, Kuala Kapuas. Takjil dibagikan kepada para pengendara dan masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan dipimpin oleh Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, S.H., M.M., serta dihadiri KBO Satresnarkoba, Kasi TIK, personel Satresnarkoba, personel Sie TIK, dan Bhayangkari Polres Kapuas.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, mengatakan kegiatan berbagi takjil merupakan agenda rutin yang dilaksanakan jajaran Polres Kapuas selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ujar AKP Budi Utomo, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghadirkan sosok Polri yang humanis dan Presisi di tengah masyarakat.

"Selanjutnya, mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan," jelas AKP Budi Utomo. (fah/jp).

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat dalam rangka program BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadhan), Selasa (10/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mako Polsek Dusun Timur, Kelurahan Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., memimpin langsung kegiatan tersebut bersama personel Polsek Dusun Timur serta Bhayangkari Ranting Dusun Timur.

Dalam kegiatan itu, petugas membagikan sebanyak 200 paket takjil kepada masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polsek Dusun Timur sebagai bekal berbuka puasa.

Selain berbagi takjil, personel juga melakukan interaksi dengan masyarakat serta menyosialisasikan layanan darurat Call Center 110 Polri yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau membutuhkan bantuan kepolisian.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa dan masih berada di perjalanan saat menjelang waktu berbuka.

"Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polsek Dusun Timur kepada masyarakat pengguna jalan yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Program BERLIAN sendiri merupakan program yang digagas Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, zelama bulan Ramadan 1447 Hijriah sebagai bentuk pengabdian dan bakti Polri kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama bulan Ramadan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur (Bartim), Polda Kalimantan Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah setempat dengan mengamankan seorang pria berinisial A (47).

Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Bagok RT. 003, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Resnarkoba IPTU Ismail Lubis, mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Setelah menerima informasi, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku A,” ujar IPTU Ismail Lubis kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Saat dilakukan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan delapan paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 gram.

Selain barang bukti narkotika, polisi juga mengamankan sejumlah barang lainnya, yakni satu unit sepeda motor, satu buah timbangan digital, satu unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp7.150.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

"Pelaku beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Barito Timur untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Ismail.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Akhmad Bakrie di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, pada titik ke-8 pelaksanaan program tersebut, Senin (9/3/2026). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Barito Utara secara simbolis menyerahkan bantuan hibah senilai Rp1 miliar untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan keagamaan di Masjid Akhmad Bakrie.

Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan sarana ibadah juga menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk karakter dan mental masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap, bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memakmurkan masjid serta memperkuat kegiatan keagamaan dan kebersamaan masyarakat di Desa Sikui.

Kegiatan Safari Ramadan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Warga Desa Sikui pun menyambut hangat kunjungan rombongan pemerintah daerah dalam suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Program Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sendiri terus berlanjut dengan kunjungan ke sejumlah masjid di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas memfasilitasi mediasi sengketa lahan plasma antara perusahaan Agrinas Palma Nusantara Regional 3 Kalimantan Tengah dengan masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Mantangai, Senin (9/3/2026).

Mediasi yang berlangsung di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu melibatkan perwakilan masyarakat Desa Humbang Raya, Desa Lahei, dan Desa Tabore bersama pihak perusahaan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, Pimpinan KPAP II Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Mayjen TNI (Purn.) Ibnu Triwidodo, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. Fasilitasi mediasi dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Alam (PSDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dalam pertemuan itu, Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator dalam mencari solusi terbaik melalui dialog terbuka yang mengedepankan prinsip keadilan.

"Pemerintah daerah hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan masyarakat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan tetap memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing pihak,” ujar Wiyatno.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, sehingga tidak memicu konflik yang dapat merugikan masyarakat maupun iklim investasi di daerah.

Menurutnya, melalui forum mediasi tersebut diharapkan dapat ditemukan titik temu yang adil sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap terjaga serta memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Selain itu, Wiyatno mengusulkan dilakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang menjadi objek sengketa guna memperoleh kejelasan data di lapangan.

