Pelatihan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (PPSD), Erik Bimantara.

Plt. Kadis Pendidikan Barito Timur, H Bunyamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kabid PPSD, Erik Bimantara, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan perangkat dan aplikasi digital untuk menunjang proses pembelajaran.

Menurutnya, transformasi teknologi di sektor pendidikan menjadi peluang bagi para pendidik untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menarik bagi peserta didik.

Terlebih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan dukungan kepada satuan pendidikan melalui bantuan Papan Interaktif Digital (PID) sebagai bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

"Para pendidik atau guru sangat ditekankan untuk mempelajari dan menggunakan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan sebagai alat pendukung proses belajar mengajar," ujar Erik Bimantara.

Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi pendidikan dapat membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Selain membuat suasana kelas lebih menarik secara visual, penggunaan teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan keaktifan dan antusiasme siswa dalam memahami materi pelajaran.

Sejumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di antaranya Google Keep, Merdeka Belajar, Canva, dan Google Classroom. Berbagai aplikasi tersebut menyediakan fitur yang dapat mendukung penyampaian materi, presentasi interaktif, serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar secara lebih efektif dan efisien.

Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menguasai berbagai aplikasi pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan guru, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Sebelumnya, Kabid PPSD Disdik Barito Timur, Erik Bimantara melalui Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD Disdik Barito Timur, Justinus Purba dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini memiliki empat sasaran utama, yakni meningkatkan keterampilan digital guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik, memperkuat kompetensi serta literasi digital pendidik, memberikan pemahaman tentang penggunaan media digital secara bijak, positif, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi kerja guru melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Melalui kegiatan tersebut, Purba berharap para guru sekolah dasar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi digital ke dalam proses pembelajaran.

"Penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik," tandasnya. (zi/jp). 

Upaya tersebut dilakukan Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazriannor, didampingi anggota dengan mendatangi Kantor PT Multi Perkasa Lestari (MPL) di Desa Dorong, Kamis (5/11/2026). Koordinasi ini bertujuan mengetahui ketersediaan peluang kerja sekaligus membangun komunikasi dengan pihak perusahaan agar informasi lowongan pekerjaan dapat diteruskan kepada masyarakat.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazriannor, mengatakan kepolisian memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah pengangguran. Karena itu, Polri berupaya hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Jika ada informasi terkait lowongan pekerjaan, nanti akan kita sampaikan ke masyarakat melalui para Bhabinkamtibmas," ujar IPTU Saiful.

Menurutnya, peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Melalui jaringan Bhabinkamtibmas di desa binaan, informasi mengenai peluang kerja yang diperoleh dari perusahaan nantinya dapat disampaikan kepada warga, khususnya mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Langkah ini merupakan wujud implementasi program Polri Peduli Pengangguran, sekaligus bukti kepedulian Polsek Dusun Timur terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Melalui sinergi dengan pihak perusahaan, Polri berharap dapat membantu memperluas akses informasi pekerjaan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (zi/jp). 

Kehadiran Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan belasungkawa atas gugurnya para prajurit yang mengalami kecelakaan saat menjalankan misi kemanusiaan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Seruyan.

Prosesi pelepasan dua jenazah berlangsung khidmat melalui upacara militer yang dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin. Setelah upacara, kedua jenazah diberangkatkan menuju Semarang menggunakan pesawat Cassa 212 milik TNI AD.

Upacara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolres Seruyan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dua prajurit yang telah ditemukan dan dipulangkan masing-masing adalah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio dan Mayor CPN Dudi Firmansyah. Keduanya merupakan awak helikopter MI-17V5 milik Penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad) yang mengalami kecelakaan saat mendukung operasi penanggulangan karhutla di Seruyan.

Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin menjelaskan, pemulangan kedua jenazah dilakukan sesuai permintaan keluarga masing-masing.

Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio akan dimakamkan di Semarang. Sementara itu, Mayor CPN Dudi Firmansyah diberangkatkan ke Bandung untuk disemayamkan dan dimakamkan di kota tempat keluarganya tinggal.

"Yang satu dibawa ke Semarang. Kemudian satu lagi, Mayor, dibawa ke Bandung untuk disemayamkan di sana karena keluarganya berada di Bandung. Semua sesuai permintaan keluarga," ungkap Zainul.

Di tengah prosesi pelepasan tersebut, upaya pencarian terhadap satu awak helikopter lainnya masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Korban diperkirakan masih berada di dalam badan helikopter MI-17V5 yang tenggelam di perairan lokasi kecelakaan.

Tim gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi guna menemukan korban yang masih belum ditemukan. Hingga prosesi pelepasan berlangsung, satu awak helikopter tersebut masih dalam pencarian.

Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga besar TNI, khususnya satuan Penerbad, serta masyarakat Kabupaten Seruyan. Dua jenazah telah dipulangkan untuk diserahkan kepada keluarga, sementara pencarian terhadap satu awak lainnya masih menjadi prioritas tim gabungan.

