BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memulai langkah awal pengawasan dengan menggelar rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), serta perwakilan sopir truk se-Kalsel, Rabu (3/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus, HM. Syaripuddin, S.E., M.A.P., yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi tahap awal pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait distribusi BBM bersubsidi di daerah.

Ia menyebut, bahwa pansus akan menghimpun dan memverifikasi seluruh data dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga pengguna BBM subsidi di lapangan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

"Masih banyak pihak yang akan kami undang. Seluruh data akan kami kompilasi dan cocokkan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Bang Dhin sapaan akrabnya menegaskan, temuan awal rapat akan diinventarisasi sebelum ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan. Ia juga menekankan komitmen pansus untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, hasil kerja pansus diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama untuk melindungi kelompok penerima manfaat seperti sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

"Saya yakin jika hak masyarakat terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi Kalsel juga akan ikut membaik,” katanya.

Ia menambahkan, masa kerja pansus direncanakan selama satu bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan apabila diperlukan.

Wakil Ketua Pansus, H Jahrian, menegaskan komitmen serupa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. 

Sementara anggota pansus, Ilham Noor, menekankan pentingnya dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021.

Di sisi lain, perwakilan sopir truk yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk dugaan praktik premanisme, aktivitas pelangsir, serta indikasi kongkalikong antara oknum pengelola SPBU dengan pihak tertentu.

Mereka juga meminta pansus melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang diduga bermasalah serta mengusut tuntas berbagai penyimpangan yang dinilai merugikan masyarakat penerima BBM bersubsidi. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin dan kerja nyata sebagai fondasi utama pembangunan daerah. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara, Rabu (3/6/2026).

Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung di lingkungan Dinas PUPR untuk terus meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, kedisiplinan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Selain disiplin, Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Ia meminta seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, kompetensi, serta berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, H Shalahuddin mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh komitmen serta kinerja aparatur yang menjalankannya. Oleh karena itu, setiap pegawai diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran Dinas PUPR untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai program pembangunan. Sinergi antarpegawai dinilai penting agar setiap target dan agenda pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Melalui apel pagi tersebut, ia berharap seluruh aparatur semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

"Dengan disiplin, profesionalisme, dan semangat kebersamaan, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara," tandasnya. (emca/jp). 

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Hasil Penganggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2027 bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/6/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat. Sementara dari unsur Sekretariat DPRD dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris DPRD Kalsel, M. Andri Yuzhar, S.STP., M.I.P.

Dalam forum tersebut, Sekretariat DPRD memaparkan sejumlah usulan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan anggaran yang dinilai strategis guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

Sekretariat DPRD berharap, usulan anggaran tersebut dapat memperoleh dukungan sehingga menghasilkan alokasi yang ideal sesuai kebutuhan organisasi. Anggaran itu diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menegaskan bahwa setiap usulan anggaran harus dibahas secara cermat, terukur, dan berbasis prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata serta mendukung efektivitas kinerja lembaga.

Melalui rapat ini, Komisi I DPRD Kalsel bersama Sekretariat DPRD berupaya menyelaraskan kebutuhan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H Rais Ruhayat, menghadiri Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” itu dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kalsel, H Subhan Nor Yaumil, S.E., M.Si., dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan media massa, komunitas informasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Forum tersebut menjadi ajang penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. 

Dalam kesempatan itu, peserta juga mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat pengelolaan isu publik serta membangun reputasi pemerintah melalui komunikasi yang responsif, transparan, dan kredibel.

H Rais Ruhayat menilai, forum tersebut strategis dalam memperkuat sinergi komunikasi publik antarlembaga pemerintah. Ia menegaskan, tantangan komunikasi di era digital menuntut pemerintah menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terukur.

"Reputasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program yang baik, tetapi juga oleh komunikasi yang efektif. Pengelolaan isu, pembangunan narasi positif, dan keterbukaan informasi menjadi kunci kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalsel dan Diskominfo Kalsel yang menggelar forum tersebut sebagai ruang berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas komunikasi publik.

