TAMIANG LAYANG- Kepolisian Sektor (Polsek) Dusun Tengah, Polres Barito Timur, menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat dengan melayat ke rumah duka salah satu warga di wilayah hukumnya, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo bersama sejumlah personel. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah keluarga yang sedang berduka menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek bersama personel menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan dukungan moril, mereka juga turut mendoakan agar almarhum/almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan kehadiran personel Polri di rumah duka merupakan wujud empati dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama ketika warga sedang menghadapi musibah.

"Kami hadir untuk menyampaikan turut berdukacita sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.

Kegiatan melayat tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan antara jajaran Polsek Dusun Tengah dengan masyarakat. 

Kehadiran polisi tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut hadir dalam berbagai situasi, termasuk saat warga mengalami kedukaan. (zi/jp). 

TANJUNG- Seorang pelajar berusia 15 tahun, Rabani Akbar, warga Desa Mangkusip RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, tewas tenggelam saat berenang di sungai Desa Pamarangan Kanan RT. 03, Kecamatan Tanta, Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 12.45 WITA.

Peristiwa itu terjadi setelah korban bersama 11 orang temannya pulang sekolah sekitar pukul 12.20 WITA. Mereka kemudian sepakat untuk mandi dan berenang di sungai yang berada di Desa Pamarangan Kanan.

Sebelum berangkat, sejumlah teman korban, di antaranya Fujianor, sempat melarang Rabani ikut berenang karena mengetahui korban tidak bisa berenang. Namun, larangan tersebut tidak dihiraukan.

Setibanya di lokasi, salah seorang teman korban, M. Bayu Nugraga, terlebih dahulu terjun ke sungai untuk berenang. Tidak lama kemudian, Rabani juga ikut terjun ke sungai.

Sejumlah teman yang berada di pinggir sungai kemudian melihat korban mengangkat kedua tangannya sambil berteriak meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, korban terlihat dalam posisi kepala berada di bawah permukaan air, sedangkan bagian punggungnya masih terlihat di atas permukaan.

Melihat kondisi tersebut, Fujianor bersama teman-temannya meminta pertolongan warga sekitar. Seorang warga bernama Tapah yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian turun ke sungai untuk memberikan pertolongan kepada korban.

Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polsek Tanta. Petugas yang dipimpin Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufariyadi, kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi kejadian.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, mengatakan korban diketahui merupakan siswa kelas II SMP Negeri 1 Tanta, Kabupaten Tabalong.

"Pihak keluarga telah mengetahui kejadian tersebut. Korban juga telah menjalani pemeriksaan luar oleh pihak Puskesmas Tanta," jelasnya.

Pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut dan menyatakan menolak dilakukan autopsi. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan penolakan autopsi.

Kepolisian mengimbau orang tua dan masyarakat, khususnya anak-anak serta pelajar, agar tidak berenang di sungai tanpa pengawasan orang dewasa. Terlebih bagi anak yang belum memiliki kemampuan berenang, aktivitas tersebut berisiko membahayakan keselamatan dan dapat menyebabkan korban jiwa. (fah/jp). 

TANJUNG- Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan melaksanakan supervisi di Polres Tabalong, Kamis (20/8/2026) pagi. Kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapan personel, perlengkapan, dan kendaraan Dalmas dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Supervisi dipimpin Dir Samapta Polda Kalsel, Kombes Pol Timbul R.K. Siregar, S.I.K., M.Si., bersama rombongan. Kedatangan tim disambut Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., didampingi para pejabat utama (PJU) Polres Tabalong.

Dalam apel pagi, Kombes Pol Timbul R.K. Siregar, mengingatkan seluruh personel untuk aktif memantau perkembangan situasi dan dinamika kamtibmas, baik melalui media massa maupun media elektronik.

Menurutnya, dinamika situasi keamanan saat ini menuntut kesiapsiagaan personel yang didukung sarana dan prasarana memadai. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan dan pengamanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

"Kita harus selalu monitor perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kesiapsiagaan personel maupun peralatan harus dipersiapkan dengan baik,” ujar Timbul.

Ia mengatakan, Tabalong memiliki sejumlah perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang cukup banyak dibandingkan beberapa kabupaten di wilayah Banua Enam. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan pengamanan, termasuk ketika terjadi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

"Kesiapsiagaan personel perlu dilatihkan kembali,” tegasnya.

Usai memberikan arahan, tim supervisi Direktorat Samapta Polda Kalsel melakukan pengecekan kesiapan personel Dalmas Polres Tabalong. Pemeriksaan meliputi kekuatan kerangka Kompi Dalmas, alat material khusus (Almatsus) Dalmas, kelayakan amunisi Flashball Polri, kendaraan R4 Dalmas, serta kendaraan Armoured Water Cannon (AWC).

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan peralatan pendukung berada dalam kondisi siap digunakan saat dibutuhkan, terutama dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang memerlukan tindakan terukur, profesional, dan sesuai prosedur.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan supervisi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel.

