TANJUNG- Kebakaran menghanguskan dua unit rumah di Desa Marindi RT. 08, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 03.00 Wita. Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh pemilik rumah, Abdullah (85), yang merasakan hawa panas saat beristirahat.

"Korban terbangun dan segera keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan,” ujarnya.

Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berdatangan dan berupaya memadamkan api secara manual, sembari menghubungi pihak kepolisian dan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Kecamatan Haruai.

Personel Polsek Haruai yang dipimpin Kapolsek Ipda M. Faizal Rachman, S.H., segera menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan untuk membantu proses pemadaman sekaligus melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP).

Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 Wita berkat kerja sama warga, BPK, dan Unit Pemadam Kebakaran Swasta (UPBS) Kecamatan Haruai.

Akibat kejadian tersebut, rumah milik Abdullah terbakar hingga 100 persen. Sementara itu, rumah milik Suhaimi (39) mengalami kerusakan pada bagian dinding samping akibat jilatan api.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, total kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp150 juta.

Berdasarkan keterangan saksi, Ahmad (45) selaku Ketua RT setempat dan Nor Jakiah (40), api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah korban. (fah/jp). 

KANDANGAN- Batalyon Infanteri (Yonif) 829/Bumi Antaludin menggelar coffee morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, dan insan pers di Lapangan Tembak Madang, Sabtu (4/4/2026).

Kegiatan yang dipimpin Komandan Yonif 829, Letkol Inf Deky Febrianto itu bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi lintas sektor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dalam sambutannya Danyonif Letkol Inf Deky Febrianto, menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan daerah.

"Sinergitas yang kuat menjadi kunci terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menegaskan, Yonif 829 berkomitmen hadir di tengah masyarakat serta berperan aktif dalam menjawab berbagai persoalan di wilayah.

Menurutnya, coffee morning tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang diskusi terbuka untuk menyamakan persepsi dalam menjaga kondusivitas daerah.

Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan program satuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sekaligus bentuk transparansi kepada publik melalui media.

Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah isu strategis yang dibahas, di antaranya peran pemuda dalam bela negara, penanganan bencana, serta penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepolisian memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Barito Timur dalam kondisi aman. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah SPBU untuk memastikan ketersediaan BBM.

"Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak SPBU, stok BBM dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak perlu panik,” ujar IPDA Sulkhan Sururi kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, masyarakat diminta tidak melakukan panic buying karena dapat mengganggu distribusi dan memicu keresahan.

"Pembelian berlebihan justru berpotensi menghambat distribusi. Saat ini distribusi berjalan lancar dan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan BBM serta menggunakan bahan bakar secara bijak sesuai kebutuhan.

"Tidak perlu menimbun BBM. Gunakan sesuai kebutuhan demi menjaga kondusivitas daerah,” tutupnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Jajaran Polsek bersama Polres Barito Timur melaksanakan pengamanan di sejumlah gereja dalam rangka perayaan Jumat Agung 2026, Jum'at (3/4/2026). 

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah umat Kristiani berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat.

Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel di titik-titik strategis, terutama di sekitar lokasi gereja yang menggelar ibadah. Selain menjaga keamanan, petugas juga melakukan pemantauan situasi guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan bahwa kehadiran personel Polri merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada momen penting keagamaan seperti Jumat Agung. 

Ia menegaskan, bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis.

"Pelaksanaan pengamanan ini merupakan wujud pelayanan Polri kepada masyarakat dalam momen-momen penting keagamaan, sehingga ibadah Jumat Agung dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya.

Selain fokus pada pengamanan di sekitar gereja, petugas juga turut mengatur arus lalu lintas guna menghindari kemacetan. Polisi membantu penyeberangan jemaat serta memastikan kendaraan yang parkir tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Tak hanya itu, petugas juga memberikan imbauan kepada jemaat agar tetap menjaga keselamatan, baik saat datang maupun saat kembali ke rumah. 

Dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, perayaan Jumat Agung di Barito Timur berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Birokrasi itu cirinya keteraturan, taat asas dan patuh pada hukum. Bagaimana kalau kenyataannya justru sebaliknya? Tidak taat asas, menerabas hukum, sekehendak hati, camuh dan arogan?

Butuh keteraturan, agar memberi kepastian. Dalam tubuhnya sendiri, haruslah taat asas. Tubuh dimasksud, adalah sistem di dalam birokrasinya. Terutama menyangkut karir dan kesempatan dalam mengembangkan diri. Di dalamnya ada penjenjangan, jabatan, kepangkatan dan posisi-posisi yang disesuaikan dengan kapasitas serta keahlian. 

Sebab itu dalam birokrasi ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), fungsinya memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam hal pengangkatan, mutasi, dan promosi. Dahulu, keberadaan Baperjakat sangat dipatuhi, karena fungsinya memberi kepastian dan membina, tanpa tersandera kepentingan politik.

