TAMIANG LAYANG- Polemik pengunduran diri Kepala Desa (Kades) Harara, Triyono, akhirnya menemui kejelasan. Triyono resmi membatalkan pengunduran dirinya dan menyatakan siap kembali menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan.

Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Yusia Simson Kameng, mengatakan keputusan tersebut berdasarkan laporan Camat Dusun Timur tertanggal 20 April 2026.

"Pembatalan pengunduran diri ini merupakan hasil klarifikasi yang dilakukan pada 17 April 2026,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Dalam klarifikasi tersebut, Triyono mengaku surat pengunduran diri yang dibuat pada 26 Maret 2026 ditulis dalam kondisi emosional dan tanpa pertimbangan matang.

"Yang bersangkutan menyampaikan saat itu dalam kondisi tidak stabil secara psikologis dan tidak berkonsultasi dengan camat,” jelas Yusia.

Ia menambahkan, keputusan tersebut diduga dipicu persoalan internal keluarga, bukan karena masalah tata kelola pemerintahan desa.

Meski sempat ditinggalkan, hasil rapat koordinasi antara camat, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat menyatakan roda pemerintahan Desa Harara tetap berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima pembatalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, status Triyono tetap sah sebagai Kepala Desa Harara.

Pemkab juga meminta Triyono segera kembali menjalankan tugas, fungsi, serta kewajibannya sebagai kepala desa.

Namun, untuk sementara waktu, Triyono diperbolehkan berkantor di Kantor Kecamatan Dusun Timur hingga kondisi kesehatan dan psikologisnya pulih.

"Yang bersangkutan diminta menjaga stabilitas sosial dan pemerintahan desa,” tegas Yusia.

Pemkab turut menginstruksikan Camat Dusun Timur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

"Jika di kemudian hari kepala desa tidak menjalankan tugas atau melanggar ketentuan, akan dilakukan evaluasi sesuai prosedur hukum,” pungkasnya. (zi/jp). 

Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut, khususnya dalam penguatan kebijakan berbasis HAM.

"Kami dari pemerintah daerah menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam pelaksanaan Stranas HAM,” ujar Misnohartaku usai rapat koordinasi bersama Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, di Kantor Bupati Barito Timur, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi kini lebih terfokus langsung dengan Kanwil HAM menyusul pemisahan struktur kelembagaan antara urusan hukum dan HAM.

Sementara itu, Kepala Kanwil HAM Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang berperspektif HAM. Hal tersebut mencakup penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) serta evaluasi Peraturan Daerah (Perda), termasuk dalam pengelolaan sampah.

Menurutnya, regulasi pengelolaan sampah di Barito Timur telah mengakomodasi perspektif HAM, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya merencanakan pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) di tingkat kabupaten untuk mempermudah akses pengaduan masyarakat.

"Melalui pos Yankomas, masyarakat dapat menyampaikan dugaan pelanggaran HAM tanpa harus datang ke ibu kota provinsi,” katanya.

Kristiana menambahkan, kerja sama tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), organisasi masyarakat sipil, serta insan pers guna mendorong pelayanan publik yang lebih humanis dan responsif. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti tes kesehatan dan jasmani dalam seleksi calon Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2026, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses seleksi terhadap total 58 pendaftar.

Pada hari kedua, kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tamiang Layang sejak pagi hingga siang. Selanjutnya, peserta menjalani tes fisik pada pukul 14.00 WIB sebagai bagian dari rangkaian seleksi.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur, Yusia Simon Kameng, mengatakan proses seleksi berjalan sesuai jadwal dengan melibatkan berbagai unsur.

"Sebanyak 48 peserta mengikuti tes kesehatan dan dilanjutkan tes fisik. Panitia terdiri dari unsur Koramil, Polres, Batalyon 924/Uria Mapas, Satpol PP, BKPSDM, Bagian Pemerintahan Setda, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas,” ujar Yusia, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, dari puluhan peserta ini akan diseleksi 30 peserta terbaik untuk mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi di Palangka Raya.

"Hari ini akan ditentukan 30 peserta yang lolos di tingkat kabupaten untuk melanjutkan ke tahap berikutnya,” katanya.

Pendaftaran calon Komcad sebelumnya telah dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat komponen pertahanan negara melalui partisipasi ASN yang memenuhi syarat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Unit Pelaksana Irigasi (UPI) Barito menggelar koordinasi bersama pengamat dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna memperkuat sinergi serta menyerap aspirasi petani terkait pengelolaan irigasi.

Kegiatan yang berlangsung Rabu (22/4/2026) itu diisi dengan diskusi usulan, survei kepuasan masyarakat, serta sesi penutup dan foto bersama. 

Ketua UPI Barito, Dedi Madila, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan mengunjungi enam kantor pengamat di wilayah kerja UPI Barito.

"Setiap aspirasi kami catat, baik terkait pembangunan tanggul, pengerukan saluran, maupun kebutuhan lainnya. Namun, keputusan akhir tetap berada pada instansi berwenang. Kami hanya memfasilitasi dan menyampaikan usulan tersebut,” ujar Dedi.

