TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar Apel Penyematan Tanda Kenaikan Pangkat bagi pegawai, Rabu (15/4/2026), di halaman kantor setempat. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri seluruh pejabat struktural, pegawai, CPNS, PPNPN, serta peserta magang.

Apel diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat sebagai dasar administratif pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan prosesi penyematan tanda pangkat baru kepada pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2017.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kenaikan pangkat harus diiringi peningkatan profesionalisme, integritas, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga berharap, momentum tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas dan berintegritas.

Kegiatan ditutup dengan doa sebagai ungkapan syukur, kemudian dilanjutkan tradisi siraman air kembang yang melambangkan harapan akan keberkahan, semangat baru, dan keberlanjutan pengabdian para pegawai. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Desa Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Imanuel, memaparkan secara terbuka realisasi anggaran desa yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dana Desa (DD) tahap I, serta Alokasi Dana Desa (ADD). 

Penjelasan tersebut disampaikan Imanuel sebagai bentuk komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Rabu (15/4/2026). 

Imanuel menjelaskan, bahwa Silpa tahun 2025 lalu dialokasikan untuk pembangunan kanopi dengan nilai anggaran sebesar Rp23 juta. 

Pembangunan ini difokuskan untuk mendukung fasilitas umum desa agar lebih fungsional dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun pemerintahan.

Sementara itu, Dana Desa (DD) tahap I telah direalisasikan untuk sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

"Program tersebut meliputi pembayaran honor guru TK dan PAUD, pemberian Makanan Tambahan (PMT), insentif kader kesehatan, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga penerima manfaat," ujarnya. 

Selain itu, kata Imanuel, Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa dan pembayaran honor perangkat. Anggaran tersebut mencakup honor pengulu, mantir, linmas, ketua RT, staf desa, hingga petugas kebersihan (cleaning service), yang berperan dalam menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa.

Menurut Imanuel, seluruh penggunaan anggaran tersebut telah melalui proses perencanaan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat serta mekanisme musyawarah desa.

Ia menegaskan, bahwa setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintah Desa Gumpa berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta melibatkan warga dalam proses pengawasan pembangunan. 

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh program desa berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang kepada pengusaha kayu ilegal yang menyeret nama Kapolsek Seruyan Hulu, Ipda Robert Sianturi.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di masyarakat yang memicu perhatian publik, khususnya di wilayah Seruyan, Rabu (15/4/2026). 

Kapolres menegaskan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolres Seruyan, sehingga tidak berada dalam kendali langsungnya saat kejadian berlangsung.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran internal. 

Berdasarkan hasil awal pemeriksaan Propam, termasuk berita acara interogasi, bukti percakapan, serta transaksi, diketahui bahwa komunikasi dilakukan secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp.

"Permintaan sejumlah uang oleh oknum tersebut diakui untuk kebutuhan pribadi, salah satunya terkait keperluan serah terima jabatan, dan bukan dalam rangka kegiatan resmi institusi,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, bahwa segala bentuk permintaan uang yang mengatasnamakan institusi Polri tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin dan kode etik yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Saat ini, proses penanganan kasus masih berlangsung di internal melalui fungsi Propam. 

Ia memastikan penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi Polri,” tegasnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa. 

Polres Seruyan, lanjutnya, berkomitmen memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara berduka atas wafatnya salah satu aparatur sipil negara, Fahrul Rozikin Rijali, yang bertugas di BAPPERIDA Kabupaten Barito Utara, Rabu (15/4/2026). 

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melayat ke rumah duka almarhum. Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan turut melaksanakan salat jenazah berjamaah serta memanjatkan doa untuk almarhum. 

Suasana haru menyelimuti prosesi, mencerminkan rasa kehilangan mendalam atas kepergian sosok yang dikenal berdedikasi dalam menjalankan tugas.

"Atas nama Pemkab Barito Utara, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Bupati.

Kepergian Fahrul Rozikin Rijali menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan solidaritas di lingkungan pemerintahan, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam menghadapi duka. (dsk/emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Rekaman suara yang diduga melibatkan Kapolsek Seruyan Hulu, berinisial RS, beredar luas dan memicu sorotan publik. 

Dalam rekaman tersebut, ia diduga meminta sejumlah dana kepada pihak yang disebut sebagai bos kayu ilegal.

Selain rekaman suara, tangkapan layar dan video percakapan WhatsApp juga tersebar di media sosial dan grup percakapan, sehingga menimbulkan perbincangan di tengah masyarakat.