Kehadiran Bupati Seruyan bersama jajaran pemerintah daerah dalam prosesi tersebut menjadi wujud penghormatan dan apresiasi atas pengabdian para prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Murutuwu, Damang Paju Epat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Murutuwu, sekretaris desa, serta para ketua RT setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Dusun Timur bersama personel Polsek Dusun Timur membangun komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan unsur pemerintahan desa serta tokoh masyarakat.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan dialog dan tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saiful Fazrianoor, S.H., menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Murutuwu.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, ia berharap hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya Polsek Dusun Timur dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Polsek Dusun Timur. (zi/jp). 

Briefing kali ini menitikberatkan pada pemahaman dan implementasi bagan organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi di lingkungan kantor.

Dalam arahannya, H Ahmad Fauzi menegaskan, bahwa bagan organisasi bukan sekadar gambaran susunan jabatan dan personel, melainkan pedoman kerja yang menunjukkan kedudukan, pembagian tugas, hubungan koordinasi, hingga alur pertanggungjawaban setiap unsur organisasi.

Karena itu, seluruh pegawai diminta memahami struktur organisasi dan menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Ia juga menjelaskan, makna garis vertikal yang tidak terputus dalam bagan organisasi. Garis tersebut menggambarkan hierarki kepemimpinan dan kesatuan komando yang menjadi dasar pelaksanaan tugas serta koordinasi di lingkungan satuan kerja. Setiap unsur organisasi memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan alur koordinasi yang bermuara kepada Kepala Kantor selaku pimpinan.

"Semua pekerjaan harus berjalan sesuai dengan struktur organisasi dan alur koordinasi yang telah ditetapkan. Seluruh pegawai harus memahami bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi harus diketahui oleh Kepala Kantor, terlebih pekerjaan yang memerlukan arahan, keputusan, maupun tindak lanjut. Jangan sampai ada pekerjaan yang berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan,” tegas H Ahmad Fauzi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya pemahaman setiap pegawai terhadap kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sesuai pembagian fungsi dalam organisasi. Kejelasan pembagian tugas dan koordinasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, kesalahan komunikasi, serta terputusnya informasi dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurutnya, koordinasi yang baik bukan berarti mengabaikan tanggung jawab individu, melainkan memastikan setiap pekerjaan terlaksana secara terarah, saling terhubung, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme organisasi.

Melalui briefing tersebut, H Ahmad Fauzi berharap seluruh pegawai Kankemenhaj Barito Timur semakin memahami dan menerapkan struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan, soliditas, dan sinergi internal serta mendorong terciptanya tata kelola kerja yang tertib, efektif, dan profesional.

Dengan kesamaan pemahaman mengenai struktur dan alur koordinasi, Kankemenhaj Barito Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan haji dan umrah kepada masyarakat. (zi/jp). 

Penegasan itu disampaikan H Agustiar Sabran usai melepas pemulangan dua jenazah kru helikopter melalui Bandara Kapten Mulyono Kuala Pembuang, masing-masing menuju Semarang dan Bandung, Kamis (5/11/2026). 

Menurut H Agustiar, luasnya wilayah Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan sarana transportasi udara yang memadai. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas bandara, termasuk kemungkinan memperpanjang landasan pacu (runway) agar dapat melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar.

"Kita harus mengantisipasi ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Salah satunya dengan mempersiapkan infrastruktur penerbangan yang lebih memadai, termasuk kemungkinan memperpanjang runway agar pesawat yang lebih besar bisa beroperasi," tegas H Agustiar.

Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur penerbangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan konektivitas antardaerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan penanganan keadaan darurat, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

H Agustiar juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam merealisasikan rencana tersebut. Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, diperlukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan agar pengembangan infrastruktur dapat berjalan secara bertahap.

Sementara itu, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama masyarakat turut berduka cita atas insiden jatuhnya helikopter tersebut.

Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Seruyan, ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta berharap korban yang selamat segera pulih.

Terkait penanganan di lapangan, Bupati Wanda menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peralatan pendukung, serta melibatkan masyarakat melalui koordinasi camat untuk membantu proses evakuasi. Unsur TNI juga turut memberikan dukungan dalam penanganan tersebut.

Mengenai pengembangan Bandara Kuala Pembuang, Bupati mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan strategis kepada pemerintah pusat. Menurutnya, Kuala Pembuang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pangkalan operasional helikopter dan pesawat pendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), terutama saat musim kemarau panjang di wilayah Kalimantan Tengah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan panjang landasan pacu sekitar 200 meter. Penambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bandara dalam melayani pesawat jenis ATR.

Namun, pengembangan tidak cukup hanya dengan memperpanjang runway. Diperlukan pula fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana pengisian bahan bakar pesawat, agar operasional penerbangan dapat berlangsung lebih optimal.