Dalam sesi diskusi, Pengamat DIR Handil Bhakti, H Imi, bersama anggota P3A dari sejumlah desa di Kecamatan Alalak dan Mandastana, mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi petani. Salah satu isu utama adalah kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.

Menurutnya, jalur transportasi air yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut hasil panen kini tidak lagi optimal akibat perubahan teknis pada sarana pengairan. Kondisi ini memaksa petani beralih ke jalur darat yang dinilai tidak layak.

"Harapan kami sederhana, akses jalan bisa diperbaiki. Saat ini banyak wilayah yang jalannya rusak, sementara jalur air juga tidak dapat dimanfaatkan seperti dulu,” kata H Imi.

Selain itu, pemangkasan anggaran pemeliharaan saluran irigasi turut menjadi sorotan. Volume pembersihan saluran yang sebelumnya mencapai sekitar 60 kilometer kini menurun menjadi sekitar 22 kilometer, bahkan sempat hanya 11,5 kilometer akibat kebijakan efisiensi.

Pengurangan anggaran tersebut juga berdampak pada jumlah tahap pemeliharaan yang berkurang dari empat tahap menjadi tiga, bahkan berpotensi menjadi dua tahap. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk lahan pertanian dan meningkatkan risiko lahan terbengkalai.

Para pengamat menilai kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah tersebut mencapai ratusan kilometer. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya.

UPI Barito berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada petani, khususnya dalam perbaikan infrastruktur dan pengelolaan irigasi. (lim/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengapresiasi kunjungan silaturahmi Inspektur Kodam (IRDAM) XXII/Tambun Bungai, Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar, ke Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 924/Uria Mapas di Longkang, Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (22/4/2026).

Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, para asisten, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rombongan meninjau kondisi prajurit yang saat ini masih menempati rumah susun milik pemerintah daerah sebagai markas sementara.

Nursulistio menjelaskan, kunjungan Brigjen TNI Triwahyu Mutaqin Akbar dilakukan di sela agenda pengawasan dan audit di wilayah Barito Selatan. Meski memiliki agenda padat, IRDAM menyempatkan diri melihat langsung kondisi prajurit di Barito Timur.

"Selain menjalankan tugas pengawasan, beliau juga meninjau langsung kondisi prajurit. Komandan Batalyon setempat, Letkol Inf Wahyu Hariatmoko, juga merupakan adik asuh beliau,” ujar Nursulistio.

Ia berharap, hasil peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi di tingkat komando atas, khususnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana satuan.

Nursulistio juga mendorong percepatan pembangunan Markas Yonif 924/Uria Mapas pada tahun ini guna menunjang kenyamanan serta optimalisasi pelaksanaan tugas prajurit.

Selain itu, pertemuan tersebut turut membahas perkembangan kantor Koramil setempat yang secara fisik telah rampung. Pemerintah daerah, kata dia, kini tengah menyiapkan kelengkapan furnitur dan sarana kerja sebagai tahap lanjutan untuk pengusulan peningkatan status menjadi Komando Distrik Militer (Kodim).

Menurutnya, keberadaan Yonif 924/Uria Mapas di wilayah Longkang, Desa Jaar, juga memberikan dampak positif dilingkungan sekitar. Lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini telah diolah oleh prajurit menjadi area pertanian produktif.

"Kehadiran batalyon ini memberi manfaat nyata, khususnya dalam pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” katanya.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan makan siang bersama yang disiapkan oleh prajurit Yonif 924/Uria Mapas sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Barito Timur. (zi/jp).

MARABAHAN- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kabupaten Barito Kuala resmi melantik kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini menjadi langkah awal penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah, Rabu (22/4/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Nawang Wijayati, S.H., M.H., yang mengukuhkan jajaran pengurus inti DPC PPLIPI Barito Kuala. 

Kehadiran organisasi ini diharapkan memperkuat kontribusi perempuan lintas profesi di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuhan, susunan pengurus utama adalah Ketua Ilviani, S.Psi.; Wakil Ketua Siti Khadijah, M.Pd.; Sekretaris Hj. Aulia Novita Sari, S.H.; dan Bendahara Hj. Isra Sutiatie, S.E.

Ketua terpilih, Ilviani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarperempuan dari berbagai latar belakang profesi untuk menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kolaborasi menjadi kunci untuk mendorong perempuan lebih berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

DPC PPLIPI Barito Kuala menargetkan sejumlah program strategis, antara lain pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pelaku UMKM dan profesional muda; penyediaan wadah aspirasi lintas profesi; pelaksanaan kegiatan sosial kemanusiaan; serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan edukasi.

Dengan kepengurusan baru ini, PPLIPI Barito Kuala menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan.

Organisasi ini mengusung semangat kemandirian, produktivitas, dan pengabdian sebagai landasan dalam mendorong kemajuan perempuan dan pembangunan daerah. (dsk/ali/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan melalui pelatihan paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang digelar di Gedung Serba Guna Kuala Pembuang, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Seruyan, H Supian, dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, perwakilan Koramil K. Wibowo, unsur Kejaksaan Negeri Seruyan yang diwakili Shinta Seprianty, serta undangan terkait lainnya. 