"Supervisi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan personel, perlengkapan, maupun kendaraan Dalmas Polres Tabalong. Kami akan terus melakukan pembenahan dan latihan secara berkala agar personel selalu siap memberikan pelayanan dan pengamanan serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

IPTU Heri menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya diukur dari jumlah personel dan kelengkapan peralatan, tetapi juga kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan proporsional.

"Polres Tabalong berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kabut asap yang menyelimuti wilayah Barito Timur mulai berdampak terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan.

Nursulistio mengatakan, kondisi udara yang ditemuinya sepanjang perjalanan dari Tamiang Layang menuju Palangka Raya cukup memprihatinkan. Asap yang terlihat tebal membuat udara terasa tidak sehat dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kita melihat sepanjang jalan dari Tamiang Layang, dari Bartim sampai ke Palangka Raya, hawanya sangat tidak sehat dan sangat tidak nyaman. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sesak dan batuk,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Kamis (20/8/2026). 

Menurutnya, kondisi kabut asap perlu menjadi perhatian bersama karena musim kemarau masih berlangsung. Terlebih, curah hujan hingga kini belum turun secara signifikan sehingga dikhawatirkan kualitas udara semakin memburuk.

Untuk menjaga kesehatan, Nursulistio mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak diperlukan. Warga juga diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin tebal.

"Untuk sementara kita jaga kesehatan, kurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu dan gunakan masker,” katanya.

Selain menjaga kesehatan, Nursulistio meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka atau membersihkan area. Menurutnya, meskipun api dapat dikendalikan, asap yang dihasilkan tetap berpotensi memperburuk kualitas udara.

"Mohon kerja sama dari semua pihak, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun api bisa dikendalikan, asapnya akan berdampak dan semakin menambah ketebalan polusi yang kita rasakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi semakin parah apabila kemarau berlangsung panjang dan curah hujan belum juga turun. Karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama seluruh masyarakat untuk mencegah munculnya sumber-sumber asap baru.

Nursulistio berharap masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan selama musim kemarau. Ia menekankan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

"Mari kita sama-sama menjaga demi kesehatan dan kebaikan kita semua,” pungkasnya. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Unsur pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur menghadiri undangan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penandatanganan hibah untuk pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari lima kabupaten. 

Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengatakan kehadiran DPRD Barito Timur dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Selain penandatanganan hibah, kegiatan juga diisi dengan audiensi dan penyampaian wawasan mengenai bahaya narkoba oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si kepada mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Menurut Nursulistio, antusiasme mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang memenuhi lantai satu dan dua lokasi kegiatan.

"Kapak Kepala BNN RI berbagi pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan informasi berkaitan dengan bahaya narkoba,” ujar Nursulistio.

Ia menyebut, bahwa perkembangan peredaran narkotika saat ini semakin kompleks. Narkoba tidak selalu diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk barang yang mudah dikenali, tetapi dapat hadir dalam berbagai bentuk yang tidak disadari masyarakat, termasuk dalam bentuk cair.

Karena itu, Nursulistio mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

"Kita harus bersama-sama mengantisipasi karena narkoba sekarang tidak lagi hanya diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan bisa hadir di tengah-tengah kita tanpa kita sadari,” katanya.

Terkait hibah yang telah diberikan, Nursulistio menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap dukungan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengoperasian BNNK Barito Timur.

"Kita berharap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Timur segera beroperasi. Pusat rehabilitasi juga diharapkan segera dibangun dan difungsikan,” ujarnya.

Ia juga berharap tenaga operasional BNNK segera ditempatkan di Barito Timur sehingga keberadaan lembaga tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan BNNK nantinya diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat, mulai dari upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, hingga rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kita berharap tenaga-tenaga operasionalnya juga segera dikirimkan agar semakin membawa manfaat bagi Barito Timur, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penjagaan, edukasi, maupun pelayanan lainnya,” pungkasnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya kedisiplinan, semangat kerja, dan tanggung jawab seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pesan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi bersama jajaran pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

H Shalahuddin mengatakan, kedisiplinan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sekaligus mewujudkan pelayanan pemerintahan yang optimal bagi masyarakat.

"Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan seluruh pegawai untuk disiplin. Saya ingin membangkitkan semangat kalian semua agar Barito Utara semakin segah dan maju,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja dan bekerja dengan penuh semangat serta tanggung jawab. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan sektor pendidikan dan pembangunan daerah.

Bupati berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN) mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan Piagam Penghargaan Kepala BNN RI kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diterima langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, di Palangka Raya, Kamis (20/8/2026).

Penghargaan diberikan atas peran aktif Pemkab Barito Timur dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di Kalimantan Tengah.

Bupati M. Yamin mengatakan, penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi Pemkab Barito Timur untuk semakin memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

"Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkomitmen membantu memerangi narkoba. Narkoba sangat membahayakan generasi kita dan masa depan daerah,” tegasnya.