"Pengembangan bandara ini perlu dilakukan secara komprehensif. Jika diarahkan untuk mendukung mitigasi kebakaran hutan dan lahan, tentu harus melibatkan banyak pihak," ungkap Wanda.

Wanda menambahkan, peningkatan kapasitas Bandara Kuala Pembuang juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Dengan konektivitas udara yang semakin baik, diharapkan aktivitas investasi, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Wanda juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan Bandara Kuala Pembuang sebagai salah satu infrastruktur strategis di wilayah tersebut. (gan/jp).

Pemberangkatan kedua jenazah diawali dengan upacara pelepasan di Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Upacara tersebut dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.

Prosesi pelepasan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dua prajurit yang dipulangkan tersebut adalah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio dan Mayor CPN Dudi Firmansyah. Keduanya merupakan awak helikopter MI-17V5 yang mengalami kecelakaan saat mendukung operasi pemadaman karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan.

Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, mengatakan pemulangan kedua jenazah dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga masing-masing.

Jenazah Lettu CPN Nurhafiz Akbar Rizki Hartio akan dimakamkan di Semarang. Sementara itu, jenazah Mayor CPN Dudi Firmansyah akan dibawa ke Bandung untuk disemayamkan dan dimakamkan di kota tersebut, sesuai domisili keluarganya.

"Yang satu dibawa ke Semarang. Kemudian satu lagi, Mayor, dibawa ke Bandung untuk disemayamkan di sana karena keluarganya berada di Bandung. Semua sesuai permintaan keluarga," jelas Zainul.

Ia menambahkan, prosesi pemakaman kedua prajurit TNI tersebut direncanakan dihadiri pejabat tinggi TNI. Panglima TNI dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman di Bandung, sedangkan upacara pemakaman di Semarang akan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Di tengah proses pemulangan kedua jenazah, tim gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu awak helikopter lainnya yang belum ditemukan.

Zainul menyampaikan, satu korban diperkirakan masih berada di dalam badan helikopter yang tenggelam di perairan lokasi kejadian.

"Yang satu lagi masih dalam proses pencarian. Mudah-mudahan hari ini bisa kita keluarkan dari heli yang berada di dalam air," ujarnya.

Usai melepas keberangkatan kedua jenazah di Bandara Kuala Pembuang, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan kembali menuju lokasi jatuhnya helikopter.

Keduanya bertolak untuk memantau secara langsung perkembangan operasi pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih berlangsung. (gan/jp). 

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua kru meninggal dunia, lima kru selamat dengan kondisi luka-luka, sementara satu kru lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, membenarkan insiden jatuhnya helikopter yang saat itu tengah melaksanakan operasi pengeboman air (water bombing) untuk penanganan karhutla.

"Pesawat penerbangan Mi-17 kita kebetulan bertugas untuk water bombing di daerah sekitar Tanjung Puting. Memang ada kejadian sekitar kurang lebih pukul 11.00 siang tadi," ujar Zainul saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman RSUD Kuala Pembuang, Rabu malam. 

Menurut Zainul, helikopter tersebut mengangkut delapan orang kru. Dari jumlah tersebut, lima orang berhasil selamat dan telah dievakuasi ke RSUD Kuala Pembuang untuk mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, dua kru lainnya dinyatakan meninggal dunia. Adapun satu kru masih dalam pencarian dan diduga berada di dalam badan helikopter yang jatuh.

"Kemungkinan masih di dalam pesawat. Ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bisa kita keluarkan dari pesawat malam ini," katanya.

Hingga Rabu malam, tim SAR gabungan bersama aparat keamanan dan unsur terkait masih melakukan operasi pencarian serta evakuasi di lokasi kejadian. Proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan jarak pandang akibat kondisi malam hari.

Pihak TNI bersama instansi terkait terus mengupayakan pencarian terhadap satu kru yang belum ditemukan serta memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan sesuai kondisi masing-masing.

Sementara itu, penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 tersebut belum diketahui. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.(gan/jp). 

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Barito Timur, Drs. Osa Awatanu, M.Si., saat mewakili Bupati Barito Timur dalam Wisuda IX STT Permata Bangsa Barito Tahun Akademik 2026/2027 di Aula Hotel Ade, Kabupaten Barito Timur, Rabu (4/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 23 lulusan dari jenjang Sarjana Teologi (STh), Sarjana Pendidikan Agama Kristen (SPd), dan Magister Teologi (MTh) mengikuti prosesi wisuda.

Osa Awatanu menyampaikan, keberadaan STT Permata Bangsa Barito memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Barito Timur.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, serta integritas.

Ia berharap para lulusan tidak sekadar menjadikan gelar akademik sebagai pencapaian pribadi, tetapi mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Para wisudawan diharapkan mengambil peran nyata sebagai tenaga pelayanan gereja, pendidik, maupun pelayan masyarakat yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, Ketua STT Permata Bangsa Barito, Dr. Samuel Simanjuntak, menegaskan komitmen kampus untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Barito Timur dan wilayah Kalimantan Tengah.

