MUARA TEWEH- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyetujui usulan skema pembangunan multi-years (tahun jamak) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rapat pembahasan bersama, Kamis (30/4/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, memaparkan rencana pembangunan infrastruktur strategis yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran. 

Skema multi-years dinilai menjadi solusi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan agar dapat berjalan lebih efektif dan terencana.

Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

"Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen kuat serta dukungan seluruh elemen, termasuk DPRD,” ujarnya.

Dengan disetujuinya usulan tersebut, sejumlah proyek infrastruktur prioritas di Kabupaten Barito Utara dipastikan memiliki kepastian pendanaan dan pelaksanaan lintas tahun anggaran, sehingga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan yang diberikan dan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026, PP-PAUD Kabupaten Barito Utara menggelar lomba kreativitas anak usia dini bertema “Semangat Kartini, Anak Hebat Berani, Tumbuh Ceria, Menggapai Cita-cita” di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muara Teweh, Rabu (29/4/2026). 

Kegiatan tersebut diikuti anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Barito Utara dengan menampilkan berbagai lomba, di antaranya fashion show dan menyanyi lagu “Ibu Kita Kartini”. 

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Barito Utara, Muhlis, dan dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) serta Ketua PP-PAUD Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya Sekda Barito Utara, Muhlis, menyampaikan bahwa nilai-nilai emansipasi Kartini perlu ditanamkan sejak usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda.

"Semangat emansipasi Kartini harus menjadi inspirasi dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia, dengan perempuan sebagai pendidik utama dalam keluarga,” ujarnya.

Ketua PP-PAUD Kabupaten Barito Utara, Marsiana Muhlis, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini sekaligus mengembangkan kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri anak.

"Melalui kegiatan ini, anak-anak didorong untuk berani berekspresi sekaligus mengasah kemampuan melalui lomba yang digelar,” katanya.

Sementara itu, sambutan Bunda PAUD Kabupaten Barito Utara yang dibacakan Ketua GOW menyebut, bahwa peringatan Hari Kartini sebagai momentum penting dalam pendidikan karakter anak usia dini.

"Nilai perjuangan, keberanian, dan semangat belajar diharapkan dapat tertanam sejak dini, sekaligus mempererat silaturahmi antar lembaga PAUD,” ucapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi anak usia dini yang berani, kreatif, dan memiliki semangat belajar tinggi sesuai nilai-nilai perjuangan Kartini. (dsk/emca/jp). 

TANJUNG- Polsek Bintang Ara, Polres Tabalong bersama instansi terkait melakukan koordinasi dan pengecekan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) jagung pakan hibrida di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Rabu (29/4/2026). 

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan milik Kelompok Tani Ngudi Mulyo 2 yang direncanakan mulai tanam pada akhir Mei 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur kepolisian, penyuluh pertanian, serta perwakilan dinas terkait dan pengurus kelompok tani setempat.

Hasil pengecekan menunjukkan lahan seluas sekitar 2 hektare milik Suharno dan Suratno menggunakan pola tanam kombinasi monokultur dan tumpang sari dengan tanaman karet. Sumber air masih bergantung pada curah hujan karena belum tersedianya sistem irigasi.

Di lapangan, petani menghadapi sejumlah kendala, antara lain ketergantungan terhadap cuaca serta potensi serangan hama seperti monyet, tupai, dan ulat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman hingga masa panen.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Kamis (30/4/2026), menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan.

"Pendampingan dan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal serta membantu petani mengatasi kendala di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan kelompok tani menjadi kunci dalam meningkatkan produksi serta mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

TANJUNG- Polsek Tanjung, Polres Tabalong  bersama instansi terkait melakukan pengecekan lahan jagung pakan hibrida milik Kelompok Tani (Poktan) Warga Sedarah di Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini dipimpin Kapolsek Tanjung, Ipda Ferry Andika Mei bersama personel dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) BPP Tanjung untuk memastikan kesiapan lahan menjelang musim tanam Mei 2026.

Hasil pengecekan menunjukkan lahan seluas sekitar 1 hektare milik Syahrani telah menerapkan pola tanam tumpang sari dengan tanaman cabai. Namun, sumber air masih mengandalkan curah hujan (tadah hujan).

Di lapangan, petani menghadapi sejumlah kendala, seperti ketergantungan pada cuaca serta potensi serangan hama, terutama monyet dan ulat, yang dapat mengganggu hasil panen.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Kamis (30/4/2026), menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Pendampingan dilakukan agar petani dapat mengelola lahan secara optimal sehingga produksi jagung meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani guna mengantisipasi kendala di lapangan, termasuk faktor cuaca dan hama. (fah/jp). 

SAMPIT- Polres Kotawaringin Timur (Kotim) memusnahkan 1.297,45 gram narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 11 kasus selama periode Februari hingga April 2026.

Pemusnahan dipimpin Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain di lobi Mapolres Kotim, Kamis (30/4/2026), dan disaksikan sejumlah pihak, antara lain perwakilan BNNK Kotim, Kejaksaan Negeri Kotim, Pengadilan Negeri Sampit, UPTD Labkesda, penasihat hukum tersangka, serta awak media.

Kapolres AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 82 bungkus plastik sabu dengan berat bersih total 1,29 kilogram.

"Jika diasumsikan satu gram digunakan lima orang, maka pemusnahan ini berpotensi menyelamatkan sekitar 6.487 jiwa dari penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Ia menambahkan, nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp1,94 miliar.

Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memutus rantai peredaran narkotika di wilayah Kotawaringin Timur.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka, dimulai dari pembukaan segel barang bukti, kemudian sabu dilarutkan dalam air yang dicampur bahan kimia, sebelum dibuang ke saluran pembuangan.

Barang bukti tersebut berasal dari 11 kasus dengan tersangka berinisial KAE, P, AT, E, FR, NA, MK, AK, APN, SK, dan MIK. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Sampit, antara lain Jalan Cristopel Mihing, Jalan Tjilik Riwut Km 7, Jalan Iskandar, dan Jalan Pemuda, termasuk kawasan permukiman dan hotel.

Kapolres menegaskan seluruh barang bukti telah memiliki penetapan dari Kejaksaan Negeri Kotim sehingga sah untuk dimusnahkan.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan narkotika.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat sangat penting dalam mengungkap peredaran narkoba,” tegasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti dari sejumlah perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Kamis (30/4/2026).

Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Barito Timur, Rahmad Isnaini.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kapolres Barito Timur, Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, perwakilan Kodim 1012/Buntok, Dinas Kesehatan, serta jajaran Kejari dan kepolisian setempat.

Bupati M. Yamin menyatakan, pemusnahan barang bukti ini menjadi wujud nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di wilayah Barito Timur.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

"Harapan kita kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran untuk tidak melanggar aturan dan hukum, karena pelanggaran hanya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.

M. Yamin menegaskan, aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

"Polisi, kejaksaan, hingga pengadilan akan menindak tegas setiap pelanggaran. Di tengah situasi daerah yang cukup sulit ini, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman,” tegasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur memusnahkan 98 barang bukti dari 24 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Kamis (30/4/2026).

Kegiatan pemusnahan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Barito Timur itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Rahmad Isnaini.

Turut hadir Bupati Barito Timur, M. Yamin, Kapolres Barito Timur, perwakilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, perwakilan Kodim 1012/Buntok, Dinas Kesehatan, serta jajaran kejaksaan dan kepolisian setempat.

Rahmad Isnaini menjelaskan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah inkracht.

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 24 perkara dengan total 98 jenis. Ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain pemusnahan, Kejari Barito Timur juga telah melaksanakan lelang terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara pada Maret 2026.

"Barang bukti yang diputuskan dirampas untuk negara sudah kami lelang pada Maret lalu,” katanya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana umum periode Januari hingga April 2026, meliputi 13 perkara narkotika, 2 perkara perkebunan, 4 perkara pencurian, 1 perkara penganiayaan, 2 perkara kekerasan, 1 perkara perlindungan anak, serta 1 perkara lainnya.

Untuk perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan antara lain 39 paket sabu seberat 27,78 gram, plastik klip, timbangan, sendok, hingga kartu SIM. 

Selain itu, turut dimusnahkan barang bukti lain seperti buah kelapa sawit, senjata tajam, pakaian, dan berbagai barang terkait tindak pidana lainnya.

Rahmad mengungkapkan, kasus narkotika masih menjadi perkara paling dominan di wilayah Barito Timur.

"Kasus yang paling menonjol masih narkotika. Selain itu, terdapat juga kasus kekerasan seksual serta tindak pidana lain seperti penganiayaan, penipuan, dan pencurian,” ujarnya.

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, seperti dibakar, dilarutkan menggunakan bahan kimia, serta dipotong hingga tidak dapat digunakan kembali.

"Langkah ini untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan transparansi kepada masyarakat bahwa barang bukti benar-benar dimusnahkan,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing (PORA) mengungkap pola kerja sama sejumlah perusahaan yang beroperasi di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dalam inspeksi lapangan terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA).

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Barito Timur, Erwin Nazwar Raharjo, menyebutkan terdapat dua perusahaan utama yang terlibat dalam aktivitas di lokasi tersebut.

"PT Sheng Yuan bertindak sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan PT Padang Mulia selaku pemegang izin usaha pertambangan, sedangkan PT Yon Heng berperan sebagai subkontraktor,” ujarnya di Tamiang Layang, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, PT Yon Heng juga bekerja sama dengan perusahaan lokal, PT Pitu Jaya Mandiri (PJM), khususnya dalam pengelolaan dan rencana rekrutmen tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing). Perusahaan tersebut dipimpin oleh Ariantho S. Muller.

Menurut Erwin, kerja sama itu bertujuan mendukung kebutuhan tenaga kerja di lapangan, termasuk pengelolaan tenaga kerja lokal.

Sebelumnya, Tim PORA bersama Kesbangpol Barito Timur melakukan inspeksi lapangan pada Selasa (28/4/2026), melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, BIN Daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta lembaga adat.

Dalam pemeriksaan di area operasional PT Sheng Yuan dan PT Yon Heng, tim menemukan dua tenaga kerja asing yang menjabat sebagai Head Officer di PT Yon Heng. Namun, keduanya tidak berdomisili di Barito Timur dan saat ini berada di Jakarta untuk keperluan pemantauan.

Selain itu, sebanyak 15 tenaga ahli asing sempat berada di lokasi untuk kegiatan survei dan pengecekan peralatan. Mereka telah kembali ke negara asal pada 25 April 2026 dan dijadwalkan kembali saat operasional dimulai.

Perusahaan memastikan dua TKA yang tercatat dalam struktur organisasi PT Yon Heng telah mengantongi visa sesuai ketentuan.

Sementara itu, Direktur Utama PT PJM, Ariantho S. Muller, menyatakan perusahaan belum melakukan aktivitas operasional penuh sehingga belum membuka perekrutan tenaga kerja.

"Belum ada perekrutan karena operasional belum berjalan. Ke depan, kami akan memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat di wilayah ring satu. TKA hanya akan digunakan sebagai tenaga ahli atau pelatih jika diperlukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses rekrutmen ke depan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja, untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

"Kami akan berkoordinasi dengan Disnaker sebelum melakukan seleksi tenaga kerja,” katanya. (zi/jp).

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong menangkap seorang pria berinisial IS (35), yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu, di Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Selasa (28/4/2026) malam.

Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan kepolisian 110 terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas yang dipimpin AKP Andi Prateknjo segera melakukan penyelidikan.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, menjelaskan tersangka diamankan di pinggir Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan satu paket sabu yang dibungkus plastik klip.

"Dari hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan kembali menemukan lima paket sabu serta sejumlah barang bukti lainnya,” ujar Heri, Kamis (30/4/2026). 

Dari tangan tersangka, polisi menyita enam paket sabu dengan berat bersih 4,27 gram. Selain itu, turut diamankan dompet, tisu, kotak rokok, plastik klip, sekop dari sedotan, kotak penyimpanan, timbangan digital, telepon genggam, serta uang tunai Rp250 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba.

Polisi juga mengungkap bahwa IS merupakan residivis dalam kasus serupa. Saat ini, tersangka telah diamankan di Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Tabalong mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, serta mengimbau warga untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. (fah/jp). 

KANDANGAN- Pendekatan penyelesaian tindak kejahatan tidak selalu berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan pencarian akar masalah agar peristiwa serupa tidak terulang.

Hal tersebut dilakukan jajaran Polsek Banua Lawas dalam menangani kasus dugaan pencurian satu tandan pisang di Desa Bungin, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Rabu (29/4/2026).

Kasus ini dilaporkan oleh korban berinisial MUL (51), warga Desa Bungin. Peristiwa diduga dilakukan oleh dua pelaku, yakni HA (22) dan MF (20), warga Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, Kamis (30/4/2026), menjelaskan kejadian bermula pada Rabu sore saat kedua pelaku berteduh di rumah mertua korban karena hujan, dan sempat berbincang dengan anak korban.

Saat anak korban pergi ke musala untuk melaksanakan salat magrib, kedua pelaku meninggalkan lokasi. Dalam perjalanan pulang melalui jalan tembus Desa Bungin menuju Desa Bangkiling, keduanya diduga menebang satu pohon pisang milik korban.

Aksi tersebut diketahui oleh saksi SAR selaku Ketua RT setempat, yang kemudian melaporkannya kepada korban. Merasa dirugikan, korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Banua Lawas.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kemudian menjemput kedua pelaku di kediaman masing-masing untuk diamankan dan dimintai keterangan.

Namun, karena kedua belah pihak saling mengenal, penyelesaian perkara dilakukan melalui pendekatan problem solving atau restorative justice dengan musyawarah kekeluargaan.

Dalam kesepakatan tersebut, korban bersedia menyelesaikan perkara secara damai. 

Sementara itu, kedua pelaku mengakui perbuatannya, meminta maaf, serta berjanji tidak mengulangi tindakan serupa. Mereka juga menyatakan siap diproses sesuai hukum yang berlaku apabila kembali melakukan pelanggaran di kemudian hari. (fah/jp). 

BANJARBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif serta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.

Kegiatan berlangsung di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (29/4/2026), dan diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Inspektur Provinsi Muhammad Fydayen, serta pejabat pimpinan tinggi pratama dan para penyuluh antikorupsi.

Monitoring dilakukan langsung oleh tim KPK bersama Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Para peserta mengikuti evaluasi secara daring dengan menjawab sejumlah pertanyaan sebagai bagian dari pengukuran pemahaman dan implementasi nilai integritas.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberantasan korupsi yang masih menjadi ancaman serius.

Ia menyoroti penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 menjadi 34 sebagai peringatan penting perlunya penguatan strategi pencegahan.

"Pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus didukung sumber daya manusia yang berintegritas dan berkomitmen membangun sistem yang bersih,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan PAKSI dan API memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi, dari level pimpinan hingga pelaksana.

Pemprov Kalimantan Selatan, lanjutnya, telah menjadikan penguatan integritas aparatur sebagai agenda prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

M. Syarifuddin juga mendorong peserta untuk mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh melalui sertifikasi di unit kerja masing-masing serta memperkuat sinergi antara aparat pengawas internal, pimpinan perangkat daerah, dan agen integritas.

"Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalsel menargetkan pembentukan hingga 500 anggota PAKSI dan API yang melibatkan kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kasatgas Tata Kelola Penjamin Mutu Monitoring dan Evaluasi KPK, Mita Koto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Kami berharap PAKSI dan API dapat terus berkembang dan difasilitasi sebagai sarana penyebaran nilai integritas di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari KPK dan pemerintah daerah, serta perwakilan penyuluh antikorupsi di Kalimantan Selatan.

Monitoring PAKSI dan API oleh KPK ini diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi berbasis sumber daya manusia serta mendorong budaya integritas yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (rin/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) meraih tiga penghargaan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting, dan penilaian kinerja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (29/4/2026). 

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Murung Raya Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Ketua TP-PKK Mura Warnita Heriyus, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam ajang tersebut, Murung Raya meraih Juara Harapan I Penilaian Kinerja Stunting Tahun 2025, penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas Tahun 2025, serta apresiasi Program Pekan Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) Tahun 2025. 

Penghargaan diserahkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden.

Bupati Murung Raya, Heriyus, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Murung Raya yang telah berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat program strategis lintas sektor untuk menekan angka stunting.

"Ke depan kami akan terus memperkuat sinergi agar Murung Raya mampu mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Heriyus.

Kegiatan Rakorda ini menjadi bagian dari penguatan komitmen daerah dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Bambulung, RT. 011, Kecamatan Pematang Karau, Sabtu (29/4/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kebakaran diperkirakan menghanguskan lahan seluas sekitar 250 meter persegi atau seperempat hektare. Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait pemilik lahan dan sumber api.

Penanganan di lapangan dipimpin Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, S.H., bersama AIPDA Dodi Husaini, S.Sos., M.M., Bripda Bagas, serta didukung tim Damkar Bambulung dan relawan Tuyau. Upaya pemadaman turut melibatkan dua unit sepeda motor, satu unit mobil pemadam kebakaran, dan perangkat komunikasi.

Namun, proses pemadaman menghadapi kendala serius berupa sulitnya akses menuju titik api. Lokasi kebakaran tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat karena tidak adanya jalur setapak maupun rintisan, serta berada di area tengah lahan.

Meski demikian, petugas tetap melakukan pemantauan dari titik terdekat yang dapat dijangkau, sekitar 20 meter dari pinggir jalan, untuk memastikan kondisi api dan menentukan langkah penanganan lanjutan.

Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain pemetaan wilayah rawan dan sulit akses sebagai bahan mitigasi ke depan, koordinasi dengan Pemerintah Desa Bambulung untuk identifikasi pemilik lahan, serta upaya pemadaman terpadu bersama tim gabungan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menegaskan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla.

"Meski menghadapi medan yang sulit, kami tetap berupaya maksimal. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan, termasuk identifikasi pemilik lahan dan penyebab kebakaran. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing Kabupaten Barito Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan inspeksi lapangan terkait dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan keberadaan warga negara asing yang belum melaporkan domisili di wilayah tersebut.

Inspeksi dipimpin Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Barito Timur, Erwin Nazwar Raharjo, S.T., M.S, dengan melibatkan unsur lintas instansi, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, BIN Daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta lembaga adat setempat.

Sebelum turun ke lokasi, tim melakukan koordinasi di Kantor Kesbangpol Barito Timur, kemudian bergerak ke Kantor Desa Sumber Garunggung sebagai titik awal kegiatan.

Selanjutnya, tim bersama unsur kecamatan dan desa melakukan pengecekan ke area operasional perusahaan yang diduga mempekerjakan TKA, yakni PT Sheng Yuan dan PT Yon Heng.

"Di lokasi, kami diterima pihak perusahaan melalui HR Officer. Kami kemudian melakukan wawancara dan pengumpulan data terkait keberadaan tenaga kerja asing,” ujar Kaban Kesbangpol Barito Timur, Andra Kriselina melalui Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol, Erwin Nazwar Raharjo, Rabu (29/4/2026).

Dari hasil verifikasi sementara, terdapat dua perusahaan yang beroperasi di lokasi tersebut, yakni PT Sheng Yuan sebagai kontraktor yang bekerja sama dengan PT Padang Mulia selaku pemegang izin usaha pertambangan, serta PT Yon Heng sebagai subkontraktor.

Pihak perusahaan menyampaikan terdapat dua TKA yang menjabat sebagai Head Officer di PT Yon Heng. Namun, keduanya disebut tidak menetap di Barito Timur karena hanya bertugas melakukan pemantauan dan saat ini berada di Jakarta.

Selain itu, tercatat 15 tenaga ahli atau trainer asing sempat melakukan survei lapangan dan peralatan pada pekan sebelumnya. Seluruhnya telah kembali ke negara atau tempat asal pada 25 April 2026 dan direncanakan kembali saat operasional perusahaan dimulai.

"Saat ini proses administrasi keimigrasian masih dalam tahap penyelesaian visa,” tambah Erwin.

Erwin juga menyebut, bahwa pihak perusahaan mengakui belum seluruh dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa tersedia lengkap di lokasi. Namun, perusahaan memastikan dua TKA dalam struktur PT Yon Heng telah memiliki dokumen visa yang sah.

Hasil pemantauan ini akan menjadi bahan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh keberadaan orang asing di wilayah Barito Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh data yang dihimpun akan terus diverifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait,” demikian Erwin Nazwar Raharjo. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kalteng 2026, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Rabu (29/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi Juara Terfavorit Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting, Juara 2 Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Pekan Genting), serta Juara 5 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas.

Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja kolaboratif Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tenaga kesehatan, serta para kader di lapangan dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pesan Gubernur Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh perwakilan, bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing daerah. 

Pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan penurunan angka stunting dari 27,4 persen pada 2021 menjadi 18,80 persen pada 2026.

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk masyarakat yang turut mendukung pola hidup sehat di lingkungan masing-masing.

"Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat program penurunan stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Barito Utara menuju generasi yang lebih sehat, tangguh, dan produktif," jelasnya. (dsk/emca/jp). 

BANDUNG- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja studi tiru ke Masjid Raya Al Jabbar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/04/2026). Kegiatan ini dipimpin Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., bersama sejumlah anggota komisi dan jajaran pendukung.

Kunjungan tersebut bertujuan menggali referensi dan memperkaya wawasan terkait perencanaan serta pembangunan masjid raya yang representatif, modern, dan memiliki fungsi sosial yang luas bagi masyarakat.

Rombongan Komisi III diterima Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Jabbar, KH. Tata Sukayat, M.Ag., didampingi Wakil Sekretaris Dr. Ir. Dewi Sartika, serta Dr. Indra Maha, S.T., M.T. Turut hadir Staf Ahli Gubernur Jawa Barat yang memaparkan pengalaman dan kebijakan pembangunan serta pengelolaan masjid tersebut.

Dalam pemaparan itu, dijelaskan berbagai aspek pembangunan Masjid Raya Al Jabbar, mulai dari perencanaan awal, konsep desain arsitektur yang mengedepankan estetika dan kearifan lokal, hingga mekanisme penganggaran yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Selain itu, dibahas pula strategi pelaksanaan pembangunan yang menitikberatkan pada efisiensi, kualitas konstruksi, serta keberlanjutan fungsi bangunan. Pengelolaan masjid pascapembangunan juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut pihak pengelola, masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas masyarakat yang dikelola secara profesional dan terintegrasi.

Diskusi juga menyoroti berbagai tantangan dalam proses pembangunan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas instansi, serta pentingnya partisipasi masyarakat. Sejumlah pengalaman dan solusi yang diterapkan di Jawa Barat menjadi bahan pembelajaran bagi Komisi III DPRD Kalsel.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyampaikan bahwa studi tiru ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan Masjid Syekh Al Banjari di Kalimantan Selatan.

"Melalui studi tiru ini, kami ingin mempelajari secara langsung pola pembangunan dan pengelolaan Masjid Raya Al Jabbar. Harapannya, konsep serupa dapat diterapkan dalam pembangunan Masjid Syekh Al Banjari agar dirancang secara matang, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masjid yang akan dibangun di Kalsel diharapkan tidak hanya menjadi bangunan fisik yang megah, tetapi juga berfungsi sebagai ikon daerah serta pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan masjid raya yang lebih terarah, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan beragama dan sosial masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

JAKARTA- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu (29/4/2026), guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, S.H., didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, diterima Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto.

Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino, termasuk potensi “El Nino Godzilla” yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Selatan.

H Rais Ruhayat menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam memperkuat mitigasi bencana di daerah. Menurutnya, Kalsel sebagai wilayah rawan karhutla perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam aspek pencegahan, penanganan dini, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

Selain itu, Komisi I juga menekankan pentingnya penguatan sistem penanganan karhutla secara terpadu melalui sinergi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pemangku kepentingan lainnya.

"Setelah konsultasi ini, kami akan mendorong tindak lanjut berupa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di daerah. Kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan hanya sebatas diskusi,” kata Rais.

Sementara itu, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai langkah DPRD Kalsel menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana akibat El Nino.

Agus juga menyarankan agar pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat apabila diperlukan, sebagai langkah antisipatif di wilayah rawan bencana.

Melalui konsultasi ini, Komisi I DPRD Kalsel menegaskan peran pengawasan dan koordinasi dalam mendukung upaya mitigasi bencana. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana dilakukan lebih cepat, terukur, dan responsif. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperingati Hari Posyandu Nasional 2026 di Posyandu Maju Bersama, Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (29/4/2026). 

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya penurunan stunting dan peningkatan gizi anak.

"Posyandu terbukti menjadi garda terdepan dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan gizi balita, serta memperkuat ketahanan kesehatan keluarga di desa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran kader Posyandu yang dinilai menjadi penghubung penting antara layanan kesehatan dan masyarakat.

"Dedikasi para kader sangat luar biasa. Mereka bekerja tanpa lelah agar layanan kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah,” katanya.

Pemkab Barito Timur, lanjutnya, berkomitmen memperkuat Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana prasarana, serta integrasi dengan program pembangunan daerah lainnya. 

Ia juga mengajak masyarakat aktif mengikuti layanan Posyandu, khususnya pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin untuk mencegah stunting sejak dini.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (DPMDSos) Barito Timur, Christian Pantamei, menyebut peringatan ini sebagai momentum memperkuat transformasi Posyandu.

Menurutnya, Posyandu kini berkembang tidak hanya sebagai layanan kesehatan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan masyarakat berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum.

"Melalui momentum ini kita dorong implementasi Posyandu berbasis enam SPM, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perluasan publikasi kegiatan Posyandu, termasuk melalui media sosial,” jelasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader Posyandu yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan Hari Posyandu Nasional di Desa Magantis ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, serta mempercepat penurunan angka stunting di Barito Timur. (zi/jp). 

KANDANGAN- Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengintensifkan pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan keluarga di tengah tantangan perkembangan teknologi informasi.

Pembinaan dipimpin Ketua Bidang Pokja I TP PKK HSS, Hj Misnawati Suriani, dan dihadiri Camat Kandangan, Ketua TP PKK Kecamatan Kandangan, serta kader PKK desa.

Fokus kegiatan mencakup penguatan administrasi program serta peningkatan kapasitas kader dalam mengedukasi masyarakat terkait pola asuh anak dan remaja di era digital. 

Aspek administrasi diarahkan agar pelaksanaan program berjalan tertib dan terukur, sementara implementasi lapangan menitikberatkan pada kemampuan kader menghadapi dinamika pengasuhan di tengah maraknya penggunaan gawai.

Hj Misnawati menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak, meski dihadapkan pada derasnya arus informasi digital.

"PAAREDI harus dipahami dan dijalankan secara nyata oleh kader, sehingga mampu memberikan dampak terhadap pembentukan karakter generasi muda,” ujarnya.

Dalam pembinaan tersebut, kader juga mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi. Salah satunya melalui pembuatan vlog bertema pencegahan pernikahan usia dini yang ditujukan untuk menjangkau kalangan remaja.

Inovasi ini dinilai relevan karena menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebiasaan generasi muda saat ini. Melalui konten digital, pesan edukatif diharapkan dapat tersampaikan lebih luas dan efektif.

TP PKK HSS berharap, pembinaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat desa, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. 

Penguatan PAAREDI menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan adaptif di era digital. (ari/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor menerima enam calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan mewakili daerah pada seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati, Rabu (29/4/2026).

Keenam calon tersebut yakni Ahmad Hafi Maulidi dan Muhammad Nur Arifin dari SMAN 1 Kandangan, Muhammad Aidil Fitriady dari SMKN 1 Kandangan, Tyara Putri dari SMAN 2 Kandangan, Hidayatul Azkia dari SMAN 1 Kandangan, serta Raudah dari SMKN 1 Kandangan. Mereka hadir didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) HSS, Efran, jajaran pejabat terkait, serta pelatih dan pengasuh.

Dalam kesempatan itu, Bupati H Syafrudin Noor, menyampaikan apresiasi atas capaian para siswa yang berhasil lolos seleksi tingkat kabupaten. 

Ia menilai, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama proses seleksi.

"Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kalian tidak hanya membawa nama pribadi dan sekolah, tetapi juga nama daerah,” ujarnya.

Ia berpesan agar para calon Paskibraka menjaga kesehatan, meningkatkan kedisiplinan, dan menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi.

Bupati juga mendoakan seluruh peserta asal HSS dapat lolos hingga ke tingkat nasional.

"Saya berharap seluruhnya dapat mengikuti seleksi dengan baik dan meraih hasil maksimal, bahkan bisa melaju ke tingkat nasional,” katanya.

Sementara itu, pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dijadwalkan mulai 4 Mei 2026 di Banjarbaru. Para peserta diharapkan mampu menunjukkan performa optimal selama proses seleksi berlangsung. (ari/jp). 

JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawal proses transformasi Bank Kalsel menuju bank devisa. Hingga Maret 2026, tindak lanjut rekomendasi teknis telah mencapai 74 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.

Kunjungan kerja dilakukan ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD di sektor ekonomi dan keuangan. 

Ia menilai transformasi Bank Kalsel menjadi bank devisa strategis untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sinergi diperlukan agar transformasi berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menambahkan status bank devisa penting agar dana hasil ekspor daerah tidak hanya berputar di perbankan nasional.

"Jika dapat dihimpun Bank Kalsel, hal ini akan memperkuat likuiditas, meningkatkan laba, dan berdampak pada kenaikan dividen sebagai bagian dari PAD,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto, menjelaskan pengajuan status bank devisa telah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2025. Secara administratif, persyaratan telah terpenuhi, namun masih terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus diselesaikan, meliputi penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional.

"Per Maret 2026, progres penyelesaian rekomendasi mencapai rata-rata 74 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh rekomendasi ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, Bank Kalsel akan melakukan simulasi layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin.

Simulasi mencakup layanan transaksi valuta asing, remitansi internasional, serta dukungan transaksi ekspor-impor.

Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, menyebut bahwa asesmen kesiapan cabang telah dilakukan pada 5–6 November 2025. Hasilnya, infrastruktur utama seperti mesin sortir valuta asing, jaringan core banking, dan sistem informasi kurs telah tersedia.

Meski demikian, ia menekankan perlunya peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan prosedur operasional.

Muhaimi optimistis status bank devisa akan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas. Potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalsel dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru bagi bank daerah.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalsel berencana mengundang Bank Indonesia untuk audiensi guna membahas potensi pengelolaan DHE SDA dan mekanisme perbankan devisa. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, mendukung kegiatan “Cooling System” yang digelar Polda Kalsel menjelang Hari Buruh Internasional. Forum ini dinilai menjadi ruang dialog untuk menyalurkan aspirasi pekerja secara kondusif dan solutif.

Kegiatan bertema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” tersebut berlangsung di halaman Polresta Banjarmasin, Rabu (29/4/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, Presidium Asosiasi Pekerja Buruh Banua (APBB) Kalsel, serta perwakilan pekerja ojek online.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan peringatan Hari Buruh atau May Day seharusnya tidak hanya diisi dengan aksi turun ke jalan, tetapi juga menjadi momentum membangun komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

"Dialog seperti ini membuat aspirasi buruh tersampaikan secara sejuk dan solutif. Semua pihak bisa duduk bersama mencari jalan tengah,” ujarnya.

Supian HK juga menegaskan, DPRD Kalsel akan mengawal hasil pertemuan agar tidak berhenti pada seremoni. Menurutnya, kolaborasi antara industri dan pekerja menjadi kunci pembangunan daerah.

"DPRD siap mengawal setiap kesepakatan yang dihasilkan. Industri yang maju dan pekerja yang sejahtera harus berjalan beriringan,” katanya.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, menjelaskan konsep “Cooling System” bertujuan menjaga situasi tetap kondusif menjelang May Day. Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan didorong mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga iklim investasi di daerah.

Dalam dialog, Presidium APBB Kalsel menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain penghapusan sistem outsourcing, jaminan sosial pekerja, serta peningkatan keselamatan kerja.

Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada peserta. (sar/ali/jp).

TANJUNG- Polres Tabalong terus meningkatkan kesiapsiagaan personelnya melalui latihan Pengendalian Massa (Dalmas) yang digelar secara rutin di halaman Mapolres Tabalong, Rabu (29/4/26) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, para personel tampak antusias mengikuti latihan dengan menggunakan perlengkapan Dalmas seperti tameng dan tongkat. Latihan difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, fisik, serta kekompakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Materi latihan meliputi Dalmas awal hingga Dalmas lanjutan. Pada tahap Dalmas awal dan negosiator, personel dilatih sikap pokok, sikap siaga, formasi tangan berkait, serta formasi tali Dalmas. 

Sementara pada Dalmas lanjutan, materi yang diberikan mencakup sikap tongkat samping, desak maju, formasi pleton bersaf, dorong maju, hingga sikap berlindung.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam penanganan aksi massa secara profesional, terukur, dan sesuai prosedur.

Usai latihan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan serta evaluasi dari Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla.

Kapolres menegaskan, bahwa latihan Dalmas merupakan bagian penting dalam membangun profesionalitas anggota Polri.

"Latihan ini menjadi bekal penting bagi personel dalam menghadapi situasi di lapangan. Kami ingin setiap anggota siap, tanggap, dan mampu bertindak secara humanis serta profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 103 jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Barito Timur dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah pada musim haji 2026.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengatakan seluruh persiapan keberangkatan jemaah telah berjalan dengan baik. Para jemaah dijadwalkan berangkat dalam tiga kelompok terbang (kloter), yakni kloter 4, 7, dan 8.

"Pada dini hari tadi, dua jemaah yang tergabung dalam kloter 4 telah berangkat menuju Madinah melalui Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, sebanyak 99 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 7 akan berangkat dari Tamiang Layang pada 1 Mei malam. Mereka dijadwalkan masuk asrama haji pada 2 Mei pukul 14.05 WITA dan terbang menuju Madinah pada 3 Mei pukul 14.05 WITA.

Sementara itu, dua jemaah lainnya yang masuk dalam kloter 8 akan diberangkatkan bersama rombongan kloter 7 dari Tamiang Layang. Mereka dijadwalkan masuk asrama pada 3 Mei pukul 21.00 WITA dan terbang ke Madinah pada 4 Mei sekitar pukul 23.35 WITA.

H Ahmad Fauzi mengimbau seluruh jemaah agar mempersiapkan diri dengan optimal, terutama menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan.

"Kami berharap seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali dalam keadaan lengkap serta meraih haji yang mabrur,” pungkasnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Jajaran Polsek Muara Uya, Polres Tabalong melakukan pengecekan kadar air jagung pakan milik Kelompok Tani (Poktan) Lumbung Rejeki di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring pascapanen sekaligus persiapan pengiriman hasil panen ke Bulog. Pengecekan dilakukan di rumah petani bernama Said di RT 05 Desa Simpung Layung.

Kapolsek Muara Uya, Ipda Rahmadi Ansyar, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama anggota. Mereka memantau proses penjemuran jagung guna memastikan kualitas sebelum didistribusikan.

Berdasarkan hasil pengecekan, jagung yang sedang dijemur diperkirakan mencapai sekitar 1.500 kilogram. Sementara itu, kadar air jagung setelah dua hari pascapanen tercatat sebesar 16 persen.

Petugas mengarahkan petani untuk melanjutkan proses penjemuran hingga kadar air mencapai standar ideal sekitar 14 persen agar kualitas jagung tetap terjaga saat pengiriman.

Secara terpisah, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Rabu (29/4/2026), menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap ketahanan pangan.

"Kami mendorong petani menjaga kualitas hasil panen, termasuk memastikan kadar air sesuai standar sebelum distribusi. Kami juga berkoordinasi dengan Bulog HST terkait rencana pengiriman serta memberikan edukasi penanganan pascapanen,” ujarnya.

Tindak lanjut kegiatan ini meliputi penjemuran hingga kadar air mencapai 14 persen, koordinasi dengan Bulog HST, serta edukasi kepada kelompok tani terkait penanganan jagung yang baik. (fah/jp). 

TANJUNG- Jajaran Polsek Kelua, Polres Tabalong melakukan pengecekan pertumbuhan tanaman jagung pakan di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Selasa (28/4/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Pengecekan dilakukan pada lahan seluas 1,5 hektare yang dikelola BUMDes Berkat Rakat di RT. 03 Desa Pasar Panas.

Kapolsek Kelua, Iptu Djanan Kurniawan memimpin langsung kegiatan tersebut bersama Bhabinkamtibmas Desa Pasar Panas Aiptu Ade L. Saragih. Lahan tersebut dikelola oleh Ketua BUMDes, Ika Rostini.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung yang ditanam merupakan jenis jagung pakan dengan bibit hibrida NK 19 bantuan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Saat ini, usia tanaman sekitar dua minggu dengan pola tanam monokultur dan sistem pengairan masih mengandalkan tadah hujan.

Estimasi panen diperkirakan pada Juli mendatang dengan potensi hasil sekitar 1 ton. Namun, terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti faktor cuaca akibat ketergantungan pada hujan, serta serangan hama ulat dan gangguan hewan liar seperti monyet.

Secara terpisah, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, Rabu (29/4/2026), menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Kami ingin memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal, sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat agar tetap produktif di sektor pertanian,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis jonder diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan serta mendukung hasil panen yang lebih optimal. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Regu Dalmas Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, menjalani pemeriksaan kesehatan di halaman Mapolres Bartim, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik personel dalam pelaksanaan pengamanan.

Pemeriksaan dipimpin tim Sidokkes Polres Barito Timur dan dihadiri langsung Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso bersama Kasat Samapta. Kegiatan berlangsung tertib dengan pengawasan ketat terhadap kondisi kesehatan personel.

Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kondisi fisik umum, serta evaluasi stamina anggota Regu Dalmas. Langkah ini menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi kesiapan tugas di lapangan.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menegaskan bahwa kondisi fisik yang prima menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan pengamanan, terutama pada momentum May Day yang berpotensi melibatkan mobilisasi massa.

"Seluruh personel harus dalam kondisi siap, sehat, dan profesional agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal serta tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujar Kapolres.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pengamanan kegiatan besar, tetapi sebagai bagian dari disiplin dan tanggung jawab setiap anggota Polri.

Sementara itu, tim Sidokkes memberikan rekomendasi medis bagi personel yang membutuhkan perhatian lebih berdasarkan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh anggota berada dalam kondisi optimal saat bertugas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapan Polres Barito Timur dalam pengamanan May Day agar berjalan aman, tertib, dan kondusif. 

Polres Bartim menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan pengamanan terbaik demi menjaga stabilitas wilayah. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat strategi “cooling system” guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif. 

Kegiatan yang diinisiasi Polda Kalsel ini digelar di halaman Polresta Banjarmasin, Rabu (29/4/2026), dan diikuti sekitar 1.500 buruh.

Program “cooling system” merupakan langkah preventif kepolisian untuk meredam potensi gangguan keamanan, menangkal hoaks, serta memastikan peringatan May Day berlangsung aman dan tertib.

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menggelar bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, digelar aksi donor darah yang diikuti buruh, pekerja, hingga pengemudi ojek online (ojol).

Para peserta turut menerima paket sembako yang diserahkan secara simbolis kepada lima perwakilan pekerja, termasuk driver ojol.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei. 

Ia berharap, momentum tersebut dapat dirayakan secara damai dengan semangat kebersamaan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

"Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi buruh dan masyarakat di tengah berbagai tantangan, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel yang menghadirkan ruang kebersamaan antara pemerintah dan pekerja.

Ia berharap, kesejahteraan buruh terus meningkat, termasuk penyesuaian upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Sebagai bentuk rasa syukur, kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur, Kapolda Kalsel, dan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, yang kemudian diserahkan kepada perwakilan serikat pekerja, yakni KSPSI, KSBSI, dan FSPMI.

Sementara itu, Ketua KSPSI Kalsel, Sadin Sasau, menyampaikan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Ia meminta agar sistem tersebut dihapus karena berdampak pada ketidakpastian kerja, rendahnya upah, minimnya jaminan sosial, serta kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon.

Ia juga mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wadah tidak hanya untuk berbagi, tetapi juga menyampaikan aspirasi buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan pada momentum May Day.

Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat komunikasi antara buruh, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjelang May Day 2026. (sal/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 sebagai arah baru penguatan ekosistem pendidikan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur, H Bunyamin melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar, Erik Bimantara, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman bagi seluruh warga sekolah.

"Ini merupakan arah baru dalam penguatan ekosistem pendidikan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujar Erik kepada wartawan ini, Rabu (29/4/2026).

Menurut Erik, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan seluruh satuan pendidikan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun seluruh unsur pendidik dan tenaga kependidikan.

Ia menjelaskan, sasaran kebijakan mencakup seluruh warga sekolah, mulai dari murid, kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan nonpendidik, sehingga perlindungan bersifat menyeluruh tanpa pengecualian.

Lebih jauh, cakupan implementasi tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tetapi juga meliputi lokasi kegiatan pembelajaran di luar sekolah serta ruang digital yang digunakan dalam aktivitas pendidikan maupun interaksi sosial warga sekolah.

Dari sisi prinsip, kebijakan ini menekankan nilai humanis, partisipatif, inklusif, non-diskriminatif, keadilan dan kesetaraan gender, serta kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Erik menambahkan, substansi perlindungan dalam kebijakan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial budaya, spiritual, hingga penguatan keamanan dan keadaban digital, dengan pendekatan promotif, preventif, kolaboratif, serta tetap membuka ruang kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan pelanggaran. (zi/jp).