"Kami menginginkan adanya pengukuran ulang terhadap lahan yang disengketakan agar semua pihak memiliki dasar yang jelas dan objektif. Dengan data yang akurat, penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat dilakukan secara adil dan transparan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal proses mediasi agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam forum ini. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi sehingga dapat tercapai solusi terbaik bagi masyarakat maupun pihak perusahaan,” ujarnya.

Melalui mediasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercapai kesepahaman antara perusahaan dan masyarakat sehingga sengketa lahan plasma dapat diselesaikan secara konstruktif sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula agar dapat direalisasikan pada tahun 2026. 

Hal ini disampaikan dalam konsultasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu di kawasan Banjarbakula.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Alpiya Rakhman, serta diikuti mitra kerja Komisi III dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Mustaqimah mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Kementerian PU, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi pemerintah daerah sebelum proyek pembangunan dapat dilaksanakan.

"Masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan, termasuk penyesuaian administrasi akibat pergantian pejabat serta persyaratan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan TPST Regional Banjarbakula sangat penting mengingat persoalan sampah di Kalimantan Selatan saat ini dinilai sudah cukup mendesak.

"Kita berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan, karena Kalimantan Selatan saat ini menghadapi kondisi darurat sampah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Prasetyo, M.Eng., menyatakan pihak kementerian berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyediaan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Menurutnya, pembangunan TPST Regional Banjarbakula ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026 dan akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan tersebut.

"Kami menargetkan pada 2026 pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di Kalimantan Selatan yang akan melayani lima kabupaten/kota di kawasan Banjarbakula,” jelasnya.

Fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 150 ton sampah per hari sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di wilayah Kalimantan Selatan.

"Insya Allah pembangunannya akan dilaksanakan melalui balai kami,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

JAWA TIMUR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (9/3/2026) pagi. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari strategi dan inovasi pengelolaan pajak serta retribusi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, melalui Anggota Komisi II, Umar Sadik, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperoleh referensi terbaik dalam penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Menurut Umar, pengalaman Jawa Timur yang dinilai memiliki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang maju dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami ingin melihat secara langsung strategi dan inovasi yang dilakukan Bapenda Jawa Timur dalam mengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan PAD namun tetap berpihak kepada masyarakat,” ujar Umar Sadik.

Ia menambahkan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen memastikan setiap perubahan regulasi dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, kemudahan pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Subbidang Analisis dan Pelaporan Bapenda Jawa Timur, Kholid, yang menerima rombongan menjelaskan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur dilakukan melalui kerja sama intensif dengan berbagai Unit Pelaksana Daerah (UPD).

Menurutnya, koordinasi dan pendataan potensi secara berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi secara optimal.

"Untuk itu, kami bekerja sama dengan seluruh UPD dalam melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah. Namun karena sifatnya dinamis, data tersebut harus terus diperbarui secara rutin, terutama pada sektor layanan seperti rumah sakit yang memiliki potensi penerimaan cukup besar,” ujar Kholid. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kapuas, Ahmad M. Saribi serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kapuas, Hj Marlina.

Pertemuan tingkat tinggi TP2DD itu dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

HLM TP2DD dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini mencakup pengelolaan keuangan daerah, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen mendukung program digitalisasi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

"Digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Melalui forum HLM TP2DD tersebut, diharapkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat dalam mempercepat implementasi sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memaparkan capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja TP2DD di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (fah/hru/jp). 

TANJUNG- Kepolisian Resor Tabalong turut berperan dalam percepatan pembangunan Jembatan Sakuyah di Kecamatan Bintang Ara guna mempermudah akses transportasi antar desa.

Jembatan yang berada di Desa Dambung Raya tersebut sebelumnya putus dan sempat menyebabkan sebuah kendaraan roda empat tercebur ke Sungai Sakuyah pada Minggu (18/5/2025). Akibat kerusakan itu, akses utama yang menghubungkan Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, dan Desa Panaan sempat terhambat.

Untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan, personel Polres Tabalong bersama anggota Kompi Korps Brigade Mobil (Brimob) Tanjung serta masyarakat setempat bahu-membahu melakukan pengerjaan di lokasi.

