Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perwakilan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBMP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, para penyuluh pertanian, insan pers, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang dibacakan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, disampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari perubahan iklim, keterbatasan sarana dan prasarana, perkembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, hingga fluktuasi harga dan persoalan pemasaran hasil pertanian.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah strategis yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara.

Wabup menegaskan, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian karena berinteraksi langsung dengan petani dan kelompok tani. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan pendampingan dan pembinaan, tetapi juga mendorong petani agar mampu mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Dengan dukungan potensi sumber daya alam yang dimiliki Barito Utara, para penyuluh diharapkan semakin aktif meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan melalui program pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi dan sinergi. Dengan demikian, setiap program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama seluruh insan pertanian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh penyuluh pertanian untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, mengembangkan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para petani.

"Peran aktif dan profesionalisme penyuluh sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Barito Utara," tegas Felix. (emca/jp). 

Aspirasi tersebut disampaikan warga saat H Supian HK mengunjungi Desa Sungai Luang Hulu, Desa Sungai Dalam, Pandamaan, dan Danau Panggang pada 7–8 November 2026.

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari rangkaian reses sebelumnya di Kecamatan Paminggir. Jika di Paminggir masyarakat lebih banyak mengusulkan peningkatan konektivitas jalan darat, kali ini warga di wilayah Babirik dan Danau Panggang menyoroti persoalan infrastruktur perairan yang dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam dialog bersama warga, normalisasi sungai menjadi salah satu usulan yang paling mengemuka. Sejumlah alur sungai dilaporkan mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi sehingga menghambat lalu lintas transportasi air.

Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi hasil perikanan dan pertanian. Selain itu, pendangkalan sungai dikhawatirkan memperbesar risiko banjir, terutama saat musim hujan.

Selain normalisasi sungai, masyarakat juga meminta pemerintah mengoptimalkan kembali fungsi Polder Alabio. Infrastruktur peninggalan Belanda tersebut memiliki peran strategis sebagai sistem pengendalian banjir sekaligus pengelolaan air untuk mendukung kawasan pertanian dan perikanan di HSU.

Warga menilai, apabila fungsi polder tidak ditangani secara optimal, ancaman genangan dan banjir berpotensi semakin berdampak terhadap permukiman maupun lahan produktif masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H Supian HK, menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur darat dan perairan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan mobilitas serta kesejahteraan masyarakat.

"Di Paminggir warga minta jalan darat tersambung. Di sini warga minta sungai dinormalisasi. Semuanya sama, tujuannya agar mobilitas dan ekonomi warga lancar. Kalau sungainya dangkal, perahu tidak bisa lewat. Kalau Polder Alabio tidak berfungsi, sawah dan rumah warga kebanjiran. Termasuk Alur Baruh Bitin ini, kalau tidak dinormalisasi, warga akan kesulitan,” tegas H Supian HK.

Ia menyatakan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat dari wilayah Sungai Luang Hulu, Sungai Luang Hilir, Babirik, hingga Danau Panggang ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya diperjuangkan bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.

"Ulun catat semua aspirasi ini. Insya Allah akan ulun perjuangkan. Kita ingin pembangunan di HSU berjalan merata, dari jalan darat di Paminggir, normalisasi sungai, Polder Alabio, hingga Alur Baruh Bitin di Babirik dan Danau Panggang,” jelasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Supian HK berharap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat HSU dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pengendalian banjir, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. (sar/ali/jp). 

Tiga SPPG yang menjadi sasaran monitoring yakni SPPG Kuala Pembuang I, SPPG Kuala Pembuang II, dan SPPG Sungai Bakau. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama terkait kualitas makanan, kebersihan dapur, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Bahrun Abbas menegaskan, Pemkab Seruyan berkomitmen mendukung keberhasilan MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Karena ini merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo, pemerintah daerah wajib mendukung. Selain itu, kita juga bertanggung jawab memastikan pemberian makanan kepada anak-anak berjalan sesuai SOP dan prosedur yang berlaku, sehingga kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali," tegas Bahrun.

Menurutnya, monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas dapur, penerapan standar kebersihan, ketersediaan bahan pangan, hingga proses pengolahan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Namun, dalam peninjauan tersebut, ditemukan salah satu dapur SPPG tidak beroperasi. Kondisi itu disebabkan pengunduran diri petugas ahli gizi yang sebelumnya bertugas di fasilitas tersebut.

"Kita sebenarnya ingin melihat langsung saat dapur beroperasi, mulai dari pemenuhan bahan makanan hingga proses memasaknya. Meskipun saat ini sedang tidak beroperasi, kita tetap melakukan pengecekan dan memberikan beberapa catatan untuk perbaikan," ungkapnya.

