PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menerima hibah 70 unit perangkat internet satelit Starlink dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang dibuka Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kamis (6/8/2026).

Hibah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperluas akses internet pada sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

Sebanyak 70 unit Starlink akan didistribusikan ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan puskesmas di berbagai wilayah Kabupaten Barito Timur. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses internet.

Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya, bantuan Starlink menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pada layanan dasar masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas hibah 70 unit Starlink ini. Bantuan ini sangat berarti dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan dan kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal," ujarnya.

Adi menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh perangkat dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta para camat dan kepala desa.

Melalui hibah ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur optimistis pemerataan akses internet di sekolah dan fasilitas kesehatan akan semakin cepat terwujud. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transformasi digital pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BANTUL- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kunjungan kaji tiru ke Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (6/8/2026), untuk mempelajari berbagai inovasi tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, hingga strategi pengelolaan sampah yang telah diterapkan di daerah tersebut.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan dan disambut Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan tertulis Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, disampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam berbagi pengalaman pembangunan daerah.

"Kunjungan ini merupakan wujud nyata semangat kolaborasi antardaerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin maju dan berkualitas," ujar Felix.

Ia menjelaskan, tujuan utama kaji tiru tersebut adalah memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran langsung mengenai berbagai kebijakan, strategi, inovasi, dan implementasi program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Menurut Felix, hasil kaji tiru tidak akan diterapkan secara mentah, melainkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta kemampuan Kabupaten Barito Utara. Pembelajaran yang diperoleh diharapkan menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melahirkan berbagai inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian rombongan adalah strategi pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul. Daerah tersebut dinilai memiliki komitmen dalam menyelesaikan persoalan persampahan melalui pendekatan yang komprehensif, baik di tingkat regional maupun sektoral.

Sementara itu, Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih memaparkan profil wilayah dan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan pemerintah daerahnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Secara administratif, wilayah tersebut terdiri atas 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 pedukuhan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sementara wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Dalam kesempatan itu, H Abdul Halim juga memaparkan program penguatan ketahanan keluarga yang dijalankan bersama Kementerian Agama sebagai upaya menekan angka perceraian.

"Berdasarkan evaluasi, perceraian di tengah masyarakat kerap dipicu oleh persoalan ekonomi, keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap esensi pernikahan. Karena itu, kami memberikan edukasi pranikah selama kurang lebih tiga bulan bagi pasangan calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, finansial, dan mampu membangun keluarga yang harmonis," jelasnya.

Melalui kegiatan kaji tiru tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan hubungan kerja sama antardaerah semakin erat sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (emca/jp). 

JAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari berbagai program kesejahteraan rakyat yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai referensi dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan di Kalimantan Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, diterima Tenaga Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Arif Fadillah. Pertemuan dimanfaatkan untuk bertukar informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai program kesejahteraan rakyat.

Dalam pemaparannya, Ahmad Arif Fadillah, menjelaskan strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan mengawal program kesejahteraan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, hingga evaluasi agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat.

"Setiap daerah memiliki kebijakan dan inovasi yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin mempelajari berbagai praktik baik yang telah diterapkan di DKI Jakarta agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah," ujarnya.

Menurut H Gusti Iskandar, peningkatan kesejahteraan masyarakat harus didukung kebijakan yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Karena itu, berbagai masukan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Komisi IV dalam memberikan rekomendasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

Selain membahas berbagai program unggulan, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat di daerah. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarlembaga legislatif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan sektor kesejahteraan rakyat di Kalimantan Selatan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. (sar/ali/jp). 

SURABAYA- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya mengawal renovasi dan peningkatan fasilitas Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) Hasanuddin HM. di Jalan Pucang Adi, Surabaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan asrama bersejarah yang telah berdiri sejak 5 April 1984 itu tetap menjadi hunian yang layak sekaligus pusat pembinaan generasi muda Banua.

Asrama yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalsel pada masa kepemimpinan Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo ini telah menjadi rumah kedua bagi mahasiswa asal Kalsel yang menempuh pendidikan di Jawa Timur. Selain sebagai tempat tinggal, AMKS Hasanuddin juga dikenal sebagai tempat lahirnya banyak intelektual dan tokoh yang berkontribusi bagi daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan saat Komisi I DPRD Kalsel melakukan monitoring ke AMKS Hasanuddin, Kamis (6/8/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Biro Umum Setda Kalsel.