Makin ke sini, semakin “camuh”. Dominasi politik, membuat penjenjangan birokrasi menerabas segala cara. Apalagi di tangan kekuasaan politik yang arogan. Posisi, jabatan, kedudukan dan bahkan jejang kepangkatan, ditukar guling sekehendak hati. Akhirnya, ada Kabid yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya, dan tidak bisa bekerja. Ada pula kabid yang ditukar posisi dengan Kasi, padahal tidak ada kesalahan apapun yang membuatnya harus diturunkan dari jabatan. Ada Camat dan Lurah yang bukan dari ilmu pemerintahan, apalagi dari IPDN, akhirnya tidak bisa mengelola pemerintahan di wilayah kerjanya. Ada Kepala Dinas dan Badan yang posisinya diperdagangkan, ditempatkan sesuai kemampuan membayar. Bahkan ada Sekda yang diturunkan sesuka hati menjadi Staf Ahli, tanpa diketahui apa sebab dan kesalahannya, hingga dilengserkan pada posisi kepangkatan yang lebih rendah. 

Jabatan-jabatan diatur dan dibagi berdasarkan kedekatan, bukan berdasar kapasitas, keahlian dan kinerja. Jabatan dipilah menurut “basah” dan tidaknya posisi. Semakin basah, semakin didominasi orang dekat. Bahkan karena jabatannya sangat terbatas, ditentukan berdasarkan besaran kompensasi, “wani piro”. 

Walau sebagian besar tidak mau menggugat, dengan alasan tidak ingin “meludah ke atas”, hanya pasrah menerima nasib, namun tindakan-tindakan tersebut jelas tidak taat asas dan tidak memberikan kepastian. 

Kalau tubuh birokrasi saja dikelola sesuka hati, bagaimana pula pengelolaan anggaran, proyek, kebijakan dan sebagainya, pasti membuka peluang ketidak pastian yang lebih parah. Pasti berpotensi suap, sogok dan korup. 

Kenapa tata kelola birokrasi tidak boleh sesuka hati? Agar birokrasi tersebut berbuah budaya dan peradaban, yang berdampak pada kinerja dan pelayanan publik. Supaya birokrat yang terdiri dari manusia yang berpendidikan dan memiliki keluarga tersebut, terjaga harga diri, kehormatan dan nama baiknya. (Noorhalis Majid/*/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong menerjunkan personel untuk mengamankan rangkaian ibadah Hari Suci Paskah di sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Tabalong, guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Pengamanan telah dilakukan sejak ibadah Kamis Putih yang berlangsung pada Kamis (2/4/2026) malam. Personel Polres Tabalong bersama jajaran Polsek disiagakan di berbagai titik gereja untuk menjamin kelancaran dan kekhidmatan ibadah umat Nasrani.

Berdasarkan pantauan, ibadah Kamis Putih mengusung tema “Pertobatan Diri Demi Misi dan Evangelisasi”, dan diikuti ratusan jemaat di sejumlah wilayah.

Di Kecamatan Murung Pudak, ibadah berlangsung di Gereja Katolik Paroki Ave Maria, Kelurahan Sulingan, dipimpin Pendeta Edi Taran, MSC, dengan sekitar 500 jemaat.

Di Kecamatan Tanta, ibadah digelar di Gereja Santa Anna Warukin, Desa Warukin, dipimpin Romo Sujono, MSC, dengan sekitar 150 jemaat.

Sementara di Kecamatan Upau, ibadah berlangsung di Gereja Stasi Santo Paulus yang dipimpin Pendeta Widi Hargono, M.Sc, dihadiri sekitar 30 jemaat.

Di Kecamatan Haruai, ibadah dilaksanakan di dua lokasi, yakni Gereja St. Santo Yosef Desa Surian yang dipimpin Pendeta Abba, MSC dengan sekitar 500 jemaat, serta Gereja Isodorus Desa Nawin RT 10 yang dipimpin Pendeta Antonius Budi Wihadono, Pr dengan sekitar 130 jemaat.

Untuk ibadah Jum'at Agung pada Jumat (3/4/2026), pengamanan difokuskan di wilayah perkotaan, di antaranya Gereja Eppata Maburai, GKE Imanuel Pertamina, dan GPdI Desa Kapar. Adapun gereja di wilayah Tanta, Upau, Haruai, dan Murung Pudak tetap mendapat pengamanan dari masing-masing Polsek yang didukung instansi terkait.

Rangkaian ibadah Paskah di Kabupaten Tabalong dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (5/4/2026).

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyatakan bahwa kehadiran personel Polri merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Kami memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, lancar, dan khidmat. Pengamanan akan terus dilakukan hingga seluruh kegiatan Paskah selesai,” ujarnya.

Pengamanan ini diharapkan mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta memberikan kenyamanan bagi umat Nasrani dalam menjalankan ibadah. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mulai membangun Zona Integritas secara bertahap dengan menetapkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai percontohan, yakni RSUD, Inspektorat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pencanangan ini dipimpin Bupati Barito Timur, M. Yamin, didampingi Sekretaris Daerah Misnohartaku, serta dihadiri Ketua DPRD Nursulistio, jajaran kepala OPD, dan para camat.

Bupati Yamin mengatakan, penetapan unit percontohan merupakan strategi awal untuk memastikan implementasi Zona Integritas berjalan efektif sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh OPD.