Jembatan Sakuyah diketahui rusak sejak pertengahan 2025 dan mulai dibangun kembali pada awal 2026 dengan pendampingan, pengawasan, serta bantuan tenaga dari Polres Tabalong.

Aparat Desa Dambung Raya, Tatak, mengatakan rusaknya jembatan tersebut membuat warga harus menempuh perjalanan jauh untuk menuju Desa Panaan.

"Akibat putusnya jembatan ini, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar empat jam. Dengan dibangunnya kembali Jembatan Sakuyah, waktu tempuh menjadi sekitar 45 menit,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Tabalong dan seluruh pihak yang telah membantu pembangunan jembatan tersebut.

"Saya selaku aparat Desa Dambung Raya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres Tabalong yang turut andil dalam pembangunan Jembatan Sakuyah ini,” tambahnya.

Saat ini, progres pembangunan jembatan telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pada Minggu (8/3/2026) pagi, kegiatan di lapangan dipimpin Kabag Log Polres Tabalong, AKP Lamris Manurung bersama Kapolsek Bintang Ara, Iptu Hartanto dan Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo. Mereka didampingi personel Kompi Brimob Tanjung yang dipimpin AKP Suyanto serta personel dari berbagai satuan kerja.

Dalam kegiatan percepatan pembangunan pada Senin (9/3/2026), personel Polri melaksanakan pengeboran papan lantai serta pemasangan papan kayu ulin yang digunakan sebagai lantai jembatan gantung Sakuyah.

Jembatan tersebut merupakan akses utama dan tercepat bagi masyarakat yang menghubungkan Desa Panaan dengan Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Tabalong merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung akses transportasi antar desa.

"Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan masyarakat. Kami berharap dengan selesainya Jembatan Sakuyah dapat mempermudah mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kecamatan Bintang Ara,” ujarnya. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengamankan dua pria berinisial I.A. dan H.R. yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. 

"Kedua pelaku kami tangkap di sebuah rumah kontrakan di Jalan Samudin Gang Kauman, Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/3/2026) sekitar pukul 13.00 WIB," ujar Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Narkoba, IPTU Dwi Triyanto kepada wartawan, Senin (9/3/2026). 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan delapan paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam rumah kontrakan. Selain itu, tiga paket sabu lainnya ditemukan setelah sebelumnya dibuang oleh salah satu terduga pelaku melalui jendela rumah.

"Selain sabu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 140 plastik klip kecil, satu timbangan digital, satu alat hisap sabu (bonk), dua unit telepon genggam, serta uang tunai Rp120.000 yang diduga hasil penjualan sabu," ujar IPTU Dwi. 

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, anggota melakukan penyelidikan hingga akhirnya mendatangi lokasi yang dimaksud. 

"Saat tiba di TKP, anggota mendapati dua pria berada di dalam rumah kontrakan dan langsung mengamankannya," ujar IPTU Dwi. 

Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan dua warga setempat terhadap kedua pria tersebut. Dari I.A. ditemukan uang tunai Rp150.000 di saku celana depan sebelah kiri, sedangkan dari H.R. ditemukan uang tunai Rp100.000 di saku celana depan sebelah kiri.

Kemudian, dilanjutkan penggeledahan dan petugas menemukan delapan paket sabu beserta sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika.

Saat proses penggeledahan berlangsung, salah satu terduga pelaku juga diminta menunjukkan benda yang sebelumnya sempat ia lempar melalui jendela. Setelah diambil dan disaksikan para saksi, benda tersebut diketahui berisi tiga paket yang diduga narkotika jenis sabu.

"Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," ujar IPTU Dwi.

IPTU Dwi menegaskan, bahwa saat ini pihaknya juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. (gan/jp). 

SURABAYA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur guna memperdalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Kunjungan berlangsung di Surabaya, Senin (9/3/2026) pagi.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan. Kegiatan ini bertujuan mempelajari kebijakan, strategi, dan inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Selain memberikan bantuan finansial, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat rentan melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pengembangan usaha kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi terkait pengelolaan program bantuan sosial yang telah diterapkan di Jawa Timur.