Pelatihan diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah dan difasilitasi Bagian Hukum Setda Seruyan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan bantuan hukum dasar bagi masyarakat desa, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam sambutannya, Wabup H Supian, menegaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental warga negara. Namun, masih banyak masyarakat menghadapi hambatan memperoleh bantuan hukum, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun faktor geografis.

"Pelatihan ini diharapkan meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran paralegal sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin hak warga untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kehadiran paralegal di tingkat desa dinilai strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan hukum formal.

Selain pemahaman hukum, paralegal juga dituntut mampu melakukan pendampingan, konsultasi sederhana, serta mediasi sengketa secara persuasif. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum di tingkat masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Pelatihan ini juga diarahkan untuk membentuk kader hukum di setiap desa dan kelurahan, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai. Program tersebut diharapkan memperluas akses pendampingan hukum bagi kelompok miskin dan rentan.

Pemerintah Kabupaten Seruyan mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

H Supian mengajak peserta mengikuti pelatihan secara serius agar mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan layanan hukum di lingkungan masing-masing.

Upaya ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga penguatan kesadaran hukum sebagai fondasi menuju masyarakat yang adil dan berkeadilan. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakapolres, Kasatintelkam, dan Kapolsek Hanau pada Rabu (22/4/2026) di halaman Mapolres Seruyan. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Wakapolres Seruyan diserahterimakan dari Kompol Hendry kepada Kompol Syaifullah. Sementara itu, jabatan Kasatintelkam berpindah dari Iptu Fahroni kepada AKP Wahab, dan Kapolsek Hanau dari Iptu Firman Amir kepada Ipda Bima Satria Susilo.

Kompol Hendry selanjutnya menjabat sebagai Kabagops Polresta Palangkaraya. Iptu Fahroni dimutasi sebagai Kasatintelkam Polres Murung Raya, sedangkan Iptu Firman Amir mengemban tugas baru sebagai Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit 1 Kemnag Ditreskrimum Polda Kalteng.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Seruyan.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas dedikasi selama bertugas,” ujarnya.

Kapolres berharap, para pejabat yang dimutasi dapat terus menunjukkan kinerja terbaik di tempat tugas yang baru.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Bhayangkari atas dukungan terhadap tugas suami serta peran aktif dalam organisasi.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru di Aula Patriatama 95 Polres Seruyan. (gan/jp).

BUNTOK- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Selatan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga dalam sebulan terakhir. Tiga tersangka berinisial WH, YA, dan SF berhasil diamankan.

Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/9/IV/2026/SPKT/Polres Barito Selatan tertanggal 20 April 2026 serta laporan dari Polsek Dusun Utara Nomor: LP/MB/2/IV/2026/SPKT.

Kapolres Barito Selatan, AKBP Jecson R Hutapea, mengatakan ketiga pelaku menggunakan modus menjual stiker bertuliskan “Salam dan Shalom” untuk mendekati korban sekaligus menandai target kejahatan.

"Pelaku menempelkan stiker di rumah warga tanpa izin dan meminta bayaran. Dari hasil penyelidikan, stiker tersebut digunakan sebagai penanda untuk menentukan target kejahatan berikutnya,” ujarnya dihadapan wartawan, Rabu (22/4/2026). 

AKBP Jecson menyebut, bahwa para tersangka telah menyewa barak di Jalan Pahlawan Atas, Buntok sejak 14 Maret 2026. Tempat tersebut digunakan sebagai lokasi tinggal sekaligus mempersiapkan aksi, termasuk memproduksi stiker.

Ia menjelaskan, kasus curanmor terjadi pada Kamis, 16 April 2026 di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sababilah. Korban bernama Ukraina kehilangan sepeda motor Honda Revo KH 6020 DV. Saat situasi sepi, tersangka WH mengambil motor yang kuncinya masih tergantung, dibantu YA.

"Motor kemudian disembunyikan di barak dan sempat diubah tampilannya agar tidak dikenali,” kata Jecson.

Sementara itu, aksi curas terjadi pada Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Rampumea, Kecamatan Dusun Utara. Korban Konru menjadi sasaran penjambretan kalung emas seberat 18 gram.

"Pelaku WH menarik kalung korban saat lengah, kemudian melarikan diri bersama SF,” ujarnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit Honda Revo milik korban, satu unit Honda Supra yang digunakan pelaku, satu unit Yamaha MX King, serta satu kalung emas seberat 18 gram.

Atas perbuatannya, WH dan YA dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Sementara WH dan SF dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Kapolres mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi di media sosial terkait modus penjualan stiker.

"Modus ini tidak berkaitan dengan isu agama. Pelaku hanya memanfaatkan istilah keagamaan untuk melancarkan aksinya,” tegasnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tabalong mengedukasi siswa Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Murung Pudak tentang dasar-dasar tertib berlalu lintas melalui program Polisi Sahabat Anak (PSA), Rabu (22/4/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung di Mushola Polres Tabalong itu dipimpin Kasat Lantas AKP Oki Hermawan bersama personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel).

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan pada rambu-rambu lalu lintas serta aturan dasar berkendara. Materi disampaikan secara interaktif dan menyenangkan agar mudah dipahami oleh peserta didik usia dini.

Kasat Lantas Polres Tabalong, AKP Oki Hermawan, mengatakan bahwa edukasi sejak dini penting untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas.

"Melalui program ini, kami ingin membentuk karakter disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan di jalan sejak usia dini,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan masyarakat.

Ia berharap, melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan, anak-anak dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan kelak menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. (fah/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menghadiri kegiatan silaturahmi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Daerah (Botasupal) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, yang dirangkai dengan pemusnahan barang bukti uang rupiah palsu di Markas Komando BIN Daerah (BINDA) Kalsel, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud penguatan sinergi antar lembaga dalam upaya memberantas peredaran uang palsu di wilayah Kalimantan Selatan.

H Supian HK mengapresiasi langkah tegas Botasupal dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan.

"Pemusnahan barang bukti hari ini merupakan pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi kejahatan ekonomi,” ujarnya.

Supian HK mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan uang palsu dengan mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D: dilihat, diraba, dan diterawang.

"Jika menemukan uang yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” pesannya.

Kepala BINDA Kalsel, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menegaskan komitmen pihaknya bersama anggota Botasupal untuk terus memperkuat sinergi melalui deteksi dini, sosialisasi, serta penegakan hukum.

"Kami berkomitmen memutus mata rantai peredaran uang palsu dari hulu hingga hilir,” kata Sentot.

Dalam kegiatan tersebut, dimusnahkan sejumlah barang bukti uang rupiah palsu hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polda Kalsel dan BINDA Kalsel. Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin penghancur kertas dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Kajati Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Kepala BNNP Kalsel, serta unsur Forkopimda lainnya.

Acara ditutup dengan pemusnahan uang palsu setelah penandatanganan komitmen bersama Forkopimda Kalsel untuk memperkuat koordinasi pemberantasan peredaran uang palsu di daerah. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasatintelkam) Polres Barito Timur digelar pada Rabu (22/4/2026) di halaman Mapolres Barito Timur. 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H, dan dihadiri PJU, kapolsek jajaran, Bhayangkari dan personel polres lainnya. 

Dalam upacara tersebut, jabatan Kasatintelkam resmi diserahterimakan dari pejabat lama AKP Muchamad Saipul kepada pejabat baru AKP Bambang Priyanto, S.H. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/85/III/2026 tanggal 26 Maret 2026.

Dalam arahannya, Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang intelijen dan keamanan.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit antara pejabat lama dan pejabat baru di Aula Pratisara Wirya Polres Barito Timur. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Aksi pencurian di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dilaporkan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga mengaku resah karena kasus terjadi berulang dengan sasaran beragam, mulai dari sepeda motor hingga buah kelapa sawit.

Peristiwa terbaru terjadi pada Selasa (14/4/2026) dini hari di area perkebunan PT Tapian Nadengan, yang berada dalam wilayah operasional Sinar Mas. Satu unit sepeda motor milik pekerja dilaporkan hilang saat diparkir di kawasan kebun.

Selain itu, warga Desa Derangga yang berbatasan langsung dengan area perkebunan juga mengeluhkan maraknya pencurian buah sawit. Mereka menduga pelaku merupakan kelompok yang sama karena aksi dilakukan berulang dengan pola serupa, terutama pada malam hingga dini hari.

"Sudah beberapa kali terjadi. Kami khawatir karena sampai sekarang belum ada pelaku yang tertangkap,” ujar seorang warga, Rabu (22/4/2026).

Maraknya pencurian tersebut berdampak pada menurunnya rasa aman dan mengganggu aktivitas warga, khususnya pekerja di sektor perkebunan.

Sejumlah laporan telah disampaikan ke Polsek Hanau. Warga mendesak aparat kepolisian meningkatkan patroli serta segera mengungkap pelaku.

Desakan juga disampaikan melalui perwakilan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Seruyan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap situasi ini.

Warga berharap pelaku segera ditangkap guna memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat pengamanan lingkungan, seperti mengaktifkan ronda malam dan mempererat koordinasi antarwarga. (gan/jp).

TAMIANG LAYANG- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memanen hasil budidaya ikan dan sayuran dari program pembinaan kemandirian, Rabu (22/4/2026). Kegiatan berlangsung di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sebagai bagian dari pembinaan berbasis produktivitas.

Panen dipimpin Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, bersama jajaran pejabat struktural dan staf pembinaan. WBP yang terlibat mengikuti proses panen secara aktif, menunjukkan keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Agung Novarianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

"Program ini tidak hanya mengisi waktu selama masa pidana, tetapi juga membekali WBP dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Hasil panen meliputi ikan nila dari kolam budidaya serta berbagai sayuran, seperti terong panjang ungu, terong hijau, dan terong lalap. 

Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi pembinaan kemandirian sekaligus kontribusi terhadap ketahanan pangan di lingkungan rutan. (zi/jp). 

KANDANGAN- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 menghadirkan kegiatan bakti sosial (baksos) bagi warga Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang digelar TNI bersama pemerintah daerah ini menyasar masyarakat kurang mampu dengan sejumlah bantuan dan layanan gratis. Baksos tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak stunting, pembagian sembako, serta pasar murah.

Sebanyak 15 anak stunting menerima PMT sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi. Sementara itu, 100 paket sembako disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan pasar murah yang menyediakan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti minyak goreng Rp17.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, garam Rp2.000 per bungkus, dan telur ayam Rp29.000 per kilogram.

Komandan Kodim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyantoko, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu meringankan beban masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu secara langsung, baik dari sisi kesehatan maupun kebutuhan ekonomi sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, baksos dalam TMMD ke-128 menjadi wujud sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KASONGAN- Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial MA (41) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Selasa (21/4/2026) siang. 

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersangka. Saat dilakukan penggerebekan, MA yang dikenal dengan sebutan “Mamah Rehan” tidak dapat mengelak.

Kasat Resnarkoba Polres Katingan, AKP Affan Efendi Batu Bara, mengatakan petugas kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan 70 paket sabu dengan berat kotor 40,04 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian dan dibungkus plastik hitam,” ujarnya, Rabu (22/4/2026). 

Selain narkotika, polisi juga menyita uang tunai Rp8,75 juta yang diduga hasil transaksi, satu unit telepon genggam, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran sabu.

Tersangka saat ini telah diamankan di Mapolres Katingan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

Polisi juga mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin sebagai kunci peningkatan kualitas pendidikan di daerah. 

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi di Dinas Pendidikan Barito Utara, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati menyebut, bahwa sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah setelah kesehatan. Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memastikan akses pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anak di Barito Utara.

"Tidak boleh ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya. Pendidikan harus menjadi investasi masa depan yang bisa diakses semua kalangan,” tegas H Shalahuddin. 

Bupati juga mendorong optimalisasi program pendidikan gratis agar tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah pedesaan. Menurutnya, potensi generasi muda tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi.

Ia mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan untuk memperkuat kedisiplinan kerja dan pelayanan publik demi mendukung tercapainya pemerataan pendidikan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia serta mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. (dsk/emca/jp). 

KANDANGAN- Komandan Batalyon Infanteri TP 829/Bumi Antaludin, Letkol Inf Deky Febrianto, S.Hub.Int., M.H.I., menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 yang digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (22/4/2026). 

Kegiatan TMMD tersebut dibuka sebagai bagian dari operasi bakti TNI untuk mempercepat pembangunan di wilayah, khususnya dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komandan Kodim 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, menyampaikan bahwa pada TMMD ke-128 ini terdapat sasaran fisik berupa peningkatan infrastruktur jalan di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, sepanjang sekitar 1.000 meter. Pekerjaan meliputi perbaikan, pengerasan, hingga semenisasi jalan.

"Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta mendukung sektor pertanian dan perekonomian warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan usulan masyarakat yang telah disetujui pemerintah daerah bersama DPRD pada tahun sebelumnya dan direalisasikan melalui program TMMD tahun ini.

Sementara itu, Letkol Inf Deky Febrianto, menegaskan dukungan penuh Yonif TP 829/Bumi Antaludin terhadap pelaksanaan TMMD ke-128. Pihaknya mengerahkan 72 personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sesuai perintah Korem 101/Antasari.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan TMMD ini. Sebanyak 72 personel kami turunkan untuk membantu kegiatan di lapangan agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia berharap, seluruh rangkaian TMMD ke-128 di Kabupaten HSS dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Bripka Mujiono melaksanakan kegiatan pendampingan sekaligus pembinaan masyarakat, Rabu (22/4/2026) pagi. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Bagok.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas mengikuti pertemuan antara masyarakat Desa Bagok dengan pihak PT Adaro Indonesia. Pertemuan itu bertujuan menampung aspirasi warga, khususnya terkait peluang kerja, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta berbagai bentuk bantuan lainnya. Desa Bagok diketahui merupakan wilayah ring 1 perusahaan tersebut.

Selain menghadiri pertemuan, Bripka Mujiono juga melaksanakan sambang kamtibmas dengan menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada warga. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, sosialisasi juga difokuskan pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang berpotensi menimbulkan bencana dan konsekuensi hukum.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga diberikan edukasi terkait bijak bermedia sosial. Warga diminta tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya guna mencegah penyebaran hoaks.

Bhabinkamtibmas turut mensosialisasikan layanan call center 110 Polres Barito Timur sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat dalam kondisi darurat.

Dari kegiatan tersebut, terjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan masyarakat Desa Bagok. Warga juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya menjaga kamtibmas, mencegah karhutla, serta bijak dalam menyikapi informasi di media sosial.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Heryanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat integrasi perencanaan tata ruang melalui kegiatan sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bintang Ara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Timur, Rabu (22/4/2026). 