"Untuk tahap awal, kita fokuskan di rumah sakit, inspektorat, dan pelayanan terpadu sebagai uji coba sebelum diperluas,” ujarnya, Kamis (2/4/2026). 

Menurutnya, pendekatan bertahap diperlukan agar pelaksanaan program benar-benar optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, meski baru beberapa OPD yang ditetapkan sebagai pilot project, seluruh perangkat daerah pada prinsipnya telah mulai menerapkan nilai-nilai integritas.

"Ke depan akan kita kembangkan ke dinas lain. Sebenarnya semua sudah berjalan, tetapi hari ini kita pertegas komitmennya,” katanya.

M. Yamin optimistis, melalui langkah tersebut Barito Timur dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Kita upayakan harus tercapai, karena pelayanan publik yang bebas korupsi adalah kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan proses berkelanjutan dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Reformasi birokrasi, lanjutnya, harus dimulai dari unit kerja dengan memperkuat pengawasan internal, menerapkan manajemen risiko, serta mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat.

Selain itu, digitalisasi layanan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

"Zona integritas bukan tujuan akhir, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama,” pungkasnya. (zi/jp). 

 

KINTAP- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap, Kamis (2/4/2026), guna memastikan penerapan standar keselamatan di sektor pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifa, menyebut bahwa PT Arutmin sebagai salah satu perusahaan nasional yang dinilai telah menerapkan standar K3 dengan baik, terutama dalam mencapai target zero accident atau nihil kecelakaan kerja.

"Dari paparan yang disampaikan bersama tim Disnakertrans Kalsel, banyak hal positif yang bisa menjadi acuan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi capaian Arutmin Kintap yang meraih penghargaan kecelakaan nihil selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023 hingga 2025. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan tambang lain di Kalimantan Selatan.

"Harapannya, praktik baik ini bisa diterapkan di perusahaan lain untuk menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor tambang,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Manager Tambang Kintap, Deddy Heryanto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari DPRD. 

Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja.

"Kami berkomitmen penuh menjaga keselamatan kerja karyawan,” katanya.

Selain aspek K3, pihaknya juga terus menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

"Kami akan terus meningkatkan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutannya,” jelas Deddy.

Deddy menambahkan, sejak mulai beroperasi pada 2011, Tambang Kintap konsisten meningkatkan standar keselamatan kerja dan menargetkan kembali meraih penghargaan zero accident pada 2026 dari Kementerian ESDM.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel juga menyoroti pelaksanaan CSR, reklamasi lahan pascatambang, serta dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel mengantarkan aspirasi gabungan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel ke DPR RI, Kamis (2/4/2026).

Rombongan DPRD Kalsel diterima anggota Komisi III DPR RI dalam pertemuan di Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian aspirasi mahasiswa yang sebelumnya diterima DPRD Kalsel di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa yang dinilai mendesak dan strategis. Di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum oleh Kapolri agar berjalan adil dan merata, serta penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal kepolisian.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti perlunya perbaikan regulasi perizinan pelaut di wilayah Kotabaru agar lebih berpihak kepada masyarakat pesisir. Isu lain yang disampaikan adalah penutupan tambang ilegal, pemberantasan mafia tanah, serta penanganan pencemaran lingkungan.

Tak hanya itu, mahasiswa turut mendesak pemerintah pusat untuk segera menghadirkan regulasi yang berpihak kepada rakyat guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengapresiasi kesediaan DPR RI menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa yang disampaikan pihaknya. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjembatani aspirasi daerah ke tingkat nasional.

"Pertemuan ini sangat baik sebagai upaya menyalurkan aspirasi daerah ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berharap DPR RI segera menindaklanjuti dengan rapat bersama mitra kerja terkait isu-isu strategis yang disampaikan,” ujarnya.

Supian HK menegaskan, pihaknya akan terus mengawal aspirasi mahasiswa agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Kami akan memperjuangkan aspirasi ini dengan sungguh-sungguh, agar suara mahasiswa dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah,” katanya.

Ia berharap, respons cepat dari pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya Polri, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Indonesia secara luas.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Irjen Pol (Purn) Rikwanto (Fraksi Golkar), Irjen Pol (Purn) Mahfud Arifin (Fraksi NasDem), dan Endang Agustina (Fraksi PAN). Mereka menyatakan akan menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat nasional.

DPRD Kalsel berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI guna mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pengelolaan Penduduk Non Permanen (PNP) saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Kamis (2/4/2026). 

Isu PNP dinilai krusial karena berkaitan dengan akurasi data kependudukan, kualitas pelayanan publik, serta potensi dampak sosial di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Rais Ruhayat, mengatakan bahwa meskipun Disdukcapil Tabalong telah melakukan berbagai upaya, seperti koordinasi lintas sektor dan program jemput bola, tantangan masih dihadapi terutama dalam mendata pekerja sektor informal dan PNP yang belum dilaporkan oleh perusahaan.

"Ada tantangan dalam pendataan ini, terutama pekerja di sektor informal yang lebih sulit dijangkau dibandingkan pekerja formal. Karena itu, diperlukan upaya aktif untuk menjemput bola agar mereka tetap terdata,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan PNP yang tidak optimal berpotensi menimbulkan tekanan terhadap layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta dapat memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.