Didampingi Ketua Program Studi Magister Teologi Dr. Andriyas dan Ketua Program Studi Sarjana Teologi Dr. Hendrik Sianipar, Samuel menjelaskan, bahwa mahasiswa STT Permata Bangsa berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah dengan latar belakang denominasi gereja yang beragam.

Untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, kampus juga menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang telah bekerja, tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Samuel menambahkan, lulusan STT Permata Bangsa Barito telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pelayanan gereja, tenaga pendidik, hingga pengabdian di lingkungan pemerintahan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai bagian dari pengembangan lembaga, pihak kampus juga merencanakan pembangunan asrama mahasiswa untuk memperluas kesempatan belajar bagi putra-putri dari wilayah pedalaman Kalimantan.

Saat ini, seluruh program studi yang diselenggarakan STT Permata Bangsa Barito telah terakreditasi. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menjaga mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti STT Permata Bangsa Barito diharapkan terus berkembang dan mengambil bagian dalam mencetak SDM unggul. Sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (zi/jp). 

Pelantikan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala.

Dua pejabat yang dilantik masing-masing adalah Ir. Saberi Thanoor, S.T., sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, serta Mirwan Efendi Siregar, S.T., S.H., M.H., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga komitmen, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Dengan jabatan yang baru ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi amanat dan kepentingan masyarakat kita. Memang kita sekarang ingin semua ASN, pejabat, dan kepala dinas fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik,” ujar H Bahrul Ilmi.

Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kesungguhan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, fokus terhadap tugas pokok dan fungsi menjadi salah satu kunci agar program pemerintahan dapat terlaksana secara optimal.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap pejabat yang mendapat amanah baru dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Selamat Riyanto, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Barito Kuala Mety Monita, Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala, H Samson, serta sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (ali/jp). 

Dari total anggaran tersebut, Rp157 miliar direncanakan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta pengadaan alat kesehatan RSUD Tamiang Layang. Sementara Rp44 miliar lainnya dialokasikan untuk revitalisasi puskesmas di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam audiensi tersebut, Bupati M. Yamin memaparkan sejumlah kebutuhan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Kebutuhan itu meliputi peningkatan kelas rumah sakit dan kapasitas tempat tidur, pemenuhan alat kesehatan berteknologi tinggi, penambahan dokter spesialis, serta pengembangan gedung layanan unggulan.

Layanan unggulan yang direncanakan mencakup penanganan penyakit jantung, stroke, dan kanker. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan tanpa harus menjalani pengobatan ke luar daerah.

Bupati M. Yamin mengatakan, pengembangan RSUD Tamiang Layang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur sekaligus Program Unggulan Pertama dari 20 program unggulan kepala daerah.

"Pengembangan RSUD Tamiang Layang adalah prioritas utama kami. Kami ingin masyarakat Barito Timur mendapatkan layanan rujukan yang lengkap dan berkualitas di daerahnya sendiri. Ini merupakan wujud kehadiran negara sekaligus komitmen kami kepada masyarakat,” ujar M. Yamin.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Menurut dia, penguatan rumah sakit daerah merupakan bagian penting dari transformasi sistem pelayanan rujukan nasional.

"Kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam penguatan pelayanan kesehatan. Langkah yang dilakukan Bupati Barito Timur sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendekatkan layanan rujukan berkualitas kepada masyarakat. Kami siap mendukung pengembangan RSUD Tamiang Layang,” kata Dante.

Kementerian Kesehatan juga akan mendorong pendampingan teknis melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah berpeluang memperoleh dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam audiensi tersebut, Dante menjelaskan, bahwa pengembangan RSUD Tamiang Layang diarahkan pada rumah sakit yang saat ini telah beroperasi. Dengan demikian, dukungan anggaran tersebut bukan untuk membangun rumah sakit baru di lokasi berbeda, melainkan mengembangkan fasilitas yang sudah ada.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus mendukung pemenuhan aspek perizinan rumah sakit.

Arah dukungan itu sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai lokus penerima bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026 untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam rangka pengembangan layanan prioritas.

Sementara itu, revitalisasi puskesmas senilai Rp44 miliar diarahkan untuk meningkatkan standar fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penguatan puskesmas juga diharapkan dapat memperbaiki keterhubungan layanan kesehatan dasar dengan sistem rujukan di RSUD Tamiang Layang.

Untuk mendukung rencana pengembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyatakan kesiapannya menyiapkan anggaran daerah, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan fasilitas penunjang. Komitmen itu juga mencakup peningkatan insentif dokter spesialis serta perluasan lahan rumah sakit.

Bupati M. Yamin menyambut baik hasil audiensi dan mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan terhadap pengembangan layanan kesehatan di Barito Timur.

