Dorongan tersebut disampaikan H Rais saat menghadiri Rapat Harmonisasi Raperda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026), di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Rapat harmonisasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengikuti kegiatan secara daring.

H Rais yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kalsel menegaskan, percepatan pembahasan Raperda diperlukan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sangat penting sebagai landasan dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi, sekaligus mendorong kontribusi aktif ormas dalam berbagai sektor pembangunan.

"Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia berharap, melalui proses harmonisasi ini, berbagai masukan dan catatan dari pihak terkait dapat segera ditindaklanjuti sehingga penyempurnaan materi Raperda berjalan optimal. Dengan demikian, proses pembentukan regulasi dapat berlangsung lebih efektif, terarah, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pansus terkait berkomitmen mengawal pembahasan Raperda tersebut hingga tuntas. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan organisasi kemasyarakatan serta kepentingan masyarakat Banua. (sar/ali/jp). 

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam koordinasi itu, Komnas HAM menyampaikan perhatian terhadap potensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan peristiwa karhutla di Kabupaten Kapuas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan mengenai kondisi masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menangani karhutla.

Selain itu, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, termasuk keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif antara Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pengendalian kebakaran, tetapi juga menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak. (fah/hru/jp). 

Pembahasan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, S.Hut., M.Si., di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Kapuas, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait dan Direktur PT Daya Sakti Intiga.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas substansi draf kesepakatan bersama sebagai dasar kerja sama antara Pemkab Kapuas dan perusahaan, khususnya mengenai rencana dukungan penyediaan material kayu log untuk pembangunan jembatan.

Kerja sama ini merupakan salah satu upaya Pemkab Kapuas mendorong kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah melalui program CSR.

Pembangunan Jembatan Lawang Kamah diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar akses transportasi, serta menunjang aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Timpah dan sekitarnya.

Pembahasan draf kesepakatan tersebut juga bertujuan menyelaraskan aspek teknis dan administratif sebelum kerja sama ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemkab Kapuas berharap kolaborasi dengan pihak perusahaan melalui program CSR dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Pertemuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor guna mendukung penyelenggaraan Posyandu yang lebih optimal, sekaligus meningkatkan kapasitas pembinaan di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, meliputi peningkatan pemahaman dan koordinasi Tim Pembina Posyandu, penguatan peran perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta peningkatan keterlibatan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, TP PKK, dan Puskesmas dalam mendukung pelayanan Posyandu.

Dalam sambutannya Hj Mustaidah menekankan pentingnya penguatan peran Posyandu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Melalui pembinaan dan koordinasi yang berkesinambungan, Posyandu diharapkan mampu mendorong keluarga semakin sadar akan pentingnya kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun ketahanan keluarga.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB), salah satu program unggulan Gerakan PKK. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola hidup sehat sekaligus membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan simbolis tas siaga bencana. Bantuan ini menjadi sarana edukasi bagi keluarga agar lebih siap menghadapi situasi darurat serta mampu memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga saat terjadi bencana.

Pertemuan tersebut dihadiri Staf Ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengurus TP PKK Kabupaten HSS, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Puskesmas, para camat, serta Ketua Tim Pembina Posyandu kecamatan se-Kabupaten HSS. (ari/jp). 

Kegiatan yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten HSS tersebut berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi para admin dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembinaan di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan administrasi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan optimal. Peningkatan kapasitas tersebut juga diharapkan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten HSS.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat dukungan administrasi dalam penyelenggaraan program dan pelayanan pada sektor ketenagakerjaan, koperasi, serta UMKM agar dapat berjalan secara lebih optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, H Zulkifli, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten HSS, Nafarin, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah Kabupaten HSS, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Adityo Nugroho. (ari/jp).

Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ampah untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, sekitar pukul 14.30 WIB, nyawanya dinyatakan tidak tertolong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Nagaleah RT 02. Sebelum kejadian, pelapor yang sedang memantau pekerjaan proyek rehabilitasi ruangan SDN 1 Nagaleah didatangi seorang pria yang menanyakan keberadaan korban.

Pria tersebut kemudian meminta pelapor untuk menjemput korban di rumahnya. Pelapor pun mendatangi kediaman korban dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pria yang sebelumnya menemui pelapor itu turut datang.

Setelah korban keluar rumah, keduanya terlibat perbincangan di teras. Sementara itu, pelapor kembali ke lokasi proyek untuk melanjutkan pekerjaannya.

Beberapa saat kemudian, pelapor mendengar teriakan meminta pertolongan dari arah rumah korban. Tak lama berselang, seorang saksi bernama Hatransyah mendatangi pelapor dan menyampaikan bahwa korban diduga telah ditusuk menggunakan senjata tajam.