"Komunikasi publik yang terintegrasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi agar informasi yang disampaikan lebih efektif, akurat, dan bermanfaat,” jelasnya. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kapuas periode 2026–2029 resmi dilantik di Aula Kantor PWI Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026). Momentum pelantikan tersebut diwarnai penegasan penting tentang profesionalisme wartawan, menjaga marwah organisasi, serta larangan keras terhadap keterlibatan anggota dalam narkoba dan judi online.

Ketua PWI Kalimantan Tengah, M. Zainal, menegaskan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan para pengurus bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen moral untuk menjaga kehormatan organisasi dan menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Menurutnya, pemimpin organisasi tidak boleh menjadikan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan bersama dan menjadi teladan bagi seluruh anggota.

"Jangan menjadi pemimpin yang mencari keuntungan pribadi. Utamakan kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin harus siap bertanggung jawab atas hasil kerja tim di lapangan,” tegas Zainal.

Dalam arahannya, Zainal juga memberikan perhatian khusus terhadap maraknya praktik judi online dan penyalahgunaan narkoba yang dapat mencoreng citra profesi wartawan. Ia meminta seluruh anggota PWI menjauhi kedua hal tersebut.

"Jangan pernah menjadikan PWI sebagai tameng jika terlibat narkoba. PWI tidak akan memberikan perlindungan hukum. Kami akan terus melakukan pemantauan. Pantang bagi kita terlibat narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat PWI Kalimantan Tengah, Dr. HM. Wahyudie F. Dirun, mengingatkan bahwa PWI memiliki tanggung jawab untuk mengayomi seluruh anggota tanpa membedakan latar belakang. 

Ia menilai organisasi harus terus memperjuangkan kesejahteraan anggota sekaligus meningkatkan profesionalisme di tengah tantangan dunia pers saat ini.

"Jangan lagi melihat latar belakang. Tanggung jawab PWI adalah mengayomi dan memperjuangkan kesejahteraan anggota. Kami berharap PWI semakin profesional di tengah kondisi efisiensi yang sedang terjadi,” katanya.

Ketua PWI Kapuas periode 2026–2029, Suhartoyo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus baru. Ia berkomitmen menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kebersamaan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga memohon dukungan dan bimbingan dari Ketua PWI Kalteng maupun Dewan Penasihat PWI Kalteng agar PWI Kapuas semakin maju dan profesional,” ujarnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Kapuas, Hartoni U. Sawang, S.IP., menyampaikan apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik. 

Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah.

"Terima kasih kepada seluruh pengurus PWI Kabupaten Kapuas. Kami berharap kemitraan dan sinergi yang sudah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya. (fah/hru/jp). 

KANDANGAN- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Surya Rizani, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Surya, evaluasi dalam pemerintahan merupakan mekanisme yang wajar dan diperlukan untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan secara efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan BGN. Evaluasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk memastikan setiap program prioritas nasional berjalan semakin baik,” ujar Surya, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai, BGN perlu lebih menitikberatkan perhatian pada kualitas layanan dan hasil program, bukan semata-mata pada pencapaian target jumlah penerima manfaat.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

"Keberhasilan Program MBG tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, serta kualitas generasi masa depan Indonesia,” katanya.

Surya juga mendorong BGN untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPR, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat sipil.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi yang kuat agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Sebagai Anggota DPRD HSS, Surya menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan Program MBG terlaksana sesuai tujuan, yakni menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing.

Ia berharap, penyegaran kepemimpinan di BGN mampu menghadirkan perbaikan tata kelola program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG.

"Semoga kepemimpinan baru di BGN dapat membawa semangat perbaikan, memperkuat kepercayaan publik, serta mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan kembali mengungkap mata rantai peredaran narkotika jenis sabu di Kuala Pembuang. Dari hasil pengembangan kasus sebelumnya, polisi menangkap seorang pria berinisial AI yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika kepada tersangka lain yang telah lebih dahulu diamankan.

Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus narkotika yang sebelumnya menyeret seorang pria berinisial FR, yang diketahui berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Dari hasil pemeriksaan terhadap FR, penyidik memperoleh informasi yang mengarah kepada AI yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan peredaran sabu di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Kasatresnarkoba Polres Seruyan memimpin langsung operasi penangkapan pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah home stay di Jalan KI Hajar Dewantara, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Saat dilakukan penindakan, petugas mengamankan AI di dalam kamar penginapan. Proses penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan warga setempat.