Menurut M. Yamin, ancaman peredaran narkotika kini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi telah merambah wilayah perdesaan hingga lingkungan kampung.

"Kita melihat narkoba sudah masuk ke desa-desa, bahkan sampai ke kampung. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Karena itu, M. Yamin mengajak seluruh masyarakat Barito Timur meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat ketahanan keluarga serta masyarakat terhadap ancaman narkoba.

"Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif. Mari kita jaga keluarga, lingkungan dan generasi muda kita. Jangan sampai narkoba merusak masa depan anak-anak kita,” pesannya.

Pemkab Barito Timur, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi dengan BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program P4GN.

Menurut M.bYamin, perang melawan narkoba bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan daerah.

"Generasi yang sehat dan bebas narkoba adalah modal utama untuk membangun Barito Timur. Karena itu, kita harus bersama-sama melawan narkoba,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Aipda Mujiono, melaksanakan kegiatan sambang kamtibmas di Kantor Desa Bagok, RT. 02, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat silaturahmi dan koordinasi antara kepolisian dengan unsur pemerintahan desa sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Mujiono menyambangi Ketua BPD dan perangkat Desa Bagok. Ia juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat, di antaranya terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Masyarakat diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan hutan dan lahan dengan cara dibakar. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya karhutla yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, warga diberikan edukasi agar bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya serta tidak langsung menyebarluaskan informasi tersebut sebelum melakukan pengecekan.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas juga menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polres Barito Timur. Masyarakat diharapkan memahami dan memanfaatkan layanan tersebut ketika berada dalam situasi yang membutuhkan bantuan atau pelayanan kepolisian.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

"Melalui kegiatan sambang dan komunikasi langsung dengan masyarakat, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik dalam mendukung program pemerintah, mencegah karhutla, serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di media sosial.

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Hubungan serta koordinasi antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Bagok diharapkan terus terjaga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar hiburan rakyat di halaman Islamic Center Kuala Pembuang, Rabu (19/8/2026) malam, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Seruyan dan HUT Kemerdekaan RI yang digelar sepanjang Agustus. Selain hiburan musik, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan tausiah pada Kamis malam.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi istrinya, Welduline, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang hadir memeriahkan malam hiburan rakyat tersebut.

"Kalau malam ini kita berhibur, kita rileks, kita santai. Semoga hiburan malam ini dapat menghibur masyarakat di tengah berbagai kegiatan lainnya,” ujar Bupati.

Hiburan rakyat tersebut menghadirkan artis Deviana Safara dari Jawa Timur dengan iringan musik Jayatama.

Sepanjang Agustus, Pemkab Seruyan telah menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan HUT Kabupaten Seruyan dan HUT Kemerdekaan RI. Salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat adalah penutupan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup yang berlangsung meriah dengan ribuan penonton.

Sebelumnya, Pemkab Seruyan juga menggelar Festival Gawi Hantir serta sejumlah kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada seluruh panitia. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Semua ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan masyarakat,” katanya.

Bupati juga mengajak masyarakat kembali menghadiri kegiatan pada Kamis (20/8/2026) malam yang akan diisi dengan tausiah oleh ustaz dari Samarinda.

"Kalau malam ini kita menikmati musik, malam besok insyaallah ada siraman rohani. Akan hadir ustaz dari Samarinda,” ajaknya.

Bupati berharap seluruh rangkaian kegiatan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung.

"Insyaallah pemerintah daerah tetap bekerja, tetap berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama masyarakat,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Balai Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Iwan Setiawan Dimas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Seruyan, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seruyan. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan Jembatan Lemo terus dikawal agar berjalan sesuai target, memenuhi standar mutu, dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Lemo, Rabu (19/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tinngan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Kepala Desa Lemo, pelaksana proyek, serta konsultan pengawas.

Bupati mengecek langsung kondisi lapangan, perkembangan pekerjaan fisik, serta sejumlah aspek teknis pembangunan. Ia meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan dengan tetap mengutamakan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja.

"Jembatan Lemo adalah salah satu infrastruktur strategis bagi Barito Utara. Saya minta pelaksana terus menggenjot progres dan mengejar target, tetapi kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja harus tetap menjadi perhatian utama,” ujar H Shalahuddin.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mengawal pembangunan Jembatan Lemo hingga selesai. Evaluasi dan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Jika ada kendala, segera koordinasikan agar dapat kita carikan solusinya. Tujuan kita jelas, agar jembatan ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.

Keberadaan Jembatan Lemo diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat antarkawasan di Kabupaten Barito Utara. Infrastruktur tersebut juga dinilai berpotensi mempercepat distribusi barang dan jasa serta mendukung efisiensi biaya logistik.

Dalam jangka panjang, peningkatan konektivitas tersebut diharapkan turut mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar.

Bupati mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Jembatan Lemo dapat diselesaikan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (emca/jp). 

