BREAKING NEWS

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Kamis, 19 November 2026

Reses di 16 Titik Banjarmasin Selatan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Himpun Aspirasi Infrastruktur hingga Bansos

BANJARMASIN- Persoalan infrastruktur, ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos), hingga keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi sejumlah aspirasi utama warga Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor. 

Aspirasi tersebut dihimpun setelah Ilham Nor menuntaskan rangkaian reses Masa Sidang III di 16 titik yang tersebar di wilayah Banjarmasin Selatan. Berbagai keluhan dan usulan masyarakat itu akan dibawa ke dalam laporan hasil reses untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam pertemuan dengan warga di sejumlah kelurahan, di antaranya Tanjung Pagar, Kelayan Timur, Mantuil, dan Pemurus Dalam, persoalan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Warga mengusulkan pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan jembatan penghubung, normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, serta pengadaan sarana kebersihan berupa tong sampah dan gerobak pengangkut sampah.

Selain infrastruktur, persoalan administrasi kependudukan dan ketidaksesuaian data sosial ekonomi masyarakat juga banyak disampaikan. Warga mengeluhkan data desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sejumlah warga juga menyampaikan kendala administrasi terkait pelayanan BPJS untuk kasus kecelakaan tunggal serta pencatatan pernikahan siri yang membutuhkan kejelasan prosedur dan penanganan dari instansi berwenang.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ilham Nor menyatakan akan mengawal aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dari pemerintah kota dan perangkat daerah sesuai kewenangannya.

"Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur lingkungan, kejelasan data desil bansos, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan, akan kami kawal secara serius agar mendapat perhatian serta solusi konkret dari pemerintah kota,” ujar Ilham Nor.

Di sektor pendidikan, warga juga mengusulkan pembangunan sekolah menengah atas negeri, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda di Banjarmasin Selatan memperoleh pendidikan kejuruan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Persoalan peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat turut menjadi perhatian. Ilham mendorong optimalisasi program pelatihan kerja serta penguatan pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

"Kami juga mendorong optimalisasi program pelatihan kerja serta peningkatan sektor pendidikan dan kesejahteraan pendidik nonformal, agar masyarakat kita semakin mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dari 16 titik reses tersebut selanjutnya akan dirangkum dalam laporan resmi hasil reses DPRD Kalsel. Aspirasi itu diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama pihak eksekutif, sehingga usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Melalui reses tersebut, Ilham berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Banjarmasin Selatan tidak berhenti sebagai catatan aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. (sar/ali/jp). 

Rabu, 18 November 2026

Peduli Korban Kebakaran, Camat Pematang Karau Salurkan Bantuan Sosial kepada Warga Tumpung Ulung

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, menyalurkan bantuan sosial kepada Sarbani, warga Desa Tumpung Ulung yang menjadi korban kebakaran, Rabu (18/11/2026). Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah sekaligus upaya meringankan beban korban pascakebakaran.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Camat Pematang Karau, Setia Murni. Kehadiran pemerintah kecamatan di tengah warga terdampak menjadi bentuk perhatian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat musibah kebakaran.

Camat Pematang Karau, Setia Murni, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

Menurutnya, pemerintah kecamatan berupaya untuk selalu hadir dan memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat akibat bencana.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan Sarbani dan keluarganya selama masa pemulihan pascakebakaran.

"Melalui bantuan ini, kami berharap dapat sedikit meringankan beban korban. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong dengan saling membantu warga yang sedang mengalami kesulitan," ujar Setia Murni.

Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi musibah. Dukungan dari pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat bagi korban untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sediakala. (zi/jp). 

HUT ke-17 SMAN 2 Martapura, Sekdaprov Kalsel Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penguatan Karakter Siswa

BANJAR- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi perkembangan SMA Negeri 2 Martapura yang selama 17 tahun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia berharap sekolah tersebut terus meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mencetak generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekdaprov Kalsel saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 SMAN 2 Martapura di halaman sekolah setempat, Rabu (18/11/2026).

Puncak peringatan HUT ke-17 diawali dengan penampilan Tari Baksa Kembang, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMAN 2 Martapura yang diiringi paduan suara siswa. Suasana perayaan semakin semarak dengan pemotongan kue ulang tahun dan nasi tumpeng oleh Sekdaprov Kalsel bersama Kepala SMAN 2 Martapura, Busriansyah, beserta jajaran sekolah.

Turut hadir Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Dedi Hidayat, Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Ady Surya, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

M. Syarifuddin menyampaikan, bahwa sejak berdiri pada 2009, SMAN 2 Martapura telah berkembang menjadi satuan pendidikan dengan akreditasi A dan memiliki 22 rombongan belajar (rombel).

Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, alumni, hingga orang tua siswa yang terus memberikan dukungan terhadap kemajuan pendidikan.