Dari penggeledahan badan, petugas tidak menemukan narkotika. Namun, di dalam kamar ditemukan alat isap sabu (bong). Sementara itu, di bagian belakang bangunan, petugas menemukan satu paket plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu. Barang tersebut disembunyikan di dalam lubang, dibungkus tisu dan diikat menggunakan karet gelang.

Temuan tersebut memperkuat dugaan keterlibatan AI dalam peredaran narkotika. Dalam pemeriksaan awal, AI mengakui kepemilikan barang bukti tersebut dan mengaku berperan sebagai pemasok bagi FR.

Polisi kemudian mengamankan AI beserta barang bukti berupa satu paket diduga sabu dengan berat bruto 5 gram untuk proses penyidikan lebih lanjut di Mapolres Seruyan.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus yang telah ditangani sebelumnya dan menjadi bagian dari upaya membongkar jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya.

"Ini adalah hasil pengembangan dari kasus sebelumnya. Kami melihat adanya keterkaitan antar pelaku, dan proses ini akan terus kami dalami untuk mengungkap jaringan secara utuh, termasuk peran masing-masing," ujar AKBP Beddy Suwendi, Rabu (3/6/2026). 

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengungkapan kasus narkoba.

Saat ini, penyidik masih mendalami alur distribusi, pola komunikasi antarpelaku, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Atas perbuatannya, AI disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyesuaian pidana. (gan/jp). 

MARABAHAN- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Barito Kuala dari Fraksi PKS, Halimah, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Khataman Al-Qur’an tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Tabukan yang digelar di Masjid Nurul Huda, Desa Karya Makmur, Kecamatan Tabukan, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan bertema “Meneguhkan Cinta, Menguatkan Iman, Meraih Keberkahan” itu diikuti 132 siswa kelas VI dari sembilan SD di Kecamatan Tabukan. Acara tersebut sekaligus menjadi pelaksanaan perdana khataman Al-Qur’an tingkat SD se-Kecamatan Tabukan.

Halimah mengapresiasi panitia pelaksana, pihak sekolah, guru, orang tua, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, khataman Al-Qur’an tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

"Kegiatan seperti ini sangat positif karena dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Qur’an sekaligus memperkuat keimanan mereka sejak usia dini,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Halimah menyerahkan doorprize kepada tujuh peserta yang mampu menjawab pertanyaan dan menghafalkan surah-surah pendek secara spontan.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan peran DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Halimah mengungkapkan sejumlah usulan pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan yang telah direalisasikan, antara lain di SDN Bandar Karya, SDN Tabukan Raya, dan SMPN 1 Tabukan.

Ia berharap, khataman Al-Qur’an tingkat kecamatan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda tahunan guna memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan di kalangan pelajar.

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Nurul Huda tersebut ditutup dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Helmi, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta khataman. (hru/jp).

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) Tahun 2026 sebagai langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengendalikan inflasi daerah, serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barito Timur bekerja sama dengan Bulog dan PT Barito Utama Sakti tersebut dibuka oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin yang diwakili Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah.

Dalam sambutan tertulis Bupati M. Yamin yang dibacakan Amrullah, disampaikan bahwa pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengendalian inflasi melalui penyediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

"Gerakan Pasar Murah ini merupakan salah satu upaya konkret Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, mengendalikan inflasi daerah, serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, antara lain beras premium Punokawan kemasan 5 kilogram sebanyak 2.500 kilogram dengan harga Rp77.000 per kemasan, beras SPHP kemasan 5 kilogram sebanyak 3.300 kilogram seharga Rp58.000 per kemasan, serta gula premium Gulavit sebanyak 1.000 kilogram dengan harga Rp19.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia minyak goreng Minyakita sebanyak 1.200 liter dengan harga Rp15.500 per liter, bawang merah 150 kilogram seharga Rp53.000 per kilogram, bawang putih 100 kilogram seharga Rp30.000 per kilogram, serta LPG 3 kilogram sebanyak 300 tabung dengan harga Rp19.500 per tabung.