Mendapatkan informasi tersebut, pelapor bersama warga sekitar segera memberikan bantuan dengan mengevakuasi korban ke Puskesmas Ampah. Namun, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban.

Menindaklanjuti kejadian itu, personel Polsek Pematang Karau langsung melakukan serangkaian tindakan kepolisian. Langkah tersebut meliputi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta melakukan penyelidikan terhadap pihak yang diduga terlibat.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu bilah senjata tajam jenis golok atau parang serta dua aksesori pakaian yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kasus ini ditangani berdasarkan laporan polisi tertanggal 10 November 2026, dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres Barito Timur AKP Eko Sutrisno S.H., M.M., menyampaikan bahwa kepolisian telah bergerak melakukan penanganan guna mengungkap secara menyeluruh peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut.

Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mendalami keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menelusuri keberadaan pihak yang diduga terlibat.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kami juga meminta masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi berkaitan dengan kejadian ini agar dapat menyampaikannya kepada pihak kepolisian untuk membantu proses pengungkapan perkara," ungkap Kasi Humas.

Hingga kini, polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri alat bukti dan mengembangkan keterangan para saksi. Identitas serta keberadaan pihak yang diduga terlibat masih dalam proses penyelidikan.

Polres Barito Timur menegaskan komitmennya untuk mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum guna memberikan kepastian hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (zi/jp). 

(Ketua Dewan Pers) 

Pada tahun 2019 saya berdiskusi dengan seorang teman yang mendalami kajian graphologi. Yaitu membaca karakter seseorang lewat tandatangan atau tulisannya. Waktu itu saya dibuat cukup kaget oleh hasil analisisnya. Dengan menganalisis tandatangannya, teman tadi menyatakan, tanda tangan Jokowi bisa dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama, potongan awal tandatangan itu terpisah, ditutup oleh garis tegas.

Menurutnya, Jokowi hendak memutuskan atau menutupi perjalanan masa lalunya. Ini mengindikasikan bahwa dia menyimpan rahasia hidup masa lalu yang secara sengaja ditutupi rapat-rapat. Tandatangan demikian ini memang kurang lazim. Biasanya goresan dan tarikan garis tandatangan itu menyambung, bukan malah dipenggal.

Bagian kedua, yaitu tengahnya, terlihat goresan tajam yang berhimpitan dan kurang teratur. Teman grafolog tadi menafsirkan bahwa Jokowi memiliki karakter yang kejam, tak segan menindas dan memotong orang2 yang berada disekitarnya. Lalu bagian ketiga berupa ujung tandatangannya yang ditandai dengan dua garis ke bawah dan ke atas. Ini juga tidak lazim.  Ini mengindikasikan dia  memiliki ambisi dan mimpi jauh ke depan, bukannya garis landai yang menandai sikap pasrah dalam menjalani hidup. 

 Analisis grapholog tadi agaknya tidak jauh meleset dari sepak terjang politiknya yang menyimpan banyak potongan hidupnya yang remang2 dan ambisinya untuk membangun dinasti. (*/jp). 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua II dan anggota DPRD Barito Utara, Direktur Wilayah BRMP Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, camat, penyuluh pertanian, serta kelompok tani setempat.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menegaskan, bahwa kegiatan tanam bersama tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Ia juga mengapresiasi dukungan BRMP dan Dinas Pertanian dalam memperkenalkan teknologi pertanian modern. Menurutnya, perubahan pola pertanian konvensional menuju sistem yang lebih modern membutuhkan kemauan petani untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi.

Bupati mengajak seluruh kelompok tani agar tidak ragu menerapkan inovasi dan teknologi pertanian guna meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pertanian, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alsintan secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani di Kecamatan Gunung Timang. Bantuan tersebut meliputi mesin pompa air, handsprayer, traktor roda dua, alat penggiling padi, cultivator, dan alat perontok padi.

Selain penyerahan bantuan, pemerintah daerah menggelar pasar murah bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, Bupati H Shalahuddin menggratiskan penebusan barang bagi masyarakat penerima manfaat.

Melalui penguatan infrastruktur, bantuan sarana produksi, penerapan teknologi modern, dan peningkatan kapasitas petani, Bupati optimistis sektor pertanian daerah dapat berkembang semakin produktif dan berdaya saing. 

"Kami berharap ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Adi Hariyadi, mengatakan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Kabupaten Barito Utara tercatat mencapai 11.939,51 ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan luas panen 4.647,92 hektare.

Untuk meningkatkan produktivitas tersebut, pemerintah daerah sepanjang 2026 telah menyalurkan berbagai dukungan kepada petani, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan benih dan pupuk, hingga bantuan 588 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) yang didistribusikan ke sembilan kecamatan.