Bahrun menilai, pengawasan secara berkala menjadi hal penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan makanan. Karena itu, setiap SPPG diminta memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan kelayakan konsumsi sebelum disalurkan kepada peserta didik.

"Kita ingin memastikan dalam pelaksanaannya jangan sampai terjadi keracunan makanan. Mudah-mudahan monitoring seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin karena menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah," harapnya.

Selain mengevaluasi operasional dapur yang telah berjalan, Pemkab Seruyan juga mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas SPPG yang telah selesai dibangun. Bahrun mengungkapkan, sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Seruyan sudah siap digunakan, tetapi operasionalnya masih menunggu kebijakan lebih lanjut menyusul adanya informasi moratorium pembukaan SPPG baru.

"Kita berharap pada tahun 2027, dapur-dapur yang sudah selesai dibangun dapat segera dioperasionalkan sehingga pelayanan Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Seruyan," ujarnya.

Terkait pemerataan pelayanan, pendataan sekolah yang sudah maupun belum menerima program MBG telah dilakukan oleh Koordinator Wilayah SPPG. Nantinya, pembagian wilayah distribusi akan mempertimbangkan jarak atau radius terdekat dari masing-masing dapur agar penyaluran makanan lebih efektif dan menjangkau seluruh sasaran.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Seruyan menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga keamanan pangan dan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan program tersebut berjalan optimal serta memberikan manfaat secara merata bagi peserta didik di seluruh Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Pematang Karau IPDA Rikardo Hutahaean, S.H., didampingi Aipda Dodi Husaini dan Brigpol Mika Tabang. Sebelum penyuluhan berlangsung, jajaran Polsek terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperkuat sinergi dalam pembinaan karakter dan perilaku positif peserta didik.

Dalam penyuluhan tersebut, Kapolsek memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahaya penyebaran hoaks serta dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak. Pelajar juga dibekali pengetahuan untuk mengenali ciri-ciri informasi palsu, memeriksa kebenaran sumber berita, dan tidak mudah meneruskan informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, para siswa diingatkan mengenai konsekuensi hukum penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kapolsek menekankan pentingnya menerapkan prinsip **saring sebelum sharing** agar pelajar tidak mudah terpengaruh maupun terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.

Tidak hanya membahas literasi digital, petugas juga memberikan motivasi kepada para siswa agar meningkatkan semangat belajar, menjaga kedisiplinan, serta menghindari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, melalui program Polisi Bersama Masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polsek Pematang Karau berharap para pelajar semakin bijak dalam menggunakan media sosial, mampu memilah informasi secara kritis, serta tumbuh menjadi generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan taat hukum. (zi/jp). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Peduli Pendidikan. Sosialisasi diikuti kepala sekolah, para guru, personel Polsek Rungan, serta seluruh siswa yang hadir.

Kapolres Gunung Mas, AKBP Arum Sari Puspita Dewi, S.H., S.I.K., M.A., melalui Kapolsek Rungan IPDA Dony Epata, S.I.Kom., menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini kepada para pelajar agar mampu mengenali dan menghindari berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Kapolsek Rungan memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampaknya terhadap korban, serta pentingnya membangun lingkungan pergaulan yang sehat di sekolah. Para siswa juga diajak untuk tidak melakukan perundungan, menghormati perbedaan, dan saling menghargai antarsesama.

Selain persoalan bullying, edukasi juga difokuskan pada bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Para pelajar diberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, hingga masa depan generasi muda.

Kapolsek Rungan juga mendorong para siswa agar memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, selektif dalam memilih pergaulan, serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang mengarah pada perilaku menyimpang.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolsek berharap para pelajar dapat menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, dan memiliki kesadaran untuk menjaga diri serta lingkungan sekolah dari tindakan bullying dan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses belajar mengajar. (zi/jp). 

Mediasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur itu dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan dihadiri sejumlah pihak terkait.

Ari mengatakan, indikasi tumpang tindih kepemilikan tersebut diketahui berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Temuan itu membuat kepastian mengenai pihak yang berhak atas lahan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Fakta tersebut terungkap berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Kondisi ini membuat penentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut," ujar Ari.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 200.1.3.4/472/KESBANGPOL/XI/2026, mediasi kedua tetap dilaksanakan meskipun pihak III, Tioson D Palis, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Belum adanya kepastian mengenai kepemilikan objek sengketa menjadi alasan Pemkab Barito Timur melanjutkan proses penyelesaian melalui mediasi ketiga.