Amrullah, berharap ketersediaan berbagai komoditas tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bulog, PT Barito Utama Sakti, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pasar murah tersebut.

Masyarakat diimbau memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya serta tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan berlangsung.

Melalui GPM 2026, ia berharap stabilitas harga pangan di Barito Timur tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan upaya pengendalian inflasi daerah berjalan efektif. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Bripka Mujiono, melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagok, RT. 02, Kecamatan Benua Lima, Rabu (3/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bripka Mujiono bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi dengan Ketua BPD Desa Bagok guna memperkuat sinergi dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, Bripka Mujiono juga mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi menimbulkan kebakaran serta melanggar ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bripka Mujiono mensosialisasikan layanan Call Center 110 Polres Barito Timur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh bantuan dan pelayanan kepolisian secara cepat, terutama saat menghadapi kondisi darurat.

Kegiatan sambang tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan semakin mempererat hubungan antara Polri dengan warga Desa Bagok. Selain itu, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kamtibmas, mencegah karhutla, bijak bermedia sosial, serta memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan kegiatan sambang dan sosialisasi merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan semakin meningkat sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, memimpin kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap personel Polsek Dusun Tengah dan Polsubsektor Paku di halaman Mapolsek Dusun Tengah, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan yang diikuti 24 personel tersebut diawali dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolsek. 

Dalam arahannya, IPTU Suprayitno, menegaskan bahwa disiplin merupakan fondasi utama bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurutnya, setiap personel wajib menjaga sikap, perilaku, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan berintegritas.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan sikap tampang personel, meliputi kerapian rambut, kebersihan dan kerapian seragam dinas, penggunaan atribut kepolisian, serta kelengkapan identitas diri.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan telepon genggam anggota untuk memastikan tidak terdapat aplikasi maupun aktivitas yang berkaitan dengan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang berpotensi merusak citra institusi dan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolsek mengatakan, kegiatan Gaktiblin dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel tetap menjunjung tinggi disiplin, etika, dan profesionalisme.

"Kami ingin memastikan seluruh personel tetap menjaga kedisiplinan, penampilan, serta tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi, termasuk judi online dan pinjaman online ilegal. Integritas anggota harus dijaga karena menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar IPTU Suprayitno.

Ia menambahkan, pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.

Menurutnya, anggota Polri harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Karena itu, budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan harus terus ditanamkan dalam lingkungan kerja.

Melalui kegiatan Gaktiblin ini, Polsek Dusun Tengah juga melakukan evaluasi dan pembinaan guna meningkatkan kualitas kinerja, tanggung jawab, serta profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh personel mengikuti rangkaian pemeriksaan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga disiplin dan marwah institusi Polri menuju Polri Presisi. (zi/jp). 

TABALONG- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, memanfaatkan masa reses dengan menghadirkan program pasar murah dan pembagian bibit tanaman bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Kegiatan tersebut menjadi upaya nyata membantu warga menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Pasar murah digelar di Kelurahan Pembataan, Kabupaten Tabalong, Rabu (20/5/2026), sebagai bagian dari rangkaian reses yang berlangsung pada 13–20 Mei 2026 di 16 titik.

Firman Yusi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat fluktuasi harga bahan pokok.

"Kami ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” ujarnya.

Melalui program pasar murah, warga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan tepung dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kehadiran program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Sebelumnya, Firman Yusi juga menggelar kegiatan serupa di Kota Tanjung pada Kamis (14/5/2026). Selain pasar murah, ia menyerahkan bibit sayur dan buah kepada warga sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga.

Menurutnya, pembagian bibit diharapkan dapat mendorong masyarakat membudidayakan tanaman secara mandiri sehingga mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan rumah tangga.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masa reses tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga. 

Melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat diharapkan semakin erat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp).

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menyambut positif peresmian Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 829/Bumi Antaludin. 

Kehadiran satuan baru TNI tersebut dinilai tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten HSS, Muhammad Noor, menyampaikan apresiasi atas berdirinya Yonif TP 829/Bumi Antaludin yang diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

"Peresmian Yonif TP 829 merupakan momentum penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah daerah menyambut baik kehadiran satuan ini karena berbagai program yang akan dijalankan nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya, Rabu (3/6/2026). 

M. Noor juga berharap sinergi antara Yonif TP 829/Bumi Antaludin, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas dan ketahanan wilayah.

Sementara itu, DANBRIGIF TP86/MANDAU, Kolonel Inf Langgeng Pujut Santoso, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab HSS dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak proses pembentukan hingga peresmian satuan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Ke depan, kami berkomitmen menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta hadir sebagai bagian dari solusi dalam membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan berbagai kesulitan rakyat.

Dengan diresmikannya Yonif TP 829/Bumi Antaludin, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin solid dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan wilayah, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TANJUNG- Polsek Muara Harus, Polres Barito Timur menyalurkan bantuan bibit jagung pakan dan sarana produksi pertanian kepada Kelompok Tani Nusantara Bersatu, Desa Padangin, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kapolsek Muara Harus, IPTU Abdul Gani, S.E., di Mapolsek Muara Harus, Rabu (3/6/2026). Bantuan tersebut meliputi tiga karung bibit jagung pakan masing-masing seberat 25 kilogram, tiga karung pupuk Mutiara masing-masing 50 kilogram, tiga botol herbisida, tiga botol insektisida, serta tiga botol Dobindox.

Bantuan diterima oleh perwakilan Kelompok Tani Nusantara Bersatu, yakni Khairunas, Arpani, dan Saidul Ilmi.

Kapolsek Muara Harus, IPTU Abdul Gani, mengatakan bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanaman jagung di lahan milik anggota kelompok tani di Desa Padangin. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam mendorong peningkatan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.

"Melalui bantuan ini diharapkan para petani dapat lebih optimal dalam mengelola lahan pertanian sehingga mampu meningkatkan hasil panen dan mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Tabalong,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menegaskan komitmen Polres Tabalong dalam mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan.

Menurut IPTU Heri, peran Polri tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Melalui pendampingan dan pemberian bantuan kepada kelompok tani, diharapkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas jagung, dapat meningkat sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan kelompok tani menjadi kunci dalam upaya mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Program bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Muara Harus sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. (fah/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026.

"Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjadi pondasi kuat dalam setiap langkah kemajuan bangsa."

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026.

"Selamat Hari Lahir Pancasila! Mari terus kobarkan semangat juang para pendiri bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab."

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Memperingati Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2026

BATOLA- Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di dua lokasi berbeda di Kabupaten Barito Kuala, Selasa (2/6/2026). 

Dalam kegiatan tersebut, ia mensosialisasikan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat serta Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam menjaga kerukunan sosial maupun menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Desy menegaskan, bahwa toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Menurutnya, perubahan besar dapat terwujud melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

"Menjaga hubungan yang harmonis antarwarga dan peduli terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Hal-hal besar sering kali berawal dari kebiasaan sederhana, seperti saling menghargai dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Pada sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah, Desy memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Ia mengajak masyarakat mulai menerapkan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil seperti memilah sampah dari rumah dapat memberikan dampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Isu pengelolaan sampah sendiri menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2025, pemerintah daerah menetapkan status darurat sampah menyusul keterbatasan kapasitas sejumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dinilai belum mampu memenuhi standar pengelolaan lingkungan secara optimal.

Sementara itu, pada titik sosialisasi lainnya, Desy menyampaikan Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati di tengah keberagaman yang ada di masyarakat.

Menurutnya, toleransi merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan kondusif. Karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi perlu terus diperkuat agar kerukunan antarwarga tetap terjaga.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Desy berharap masyarakat semakin memahami substansi peraturan daerah sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang harmonis, bersih, dan berkelanjutan. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara melayat ke rumah duka almarhumah Erestu Zairinah di Muara Teweh, Selasa (2/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus penyampaian belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan atas wafatnya almarhumah Erestu Zairinah atau yang akrab disapa Inah.

Dalam kesempatan itu, Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara turut mendoakan agar almarhumah mendapatkan ampunan atas segala khilaf dan kesalahan semasa hidupnya serta diterima seluruh amal ibadahnya di sisi Allah SWT.