"Saya mengapresiasi perkembangan SMAN 2 Martapura. Berbagai capaian yang telah diraih hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Banua," ujar M. Syarifuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah program pendidikan yang telah dijalankan sekolah, di antaranya Program Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, dan Sekolah Adiwiyata.

Selain penguatan pembelajaran akademik, SMAN 2 Martapura dinilai telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat melalui berbagai kegiatan, seperti Olimpiade Sains, lomba debat, karya tulis ilmiah, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), panahan, teater, hingga habsyi.

Sekdaprov berharap berbagai program dan kegiatan tersebut terus dikembangkan agar peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengasah kemampuan, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari prestasi akademik maupun penghargaan yang diperoleh. Pembentukan karakter, akhlak, kedisiplinan, kejujuran, dan sikap saling menghormati harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan bekal mendasar bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Kepada para guru dan tenaga kependidikan, M. Syarifuddin juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Upaya pencegahan perundungan dan kekerasan serta pendampingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar perlu terus diperkuat.

Ia menegaskan, penerapan konsep Sekolah Ramah Anak harus diwujudkan melalui praktik nyata dalam keseharian di lingkungan sekolah, bukan sekadar menjadi predikat atau penghargaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembinaan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meski demikian, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banjar atas dukungannya dalam menjaga lingkungan belajar di sekitar sekolah.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga tanggung jawab memajukan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov yang juga menjabat Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalimantan Selatan itu berharap momentum pertambahan usia sekolah menjadi dorongan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan pengembangan potensi siswa.

"Saya berharap SMAN 2 Martapura terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan," harapnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Martapura, Busriansyah, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 17 tahun sekolah yang telah diwarnai berbagai perjuangan, pengabdian, dan kerja keras seluruh keluarga besar sekolah.

Ia mengatakan, kemajuan sekolah tidak terlepas dari kontribusi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta dukungan berbagai pihak yang terus terjalin.

Menurut Busriansyah, kemajuan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemegahan bangunan, kelengkapan fasilitas, maupun penghargaan yang diraih, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, semangat kolaborasi, budaya belajar, dan komitmen untuk terus berkembang.

Ia berharap peringatan HUT ke-17 semakin memperkuat kebersamaan dan semangat pengabdian seluruh keluarga besar SMAN 2 Martapura dalam membawa sekolah menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju dan berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, menyampaikan bahwa usia 17 tahun harus menjadi momentum bagi sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.

Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga dari kualitas karakter, integritas, serta kemampuan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman.

Dedi juga mengapresiasi penyelenggaraan turnamen bola voli antarsekolah tingkat SMA sederajat se-Kalimantan Selatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT SMAN 2 Martapura. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan bakat, sportivitas, kedisiplinan, dan kerja sama antarpeserta didik.

Dalam turnamen tersebut, SMA Negeri 3 Banjarbaru berhasil meraih juara pertama kategori putra, sedangkan kategori putri dimenangkan SMA Negeri 5 Banjarbaru.

Peringatan HUT ke-17 ini menjadi momentum bagi SMAN 2 Martapura untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, mengembangkan potensi peserta didik, serta membentuk generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. (mr/ali/jp). 

Wabup HSS Ikuti REBOAN Kemendagri, Perkuat Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, mengikuti kegiatan REBOAN (REmbuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Media Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini melibatkan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

REBOAN menjadi forum komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membangun sinergi serta menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keikutsertaan Wakil Bupati HSS dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mengikuti forum tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten HSS dapat terus menyelaraskan pelaksanaan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (ari/jp). 

Bapemperda DPRD Kalsel Evaluasi Perda, BPHN Dorong Penerapan Review Clause

JAKARTA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam pelaksanaannya.

Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan konsultasi Bapemperda DPRD Kalsel ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi terhadap Perda yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian optimal. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi regulasi yang sudah tidak relevan, membutuhkan penyesuaian, atau belum didukung aturan pelaksanaan yang memadai.

Firman Yusi mengatakan, materi konsultasi dengan BPHN sejalan dengan agenda yang telah direncanakan Bapemperda, khususnya terkait evaluasi terhadap Perda yang sudah diterbitkan.

"Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, untuk satu hal yang selama ini Bapemperda Provinsi Kalimantan Selatan agak ketinggalan, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujar Firman.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar keberadaan Perda tidak berhenti pada aspek pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi kebutuhan aturan pelaksana agar tidak menimbulkan kendala dalam penerapan di lapangan.

Dalam konsultasi itu, Bapemperda DPRD Kalsel juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, mulai dari inventarisasi Perda yang sudah tidak relevan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga penyesuaian klausul sanksi pidana agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel yang dinilai menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pembentukan dan evaluasi regulasi daerah.