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Barito Timur itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang diwakili Asisten II, Amrullah, dan dihadiri perwakilan OPD terkait, perwakilan OPD lingkup Pemkab Tabalong, dan tamu undangan lainnya

Sekda Barito Timur, Misnohartaku, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Amrullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.

Regulasi tersebut menekankan pentingnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang secara komprehensif, termasuk integrasi tata ruang, kesesuaian perizinan berbasis RDTR, serta percepatan penyusunan dokumen perencanaan. 

"Pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Amrullah. 

Selain sebagai forum koordinasi, kegiatan sinkronisasi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi antarwilayah terkait rencana pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen RDTR masing-masing daerah, sekaligus mempererat hubungan kerja sama antarkabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Timur Tahun 2014–2034. Namun, peninjauan kembali dokumen tersebut telah masuk dalam rencana kerja tahun 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, proses penyusunan RDTR di beberapa wilayah juga tengah berjalan. RDTR Wilayah Perencanaan Ampah saat ini memasuki tahap penerbitan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. 

"Sedangkan RDTR Wilayah Perencanaan Tamiang Layang masih dalam tahap penyempurnaan dokumen teknis untuk selanjutnya masuk ke proses lintas sektoral di kementerian yang sama," tambah Amrullah. 

Amrullah berharap, sinkronisasi dengan Kabupaten Tabalong dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang selaras dan berkelanjutan, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pendekatan musyawarah dan mufakat dinilai menjadi kunci penting dalam menyelaraskan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.

"Kami berharap sinergi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (zi/jp).

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya Bupati H Syafrudin Noor, menegaskan bahwa program TMMD merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

Ia menyebut, bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kegiatan nonfisik seperti penyuluhan, pembinaan, serta penguatan nilai gotong royong di tengah masyarakat.

"Melalui TMMD ini, kita ingin mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus memperkuat persatuan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Bupati juga berharap, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat terus terjaga.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 1003/HSS, Letkol Inf Ading Priyotantoko, mengatakan TMMD ke-128 merupakan bagian dari operasi bakti TNI dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan.

Ia menjelaskan, sasaran fisik TMMD kali ini meliputi peningkatan infrastruktur jalan sepanjang sekitar 1.000 meter di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, mulai dari perbaikan, pengerasan hingga semenisasi.

"Pembangunan jalan ini diharapkan mempermudah akses masyarakat serta menunjang aktivitas pertanian dan perekonomian warga,” katanya.

Menurutnya, proyek tersebut merupakan usulan masyarakat yang telah disetujui pemerintah daerah bersama DPRD pada tahun sebelumnya dan direalisasikan tahun ini melalui program TMMD.

Seluruh rangkaian kegiatan TMMD ke-128 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

KUALA KAPUAS- Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas melaksanakan kegiatan Work From Home (WFH) melalui video call WhatsApp pada Rabu (22/4/2026) pukul 07.00 WIB. 

Kegiatan dilakukan dari rumah masing-masing personel sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja yang tetap mengedepankan efektivitas tugas.

Adapun personel yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain AIPTU Moding, AIPDA Reni Hastari, BRIGPOL Ririn, dan BRIPDA M. Ikhsan Nurrahman.

Meskipun dilaksanakan secara daring, seluruh personel tetap menjalankan tugas pokok dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Program WFH ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja melalui penghematan waktu dan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas kinerja, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pemberantasan narkoba.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, menyampaikan bahwa pelaksanaan WFH tetap mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepolisian. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Cholil Nafis, mengukuhkan pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan masa khidmat 2026–2031, Selasa (21/4/2026) malam, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Kegiatan pelantikan yang dirangkai dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Tahun 2026 itu dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Hasnuryadi Sulaiman, bersama sejumlah kepala daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pengurus MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya Wagub Hasnuryadi mengajak MUI untuk memperkuat peran dalam membina umat, khususnya dalam menciptakan generasi yang berakhlak. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan ulama.

"Kami siap bekerja bersama, merangkul semua pihak untuk mewujudkan pendidikan generasi yang berakhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Cholil Nafis menyoroti tantangan dakwah di era digital. Ia mengungkapkan, hasil penelitian yang menunjukkan tingginya intensitas penggunaan telepon genggam, yakni lebih dari enam jam per hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut ulama untuk melek teknologi agar mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai media dakwah yang efektif.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah (umara), serta memperkuat persatuan umat.

"Ulama tidak boleh bermusuhan dengan umara. Jika itu terjadi, masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Sebaliknya, sinergi ulama dan umara akan membawa kesejahteraan,” tegasnya.

Ketua MUI Kalsel yang baru dikukuhkan, KH Ahmad Syairazi, menyatakan bahwa amanah yang diembannya merupakan tanggung jawab besar, baik kepada Allah SWT maupun masyarakat Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan, MUI memiliki dua tugas utama, yakni sebagai pelayan umat melalui perlindungan dan pendidikan masyarakat agar berakhlak mulia, serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama. (sal/ali/jp).