Selain itu, rombongan pemerintah daerah juga berharap almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya dan mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah SWT.

Kehadiran Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah menunjukkan kepedulian serta empati Pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap masyarakat yang sedang berduka. Kehadiran mereka juga menjadi bentuk dukungan moril bagi keluarga almarhumah.

Bupati H Shalahuddin mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut, serta senantiasa mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Allah SWT. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kuala Pembuang dan mengamankan empat terduga pelaku, termasuk seorang pria yang diketahui berprofesi sebagai tenaga kesehatan.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di salah satu hotel di Kuala Pembuang. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan menggerebek kamar nomor 112 hotel tersebut.

Dari operasi itu, polisi mengamankan dua pria berinisial TR (36) dan SN (31). Hasil penggeledahan menemukan total 17 paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Dari tangan TR, petugas menyita delapan paket diduga sabu, plastik klip, alat hisap sabu (bong), pipet kaca, telepon genggam, uang tunai Rp1.850.000 yang diduga hasil transaksi narkotika, serta satu unit sepeda motor Yamaha NMax.

Sementara itu, dari SN, polisi mengamankan sembilan paket diduga sabu, puluhan plastik klip kosong, timbangan digital, alat hisap sabu, telepon genggam, uang tunai Rp470.000 yang diduga terkait transaksi narkotika, dokumen kendaraan bermotor, dan satu unit sepeda motor Suzuki Shogun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik kemudian melakukan pengembangan dan mengarah kepada seorang pria berinisial FR (33). Tim Satresnarkoba bergerak ke sebuah rumah di kawasan Jalan Tjilik Riwut, Kuala Pembuang, dan mengamankan yang bersangkutan.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dua unit timbangan digital, alat hisap sabu, serta dua telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelusuran menunjukkan FR berprofesi sebagai tenaga kesehatan pada salah satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Seruyan.

Penyidik selanjutnya mengamankan seorang pria berinisial HS (35) di kediamannya di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Dari penguasaan HS, polisi menyita satu unit telepon genggam yang kini dijadikan barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan.

"Kami berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat, tanpa memandang latar belakang profesinya. Seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolres, Selasa (2/6/2026). 

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian.

Saat ini keempat terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Para terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, menghadiri kegiatan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Goes To School di SDN 1 Kandui, Kecamatan Gunung Timang, Selasa (2/6/2026). Kegiatan yang diikuti sebanyak 69 siswa tersebut bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan sehat dan bergizi sejak usia dini.

Dalam sambutannya Hj Maya Savitri Shalahuddin, menegaskan bahwa edukasi pangan sehat menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Melalui program B2SA Goes To School, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya mengonsumsi makanan sehat sekaligus memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di daerah.

"Melalui kegiatan B2SA Goes To School ini saya berharap para siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya makanan sehat, memanfaatkan pangan lokal yang tersedia di daerah kita, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Hj Maya, TP PKK Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung berbagai program peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan gizi sejak usia sekolah dinilai menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan produktif.

Ia menambahkan, keberhasilan penerapan pola makan sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga. Karena itu, sinergi antara guru dan orang tua sangat diperlukan dalam membentuk kebiasaan konsumsi pangan yang baik pada anak.

"Mari bersama-sama mendampingi anak-anak dalam membiasakan konsumsi makanan sehat serta mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dengan mengedepankan konsep konsumsi pangan B2SA untuk mewujudkan generasi yang sehat, aktif, dan produktif,” pungkasnya. (emca/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun 2025–2026 DPRD Barito Kuala, di Ruang Rapat Paripurna Lt. III, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi WTP ke-11 secara berturut-turut.

"LKPD Kabupaten Barito Kuala yang diaudit BPK RI pada 2026 kembali meraih opini WTP. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ujar Bupati H Bahrul Ilmi.

Ia menjelaskan, laporan pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut terdiri dari tujuh laporan keuangan yang telah disampaikan secara tertulis kepada DPRD sejak 29 Mei 2026.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD Barito Kuala, yaitu Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, serta Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi inisiatif DPRD dalam mengajukan tiga Raperda tersebut,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyatakan dukungan terhadap ketiga regulasi tersebut karena dinilai penting untuk mendorong transformasi digital, memperkuat toleransi sosial, serta meningkatkan iklim investasi dan reformasi birokrasi di daerah.