Dalam percakapan yang beredar, sosok yang diduga RS terlihat mengirimkan nomor rekening pribadi serta menyebut dana tersebut untuk keperluan kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Seruyan.

Pesan yang beredar antara lain menyebut permintaan iuran untuk kebutuhan kegiatan, seperti karangan bunga, konsumsi, dan cenderamata. Dalam percakapan lanjutan, nominal yang dimaksud disebut mencapai Rp10 juta.

Kasus ini dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri oleh seorang warga, Afner Juliwarno pada Rabu, 15 April 2025.

Afner menyatakan, laporan tersebut dibuat karena keresahan atas dugaan permintaan dana kepada pihak yang diduga terlibat aktivitas ilegal.

"Saya sudah membuat laporan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan iuran kepada bos kayu ilegal untuk kegiatan sertijab,” ujarnya.

Ia berharap, laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh institusi kepolisian serta menjadi evaluasi terhadap kinerja aparat di wilayah Seruyan Hulu, termasuk dalam penanganan kasus narkoba.

Menanggapi hal tersebut, IPDA RS membenarkan adanya komunikasi, namun membantah tudingan pemerasan. Ia menyatakan permintaan tersebut bersifat sukarela.

"Saya tidak memeras, hanya meminta bantuan. Kalau dibantu syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujarnya. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Staf Korem (Kasrem) 102/Panju Panjung Kolonel Inf Jajang Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur, Rabu (15/4/2026). 

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin di Rumah Jabatan Bupati, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.

Sejak pukul 09.00 WIB, sejumlah pejabat daerah mulai berdatangan, di antaranya Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Dandim 1012/Buntok, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta perwakilan TNI dan Polri lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Meski dikemas secara informal melalui kegiatan ramah tamah dan sarapan bersama, sejumlah isu strategis tetap menjadi fokus pembahasan.

Beberapa hal yang dibahas meliputi aktivitas pertambangan dan perusahaan di wilayah Barito Timur, serta rencana pemindahan sekitar 63 ekor ternak sapi ke lokasi cetak sawah di Km 42, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Meski berlangsung singkat, pertemuan ini dinilai produktif dan konstruktif. Kehadiran Kasrem 102/Panju Panjung menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor di Barito Timur.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan makan bersama sebagai bentuk penguatan silaturahmi antar pemangku kepentingan. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kapuas, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kesbangpol Kabupaten Kapuas ini menyasar peserta seleksi calon Paskibraka tahun ajaran 2026. Sosialisasi dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Polres Kapuas bersama sejumlah anggota.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Narkoba AKP Budi Utomo, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sejak dini terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

"Peserta dibekali pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika serta dampak buruknya terhadap kesehatan dan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, kurir, maupun bandar.

Dalam kesempatan itu, petugas menekankan pentingnya peran pelajar dalam menjauhi narkoba serta keberanian untuk menolak dan melaporkan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta penguatan karakter generasi muda.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta memiliki ketahanan diri dan kesadaran tinggi dalam menghadapi ancaman narkoba, khususnya di kalangan remaja. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di dua lokasi berbeda di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 66,6 gram.

Keempat tersangka masing-masing berinisial H, T, HW, dan ARK. Penindakan dilakukan pada Senin (13/4/2026) mulai pukul 14.30 WIB hingga malam hari, berawal dari sebuah rumah di Jalan Teratai, Desa Suka Mulya, Kecamatan Batu Ampar, lalu dikembangkan hingga ke Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasatresnarkoba IPTU Dwi Triyanto, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah tersangka H.

"Dalam penggerebekan awal, petugas mengamankan tiga tersangka, yakni H, T, dan HW, beserta 24 paket sabu,” ujar IPTU Dwi, Rabu (15/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan, tersangka H mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari ARK. Berdasarkan keterangan itu, petugas kemudian melakukan pengembangan ke Kecamatan Hanau dan berhasil menangkap ARK di kediamannya, beserta dua paket sabu dan sejumlah uang tunai.

Pengembangan kembali dilakukan setelah ARK memberikan keterangan tambahan. Petugas lalu menggeledah ulang rumah H dan menemukan tiga paket sabu lainnya yang disembunyikan di dalam kamar.

Secara keseluruhan, polisi menyita 66,6 gram sabu. Selain itu, turut diamankan barang bukti lain berupa uang tunai, alat hisap (bong), serta perlengkapan pengemasan.