Selain penanaman padi, kegiatan ini juga menjadi momentum pengenalan inovasi Pertanian Modern melalui Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang dikembangkan Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Teknologi tersebut menerapkan pola tanam rapat untuk meningkatkan populasi tanaman sehingga berpotensi mendongkrak hasil produksi.

Penerapan metode PM-AAS mulai dikembangkan di tiga wilayah sentra pertanian, yakni Kecamatan Teweh Selatan seluas 30 hektare, Kecamatan Montallat 24 hektare, dan Kecamatan Gunung Timang 15 hektare.

Direktur Wilayah BRMP Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto, mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, BRMP, dan kelompok tani dalam mendorong modernisasi pertanian. Menurutnya, upaya mewujudkan swasembada pangan harus dibangun secara berkelanjutan, mulai dari tingkat desa dan kabupaten hingga nasional. (emca/jp). 

Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Implementasi SP2D Online yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bartim bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Rabu (11/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

Kegiatan dibuka Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin. Sosialisasi diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.

Penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 mengenai percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.

Dalam sambutan Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, ditegaskan bahwa implementasi SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Digitalisasi proses pencairan dana ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bank Kalteng memaparkan mekanisme kerja SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem perbankan Bank Kalteng.

Melalui sistem terintegrasi ini, SP2D yang telah disetujui melalui SIPD RI akan terkirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.

Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses administrasi, mempercepat pencairan dan pembayaran dana, serta memudahkan perangkat daerah memantau status transaksi secara digital.

Pengguna CMS juga dapat memeriksa rincian transaksi sekaligus memberikan otorisasi sebelum pembayaran diproses. Sistem ini turut mendukung persetujuan sejumlah transaksi secara bersamaan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Dalam penerapannya, terdapat perbedaan mekanisme berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Transaksi GU, TU, UP, serta LS barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik ke pihak bank.

Sementara itu, transaksi LS gaji/TPP dan LS barang dan jasa yang ditujukan ke rekening bank lain masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kesiapan penerapan sistem, Pemkab Bartim harus menuntaskan sejumlah tahapan, mulai dari perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, hingga penyesuaian nomor rekening menjadi format 13 digit.

Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan pada 20 November 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, serta SKPD teknis. Pengujian dilakukan melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah dan kecamatan segera melengkapi persyaratan administrasi serta menyesuaikan rekening tujuan agar implementasi tidak mengalami kendala.

Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan penerapan SP2D Online. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel. (zi/jp). 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seruyan, Denny Iswanto, menegaskan bahwa kedua perkara tersebut masih dalam proses penanganan. Pihaknya bahkan berupaya mempercepat penyelesaian agar dapat dituntaskan sebelum akhir 2026.

Hal itu disampaikan Denny kepada awak media seusai kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, bersama rombongan di Kantor Kejari Seruyan, Rabu (11/11/2026).

"Semua sudah berjalan dan berproses. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan segera tingkatkan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita coba kejar tayang di akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa. Namun, seandainya tidak bisa, kemungkinan kita lanjutkan di awal tahun depan," ungkap Denny.

Ia menambahkan, proses penanganan kedua perkara tersebut terus berjalan sesuai prosedur hukum. Meski belum mengungkap secara rinci waktu penetapan tersangka, Denny memastikan tahapan menuju penetapan pihak yang bertanggung jawab tengah dipersiapkan.

"Jadi sudah berjalan, semua sudah berproses. Dalam waktu dekat kita akan segera tingkatkan, mungkin untuk segera mendapatkan penetapan tersangkanya. Segera dan sedang berjalan," imbuhnya.

Perkembangan dua perkara dugaan korupsi tersebut menjadi perhatian masyarakat Seruyan. Publik kini menantikan langkah konkret Kejari Seruyan, terutama kepastian perkembangan penyidikan hingga penetapan tersangka dan proses hukum selanjutnya.

Kunjungan kerja Kajati Kalteng juga menjadi momentum penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum di daerah. Dengan demikian, penanganan perkara dugaan korupsi di Seruyan diharapkan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel hingga memperoleh kepastian hukum.

Masyarakat pun berharap komitmen percepatan yang disampaikan Kejari Seruyan dapat diwujudkan melalui langkah hukum yang terukur, sehingga penanganan kedua perkara tersebut tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum. (gan/jp). 

Kajati Hendrizal menegaskan, Kejati Kalteng terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan kedua perkara tersebut. Meski tidak memberikan atensi khusus, pihaknya memastikan proses hukum tetap mendapat pengawasan melalui mekanisme monitoring dan gelar perkara.