"Kami sangat mendukung setiap progres pembenahan asrama ini. Saat meninjau langsung bersama Biro Umum Setda Kalsel, kami melihat sejumlah fasilitas yang memang perlu diremajakan, mulai dari kasur, lemari, hingga penambahan exhaust fan agar sirkulasi udara di dalam kamar tetap sehat," ujar Habib Hamid.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel bersama Biro Umum Setda Kalsel akan segera menindaklanjuti kebutuhan peremajaan sarana dan prasarana tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kenyamanan mahasiswa penghuni asrama.

Selain peningkatan fasilitas, Habib Hamid juga mendorong mahasiswa memanfaatkan asrama sebagai pusat aktivitas akademik, organisasi, dan pengembangan kepemimpinan.

"Kami berharap berbagai kegiatan organisasi dan agenda kemahasiswaan dapat dipusatkan di Asrama Hasanuddin. Aspirasi terkait perbaikan maupun penambahan fasilitas akan segera kami tindak lanjuti bersama mitra kerja di Biro Umum," katanya.

Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel mendapat apresiasi dari para penghuni asrama. Pengurus AMKS Hasanuddin, Adib Nur Rahman, berharap perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan asrama dapat terus berlanjut.

"AMKS Hasanuddin telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi Kalimantan Selatan. Kami berharap kunjungan Komisi I menjadi jembatan bagi terealisasinya berbagai aspirasi sehingga asrama ini semakin maju dan mampu mendukung lahirnya generasi unggul Banua," ujarnya. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menetapkan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024. Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar dan masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah.

Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah, Hendri Hanafi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalimantan Tengah Nomor PRIN-01/O.2/Fd.2/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 beserta perubahan-perubahannya hingga 2 Juli 2026.

"Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan dua alat bukti yang cukup telah menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Hendri, di Palangka Raya, Kamis (6/8/2026). 

Kelima tersangka masing-masing berinisial MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2023–2028 yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik; W selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM; JJ selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; MT selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; serta E selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam penyidikan terungkap KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima dana hibah sebesar Rp40 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp16 miliar pada Tahun Anggaran 2023 dan Rp24 miliar pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 30 Oktober 2023.

Penyidik menduga para tersangka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Penggunaan anggaran diduga tidak mengacu pada NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran perjanjian hibah. Perbuatan itu diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi adanya praktik kickback, suap, maupun gratifikasi yang diduga diterima komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Dugaan tersebut masih terus didalami dalam proses penyidikan.

Hendri menegaskan, penyidikan perkara ini belum berhenti pada penetapan lima tersangka. Tim penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Perkembangan penyidikan akan terus dilanjutkan dengan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru," ujarnya.

Kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, besaran pasti kerugian keuangan negara masih dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan estimasi sementara penyidik, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar. (emca/jp).

PALANGKA RAYA- Universitas Palangka Raya (UPR) memperkuat kolaborasi dengan Polri melalui pengembangan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah riset, inovasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah untuk mendukung transformasi kepolisian. Setelah dibentuk pada 10 Maret 2026, pusat studi tersebut kini memasuki tahap operasional dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri yang adaptif terhadap tantangan keamanan modern.

Penguatan peran Pusat Studi Kepolisian dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., di Universitas Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).

Tim asistensi terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si. Pertemuan juga dihadiri Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha serta jajaran Universitas Palangka Raya, di antaranya Dekan FISIP Prof. Bayu Rama, Kepala LPPM Dr. Ir. Herry, M.P., Ketua Pusat Studi Kepolisian UPR Dr. Fransisco, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Andika Wijaya, S.H., M.H.

Forum tersebut menandai dimulainya tahap implementasi Pusat Studi Kepolisian. Fokus pengembangannya diarahkan pada penyusunan roadmap riset, penguatan Police Science, pengembangan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing.

Sejumlah isu strategis menjadi prioritas penelitian, meliputi transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen kebencanaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan bagian dari strategi Polri membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

"Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki personel yang tidak hanya profesional di lapangan, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis persoalan, dan menghasilkan inovasi.

"Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan," tegasnya.

Hingga Agustus 2026, Polri telah membangun jejaring akademik melalui 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kerja sama telah ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melahirkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk di Universitas Palangka Raya.

Jejaring tersebut dikembangkan sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap pusat studi didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah serta saling berbagi hasil riset dan praktik terbaik untuk mendukung peningkatan kualitas tugas kepolisian.

Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Polri menegaskan komitmennya membangun reformasi kelembagaan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan personel Polri yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif, presisi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tabalong mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial SUR alias UK (43) beserta barang bukti sabu seberat 13,48 gram.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) sore di sebuah rumah di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Operasi dipimpin Kasatresnarkoba Polres Tabalong, AKP Andi Prateknjo. 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Polisi 110 terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan dan transaksi narkotika di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan. Setelah memastikan kebenaran informasi, petugas mendatangi lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap tersangka," ujar IPTU Heri, Kamis (5/8/2026). 

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 13,48 gram.

Selain sabu, petugas turut menyita empat pak plastik klip kosong, satu unit timbangan digital warna hitam, satu bungkus plastik bekas makanan, satu plastik besar warna hitam, satu tas warna hitam, satu unit telepon genggam warna biru, serta uang tunai sebesar Rp400.000 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

"Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan ke Polres Tabalong untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata IPTU Heri. 

Polres Tabalong mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Polisi 110. 

IPTU Heri berharap, sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terus terjalin untuk menekan peredaran narkotika serta mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan, Ny. Denintha Putri Beddy menghadiri pembukaan pameran dan pasar rakyat yang menjadi rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Hadits XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 di Kecamatan Seruyan Hilir, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Seruyan beserta istri, Wakil Bupati Seruyan, Ketua DPRD dan unsur DPRD Kabupaten Seruyan, Kajari Seruyan, Pabung Kodim 1015, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, unsur Forkopimda, pejabat Polres Seruyan, Bhayangkari, kepala SOPD, para camat, serta peserta kafilah dari seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.

Pembukaan pameran dan pasar rakyat ditandai dengan prosesi pemotongan pita oleh Ibu Bupati Seruyan Ny. Welduline Selanorwanda bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan sebagai simbol dimulainya kegiatan.

Pameran dan pasar rakyat merupakan bagian dari rangkaian MTQ dan Hadits XIX serta FSQ 2026 yang bertujuan mendukung syiar Islam sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menyatakan Polri mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama seluruh rangkaian acara berlangsung.

"Kami siap memberikan pengamanan dan dukungan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar AKBP Beddy.

Kehadiran Kapolres Seruyan bersama Ketua Bhayangkari Cabang Seruyan mencerminkan sinergi antara Polri dan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mendukung kegiatan keagamaan, pelestarian budaya Islam, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan MTQ, FSQ, dan pasar rakyat. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan resmi membuka rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) XIX serta Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Seruyan Tahun 2026 melalui pelepasan Pawai Ta'aruf di Lapangan Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Kamis (6/8/2026).

Pawai Ta'aruf dilepas langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Seruyan, Ny. Welduline Selanorwanda, Wakil Bupati H Supian, Wakil Ketua I DPRD Seruyan Harsandi, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Andre, Kapolres Seruyan AKBP Beddy Suwendi, Pabung Kodim 1015/Sampit Kapten Inf. Supriyono, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Ribuan peserta dari seluruh kecamatan, kafilah, organisasi keagamaan, pelajar, hingga berbagai elemen masyarakat memadati kawasan pusat Kota Kuala Pembuang. Dengan mengenakan busana Islami dan membawa identitas daerah masing-masing, peserta pawai mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute.

Pawai Ta'aruf menjadi penanda dimulainya pelaksanaan MTQH XIX dan FSQ Tahun 2026. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah, membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis, serta melestarikan seni budaya Islam di Kabupaten Seruyan.

Dalam sambutannya Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa MTQH dan FSQ bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana membangun karakter generasi muda yang religius, berakhlak mulia, dan cinta terhadap Al-Qur'an.

"MTQH dan FSQ bukan hanya perlombaan untuk meraih prestasi, tetapi merupakan investasi moral dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Bupati berharap penyelenggaraan MTQH XIX dan FSQ Tahun 2026 mampu melahirkan qari, qariah, hafiz, hafizah, serta pegiat seni qasidah yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Seruyan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional.