Saat ini, seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Seruyan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. (gan/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat koordinasi strategis terkait pengembangan infrastruktur jalan dan pengelolaan aset daerah, Selasa (14/4/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I. Sangkai, di Ruang Rapat Bupati dan Ruang Rapat Sekda.

Rapat dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan perusahaan, serta pihak terkait lainnya. Agenda utama membahas rencana integrasi jalan kabupaten ruas Timpah–Mantangai dengan jalan khusus industri sepanjang 50 kilometer yang dikembangkan PT Kapuas Tunggal Persada.

Pembahasan mencakup aspek perizinan, teknis tata ruang, hingga skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas industri di Kabupaten Kapuas.

Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam setiap proses pembangunan infrastruktur, termasuk dalam menjaga dan mengamankan aset daerah.

"Pemerintah daerah harus terlibat aktif. Rencana ini akan dikaji secara mendalam sebelum diambil keputusan, dan akan dibahas kembali bersama pihak swasta untuk pematangan teknis,” ujarnya.

Selain pengembangan jalan, rapat juga membahas penggunaan aset milik pemerintah daerah oleh pihak swasta. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset tetap sesuai regulasi serta memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan dan pembangunan daerah.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas menargetkan terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 dengan agenda utama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025, Selasa (14/4/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Berinto, dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, unsur Forkopimda, anggota dewan, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

Selain penyampaian rekomendasi LKPJ, rapat juga mengumumkan susunan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas.

Juru Bicara DPRD Kapuas, Rahmat Jainudin, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.

"LKPJ menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memuat capaian kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek fisik maupun keuangan.

Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional,” pungkasnya. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62. Kegiatan berlangsung di klinik rutan, Selasa (14/4/2026), dengan suasana tertib dan antusiasme tinggi dari para peserta.

Pelaksanaan donor darah melibatkan tim tenaga kesehatan dari Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Tamiang Layang. Kehadiran tim medis tersebut memastikan seluruh proses berjalan aman, sesuai standar, dan memenuhi prosedur kesehatan.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan rutan, mulai dari pejabat struktural, pegawai, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN), hingga peserta magang. Partisipasi menyeluruh tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Rutan Tamiang Layang.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan donor darah ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HBP, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Rutan tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dengan RSUD Tamiang Layang. 

Ke depan, kolaborasi serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan citra positif pemasyarakatan. (zi/jp). 

BALI- World Congress on Probation and Parole (WCPP) ke-7 resmi dibuka di The Westin Nusa Dua Resort, Bali, Selasa (14/4/2026), dengan diikuti 435 peserta dari 44 negara. Forum internasional ini menyoroti transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri pejabat pemasyarakatan dari berbagai negara, termasuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, bersama seluruh Kakanwil Ditjenpas dan Kepala Balai Pemasyarakatan se-Indonesia.

WCPP merupakan forum global yang mempertemukan praktisi, akademisi, dan pakar pemasyarakatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan.

Pembukaan acara berlangsung meriah dengan penampilan seni tari dan musik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebanyak 261 WBP terlibat aktif, mulai dari pengisi acara hingga tim dekorasi, sebagai wujud keberhasilan program pembinaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, secara resmi membuka kegiatan tersebut. 

Dalam sambutannya Agus menegaskan adanya pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif menuju restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

"Kita tidak lagi berfokus pada pemenjaraan semata, tetapi pada upaya membangun sistem yang mampu memutus mata rantai residivisme dan menciptakan keamanan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia berharap, forum ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan di berbagai negara.

Sementara itu, I Putu Murdiana, menilai keikutsertaan Indonesia dalam WCPP ke-7 menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan.

"Forum ini membuka peluang bertukar pengalaman dan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara,” katanya.

Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk mengimplementasikan hasil kongres dalam peningkatan pembinaan dan pelayanan pemasyarakatan di Kalimantan Tengah.

Pada hari pertama, kegiatan juga diisi dengan pidato kunci dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyoroti arah kebijakan pemasyarakatan Indonesia dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia global. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Selasa (14/4/2026).

Rapat dipimpin H Husnul Fatahillah dengan menghadirkan UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta UPTD Terminal Tipe B sebagai mitra kerja dalam pembahasan.

Dalam forum tersebut, Pansus III melakukan pendalaman terhadap LKPJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada capaian kinerja, realisasi program, serta berbagai kendala yang dihadapi masing-masing UPTD sepanjang tahun anggaran berjalan.

H Husnul Fatahillah menegaskan, rapat ini menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia juga meminta seluruh UPTD menyampaikan data secara terbuka dan komprehensif.