Ari menyampaikan, pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 19 November 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur.

Dalam mediasi mendatang, pemerintah daerah berencana menghadirkan sejumlah pihak untuk memberikan keterangan tambahan, yakni Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013, Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo.

Menurut Ari, keterangan Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013 diperlukan untuk menelusuri riwayat pengukuran serta penetapan batas lahan yang menjadi objek sengketa. Hal ini dinilai penting untuk mengklarifikasi penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

Selain itu, keterangan Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo diharapkan dapat memperjelas riwayat penguasaan maupun kepemilikan tanah yang diperselisihkan.

"Persoalan ini membutuhkan penanganan secara cermat dan objektif. Seluruh dokumen kepemilikan, data pengukuran, serta keterangan para pihak perlu dicocokkan agar penyelesaian tidak hanya berdasarkan klaim sepihak," tegas Ari.

Ia berharap mediasi ketiga pada 19 November 2026 dapat mengurai persoalan tumpang tindih kepemilikan dan membuka jalan bagi penyelesaian sengketa secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (zi/jp). 

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan oleh para pejabat yang dilantik di hadapan saksi dan undangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan, penyematan tanda pangkat jabatan kepala desa, serta penandatanganan pakta integritas.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Muhlis, menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat dan anggota BPD yang baru dilantik serta meminta mereka segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan, bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang optimal.

"Jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laksanakan tugas dengan tulus, jaga kepercayaan masyarakat, dan hadirkan manfaat nyata bagi kemajuan desa," ujar Muhlis.

Lebih lanjut Muhlis, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga. Kerja sama tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang efektif.

Sekda juga meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sosial PMD) serta para camat terkait untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pejabat desa yang baru dilantik.

Melalui pelantikan ini, Sekda berharap para pejabat yang menerima amanah dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat demi kemajuan desa dan pembangunan Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Barito Utara, Senin (9/11/2026).

Bupati meminta seluruh ASN meningkatkan etos kerja, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Ia mengingatkan bahwa setiap aparatur pemerintah harus bekerja secara profesional, berorientasi pada hasil, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar kewajiban mengikuti aturan kepegawaian, melainkan menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang produktif, efektif, dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan.

Selain menekankan kedisiplinan, Bupati juga meminta jajaran Dinas Perkimtan memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan program di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan agar dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bupati berharap seluruh jajaran Dinas Perkimtan mampu meningkatkan komitmen dan sinergi dalam menjalankan program kerja, sekaligus menjadikan setiap tugas yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab nyata dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui penguatan disiplin dan peningkatan kinerja ASN, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui program unggulan Sebelas Dua Belas (11-12), guna mewujudkan Barito Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing. (emca/jp). 

Capaian tersebut menunjukkan hasil positif dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kepatuhan masyarakat berlalu lintas di wilayah Kabupaten Barito Timur. Hasil ini juga menjadi perbaikan dibandingkan pelaksanaan operasi serupa pada 2025 yang masih mencatat tiga kasus kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Kasat Lantas IPDA Sukisno Handika, menyampaikan selama Operasi Patuh Telabang 2026 tidak ditemukan kejadian kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, tidak terdapat korban meninggal dunia maupun korban luka akibat kecelakaan selama periode operasi berlangsung.

"Pada Operasi Patuh 2025 yang berlangsung 14–27 Juli, tercatat tiga kasus kecelakaan lalu lintas. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka berat, dan dua orang luka ringan. Kerugian materiil akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai Rp7 juta," ujar IPDA Sukisno Handika kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil pelaksanaan Operasi Patuh Telabang 2026 menunjukkan perubahan positif, baik dari sisi angka kecelakaan maupun pola penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pada 2025, Satlantas Polres Barito Timur mencatat 357 penindakan tilang manual dan 102 teguran. Sementara pada pelaksanaan operasi tahun ini, tidak ditemukan penindakan melalui tilang manual maupun ETLE statis dan mobile. Petugas lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dengan memberikan 110 teguran kepada pengguna jalan yang melanggar aturan.

Pendekatan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dan bertanggung jawab saat berkendara. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pengguna jalan demi menekan potensi kecelakaan.

Meski demikian, kata IPDA Dika, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas harus terus dijaga dan tidak hanya dilakukan ketika operasi berlangsung.

Nihilnya kecelakaan selama Operasi Patuh Telabang 2026 menjadi catatan positif bagi Satlantas Polres Barito Timur dalam mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Setelah operasi berakhir, masyarakat diimbau tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi mobil mengenakan sabuk pengaman, serta seluruh pengguna jalan memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

Capaian nihil kecelakaan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya tertib berlalu lintas di Kabupaten Barito Timur. Sebab, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna jalan. (zi/jp). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperoleh data produksi perikanan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor perikanan.