Menurut Hendrizal, kewenangan penanganan kedua kasus tersebut berada di tangan Kejari Seruyan. Namun, Kejati Kalteng tetap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

"Kami tidak memberikan atensi khusus karena Kejari memiliki kewenangan dalam proses penanganannya. Namun, setiap penanganan perkara oleh Kejari tetap kami monitor dan lakukan gelar perkara untuk melihat progres perkembangannya. Kami juga memberikan dukungan penuh," tegas Hendrizal saat diwawancarai wartawan.

Ia menjelaskan, perhatian khusus dari Kejati dapat diberikan apabila suatu perkara berkaitan dengan kepala daerah atau tokoh masyarakat. Kendati demikian, seluruh penanganan perkara yang dilakukan jajaran kejaksaan di daerah tetap menjadi bagian dari pengawasan institusi.

Kunjungan kerja tersebut, lanjut Hendrizal, tidak hanya bertujuan memantau pelaksanaan tugas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kelembagaan kejaksaan di daerah.

"Kunjungan ini merupakan bagian penting dalam membangun koordinasi, memperkuat kelembagaan, serta melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan berjalan optimal," ujarnya.

Selain menyoroti penegakan hukum, Hendrizal juga menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Seruyan.

Ia meminta seluruh unsur pemerintahan dan aparat negara mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

Pesan tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada Bupati Seruyan, Kapolres Seruyan, dan Dandim agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat.

"Ini eranya kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Pembangunan daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami siap bersinergi, berkoordinasi, dan bekerja sama agar pembangunan bisa berjalan lancar," tegasnya.

Kedatangan Kajati Kalteng bersama rombongan disambut melalui prosesi adat potong pantan yang diiringi tarian tradisional di halaman Kantor Kejari Seruyan. Prosesi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan.

Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, Wakil Bupati H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, Plh Sekretaris Daerah Bahrun Abbas, serta unsur Forkopimda dan jajaran TNI-Polri.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penguatan koordinasi antarlembaga sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kejaksaan, termasuk penanganan perkara dugaan korupsi di Seruyan, tetap berjalan dalam koridor hukum. (gan/jp). 

Penyambutan Kajati Kalteng berlangsung dengan prosesi adat potong pantan yang diiringi tarian tradisional Dayak. Rangkaian kegiatan adat tersebut juga diisi doa dan ritual sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Seruyan.

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarlembaga sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur Forkopimda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menyampaikan bahwa sinergi dan koordinasi antarlembaga memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.

Menurutnya, komunikasi serta kerja sama yang baik di antara unsur pemerintahan dan Forkopimda diperlukan agar setiap lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

"Sinergi dan koordinasi yang baik antarunsur pemerintahan dan Forkopimda sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Seruyan,” ujarnya.

Ia berharap, melalui kunjungan tersebut, hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan jajaran Kejaksaan semakin erat. Dengan demikian, kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperkuat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Kajari Seruyan Denny Iswanto, Dandim 1015 Sampit Letkol Inf Dwi Chandra Setyawan, Danpos TNI AL Kuala Pembuang Lettu Laut Yudhi Y., Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi, Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, Plh Sekda Bahrun Abbas, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS dengan agenda Pembicaraan Tingkat II, Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD HSS. Rapat dihadiri langsung Bupati HSS, H Syafrudin Noor. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua II DPRD HSS HM. Kusasi. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian, camat, serta pimpinan dan anggota DPRD HSS.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif. Penandatanganan tersebut menjadi penanda tercapainya kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap perubahan kedua regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Dengan persetujuan bersama ini, Ranperda selanjutnya memasuki tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dan diundangkan sebagai peraturan daerah. (ari/jp). 

Hal tersebut disampaikan Felix saat membuka Sinode Resort IV GKE Kandui Tahun 2026 di Gereja Imanuel GKE Kandui, Rabu (11/11/2026).

Felix menegaskan, bahwa sinode tidak hanya menjadi forum organisasi gereja, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi pelayanan, mempererat kebersamaan, serta merumuskan program dan arah pelayanan ke depan.

Menurut dia, lembaga keagamaan, termasuk GKE, memiliki peran strategis dalam membina kehidupan spiritual, menanamkan nilai-nilai moral, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan toleransi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, seluruh rangkaian sidang diharapkan berlangsung dengan semangat kasih, persaudaraan, dan keterbukaan. Setiap keputusan juga diharapkan mengedepankan musyawarah mufakat agar menghasilkan program yang tepat dan bermanfaat bagi kemajuan pelayanan gereja.

Ia berharap melalui sinode tersebut, kualitas pelayanan semakin meningkat, jemaat semakin kokoh dalam iman, serta organisasi gereja semakin solid. Dengan demikian, GKE dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial dan mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Sementara itu, Ketua Panitia, Pdt. Andreas Joko Halu, mengatakan Sinode Resort IV GKE Kandui Tahun 2026 menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, membahas tantangan gerejawi, menyusun program kerja, serta menetapkan arah pelayanan ke depan.