"Saya berharap melalui kegiatan ini lahir generasi Qurani yang tidak hanya unggul dalam kompetisi, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu membawa nama baik Kabupaten Seruyan di berbagai ajang," katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Kabupaten Seruyan yang damai, harmonis, maju, dan sejahtera.

Semarak Pawai Ta'aruf yang berlangsung tertib, aman, dan meriah menjadi awal rangkaian MTQH XIX dan FSQ Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap seluruh agenda dapat berjalan sukses sekaligus memperkuat syiar Islam dan melahirkan generasi Qurani yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. (gan/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Barito Timur ke-24 pada tanggal 03 Agustus 2026.

"Sinergi Budaya dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis (SEGAH)."

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan masyarakat sekitar, Kamis (6/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus tindak lanjut Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Kunjungan dan Klinik Panyanware Rutan Kelas IIB Tamiang Layang tersebut bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mendorong deteksi dini penyakit tidak menular melalui pemeriksaan kesehatan berkala.

Petugas kesehatan Rutan memberikan layanan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol kepada para peserta. Pemeriksaan dilakukan secara profesional sesuai standar pelayanan kesehatan, disertai edukasi bagi peserta yang memiliki faktor risiko agar dapat melakukan upaya pencegahan maupun tindak lanjut sedini mungkin.

Sebanyak 49 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 13 pegawai, 31 warga binaan, dan lima orang masyarakat sekitar. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi.

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Edukasi yang disampaikan meliputi konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik secara rutin, pengelolaan waktu istirahat, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala sebagai langkah pencegahan penyakit.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Rutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi pegawai, warga binaan, maupun masyarakat sekitar.

"Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini, kami ingin memastikan bahwa pegawai, warga binaan, maupun masyarakat sekitar memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, produktif, dan humanis," ujar Agung.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang juga mendukung pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hasil pelaksanaan kegiatan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Tamiang Layang. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, terus memperkuat pendampingan terhadap petani sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan panen jagung di Desa Muru Duyung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kamis (6/8/2026).

Panen berlangsung di lahan milik Margedut seluas sekitar dua hektare dengan hasil mencapai kurang lebih delapan ton jagung pipil dalam bentuk tongkol. Hasil panen tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pangan di wilayah Kecamatan Pematang Karau.

Kegiatan panen dihadiri unsur kepolisian, pemerintah Desa Muru Duyung, petugas penyuluh lapangan (PPL), serta para petani. Kehadiran personel Polri merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hasil produksi jagung dari wilayah Pematang Karau juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pasokan bagi Bulog Buntok sehingga berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendampingi petani guna meningkatkan produktivitas pertanian.

"Kami bersama seluruh personel dan pemerintah desa akan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat agar hasil panen semakin optimal. Ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Pematang Karau," ujar Rikardo.

Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur.

Keberhasilan panen tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menutup Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 antar organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, dan perbankan di Arena Tiara Batara, Rabu (5/8/2026) malam. Penutupan dilakukan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Utara, Eveready Noor, yang mewakili Bupati Barito Utara.

Turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara dan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antarlembaga.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Eveready Noor, disampaikan bahwa olahraga merupakan sarana membangun kekompakan, sportivitas, dan kebersamaan di lingkungan pemerintah maupun antarinstansi.

"Melalui turnamen ini diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat, semangat kebersamaan terus terpelihara, dan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Pada partai akhir kompetisi, tim Dinas Pendidikan berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Disdalduk KB P3A, disusul Dinas PUPR di peringkat ketiga dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di peringkat keempat.

Selain menyerahkan piala bergilir kepada Dinas Pendidikan sebagai juara umum, panitia juga memberikan penghargaan kepada pencetak gol terbanyak yang diraih pemain dari tim Dinas PUPR serta penghargaan suporter terbaik kepada tim Damkar.

Rangkaian penutupan turut diisi dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba pidato, bertutur, dan gerak jalan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan.

Melalui GPM ini, Bulog menyediakan sejumlah komoditas pangan strategis dengan harga di bawah harga pasar sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta membantu pengendalian inflasi daerah.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur, Wahyu Tri Hutomo, mengatakan pihaknya menyiapkan beragam kebutuhan pokok untuk masyarakat Kabupaten Seruyan.