DPRD Kalsel mendorong penguatan sistem pendataan yang terintegrasi, termasuk peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Selain itu, DPRD juga membuka peluang penguatan regulasi guna memastikan pengelolaan PNP berjalan lebih efektif.

"Kami ingin keberadaan PNP memberikan manfaat bagi daerah tanpa merugikan masyarakat lokal. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Tabalong, Wardhana Yudha, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan penanganan PNP melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi kepada perusahaan, serta program jemput bola untuk pendaftaran PNP, baik di lingkungan perusahaan maupun sektor informal.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga melibatkan Dinas Tenaga Kerja serta perwakilan sejumlah perusahaan di Tabalong sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pendataan. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar seluruh PNP dapat terdata secara menyeluruh.

Selain itu, Disdukcapil juga menggandeng ketua RT untuk mendata PNP yang tinggal di rumah kontrakan, kos, maupun asrama. Untuk mempermudah layanan, pendataan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Pelanduk Online.

"Langkah ini dilakukan agar seluruh penduduk non permanen terdata dengan baik, sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan menyusun kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mendorong optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan alat mesin pertanian (alsintan) guna memperluas lahan tanam dan meningkatkan produksi jagung di daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri Asisten III Setda Mura, Andri Raya, mewakili Bupati, bersama Wakapolres Mura, Kompol Wibowo, Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan perbankan Himbara, Perum Bulog, para kapolsek, serta kelompok tani, Kamis (2/4/2026). 

Dalam rakor, pihak perbankan memaparkan berbagai skema penyaluran KUR yang dapat dimanfaatkan petani, baik untuk tambahan modal usaha maupun pengadaan alsintan guna mendukung produktivitas pertanian.

Andri Raya menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan produksi jagung sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan petani menjadi kunci untuk mendorong peningkatan produksi jagung di Murung Raya,” ujarnya.

Sejumlah kelompok tani menyampaikan aspirasi, terutama terkait kebutuhan alsintan, khususnya alat pengolahan tanah. Kelompok Tani Danau Usung, misalnya, mengharapkan dukungan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan. Mereka juga menyoroti perlunya peningkatan peran aktif penyuluh pertanian di lapangan.

Sementara itu, Perum Bulog menyatakan kesiapan menyerap hasil panen jagung petani tanpa batas jumlah, dengan syarat kadar air maksimal 14 persen.

Di sisi lain, Wakapolres Mura, Kompol Wibowo mengimbau jajaran kapolsek dan Babinsa agar aktif mendampingi penyuluh serta kelompok tani dalam pengembangan komoditas jagung. (dsk/maya/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda SDN 1 Lamunti, Kecamatan Mantangai, Kamis (2/4/2026).

Kebakaran terjadi sehari sebelumnya, Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, dan menghanguskan sebagian besar bangunan sekolah. Api melalap atap serta sejumlah ruang kelas, menyisakan bagian depan bangunan.

Dalam peninjauan tersebut, Dodo didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, H Suwarno Muriyat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dr Tonun Irawaty. Rombongan melihat langsung kondisi bangunan yang rusak parah sekaligus memastikan langkah penanganan pascakebakaran dapat segera dilakukan.

Wabup Dodo menyatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan kerusakan serta menyiapkan langkah tindak lanjut, terutama guna menjamin kelangsungan proses belajar mengajar.

"Kami ingin memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat. Penanganan cepat menjadi prioritas,” ujarnya.

Peristiwa kebakaran tersebut sempat menggegerkan warga setempat. Warga berupaya memadamkan api secara swadaya dengan peralatan seadanya hingga akhirnya api berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke bangunan lain.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen segera melakukan pemulihan agar aktivitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali berjalan normal. (fah/hru/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dalam upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah desa dan dusun terpencil.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi dan jajaran PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (2/4/2026).

Manager PLN UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, mengatakan pertemuan ini bertujuan meningkatkan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah yang belum terjangkau listrik.

Ia mengungkapkan, secara rasio desa, wilayah Marabahan telah mencapai 100 persen elektrifikasi. Namun, masih terdapat sejumlah dusun yang membutuhkan pengembangan jaringan listrik.

"Pada tahun ini, kami telah menyelesaikan pembangunan jaringan listrik di tiga dusun, yakni Handil Sakatila di Tamban, Antar Raya di Tabukan, serta Patih Selera di Kecamatan Rantau Badauh,” ujar Winardi.

PLN, lanjutnya, juga tengah merencanakan pembangunan lanjutan, khususnya di wilayah Tabukan. Untuk itu, pihaknya membutuhkan dukungan data dari pemerintah daerah terkait wilayah yang belum teraliri listrik.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan data dusun yang belum terjangkau listrik agar program pembangunan dapat lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menyambut baik langkah PLN dalam mendorong pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program PLN. Masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau listrik, dan kami berharap seluruh masyarakat dapat segera menikmati layanan ini,” ujarnya.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung langkah strategis PLN guna mempercepat pemerataan layanan kelistrikan di Barito Kuala.

Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur listrik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rnld/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) segera menerapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan komposisi 50 persen Work From Office (WFO) dan 50 persen Work From Home (WFH), sebagai tindak lanjut kebijakan nasional.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Sekretaris Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, bersama para asisten, inspektur, dan kepala SOPD di Ruang Rapat Sekda, Kamis (2/4/2026).

Rapat digelar menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN, yang menginstruksikan penerapan pola kerja kombinasi WFO dan WFH mulai 1 April 2026.

Sekda menegaskan, pembagian kerja dilakukan secara seimbang untuk menjaga produktivitas kinerja ASN.

"Komposisi kerja ditetapkan 50:50. ASN yang bekerja dari rumah tetap wajib mengisi absensi elektronik, E-Kinerja, serta melaporkan aktivitas kerja secara berkala,” ujar H Zulkipli.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Batola juga melakukan langkah efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, baik dalam maupun luar daerah. 

Pemerintah daerah juga akan menerbitkan edaran yang mendorong ASN menggunakan sepeda motor atau sepeda guna mengurangi penggunaan kendaraan dinas.

Untuk menjaga kualitas layanan publik, sejumlah jabatan dan unit strategis tidak diberlakukan skema WFH dan tetap bekerja penuh di kantor atau lapangan (100 persen WFO). Unit tersebut meliputi pejabat struktural seperti kepala dinas, camat, lurah, dan kepala desa; sektor keamanan dan kedaruratan seperti BPBD dan Satpol PP; layanan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup; serta layanan publik seperti Disdukcapil, DPMPTSP, dan Mal Pelayanan Publik.

Selain itu, layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk rumah sakit dan unit layanan pendidikan, serta unit pendapatan dan keuangan daerah juga tetap bekerja penuh di tempat.

Pemkab Batola menegaskan bahwa kebijakan WFH yang dilaksanakan setiap Jumat ini merupakan bagian dari percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bukan sekadar relaksasi kerja.

Melalui kebijakan ini, ASN diharapkan semakin adaptif terhadap digitalisasi layanan publik, sehingga birokrasi menjadi lebih fleksibel, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, seluruh kepala SOPD diminta segera menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja antara WFO dan WFH guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (dsk/ali/jp). 

HSS- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II mendorong revitalisasi komoditas kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) guna meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis sektor perkebunan.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat potensi kelapa di HSS cukup besar, namun saat ini mengalami penurunan produksi akibat banyaknya tanaman yang sudah tua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan pengembangan kembali komoditas kelapa harus dilakukan melalui program yang terarah dan berkelanjutan.

"Potensi kelapa di HSS sangat besar, tetapi banyak tanaman yang sudah tua sehingga produksinya menurun. Kami mendorong pengembangan kembali, baik kelapa dalam maupun kelapa genjah yang lebih produktif,” ujarnya, Kamis (2/4/2026). 

Selain kelapa, DPRD juga akan mendorong penguatan komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kopi. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar pengembangan berjalan optimal.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengembalikan HSS sebagai salah satu sentra produksi kelapa di Kalimantan Selatan.

"HSS sejak dulu dikenal sebagai lumbung kelapa, didukung produk khas seperti dodol dan ketupat Kandangan. Kami optimistis dalam tiga hingga lima tahun ke depan HSS bisa kembali menjadi sentra kelapa,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS, Lutfiana, menyebut produksi kelapa saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri lokal, khususnya pelaku UMKM.

"Produksi kelapa tahun 2025 sekitar 8.400 ton, itu masih jauh dari kebutuhan UMKM seperti dodol dan ketupat Kandangan. Kekurangannya bahkan hampir tiga kali lipat,” jelasnya.

Dengan dukungan DPRD dan sinergi lintas pemerintah, pengembangan komoditas kelapa di HSS diharapkan kembali optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur bersama unsur pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil di Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean dan dihadiri Kepala BPP Kecamatan Pematang Karau, Kepala Desa Lampeong beserta staf, personel Polsek Pematang Karau, serta warga setempat.

Penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektare milik Desa Lampeong dengan total bibit jagung sebanyak 20 kilogram. Bibit tersebut merupakan bantuan dari Polsek Pematang Karau sebanyak 10 kilogram dan dari Dinas Pertanian melalui BPP Pematang Karau sebanyak 10 kilogram.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan produksi jagung pipil di Kecamatan Pematang Karau sekaligus mendukung pemenuhan pasokan ke Bulog Buntok,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat budidaya jagung pipil sebagai komoditas pertanian yang bernilai ekonomis. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memfinalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Setara melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Bahalap, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Pembentukan UPTD dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas, manajemen, serta memberikan kepastian operasional Klinik Utama Setara ke depan.

Sekretaris Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa finalisasi regulasi ini merupakan bagian dari upaya panjang pemerintah daerah dalam memastikan optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Apapun bentuk kelembagaannya, tujuan utamanya adalah memastikan klinik ini mampu memberikan pelayanan maksimal di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penyusunan Raperbup tersebut telah melalui berbagai tahapan, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait di tingkat pusat.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Netty Hartati, SKM., MPH, menjelaskan bahwa transformasi Klinik Utama Setara menjadi UPTD Balai Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah tanpa mengubah fungsi utama pelayanan.