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali meraih penghargaan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemkab Barito Timur menerima Piagam Apresiasi sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik se-Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, yang mewakili Pemkab Barito Timur dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (19/8/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja anggota JDIHN dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Berdasarkan undangan resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, penghargaan JDIHN terbaik se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 diraih Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Barito Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Upaya itu dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prestasi tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemkab Barito Timur dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi serta mudah diakses masyarakat.

Pemkab Barito Timur diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kinerja JDIHN sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib hukum dan pelayanan informasi hukum yang berkualitas.

Penyerahan piagam penghargaan berlangsung bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. (zi/jp).

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Kalsel dengan mengunjungi Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Rabu (19/8/2026) pagi. Pertemuan itu membahas pemutakhiran data penerima manfaat serta pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan penyaluran bansos.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan, mengapresiasi langkah Kemensos dalam mendorong digitalisasi dan keterbukaan informasi terkait data kesejahteraan sosial.

Menurut Jihan, pemutakhiran data berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan. Ia menyebut, masih ditemukan data desil yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Kami mendapati di lapangan masih ada data desil yang belum sesuai dengan kondisi riil warga. Namun kabar baiknya, status desil ini sekarang bisa dimonitor dan disanggah secara transparan melalui aplikasi SIKS-NG berbasis web atau aplikasi Cek Bansos,” ujar Jihan.

Aplikasi Cek Bansos menjadi salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan diri sendiri maupun warga lain yang dinilai kurang mampu untuk masuk dalam basis data kesejahteraan sosial pemerintah.

Sementara itu, pemutakhiran data pada tingkat desa, kelurahan, hingga pemerintah daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Berbeda dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses masyarakat, SIKS-NG digunakan secara terbatas oleh operator desa atau kelurahan, petugas Dinas Sosial kabupaten/kota, serta admin yang memiliki kewenangan untuk melakukan input dan pemutakhiran data secara terintegrasi.

Langkah Komisi IV DPRD Kalsel tersebut mendapat respons positif dari Kemensos. Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Hubungan Antarlembaga Biro Humas Kemensos RI, Devy Ratna, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kualitas data penerima manfaat.

Devy menjelaskan, aplikasi Cek Bansos dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap data dan penyaluran bantuan sosial di lingkungan masing-masing.

"Sama-sama kita kawal bantuan ini tepat sasaran dan terukur,” tegas Devy. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengiriman bantuan logistik kembali dilakukan pada Rabu (19/8/2026) dengan melibatkan koordinasi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.

Sebanyak lima pesawat diberangkatkan sejak pukul 04.00 WIB dengan membawa total 65 ton logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan tambahan tersebut, total bantuan logistik yang telah dikirim pemerintah sejak hari pertama hingga hari kelima penanganan mencapai sedikitnya 253 ton.

Bantuan yang dikirim meliputi makanan dan minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi akses menuju wilayah terdampak.

Dalam pelaksanaannya, Teddy Indra Wijaya turut mendukung koordinasi percepatan distribusi bantuan agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan terarah.

Teddy menjelaskan, pemerintah menempatkan dua posko utama distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari Labuan Bajo, distribusi diarahkan ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara dari Maumere, bantuan disalurkan ke wilayah terdampak di Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi sesuai kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Jalur udara didukung helikopter dan pesawat kecil untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Sementara jalur laut diperkuat dengan tiga KRI dan satu kapal rumah sakit. Adapun jalur darat telah dapat digunakan sejak hari kedua untuk mempercepat mobilisasi bantuan.

"Penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi lintas unsur dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan sasaran, dan kesinambungan distribusi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap,” ujar Teddy.

Percepatan distribusi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera diterima masyarakat yang terdampak bencana. Penanganan juga melibatkan aparat, tenaga kesehatan, relawan, masyarakat, serta berbagai unsur kemanusiaan.

Pemerintah mengapresiasi seluruh pihak yang terus bekerja bersama dalam penanganan bencana di NTT.

“Dengan sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah berkomitmen memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat, distribusi bantuan semakin efektif, dan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan hingga proses pemulihan berlangsung,” kata Teddy. (*/jp). 

JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mempercepat implementasi program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memajukan sektor perikanan daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Haji Jahrian, saat memimpin kunjungan kerja bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2026.

Rombongan DPRD Kalsel diterima Agus Harianto, Ketua Tim Kerja Program Prioritas pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP. Dalam pertemuan itu, DPRD Kalsel memperoleh pemaparan mengenai arah dan pelaksanaan program KNMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

H Jahrian mengatakan, KNMP memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang disiapkan dalam program tersebut antara lain pabrik es, gudang beku, pusat kuliner, serta sarana perbekalan bagi nelayan.

Menurut dia, integrasi fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, membuka peluang usaha, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

"Hari ini kami banyak mendapatkan gambaran positif tentang program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif. Program ini memang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah provinsi maupun kementerian,” ujar H Jahrian.

Namun, ia menekankan agar pelaksanaan KNMP tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan dapat diukur bagi masyarakat.

"Kami menghendaki program tersebut bukan hanya bersifat simbolis, tetapi harus ada bukti nyata yang bisa dijalankan agar program pemerintah terarah, transformatif, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegasnya.

H Jahrian menambahkan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai hal itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Kita berharap tujuan akhirnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan KKP menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel atas dukungan dan komitmen dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan. KKP juga menyambut baik peluang kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan program strategis tersebut.

Kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dinilai menjadi salah satu kunci agar program KNMP dapat berjalan efektif serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

NANGA BULIK- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lamandau menggagalkan dugaan pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial LFM alias A (45) beserta 1.195,25 gram atau sekitar 1,19 kilogram sabu dan 72 butir pil yang diduga ekstasi dengan berat bersih 28,55 gram.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Kalimantan Barat menuju wilayah Kalimantan Tengah.

Kapolres Lamandau, AKBP Eko Yusmiarto menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers di Aula Joglo Polres Lamandau, Rabu (19/8/2026).

Penangkapan terhadap LFM dilakukan pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Cuhai, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau.

Saat itu, petugas menghentikan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang melaju dari arah Kalimantan Barat. Kendaraan tersebut dikendarai LFM alias A.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengendara, barang bawaan, dan kendaraan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi menemukan sebuah tas berwarna hitam yang berisi tiga bungkus plastik berisi kristal yang diduga sabu.

Selain itu, petugas menemukan satu bungkus berisi 72 butir pil yang diduga ekstasi di bagian dek pijakan kaki sepeda motor.

Berdasarkan hasil penimbangan, tiga bungkus sabu tersebut memiliki berat bersih keseluruhan 1.195,25 gram. Rinciannya, satu bungkus seberat 996 gram, satu bungkus seberat 99,90 gram, dan satu bungkus lainnya seberat 99,35 gram.

Sementara itu, 72 butir pil yang diduga ekstasi memiliki berat bersih keseluruhan 28,55 gram.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, yakni sebuah tas, uang tunai Rp940 ribu, satu unit telepon seluler, dan sepeda motor Honda Vario 125 yang digunakan dalam perjalanan tersebut.

LFM beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Lamandau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, LFM dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto ketentuan penyesuaian pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (emca/zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh jajaran RSUD Muara Teweh.

Penekanan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memberikan arahan dalam apel pagi di RSUD Muara Teweh, Rabu (19/8/2026).

Bupati meminta seluruh pegawai meningkatkan kedisiplinan dan semangat kerja serta memiliki kecintaan terhadap tugas. Loyalitas dan tanggung jawab, menurutnya, menjadi bagian penting dalam upaya memajukan RSUD Muara Teweh sekaligus menjaga nama baik Kabupaten Barito Utara.

H Shalahuddin juga mengingatkan jajaran RSUD agar tidak menunda pekerjaan dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Evaluasi diperlukan agar berbagai kekurangan maupun kesalahan yang terjadi tidak kembali terulang.

Ia menegaskan, kesiapsiagaan dan ketanggapan menjadi hal penting dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan. Terlebih pada musim kemarau, ketika potensi munculnya berbagai persoalan kesehatan di tengah masyarakat perlu diantisipasi sejak dini.

"Setiap tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jangan menunda pekerjaan. Kekurangan yang ada harus dievaluasi agar tidak terulang,” ujarnya.

Di sisi lain, ujar H Shalahuddin, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan serta penambahan tenaga dokter spesialis.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan RSUD Muara Teweh sehingga masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pasien.

Bupati berharap seluruh jajaran RSUD dapat memperkuat komitmen dan kinerja sehingga peningkatan fasilitas dan sumber daya kesehatan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (emca/jp).

PURUK CAHU- Pemerintah Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya menerima bantuan mesin pompa air portabel dan sejumlah peralatan pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Murung Raya, Rabu (19/8/2026).

Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada tahap awal sebelum api meluas.

Kepala Desa Danau Usung, Rahmad, mengatakan keberadaan mesin pompa air portabel akan memudahkan Tim Tingkat Desa atau Masyarakat Peduli Api (MPA) melakukan penanganan terhadap titik api yang masih berskala kecil.

"Kesiapan peralatan pemadam di tingkat desa akan sangat membantu penanganan kebakaran. Kecepatan penanganan menjadi faktor kunci untuk mencegah kebakaran meluas,” kata Rahmad.

Menurut Rahmad, bantuan tersebut disalurkan melalui Damkar dan bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Murung Raya, Akhiruddin.

Adapun peralatan yang diterima meliputi satu unit mesin pompa pemadam portabel, selang, dan nozzle. Peralatan tersebut dirancang agar mudah dibawa menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, termasuk kawasan lahan gambut.

Rahmad berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus membantu melindungi permukiman dan lahan warga dari ancaman kebakaran. (maya/jp). 