Kedatangan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras), Sitti Vlorensi, disambut Sekretaris Desa Ketab bersama sejumlah aparat desa. Penyambutan tersebut menjadi awal koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin, melalui Kabid Sarpras Sitti Vlorensi, menyampaikan bahwa sosialisasi program NGUME dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program tersebut. 

"Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah dinas dalam menjangkau masyarakat di tingkat desa," ujar Sitti kepada wartawan ini, Senin (9/11/2026). 

Selain sosialisasi, ujar Sitti, dirinya juga melakukan pendataan produksi perikanan tangkap di Desa Ketab. 

"Pendataan ini penting untuk mengetahui kondisi produksi perikanan serta menggali potensi yang dimiliki masyarakat, khususnya di bidang perikanan tangkap," ujarnya. 

Ia berharap, data yang dihimpun dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program serta menentukan arah kebijakan pengembangan sektor perikanan sesuai kondisi di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, Sitti juga berharap terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi program NGUME serta pendataan produksi perikanan tangkap dapat mendukung pengembangan potensi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn., menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.

Menanggapi putusan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Seruyan untuk menyampaikan penjelasan mengenai hasil persidangan dan perkembangan pemerintahan Desa Pematang Limau pascaputusan pengadilan. 

Konferensi pers dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.PH., Asisten III Setda Seruyan, Yudiansyah, Plt. Kepala Diskominfo Sarinah Maulidah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Rusdi Hidayat, Kepala Bagian Hukum Immanuel, serta sejumlah pejabat dan staf terkait, Senin (9/11/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMDes Seruyan, Rusdi Hidayat memaparkan kronologi permasalahan Pilkades Pematang Limau yang kemudian berlanjut menjadi gugatan di PTUN Palangka Raya.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, gugatan tidak dapat diterima karena penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tahapan pemungutan suara Pilkades Pematang Limau telah dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Selain itu, Supiansyah, S.T., telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim menilai kepentingan hukum penggugat untuk melanjutkan gugatan telah hilang. Atas pertimbangan itu, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Bupati juga ditolak dan majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Plh. Sekda Seruyan dr. Bahrun Abbas, mengatakan Pemkab Seruyan menghormati putusan majelis hakim dan menilai keputusan tersebut memberikan kepastian bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pematang Limau.

Ia menjelaskan, penerbitan keputusan Bupati Seruyan yang menjadi objek sengketa dilakukan melalui fungsi pengawasan pemerintahan (bestuurstoezicht) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan calon kepala desa.

"Sejak awal, penerbitan Keputusan Bupati Seruyan tanggal 5 Juni 2026 dijalankan melalui fungsi pengawasan hierarkis serta kepatuhan terhadap norma perundang-undangan dan putusan MK terkait kualifikasi calon kepala desa," ujarnya.

Bahrun Abbas menambahkan, Pemkab Seruyan memastikan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pematang Limau tetap berjalan normal. Pelayanan publik dan pengelolaan APBDes tetap dilaksanakan di bawah koordinasi DPMDes Seruyan.

Meski demikian, Pemkab Seruyan mengingatkan bahwa putusan PTUN Palangka Raya tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Karena itu, perkembangan perkara masih terbuka untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Bahrun Abbas juga mengimbau masyarakat Desa Pematang Limau agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban, menghormati proses hukum, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.

Pemerintah daerah berharap situasi kondusif tetap terjaga sehingga roda pemerintahan desa, pelayanan publik, dan pembangunan dapat berlangsung tanpa gangguan. 

Hingga berita ini diturunkan pihak penggugat Syahroni belum ada memberikan keterangan. (gan/jp). 

Penindakan berlangsung pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan Baun Bango KM 13, RT. 007, Desa Tumbang Liting, Kecamatan Katingan Hilir.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada peredaran narkotika di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba Polres Katingan melakukan penyelidikan dan observasi tertutup guna memastikan kebenaran laporan.

Saat berada di lokasi, petugas mendapati dua pria yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat. Tim yang dipimpin KBO Satresnarkoba kemudian melakukan penindakan dan mengamankan kedua pria tersebut di dalam rumah.

Kedua pria itu diketahui berinisial YG dan YK. Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan menghadirkan seorang warga setempat berinisial M sebagai saksi.

Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan 54 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dua tempat berbeda. Sebanyak 20 paket ditemukan di dalam sebuah kaleng besi, sementara 34 paket lainnya ditemukan di dalam kotak berwarna putih.