Dalam pembahasan finalisasi, sejumlah poin krusial disepakati. Pertama, meskipun secara kelembagaan berubah menjadi UPTD Balai, fungsi layanan tetap berjalan sebagai Klinik Utama sesuai standar yang berlaku.

Kedua, perubahan nomenklatur tidak akan menghambat kerja sama dengan BPJS Kesehatan selama izin operasional dan persyaratan kredensial tetap terpenuhi.

Ketiga, seluruh tenaga medis diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.

Keempat, pembentukan UPTD menjadi langkah awal menuju penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dari sektor pelayanan kesehatan.

FGD ini turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD Barito Kuala, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Dinas Kesehatan Batola, Bagian Hukum dan Organisasi Setda, Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, serta manajemen Klinik Utama Setara.

Melalui finalisasi Raperbup ini, Pemkab Batola berharap penguatan regulasi dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. (dsk/ali/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong bersama Brimobda Kalimantan Selatan Batalyon C Pelopor Tanjung menuntaskan pembangunan Jembatan Sakuyah di Kecamatan Bintang Ara. Infrastruktur vital tersebut kini telah selesai 100 persen dan kembali dapat digunakan masyarakat.

Tahap akhir pembangunan berupa pengecatan dilakukan pada Rabu (1/4/2026), dipimpin Kabag Log Polres Tabalong, AKP Lamris Manurung, didampingi Kapolsek Bintang Ara, Iptu Hartanto dan Danton Brimob Batalyon C Tanjung, Ipda Mahmudah.

Pengecatan mencakup bagian tiang, bantalan, serta struktur penahan tali jembatan. Jembatan dicat merah putih sebagai simbol keberanian, ketulusan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Jembatan Sakuyah memiliki panjang 65 meter dan lebar 2,4 meter, dengan kapasitas beban maksimal hingga 2 ton. Jembatan ini menghubungkan Desa Dambung Raya, Desa Hegar Manah, dan Desa Panaan, yang menjadi jalur utama mobilitas warga.

Sebelumnya, jembatan tersebut rusak dan putus sejak pertengahan 2025. Pembangunan kembali dimulai awal 2026 melalui sinergi Polres Tabalong, Brimob Batalyon C Tanjung, serta partisipasi masyarakat.

Kepala Desa Dambung Raya, Diki Asdi, menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jembatan tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Jembatan ini kokoh dan memperlancar aktivitas warga,” ujarnya.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menyatakan bahwa keterlibatan Polri dalam pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

"Diharapkan jembatan ini dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Bintang Ara,” katanya.

Dengan rampungnya pembangunan, Jembatan Sakuyah kini kembali menjadi akses tercepat yang menghubungkan ketiga desa tersebut. (fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu di wilayah Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh KBO Satresnarkoba bersama personel Satresnarkoba Polres Kapuas. 

Penyaluran bantuan dilakukan di dua lokasi, yakni di Jalan Tambun Bungai dan Jalan Cilik Riwut.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan paket sembako kepada dua warga yang membutuhkan, yaitu Liberti (65), warga Jalan Tambun Bungai, serta Masriyah (49), warga Jalan Cilik Riwut.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan bansos ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.

"Kegiatan ini sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu,” ujarnya. (fah/jp). 

BATOLA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring dan evaluasi program hibah jalan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala, Kamis (2/4/2026), guna memastikan efektivitas pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Komisi III, Habib Muhammad Zen Bahasyim, dan didampingi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran Perkim memberikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan serta progres program di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau dua lokasi, yakni Desa Trantang dan Desa Handil Bakti. Selain melihat kondisi fisik jalan yang telah dibangun melalui dana hibah, Komisi III juga menyerap aspirasi warga setempat.

Habib Muhammad Zen Bahasyim menegaskan, bahwa monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan infrastruktur.

"Program hibah jalan lingkungan ini sangat penting untuk menunjang mobilitas warga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya sesuai harapan,” ujarnya.

Hasil peninjauan menunjukkan sebagian besar jalan yang dibangun telah memberikan dampak positif, terutama dalam memperlancar akses transportasi warga. Meski demikian, Komisi III mencatat masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, seperti peningkatan kualitas pekerjaan dan perawatan pasca pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Komisi III DPRD Kalimantan Selatan berharap program hibah jalan lingkungan dapat semakin optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Murung Raya, Warnita Heriyus, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan 10 program pokok PKK dalam Rapat Sinkronisasi Kegiatan TP-PKK tingkat kabupaten tahun 2026.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya menyelaraskan program kerja PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, agar berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam sambutannya Warnita, menegaskan bahwa sinkronisasi program menjadi kunci agar seluruh kegiatan PKK sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi kehadiran peserta dari berbagai tingkatan dan menyebut forum tersebut sebagai sarana mempererat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program PKK di lapangan.

Menurutnya, koordinasi yang solid antara TP-PKK kabupaten dan kecamatan sangat diperlukan agar program yang disusun tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, ia mendorong seluruh kader PKK untuk terus aktif, inovatif, dan adaptif dalam menjalankan perannya, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera.