Ia menjelaskan, panitia telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Sinode tersebut diikuti sekitar 200 peserta dan undangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antara jemaat, resort, sinode, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan gereja. (emca/jp). 

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Muhlis, ditegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di tengah keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat masyarakat Barito Utara.

Menurutnya, perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, mempererat persaudaraan, serta membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Ia juga menekankan pentingnya peran FKUB sebagai wadah komunikasi dan silaturahmi antarumat beragama sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan.

FKUB diharapkan tidak hanya menjadi tempat membangun dialog, tetapi juga berperan aktif mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.

Karena itu, kepengurusan FKUB periode 2026–2031 diminta menjalankan amanah secara bertanggung jawab dengan menghadirkan program kerja konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat kebersamaan yang terkandung dalam falsafah Huma Betang juga diharapkan terus menjadi landasan dalam merawat keberagaman demi mewujudkan Barito Utara yang damai, harmonis, maju, dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Barito Utara, H Alpiansyah, menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kerukunan umat beragama.

Ia menyampaikan, FKUB berkomitmen memelihara kerukunan intern umat beragama, antarumat beragama, serta hubungan antara umat beragama dan pemerintah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, FKUB akan mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi perbedaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat.

Upaya pencegahan dini terhadap potensi konflik juga menjadi perhatian agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Barito Utara tetap terjaga.

Kegiatan pengukuhan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, jajaran pengurus FKUB, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui kepengurusan baru ini, sinergi FKUB, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin solid dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

Enam kendaraan yang diserahkan terdiri atas satu unit mobil Daihatsu Xenia dan lima unit sepeda motor dari berbagai merek. Penyerahan dilakukan pada Rabu (11/11/2026).

Selain itu, tiga unit kendaraan lainnya masih dalam proses identifikasi untuk memastikan identitas pemilik yang sah sebelum dikembalikan.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasi Humas IPDA Adi Harry, S.H., mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan agar segera mendatangi Polresta Banjarmasin di Jalan S. Parman, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Masyarakat diminta membawa dokumen kendaraan atau bukti kepemilikan yang sah guna memudahkan proses pencocokan dan verifikasi oleh petugas.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi telah mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor. Keempatnya kini masih menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada 30–31 Oktober 2026, yang kemudian diperpanjang hingga 7 November 2026.

Polresta Banjarmasin berharap masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan dapat segera melakukan pengecekan dan melengkapi dokumen kepemilikan agar kendaraan yang masih dalam penguasaan kepolisian dapat dikembalikan kepada pemilik yang berhak. (fah/jp). 

Sekretaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Janawi, mengatakan persiapan peserta telah dilakukan dengan mengacu pada hasil kejuaraan tahun 2025. Saat ini, LPTQ akan memaksimalkan pembinaan untuk meningkatkan kesiapan peserta sebelum pelaksanaan MTQ.

"Peserta yang disiapkan sebanyak 27 orang,” ujar H Ahmad Janawi kepada wartawan ini, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, LPTQ Barito Timur tidak menggelar seleksi khusus untuk menentukan peserta tahun ini. Peserta yang diberangkatkan merupakan mereka yang telah meraih hasil pada kejuaraan tahun sebelumnya.

"Tidak ada seleksi. Peserta diambil dari hasil kejuaraan tahun 2025. Waktu yang tersisa akan dimaksimalkan untuk pembinaan,” katanya.

Menurutnya, pembinaan menjadi bagian penting dalam mematangkan kesiapan kafilah agar mampu tampil maksimal saat berkompetisi dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah.

Pada MTQ XXXIV tersebut, kafilah Barito Timur akan mengikuti sejumlah cabang dan golongan lomba.

Pada cabang Seni Baca Al-Qur’an, peserta akan berlaga pada golongan Tartil Putra dan Putri, Tilawah Anak Putra dan Putri, Tilawah Remaja Putra dan Putri, serta Tilawah Dewasa Putra.

Cabang Qiraat Al-Qur’an meliputi golongan Mujawwad Dewasa Putra dan Murattal Dewasa Putra.

Sementara cabang Hifzh Al-Qur’an diikuti melalui golongan 1 Juz dan Tilawah Putra dan Putri, 5 Juz dan Tilawah Putra, serta 10 Juz Putra dan Putri.

Selain itu, Bartim juga menyiapkan peserta untuk cabang Fahmil Qur’an Putra dan Putri, Syarhil Qur’an Putra dan Putri, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.

H Ahmad Janawi berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan masa pembinaan secara optimal sehingga memiliki kesiapan dan kemampuan yang baik saat mengikuti MTQ tingkat provinsi tersebut.