"Kami menyediakan 1 ton beras medium SPHP, 1 ton beras premium, serta 1.200 liter minyak goreng untuk masyarakat dengan harga di bawah pasaran," ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP tidak hanya dilakukan pada momentum peringatan HUT Kabupaten Seruyan, tetapi juga terus dilaksanakan melalui pasar-pasar, pedagang pengecer, dan program Gerakan Pangan Murah secara berkala.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Seruyan, Sri Susanti, berharap pelaksanaan GPM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kami berharap pelaksanaan gerakan pangan murah ini betul-betul membantu masyarakat di Kabupaten Seruyan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," tuturnya.

Sri menambahkan, program serupa juga akan digelar pada rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) mendatang. Selain beras SPHP, beras premium, dan minyak goreng, pemerintah daerah berencana menambah komoditas bersubsidi lainnya.

"Untuk kegiatan di stan MTQ nanti, selain stok SPHP, beras premium, dan minyak goreng, kami berencana menambahkan komoditas lain seperti telur, daging ayam, bawang merah, hingga bawang putih," tandasnya. (gan/jp). 

JAKARTA- Bupati Barito Timur, M. Yamin mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria dalam pertemuan di ruang kerja Wamendes, Rabu (5/8/2026). Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka mempercepat pembangunan desa, memperkuat perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar.

Sejumlah usulan yang disampaikan Bupati M. Yamin meliputi pembangunan jalan dan jembatan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, penguatan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha produktif lainnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga mengusulkan peningkatan infrastruktur pelayanan air bersih melalui penambahan fasilitas bagi PDAM Tamiang Layang. Usulan tersebut mencakup pencarian sumber air baku alternatif dan pembangunan jaringan perpipaan menuju sumber air yang lebih memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Bupati M. Yamin mengatakan, seluruh usulan yang disampaikan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat Barito Timur untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa. Karena itu kami membawa berbagai kebutuhan prioritas masyarakat agar dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat. Kami bersyukur seluruh usulan mendapat sambutan yang sangat baik," ujar M. Yamin.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang dinilai proaktif menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, usulan yang diajukan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyatakan pemerintah pusat mendukung berbagai program yang diusulkan dan akan mendorong tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa di Barito Timur. (zi/jp).

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI menggelar sosialisasi penguatan literasi kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana sekaligus membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah sangat penting mengingat Barito Kuala merupakan wilayah yang kerap menghadapi bencana, seperti banjir pada musim hujan serta kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

"Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan bencana di daerah," ujarnya.

Herman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para relawan kebencanaan. Selain semangat pengabdian, relawan perlu dibekali pengetahuan teknis dan pemahaman mengenai aspek keselamatan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan aman.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, H Sandi Fitrian Noor, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis serta dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan literasi kebencanaan dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat.

Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk memperkuat peran BPBD di daerah.

Sandi mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi bencana, sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

"Keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang," tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta BPBD Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pemangku kepentingan menyusul keluhan pelaku usaha perunggasan terkait anjloknya harga ayam dan telur serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap usaha peternakan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan yang diterima Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Sekretaris Komisi II H Jahrian di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Pinsar Kalsel menyampaikan kondisi industri perunggasan di daerah yang dinilai sedang tidak kondusif akibat harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi dan belum berpihak kepada peternak. Selain itu, pemadaman listrik bergilir juga disebut turut menambah beban operasional usaha peternakan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para peternak sebagai bahan untuk dicarikan solusi bersama.

"Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua sekaligus keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan mengundang seluruh instansi dan lembaga terkait dalam RDP guna membahas langkah konkret untuk menstabilkan kondisi sektor perunggasan.

"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan usaha peternakan tidak terus terganggu," tegas H Supian HK.

Ia menjelaskan, RDP nantinya akan memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, DPRD Kalsel berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

"Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu, langkah bersama harus segera dilakukan," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno mengukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kapuas Periode 2026–2030 sekaligus membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Kabupaten Kapuas Tahun 2026 di Ballroom Hotel Permata Inn, Kuala Kapuas, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas itu dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, pembina dan pelatih Paskibraka, purna Paskibraka, serta 42 calon anggota Paskibraka Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga lahirnya generasi muda yang berintegritas, berjiwa nasionalisme, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Ia menekankan, bahwa Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan wadah pembinaan karakter generasi muda.