"Forum ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki ke depan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, UPTD Laboratorium Lingkungan menyampaikan peran dalam pengawasan kualitas lingkungan melalui pengujian berbagai parameter, serta upaya peningkatan kapasitas laboratorium. Namun, keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama.

Sementara itu, UPTD Laboratorium ESDM menyoroti meningkatnya kebutuhan layanan pengujian di sektor energi dan sumber daya mineral. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana penunjang.

Di sisi lain, UPTD Terminal Tipe B melaporkan perkembangan pengelolaan terminal, termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi. Optimalisasi fasilitas, penataan kawasan, serta peningkatan aspek keamanan dan kenyamanan menjadi fokus utama.

Hasil rapat kerja ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi Pansus III DPRD Kalimantan Selatan dalam penyusunan catatan strategis terhadap LKPJ kepala daerah. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja terkait penanggulangan bencana yang berdampak pada ketahanan pangan daerah, Selasa (14/4/2026). Rapat ini bertujuan merumuskan langkah strategis sekaligus memperkuat koordinasi lintas komisi dalam menjaga stabilitas pangan di tengah potensi bencana alam.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, dengan penekanan pada pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana yang berimplikasi langsung terhadap ketersediaan pangan masyarakat.

Turut hadir Anggota DPRD Kalsel dari lintas komisi, yakni Komisi III Aulia Azizah dan Komisi I Habib Hamid Bahasyim. Keterlibatan lintas komisi ini dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang terpadu dan responsif terhadap berbagai potensi risiko.

Selain unsur legislatif, rapat juga dihadiri sejumlah instansi teknis, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel.

Hadir pula perwakilan Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, seperti penguatan cadangan pangan daerah, pemetaan wilayah rawan bencana, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan distribusi pangan akibat bencana. 

Optimalisasi peran pemerintah daerah dan instansi terkait juga menjadi sorotan dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok.

Komisi II DPRD Kalsel menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek krusial yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan bencana. Dampak bencana terhadap produksi dan distribusi pangan perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Kalsel berharap lahir langkah konkret dan sinergis antar komisi dalam memperkuat ketahanan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat bencana di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Sosial bersama Tim Pokja Sekretariat menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan sosialisasi program “Sekolah Rakyat”, Selasa (14/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Sosial ini difokuskan pada penyusunan strategi komunikasi agar program peningkatan akses pendidikan tersebut dapat dipahami dan diterima masyarakat secara luas.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Dahtiar Fajar, mengatakan rapat tersebut membahas teknis pelaksanaan sosialisasi, khususnya terkait rekrutmen peserta program.

"Agenda rapat hari ini yaitu persiapan sosialisasi rekrutmen Sekolah Rakyat,” ujar Dahtiar.

Ia menekankan pentingnya strategi sosialisasi yang efektif dan menyeluruh dengan melibatkan lintas sektor serta pemangku kepentingan terkait.

Sosialisasi program akan dilakukan melalui tiga metode. Pertama, sosialisasi langsung di 17 kecamatan melalui pertemuan tatap muka dengan sekitar 40 peserta per kecamatan. Kedua, sosialisasi di lingkungan sekolah yang menyasar satuan pendidikan tingkat SD, SMP, MI, hingga MTs. Ketiga, sosialisasi digital dan non-digital melalui media sosial, video edukasi, platform daring, serta media luar ruang seperti spanduk dan brosur.

Tim Pokja Sosialisasi melibatkan berbagai instansi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Kementerian Agama Barito Kuala, serta unsur teknis seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Barito Kuala.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program “Sekolah Rakyat” berjalan optimal dan tepat sasaran. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur menjual langsung 26 barang rampasan negara dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.323.000 ke kas negara, Selasa (14/4/2026).

Penjualan yang digelar di Aula Kejari Barito Timur itu merupakan tindak lanjut putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB) secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kejari Barito Timur bersama jajaran turut memantau langsung proses penjualan. Barang yang dilepas meliputi kendaraan bermotor, telepon genggam, serta peralatan mesin.

Sebanyak empat unit sepeda motor dijual, yakni Yamaha Mio Soul, Yamaha Mio, Honda Scoopy, dan Yamaha Jupiter MX. Selain itu, terdapat 11 unit telepon genggam berbagai merek seperti Redmi, Samsung, Vivo, dan Nokia.