"Alhamdulillah, audiensi kami diterima langsung oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante. Hasilnya sangat menggembirakan dan menjadi bukti komitmen bersama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Barito Timur,” ujarnya.

Dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan tersebut direncanakan mulai disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Barito Timur selanjutnya akan menyiapkan kebutuhan teknis dan administrasi agar program pengembangan rumah sakit serta revitalisasi puskesmas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W. S. Hutagalung, dan Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari. (zi/jp). 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Barito Kuala dan PT Jamkrindo di Treepark Hotel Banjarmasin, Rabu (4/10/2026).

Penandatanganan dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Pimpinan PT Jamkrindo Wilayah Banjarmasin, M. Nasir Rahmadi, Pimpinan Jamkrindo Cabang Banjarmasin, Amril Bani, serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Barito Kuala dan jajaran PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengatakan keterbatasan agunan atau jaminan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Padahal, tidak sedikit usaha yang memiliki prospek bisnis dan potensi untuk berkembang.

Menurut H Bahrul Ilmi, kerja sama dengan Jamkrindo diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

"Kondisi ini sering kali menyulitkan mereka untuk mengakses permodalan perbankan guna mengembangkan skala usahanya. Sehingga kerja sama yang kita sepakati dengan PT Jamkrindo hari ini merupakan langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut," ujar H Bahrul Ilmi. 

Ia berharap, keterlibatan Jamkrindo sebagai lembaga penjamin kredit dapat memberikan dukungan terhadap kepastian pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan agunan perbankan.

H Bahrul Ilmi menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata. Implementasinya harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, memperluas kesempatan berusaha, dan memperkuat perekonomian daerah.

Melalui sinergi tersebut, Pemkab Barito Kuala berharap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM semakin terbuka sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Verifikasi tersebut dilaksanakan di Aula Kankemenhaj Bartim, Rabu (4/11/2026), sebagai bagian dari proses pencocokan data dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon jemaah sebelum penetapan alokasi kuota oleh pemerintah.

Kepala Kankemenhaj Bartim, H Ahmad Fauzi, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan data dan persyaratan calon jemaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia mengimbau seluruh jemaah yang dipanggil agar bersikap kooperatif, memberikan informasi secara benar, serta melengkapi dokumen yang diperlukan selama proses verifikasi berlangsung.

H Ahmad Fauzi juga menegaskan, bahwa status sebagai jemaah haji cadangan belum menjadi jaminan untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepastian keberangkatan tetap bergantung pada hasil verifikasi serta penetapan alokasi kuota oleh pemerintah.

Melalui kegiatan tersebut, Kankemenhaj Bartim berupaya memastikan proses pengusulan dan penetapan kuota haji berjalan tertib, akurat, dan transparan. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada calon jemaah terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Calon jemaah yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan tahapan persiapan keberangkatan, meliputi pengurusan paspor, pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan istitha'ah, serta pelunasan Bipih Tahap II sesuai ketentuan yang berlaku.

Kankemenhaj Bartim berharap seluruh rangkaian verifikasi dapat berjalan lancar sehingga proses penyiapan calon jemaah haji Kabupaten Barito Timur untuk musim haji 1448 H/2027 M dapat terlaksana secara optimal. (zi/jp). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H., CSSL., dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan pers, Rabu (4/11/2026).

Andrianto menjelaskan, salah satu fokus program Jaga Desa adalah memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada pemerintah desa. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa dibekali pemahaman mengenai aturan pengelolaan keuangan desa, khususnya penggunaan dana desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Kejari Batola telah melaksanakan kegiatan penerangan hukum di tiga kecamatan, yakni Wanaraya, Tabunganen, dan Jejangkit.

Menurut Andrianto, edukasi hukum menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran aparatur desa agar lebih cermat, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Dengan pemahaman yang memadai, potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa diharapkan dapat dicegah sejak awal.

Ia menegaskan, program Jaga Desa tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum. Sebaliknya, upaya pencegahan melalui edukasi dan pemahaman regulasi menjadi pendekatan yang diutamakan.

Terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa, Andrianto menjelaskan bahwa penanganannya harus melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan. Tidak setiap laporan secara otomatis berujung pada proses pidana.

Dalam mekanisme tersebut, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi, termasuk membedakan kesalahan administrasi dengan dugaan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

"Jadi, tidak semua laporan terkait desa harus langsung menjadi perkara atau dipidanakan. Harus ada pemeriksaan terlebih dahulu dengan melibatkan APIP atau Inspektorat untuk melihat lebih dalam apakah kesalahannya hanya sebatas administrasi atau sudah masuk ranah pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dengan demikian, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Artinya, penanganan persoalan harus mempertimbangkan sifat permasalahan, hasil pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum dilakukan proses pidana.

Melalui program Jaga Desa, Kejari Barito Kuala berharap aparatur pemerintah desa semakin memahami aspek hukum dalam pengelolaan anggaran. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat tanpa dibayangi persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan. (lim/jp). 