Warnita juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan 10 program pokok PKK secara konsisten dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab.

Rapat tersebut turut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya serta perumusan langkah strategis ke depan agar kegiatan PKK semakin responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. (dsk/maya/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya memaparkan strategi penurunan tingkat pengangguran melalui program Kartu Hebat dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin mewakili Bupati Heriyus, didampingi jajaran Asisten Setda dan kepala perangkat daerah.

Berdasarkan jadwal, Kabupaten Murung Raya mempresentasikan programnya pada pukul 10.45–11.15 WIB dalam klaster regional Kalimantan.

Dalam paparannya, Rahmanto, menegaskan arah pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah Kartu Hebat Prakerja yang direncanakan berjalan pada periode 2025–2029. Program ini ditujukan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu terserap di dunia kerja.

Selain itu, Pemkab Murung Raya juga menyiapkan sejumlah langkah konkret, antara lain pelatihan tenaga kerja seperti operator alat berat, pendirian Balai Latihan Kerja (BLK), serta penyelenggaraan temu investasi tahunan bersama pemangku kepentingan dan dunia usaha guna membuka peluang kerja.

Rahmanto menegaskan, berbagai upaya tersebut terintegrasi dalam program Kartu Hebat sebagai solusi untuk menekan pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya. (dsk/maya/jp). 

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan perempuan dan anak menyusul tingginya angka kekerasan di daerah tersebut. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Rabu (1/4/2026).

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, menyebut bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan telah mencapai ratusan kasus sepanjang tahun berjalan dan menunjukkan tren peningkatan signifikan.

"Data yang kami terima menunjukkan kasus kekerasan pada anak sudah mencapai ratusan sejak awal tahun hingga September. Secara keseluruhan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, jumlahnya menembus lebih dari 800 kasus. Ini kondisi yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai tingginya angka tersebut mengindikasikan situasi darurat yang memerlukan penanganan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memasukkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

"Ini langkah strategis yang patut diapresiasi. Kami akan terus mengawal agar implementasinya berjalan optimal,” kata Jihan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam penanganan kasus, termasuk peningkatan kapasitas konselor psikologis dan tenaga pendamping.

Komisi IV turut mendorong pendekatan berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari strategi penanganan, seperti melibatkan konselor perempuan dan tokoh agama perempuan guna mempermudah komunikasi dengan korban.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi korban sehingga lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Komisi IV berharap upaya terintegrasi tersebut mampu menekan angka kekerasan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menjajaki kerja sama pembangunan perguruan tinggi saat melakukan kunjungan kerja ke Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Rabu (1/4/2026).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Rektor Muhamad Yusuf beserta jajaran. Dalam pertemuan itu, M. Yamin menyampaikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghadirkan kampus di wilayahnya.

Menurut Yamin, pembangunan perguruan tinggi di Barito Timur bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya lulusan SMA/sederajat yang selama ini harus melanjutkan studi ke luar daerah.

"Dengan adanya kampus di daerah, masyarakat tidak lagi terkendala jarak dan biaya untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan perguruan tinggi juga diharapkan mampu menjangkau kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito hingga wilayah kabupaten di provinsi tetangga.

Selain meningkatkan akses pendidikan, M. Yamin menilai kampus dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah melalui riset dan inovasi berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan ekonomi kerakyatan.

"Kami ingin Barito Timur menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di kawasan DAS Barito,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam mendorong realisasi pembangunan kampus di Barito Timur. (zi/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sebanyak 1.774 pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, mitra kerja, dan undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, sambutan pimpinan DPRD dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rachman. Ia menegaskan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

"Pokok-pokok pikiran DPRD ini merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut merupakan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran itu selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bahan penyusunan RKPD 2027.

"Seluruh saran dan pendapat telah kami rangkum dan akan disampaikan kepada gubernur melalui Bappeda,” ucapnya.

DPRD Kalsel mencatat sebanyak 1.774 usulan yang telah dihimpun dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mengikuti Zoom Meeting penting terkait Penilaian Representasi Kepala Daerah, Rabu (1/4/2026). 

Agenda ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana upaya daerah dalam menurunkan angka pengangguran.

Kegiatan penilaian ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan program-program yang dijalankan Pemkab tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja dan mencetak sumber daya manusia yang mandiri, produktif, serta berdaya saing.

Pemkab Barito Utara menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan tenaga kerja sebagai salah satu strategi utama menekan angka pengangguran. 

Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Bumi Iya Mulik Bengkang Turan dapat meningkat secara merata. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Momen penting bagi BUMD Barito Utara tercatat saat Direksi PD Batara Membangun melantik jajaran Direktur dan Komisaris baru PT Mitra Batara Sarana Mandiri, anak perusahaan daerah tersebut. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan. 

Pemerintah daerah menekankan harapan besar agar kepengurusan baru diisi oleh figur profesional, jujur, dan bertanggung jawab. 