Bupati berharap, pembahasan Raperda dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. (dsk/ali/jp). 

KOTABARU- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kotabaru, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan berlangsung di dua wilayah, yakni Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sigam, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi keluarga.

Dalam kegiatan tersebut, HM. Alpiya didampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, serta Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3AKB Kalsel, Hj Anita Mayasari.

HM. Alpiya menegaskan, sosialisasi perda menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan serta diskriminasi.

"Perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sosialisasi ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak serta pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melindungi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan yang dapat menghambat masa depan mereka.

Sosialisasi berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme dari peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak terus meningkat, sehingga implementasi perda dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta tiga Raperda inisiatif DPRD, Selasa (2/6/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Batola itu dipimpin Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, didampingi unsur pimpinan dan anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, DPRD Batola juga menyampaikan tiga Raperda inisiatif sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat paripurna dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, staf ahli bupati, para asisten, kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), camat, lurah, serta tamu undangan terkait.

Penyampaian pertanggungjawaban APBD dan Raperda inisiatif tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (hru/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memperkuat langkah pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah menyusul masih terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di ruang kerja Kapolda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).

Gubernur H Muhidin hadir didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady. Sementara dari pihak Pertamina hadir Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, serta Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Bondan Tri Wibowo.

Pertemuan juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, di antaranya Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Ditintelkam.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM bersubsidi, termasuk indikasi penimbunan oleh oknum tertentu serta praktik premanisme yang berpotensi mengganggu rantai distribusi BBM.

Berdasarkan data kuota yang tersedia, pasokan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dinilai seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa pengendalian pembelian BBM subsidi, khususnya Solar, saat ini dilakukan melalui sistem QR Code yang membatasi volume pembelian sesuai ketentuan.

Menurutnya, petugas SPBU memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi terhadap pengguna QR Code saat transaksi berlangsung. Namun, implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengawasan penggunaan QR Code dan tingkat kepatuhan pengguna.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur H Muhidin meminta Pertamina memperkuat sistem pengendalian penggunaan QR Code dengan mempertimbangkan integrasi data kendaraan melalui STNK guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi.

"Perlu ada penguatan sistem pengendalian sehingga distribusi BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Gubernur.

Ia juga meminta Pertamina memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan penggunaan barcode atau QR Code serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terkoordinasi guna menghindari antrean panjang dan keterlambatan pasokan di berbagai daerah.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa penyebab antrean dan kelangkaan BBM perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi, akan diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Pertamina juga diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem QR Code serta memperbaiki pola distribusi dari depo agar pasokan lebih merata dan antrean dapat diminimalkan.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (sal/ali/jp). 

BANJARMASIN- Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, mendorong percepatan implementasi Posyandu Wasaka 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Hj Fathul Jannah menargetkan seluruh Posyandu di Kalimantan Selatan aktif dan menjalankan enam layanan dasar secara optimal pada tahun 2030.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat persiapan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Posyandu Wasaka 6 SPM sekaligus finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Kalimantan Selatan 2026–2030 di Aula Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Km 0 Banjarmasin, Selasa (2/6/2026).

Hj Fathul Jannah meminta seluruh kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) berperan aktif mendukung program Posyandu. Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, melainkan telah berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar masyarakat.

"Saya meminta seluruh kepala SOPD ikut serta dan memprioritaskan program Posyandu agar terwujud Posyandu Wasaka 6 SPM yang berkualitas. Posyandu bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan Renstra Posyandu Wasaka 6 SPM 2026–2030 merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, dokumen tersebut menjadi cetak biru pembangunan SDM berbasis keluarga dan masyarakat dengan mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, pangan dan gizi, lingkungan hidup, serta perlindungan perempuan dan anak dalam satu sistem tata kelola yang terpadu.

"Melalui Posyandu Wasaka 6 SPM, kita ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih tepat sasaran, lebih terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah," katanya.