"Pertemuan ini memberi banyak masukan bagi kami di Kalsel, terutama terkait upaya menekan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial agar lebih efektif,” ujarnya.

Ia juga mendorong lahirnya inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiana, M.M. Ia mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman antar daerah dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.

"Pertemuan seperti ini menjadi ruang bertukar informasi mengenai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.

Melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi referensi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANDUNG- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (9/3/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rombongan dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, bersama sejumlah anggota komisi lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan studi komparasi terkait kebijakan dan mekanisme pengelolaan pajak serta retribusi daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan rombongan diterima Analis Kebijakan Ahli Muda Bapenda Jawa Barat, Bela Negara. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Pertemuan juga membahas implementasi regulasi pajak daerah, sistem pelayanan kepada wajib pajak, hingga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan masyarakat.

Adrizal mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel dalam mencari referensi dan masukan untuk penyempurnaan revisi Perda Pajak dan Retribusi yang saat ini tengah dibahas bersama pemerintah daerah.

"Pengelolaan pajak daerah di Kalsel masih perlu dioptimalkan. Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat regulasi dan mekanisme yang nantinya akan dibahas dalam panitia khusus (pansus) terkait pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu sektor yang perlu dioptimalkan adalah pajak air permukaan, khususnya pada perusahaan pertambangan. Selama ini pelaporan pajak lebih banyak berdasarkan inisiatif perusahaan tanpa verifikasi menyeluruh dari pemerintah daerah.

"Ke depan perlu dilakukan pengecekan langsung agar laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga akan menyinkronkan kebijakan dengan perda di tingkat kabupaten dan kota agar pengelolaan pajak daerah lebih optimal,” jelasnya.

Menurut Adrizal, pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola pendapatan daerah dapat menjadi pembelajaran bagi Kalimantan Selatan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui studi komparasi ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dihasilkan nantinya mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat regulasi daerah guna mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- DPRD Murung Raya menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Kelompok Tani, Senin (9/3/2026).

Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Dina Maulidah. Kegiatan itu juga dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab Murung Raya, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, menyampaikan pandangan pemerintah daerah terhadap Raperda tersebut di hadapan peserta rapat.

Dalam penyampaiannya, Rahmanto Muhidin mengapresiasi inisiatif DPRD Murung Raya yang mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani sebagai upaya memperkuat sektor pertanian di daerah.

"Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD atas inisiatif penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Kelompok Tani. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Rahmanto, kelompok tani memiliki peran strategis sebagai wadah bagi para petani untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kerja sama. Selain itu, kelompok tani juga memudahkan petani dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Program tersebut antara lain bantuan sarana produksi, pelatihan, pendampingan, hingga akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian.

Ia berharap, Raperda tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam memperkuat kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan petani di Murung Raya.

"Melalui Raperda ini diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar sehingga sektor pertanian di daerah dapat berkembang lebih optimal,” tambahnya. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur membagikan 100 paket takjil kepada para pengguna jalan di depan Mako Polres Bartim, Jalan A. Yani, Senin (9/3/2026) sore.

Kegiatan sosial yang digelar dalam rangka bulan suci Ramadan ini dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Barito Timur, AKP Asri Putra Bahari, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Satlantas Polres Bartim.

Pembagian takjil menyasar pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Mapolres Bartim, khususnya masyarakat yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

"Sebanyak 100 paket takjil kami bagikan kepada para pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan,” kata AKP Asri Putra Bahari.

Selain membagikan takjil, personel Satlantas juga memberikan imbauan kepada para pengendara agar selalu tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Imbauan tersebut disampaikan secara humanis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

AKP Asri Putra Bahari berharap, kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pembagian takjil berjalan lancar hingga selesai dan mendapat respons positif dari masyarakat. (zi/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) kembali melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang kali ini dipusatkan di Masjid As-Salam, Kecamatan Sungai Raya, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Syafrudin Noor menyerahkan bantuan sosial berupa bantuan permakanan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan panti asuhan, yakni LKSA Ibnu Mas’ud Putra dan LKSA Ibnu Mas’ud Putri.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari agenda rutin Pemkab HSS untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Turut mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, Ketua GOW Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H Muhammad Noor, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten HSS, Hj Elyani Yustika M. Noor.