BPHN juga mengusulkan penerapan klausul evaluasi atau review clause dalam setiap penyusunan Perda. Klausul tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang evaluasi terhadap suatu regulasi dalam periode tertentu, sehingga pemerintah daerah dan DPRD dapat menilai kembali relevansi serta efektivitas aturan yang telah diberlakukan.

Selain itu, penguatan kualitas Perda didukung melalui pendampingan teknis, penggunaan instrumen matriks Pedoman Enam Dimensi, serta pengintegrasian hasil evaluasi ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Melalui konsultasi tersebut, Bapemperda DPRD Kalsel diharapkan dapat memperkuat mekanisme evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perda yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (sar/ali/jp). 

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kawal 17 Usulan Pemekaran Desa di Tanah Bumbu, Tunggu Survei Kemendagri

JAKARTA-Sebanyak 17 usulan pemekaran desa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kini menunggu tahapan survei dan verifikasi lapangan oleh pemerintah pusat. Untuk mendorong percepatan proses tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, mendatangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026). 

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Alpiya saat melaksanakan kegiatan reses. Sejumlah warga mempertanyakan perkembangan usulan pemekaran desa yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HM. Alpiya mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, sebanyak 17 usulan pemekaran desa dari Kabupaten Tanah Bumbu telah masuk ke Kemendagri dan kini menunggu kedatangan tim survei dari pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan langsung.

"Waktu reses tadi kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat, sampai mana proses pemekaran yang ada di Tanah Bumbu. Ada 17 usulan yang sudah masuk di Kemendagri ini, yang mana tinggal menunggu waktu tim survei dari pusat ke lapangan," ujar HM. Alpiya seusai mengunjungi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Ia juga menyoroti tiga usulan pemekaran desa di Kecamatan Satui yang menjadi perhatian khusus karena merupakan daerah asalnya. Ketiga desa tersebut adalah Desa Sudan Raya, Desa Perintis Bersujud, dan Desa Berkah Bersama.

Menurut HM. Alpiya, pemekaran desa diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendekatkan akses pelayanan pemerintahan serta mendorong pemerataan pembangunan.

Ia berharap Kemendagri segera menjadwalkan survei dan klarifikasi lapangan terhadap seluruh usulan tersebut. Dengan proses administrasi yang disebutnya hampir rampung, Alpiya optimistis pemekaran dapat direalisasikan sesuai tahapan yang berlaku.

"Untuk proses administrasi sudah hampir rampung, semoga di tahun 2027 sudah bisa menjadi desa definitif," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Husairi, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, mengapresiasi dukungan HM. lpiya dalam mengawal proses pemekaran desa.

Menurut Husairi, keterlibatan DPRD menjadi salah satu bentuk dukungan penting dalam mendorong percepatan penataan desa, terutama karena proses usulan telah memasuki tahapan di tingkat pemerintah pusat.

"Kami dari Pemerintah Provinsi, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, berterima kasih kepada Bapak Alpiya Rakhman. Dorongan dari DPRD ini sangat kami butuhkan, karena dalam proses penataan desa ini sudah masuk tahapan pemerintah pusat, tinggal menunggu survei dan klarifikasi dari tim penataan pusat dengan harapan 17 desa usulan ini menjadi desa definitif," ungkap Husairi.

Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh tim pemerintah pusat sehingga proses penataan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pengawalan terhadap 17 usulan pemekaran desa ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus mempercepat penataan wilayah guna meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. (sar/ali/jp). 

Bahas Rancangan APBD 2027, H Supian HK Pimpin Banggar DPRD Kalsel Konsultasi ke Kemendagri

JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui konsultasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026), di Jakarta.

Kegiatan yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, serta melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

FGD ini bertujuan memperoleh masukan dan pendalaman terkait kebijakan perencanaan serta penganggaran daerah agar penyusunan APBD 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan bahwa pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sekaligus Subkoordinator pada Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sebagai narasumber.

Shalia memaparkan sejumlah aspek terkait perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bahan pendalaman bagi Banggar DPRD bersama TAPD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, setiap tahapan penganggaran harus mengacu pada regulasi agar alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara efektif.

"Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan," jelasnya.

Melalui FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel berharap memperoleh landasan dan masukan yang komprehensif untuk mempertajam pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama pemerintah daerah.

Sinergi antara DPRD, TAPD, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara terencana, transparan, dan akuntabel, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Wabup Batola Bahas Penguatan Strategi Penanganan Karhutla Bersama Tim Sesko TNI

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan TNI dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, bersama Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2026 di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (18/11/2026).

Audiensi tersebut membahas berbagai upaya penanganan karhutla, termasuk penguatan edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan kebakaran, serta strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang di wilayah Barito Kuala.

Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Kodim 1005/Barito Kuala, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, rombongan Sesko TNI dipimpin Perwira Pendamping Kolonel Pas Wahyu Tunggu W., S.Sos., M.Han., bersama tujuh Pasis Dikreg LVI Sesko TNI TA 2026, yakni Kolonel Mar Bondan Wahyu Adi, M.Tr.Opsla.; Kolonel Cke Setiawan Saputro; Kolonel Mar Farick, M.Tr.Opsla., S.H., M.H.; Kolonel Mar Mario Steven, M.Tr.Opsla.; Kolonel Laut (P) Hananto Dwi P., S.T., M.M.; Kolonel Inf Imir Faishal, S.Sos., M.I.Pol.; dan Kolonel Tek Yana Hensdriyansyah.

Perwakilan tim Sesko TNI menjelaskan, kunjungan ke Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Barito Kuala, merupakan bagian dari tugas untuk mendukung penyuluhan dan sosialisasi penanganan karhutla. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keamanan wilayah.

Sebelum audiensi, tim telah melaksanakan sosialisasi secara langsung di sejumlah lokasi rawan dan bekas kebakaran, di antaranya Kecamatan Mandastana dan Anjir.

Wakil Bupati H Herman Susilo mengapresiasi keterlibatan Sesko TNI dalam mendukung upaya penanganan karhutla di Barito Kuala. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan langkah penanganan yang lebih efektif sekaligus membangun strategi pencegahan jangka panjang.

Ia menyampaikan, kondisi kebakaran dan kabut asap di Barito Kuala berangsur membaik berkat kerja sama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat. Sebelumnya, Kabupaten Barito Kuala juga termasuk daerah di Kalimantan Selatan yang menetapkan status siaga darurat karhutla.

"Sejumlah posko terpadu telah didirikan untuk memantau dan memadamkan api, salah satunya Posko Terpadu Sampurna Jejangkit di Kecamatan Jejangkit yang sudah kami tinjau langsung," ujar Herman.

Meski demikian, H Herman mengakui bahwa penanganan kebakaran di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya akses menuju titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, luasnya lahan terbakar, serta kondisi angin yang kencang sehingga dapat mempercepat penyebaran api.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Dalam diskusi tersebut, tim Sesko TNI turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Salah satu perhatian yang disoroti adalah peningkatan kesejahteraan serta dukungan fasilitas bagi relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat relawan BPK memiliki peran strategis dalam penanggulangan kebakaran dan menjadi salah satu unsur yang berada di garis depan dalam merespons kejadian kebakaran di masyarakat.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah pencegahan serta penanganan karhutla yang lebih terarah dan berkelanjutan. (dsk/ali/jp).

Bupati Barito Utara Tekankan Disiplin ASN dan Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara, Rabu (18/11/2026).

H Shalahuddin meminta seluruh jajaran DLH meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, integritas, serta etos kerja dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap ASN tidak cukup hanya melaksanakan rutinitas pekerjaan, tetapi harus memiliki inisiatif, rasa tanggung jawab, dan komitmen untuk menyelesaikan setiap tugas secara optimal.

Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran DLH. Kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan bersama melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program pengelolaan sampah, penataan kebersihan lingkungan, serta upaya menjaga kelestarian alam di Kabupaten Barito Utara. Seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain menekankan kedisiplinan, Bupati meminta jajaran DLH melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap pekerjaan harus berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Bupati juga mengingatkan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui solusi yang tepat, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Melalui apel pagi tersebut, Shalahuddin berharap seluruh jajaran DLH semakin memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kualitas kinerja harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, upaya mewujudkan Kabupaten Barito Utara yang bersih, sehat, dan lestari dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah menuju Barito Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing. (emca/jp). 

BK DPRD Kalsel Evaluasi Kinerja Anggota Dewan, Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

JAKARTA- Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat upaya pengawasan terhadap kinerja anggota dewan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga legislatif kepada masyarakat. Upaya tersebut dibahas melalui studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua BK DPRD Kalsel, HM. Rosehan NB, tersebut menjadi bagian dari evaluasi program kerja dan penyelarasan agenda kelembagaan, khususnya menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

HM. Rosehan mengatakan, tingginya dinamika dan mobilitas kegiatan kedewanan pada penghujung tahun menuntut penguatan fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota DPRD.

"Menjelang penghujung tahun ini, kita dihadapkan pada berbagai persiapan penting, mulai dari evaluasi anggaran, pelaporan hasil kegiatan, hingga perampungan agenda BK di bulan Desember 2026,” ujar HM. Rosehan usai pertemuan.

Ia menegaskan, akuntabilitas kinerja anggota dewan kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian utama BK. Melalui pimpinan DPRD, BK akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja anggota dewan kepada publik sebagai bentuk transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.