Istri Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin itu menilai penguatan Posyandu menjadi penting karena berbagai persoalan pembangunan berawal dari tingkat keluarga. Karena itu, Posyandu harus mampu berfungsi sebagai pusat layanan dasar yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menambahkan, keberhasilan program Posyandu Wasaka akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 persen pada 2030 dan persiapan menuju Gerbang Logistik Kalimantan 2045.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan sejumlah target utama yang ingin dicapai pada 2030, yakni seluruh Posyandu di Kalimantan Selatan aktif dan melaksanakan layanan 6 SPM, seluruh kecamatan memiliki Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu yang aktif, seluruh keluarga terdata dalam sistem, serta seluruh kabupaten/kota terhubung melalui Dashboard Posyandu Wasaka.

"Target-target ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi arah bersama yang harus dicapai melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, saya optimistis Posyandu Wasaka akan menjadi model pelayanan dasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan," pungkasnya. (md/ali/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini menjadi penanda kesiapan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Apel siaga tersebut dihadiri Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhidin, Kepala BPS Murung Raya Restu Kristianto beserta jajaran, Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, Penjabat Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, petugas sensus, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Heriyus, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan mandat strategis negara untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian secara menyeluruh, termasuk di Kabupaten Murung Raya.

"Data yang dikumpulkan dari masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi gambaran nyata struktur ekonomi daerah. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi sudah inklusif serta bagaimana perkembangan sektor usaha kreatif di Kabupaten Murung Raya,” ujar Heriyus.

Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada komitmen dan kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sensus. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat serta berkualitas.

"Kolaborasi seluruh unsur sangat dibutuhkan agar sensus ini mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.

Sebagai simbol pengukuhan dan penyerahan mandat negara kepada petugas sensus, Bupati Heriyus bersama Wakil Bupati Rahmanto Muhidin memasangkan rompi dan tanda pengenal (name tag) Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas sensus.

Heriyus menegaskan bahwa atribut yang dikenakan petugas bukan sekadar perlengkapan kerja, melainkan simbol tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Rompi dan tanda pengenal ini bukan sekadar atribut kerja. Di baliknya tersemat integritas, tanggung jawab, dan harapan besar masyarakat Kabupaten Murung Raya. Kenakan dengan bangga, jaga integritas, serta jadilah petugas yang profesional dan santun dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya juga meresmikan Ruang Garda Sensus Ekonomi yang ditandai dengan pemotongan pita. Peresmian tersebut turut didampingi Kepala BPS Murung Raya Restu Kristianto dan disaksikan para tamu undangan yang hadir. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dua dari 10 jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur hingga kini masih belum terisi secara definitif. Untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat, kedua jabatan tersebut sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Plt. Kepala Kemenag Barito Timur, H Maslan, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Binmas) Islam, H Ahmad Janawi, mengatakan kekosongan jabatan terjadi karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

"Dua kepala KUA telah pensiun, sehingga saat ini hanya delapan KUA yang dipimpin pejabat definitif,” ujar Ahmad Janawi kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Dua KUA yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas yakni KUA Kecamatan Dusun Tengah yang berkedudukan di Ampah dan KUA Kecamatan Karusen Janang yang berkedudukan di Dayu.

Menurut H Ahmad Janawi, jabatan Plt Kepala KUA Dusun Tengah untuk sementara dirangkap oleh Kepala KUA Kecamatan Pematang Karau. Sementara itu, jabatan Plt Kepala KUA Karusen Janang diemban oleh Kepala KUA Kecamatan Paku.

"Untuk sementara, KUA Dusun Tengah dijabat Kepala KUA Pematang Karau, sedangkan KUA Karusen Janang dijabat Kepala KUA Paku,” katanya.

Meski belum memiliki kepala definitif, H Ahmad Janawi memastikan pelayanan kepada masyarakat di kedua KUA tersebut tetap berjalan normal dan tidak mengalami kendala.

Terkait pengisian jabatan definitif, ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada calon yang dapat ditempatkan. Kondisi tersebut antara lain karena keterbatasan sumber daya aparatur yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

"Masih menunggu jika ada pengangkatan pegawai yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (zi/jp).