JAKARTA- Keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat memberhentikan penuh Firdaus sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menuai kritik dari Penasehat PWI Sulawesi Utara sekaligus mantan Ketua PWI Sulawesi Utara dua periode, Voucke Lontaan.
Voucke mempertanyakan proses pemeriksaan, dasar penerapan aturan organisasi, hingga proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan kepada Firdaus. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya terlebih dahulu diselesaikan melalui tabayun dan dialog sebelum berujung pada sanksi terberat.
Ia menilai pernyataan Firdaus yang dipersoalkan perlu ditempatkan sesuai konteks penyampaiannya, yakni dalam forum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), saat Firdaus menjabat Ketua Umum SMSI.
"Yang saya sayangkan dan prihatin, pernyataan Firdaus itu disampaikan dalam forum SMSI sebagai Ketua Umum SMSI. Itu sebuah usulan, bukan keputusan PWI,” kata Voucke, Selasa (27/10/2026).
Polemik ini bermula ketika Firdaus mengusulkan agar SMSI ditunjuk sebagai penanggung jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2027 dalam sebuah forum SMSI di Hall Dewan Pers, Jakarta. Pernyataan tersebut kemudian dinilai DK PWI Pusat bertentangan dengan ketentuan organisasi.
Melalui Surat Keputusan Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, DK PWI Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh kepada Firdaus. Surat keputusan itu ditandatangani Ketua DK PWI Pusat Atal S. Depari, Wakil Ketua Herbet Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis M.A. Basyari, serta anggota Helmi Burman, Muhammad Sahrir, dan Zaky Anthony.
Voucke mempertanyakan dasar penjatuhan sanksi tersebut, terutama jika keputusan itu didasarkan pada Peraturan Organisasi (PO) tentang HPN.
Menurut dia, Firdaus telah menyampaikan usulan terkait HPN 2027 kepada Ketua Dewan Pers dalam acara penyerahan Anugerah SMSI pada 18 Juni 2026. Sementara itu, menurut Voucke, PWI baru menetapkan PO tentang HPN pada Juli 2026.
Perbedaan waktu tersebut, kata dia, menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan aturan terhadap pernyataan yang disampaikan sebelum aturan itu ditetapkan.
"Apakah PO tersebut dapat diberlakukan surut? Atau ada pertimbangan lain di balik penerapannya terhadap Firdaus? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Voucke menegaskan, persoalan tersebut perlu dijernihkan agar dasar pemberian sanksi tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di lingkungan organisasi.
Ia juga mempertanyakan mengapa Ketua Umum PWI tidak terlebih dahulu membuka ruang klarifikasi dengan Firdaus sebelum proses berujung pada pemberhentian penuh.
"Kenapa Ketua Umum PWI tidak terlebih dahulu melakukan tabayun dengan Firdaus?” katanya.
Menurut Voucke, sebelumnya terdapat anjuran dari seorang wartawan senior PWI DKI Jakarta yang juga disebutnya sebagai ketua tim pemenangan Munir agar Firdaus diundang untuk duduk bersama. Firdaus, menurut Voucke, juga disebut bersedia menghadiri pertemuan tersebut.
Bagi Voucke, kesediaan itu seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk menjernihkan persoalan dan mempertemukan pandangan para pihak sebelum sanksi terberat dijatuhkan.
Selain dasar sanksi, Voucke menyoroti mekanisme pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PWI.
Ia merujuk Pasal 23 ART PWI yang, menurut penjelasannya, mengatur kewenangan Dewan Kehormatan Provinsi untuk menerima atau menolak pengaduan, memproses dugaan pelanggaran AD/ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) melalui pemeriksaan para pihak, serta memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran.
Putusan Dewan Kehormatan Provinsi kemudian disampaikan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat sebagai laporan. Sementara itu, keberatan terhadap putusan tersebut dapat diajukan kepada DK PWI Pusat.
Voucke juga merujuk Pasal 20 ART PWI yang, menurutnya, mengatur pembahasan kasus dugaan pelanggaran KEJ dan KPW dalam rapat Dewan Kehormatan dengan menghadirkan wartawan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Apabila klarifikasi langsung tidak dapat dilakukan, tersedia mekanisme klarifikasi tertulis.
“Kalau mengikuti ART, harus jelas bagaimana mekanisme pemeriksaannya. Apakah perkara ini memang langsung menjadi kewenangan DK PWI Pusat, atau seharusnya terlebih dahulu diperiksa DK PWI Provinsi?” kata Voucke.
Ia menilai kejelasan mengenai kewenangan dan tahapan pemeriksaan penting untuk memastikan proses penegakan aturan berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Menurutnya, penjelasan terbuka mengenai prosedur tersebut juga diperlukan agar tidak berkembang persepsi bahwa mekanisme internal organisasi telah diabaikan.
Voucke selanjutnya meminta agar posisi Firdaus sebagai Ketua Umum SMSI dibedakan dari kedudukannya sebagai anggota PWI.
Menurut dia, pernyataan mengenai HPN 2027 disampaikan dalam forum SMSI ketika Firdaus menjalankan kapasitasnya sebagai ketua umum organisasi tersebut. Karena itu, konteks, tujuan, dan substansi pernyataan perlu diperiksa secara utuh sebelum ditetapkan sebagai pelanggaran organisasi.
"Menyampaikan usulan dalam forum SMSI harus dilihat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI. Apakah otomatis menjadi pelanggaran sebagai anggota PWI? Ini yang perlu dijelaskan,” ujarnya.
Voucke mengatakan dirinya tidak mempersoalkan kewenangan PWI untuk menegakkan aturan organisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa ketegasan harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas.
Ia juga menyoroti adanya beberapa tingkatan sanksi dalam ART PWI, mulai dari teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian penuh.
Karena itu, menurutnya, alasan pemilihan sanksi terberat terhadap Firdaus perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.
“Kalau memang ada pelanggaran, aturan harus ditegakkan. Tetapi apakah harus berujung pemberhentian penuh, itu juga harus dilihat secara proporsional,” katanya.
Voucke turut mempertanyakan konsistensi penerapan aturan terhadap persoalan lain yang menurutnya perlu mendapat penjelasan. Ia menyinggung posisi Munir yang, menurut Voucke, juga perlu diklarifikasi terkait pilihannya antara jabatan Ketua Umum PWI dan jabatan Ketua Dewan Komisaris di BUMN Antara.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Voucke yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Voucke berharap polemik pemberhentian Firdaus tidak menjadi catatan buruk dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi di lingkungan organisasi wartawan.
Menurutnya, marwah organisasi profesi pers tidak hanya ditentukan oleh ketegasan dalam menjatuhkan sanksi, tetapi juga oleh kesediaan mendengarkan penjelasan pihak yang diperiksa dan memastikan setiap keputusan diambil melalui proses yang adil.
Ia menilai persoalan Firdaus perlu dijelaskan kepada anggota PWI dan publik, terutama menyangkut dasar sanksi, kewenangan DK PWI Pusat dan DK PWI Provinsi, mekanisme klarifikasi, serta pertimbangan yang melandasi pemberhentian penuh.
"Jika Firdaus bersedia duduk bersama, kenapa tidak dilakukan? Duduk bersama bukan berarti mengabaikan aturan. Justru dari dialog bisa ditemukan duduk persoalan yang sebenarnya,” jelas Voucke.
Menurutnya, penegakan aturan organisasi harus tetap berjalan, tetapi prosesnya perlu menjunjung prinsip keadilan, keterbukaan, dan proporsionalitas agar kepercayaan anggota terhadap organisasi tetap terjaga. (ali/jp).