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Amrullah, pada rapat penandatanganan berita acara hasil verifikasi dan validasi gerai KDKMP Tahap I, di aula ruang rapat kantor bupati setempat, Rabu (4/11/2026).

Amrullah menyampaikan, bahwa hasil verifikasi dan validasi masih menunjukkan sejumlah kekurangan, baik pada aspek pembangunan fisik gerai maupun kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dikirim atau diterima oleh masing-masing KDKMP.

Menurutnya, hasil verifikasi dan validasi tersebut harus menjadi dasar pembenahan untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan pemerintah benar-benar memenuhi standar kualitas, kelayakan, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Verifikasi dan validasi ini bukan sekadar pemeriksaan administrasi atau pemenuhan laporan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh fasilitas yang dibangun dan disediakan benar-benar sesuai ketentuan, berkualitas, serta dapat dimanfaatkan oleh koperasi," ujar Amrullah. 

Pada aspek pembangunan fisik, seluruh kekurangan yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, kualitas bangunan, pekerjaan finishing, instalasi listrik, dan fasilitas pendukung lainnya diminta segera diperbaiki. Bangunan gerai harus dipastikan aman, layak, berkualitas, dan siap digunakan untuk menunjang aktivitas usaha koperasi.

Selain pembangunan fisik, pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Pemeriksaan mencakup kesesuaian jumlah, jenis, spesifikasi, kondisi fisik, serta fungsi barang yang telah diterima masing-masing koperasi.

Apabila ditemukan barang yang kurang, rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau belum berfungsi sebagaimana mestinya, agar segera didokumentasikan dan dikoordinasikan dengan pihak penyedia maupun pihak yang bertanggung jawab untuk diselesaikan sesuai kewenangannya.

Untuk memastikan seluruh temuan dapat diselesaikan, ia meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Timur melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang yang telah dikirim ke KDKMP.

Dinas terkait juga diminta menyusun rekapitulasi temuan dari 13 desa dan kelurahan, mengelompokkan permasalahan berdasarkan jenis kekurangan, serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya. Koordinasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk memastikan setiap permasalahan memperoleh tindak lanjut.

Di sisi lain, aspek administrasi dan pengamanan aset juga harus menjadi perhatian. Seluruh barang dan fasilitas yang diterima wajib dicatat dan diinventarisasi, disertai dokumen serah terima yang jelas. Dengan demikian, pengurus koperasi memiliki data yang pasti mengenai jenis, jumlah, kondisi, serta tanggung jawab pemeliharaan aset.

Amrullah juga menginstruksikan camat, kepala desa, dan lurah untuk berperan aktif dalam pengawasan serta memberikan dukungan terhadap keberadaan KDKMP di wilayah masing-masing, termasuk memastikan kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung.

Kepada pengurus koperasi, ia mengingatkan pentingnya kesiapan tata kelola dan pengembangan usaha. Pengurus diharapkan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga harus mampu mengelola koperasi secara profesional, menjaga aset, menyiapkan administrasi, serta menyusun rencana usaha yang realistis sesuai kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Amrullah menegaskan, bahwa keberhasilan program KDKMP tidak semata-mata diukur dari selesainya pembangunan gedung atau tersedianya sarana dan prasarana. Hal yang lebih penting adalah kesiapan koperasi untuk beroperasi, menjalankan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta masyarakat.

"Jangan sampai gedungnya sudah dibangun, barangnya sudah dikirim, tetapi koperasinya belum siap beroperasi dan fasilitasnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal," tegasnya. 

Untuk itu, seluruh pihak diminta menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksana bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan pembangunan, penyedia bertanggung jawab atas barang yang disediakan, pemerintah desa dan kelurahan memberikan dukungan, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil verifikasi dan validasi pada 13 desa dan kelurahan harus dituangkan dalam berita acara tertulis yang dilengkapi daftar temuan dan dokumentasi foto. Setiap permasalahan juga harus diklasifikasikan berdasarkan aspek pembangunan fisik, sarana dan prasarana, serta administrasi, berikut penetapan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

Progres tindak lanjut selanjutnya wajib dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap diperoleh gambaran akurat mengenai kondisi pembangunan gerai dan penyediaan sarana prasarana KDKMP Tahap I. Hasil verifikasi dan validasi diharapkan menjadi instrumen pembenahan sekaligus penguatan pengawasan agar program KDKMP dapat berjalan optimal.

"Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dan sinergi seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sehingga KDKMP dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (zi/jp). 

Insiden di kawasan Resor Sungai Perlu, Taman Nasional Tanjung Puting, itu langsung memicu operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru yang berada di dalam helikopter.

Dari informasi sementara, jatuhnya helikopter diterima dari awak helikopter Bell 412 Penerbad. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada helikopter PK-DAP milik Kementerian Kehutanan yang saat itu juga tengah menjalankan operasi pemadaman karhutla di wilayah Pematang Limau.