Dari keseluruhan barang bukti tersebut, 20 paket memiliki berat kotor 3,50 gram dan 34 paket lainnya memiliki berat kotor 6,34 gram. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 9,84 gram berat kotor.

Selain narkotika yang diduga sabu, petugas turut menyita satu buah kaleng besi bermotif warna merah, hitam, dan hijau serta uang tunai sebesar Rp900.000.

Berdasarkan keterangan awal dalam proses penindakan, 54 paket yang diduga sabu tersebut diakui sebagai milik YG. Selanjutnya, kedua pria bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Katingan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, Senin (9/11/2026), menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Katingan.

Atas perbuatannya, kedua pria tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

AKP Budi mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran gelap narkotika dengan menyampaikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masing-masing. (zi/jp). 

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial (DPMDSos) Kabupaten Barito Timur, Osa Awatanu, melalui Kepala Bidang IPDKP DPMDSos, Peri Rusiani, kepada wartawan ini, Senin (9/11/2026). 

Ia menjelaskan, berdasarkan surat Nomor 90/401/BPKAD/VIII/2026, alokasi ADD untuk 2027 menunjukkan adanya penurunan sekitar kurang lebih Rp60 juta dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Tahun ini ADD sekitar Rp60.557.309.400. Sedangkan tahun 2026, Rp60.617.300.000.

Meski demikian, angka tersebut masih merupakan pagu awal dan belum menjadi ketetapan final. Pasalnya, proses penyusunan serta pembahasan anggaran untuk tahun 2027 masih berlangsung sehingga peluang perubahan alokasi tetap terbuka.

Terkait penurunan tersebut, Peri menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi besaran ADD adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi tersebut selanjutnya berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk desa.

Ia juga menegaskan, bahwa penyesuaian anggaran tersebut bukan semata-mata keputusan kepala daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan berkaitan dengan kebijakan dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat mencermati perkembangan pagu ADD 2027, terutama dalam menyusun perencanaan dan prioritas program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah daerah masih akan menunggu perkembangan pembahasan anggaran sebelum menetapkan besaran alokasi ADD secara definitif untuk seluruh desa di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Pengungkapan itu disampaikan Kapolres HSS, AKBP Awaluddin Syam dalam konferensi pers hasil pelaksanaan Kegiatan Yang Ditingkatkan (KYRD) di Mapolres HSS, Senin (9/11/2026).

Dua sepeda motor yang telah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing Honda Beat dan Honda Beat Street.

Kapolres HSS, AKBP Awaluddin Syam, menjelaskan selain mengungkap kasus curanmor, jajarannya juga mengamankan sejumlah kendaraan bermotor melalui kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Polres HSS.

Salah satu pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai sebuah mobil Daihatsu Sirion bernomor polisi DD. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,14 gram.

Hasil pengembangan kemudian mengarah pada penemuan satu unit sepeda motor Yamaha Aerox yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Di lokasi tersebut, petugas juga menemukan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 30 gram.

Pengembangan selanjutnya mengarah pada sebuah mobil Toyota Innova. Setelah diperiksa, polisi menemukan dugaan ketidaksesuaian data antara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dokumen kendaraan.

Selain itu, petugas patroli juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX di sekitar Desa Samuda karena diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kapolres mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan atau mengenali kendaraan yang saat ini diamankan polisi agar segera melakukan pengecekan di Polres HSS maupun Polsek Kandangan.

Masyarakat diminta membawa dokumen kepemilikan, seperti STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), untuk mencocokkan identitas serta memastikan keabsahan kepemilikan kendaraan.

Ia menegaskan, proses pengembalian kendaraan kepada masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikannya tidak dipungut biaya alias gratis.

Kapolres juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian kendaraan bermotor serta berperan aktif membantu kepolisian mengidentifikasi kendaraan yang belum diketahui pemiliknya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres HSS, IPTU May Pelly Manurung, mengungkapkan salah satu kasus curanmor yang berhasil diungkap merupakan pencurian yang terjadi pada 4 September 2024 di wilayah Kandangan.

Saat kejadian, sepeda motor milik korban diparkir di teras rumah. Namun, kendaraan tersebut kemudian diketahui hilang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi terduga pelaku bernama Antik alias Rangga. Pelaku diketahui saat ini sedang menjalani masa penahanan di Lapas Kelas IIB Kandangan.

May Pelly menambahkan, sepanjang 2026 Polres HSS telah menangani lima perkara curanmor dan seluruhnya berhasil diungkap.

Di sisi lain, Polsek Kandangan turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam keluaran 2019 dengan nomor polisi DA 3245 GAM. Hingga kini, identitas pemilik kendaraan tersebut belum diketahui.