Evaluasi tersebut mencakup efektivitas kehadiran dan partisipasi anggota dewan dalam berbagai agenda kelembagaan, mulai dari rapat komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), hingga keterlibatan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Selain pengawasan terhadap aktivitas kelembagaan, BK DPRD Kalsel juga mengevaluasi pelaksanaan sejumlah agenda rutin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), dan wawasan kebangsaan.

Dalam pelaksanaan reses, evaluasi diarahkan pada efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan (dapil). Aspek yang menjadi perhatian meliputi undangan, berbagai persoalan yang disampaikan warga, serta perkembangan tindak lanjut aspirasi yang dihimpun.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi Perda ditargetkan terlaksana secara konsisten sebanyak tiga kali dalam sebulan. Adapun kegiatan wawasan kebangsaan dijadwalkan dua kali setiap bulan, baik di dalam maupun di luar daerah pemilihan.

HM. Rosehan juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin, jajaran pimpinan DPRD, serta Sekretariat DPRD atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan tugas BK.

Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap kinerja anggota dewan dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Banua mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. (sar/ali/jp). 

Banmus DPRD Kalsel Gali Strategi DPRD DKI Jakarta Tingkatkan Efektivitas Agenda Kedewanan

JAKARTA- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menggali strategi dan mekanisme penyusunan agenda kedewanan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Banmus DPRD Kalsel berdiskusi mengenai tata kelola kegiatan Banmus DPRD DKI Jakarta, termasuk mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah (Perda), frekuensi kegiatan, hingga dukungan anggaran.

Anggota Banmus DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengungkapkan terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda di kedua lembaga legislatif tersebut, terutama terkait jumlah kegiatan dan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Ada sedikit perbedaan. Kalau mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda, jumlah pelaksanaannya berbeda dengan kita. Begitu juga anggaran yang disediakan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing daerah,” ujar Habib Hamid Bahasyim usai pertemuan.

Menurutnya, studi komparasi antarlembaga legislatif menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan agenda kedewanan.

Melalui kunjungan tersebut, Banmus DPRD Kalsel diharapkan memperoleh referensi dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan mekanisme penyusunan agenda kerja DPRD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil studi komparasi ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan agenda kedewanan yang lebih terencana, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan serta penyerapan aspirasi masyarakat, dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel. (sar/ali/jp). 

Sekda HSS Bersama DPRD Lanjutkan Pembahasan Raperda APBD 2027

KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Yustan Azidin, menghadiri Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten HSS dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten HSS tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS, HM. Kusasi, serta dihadiri anggota DPRD, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Rapat gabungan komisi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 antara legislatif dan eksekutif. Dalam forum tersebut, kedua pihak melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap berbagai aspek perencanaan serta penganggaran daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun mendatang.

Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Melalui pembahasan bersama tersebut, diharapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara cermat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

Wali Kota Banjarmasin Hadiri KKT II 2026 di Mimika, Perkuat Komitmen Toleransi dan Persaudaraan

MIMIKA- Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memperkuat toleransi dan persatuan bangsa melalui keikutsertaan dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–16 November 2026.

Kehadiran Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, dalam forum tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

Dalam kesempatan itu, M. Yamin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika atas sambutan hangat dan penuh kekeluargaan kepada rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Menurut HM. Yamin, keikutsertaan Banjarmasin dalam KKT II 2026 bukan sekadar memenuhi agenda pertemuan antarpemerintah daerah, melainkan menjadi ruang strategis untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Ia menilai, toleransi dan persatuan merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah kondisi Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang suku, agama, dan budaya.

HM. Yamin berharap, pertemuan di Mimika tersebut semakin memperkuat hubungan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Mimika. Selain itu, momentum KKT II 2026 diharapkan membuka peluang kerja sama antardaerah yang lebih luas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua wilayah.

Dari Mimika, pesan persaudaraan dan toleransi kembali ditegaskan: keberagaman bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang harmonis. (lim/jp). 

Sengketa Lahan Rasia D. Mekeng dan Sani-Indra Belum Tuntas, Kedua Pihak Diberi Waktu Cari Kesepakatan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali memfasilitasi peninjauan lapangan terkait sengketa lahan antara Rasia D. Mekeng dengan pihak Sani-Indra, Senin (16/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sekaligus mendorong penyelesaian melalui musyawarah.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Anda Kriselina, melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Erwin Nazwar Raharjo, mengatakan peninjauan ulang dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai objek lahan yang disengketakan serta mendengarkan dasar klaim kepemilikan dari masing-masing pihak.

"Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan keterangan mengenai lahan yang diklaim berdasarkan dokumen kepemilikan berupa segel dan sertifikat," ujar Erwin, Rabu (18/11/2026). 

Menurut Erwin, salah satu hal yang mengemuka dalam peninjauan tersebut adalah keterangan pihak Sani-Indra yang menyebutkan bahwa batas antara lahan yang dipermasalahkan merupakan jalan.