BANDUNG- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel mempelajari penerapan Corporate University (CorpU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya memperkuat pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di BPSDM Provinsi Jawa Barat, Rabu (19/8/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat bersama anggota Komisi I dan perwakilan BPSDM Kalsel.

Rombongan diterima Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Jawa Barat, Risgiyanto, didampingi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, Tugiman.

Dalam pertemuan tersebut, BPSDM Jawa Barat memaparkan konsep, strategi, dan implementasi Jabar Corporate University. Program tersebut mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi serta target pembangunan daerah.

Melalui pendekatan CorpU, pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya mengandalkan pelatihan formal. Pembelajaran juga diarahkan melalui berbagai metode yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan penyelesaian persoalan pemerintahan.

H Rais Ruhayat mengapresiasi inovasi BPSDM Jawa Barat dalam mengembangkan kapasitas ASN melalui pendekatan Corporate University. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah dan berkelanjutan.

"Konsep Corporate University ini sangat baik karena tidak hanya berfokus pada pelatihan formal, tetapi juga memastikan kompetensi ASN yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan daerah. Ini menjadi referensi yang sangat berharga bagi kami,” ujarnya.

H Rais menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur merupakan investasi jangka panjang yang perlu dilakukan secara konsisten. Kompetensi ASN, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai Corporate University berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan daerah serta perkembangan teknologi.

"Kami mendukung apabila ke depan lahir inovasi serupa di Kalimantan Selatan. Pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan daerah, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat,” katanya.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi DPRD dan BPSDM Kalsel dalam merumuskan pengembangan kompetensi ASN yang lebih terintegrasi, berbasis kebutuhan organisasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. (sar/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Seruyan Hilir Timur (SHT FC) keluar sebagai juara pertama turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 yang digelar di Lapangan Mini Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Turnamen yang meraih juara I disponsori Bayu Teknik tersebut diikuti 26 tim dan mencatatkan nilai hadiah terbesar dalam sejarah penyelenggaraan sepak bola di Kabupaten Seruyan.

Sebagai juara pertama, SHT FC berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp24 juta, disertai trofi dan piagam penghargaan. Sementara posisi juara kedua diraih Fatimah FC.

Turnamen Bupati Cup 2026 secara resmi ditutup Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda di Lapangan Mini Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Rabu (19/8/2026).

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen, termasuk panitia, TNI-Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta para sponsor dan perusahaan yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Menurutnya, turnamen sepak bola tidak hanya berorientasi pada persaingan untuk menjadi juara, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun mental dan karakter generasi muda.

"Ini silaturahmi dan pembinaan mental generasi muda. Bukan sekadar mencari juara,” tegasnya.

Bupati juga berpesan kepada tim yang belum berhasil meraih juara agar tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia mengingatkan tim yang keluar sebagai pemenang agar tidak bersikap jemawa dan tetap meningkatkan kemampuan melalui latihan.

"Yang kalah jangan patah semangat, yang menang jangan jemawa. Tetap latihan. Event selanjutnya akan terus ada,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Selanorwanda juga mengumumkan rencana peresmian Stadion Olahraga Hanau yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Pangkalan Bun.

Stadion tersebut disebut memiliki fasilitas berstandar internasional dengan kapasitas tribun yang mampu menampung ribuan penonton.

Bupati berharap keberadaan stadion dan kegiatan olahraga yang terus digelar dapat menjadi wadah pembinaan atlet muda di Kabupaten Seruyan.

"Kita berharap ke depannya muncul atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama baik Kabupaten Seruyan di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan mudah-mudahan sampai tingkat internasional,” katanya.

Ia juga meminta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Seruyan, Harsandi, mengirimkan surat ucapan terima kasih secara resmi kepada para sponsor, khususnya perusahaan-perusahaan yang telah mendukung pengembangan olahraga di daerah.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi dan memperoleh keuntungan dari Kabupaten Seruyan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, termasuk di bidang olahraga.

"Perusahaan di sini beroperasi dan mendapatkan keuntungan di Seruyan. Karena itu, harus terpanggil untuk ikut membangun olahraga,” jelasnya.

Ia berharap seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Seruyan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang berprestasi di masa depan. (gan/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK menghadiri Salat Istisqa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel di Lapangan Satbrimob Polda Kalsel, Rabu (19/8/2026) pagi.

Salat Istisqa digelar sebagai ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan dan kabut asap yang berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Selatan.

Usai pelaksanaan salat, H Supian HK mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk ikhtiar lahir dan batin untuk memohon perlindungan serta pertolongan Allah SWT.

"Salat Istisqa ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama. Selain ikhtiar lahir, kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar Banua kita dijaga, diberikan hujan yang bermanfaat, dan terhindar dari bencana,” ujarnya.

H Supian HK mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel yang menggelar Salat Istisqa. Menurutnya, menghadapi ancaman kekeringan dan dampak perubahan iklim diperlukan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, ulama hingga masyarakat.

"DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah-langkah aktif yang dilakukan pemerintah dan aparat. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan terus berdoa untuk keselamatan Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Ia berharap doa dan ikhtiar bersama tersebut membawa keberkahan bagi masyarakat Kalsel, terutama dengan turunnya hujan yang cukup untuk menjaga kondisi lingkungan dan mendukung aktivitas pertanian.

"Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Banua kita aman, masyarakatnya sejahtera, dan pembangunan terus berjalan,” pungkas H Supian HK. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Murung Raya berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Danau Usung meluncurkan aplikasi SIPADUKA Mura (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan), Rabu (19/8/2026).

Peluncuran yang berlangsung di Kantor Desa Danau Usung tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

Kepala Dinas Dukcapil Murung Raya, Gema Topandas Tidja, mengatakan penerapan SIPADUKA merupakan langkah pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

"Melalui peluncuran aplikasi SIPADUKA, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa serta memperkuat prinsip pelayanan prima yang transparan dan akuntabel,” ujar Gema.

Menurutnya, kehadiran SIPADUKA juga memungkinkan masyarakat mengurus sejumlah dokumen kependudukan melalui pelayanan di desa atau kelurahan sehingga tidak selalu harus datang langsung ke kantor Dukcapil.

"Kolaborasi ini merupakan langkah inovatif untuk mempercepat dan mendekatkan pelayanan publik langsung ke tingkat desa. Dengan hadirnya aplikasi ini, pemerintahan desa menandai era baru pelayanan administrasi yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Danau Usung, Rahmad, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat memangkas kendala masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

"Kami sudah menyiapkan dua orang petugas desa yang bertugas di Kantor Desa Danau Usung sebagai pengguna aplikasi SIPADUKA untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus Kartu Keluarga dan akta,” ujar Rahmad.

Namun, ia menjelaskan, belum seluruh layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui desa. Untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat masih harus datang langsung ke kantor Dukcapil karena memerlukan proses perekaman.

Rahmad menambahkan, kolaborasi dengan Dukcapil dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang masih mengalami kendala dalam memahami prosedur administrasi kependudukan maupun keterbatasan sarana transportasi.

"Banyak masyarakat yang belum memahami administrasi kependudukan dan sebagian juga belum memiliki kendaraan. Karena itu, kami berkolaborasi dengan Dukcapil agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan,” pungkasnya. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- DPRD Kabupaten Barito Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendirikan Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten sekaligus pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan rencana tersebut telah disampaikan pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah dan selanjutnya dibahas dalam rapat kerja DPRD. Seluruh fraksi, kata dia, menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan BNN di tingkat kabupaten.

"Pada prinsipnya, semua fraksi sangat mendukung rencana pendirian kantor BNN tingkat kabupaten. Ini melihat kebutuhan, antisipasi, dan rencana jangka panjang yang sudah dirancang,” ujar Nursulistio di Tamiang Layang, Rabu (19/8/2026). 

Menurutnya, keberadaan BNNK di Barito Timur dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Posisi Barito Timur yang berada di jalur perlintasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Selain kantor BNNK, pemerintah daerah berencana menjadikan Barito Timur sebagai lokasi pusat rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan akibat penyalahgunaan narkotika.

Nursulistio menilai pusat rehabilitasi akan memberikan manfaat strategis bagi daerah, terutama dalam menyelamatkan generasi muda dari dampak penyalahgunaan narkotika.

"Kalau nantinya bisa terwujud menjadi pusat rehabilitasi, tentu dampaknya sangat positif. Selain mampu menangani dan menyelamatkan generasi muda, fasilitas ini juga akan melengkapi pelayanan publik di Kabupaten Barito Timur,” katanya.

Ia menyebut, bahwa keberadaan fasilitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui kebutuhan tenaga kerja dan berbagai layanan penunjang operasional.

Nursulistio mengungkapkan, rencana pendirian BNN dan pusat rehabilitasi di Barito Timur bukan merupakan gagasan baru. Pemerintah daerah telah menggagasnya sejak 2024 dan melakukan sejumlah kaji tiru serta audiensi dengan daerah lain yang telah memiliki fasilitas rehabilitasi.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempelajari sistem pengelolaan, kebutuhan fasilitas, hingga pola pelayanan yang nantinya dapat diterapkan di Barito Timur.

"Sudah beberapa kali dilakukan kaji tiru dan audiensi dengan pusat rehabilitasi di provinsi lain untuk melihat cara kerja, fasilitas yang diperlukan, dan sebagainya,” jelasnya.

Dalam proses pembentukan BNNK, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan aset untuk mendukung operasional lembaga tersebut. Nursulistio mengatakan penggunaan dan pengalihan aset harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, kebutuhan tersebut perlu dipersiapkan sejak awal agar rencana pendirian BNN dapat berjalan efektif dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kita sangat mendukung niat baik pimpinan daerah, Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati, untuk membangun dan mendirikan BNN di Barito Timur sekaligus menjadikannya sebagai pusat rehabilitasi,” tegasnya.