"Melalui Paskibraka dibentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan semangat gotong royong," ujar HM. Wiyatno.

Bupati juga menilai DPPI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Karena itu, para pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan menjadi teladan, penggerak persatuan, perekat kebhinekaan, sekaligus pelopor berbagai kegiatan positif di masyarakat.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pelaksana DPPI Kabupaten Kapuas yang hari ini dikukuhkan. Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda," katanya.

Kepada 42 calon anggota Paskibraka, HM. Wiyatno berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan disiplin, penuh semangat, dan tanggung jawab.

"Jadikan setiap materi, latihan, dan pembinaan sebagai sarana membentuk karakter, memperkuat mental, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas, Yunabut, mengatakan pengukuhan DPPI merupakan tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, pelaksanaan Diklat Paskibraka mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 yang mewajibkan calon Paskibraka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum bertugas pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Yunabut menjelaskan, sebanyak tujuh purna Paskibraka Kabupaten Kapuas resmi diangkat sebagai Pelaksana DPPI Kabupaten Kapuas Periode 2026–2030 setelah melalui proses seleksi sesuai ketentuan BPIP.

Ia menambahkan, peserta Diklat Paskibraka Tahun 2026 berjumlah 42 orang, terdiri atas 24 putra dan 18 putri. Mereka merupakan peserta terbaik yang lolos dari 130 peserta seleksi yang berasal dari SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Kapuas.

Selama 14 hari, para peserta akan menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai bekal sebelum bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

PLEIHARI- Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya perlindungan terhadap petani jagung melalui penerapan tabel rafaksi sebagai standar penentuan harga berdasarkan kadar air. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakhiri praktik permainan harga oleh tengkulak maupun perusahaan pembeli (off taker), sehingga petani memperoleh harga yang lebih adil.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., saat menerima kunjungan awak media di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Menurut AKBP Ricky, tabel rafaksi disusun bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kalangan akademisi sebagai acuan resmi dalam menentukan harga jual jagung sesuai kualitas hasil panen.

"Tabel rafaksi itu sudah disusun bersama Pak Gubernur. Kalau aturan ini diikuti oleh tengkulak maupun pabrik off taker, maka petani akan lebih terjamin karena harga tidak lagi ditentukan secara sepihak," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya tabel rafaksi, petani kerap berada pada posisi yang lemah karena harga jagung ditentukan sepihak oleh pembeli. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani, terutama saat musim panen raya.

"Dengan adanya tabel ini, petani tidak lagi dipermainkan. Berapa kadar airnya, sudah ada standar harganya," katanya.

Kapolres mengakui penerapan standar tersebut berpotensi mengurangi keuntungan yang selama ini diperoleh tengkulak maupun perusahaan pembeli. Namun, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata niaga jagung yang lebih sehat dan berpihak kepada petani.

"Harapannya petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak," ucapnya.

Selain menjamin kepastian harga, AKBP Ricky juga memaparkan prospek usaha budidaya jagung di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, biaya produksi satu hektare lahan berkisar antara Rp17 juta hingga Rp20 juta. Dengan produktivitas normal lima hingga tujuh ton per hektare dan harga jual sekitar Rp5.400 per kilogram, petani berpeluang memperoleh keuntungan sekitar Rp7 juta per hektare apabila pengelolaan tanaman dilakukan secara optimal.

Meski demikian, keuntungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam mengendalikan hama, menjaga kualitas tanaman, serta menghasilkan jagung dengan kadar air sesuai standar yang telah ditetapkan.

AKBP Ricky menyebut, bahwa Kabupaten Tanah Laut masih menjadi sentra produksi jagung terbesar di Kalimantan Selatan, disusul Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru.

"Sentra jagung ada tiga, yaitu Tanah Laut, Balangan, dan Kotabaru. Yang paling besar tetap Tanah Laut," katanya.

Kendati demikian, produksi jagung Kalimantan Selatan hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Kebutuhan jagung diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu ton per tahun, sementara produksi saat ini masih berada di bawah 200 ribu ton. Sebagian besar kebutuhan tersebut diserap industri pakan ternak, termasuk dua pabrik besar yang beroperasi di daerah.