Sementara itu, pihak Rasia D. Mekeng diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan keluarga guna memastikan kembali letak lahan yang menjadi objek sengketa.

Karena belum tercapai kesepakatan, kedua belah pihak diarahkan untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan menggelar pertemuan secara mandiri guna mencari titik temu dan menghindari konflik berkepanjangan.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya wajib dituangkan dalam bukti kesepakatan yang disetujui seluruh pihak. Dokumen kesepakatan itu harus disampaikan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur paling lambat 7 Desember 2026.

Peninjauan lapangan tersebut melibatkan unsur Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Polres Barito Timur, Unit Intel 1012 Buntok, ATR/BPN, Kecamatan Dusun Timur, Kelurahan Tamiang Layang, serta Ketua RT setempat.

Erwin berharap, melalui proses mediasi dan komunikasi terbuka, kedua belah pihak dapat menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama dengan tetap menghormati hak serta bukti kepemilikan masing-masing pihak.

"Kami mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat," demikian Erwin. (zi/jp). 

Kejari Seruyan Tahan Kades Tusuk Belawan, Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp875 Juta

KUALA PEMBUANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan menahan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk kepentingan proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut. Ia menyampaikan, langkah hukum itu merupakan bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Tusuk Belawan.

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya," ujar Rahmad di Kuala Pembuang, Rabu (18/11/2026).

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun, dengan total anggaran mencapai Rp3.486.190.000.

Rinciannya, APBDes tahun 2022 sebesar Rp1.492.079.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.994.111.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak.

Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Rahmad mengungkapkan, bahwa penyimpangan diduga terjadi dalam proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses pengadaan barang dan jasa disebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Perubahan APBDes pun diduga dilakukan tanpa didahului musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.
Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56.

Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan selama dua tahun anggaran.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan. Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (gan/jp). 

Tes Urine 52 Warga Binaan, Rutan Tamiang Layang Pastikan Hasil Pemeriksaan Negatif Narkoba

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang melaksanakan tes urine terhadap 52 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (18/11/2026). Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan narkotika.

Kegiatan yang berlangsung di Klinik Panyanware Rutan Tamiang Layang tersebut dipimpin langsung Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Junaidi, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Sri Rahayu, Kepala Subseksi Pengelolaan Rizky Adrian Nakalelo, serta jajaran staf pengamanan, perawat, dan petugas jaga.

Tes urine ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus mengantisipasi potensi peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 6 Januari 2026 mengenai peningkatan kewaspadaan terhadap potensi keterlibatan pegawai maupun warga binaan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh 52 WBP yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan narkotika. Hasil tersebut menjadi salah satu indikator upaya pengawasan dan pencegahan yang terus dilakukan pihak rutan.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa tes urine merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas lingkungan pemasyarakatan.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini secara konsisten dan berkelanjutan.

"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di dalam rutan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh jajaran bersama warga binaan menjaga lingkungan Rutan Tamiang Layang tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba,” tegas Agung.

Melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang berupaya memperkuat pengawasan internal dan menutup celah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. (zi/jp). 

Polres Seruyan Gencarkan Pemberantasan Narkoba, 7 Kasus Sabu dengan Barbuk 109,34 Gram Berhasil Diungkap

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan berhasil mengungkap tujuh kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 109,34 gram.

Capaian pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kepala Satresnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, dalam konferensi pers di Aula Gedung Polres Seruyan, Rabu (18/11/2026).

Adhy menjelaskan, tujuh laporan polisi (LP) tersebut merupakan hasil kerja jajaran Satresnarkoba selama dua bulan terakhir dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Seruyan.

"Hari ini kita mengadakan press release terkait pengungkapan kasus narkoba, terutama jenis sabu. Dari bulan Oktober sampai November ini, kami telah mengungkap tujuh LP dengan jumlah barang bukti sebanyak 109,34 gram dan sembilan tersangka," ujar Adhy.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan dan pengembangan penyelidikan, sebagian besar narkotika yang beredar di Kabupaten Seruyan diduga berasal dari luar daerah.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian kepolisian di antaranya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Pangkalan Bun. Karena itu, upaya penindakan dan pengembangan terhadap jaringan pemasok di luar wilayah Seruyan menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk memutus jalur distribusi narkotika sebelum masuk ke daerah tersebut.

"Target kami di sana selain untuk memutus jaringan peredaran, juga mengurangi masuknya barang tersebut ke wilayah Seruyan. Selain itu, kualitas barang bukti yang kami dapatkan juga semakin meningkat. Selama saya bertugas di sini, alhamdulillah sudah banyak barang bukti yang berhasil kami amankan," ungkapnya.