Polisi mengimbau masyarakat yang merasa memiliki kendaraan tersebut agar mendatangi Polsek Kandangan dengan membawa dokumen kepemilikan untuk proses pencocokan data. (ari/jp). 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta mendorong para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik, mengembangkan potensi diri, serta menjadikan kompetisi sebagai sarana mengasah kemampuan dan meraih prestasi.

"Teruslah bersemangat, tunjukkan kemampuan terbaik, dan jadikan setiap kompetisi sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, serta meraih prestasi," pesan Kombes Pol. Riza kepada para peserta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, menjaga semangat kebersamaan, serta membangun kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan dan persaingan.

Menurutnya, kegiatan kompetisi seperti ini tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan.

Melalui kegiatan Laskar Dwi Warna Competition 2026, diharapkan para generasi muda dapat terus mengembangkan bakat dan potensinya, sekaligus membangun karakter positif sebagai bekal untuk meraih masa depan dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. (fah/jp). 

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan, khususnya kawasan persimpangan yang rawan terjadi kepadatan kendaraan.

Didampingi Kapolresta Banjarmasin, Kapolda meninjau langsung pergerakan kendaraan serta kondisi lalu lintas di lapangan. Ia juga mengecek kesiapsiagaan personel kepolisian yang bertugas melakukan pengaturan arus kendaraan.

Pengecekan ini bertujuan memastikan seluruh personel menjalankan tugas secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan, pengaturan, dan pengamanan lalu lintas bagi masyarakat.

Kehadiran Kapolda di lapangan sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas anggota, serta memastikan langkah-langkah pengaturan lalu lintas berjalan efektif.

Melalui pemantauan tersebut, Polda Kalimantan Selatan bersama Polresta Banjarmasin berkomitmen menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. (fah/jp). 

Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan, menjaga kelancaran arus lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kapolsek Dusun Timur didampingi Aipda Cipto Handoyo dan Aipda I Dewa Gede turun langsung melakukan pengaturan arus kendaraan di kawasan yang berpotensi mengalami kepadatan pada jam aktivitas masyarakat.

Tidak hanya mengatur lalu lintas, personel juga membantu masyarakat menyeberangi jalan serta memberikan teguran dan imbauan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., menegaskan bahwa implementasi Program Quick Wins melalui kegiatan Gatur Pagi merupakan salah satu bentuk pelayanan konkret Polri yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, kehadiran anggota Polri di titik-titik strategis pada jam sibuk pagi hari sangat penting untuk mengantisipasi potensi kemacetan, memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Ia juga menekankan bahwa keselamatan berkendara harus menjadi perhatian bersama. Penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan langkah perlindungan diri untuk mengurangi risiko cedera apabila terjadi kecelakaan.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolsek berharap terbangun sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas serta menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif.

Saipul menegaskan, bahwa Polsek Dusun Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Quick Wins melalui kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai wujud Polri yang responsif, humanis, dan hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (zi/jp). 

Berdasarkan informasi yang didapat, korban meninggal dunia diketahui bernama Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia (WNI), yang bertugas sebagai kru/navigator.

Sementara itu, dua orang lainnya berhasil selamat, yakni Hugh Pagi, warga negara Selandia Baru (New Zealand), yang bertugas sebagai pilot, serta Mick Betteridge, warga negara asing (WNA), yang bertugas sebagai kopilot/teknisi.

Peristiwa jatuhnya helikopter tersebut tercatat dalam laporan BPBD pada pukul 11.20 WIB. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi resmi mengenai kronologi maupun faktor yang menyebabkan helikopter tersebut jatuh.

Untuk penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Karena itu, penyebab pasti insiden tersebut belum dapat dipastikan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kronologi lengkap kecelakaan, jenis helikopter, maupun identitas operator penerbangan. Informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penanganan korban masih menunggu keterangan resmi dari instansi berwenang. (fah/jp). 

Berbagai aspirasi tersebut dihimpun Alpiya saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Pandamaran Jaya dan Desa Setarap, Kecamatan Satui, Minggu (8/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di kantor desa masing-masing itu dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Pada titik keenam reses di Desa Pandamaran Jaya, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya pengadaan mobil ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan dan kegiatan Posyandu, perbaikan serta pembangunan sarana pendidikan, pembangunan sumur bor, dan penyediaan fasilitas air bersih.

Menanggapi aspirasi tersebut, Alpiya menyatakan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan kemudian berlanjut ke titik ketujuh di Desa Setarap. Dalam pertemuan tersebut, persoalan abrasi pantai menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Warga mengusulkan pembangunan siring atau struktur pengaman pantai untuk mengurangi dampak pengikisan kawasan pesisir sekaligus melindungi lingkungan dan aktivitas masyarakat setempat.

Menanggapi usulan itu, Alpiya meminta masyarakat Desa Setarap menyiapkan proposal resmi sebagai dasar untuk mengoordinasikan kebutuhan pembangunan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia juga menyatakan akan mendorong penambahan dukungan anggaran agar pembangunan pengaman pantai dapat direalisasikan secara bertahap.

Alpiya mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan siring di kawasan Satui. Ia berharap penanganan abrasi di Desa Setarap turut mendapat perhatian sehingga perlindungan kawasan pesisir dapat ditingkatkan.

Selain penanganan abrasi, masyarakat Desa Setarap juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan pembangunan masjid, penyediaan tempat pembuangan sampah, revitalisasi dan pembangunan fasilitas pendidikan tingkat TK dan SD, serta pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kegiatan sosial keagamaan, serta memperkuat perekonomian masyarakat.

Terkait aspirasi pembangunan masjid, Alpiya menyatakan siap menerima proposal masyarakat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sementara usulan mengenai pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pelatihan UMKM akan menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Alpiya menegaskan, reses merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk menyerap serta menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan warga Pandamaran Jaya dan Setarap tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga menjadi bagian dari perhatian dalam perencanaan program dan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Menurut Nursulitio, dengan proyeksi pagu APBD 2027 kurang lebih sekitar Rp899 miliar, pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Nursulitio setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan koordinasi terkait penyusunan APBD 2027 bersama sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada wartawan ini, Minggu (8/11/2026). 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur itu dihadiri unsur DPRD, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri, di antaranya Direktur Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Riki, serta narasumber lainnya.

Nursulitio menjelaskan, pembahasan difokuskan pada kebijakan penyusunan APBD 2027, program strategis pemerintah daerah, pedoman penganggaran, serta kebijakan transfer ke daerah.

"Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari sumbernya, terutama terkait regulasi dan kebijakan penyusunan APBD 2027. Dengan begitu, pemerintah daerah dan DPRD memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan KUA-PPAS, kemampuan anggaran Kabupaten Barito Timur sebelumnya berada di kisaran Rp869 miliar. Namun, dalam perkembangan pembahasan pada Oktober lalu, terdapat tambahan dana sekitar Rp30 miliar sehingga pagu anggaran diproyeksikan meningkat kurang lebih menjadi Rp899 miliar.

Perubahan tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap struktur dan distribusi anggaran pada masing-masing OPD. Karena itu, penyesuaian perencanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kinerja, serta skala prioritas pembangunan daerah.

"Dengan kondisi keuangan seperti ini, pemerintah daerah harus jeli menentukan program kegiatan. Skala prioritas harus benar-benar diperhatikan, termasuk pemenuhan mandatory spending. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nursulitio.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan APBN 2027 belum disahkan sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perubahan maupun penyesuaian, termasuk terhadap kebijakan dana transfer ke daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun perencanaan anggaran agar kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan persoalan ketika memasuki tahapan pelaksanaan.

Selain membahas proyeksi kemampuan keuangan daerah, Nursulitio menilai kesamaan pemahaman antara DPRD dan jajaran eksekutif menjadi hal penting. Terlebih, proses penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola keuangan daerah.

Melalui Bimtek tersebut, DPRD bersama Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan BPKAD juga melakukan inventarisasi terhadap berbagai catatan administrasi serta aspek tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki.

Materi yang diberikan narasumber Kemendagri, menurut Nursulitio, sangat penting karena disertai pembahasan contoh persoalan administrasi dan evaluasi terhadap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

"Kita menginventarisasi bersama apa saja yang menjadi catatan dan apa yang harus diperbaiki. Kita ingin mengetahui bagian mana yang prosesnya masih terlambat dan mana yang belum sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dibenahi,” jelasnya.

Nursulitio menegaskan, DPRD menginginkan seluruh proses pengelolaan APBD di Kabupaten Barito Timur berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia mengingatkan, bahwa APBD merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Ini uang negara, uang masyarakat yang dikelola pemerintah. Karena itu, seluruh prosesnya harus benar, tertib administrasi, dan sesuai aturan. Kita ingin berbenah agar perencanaan sampai pelaksanaan APBD di Kabupaten Barito Timur berjalan dengan baik,” pungkasnya. (zi/jp).