Nursulistio berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari masyarakat serta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ia juga berharap kehadiran BNNK dan pusat rehabilitasi nantinya mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Barito Timur.

"Semoga pelayanan publik di Barito Timur semakin lengkap, semakin baik, dan semakin maksimal, sehingga memberikan dampak nyata bagi perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (zi/jp).

BANJARMASIN- Menyikapi kemarau panjang yang melanda, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin menggelar Salat Istisqa dan doa bersama di Lapangan Apel Polresta Banjarmasin, Rabu (19/8/2026).

Salat Istisqa dipimpin Ustaz H Muhammad Rizal Fathoni, S.Pd. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, mengatakan Salat Istisqa merupakan bagian dari ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT di tengah kondisi kemarau yang berlangsung.

"Secara lahir dan batin kami memohon pertolongan Allah agar diturunkan hujan yang penuh manfaat dan keberkahan,” ujarnya.

Menurut Riza, kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan sinergi antara Polri dan unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai dampak kemarau.

Mengusung semangat Kayuh Baimbai, Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan, kegiatan itu menjadi simbol kekompakan seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi lingkungan di Kota Banjarmasin.

Riza menegaskan, selain melakukan ikhtiar secara spiritual, jajaran Polri bersama Forkopimda juga terus melakukan langkah konkret di lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak kemarau.

"Selain ikhtiar langit, kami, Polri dan unsur Forkopimda, terus melakukan upaya di lapangan seperti edukasi pencegahan karhutla, termasuk membantu distribusi air bersih ke wilayah terdampak,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dandim 1007/Banjarmasin, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin, perwakilan Pengadilan Negeri Banjarmasin, para pejabat utama Polresta Banjarmasin, para kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polresta Banjarmasin. (fah/jp).

JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox Transjakarta sebagai upaya mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pengembangan layanan Trans Banjarbakula.

Pengembangan pendapatan di luar tiket dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi publik tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.

Hal itu menjadi fokus konsultasi dan koordinasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Dishub DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman. Rombongan diterima Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Ujang Harmawan, Kepala Seksi Angkutan Orang Transjakarta Integrasi Made Jony Sasrawan, serta Bayu Purbowo dari Divisi Penjualan Transjakarta.

Mustaqimah mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari secara langsung mekanisme pengelolaan pendapatan non-farebox yang diterapkan Transjakarta, termasuk pemanfaatan aset dan kerja sama komersial sebagai sumber pendapatan di luar tiket.

"Kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme proses yang dilakukan di DKI Jakarta. Dari proses inilah nanti kita bawa ke Kalsel sehingga kita juga bisa mendapatkan pendapatan di luar pendapatan tiket Trans Banjarbakula,” kata Mustaqimah.

Menurut dia, pengalaman pengelolaan Transjakarta dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mengembangkan skema pendapatan alternatif untuk mendukung keberlanjutan transportasi publik di Banua.

Dalam paparannya, Ujang Harmawan, menjelaskan perkembangan layanan dan kebijakan penyelenggaraan transportasi publik di Jakarta. Transjakarta mengedepankan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan dengan dukungan subsidi pemerintah.

Pada 2025, Transjakarta memiliki 232 rute dengan 5.227 unit bus. Jaringannya disebut telah menjangkau 91,8 persen populasi Jakarta dalam radius 500 meter. Pada tahun yang sama, dukungan public service obligation (PSO) untuk layanan Transjakarta mencapai Rp4,2 triliun.

Sementara itu, Bayu Purbowo menjelaskan, bahwa transportasi publik memiliki fungsi sosial sehingga keberlangsungannya tidak dapat hanya mengandalkan pendapatan dari penumpang.

"Public transport memang tidak bisa untung hanya dengan mengandalkan layanan publik, karena pasti ada aspek sosialnya,” ujarnya.

Untuk memperkuat pendapatan, Transjakarta mengoptimalkan aset yang dimiliki melalui berbagai skema komersial. Di antaranya naming rights, branding pada halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, serta kerja sama dengan sejumlah mitra melalui skema strategic partnership.

Bayu mengatakan, nilai komersial ditentukan berdasarkan lokasi, titik, dan jenis aset yang ditawarkan. Penetapan tarif dilakukan secara terperinci dan diperbarui setiap tahun.

"Kami tidak pakai tender, tapi sudah ada patokan ratenya, boleh nego, dengan menjaga rate terbawahnya. Kita tawarkan ke semua agency,” katanya.

Skema tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Komisi III DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengidentifikasi potensi pendapatan non-tiket yang dapat diterapkan pada Trans Banjarbakula.

Dengan adanya sumber pendapatan alternatif, pengembangan transportasi publik di Kalsel diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan, baik dari sisi peningkatan kualitas layanan maupun perluasan jangkauan, tanpa menambah beban tarif bagi masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperkuat peran Trans Banjarbakula sebagai moda transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan semakin mudah diakses masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).