Adhy menegaskan, pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurutnya, peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kesehatan, kehidupan keluarga, serta masa depan generasi muda. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan turut berperan dalam mencegah dan memberikan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Saya selaku Kasat Resnarkoba Polres Seruyan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak bersentuhan dengan narkoba, terutama jenis sabu. Selain merugikan diri sendiri, narkoba juga merusak generasi muda," katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Kami meminta seluruh unsur masyarakat bisa bekerja sama dan bersinergi dengan Polres Seruyan. Jika ada hal mencurigakan terkait narkoba, silakan langsung melaporkan. Tim kami siap menindaklanjuti. Ini juga merupakan salah satu tugas utama yang diberikan Kapolri kepada kami," jelasnya.

Pengungkapan tujuh kasus dengan sembilan tersangka dan barang bukti sabu seberat 109,34 gram tersebut menjadi salah satu catatan penindakan Satresnarkoba Polres Seruyan selama Oktober-November 2026.

Ia berharap sinergi dengan masyarakat terus diperkuat melalui pengawasan dan pelaporan dini guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika serta mencegah Kabupaten Seruyan menjadi jalur maupun sasaran peredaran barang terlarang tersebut. (gan/jp). 

Polres Bartim Terima Bantuan Ambulans dari BRI Peduli, Perkuat Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menerima bantuan satu unit mobil ambulans dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui program BRI Peduli Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyerahan bantuan berlangsung di Klinik Pratama Polres Barito Timur, Rabu (18/11/2026). 

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., Bupati Barito Timur, M. Yamin, Kepala Cabang BRI Buntok, Direktur RSUD Tamiang Layang, Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Layang, serta sejumlah pejabat utama Polres Barito Timur.

Bantuan ambulans ini merupakan bentuk kepedulian BRI dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan kegiatan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana operasional Polres Barito Timur, khususnya dalam memberikan pertolongan medis dan mendukung proses evakuasi pasien bagi masyarakat, personel Polri, maupun keluarga.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BRI atas bantuan yang diberikan melalui program BRI Peduli CSR/TJSL.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud sinergi antara Polri dan dunia perbankan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

"Bantuan ambulans ini sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan kesehatan dan kebutuhan evakuasi medis. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kapolres.

Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terhadap peningkatan pelayanan publik dapat terus terjalin secara berkelanjutan.

Penyerahan ambulans ini menjadi salah satu bentuk penguatan fasilitas pelayanan Polres Barito Timur dalam mendukung tugas kepolisian, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

Melalui bantuan tersebut, sinergi antara Polri dan mitra kerja diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat". (zi/jp). 

Polsek Dusun Timur Tanam Jagung di Lahan 2 Hektare, Dukung Swasembada Pangan 2026

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, terus mengambil bagian dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung kuartal IV di lahan seluas 2 hektare milik warga Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., bersama pemilik lahan bernama Bertolumeus dan masyarakat setempat. Penanaman dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 5 bungkus atau sekitar 3 kilogram benih jagung pakan ditanam di lahan pertanian milik warga tersebut.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, mengatakan bahwa keterlibatan jajarannya dalam program penanaman jagung merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan tahun 2026.

Menurutnya, Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung pengembangan sektor pertanian.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan bersinergi dengan masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya program ketahanan pangan,” ujar Kapolsek IPTU Saipul. 

Tidak hanya melakukan penanaman, Polsek Dusun Timur juga menyalurkan bantuan sarana pertanian kepada masyarakat Desa Murutuwu. Bantuan tersebut berupa empat botol racun rumput merek Basmilang dan tiga bungkus benih jagung pakan merek BISI 1B.

Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan Polri kepada masyarakat agar kegiatan pertanian dapat terus dikembangkan.

Melalui penanaman jagung kuartal IV ini, Kapolsek berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan produktif guna mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BRI BO Buntok Serahkan Ambulans kepada Polres Barito Timur, Dukung Percepatan Layanan Kesehatan

TAMIANG LAYANG- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Branch Office (BO) Buntok menyerahkan satu unit ambulans kepada Polres Barito Timur, Rabu (18/11/2026). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial BRI sekaligus dukungan terhadap peningkatan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi masyarakat.

Ambulans tersebut diharapkan dapat menunjang mobilisasi pasien, khususnya masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat. Kehadiran kendaraan operasional itu juga diharapkan membantu mempercepat proses evakuasi dan transportasi pasien menuju fasilitas kesehatan.

Pemimpin Cabang BRI BO Buntok, Yoga Samodra Panjaitan, mengatakan bantuan ambulans tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat kegiatan sosial dan kemanusiaan.

"Melalui bantuan ambulans ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan medis dalam situasi darurat. Bagi kami, kehadiran BRI di tengah masyarakat bukan hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung," ujar Yoga.