Kegiatan juga dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSS, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten HSS, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Baznas HSS, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Sungai Raya, para kepala desa se-Kecamatan Sungai Raya, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Bupati Syafrudin Noor, mengatakan Safari Ramadan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci.

"Melalui Safari Ramadan ini kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, bahwa penyerahan bantuan sosial kepada lembaga sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Yang terpenting bukan hanya besar kecilnya bantuan, tetapi semangat kepedulian dan kebersamaan yang terus terjaga di tengah masyarakat,” katanya.

Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mempererat silaturahmi antarwarga.

Kegiatan Safari Ramadan berlangsung khidmat dengan dihadiri masyarakat yang memadati Masjid As-Salam untuk bersilaturahmi dan melaksanakan ibadah bersama. (ari/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani memimpin apel pagi di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten HSS, Senin (9/3/2026) pagi. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Wabup H Suriani, menegaskan pentingnya semangat melayani dengan penuh keikhlasan, ketulusan, serta kehati-hatian, mengingat Disdukcapil merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

Ia juga menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan kali kedua dirinya memimpin apel di Disdukcapil sejak menjabat sebagai Wakil Bupati HSS. Suriani mengaku memiliki kedekatan emosional dengan instansi tersebut karena pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Disdukcapil selama sekitar tujuh tahun.

"Disdukcapil memiliki tempat tersendiri bagi saya karena pernah bertugas dan berproses di sini. Banyak pengalaman yang dilalui bersama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati turut menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Disdukcapil HSS yang baru, Kusairi. Ia berharap, pimpinan baru dapat segera beradaptasi dan membawa Disdukcapil semakin maju, baik dari sisi kualitas pelayanan, penguatan sumber daya manusia, maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

Wabup H Suriani juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap rencana penguatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Loksado. Langkah tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Disdukcapil HSS bersama jajaran menandatangani kesepakatan bersama anti korupsi yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati. 

Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Disdukcapil HSS. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Noor Hikmah, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, mengatakan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan serta mempererat hubungan antar sesama.

"Melalui momen buka puasa bersama di bulan Ramadan ini, kita dapat meningkatkan tali silaturahmi serta memperkuat kerukunan antar umat beragama maupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman daerah serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di tengah keberagaman.

Menurutnya, masyarakat Barito Timur hidup dalam kemajemukan suku, budaya, dan agama yang menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

"Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan satu kesatuan yang harus dijaga agar pembangunan dapat berjalan baik dan mampu mewujudkan Barito Timur yang sehat, makmur, serta sejahtera lahir dan batin,” katanya.

M. Yamin berharap, kegiatan Safari Ramadan ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Barito Timur agar semakin maju, damai, dan sejahtera.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, Ketua TP-PPK Bartim, camat, kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Magantis. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menghadiri Konferensi Cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (DPC API) Kabupaten Barito Timur sekaligus pelantikan pengurus DPC API periode 2026–2030, Senin (9/3/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Persatuan Lintas Denominasi serta Peran Aktif Hamba Tuhan sebagai Terang bagi Bangsa, Pembawa Damai, dan Mitra Pemerintah” tersebut dihadiri pengurus API Provinsi Kalimantan Tengah, para pendeta lintas denominasi, serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Asosiasi Pendeta Indonesia yang dinilai telah berperan aktif dalam membina kehidupan rohani umat sekaligus menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Menurutnya, konferensi cabang menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi, memperkuat konsolidasi internal, serta merumuskan arah program kerja ke depan.

"Para pendeta dan hamba Tuhan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral, memperkuat kehidupan beragama, serta menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, bahwa tokoh agama merupakan mitra penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam membangun karakter masyarakat yang religius, harmonis, dan damai.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, lanjutnya, terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dengan para pemimpin rohani guna menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan kondusif.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPC API Kabupaten Barito Timur periode 2026–2030 yang baru dilantik. 