Kejari juga menjual 11 unit peralatan mesin dan perlengkapan, antara lain mesin alkon, mesin diesel Dongfeng, pompa air, alat penghisap pasir, serta perlengkapan pendukung seperti selang, pipa, dan timbangan.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Rahmad Isnaini melalui Kepala Seksi Intelijen Sodiq Suksmana Hadi, mengatakan penjualan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan barang rampasan agar tidak mengalami penurunan nilai ekonomis akibat penyimpanan terlalu lama.

"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelolaan barang rampasan negara akan terus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset negara sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) “Nansarunai” sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalin, dalam Forum Koordinasi Publik (FKP) persiapan pembentukan MPP yang digelar di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (14/4/2026).

Menurut Mursalin, kehadiran MPP akan memusatkan berbagai layanan dalam satu lokasi, sehingga program pelayanan keliling yang selama ini dijalankan berpotensi dihentikan.

"Dengan adanya MPP, layanan akan lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Dukungan terhadap pembentukan MPP juga disampaikan sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, dan Bank Kalteng. Meski demikian, beberapa pihak menekankan perlunya penambahan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pendukung agar pelayanan berjalan optimal.

Dalam forum tersebut, Dinas Perpustakaan mengusulkan penyediaan pojok baca di area MPP. Sementara itu, peserta lain mendorong kejelasan alur layanan serta penerapan sistem evaluasi berbasis masukan masyarakat.

Dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat dan kalangan akademisi menyoroti pentingnya sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami fungsi dan manfaat MPP. Selain itu, peningkatan kualitas SDM serta integrasi teknologi digital juga menjadi perhatian utama.

Perwakilan media turut menyatakan kesiapan mendukung publikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kehadiran MPP sebagai inovasi layanan publik di Barito Timur.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi tersebut dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. 

Forum ini dihadiri perwakilan instansi vertikal, BUMN, lembaga non-kementerian, akademisi, serta tokoh masyarakat guna membahas urgensi penyelenggaraan MPP di daerah tersebut. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah memimpin langsung Apel Pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara, Selasa (14/4/2026).

Kehadiran pimpinan daerah tersebut tidak hanya sebagai agenda rutin, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan langsung sekaligus dorongan moral bagi jajaran aparatur yang menangani sektor infrastruktur.

Dalam arahannya, Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa Dinas PUPR memiliki peran strategis karena mengelola sebagian besar anggaran pembangunan daerah. Oleh sebab itu, seluruh jajaran diminta untuk tidak bekerja secara biasa-biasa saja, melainkan menunjukkan kinerja yang optimal dan penuh tanggung jawab.

"PUPR adalah urat nadi pembangunan. Jika sektor ini melambat, maka kemajuan daerah juga akan ikut terhambat. Mari kita percepat kinerja dan tancap gas,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya implementasi “Trilogi PUPR”, yakni bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, sebagai prinsip kerja yang harus dipegang seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia menekankan, bahwa nilai tersebut bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi budaya kerja yang tercermin dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Kegiatan apel pagi tersebut diharapkan dapat memperkuat disiplin, meningkatkan kinerja, serta mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (14/4/2026) siang.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dalam rapat tersebut, Pansus III aktif menghimpun masukan dari instansi teknis dan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup capaian program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, hingga optimalisasi penggunaan anggaran daerah.

H Husnul Fatahillah menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak agar hasil evaluasi LKPj bersifat komprehensif dan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

"Kami ingin pembahasan ini menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Masukan dari SOPD sangat penting, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Sejumlah SOPD yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya UPTD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Kebun Raya Banua, serta perwakilan Bappeda Kalimantan Selatan, BPKAD Kalimantan Selatan, dan Biro Pemerintahan Setda Kalimantan Selatan.

Dalam forum itu, muncul sejumlah masukan, antara lain perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi sorotan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

H Husnul juga menegaskan, bahwa LKPj Gubernur merupakan dokumen resmi yang memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran selama satu tahun, sekaligus menjadi dasar evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis.

"LKPj menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi kinerja pemerintah daerah. Dari sini akan lahir rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya,” jelasnya.

Pansus III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan secara intensif dengan membuka ruang dialog bersama berbagai pihak, guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan mendukung peningkatan pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat bersama tiga perangkat daerah mitra di Rumah Banjar, Selasa (14/4/2026) pagi.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis dalam pembahasan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Ketua Pansus I, Ilham Noor, mengatakan pertemuan ini bertujuan menggali informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai bahan penyusunan rekomendasi LKPj.

"Kami berharap data dan penjelasan dari SOPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya usai rapat.