Di sisi lain, upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Pemanfaatan lahan pertanian di Kalimantan Selatan saat ini didominasi tiga komoditas utama, yakni kelapa sawit, padi, dan jagung. Kondisi tersebut membuat perluasan areal tanam jagung tidak mudah dilakukan tanpa mengurangi luas tanam komoditas lainnya.

"Lahan yang tersedia sudah terbagi antara sawit, padi, dan jagung. Kalau ingin menambah luas jagung, berarti harus mengurangi salah satu komoditas tersebut, dan itu tentu bukan perkara mudah," jelasnya.

Melalui penerapan tabel rafaksi, penguatan akses pembiayaan, serta sinergi antara pemerintah, kepolisian, akademisi, perbankan, dan pelaku usaha, Polres Tanah Laut berharap kesejahteraan petani jagung semakin meningkat sekaligus mendukung percepatan target swasembada pangan nasional. (salim anwar/jp). 

KUALA PEMBUANG- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seruyan menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat di halaman Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Rabu (5/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandian Noor, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

"Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang mungkin diderita masyarakat, sekaligus melakukan skrining penyakit menular dan tidak menular," ujar Ruspandian di sela kegiatan.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis, meliputi skrining mandiri melalui pengisian kuesioner, pemeriksaan penyakit tidak menular seperti tekanan darah (hipertensi) dan kadar gula darah (diabetes), skrining tuberkulosis (TB) paru melalui pemeriksaan dahak, serta konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan terkait riwayat maupun gejala penyakit.

Menurut Ruspandian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan capaian target pelayanan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Seruyan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan pola hidup sehat.

Ia juga mengimbau masyarakat yang belum sempat mengikuti layanan pada kegiatan tersebut agar tidak khawatir. Pasalnya, layanan Cek Kesehatan Gratis tetap tersedia setiap hari kerja di seluruh puskesmas di Kabupaten Seruyan.

"Masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan kesehatannya. Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan terdekat. Layanan ini dapat diakses oleh seluruh warga tanpa membedakan status kepesertaan BPJS," katanya. (gan/jp). 

GUNUNGKIDUL- Memasuki hari kedua kegiatan kaji tiru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai upaya memperkuat kapasitas pemerintahan melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antardaerah, Rabu (5/8/2026). 

Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh agama, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai isu strategis, di antaranya penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pengawasan berbasis digital, percepatan penurunan stunting, hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gunungkidul beserta jajaran atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, kegiatan kaji tiru bukan sekadar meniru kebijakan daerah lain, melainkan menjadi sarana memperluas wawasan, menyerap inovasi, dan memperoleh pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik serta kebutuhan Kabupaten Barito Utara.

"Hasil kaji tiru ini tidak semata-mata untuk ditiru secara utuh, melainkan menjadi bahan pembelajaran yang akan kami sesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Utara," ujar H Shalahuddin.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyambut baik kunjungan rombongan Barito Utara. Ia mengapresiasi keunikan rombongan yang selalu melibatkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Utara dalam setiap agenda kunjungan kerja.

Pada kesempatan tersebut, Endah juga memaparkan sejumlah kebijakan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk pangan lokal dalam setiap kegiatan resmi pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menyajikan makanan dan minuman berbahan dasar gandum, seperti roti, dalam kegiatan kedinasan. Sebagai gantinya, kami mengutamakan hasil pertanian lokal seperti olahan singkong, ubi, jagung, porang, kacang-kacangan, hingga hasil laut," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan kebijakan tidak menyajikan buah impor dalam jamuan resmi. Seluruh kebutuhan buah dipenuhi dari hasil pertanian lokal, seperti pisang raja, sawo, dan jambu. Kebijakan ramah lingkungan lainnya adalah mengganti karangan bunga berbahan styrofoam dengan tanaman hidup atau rangkaian sayuran sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan.

Kegiatan kaji tiru ini diharapkan semakin mempererat sinergi antarpemerintah daerah serta melahirkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Barito Utara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur mendorong penguatan karakter dan budaya hidup sehat peserta didik melalui Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti perwakilan 10 kecamatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Rabu (5/8/2026).