"Dengan persiapan yang optimal, kafilah Barito Timur diharapkan mampu meraih hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah," tutupnya. (zi/jp).

Arifin dikenal sebagai pengamat politik sekaligus aktivis mahasiswa yang terlibat dalam pengawalan proses demokrasi di Banjarbaru. Kiprahnya dalam mengajukan gugatan terkait pelaksanaan Pilkada 2024 menjadi salah satu catatan dalam perjalanan politik daerah tersebut.

Langkah hukum yang ditempuhnya turut menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa Pilkada melalui jalur konstitusional. Peristiwa tersebut menempatkan Arifin sebagai salah satu figur yang mendapat perhatian dalam pembahasan dinamika demokrasi lokal.

Munculnya nama Arifin dalam bursa calon Wakil Wali Kota Banjarbaru juga mencerminkan adanya aspirasi dari kalangan generasi muda yang menginginkan keterlibatan lebih besar dalam kepemimpinan daerah. Sejumlah anak muda disebut melihat Arifin sebagai figur yang memiliki keberanian menyuarakan persoalan demokrasi, kritis terhadap kebijakan publik, serta dekat dengan isu-isu kepemudaan.

Dorongan tersebut dinilai menjadi bagian dari berkembangnya wacana regenerasi kepemimpinan di Kota Banjarbaru. Meski demikian, isu pencalonan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum dapat dimaknai sebagai keputusan politik ataupun kepastian pencalonan.

Menanggapi munculnya dukungan tersebut, Muhammad Arifin, Rabu (11/11/2026), menyampaikan apresiasi kepada kalangan anak muda yang telah memberikan perhatian dan dorongan moral kepadanya.

Ia menegaskan, bahwa saat ini dirinya masih berfokus pada pengawalan kebijakan publik, pendidikan politik masyarakat, serta upaya mendorong terciptanya demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Terkait kemungkinan keterlibatannya dalam kontestasi politik mendatang, Arifin menyatakan bahwa dinamika tersebut akan disikapi dengan mempertimbangkan perkembangan politik dan aspirasi masyarakat.

Munculnya nama Muhammad Arifin dalam bursa Wakil Wali Kota Banjarbaru pun menambah warna dalam perbincangan mengenai regenerasi kepemimpinan di Kota Idaman. Namun, apakah aspirasi tersebut akan berkembang menjadi langkah politik konkret, masih menunggu perkembangan selanjutnya. (zi/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE-Pimpinan Perusahaan, Bapak Mahliandi, AS.,ST beserta keluarga besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Menempuh Hidup Baru kepada Salim Anwar, S.E dan Patimatu Jahra pada pelaksanan resepsi hari Minggu, 08 November 2026.

"Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah."

JURNALISPOST.ONLINE-Kepala Desa Belandean, Ibu Elly Rahmah beserta Suami, Bapak Mahliandi mengucapkan Selamat Menempuh Hidup Baru kepada Salim Anwar, S.E dan Patimatu Jahra pada pelaksanan resepsi hari Minggu, 08 November 2026.

"Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah."

Penanaman jagung Kuartal IV tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., bersama pemilik lahan, Muhamad Kurnelius, serta masyarakat setempat. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3 kilogram benih jagung pakan ditanam di lahan pertanian milik warga. Selain terlibat langsung dalam proses penanaman, Polsek Dusun Timur juga memberikan bantuan sarana pertanian berupa dua botol herbisida merek Basmilang dan tiga bungkus benih jagung pakan merek BISI 1B.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., mengatakan keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, sinergi antara Polri dan masyarakat diperlukan untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif serta meningkatkan semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian.

Melalui kegiatan ini, Kapolsek berharap penanaman jagung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara kepolisian dan warga dalam mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Barito Timur.

"Upaya ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata di tingkat daerah dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional tahun 2026," jelasnya. (zi/jp). 

Penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan kepolisian atas kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi pada 18 April 2025.

Berdasarkan keterangan korban kepada penyidik, peristiwa bermula saat terduga pelaku mendatangi rumahnya di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Jum'at (18/4/2025) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu, S berdalih datang untuk menyampaikan undangan syukuran. Kedatangannya tidak menimbulkan kecurigaan karena ia diantar seseorang dan terlihat seperti tamu biasa.

Setelah berbincang, S meminta korban mengantarnya ke rumah saudaranya di Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang. Tanpa menaruh curiga, korban pun bersedia mengantarkannya menggunakan sepeda motor.

Namun, di tengah perjalanan, S meminta singgah di sebuah rumah makan. Setelah memesan makanan, ia meminjam telepon genggam korban dengan alasan hendak menghubungi istrinya untuk memberitahukan arah pulang.