Ia berharap, kepengurusan baru mampu memperkuat persatuan para pendeta lintas denominasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat.

"Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri Mantan Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, pengurus DPC API Bartim, dan tamu undangan lainnya. (zi/jp). 

BANDUNG- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan meninjau Asrama Mahasiswa Demang Lehman di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (9/3/2026) sore.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk bersilaturahmi dengan mahasiswa asal Kalimantan Selatan yang tinggal di asrama sekaligus memastikan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, S.H., yang memimpin rombongan mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan dan fasilitas asrama setelah dilakukan renovasi beberapa waktu lalu.

"Kami hari ini didampingi Kepala Biro Umum Setda Kalsel beserta staf melakukan peninjauan. Pada tahun 2025 kami juga pernah berkunjung sebelum renovasi dilakukan. Karena itu, kami datang kembali untuk melihat perkembangan serta kondisi asrama saat ini,” ujar Rais.

Rombongan DPRD Kalsel bersama Biro Umum Setda Kalsel disambut para mahasiswa penghuni asrama yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Para mahasiswa menilai kondisi bangunan dan fasilitas asrama saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan fasilitas penunjang perkuliahan dan pengembangan diri. Salah satunya pengadaan printer yang dinilai penting untuk membantu aktivitas akademik.

Menurut mereka, keberadaan printer di asrama akan memudahkan mahasiswa mencetak dokumen perkuliahan tanpa harus keluar dari lingkungan asrama.

Menanggapi aspirasi tersebut, H Rais Ruhayat, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang tinggal di asrama.

Menurutnya, ketersediaan sarana seperti printer maupun fasilitas penunjang lainnya, termasuk sarana olahraga, dapat meningkatkan kenyamanan mahasiswa sehingga lebih fokus menjalani kegiatan akademik.

Sementara itu, pihak Biro Umum Setda Kalsel menyampaikan bahwa berbagai masukan dari mahasiswa akan ditampung sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, mereka akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menindaklanjuti kebutuhan fasilitas di Asrama Mahasiswa Demang Lehman. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menerima kunjungan tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Barito Timur untuk melakukan evaluasi kondisi bangunan, Senin (9/3/2026).

Peninjauan lapangan ini dilakukan guna menilai tingkat kerusakan infrastruktur rutan serta memastikan kelayakan sarana dan prasarana penunjang operasional pemasyarakatan.

Tim dari Dinas PUPRPKP Barito Timur yang terdiri dari Penata Layanan Operasional Hara Kaspido dan Penelaah Teknis Kebijakan Hariyanto melakukan pemeriksaan langsung pada sejumlah titik bangunan. Fokus utama peninjauan berada pada area tembok pembatas rutan.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim mengecek kondisi tembok pembatas bagian dalam (ornamesh) maupun tembok luar yang terindikasi mengalami kemiringan. 

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta potensi risiko yang dapat timbul apabila tidak segera dilakukan penanganan.

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Subsi Pengelolaan Rutan Tamiang Layang Sri Rahayu bersama staf yang memberikan keterangan teknis mengenai kondisi bangunan dan riwayat pemeliharaan fasilitas rutan.

Hasil evaluasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat terkait kondisi infrastruktur rutan sebagai dasar pertimbangan dalam langkah perbaikan maupun penanganan lanjutan.

Selain itu, upaya ini juga menjadi bagian dari mitigasi risiko guna menjaga keamanan lingkungan rutan serta memastikan fasilitas penahanan tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., memimpin langsung pemeriksaan senjata api (senpi) dinas milik personel Polres Barito Timur dan Polsek jajaran di halaman Mapolres Bartim, Senin (9/3/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan senjata api dinas oleh personel sesuai dengan ketentuan serta sebagai bagian dari pengawasan internal di lingkungan kepolisian.

Kegiatan itu turut didampingi Wakapolres Barito Timur dan Kasi Propam Polres Bartim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan serta kepatuhan anggota dalam penggunaan senjata api dinas.

Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh personel yang memegang senjata api diwajibkan membawa senpi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan pengecekan oleh pimpinan dan tim pemeriksa.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi kelengkapan administrasi pemegang senjata, kondisi fisik senjata, jumlah amunisi, serta kebersihan dan kesiapan senjata. Pemeriksaan juga bertujuan memastikan senjata api yang dipinjam pakaikan kepada personel dirawat dengan baik dan digunakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Polri.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menegaskan bahwa senjata api merupakan perlengkapan dinas dengan tingkat risiko tinggi sehingga penggunaannya harus benar-benar sesuai aturan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini merupakan langkah pengawasan untuk memastikan seluruh senjata api dinas yang dipegang personel dalam kondisi baik, terawat, serta digunakan sesuai prosedur. Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan senjata api oleh anggota,” tegasnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polres Barito Timur dalam menjaga profesionalitas serta meningkatkan kedisiplinan personel dalam pelaksanaan tugas.

Melalui pemeriksaan berkala tersebut, diharapkan seluruh anggota yang memegang senpi dinas memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan, penyimpanan, dan perawatannya, serta mampu menjalankan tugas secara profesional dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemeriksaan senjata api dinas ini juga menjadi langkah preventif untuk menjaga keamanan internal sekaligus memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Barito Timur. (zi/jp). 

TANJUNG- Kebakaran melanda kawasan perumahan di Jalan Asyuhada RT 10 Blok S.11 Komplek Pertamina, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Senin (9/3/2026) sekitar pukul 10.00 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan 10 unit rumah dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp335 juta.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh warga setempat, Yulisdayanti (51), yang melihat asap tebal disertai kobaran api dari atap rumah milik Yulianto (60).

"Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada di tempat karena sedang menjalani kontrol dan terapi kesehatan di Rumah Sakit Pertamina sejak pagi,” ujar IPTU Heri kepada wartawan Senin siang. 

Melihat kejadian tersebut, warga lainnya, Gunawan Widodo (58), sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun upaya tersebut tidak berhasil karena rumah dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat didobrak.

Api kemudian dengan cepat membesar, membakar bagian atap rumah dan merambat ke bangunan di sekitarnya.

Warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka sambil meminta bantuan. Laporan kebakaran kemudian diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong dan petugas pemadam kebakaran.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 WITA oleh tim gabungan yang terdiri dari Damkar PT Pertamina, Damkar Kabupaten Tabalong, BPBD Tabalong, serta relawan UPBS wilayah tengah dan selatan.

Berdasarkan pendataan sementara, dari 10 rumah yang terdampak kebakaran, tujuh di antaranya dihuni oleh tujuh kepala keluarga. Sebagian besar bangunan mengalami kerusakan sekitar 70 persen karena konstruksi rumah menggunakan rangka kayu dengan atap sirap kayu ulin yang mudah terbakar.

Personel Polsek Murung Pudak yang dipimpin Kapolsek IPTU Sunaryo langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Adapun rumah yang terdampak kebakaran masing-masing milik Yulianto (60), Budiharto (55), Jubaidah (57), Yulisdayanti (51), Norsabiela (27), Gunawan Widodo (58), dan Veri Astari (50), yang seluruhnya merupakan warga Blok S.11.

"Dugaan sementara kebakaran berasal dari rumah milik Yulianto akibat arus pendek listrik. Namun penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan,” kata IPTU Heri.

Ia menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (fah/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong melaksanakan apel pagi yang dilanjutkan dengan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin), Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla. Gaktiblin dilakukan untuk memastikan kedisiplinan seluruh personel, mulai dari kehadiran, sikap tampang, hingga kelengkapan seragam dan administrasi diri.

Dalam kegiatan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap senjata api dinas serta pengecekan penggunaan telepon genggam anggota. Langkah ini sebagai upaya pengawasan agar personel tidak terlibat dalam aktivitas negatif seperti judi online, pinjaman online ilegal, maupun gaya hidup hedonisme.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, menegaskan bahwa disiplin merupakan kunci utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh personel Polres Tabalong terus menjaga disiplin, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (fah/jp).