Ia menjelaskan, pembahasan difokuskan pada peningkatan kinerja, optimalisasi program, serta penguatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di tiap instansi.

Menurut Ilham, hasil rapat tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga solutif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.

"Rekomendasi yang disusun diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ilham yang juga merupakan politisi Partai Gerindra menambahkan, Pansus I berkomitmen memastikan setiap catatan pembahasan LKPj benar-benar berdampak pada perbaikan layanan publik di daerah. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyepakati pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar pada Selasa (14/4/2026) di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan dihadiri perwakilan instansi vertikal, BUMN, lembaga non-kementerian, akademisi, serta tokoh masyarakat. Pertemuan ini membahas urgensi penyelenggaraan MPP di Barito Timur.

Ari Panan menegaskan, pembentukan MPP tidak hanya untuk memudahkan akses layanan, tetapi juga menjadi momentum perubahan paradigma birokrasi. 

"MPP bukan hanya soal kemudahan akses layanan, tetapi juga mendorong birokrasi yang lebih terbuka, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran MPP diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi. 

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat realisasi program tersebut.

Kepala DPMPTSP Barito Timur, Andrungayan, mengatakan rapat dilaksanakan di kantor DPMPTSP untuk menunjukkan kesiapan sarana dan prasarana. Rencananya, MPP akan terintegrasi dengan kantor tersebut.

Berdasarkan verifikasi Kementerian PANRB, peresmian MPP secara nasional pada 2026 akan dilakukan bertahap per semester. Kabupaten Barito Timur ditargetkan masuk dalam peresmian semester II, sambil menunggu penyesuaian anggaran untuk melengkapi fasilitas pendukung.

Dalam diskusi, peserta menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas seperti ruang layanan khusus, area parkir, serta pengamanan oleh Satpol PP. 

Dinas Perpustakaan mengusulkan penyediaan pojok baca, sementara peserta lain mendorong kejelasan alur layanan dan sistem evaluasi berbasis masukan masyarakat.

Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan kesiapan bergabung dalam MPP. Ia menilai kehadiran MPP akan memusatkan layanan sehingga program pelayanan keliling dapat dihentikan.

Dukungan juga datang dari sejumlah instansi, seperti Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, dan Bank Kalteng, meski beberapa pihak menyoroti perlunya tambahan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat dan akademisi menekankan pentingnya sosialisasi agar publik memahami fungsi dan manfaat MPP. Selain itu, peningkatan kualitas SDM serta integrasi teknologi digital menjadi perhatian utama.

Perwakilan media turut menyatakan dukungan dalam publikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kehadiran MPP sebagai inovasi layanan publik di Barito Timur.

Dengan komitmen bersama tersebut, Pemkab Barito Timur optimistis Mal Pelayanan Publik dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memulai layanan keliling Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pematang Karau, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini menjadi tahap awal dari program pelayanan langsung ke seluruh kecamatan di wilayah Barito Timur. Selain sosialisasi, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran pajak di lokasi.

Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui Kepala Bapenda Suma Wara Maharati, mengatakan program ini merupakan upaya “jemput bola” untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.

"Kami tidak hanya membagikan SPPT PBB-P2 Tahun 2026, tetapi juga memberikan edukasi serta pelayanan pembayaran langsung, termasuk pendampingan sistem non-tunai,” ujarnya.

Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan tersebut dengan datang langsung ke lokasi kegiatan. Wajib pajak cukup membawa kartu ATM atau saldo rekening untuk melakukan pembayaran.

Bapenda menyediakan berbagai metode pembayaran non-tunai, seperti Betang Mobile (Bank Kalteng), BRImo (BRI), Livin’ (Mandiri), QRIS Dinamis, serta fasilitas EDC untuk transaksi semi digital.

Bapenda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Selain itu, dukungan camat se-Barito Timur diharapkan dapat membantu menyosialisasikan jadwal layanan keliling di masing-masing wilayah, mengingat kegiatan ini akan berlanjut ke kecamatan lain.

Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak guna mendukung pembangunan daerah. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi mencanangkan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pilkades Antar Waktu (PAW) Tahun 2026, Selasa (14/4/2026). Pemungutan suara ditetapkan berlangsung pada 7 Juni 2026.

Pencanangan dilakukan oleh Bupati Barito Kuala, Dr. H Bahrul Ilmi, S.H., M.H., di Aula Selidah Marabahan, disaksikan Wakil Bupati, jajaran Bawaslu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kepala SKPD, serta undangan lainnya.