Bimtek bertema “Penguatan Peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Terintegrasi, Partisipatif dan Berorientasi pada Prioritas Pembangunan Daerah”, berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Kegiatan dibuka pada Jum'at (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, didampingi Ketua DPRD Nursulistio dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO) Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran maupun terpenuhinya prosedur administrasi. Lebih dari itu, setiap alokasi belanja harus menghasilkan manfaat yang terukur, memberikan nilai tambah, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Karena itu, ia meminta penyusunan APBD 2027 dilakukan secara cermat, terukur, transparan, dan akuntabel. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga rancangan APBD, juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Bupati turut menekankan perlunya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, aspirasi tersebut tetap harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah agar anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak luas.

Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kapasitas keuangan daerah. Materi disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga mengulas pentingnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD guna memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

Sementara itu, materi mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD disampaikan Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Adapun kebijakan dan pedoman penyusunan APBD 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 dipaparkan Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan URINDO, berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Peserta terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kepala perangkat daerah terkait.

Melalui bimtek ini, Pemkab dan DPRD Barito Timur diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menyusun dan mengawal APBD 2027. Dengan perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis prioritas, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur. (zi/jp). 

Berdasarkan informasi awal yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh kru berhasil diselamatkan setelah helikopter mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman karhutla dari udara.

Peristiwa tersebut menyita perhatian masyarakat setelah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, helikopter terlihat berada di kawasan perairan Sungai Barito sebelum akhirnya jatuh ke sungai. Namun, rekaman yang beredar belum dapat memastikan kronologi maupun penyebab terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan informasi awal, helikopter yang mengalami kecelakaan merupakan jenis Eurocopter EC225LP Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM. Armada tersebut diketahui digunakan untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam menjalankan misi pemadaman, helikopter dilengkapi perangkat penampung air atau bambi bucket yang digunakan untuk mengambil air dari sungai maupun sumber air lainnya, kemudian menjatuhkannya ke titik-titik kebakaran dari udara.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dilaporkan telah menerima informasi awal mengenai insiden tersebut. Tim terkait juga disiagakan untuk melakukan penanganan di lokasi serta mengumpulkan informasi mengenai kondisi penerbangan sebelum kecelakaan terjadi.

Hingga kini, penyebab pasti jatuhnya helikopter masih belum diketahui. Diperlukan pemeriksaan teknis dan investigasi oleh pihak berwenang untuk memastikan faktor penyebab, kronologi kejadian, serta kondisi pesawat sebelum mengalami kecelakaan.

Insiden ini menjadi perhatian serius mengingat helikopter merupakan salah satu armada penting dalam operasi penanggulangan karhutla, khususnya untuk menjangkau kawasan kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.

Hingga berita ini diterbitkan, tiga kru dilaporkan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, kondisi terkini helikopter dan penyebab kecelakaan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. (fah/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat pembahasan usulan program dan kegiatan perangkat daerah yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) malam. Rapat dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah beserta jajaran, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat fungsional.

Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengevaluasi kembali setiap usulan kegiatan sebelum memasuki tahapan pembahasan. Langkah tersebut dinilai penting agar program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan dan mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

"Saya berharap apa yang kita usulkan dan akan dibahas ini dievaluasi kembali, agar apa yang menjadi perhatian kita bersama dapat menjadi pedoman," tegasnya.

Bupati menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria yang harus menjadi acuan dalam penyusunan usulan program dan kegiatan. Pertama, kegiatan harus mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program Sebelas Dua Belas. Kedua, memprioritaskan penyelesaian kegiatan lanjutan yang belum tuntas. Ketiga, memastikan kegiatan yang diusulkan benar-benar memiliki tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, organisasi perangkat daerah diminta memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur vital yang menunjang keberlangsungan operasional fasilitas penting.

"Jangan sampai apa yang kita usulkan tidak tepat sasaran. Artinya, tidak mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Karena kita berharap program 11-12 ini semuanya sudah berjalan atau on progress, sehingga secara sistematis kita bisa mengejar jadwal yang telah ditetapkan," ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program unggulan dan kegiatan prioritas. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun langkah pelaksanaan secara terukur agar target pembangunan dapat dicapai sebelum berakhirnya periode perencanaan pada 2030.

"Harapan kita, jangan sampai nanti terlambat. Pada 2029 sudah harus terealisasi semuanya. Mungkin ada yang 40 persen, ada yang 100 persen, tetapi paling tidak minimal berada di kisaran 70 sampai 80 persen," ungkapnya.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Bupati meminta kegiatan yang telah siap dilaksanakan agar segera diprioritaskan. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya terhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat segera dirasakan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi ant perangkat daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. Setiap usulan anggaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan usulan program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, yang diawali dengan pemaparan dari Dinas Pertanian. (emca/jp).