S kemudian meminta korban menunggu hingga pesanan makanan selesai. Tidak lama berselang, terduga pelaku justru keluar dari rumah makan dan membawa kabur sepeda motor korban tanpa izin.

Korban sempat berupaya mengejar, tetapi langkahnya terhenti setelah penjual makanan memanggilnya untuk menyelesaikan pembayaran pesanan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan S untuk melarikan diri bersama sepeda motor korban.

Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp11.500.000 dan melaporkannya ke Polres Seruyan.

Sejak laporan diterima, polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap keberadaan terduga pelaku. Setelah melalui penelusuran, petugas memperoleh informasi bahwa S diduga berada dan bersembunyi di wilayah Kecamatan Hanau.

Berbekal informasi tersebut, pada Selasa (10/11/2026), tim gabungan Unit Resmob Polres Seruyan dan Unit Reskrim Polsek Hanau bergerak menuju lokasi. Petugas akhirnya menemukan dan mengamankan S di sebuah pondok.

Dalam pemeriksaan awal, S disebut mengakui perbuatannya. Polisi juga mengungkap bahwa berdasarkan penelusuran riwayatnya, S pernah terjerat kasus narkoba. Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Polres Seruyan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, Rabu (11/11/2026) membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar, terduga pelaku pencurian sepeda motor telah kami amankan setelah melalui proses penyelidikan. Yang bersangkutan juga diketahui pernah terjerat kasus narkoba. Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan, dan segera melapor kepada kepolisian bila menjadi korban,” ujar AIPDA Ronny.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak lengah ketika memberikan bantuan kepada orang lain, terutama yang belum dikenal secara dekat. Modus meminta diantar, meminjam telepon genggam, hingga mengalihkan perhatian korban dapat dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan.

Masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati saat menyerahkan atau meminjamkan kendaraan maupun barang berharga kepada orang lain. (gan/jp).

Bantuan tersebut berupa berbagai peralatan operasional dan perlengkapan keselamatan untuk mendukung tugas petugas di lapangan. Di antaranya mesin pompa air lengkap dengan pipa dan selang pemadam, oli mesin, lampu senter, sepatu boots, helm, masker, kaos kaki, susu sapi steril, serta minuman suplemen vitamin C. Pemerintah daerah juga menyerahkan drone untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah dan penanganan bencana.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Barito Kuala, Sekretaris Daerah Selamat Riyanto, Kabag Ops Polres Barito Kuala, Plt. Kepala BPBD, Ketua APDESI, perwakilan kepala desa, relawan pemadam kebakaran, serta insan media.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan karhutla selama kurang lebih empat hingga lima bulan terakhir.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil positif. Kondisi cuaca yang berangsur membaik menjadi perkembangan yang patut disyukuri. Meski demikian, seluruh pihak diminta tidak mengendurkan kewaspadaan dan tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

"Ini adalah salah satu perjuangan yang luar biasa. Selama hampir empat sampai lima bulan kita bersama-sama berjuang mempertahankan daerah kita. Alhamdulillah, upaya yang telah dilaksanakan mulai membuahkan hasil dan kondisi cuaca sekarang sudah terbilang membaik,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, pengalaman menghadapi karhutla harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang. Karena itu, seluruh bantuan dan peralatan yang telah diterima harus dijaga serta dirawat dengan baik agar selalu dalam kondisi siap digunakan saat dibutuhkan.

Selain ancaman karhutla, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan relawan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca memasuki musim hujan. Potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir perlu diantisipasi melalui koordinasi dan langkah penanganan yang terencana.

"Kalau bukan kita, lantas siapa lagi yang memperhatikan masyarakat kita. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kita semua. Karena itu, mari kita terus memperkuat kepedulian, kesiapsiagaan, dan kerja sama agar masyarakat dapat hidup aman dan sejahtera di Kabupaten Barito Kuala,” tegasnya.

Melalui penyerahan bantuan tersebut, Bupati berharap dukungan sarana dan prasarana dari Presiden Republik Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan relawan pemadam kebakaran dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan semakin kuat sehingga upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascabencana di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih optimal," jelasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyerahan bantuan pada kesempatan tersebut masih bersifat seremonial dan simbolis kepada perwakilan penerima. Distribusi secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah seluruh unit dan perlengkapan pendukung tersedia.

"Jadi, hari ini akan kita serahkan secara seremonial terlebih dahulu. Setelah semuanya lengkap, baru nanti akan kita serahkan secara bersama-sama. Harapannya, sebanyak 350 unit beserta perlengkapan dan kelengkapan lainnya dapat dibagikan secara menyeluruh. Namun, untuk hari ini kita laksanakan secara simbolis kepada perwakilan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam masa tanggap darurat,” jelasnya.