Prosesi pencanangan ditandai dengan pemindaian telapak tangan digital pada layar LED yang diikuti hitung mundur hingga pengumuman resmi jadwal pemungutan suara.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan pentingnya menghadirkan pemimpin desa yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat.

"Kita mencari pemimpin yang benar-benar dicintai masyarakat, sehingga mampu mengayomi dan mewujudkan harapan warga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peran strategis kepala desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. Menurutnya, kepala desa harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak mengabaikan aspirasi warga setelah terpilih.

"Keluhan masyarakat pertama kali disampaikan kepada kepala desa. Karena itu, jangan sampai setelah terpilih justru melupakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin desa yang mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Barito Timur ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Forum tersebut dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. Hadir dalam kegiatan itu Kepala DPMPTSP Barito Timur, Andrungayan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Kementerian Agama, Bank Kalteng, BPJS, Badan Pertanahan Nasional, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, akademisi serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Ari Panan Putut Lelu mengapresiasi pelaksanaan forum sebagai tindak lanjut kebijakan nasional dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik. 

Ia menilai, kehadiran MPP akan menjadi pusat layanan yang terintegrasi, transparan, dan responsif.

"Kehadiran MPP di Barito Timur akan memangkas jalur birokrasi dan mempercepat proses perizinan, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan,” ujarnya.

Menurutnya, MPP tidak hanya mempermudah akses layanan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan konsep layanan terpadu, masyarakat nantinya cukup mendatangi satu lokasi untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah ke berbagai instansi.

Ari juga menegaskan, bahwa forum ini menjadi ruang partisipatif untuk menyerap masukan dari berbagai pihak guna memastikan perencanaan MPP berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan MPP sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, BUMN/BUMD, dan sektor swasta,” tegasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur melaksanakan kegiatan penanaman jagung pakan di lahan milik warga di Kecamatan Benua Lima, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, dan diikuti Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Benua Lima, Bhabinkamtibmas, serta anggota Polsek.

Penanaman dilakukan di lahan seluas satu hektare milik Wandrawaty, warga RT. 05, Kelurahan Taniran. 

Dalam kegiatan itu, Polsek Benua Lima juga menyalurkan bantuan berupa bibit jagung pakan sebanyak 5 kilogram, pupuk kandang 20 kilogram, serta dolomit 50 kilogram.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

"Kegiatan ini bertujuan mendukung program Asta Cita Presiden RI, sekaligus meningkatkan produksi jagung pipil di wilayah Benua Lima,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil produksi jagung diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasokan ke Bulog Buntok serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat budidaya jagung pakan sebagai komoditas produktif. (zi/jp). 

TANJUNG- Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana memimpin Apel Gelar Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta peralatan pengendalian massa (dalmas), Selasa (14/4/2026) di Lapangan Hitam Polres Tabalong.

Apel diikuti Wakapolres Kompol Hasanudin, para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, dan seluruh personel Polres Tabalong. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung sarpras karhutla dan peralatan dalmas untuk memastikan kesiapan operasional.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa karhutla merupakan ancaman rutin yang meningkat saat musim kemarau, serta berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan stabilitas sosial.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung mulai akhir April hingga Oktober, dengan puncak pada Juni–Agustus. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko terjadinya karhutla di sejumlah wilayah.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat muncul seiring dinamika kebijakan pemerintah dan kondisi global.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

"Pencegahan dini menjadi langkah paling efektif untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta gangguan kamtibmas,” tegasnya.

Kapolres menambahkan, apel gelar ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan kelengkapan peralatan agar dapat digunakan secara optimal saat dibutuhkan.

"Kami pastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai, serta personel siap digerakkan kapan pun. Dukungan stakeholder dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2025 bidang infrastruktur dan pembangunan kembali menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut melibatkan empat instansi, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, mengatakan rapat difokuskan pada evaluasi tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPj tahun 2024 serta pembahasan serapan anggaran tahun 2025, termasuk program dan proyek yang belum dapat direalisasikan.

"Rapat ini menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya sekaligus mengevaluasi serapan anggaran dan program yang belum terlaksana,” ujarnya.

Ia menilai, pembahasan berjalan konstruktif dengan adanya keterbukaan dari seluruh mitra kerja, sehingga berbagai kendala pelaksanaan program dapat teridentifikasi secara lebih jelas.

Menurut Husnul, transparansi tersebut menjadi penting untuk memastikan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan.