Menindaklanjuti informasi tersebut, PK-DAP langsung menuju lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan. Saat tiba di lokasi, helikopter Mi-17 ditemukan dalam posisi terbalik di perairan pesisir.

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap empat orang kru menggunakan Bambi Bucket, yakni wadah air yang terpasang pada helikopter. Keempat kru tersebut berhasil dipindahkan dari lokasi kejadian menuju daratan pantai.

Setelah evakuasi awal, helikopter PK-DAP terpaksa kembali ke pangkalan karena persediaan bahan bakar mulai menipis. Awak helikopter selanjutnya berkoordinasi dengan petugas darat di Kuala Pembuang untuk mengatur penanganan dan proses evakuasi lanjutan.

Empat kru yang berhasil diselamatkan kemudian dijemput menggunakan helikopter Bell 412 Penerbad dan diterbangkan ke Bandara Kuala Pembuang. Selanjutnya, mereka dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi terhadap kru lainnya masih terus dilakukan. Helikopter PK-DAP kembali dikerahkan untuk melanjutkan misi pencarian di sekitar titik jatuhnya Mi-17.

Dalam pelaksanaannya, tim menghadapi kendala komunikasi akibat tidak tersedianya jaringan telekomunikasi atau sinyal di sekitar lokasi kecelakaan. Kondisi tersebut menghambat penyampaian informasi secara langsung dari lapangan sehingga perkembangan operasi masih menunggu laporan berkala petugas.

Hingga sementara ini, empat kru telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Adapun kondisi serta jumlah kru lainnya belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 tersebut juga belum diketahui. Pihak berwenang masih diharapkan memberikan keterangan resmi terkait kronologi, jumlah seluruh kru, kondisi korban, serta penyebab kecelakaan.

Insiden ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan operasi penanggulangan karhutla di Kabupaten Seruyan, khususnya penggunaan armada udara untuk mendukung pemadaman kebakaran di kawasan hutan dan lahan. (gan/jp). 

Dari penindakan yang berlangsung sekitar pukul 21.30 WIB tersebut, polisi menyita 17 paket narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 21,72 gram. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, S.H., M.M.

F diamankan di Jalan Poros Tanjung Hara–Tanjung Paring, RT. 002/RW. 001. Penangkapan bermula dari penyelidikan polisi setelah menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Saat melakukan penyelidikan, petugas mencurigai sebuah mobil Toyota Rush berwarna hitam yang terparkir di belakang rumah. Petugas kemudian mendatangi kendaraan tersebut dan meminta pengemudinya turun untuk dilakukan pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny, Rabu (4/11/2026) menjelaskan, penggeledahan dilakukan setelah petugas menunjukkan dan membacakan surat perintah tugas. Proses tersebut disaksikan Ketua RT setempat bersama seorang warga.

Dari hasil pemeriksaan badan, petugas tidak menemukan barang mencurigakan. Namun, saat kendaraan digeledah, petugas meminta F menunjukkan barang yang diduga disembunyikannya. F kemudian mengeluarkan sebuah wadah berlapis lakban cokelat dari area sekitar tuas rem tangan.

Di dalam wadah tersebut, petugas menemukan enam paket yang diduga berisi sabu.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke rumah F. Di lokasi itu, polisi kembali menemukan 11 paket diduga sabu, terdiri atas tiga paket di dalam tas selempang berwarna hitam dan delapan paket kecil di dalam kotak transparan.

Selain 17 paket diduga sabu, polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp3,3 juta yang ditemukan di dalam lemari pakaian. Uang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Sejumlah barang lain juga diamankan sebagai barang bukti, yakni timbangan digital, beberapa sendok yang diduga digunakan untuk menakar sabu, plastik klip kosong, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik F.

AIPDA Ronny juga menegaskan, Polres Seruyan berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya dan mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian.

“Polres Seruyan akan terus menindak tegas setiap peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, karena peran serta warga sangat membantu kami dalam mengungkap kasus seperti ini,” ujar Ronny.

"Saat ini F beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," tambahnya. 

AIPDA Ronny mengatakan, bahwa saat ini anggota masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan peredaran narkotika itu. (gan/jp). 

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Kuala beserta jajaran pejabat struktural dan sejumlah perwakilan organisasi media yang bertugas di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam sambutannya Kajari Barito Kuala, Andrianto Budi Santoso, menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi sekaligus mitra kejaksaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang komunikasi dan koordinasi untuk membangun pemahaman bersama, khususnya dalam penyampaian informasi hukum yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Media adalah penyambung lidah kami kepada masyarakat. Melalui Coffee Morning ini, kami ingin membangun sinergi yang lebih solid. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja kejaksaan ke arah yang lebih baik," ujar Kajari.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pemberitaan, wartawan diharapkan dapat membantu menyosialisasikan berbagai program kejaksaan, termasuk kegiatan penyuluhan hukum serta upaya penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis.