Selamat Riyanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan berakhirnya status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 10 November 2026. Selanjutnya, daerah memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan harapan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat berangsur kembali normal. (dsk/ali/jp). 

Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman Kantor Bupati Murung Raya, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dibacakan oleh Komandan Kodim 1020/Murung Raya, Letkol Inf. Samuel Yoga.

Ia menyampaikan, bahwa peringatan 10 November merupakan momentum untuk mengenang keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan tersebut harus terus diwariskan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai kepahlawanan, seperti keberanian, pengabdian, persatuan, serta mengutamakan kepentingan bersama.

"Perjuangan masa kini tidak lagi diwujudkan melalui peperangan, melainkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat,” katanya. 

Lebih lanjut, pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, tokoh masyarakat, generasi muda hingga organisasi kemasyarakatan.

Semangat kesetiakawanan sosial juga perlu diwujudkan melalui kepedulian dan tindakan nyata dalam membantu sesama. Setiap individu memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kontribusi sesuai kemampuan dan tanggung jawab masing-masing.

Masyarakat juga diajak untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, saling membantu, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Sikap tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan perjuangan dan mendorong kemajuan bangsa.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, masyarakat Murung Raya diharapkan semakin memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. (maya/dsk/jp).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Selasa (10/11/2026), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kelembagaan PMI hingga tingkat kecamatan.

Ketua PMI Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan relawan merupakan kebutuhan penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan, terutama saat menghadapi kondisi darurat dan bencana.

Menurutnya, semangat kesukarelaan harus diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan teknis agar relawan mampu memberikan pelayanan secara profesional, cepat, dan tepat. Kemampuan pertolongan pertama serta evakuasi korban menjadi materi penting yang harus dikuasai setiap relawan.

"Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan para relawan KSR dan TSR dapat memahami dasar-dasar pertolongan pertama dan evakuasi korban, serta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan kemanusiaan di wilayah kecamatan masing-masing,” ujarnya.

Selain meningkatkan kapasitas relawan, PMI Seruyan juga mengukuhkan pengurus di empat kecamatan, yakni Seruyan Hilir Timur, Batu Ampar, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun untuk masa bakti 2025–2030.

Pengukuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan PMI. Dengan keberadaan pengurus di tingkat kecamatan, koordinasi dan penanganan kebutuhan kemanusiaan di tengah masyarakat diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.

Bahrun Abbas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Ia meminta agar amanah organisasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membangun koordinasi dan kerja sama yang solid dengan PMI kabupaten.

Ia juga menekankan empat prioritas utama yang harus menjadi perhatian pengurus kecamatan, yaitu memperkuat kelembagaan dan koordinasi organisasi, meningkatkan pelayanan kemanusiaan khususnya pertolongan pertama dan donor darah, mengembangkan potensi relawan KSR, Palang Merah Remaja (PMR), dan TSR, serta menumbuhkan semangat kesukarelaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui orientasi relawan dan penguatan kepengurusan di tingkat kecamatan, PMI Kabupaten Seruyan menargetkan pelayanan kemanusiaan yang semakin responsif dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok.

Penguatan kapasitas relawan dan kelembagaan tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi PMI Seruyan dalam menghadapi berbagai situasi darurat maupun bencana, sehingga masyarakat dapat memperoleh pertolongan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (gan/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, pada penyerahan penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 di Aula Bapplitbangda, Selasa (10/11/2026).

Menurut dia, KRENOVA yang telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Ia menekankan, keberhasilan sebuah inovasi tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana gagasan dan terobosan tersebut mampu menjawab kebutuhan, menyelesaikan persoalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga berharap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti setelah kompetisi berakhir. Setiap terobosan perlu terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh daerah lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Barito Timur.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada para inovator yang berkompetisi dalam dua kategori, yakni Perangkat Daerah dan Umum.

Pada kategori Perangkat Daerah, peserta berasal dari DP3AKB, Disnakertransperin, Puskesmas Edison Jaar, RSUD Tamiang Layang, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Sementara kategori Umum diikuti inovator dari kalangan masyarakat dan dunia pendidikan. Sejumlah nama yang tercantum dalam daftar penerima penghargaan antara lain Adellia Noor Puteri, Juanita Parianti, Menti, Anisa Araini dari SMKN Paku, Imanuel Fransisco, S.Kom., dan Mega Ruci.

Penyerahan penghargaan dihadiri Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P. Lelu, Kepala Bapplitbangda Franz Sila Utama, sejumlah kepala OPD, peserta lomba, serta tamu undangan.

Ari juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya serta mengembangkan gagasan inovatif.

Bagi peserta yang belum berhasil meraih penghargaan, Ari berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat melahirkan berbagai inovasi demi kemajuan Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).