Selain itu, Pansus III juga menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan agar lebih matang dan realistis. Perencanaan yang baik dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.

Dengan evaluasi tersebut, Pansus III DPRD Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat semakin terarah dan akuntabel pada tahun anggaran berikutnya. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, TOP BUMD Awards 2026 Perumdam Bintang 4 yang diraih PT Tirta Amandit (Perseroda), serta TOP CEO BUMD 2026 yang dianugerahkan kepada Direktur PT Tirta Amandit (Perseroda), Arief Budiman, S.E.

Penghargaan TOP Pembina BUMD diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membina dan mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara itu, predikat Bintang 4 yang diraih PT Tirta Amandit mencerminkan kinerja perusahaan yang dinilai unggul dalam aspek layanan dan tata kelola.

Adapun penghargaan TOP CEO BUMD diberikan atas kepemimpinan dan inovasi dalam pengelolaan perusahaan daerah.

TOP BUMD Awards merupakan ajang penilaian kinerja BUMD berskala nasional yang melibatkan dewan juri dari kalangan akademisi, praktisi, dan konsultan bisnis. Penilaian dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan aspek kinerja bisnis, tata kelola perusahaan, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ajang tahun ini mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Keberhasilan tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperkuat peran BUMD yang profesional, berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama pimpinan DPRD serta perangkat daerah terkait membahas kesiapan usulan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tanah Kambatang Lima dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Senin (13/4/2026).

Rapat tersebut melibatkan unsur pimpinan DPRD, Komisi I, serta perwakilan Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BRIDA, dan Sekretariat DPRD. Agenda utama difokuskan pada evaluasi kelengkapan administrasi, kajian akademik, serta kesiapan sebelum usulan dibawa ke rapat paripurna.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H Syaripuddin, mengatakan rapat digelar untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi sebelum penjadwalan paripurna. Ia menyebut pihaknya masih menghimpun finalisasi kesiapan dari seluruh unsur terkait.

"Rapat ini untuk memastikan sejauh mana kesiapan Calon Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang Lima sebelum kami menjadwalkan paripurna,” ujarnya.

Dari hasil pemaparan organisasi perangkat daerah, termasuk hasil kajian BRIDA, Syaripuddin menilai bahwa secara umum persyaratan administratif dan kajian kelayakan telah terpenuhi.

"Secara studi kelayakan, persyaratan administrasi dan lainnya dari hasil kajian BRIDA sudah dinyatakan layak untuk dimekarkan,” katanya.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan tidak terdapat kendala berarti dalam pemenuhan syarat pemekaran. Bahkan, sejumlah indikator dinilai telah melampaui batas minimal yang ditetapkan.

"Alhamdulillah, tidak ada masalah. Beberapa item bahkan sudah melebihi persyaratan minimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek geografis sebagai salah satu pertimbangan penting, mengingat jarak antara wilayah induk dan calon daerah baru cukup jauh sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan publik.

Hasil rapat menyepakati bahwa DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah dan perangkat terkait akan menjadwalkan rapat paripurna pada bulan depan untuk menetapkan persetujuan awal usulan pemekaran tersebut.

Syaripuddin menambahkan, setelah disahkan melalui paripurna, DPRD akan meneruskan rekomendasi pemekaran ke pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut.

"Setelah paripurna, kami akan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat dan mengawal prosesnya hingga tingkat kementerian,” ujarnya.

Dengan perkembangan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal tahapan pemekaran CDOB Tanah Kambatang Lima sesuai ketentuan yang berlaku hingga tahap final di pemerintah pusat. (sar/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhamartha, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Utara, Senin (13/4/2026). 

Kedatangan Wakapolda disambut langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara bersama Sekretaris Daerah di Eks Bandara Beringin, Muara Teweh.

Wabup Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, menyampaikan sambutan hangat atas kunjungan tersebut yang dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Wakil Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian diharapkan dapat terus ditingkatkan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Kunjungan kerja Wakapolda Kalteng ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah Barito Utara serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Wabup Felix mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus penyerahan simbolis santunan kematian kepada ahli waris peserta, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan, melalui berbagai program strategis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kapuas, Karolinae, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 program tersebut mengakomodasi sekitar 5.000 pekerja rentan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 10.000 pekerja.

"Evaluasi ini menjadi bahan penting agar ke depan cakupan perlindungan pekerja rentan dapat kembali ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas, Satrio Adi Sasongko, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia berharap, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. 

"Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan santunan kematian secara simbolis kepada ahli waris peserta sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (fah/hru/jp).