TANJUNG- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabalong menggelar bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Dandung Suchrowardi, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Selasa (21/4/2026), dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para kepala SOPD untuk mendukung transparansi informasi publik.

Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, H A.H. Rijani, Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Kalsel, Muhammad Ayub Khan, Kabid Aptika Diskominfo Tabalong, M. Zainaini, serta Kabid IKP Diskominfo Tabalong, Eka Rismawina.

Sebanyak 73 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari pejabat yang ditunjuk sebagai PPID pelaksana pada SOPD dan BUMD di lingkungan Pemkab Tabalong.

Dalam sambutannya Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik.

Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam pemerintahan modern, sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan mudah diakses.

"Peran PPID sangat strategis dalam memastikan pelayanan informasi berjalan optimal,” katanya.

Bupati yang akrab disapa H Fani itu berharap peserta mampu menyusun Daftar Informasi Publik secara baik sehingga informasi yang disediakan lebih tertata, transparan, dan akuntabel.

"Pengelolaan informasi yang baik akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Diskominfo Tabalong, Eddy Suriyani, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menegaskan, setiap warga negara berhak memperoleh informasi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, bimtek ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif,” ujarnya.

Menurut Eddy, pemerintah daerah perlu memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) yang terstruktur dan komprehensif guna menunjang pelayanan informasi.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memahami secara mendalam tata cara pengklasifikasian dan pengelolaan informasi di masing-masing instansi,” jelasnya. (fah/jp).

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang bersama Kepolisian Resor (Polres) Barito Timur menggelar razia gabungan pada Selasa (21/4/2026) malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari HALINAR (handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba).

Razia insidentil tersebut dipimpin jajaran pejabat struktural Rutan Tamiang Layang dengan melibatkan seluruh pegawai serta dukungan personel Polres Barito Timur. Kolaborasi ini menjadi bagian dari sinergi antarinstansi dalam meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran di dalam rutan.

Pemeriksaan difokuskan pada kamar hunian warga binaan dan penggeledahan badan secara menyeluruh. Seluruh proses dilaksanakan sesuai prosedur dengan mengedepankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyatakan kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, khususnya menjelang Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62.

"Razia ini merupakan wujud komitmen kami dalam menciptakan lingkungan rutan yang bersih dari HALINAR. Sinergi dengan Polres Barito Timur menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Rutan Tamiang Layang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan menjaga integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan berkeadilan. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 menyoroti belum optimalnya serapan anggaran di sejumlah mitra kerja pemerintah daerah. Pansus juga menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan hal itu usai rapat pembahasan bersama mitra kerja di ruang Komisi II DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (21/4/2026).

"Serapan anggaran ini harus benar-benar terserap secara baik. Saya sudah menekankan, jika kondisi seperti ini terulang di 2026, maka akan kita evaluasi di 2027,” ujarnya.

Selain isu serapan anggaran, Pansus II juga menyoroti penyelesaian serah terima aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru dan SMKN di Taluk Tamiang, Kotabaru. Kedua aset tersebut merupakan dampak peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pansus meminta agar proses serah terima aset tersebut segera dituntaskan oleh pihak terkait.

"PPI Kotabaru dan SMKN di Taluk Tamiang ini perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi kami harus clear,” tegasnya.

Selain itu, Pansus II juga merekomendasikan pemberian asuransi usaha bagi nelayan, petani, dan pekebun untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal panen atau kegagalan usaha. Pansus juga mendorong adanya subsidi pembelian solar bagi nelayan di Kalimantan Selatan.

"Masalah pangan ini jangan sampai petani dan nelayan merugi,” kata Yani.

Anggota Pansus II, Dewi Raisha Aprillia, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun 2025 agar tidak kembali mengalami keterlambatan pada tahun anggaran berikutnya.

"Semoga anggaran murni bisa segera direalisasikan karena masih ada proyek yang dalam proses lelang. Padahal sudah mendekati bulan Mei,” ujarnya. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mematangkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dalam rapat bersama sejumlah dinas terkait, Selasa (21/4/2026) sore.

Rapat yang berlangsung di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel itu melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk memastikan substansi revisi selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.

Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, menyatakan pembahasan telah mencapai kesepakatan secara substansial. Ia menyebutkan, bahwa dari total 64 pasal dalam perda tersebut, sekitar 27 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penghapusan, maupun penyesuaian dengan aturan di atasnya.

"Sebagian pasal direvisi, dihapus, dan ada juga yang disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya terkait hal-hal yang dianggap penting,” ujarnya.

Menurutnya, poin krusial dalam revisi ini terletak pada pengaturan ketentuan pidana. Berdasarkan masukan dari biro hukum, ketentuan pidana tidak diperkenankan dimuat dalam perda tersebut.

"Pasal 62 dan 64 terkait ketentuan pidana menjadi perhatian utama. Saat ini kami masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Dalam rapat itu, juga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pihak eksekutif sebagai syarat administratif sebelum rancangan perda diajukan ke tahap fasilitasi dan evaluasi lebih lanjut.