Sementara itu, perwakilan awak media, Bastian Alkaf, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara Kejari Barito Kuala dengan insan pers dapat terus terjalin dengan baik, terutama dalam proses konfirmasi dan pengumpulan informasi terkait persoalan hukum maupun kegiatan kelembagaan kejaksaan.

Bastian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejari Barito Kuala atas keterbukaan dan respons positif yang selama ini diberikan kepada wartawan, baik melalui komunikasi telepon maupun pertemuan secara langsung.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Barito Kuala yang telah merespons dengan baik komunikasi kami, baik melalui telepon maupun tatap muka. Kami juga mengapresiasi keterbukaan pihak kejaksaan terhadap rekan-rekan media," ungkap Bastian.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan ramah tamah antara jajaran kejaksaan dan insan pers.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan komunikasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta hubungan kemitraan yang profesional, transparan, dan saling mendukung dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. (lim/jp). 

Penilaian berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, Rabu (4/11/2026), dan dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, serta Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Yustan Azidin. 

Turut hadir perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSS, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tim penilai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kementerian terkait.

Hasil penilaian tersebut diterima langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor. Perolehan nilai 97,85 merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai upaya, capaian, dan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota BerAKSI merupakan bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang berintegritas melalui penguatan pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten HSS untuk terus memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut mencakup peningkatan integritas aparatur, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, serta penguatan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten HSS juga diharapkan dapat mempertahankan konsistensi dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui penilaian ini, Pemkab HSS menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ari/jp). 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026) lalu. Kelurahan Pelambuan diwakili oleh Sekretaris Kelurahan untuk menerima penghargaan tersebut.

Kegiatan penghargaan ini diselenggarakan oleh Diskominfotik Kota Banjarmasin sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya mengusung tema “Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data”.

Terpisah, Lurah Pelambuan, Ali Mukaram, S.Kep., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kelurahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Menurutnya, statistik sektoral memiliki peran strategis karena menyediakan gambaran kondisi wilayah secara aktual melalui berbagai indikator, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik hingga ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan statistik sektoral juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Di Kota Banjarmasin, pengelolaan data tersebut didukung melalui portal resmi Satu Data Kota Banjarmasin yang menghimpun berbagai indikator pembangunan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ali menegaskan, Kelurahan Pelambuan akan terus mengoptimalkan pengelolaan statistik sektoral agar data yang tersedia tidak sekadar menjadi bahan laporan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan.

"Kita harus mengoptimalkan dan mengubah cara pandang, dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” ujar Ali kepada wartawan ini, Rabu (4/11/2026). 

Ia menjelaskan, pemanfaatan statistik sektoral secara optimal memungkinkan pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan di wilayah, menentukan kebutuhan masyarakat, serta merumuskan bentuk intervensi dan program pembangunan yang tepat sasaran.

"Yang terpenting bukan hanya keberhasilan dalam mengelola data atau banyaknya data yang terkumpul, tetapi sejauh mana data tersebut berperan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Melalui capaian ini, Kelurahan Pelambuan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (rhmd/jp). 

Apresiasi tersebut disampaikan Sutrisno di Puruk Cahu, Senin (2/11/2026). Ia menilai, keberhasilan para atlet merupakan hasil dari latihan yang konsisten, kedisiplinan, serta dukungan berbagai pihak.

"Keberhasilan atlet tidak terlepas dari proses latihan, kedisiplinan, serta dukungan berbagai pihak. Karena itu, pembinaan olahraga perlu terus mendapat perhatian agar potensi atlet daerah dapat berkembang secara maksimal," ujar Sutrisno.

Menurutnya, prestasi yang diraih para atlet harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di Kabupaten Murung Raya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan, pendampingan atlet secara berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas olahraga yang memadai.

Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, pelatih, dan berbagai pihak terkait dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak atlet Murung Raya mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Sutrisno juga berpesan agar capaian tersebut tidak membuat para atlet cepat berpuas diri, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.

Berdasarkan hasil kejuaraan, RJB Mura Badminton Club berhasil mengoleksi tujuh medali, terdiri atas tiga emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Tiga medali emas masing-masing diraih Lutfi Zaidan Kusuma pada kategori Tunggal Anak-anak Putra (TAPA), Alika Joselyn Imanuella pada kategori Tunggal Pemula Putri (TPI), serta Muhammad Sahal Firdaus pada kategori Tunggal Taruna Putra (TTA).

Sementara itu, medali perak diraih pasangan Haris Aflaha dan Alifah Humaira pada kategori Ganda Remaja Campuran (GRC). Adapun tiga medali perunggu lainnya diperoleh dari sejumlah nomor pertandingan.

Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan olahraga bulutangkis di Murung Raya sekaligus memacu lahirnya atlet-atlet muda berprestasi yang mampu membawa nama daerah ke tingkat lebih tinggi. (maya/jp).