Sebanyak 50 peserta didik dari jenjang SD ambil bagian dalam perlombaan ini, dengan didampingi 10 guru pendamping. Setiap kecamatan mengirimkan satu tim yang terdiri dari lima peserta untuk berkompetisi menampilkan kemampuan terbaik dalam olahraga senam.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan memiliki daya saing melalui implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

"Tujuh kebiasaan tersebut, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat, menjadi fondasi penting dalam membentuk murid yang sehat, disiplin, berintegritas, dan berdaya saing," ujarnya.

Menurutnya, Lomba Senam Anak Indonesia Hebat tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pengembangan potensi dan pembentukan karakter peserta didik.

"Melalui kegiatan ini, murid dapat berinovasi, berprestasi, serta berkompetisi secara sehat dengan tetap menjunjung tinggi semangat sportivitas," katanya.

Ia menambahkan, lomba tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menemukan dan membina bibit-bibit berbakat di bidang olahraga senam agar dapat dikembangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan para juri agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi integritas dalam memberikan penilaian kepada seluruh peserta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (PPSD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Erik Bimantara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 800/1333/1.1/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Pembentukan Panitia Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Jenjang SD Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

"Peserta lomba berjumlah 50 orang yang terdiri dari 10 tim perwakilan kecamatan. Selain itu, terdapat 10 guru pendamping sehingga total peserta kegiatan mencapai 60 orang," jelas Erik.

Erik menyebutkan, bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, membangun kebiasaan hidup sehat, menanamkan disiplin sejak dini, serta menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan jiwa sportivitas peserta didik.

"Selain sebagai kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat persatuan dan kebersamaan antarpeserta didik melalui kegiatan positif dan edukatif," pungkasnya. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, menggelar acara pisah sambut Kepala Desa di Balai Desa Beringin, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Heri Iswandi dan dimulainya kepemimpinan Hadimulah sebagai Kepala Desa Beringin.

Acara tersebut dihadiri Camat Alalak, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga Desa Beringin.

Dalam sambutannya Heri Iswandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa yang telah memberikan dukungan selama dirinya memimpin. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa jabatannya masih terdapat kekurangan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Beringin atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Bapak Hadimulah agar pembangunan Desa Beringin semakin maju," ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Desa Beringin yang baru, Hadimulah, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh warga. Mari bersama-sama membangun Desa Beringin agar semakin maju, sejahtera, dan religius. Pintu saya selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat," kata Hadimulah.

Pada kesempatan yang sama, Camat Alalak mengapresiasi dedikasi Heri Iswandi selama memimpin Desa Beringin. Ia juga berharap Hadimulah segera melakukan konsolidasi dengan perangkat desa serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian acara ditutup dengan prosesi penyerahan memori jabatan dari Heri Iswandi kepada Hadimulah sebagai simbol estafet kepemimpinan, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh tamu undangan dan masyarakat. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Aipda Mujiono, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Bagok melalui kegiatan sambang kamtibmas yang disertai sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), literasi digital, serta layanan Call Center 110 Polri, di Kantor Desa Bagok, RT 02, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, dalam rangka mempererat koordinasi antara Polri dan pemerintah desa guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan itu, Aipda Mujiono berdialog dengan Kepala Desa Bagok beserta perangkat desa untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mendukung berbagai program pemeliharaan kamtibmas.

Selain itu, Bhabinkamtibmas mengingatkan pentingnya pencegahan karhutla dengan mengimbau masyarakat agar tidak membuka hutan maupun lahan dengan cara dibakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mencegah karhutla dan meningkatkan kesadaran dalam bermedia sosial.

"Bhabinkamtibmas hadir sebagai mitra masyarakat. Sinergi dengan pemerintah desa menjadi kunci dalam menjaga situasi kamtibmas, mencegah karhutla, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Penyaringan informasi sebelum dibagikan dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

Tak hanya itu, Bhabinkamtibmas turut menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polres Barito Timur sebagai sarana pengaduan dan pelayanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis ketika membutuhkan bantuan atau dalam situasi darurat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan Pemerintah Desa Bagok semakin erat sehingga upaya pencegahan karhutla, peningkatan kesadaran bermedia sosial, dan pemeliharaan kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. (zi/jp).