Pembahasan mencakup latar belakang perubahan regulasi, dasar hukum yang merujuk pada undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru, serta substansi perubahan pasal. Revisi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola air tanah di Kalsel agar lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, memimpin rapat teknis bersama manajemen RSUD Muara Teweh dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (21/4/2026). Rapat ini membahas pematangan rencana rehabilitasi fisik rumah sakit yang ditargetkan mulai pada awal Mei 2026.

Rapat yang digelar usai apel pagi tersebut memfokuskan pada pemetaan titik-titik prioritas yang akan diperbaiki. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas fasilitas dengan standar kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, perbaikan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, aspek sumber daya manusia (SDM), termasuk sikap ramah dalam melayani pasien, menjadi bagian penting dalam upaya pembenahan layanan kesehatan.

Selain itu, rapat juga membahas penguatan sistem manajemen internal rumah sakit guna mendukung pelayanan yang lebih optimal.

Hasil rapat akan segera ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR melalui persiapan teknis di lapangan. Pemerintah memastikan pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kenyamanan pasien selama proses pengerjaan berlangsung.

Pengerjaan fisik ditargetkan mulai pada pekan pertama Mei 2026. (dsk/emca/jp).

BANJARMASIN- Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan masa khidmat 2026–2031 resmi dikukuhkan di Gedung Mahligai, Banjarmasin, Selasa (21/4/2026) malam. Pengurus baru ini melibatkan unsur akademisi, termasuk sejumlah tokoh dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE).

Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua MUI Pusat, Cholil Nafis, dan disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman.

Pada periode ini, jabatan Ketua Umum MUI Kalsel diemban oleh Tuan Guru Ahmad Syairazi, didampingi jajaran wakil ketua umum dan pengurus lainnya. Total sebanyak 253 pengurus dikukuhkan, yang tersebar di berbagai bidang dan komisi.

Sejumlah pejabat struktural UNUKASE turut mengisi posisi strategis dalam kepengurusan tersebut. Rektor UNUKASE, Abrani Sulaiman, dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

Selain itu, beberapa nama lain dari lingkungan kampus juga terlibat, di antaranya Murjani sebagai anggota Komisi Halal, Berry Nahdian Forqon sebagai Ketua Bidang Kerukunan, Ilhamiannur sebagai Sekretaris Bidang Kerukunan, M. Najmuel Muttaqin sebagai Sekretaris Filantropi, Muhammad Yusuf sebagai Wakil Ketua Komisi Penanggulangan Bencana, serta Husnul Mukaram sebagai Wakil Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah.

Rektor UNUKASE, Abrani Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada sivitas akademika kampusnya. Ia menilai, keterlibatan perguruan tinggi dalam kepengurusan MUI merupakan bentuk kolaborasi strategis antara ulama dan akademisi dalam menjawab tantangan umat.

"Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Keterlibatan perguruan tinggi menunjukkan peran penting akademisi dalam mendukung program keumatan, mulai dari halal, kerukunan, filantropi hingga kebencanaan,” ujarnya.

Ia berharap, sinergi antara MUI dan perguruan tinggi terus diperkuat agar keilmuan, riset, dan pengabdian masyarakat dapat berjalan seiring dengan dakwah dan pembinaan umat.

Sementara itu, Cholil Nafis, menegaskan bahwa besarnya jumlah kepengurusan MUI Kalsel mencerminkan tingginya semangat tokoh masyarakat dan organisasi untuk berkhidmat.

Ia berharap, seluruh pengurus dapat bersatu menjalankan misi MUI dalam menjaga persatuan bangsa dan kemaslahatan umat. (hru/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, H Zulkipli Yadi Noor, saat membuka Kejuaraan Bulutangkis Antar-SOPD dan Instansi Vertikal di Gedung Ije Jela, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang digagas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Kuala ini menjadi bagian dari upaya bersama mendukung program “Barito Kuala Bersinar” (Bersih Narkoba) tahun 2026.

Dalam sambutannya Sekda H Zulkipli, menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana pembinaan potensi, peningkatan kebugaran, serta penguatan silaturahmi antarpegawai di lingkungan Pemkab Batola.

"Event seperti ini perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan olahraga di lingkungan kerja. Harapannya, lahir atlet-atlet berprestasi dari Batola,” ujarnya seraya menekankan pentingnya sportivitas.

Sementara itu, Kepala BNNK Barito Kuala sekaligus Ketua Pelaksana, Iskandar Adam, melaporkan bahwa kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 April, diikuti 105 peserta. Peserta terdiri atas 27 pasangan ganda putri dan 78 pasangan ganda putra.

Ia menjelaskan, kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi dengan Pengadilan Negeri, PBSI Batola, serta dukungan swadaya berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antarinstansi dalam semangat Batola Bersinar. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung secara swadaya,” kata Iskandar.

Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat tinggi pratama Pemkab Batola, antara lain Kepala Kemenag, Sekretaris DPRD, serta para kepala dinas dari berbagai OPD seperti Disnakertrans, DLH, Dinas Kesehatan, Disporbudpar, dan Diskominfo Batola. (dsk/ali/jp).