Sebagai perusahaan milik daerah, PT Mitra Batara Sarana Mandiri dituntut mampu melihat peluang, mengoptimalkan potensi lokal, dan mendorong sektor-sektor strategis demi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

"Perubahan kepemimpinan ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Barito Utara dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” ujar Wabup Felix mewakili Bupati H Shalahuddin. 

Selamat bertugas kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, diharapkan mampu membawa inovasi dan langkah strategis untuk kemajuan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) periode 2025–2030 resmi dilantik di Aula Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Rabu (1/4/2026). 

Acara dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, relawan PMI, dan perwakilan PMI se-Kalimantan Selatan.

Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, yang mengukuhkan Salahuddin sebagai Ketua PMI Kabupaten HSS periode 2025–2030.

Dalam sambutannya H Salahuddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmennya menjalankan misi kemanusiaan. 

Ia menyampaikan, visi menjadikan PMI Kabupaten HSS organisasi yang sigap, responsif, dan inklusif, melalui penguatan pelayanan sosial, peningkatan stok darah, dan kapasitas relawan.

"Babatan ini bukan sekadar kehormatan, tetapi panggilan untuk mengabdi. Tugas kemanusiaan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru dan menekankan pentingnya peran PMI dalam mendukung layanan kesehatan dan pemenuhan ketersediaan darah.

"PMI hadir tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Jalankan tugas dengan bijak, penuh keikhlasan, dan tanggung jawab,” tegasnya.

Bupati HSS, Syafrudin Noor, mengingatkan bahwa amanah yang diemban pengurus merupakan tanggung jawab mulia. Ia menekankan perlunya integritas, profesionalisme, dan semangat keikhlasan, serta pentingnya membangun soliditas organisasi dan meningkatkan kompetensi relawan.

"Kepada generasi muda, jadilah insan kemanusiaan yang tangguh secara fisik dan memiliki hati tulus dalam menolong sesama,” pesannya. 

Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program PMI sebagai bagian dari pembangunan yang menekankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PMI sebagai garda terdepan aksi kemanusiaan, sekaligus meneguhkan komitmen membantu masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi. (ari/jp). 

KANDANGAN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung DPRD HSS, Rabu (1/4/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Muhammad Noor, bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengurus barang masing-masing OPD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Yusperi, serta anggota komisi lainnya. Fokus pembahasan meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, sekaligus memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam diskusi tersebut, peserta rapat menyoroti klasifikasi barang milik daerah, termasuk aset yang tidak layak pakai dan perlu dihapuskan, serta aset yang masih bernilai guna untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Yusperi menekankan pentingnya pengelolaan aset yang tertib administrasi dan transparan agar manfaatnya optimal bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. 

Sementara itu, Yuniati menyebut, bahwa pembahasan Raperda ini sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh aset daerah dikelola secara akuntabel dan bernilai guna.

Sekda Muhammad Noor menambahkan, rapat ini diwarnai berbagai masukan dan saran yang dianggap penting untuk menyempurnakan substansi Raperda. 

"Banyak masukan, saran, dan harapan yang disampaikan. Hal ini sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan substansi Raperda,” ujarnya.

Muhammad Noor berharap, Raperda tersebut dapat segera disahkan. Melalui Badan Musyawarah (Banmus), Ranperda ditargetkan disahkan pada Mei mendatang. 

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya guna menyempurnakan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ari/jp). 

PALANGKA RAYA- Bupati Murung Raya, Heriyus, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Rabu (1/4/2026).

Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan diterima oleh perwakilan BPK, Agung Hartono. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Heriyus menyatakan, penyerahan LKPD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemkab Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar memberi manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan oleh BPK diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berpedoman pada rekomendasi BPK dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.

"Kami mengapresiasi BPK Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah menerima LKPD ini,” tandasnya. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur melaksanakan asistensi pemeriksaan administrasi (rikmin) dan pengukuran tinggi badan bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, Rabu (1/4/2026). 

Kegiatan ini menyasar peserta dari kalangan siswa kelas XII SMA dan berlangsung di bawah pengawasan Panda Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut menghadirkan tim asistensi Panda Kalteng, yakni AKP Felinsa Oktora Tanau, M.Psi., Psikolog, bersama Brigpol Afrizon Arie Pratama, S.H. Proses seleksi turut didampingi tim Pabanrim Polres Barito Timur yang dipimpin Kompol Alexander Ferdiasanta Sitepu, S.H.

Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani sejumlah tahapan, meliputi absensi, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Total peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 calon Bintara PTU pria, 2 PTU wanita, dan 2 calon Bintara Intelijen pria.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, kegiatan diawasi pengawas internal Polres Bartim, yakni IPTU Heru Purnomo selaku Ps. Kasiwas dan IPTU Try Setyrto sebagai Ps. Kasipropam.

Kabag SDM Polres Barito Timur, AKP H Ribut Pujiriyanto, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan calon anggota Polri memenuhi persyaratan fisik dan administrasi sesuai ketentuan.

"Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, dan humanis, sehingga peserta dapat mengikuti tahapan seleksi dengan baik,” ujarnya.

Hal ini mencerminkan komitmen Polres Barito Timur dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri yang bersih dan akuntabel. (zi/jp).