Sementara itu, Kapolres Barito Timur AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., menyambut positif bantuan tersebut. Menurutnya, dukungan ambulans diharapkan dapat memperkuat pelayanan Polres Barito Timur kepada masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Penyerahan bantuan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara BRI dan Polres Barito Timur dalam mendukung kepentingan masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kemanusiaan dan kesehatan.

Melalui program kepedulian sosial tersebut, BRI BO Buntok menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan sosial serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (zi/jp). 

Polres Seruyan Musnahkan 109,34 Gram Sabu dari Tujuh Kasus, 9 Tersangka Diamankan

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan, Polda Kalimantan Tengah, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 109,34 gram bruto hasil pengungkapan tujuh kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan. Pemusnahan dilaksanakan di Mapolres Seruyan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi, S.H., S.I.K., serta disaksikan oleh pihak Kejaksaan Seruyan, Dinas kesehatan, PJU Polres Seruyan, Advokat Hukum Apdiansyah serta para tersangka. 

Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi, menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan tujuh perkara tindak pidana narkotika oleh Satresnarkoba Polres Seruyan bersama sejumlah Polsek di wilayah hukumnya selama Oktober hingga November 2026.

"Dari tujuh perkara tersebut, sejumlah tersangka berhasil diamankan dalam operasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan," ujar AKBP Gusti.

Ia merinci, pengungkapan pertama dilakukan pada 13 Oktober 2026 di Desa Paren, Kecamatan Danau Sembuluh. Dalam kasus ini, polisi mengamankan M alias Amir (37) dan menyita 12 paket sabu dengan berat bruto 7,75 gram.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, polisi menangkap S alias Man (45) di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk. Dari tangan tersangka, petugas menyita 14 paket sabu dengan berat bruto 7,57 gram.

Pengungkapan ketiga dilakukan di Jalan Poros Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, dengan mengamankan T (24). Polisi menyita delapan paket sabu dengan berat bruto 3,83 gram.

Berikutnya, pada 2 November 2026, polisi mengungkap kasus narkotika di Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya. Dalam perkara tersebut, dua orang berinisial MRFN (25) dan FTRP (33) diamankan bersama 53 paket sabu seberat bruto 7,47 gram.

Pada 3 November 2026, petugas kembali mengamankan F alias Ipau (48) di Jalan Poros Desa Tanjung Hara–Tanjung Paring, Kecamatan Danau Seluluk. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 17 paket sabu dengan berat bruto 21,72 gram.

Pengungkapan keenam berlangsung pada 6 November 2026 di depan Dermaga Penyeberangan Desa Tumbang Bai, Kecamatan Seruyan Tengah. Polisi mengamankan GR (27) dan MHM (24), serta menyita satu paket sabu dengan berat bruto 10,19 gram.

Sementara itu, pengungkapan ketujuh dilakukan pada 10 November 2026 di Jalan Tanjung Lingga, Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau. Dalam kasus ini, polisi menangkap ERN alias Rizal (24) dengan barang bukti satu paket sabu seberat bruto 50,81 gram.

"Secara keseluruhan, barang bukti dari tujuh perkara tersebut tercatat sebanyak 108 paket sabu dengan berat bruto mencapai 109,34 gram," ungkapnya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam siaran pers Polres Seruyan.

AKBP Gusti menegaskan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti hasil kejahatan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Segera laporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," tandasnya. (gan/jp). 

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Imunisasi Sedunia 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Imunisasi Sedunia pada tanggal 10 November 2026.

"Imunisasi Lengkap. Anak Sehat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2026.

"Sehat Bersama. Indonesia Lebih Kuat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2026.

"Guru Hebat. Indonesia Kuat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November 2026.

"Pahlawanku Teladanku. Terus Melangkah Membangun Negeri."

Pojokindonesia.com Ucapkan Selamat HUT Jurnalis Post dan Jurnalispost.online


JURNALISPOST.ONLINE - Drs. Munawar Khalil selaku Pemimpin Redaksi Pojokindonesia.com mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-10 Tabloid Jurnalis Post dan Hari Ulang Tahun ke-6 Media Siber Jurnalis Post Online.

LENSA FOTO KEGIATAN DPRD BANJARMASIN EDISI NOVEMBER 2026

LENSA FOTO KEGIATAN DPRD KOTA BANJARMASIN 

EDISI BULAN NOVEMBER TAHUN 2026

Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri hadiri pembukaan Tournament Pahlawan Cup Orado (Federasi Olahraga Domino Nasional) tahun 2026 yang digelar di KCM / Jumpa Square. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026.

Pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri.

Fazlur Rahman, S.H., M.H., resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW), menggantikan almarhum H Taufik Husin dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri hadiri peresmian AX Cafe & Pastry yang berlokasi di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi dibukanya AX Cafe & Pastry untuk masyarakat.

Fazlur Rahman berfoto bersama usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Banjarmasin Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

DPRD Kota Banjarmasin Menggelar Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes