TAMIANG LAYANG- Warga Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung program ketahanan pangan melalui budidaya ikan. 

Dengan lahan terbatas, masyarakat mulai mengembangkan kolam terpal sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus menambah penghasilan.

Amah Biran, salah satu pembudidaya, menuturkan bahwa kolam terpal memudahkan warga memulai usaha perikanan tanpa memerlukan lahan luas.

"Budidaya dengan kolam terpal ini sangat praktis. Meski lahan di sekitar rumah sempit, kita tetap bisa memelihara ikan untuk konsumsi sendiri, bahkan hasilnya bisa dijual untuk menambah pemasukan keluarga," ujar Amah Biran.

Keberhasilan warga tidak lepas dari pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan. Pardiono, Penyuluh Perikanan Paju Epat, menegaskan komitmennya mendampingi warga mulai dari pembuatan kolam, pemeliharaan, hingga pasca panen.

"Kami siap mendampingi warga kapan pun. Selain itu, pemasaran hasil panen juga akan kami fasilitasi agar warga tidak kesulitan menjual ikan," tegas Pardiono kepada wartawan ini, Kamis (12/3/2026). 

Pardiono menyebut, bahwa tiga jenis ikan menjadi favorit pembudidaya pemula karena mudah dirawat dan memiliki pasar stabil. Yakni Ikan Patin, daging disukai pasar; Lele Dumbo, tahan banting dan cepat panen; serta Ikan Nila, permintaan pasar stabil.

Ia menambahkan, bahwa kolam terpal ini juga efisiensi lahan karena bisa dibangun di pekarangan rumah.

"Kemudian, biaya rendah karena investasi lebih murah dibanding kolam semen; dan mudah dipelajari karena teknik pemeliharaan sederhana untuk pemula," demikian Pardiono. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Kamis (12/3/2026) siang.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., yang menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres program dan proyek strategis Bappeda.

"Hari ini dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Kalsel. Mereka memaparkan program dan proyek unggulan periode 2025–2029,” ujar Mustaqimah.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas rencana pembangunan jalur kereta api barang yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan negara tetangga, Malaysia. Rencana ini muncul karena Kalsel menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Mustaqimah menilai, kereta ini dapat mengurangi beban jalan raya akibat angkutan tambang, sawit, dan hasil bumi, serta mempercepat distribusi logistik ke IKN.

"Proyek ini masih dalam tahap perencanaan. Namun, kami berharap dapat terealisasi dan berkelanjutan, sehingga nantinya kereta tidak hanya menuju Kaltim dan Malaysia, tetapi juga ke titik-titik strategis di Kabupaten/Kota di Kalsel,” tuturnya. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al Musyahadah, Desa Lampeong, Kecamatan Pematang Karau, Kamis (12/3/2026). 

Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Misnothartaku mewakili Bupati M. Yamin tersebut menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi keagamaan di Barito Timur.

Bupati M. Yamin dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Misnothartaku, menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan merupakan momentum bagi umat Muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, sekaligus memperkuat kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

"Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah dan pengampunan yang mendorong kita untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa kegiatan Safari Ramadan merupakan salah satu bentuk pembinaan kehidupan beragama yang dilakukan pemerintah daerah secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

Selain mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang telah terjaga dengan baik di daerah tersebut.

Pada kesempatan itu, Sekda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kabupaten Barito Timur yang lebih maju dan sejahtera.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan dan komitmen dalam membangun Kabupaten Barito Timur yang penuh keberkahan,” katanya.

Di akhir sambutannya ia menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. 

Ia berharap, ibadah puasa yang dijalankan dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi semua.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, Camat Pematang Karau, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat Kecamatan Pematang Karau. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Talabang 2026” dalam rangka pengamanan dan pelayanan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, di halaman Markas Komando Polres Kapuas, Kamis (12/3/2026).

Apel tersebut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kapuas didampingi Kapolres Kapuas, Gede Eka Yudharma.

Dalam amanatnya, Dodo, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen serta sinergitas lintas sektor dalam menyukseskan pengamanan Idulfitri.

"Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam Operasi Ketupat 2026 agar pelaksanaan mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Meski demikian, pemerintah terus mengambil langkah strategis melalui penguatan diplomasi internasional dan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan energi.

Menjelang Idulfitri, pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap mencukupi. Masyarakat diimbau membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.

Menurutnya, perayaan Idulfitri juga menjadi momentum yang mampu mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran selama masa mudik dan libur Lebaran, Polri bersama TNI dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini melibatkan lebih dari 161 ribu personel gabungan.

Selain itu, Polri menyiapkan ribuan pos pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat, yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos terpadu sebagai pusat informasi dan layanan.

Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah objek vital seperti masjid, lokasi salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, objek wisata, terminal, pelabuhan, stasiun hingga bandara.

Wakil Bupati Kapuas juga mengingatkan seluruh personel agar memedomani kebijakan pemerintah terkait pengaturan lalu lintas selama masa mudik dan arus balik, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas serta pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

Ia juga meminta peningkatan patroli di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan konvensional, premanisme, balap liar, hingga perkelahian antarkelompok.

Menutup amanatnya, Dodo, mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi selama periode mudik Lebaran, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi.

"Dengan kesiapsiagaan seluruh pihak, diharapkan pelaksanaan mudik dan perayaan Idulfitri di Kabupaten Kapuas dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya. (fah/hru/jp). 

BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja untuk membahas berbagai agenda strategis pembangunan daerah, Kamis (12/3/2026), di Ruang Rapat Komisi III Lantai 4 DPRD Kalsel, Banjarmasin.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu penting, antara lain proyek strategis daerah periode 2024–2029, evaluasi serapan anggaran tahun 2025, proyek yang tidak terlaksana pada 2025, rencana program kerja 2026, serta laporan hasil pemeriksaan kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Apt. Mustaqimah, mengatakan rapat kerja ini bertujuan memperoleh penjelasan sekaligus masukan dari mitra kerja terkait pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan.

"Rapat ini dilaksanakan untuk mendengarkan hasil pemeriksaan BPK, membahas proyek-proyek strategis tahun 2024–2025, rencana program kerja 2026, serta mengevaluasi serapan anggaran dan proyek yang tidak terlaksana pada 2025,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta penjelasan dari masing-masing instansi mengenai pelaksanaan program, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Menurut Mustaqimah, penjelasan dari instansi terkait diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Rapat kerja tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

TANJUNG- Polres Tabalong menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Intan 2026 di halaman Pendopo Bersinar, Pembataan, Kabupaten Tabalong, Kamis (12/3/2026) sore. Apel ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Apel dipimpin Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana bersama Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani. Kegiatan tersebut diikuti ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Dalam amanatnya, disampaikan bahwa Operasi Ketupat Intan 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idulfitri, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Sebanyak 460 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari Polres Tabalong dan polsek jajaran, Kodim 1008 Tabalong, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, Basarnas, Senkom, serta Pramuka Saka Bhayangkara.

Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk pos pelayanan dan pos pengamanan, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Untuk mendukung pelaksanaan operasi, Polres Tabalong menyiapkan tiga pos pengamanan dan pelayanan, yakni Pos Pelayanan di kawasan Wisata Danau Tanjung Puri (Masjid Cheng Ho Tabalong Smart) Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak. 

Kemudian Pos Pengamanan di Pos Lalu Lintas Simpang 3 Guru Danau, Kelurahan Mabu’un, Kecamatan Murung Pudak, serta Pos Pengamanan di Terminal Pasar Kelua, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua.

Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong juga menetapkan sembilan masjid ramah pemudik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat maupun beribadah selama perjalanan mudik.

Melalui Operasi Ketupat Intan 2026, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong tetap aman dan kondusif. Aparat juga menargetkan terciptanya keselamatan lalu lintas serta perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. (fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas menggelar kegiatan berbagi SABERTA kepada masyarakat di Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya, Jalan Mahakam Nomor 48 RT 19 RW 03, Kuala Kapuas, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, bersama personel Satresnarkoba. Aksi sosial ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasatresnarkoba AKP Budi Utomo, mengatakan bahwa kegiatan berbagi SABERTA ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya menghadirkan sosok Polri yang humanis dan Presisi di tengah masyarakat, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif selama Ramadan.

Ia berharap, kegiatan sosial seperti ini dapat terus memperkuat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepolisian Resor (Polres) Barito Timur menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Telabang 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Bartim, Kamis (12/3/2026) sore. 

Apel ini menjadi bagian dari kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Ramadan hingga Idulfitri.

Apel dipimpin langsung Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, selaku inspektur upacara. Sementara itu, Kabag Ops Polres Bartim Volvy Apriana, S.Pd., M.A. bertindak sebagai perwira upacara.

Turut hadir Wakapolres Bartim, para pejabat utama Polres Bartim, perwira dan anggota, serta perwakilan instansi terkait dan unsur pemerintah daerah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan tanda pita operasi kepada perwakilan personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Telabang 2026. Penyematan diberikan kepada personel dari Satlantas Polri, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tanda dimulainya operasi pengamanan secara resmi.

Pasukan yang mengikuti apel terdiri dari berbagai unsur, di antaranya personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran, Pramuka, hingga relawan. Keterlibatan lintas instansi tersebut menunjukkan sinergi kuat dalam mendukung pengamanan kegiatan masyarakat selama masa mudik dan libur Lebaran di Kabupaten Barito Timur.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Eddy Santoso membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

Dalam amanatnya, disampaikan bahwa Hari Raya Idulfitri merupakan agenda nasional yang berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada libur Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Jumlah tersebut menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 146,4 juta orang.

Meski demikian, seluruh pihak tetap diminta mengantisipasi kemungkinan meningkatnya mobilitas masyarakat di lapangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kelancaran mudik, antara lain diskon tarif tol dan tiket transportasi umum, serta kebijakan work from anywhere guna mengurai kepadatan perjalanan.

Operasi Ketupat 2026 sendiri merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini melibatkan 161.243 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24–25 Maret serta 28–29 Maret 2026.

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut akan difungsikan sebagai pusat pelayanan informasi, pengamanan, serta tempat istirahat bagi pemudik.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada 185.607 objek vital, termasuk masjid, lokasi salat Idulfitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga bandara.

Kapolres AKBP Eddy Santoso, mengatakan apel gelar pasukan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Telabang 2026 di wilayah Barito Timur.

Ia menegaskan, bahwa pengamanan Idulfitri membutuhkan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

"Dengan kesiapan personel dan dukungan semua pihak, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat Telabang 2026 di wilayah Barito Timur dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan rasa aman dan nyaman,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang remaja berusia 16 tahun diduga melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap seorang mahasiswa di wilayah Janah Harapan, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban diketahui bernama M. Romi Romadhoni (20), seorang mahasiswa asal Desa Unsum, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, Kamis (12/3/2026), menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula saat korban mengalami sejumlah luka tusuk dan kemudian dilarikan ke Puskesmas Ampah.

Pelapor dalam kasus ini adalah kakak korban, Feri Setiawan (27). Saat kejadian, pelapor berada di kediamannya di Danau Ruyan. Sekitar pukul 03.00 WIB, ia menerima telepon dari kerabat yang mengabarkan bahwa adiknya sedang berada di Puskesmas Ampah dalam kondisi lemas akibat luka tusuk.

Mendapat kabar tersebut, pelapor segera menuju Puskesmas Ampah dan melihat langsung kondisi korban yang mengalami beberapa luka tusuk. Pelapor kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Dusun Tengah untuk ditindaklanjuti.

Menerima laporan itu, anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku seorang pelajar yang berdomisili di wilayah Kecamatan Dusun Tengah.

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu kaos hitam berlengan pendek serta satu bilah senjata tajam jenis badik sepanjang sekitar 26 sentimeter lengkap dengan sarungnya.

"Saat ini tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Dusun Tengah guna proses hukum lebih lanjut," kata IPTU Suprayitno. 

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 466 Ayat (1) KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 96,46 gram pada Kamis (12/3/2026) di halaman belakang Mapolres Kapuas.

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudharma, S.I.K., M.A.P. dan dihadiri Wakil Bupati Kapuas, perwakilan Kejaksaan Negeri Kapuas, perwakilan Pengadilan Negeri Kapuas, Dandim 1011/KLK atau yang mewakili, Komandan Subdenpom XXII, Danpos TNI AL, perwakilan P4GN Kabupaten Kapuas, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari Laporan Polisi Nomor LP/A/01/II/2026/SPKT/Polsek Kapuas Hulu/Polres Kapuas/Polda Kalteng dengan dua tersangka, yakni berinisial M dan A. 

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, menjelaskan bahwa barang bukti berupa tiga bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 96,46 gram.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji keasliannya menggunakan alat General Screening Drugs oleh pihak Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Kapuas, disaksikan oleh awak media yang hadir.

Selanjutnya, sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air dan dicampur cairan pembersih porselen dan keramik, sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Kasat Resnarkoba Polres Kapuas menegaskan, bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kapuas. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, mengamankan seorang pria berinisial H (44), warga Desa Kandris, Kecamatan Karusen Janang, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Rabu (11/3/2026) pagi.

Penanganan kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada Polres Barito Timur terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terlapor terhadap anggota keluarganya.

Setelah dilakukan penyelidikan serta penelusuran riwayat kesehatan, polisi menemukan indikasi kuat bahwa H mengalami gangguan kejiwaan yang memerlukan penanganan medis.

Mengingat kondisi tersebut, pihak kepolisian bersama keluarga dan instansi terkait sepakat untuk merujuk H ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Banjarmasin, guna mendapatkan perawatan dan pengobatan secara intensif.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan penanganan medis yang tepat sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Desa Kandris.

Dalam proses penanganannya, personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Barito Timur bersama Bhabinkamtibmas Desa Kandris mendatangi kediaman terlapor.

Proses pengamanan dilakukan secara humanis dengan pendampingan langsung dari pihak keluarga serta tenaga medis.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., melalui Kasatreskrim AKP Hengky Prasetyo, S.Tr.K., S.H., M.H., mengatakan langkah tersebut merupakan respons cepat kepolisian atas laporan masyarakat sekaligus bentuk penanganan yang mengedepankan aspek kemanusiaan.

"Yang bersangkutan telah kami serahkan kepada pihak keluarga dan dokter spesialis kejiwaan di RSUD Tamiang Layang untuk proses penanganan lebih lanjut. Saat dilakukan pengawalan, kondisi fisiknya dalam keadaan sehat,” ujar AKP Hengky kepada wartawan, Kamis (12/3/2026). 

Polres Barito Timur menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta memastikan situasi keamanan di wilayah setempat tetap kondusif. (zi/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pada tanggal 9 Februari 2026.

JURNALISPOST.ONLINE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447 H/2026 M.

"Semoga Ibadah Kita Diterima dan Hati Dipenuhi Ketenangan serta Keikhlasan."

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera (KSU-DS) Desa Sembuluh I, Rabu (11/3/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KSU-DS Desa Sembuluh I tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, Kapolsek Danau Sembuluh, Camat Danau Sembuluh, Kepala Desa Sembuluh I dan II, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya sebelum buka puasa bersama dimulai, Ahmad Selanorwanda, menegaskan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, koperasi sebagai lembaga ekonomi semi otonom mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara baik dan profesional.

"Selain sebagai wadah untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun perekonomian, koperasi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.

Bupati yang juga putra daerah Bumi Gawi Hatantiring itu menambahkan, bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengurus, pengawas, dan masyarakat anggota koperasi.

"Harus ada kesinambungan antara pengurus koperasi, pengawas, hingga masyarakat penerima manfaat. Tanpa itu semua, koperasi berpotensi mengalami permasalahan,” katanya.

Ia mengakui bahwa pada masa sebelumnya terdapat sejumlah koperasi yang mengalami berbagai persoalan. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membenahi tata kelola koperasi agar lebih sehat dan berkelanjutan.

Wanda berharap koperasi di Kabupaten Seruyan dapat berjalan sesuai aturan, taat terhadap AD/ART, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (gan/jp). 

BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama istri, Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Mahligai Pancasila, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan usai pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Acara yang bertepatan dengan 21 Ramadan 1447 Hijriah ini dihadiri para habaib dan ulama, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari, Ilham Yunus, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, para asisten, staf ahli gubernur, tenaga ahli gubernur, kepala SOPD lingkup Pemprov Kalsel, serta anggota TP PKK Kalsel.

Dalam sambutannya Gubernur Muhidin berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah jabatan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar untuk mengukur kemampuan dan kinerja pejabat yang bersangkutan.

H Muhidin juga menyampaikan gagasan agar mahasiswa fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat dilibatkan langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di daerah pelosok, seperti melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan serupa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh qari Muhammad Nasir, dilanjutkan tausiyah oleh Imam Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Ilham Humaidi.

Dalam tausiyahnya, Ilham Humaidi, mengingatkan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan dan ampunan, serta terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu Lailatul Qadar. 

Ia mengajak umat Islam untuk mengevaluasi diri agar tidak termasuk golongan yang disebut Rasulullah SAW sebagai orang yang merugi karena tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan.

Ia juga menekankan tiga hal penting agar ibadah puasa dinilai sempurna, yakni menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan, menjaga shalat Isya dan Subuh berjamaah, serta menghindari durhaka kepada orang tua dan tidak menyimpan kebencian terhadap sesama muslim.

"Jika tiga hal tersebut mampu dijaga, maka seseorang diibaratkan memperoleh keutamaan seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar,” ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan zikir dan doa yang dipimpin Komaruddin. Setelah itu, para tamu berbuka puasa bersama dan melaksanakan salat Magrib berjamaah. (sal/ali/jp).

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Air Tanah, Rabu (11/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus III DPRD Kalsel, H Husnul Fatahillah. Dalam pertemuan tersebut, Pansus III mengundang berbagai pihak guna menghimpun masukan dan pandangan terhadap materi raperda yang tengah disusun.

Salah satu pihak yang diundang adalah perwakilan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN). Namun, dalam rapat tersebut ASPADIN menyampaikan baru menerima draf raperda pada hari yang sama sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari isi dokumen tersebut.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, H Husnul Fatahillah, mengatakan pihak ASPADIN meminta waktu untuk mengkaji materi raperda bersama para anggotanya yang berjumlah sekitar 30 perusahaan.

"Mereka meminta waktu untuk mempelajari draf raperda ini terlebih dahulu dan akan membahasnya bersama anggota ASPADIN lainnya dalam pertemuan internal,” ujarnya.

Menurut Husnul, hasil pembahasan internal tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pansus III sebagai bahan masukan dalam proses penyempurnaan raperda, sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam raperda tersebut. Di antaranya terkait perizinan pengeboran air tanah, pengaturan penggunaan air tanah termasuk ketentuan kedalaman pengeboran, serta aspek pajak dari pemanfaatan air tanah.

"Untuk kewenangan pemerintah provinsi berada pada aspek perizinan dan pengawasan pengambilan air tanah. Sementara pajak pemanfaatan air tanah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu, Pansus III DPRD Kalsel juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menggali informasi tambahan untuk menyempurnakan substansi raperda tersebut. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) II terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) agar pelaksanaannya di Banua lebih terarah, terkoordinasi, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pembahasan tersebut dipimpin Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Agus Mulia Husin, saat menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja dari unsur pemerintah daerah di Banjarmasin, Rabu (11/3/2026). Rapat tersebut bertujuan menyerap berbagai masukan guna menyempurnakan substansi raperda yang sedang dibahas.

Agus menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi forum diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR perusahaan di daerah.

Menurutnya, berbagai masukan dari instansi terkait sangat penting agar regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Kita ingin CSR benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Karena itu hari ini kita mendengarkan berbagai tantangan maupun keluhan dari para mitra kerja sebagai bahan penyempurnaan raperda,” ujar Agus.

Ia menambahkan, melalui raperda tersebut diharapkan pelaksanaan CSR perusahaan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih transparan, terarah, dan selaras dengan program pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pansus II menghadirkan delapan instansi pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan CSR, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, maupun implementasi program.

Instansi yang hadir antara lain Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya bersama Kementerian Agama (Kemenag) Murung Raya dan PT AlamTri Geo menggelar kegiatan buka puasa bersama santri serta anak yatim se-Kabupaten Murung Raya di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam memperkuat kepedulian sosial, khususnya di bulan suci Ramadan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Murung Raya, Heriyus, Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhiddin, Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Rejekinoor, Kepala Kemenag Murung Raya, Marzuki Rahman, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri, anak-anak panti asuhan serta undangan lainnya.

Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan sosial di masyarakat.

"Pemkab Murung Raya mengapresiasi kontribusi PT AlamTri Geo dalam mendukung kegiatan sosial serta pembangunan di daerah,” ujar Heriyus.

Ia berharap, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mempererat hubungan dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang berinvestasi di wilayah Murung Raya.

"Ke depan diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk membangun komunikasi yang harmonis antara Pemkab Murung Raya dan PT AlamTri Geo maupun perusahaan lainnya yang berinvestasi di Murung Raya,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT AlamTri Geo dalam sambutannya mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial serta kebersamaan dalam berbagi di bulan Ramadan.

"Momentum ini menjadi sarana memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Ketua panitia kegiatan, Amrullah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan inisiasi PT AlamTri Geo yang didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Kementerian Agama Murung Raya.

Ia menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut dihadiri sekitar 700 orang yang terdiri dari para santri, anak-anak panti asuhan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, PT AlamTri Geo juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial, di antaranya bantuan operasional untuk Masjid Agung Istiqlal Puruk Cahu, bantuan operasional untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Puruk Cahu, serta santunan bagi anak yatim dan piatu yang disalurkan melalui mitra kerja AlamTri Minerals Indonesia. (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Darul Khairat, Desa Pangkan, Kecamatan Paku, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnothartaku, yang mewakili Bupati Barito Timur.

Dalam sambutannya Sekda Misnothartaku, menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan.

Ia mengatakan, Ramadan merupakan bulan penuh berkah yang menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan iman dan takwa, sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak kebaikan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, baik dalam keluarga, lingkungan sekitar, maupun masyarakat luas,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan Safari Ramadan juga menjadi sarana pemerintah daerah untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Barito Timur.

Selain mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama yang selama ini terjalin dengan baik di Kabupaten Barito Timur.

Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan sinergi dan kebersamaan dalam membangun daerah menuju Kabupaten Barito Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Menutup sambutannya Misnothartaku atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat.

"Semoga ibadah puasa yang kita jalankan mendapat keberkahan dari Allah SWT dan membawa kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Paku. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Perjalanan jauh menuju Desa Batu Raya I, Kecamatan Gunung Timang, terbayar dengan sambutan hangat masyarakat. Hal itu dirasakan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat melaksanakan kegiatan Safari Ramadan bersama rombongan pemerintah daerah, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di Masjid At-Taqwa tersebut menjadi momen silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. 

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, mengatakan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan warga.

"Melihat senyuman warga Batu Raya I membuat rasa lelah selama perjalanan terasa hilang. Inilah makna Safari Ramadan, mempererat silaturahmi dan kebersamaan,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Bupati dan rombongan berbuka puasa bersama warga, dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah di masjid setempat. Suasana kebersamaan terlihat ketika masyarakat dan pemerintah duduk bersama tanpa sekat.

Menurut H Shalahuddin, wilayah Barito Utara yang luas memiliki potensi besar di setiap desa, termasuk di Batu Raya I. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan yang merata hingga ke pelosok.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyambut rombongan dengan penuh kehangatan.

"Terima kasih atas sambutan dan jamuan yang tulus dari warga Batu Raya I. Semoga kebersamaan ini membawa semangat baru untuk terus membangun Barito Utara agar semakin maju dan diberkahi,” katanya.

Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dijadwalkan berlanjut ke sejumlah wilayah lainnya sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai kecamatan. (dsk/emca/jp).

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menemukan indikasi tumpang tindih kepemilikan lahan di jalur hauling milik PT Bartim Coalindo sepanjang 7.037 meter.

Temuan tersebut diungkapkan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilaksanakan pada 8 Februari serta 4–5 Maret 2026.

"Pengukuran ini merupakan tindak lanjut dari mediasi penyelesaian sengketa lahan antara sejumlah pemilik hak ulayat dengan pihak perusahaan,” ujar Ari Panan kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, pengukuran dilakukan berdasarkan Berita Acara Nomor 170/59/Kesbangpol/II/2026 tentang mediasi penyelesaian sengketa antara pemilik hak ulayat dan perusahaan.

Dari hasil pengukuran tersebut, ditemukan indikasi tumpang tindih klaim lahan dari beberapa pihak. Di antaranya klaim Hak Ulayat Satal Bin Bukol pada titik koordinat -1.666047, 115.244514; Resi Mahakam pada titik koordinat -1.670197, 115.257390; serta Iban Bin Sutat pada titik koordinat -1.666011, 115.247093.

Selain itu, terdapat pula klaim dari Kelompok Tani Malintut Raya pada titik koordinat yang sama serta klaim lahan dari Hadi Supriadi.

"Hasil pengukuran ini akan disampaikan kepada kepala desa serta unsur adat seperti demang, mantir, dan penghulu untuk dilakukan penyelesaian lebih lanjut,” kata Ari.

Sementara untuk pengukuran terhadap lahan ulayat Nyak Beranja yang diklaim Agus Tanto belum dapat dilakukan karena masih menunggu keputusan dari pihak adat.

Selain persoalan kepemilikan lahan, hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa jalur hauling PT Bartim Coalindo tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hal tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/04/II.2/DISHUT tentang Persetujuan Penggunaan Koridor Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) bagi PT Bartim Coalindo di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Hasil pengukuran tersebut disampaikan pihak perusahaan kepada para pihak pada 11 Maret 2026 di Malintut sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa lahan yang masih berlangsung. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tahun 2026. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi TP PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Rabu (11/3/2026). 

Ketua TP PKK Barito Utara, Ny Hj Maya Savitri Shalahuddin, menyampaikan bahwa kegiatan HKG PKK tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah panen sayur pakcoy di kebun hidroponik PKK Barito Utara sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan keluarga sekaligus pemanfaatan lahan pekarangan.

Selain pasar murah, TP PKK Barito Utara juga menyalurkan bantuan sembako kepada para lanjut usia (lansia) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Upaya mendukung program percepatan penurunan stunting juga dilakukan melalui penyerahan bantuan kepada bayi yang terindikasi stunting agar kebutuhan gizinya dapat terpenuhi dengan baik.

TP PKK Barito Utara juga menyerahkan bibit tanaman serta bantuan kepada kelompok wanita tani guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi dengan Safari Ramadan bersama Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan TP PKK Barito Utara dapat terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja sektor kesehatan di Ruang Rapat Komisi IV Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Rabu (11/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, dan dihadiri pimpinan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Kalsel, yakni Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo, Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Tabiun Huda, Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Yuddy Riswandhy Noora, Direktur RSGM Hasan Aman Mashuda, serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti pemanfaatan dana pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah.

Jihan Hanifha menjelaskan, dana pendampingan di RSUD Ulin saat ini mencapai sekitar Rp8 miliar, dengan realisasi penggunaan sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama pasien yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya belum aktif.

"Dana pendampingan ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang BPJS-nya tidak aktif. Banyak warga Kota Banjarmasin yang memanfaatkan fasilitas di RSUD Ulin maupun RSUD Ansari Saleh,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana pendampingan di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh mencapai sekitar Rp1,5 miliar dengan realisasi penggunaan sekitar Rp1 miliar.

Selain dana pendampingan, Komisi IV juga menyoroti kondisi peralatan medis di RSGM Hasan Aman yang dinilai perlu segera diremajakan. Berdasarkan paparan dalam rapat, sejumlah alat kesehatan di rumah sakit tersebut belum mengalami pembaruan selama sekitar 13 tahun.

Menurut Jihan, kondisi itu berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komisi IV pun berencana mendorong dukungan penganggaran untuk peremajaan alat kesehatan.

*Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan. Ke depan kami akan mendorong melalui pembahasan anggaran agar ada penambahan alokasi untuk peremajaan alat kesehatan,” katanya.

Komisi IV DPRD Kalsel, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan dari sisi penganggaran guna meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Among Wibowo, menyampaikan komitmen rumah sakitnya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan menambah sumber daya manusia, terutama dokter spesialis.

Menurutnya, penambahan tenaga medis menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas penanganan pasien.

"Kami berkomitmen menambah SDM dokter, termasuk beberapa dokter spesialis. Dengan bertambahnya tenaga medis, diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan optimal,” ujarnya.

Para direktur rumah sakit daerah lainnya yang hadir dalam rapat tersebut juga menyatakan komitmen serupa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

BANJARMASIN- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel lebih fokus membina atlet ber-DNA lokal di seluruh cabang olahraga. Upaya ini diharapkan meningkatkan prestasi atlet daerah dan mengurangi ketergantungan pada atlet dari luar daerah.

Dorongan tersebut disampaikan saat rapat Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2026 antara Komisi IV DPRD Kalsel dan Dispora Kalsel, Rabu (11/3/2026), di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPRD Kalsel Lt.4, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.

Ketua Komisi IV, Jihan Hanifha, menekankan pentingnya menonjolkan peran atlet dan pelatih lokal, baik dalam program pembinaan maupun saat menghadapi berbagai kejuaraan.

"Selama ini banyak pelatih dan atlet berasal dari luar Banjar. Kami ingin fokus membina atlet lokal agar mereka memiliki peluang lebih besar meraih prestasi,” kata Jihan.

Jihan menambahkan, pembinaan atlet ber-DNA lokal tidak hanya meningkatkan kualitas atlet, tetapi juga menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri. “Kita ingin mendukung mereka agar bisa meraih medali emas di masa depan,” ujarnya.

Rapat juga membahas penyesuaian anggaran Dispora untuk tahun 2026, yang mengalami pengurangan, termasuk dana hibah yang kini tersisa sekitar Rp4,6 miliar. 

Jihan memastikan, Komisi IV siap membantu evaluasi dan mendorong penambahan anggaran hibah untuk mendukung program pembinaan atlet.

"Pengurangan anggaran termasuk dana hibah menjadi perhatian kami. Komisi IV siap memberikan masukan dan mendukung agar anggaran dapat ditingkatkan,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten HSS Tahun 2026–2046, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten HSS, Rabu (11/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD. Turut hadir Anggoylta DPRD HSS, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor, para asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RTRW yang akan menjadi pedoman penataan ruang dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan apresiasi serta dukungan terhadap penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten HSS Tahun 2026–2046. 

Dokumen tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, tertata, dan berkelanjutan.

Selain dukungan, sejumlah fraksi juga menyampaikan berbagai masukan. Di antaranya terkait pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan sektor unggulan daerah, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan lahan produktif.

Fraksi DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, serta penegakan aturan dalam pemanfaatan ruang agar tidak terjadi penyimpangan tata ruang.

Beberapa isu lain yang turut menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD antara lain pengelolaan kawasan bantaran sungai, penguatan sistem irigasi dan pengendalian banjir, perlindungan kawasan hutan dan pegunungan, serta pengembangan wilayah strategis di sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan pusat pelayanan masyarakat.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menyatakan dukungan agar pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten HSS Tahun 2026–2046 dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Usai rapat paripurna, Wakil Bupati HSS, H Suriani, mengatakan bahwa berbagai pandangan dan masukan dari fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan lanjutan Ranperda tersebut.

"Seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD tentu menjadi perhatian bagi pihak eksekutif. Hal ini untuk menyempurnakan Ranperda yang sedang dibahas sehingga nantinya dapat menjadi pedoman penataan ruang yang baik bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dokumen RTRW memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena menjadi acuan dalam mengatur pemanfaatan ruang agar pembangunan berjalan tertib, terarah, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan.

Melalui penyusunan Raperda RTRW tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan dapat berjalan lebih terencana, seimbang, serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tata ruang wilayah daerah. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kedua Pansus I yang digelar pada Rabu (11/3/2026).

Rapat membahas hasil kunjungan kerja pansus ke Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Sumatera. Pembahasan juga melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Biro Umum, Biro Hukum, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus I, Dirham Zain, mengatakan Kemendagri sebelumnya menyarankan agar regulasi tersebut cukup dilakukan perubahan terhadap perda lama, bukan membentuk perda baru. Alasannya, perubahan pasal dinilai tidak melebihi 50 persen.

Namun, setelah menelaah kembali draf yang telah diperbaiki, Pansus I menilai regulasi tersebut lebih tepat disusun sebagai perda baru.

"Melalui Badan Pembinaan Perda, Kemendagri menyampaikan bahwa regulasi ini cukup perubahan saja karena tidak melebihi 50 persen. Namun setelah kami lihat draf yang telah diperbaiki, terdapat 21 bab dan 181 pasal, sementara perda lama hanya 101 pasal. Artinya perubahan sudah melebihi 50 persen,” ujar Dirham.

Selain itu, Pansus I juga menyoroti belum dicantumkannya ketentuan mengenai sanksi administratif dalam draf Raperda. Menurut Dirham, ketentuan tersebut penting untuk memperkuat implementasi regulasi di lapangan.

"Dalam draf saat ini belum terdapat bab atau pasal mengenai sanksi administratif. Ini perlu ditambahkan agar pelaksanaan perda memiliki kekuatan dan wibawa hukum yang jelas,” katanya.

Pansus I menargetkan pembahasan Raperda Pengelolaan BMD dapat segera dirampungkan. Dirham menyebut pihaknya masih akan menggelar dua kali rapat pansus lagi untuk mematangkan substansi aturan tersebut.

Ia berharap, percepatan pembahasan Raperda ini dapat mendorong pengelolaan barang milik daerah di Kalimantan Selatan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (sar/ali/jp).

TANJUNG- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Kodim 1008/Tabalong resmi ditutup melalui upacara di Desa Barimbun, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Rabu (11/3/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”.

Upacara penutupan berlangsung khidmat dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Hari Santoso. Hadir dalam kegiatan itu, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., Bupati Tabalong, Noor Rifani, Wakil Ketua I DPRD Tabalong, Mustafa, Dandim 1008/Tabalong, Letkol Inf Alexander Allan Primadi, serta Kajari Tabalong, Anggara Suryanagara.

Turut hadir pula perwakilan TNI AL dan TNI AU, Ketua MUI Tabalong, KH Sabilillah Rusdi, Kapolsek Tanta, IPDA Aris Sufariyadi, Camat Tanta, Rofiq Azidin, para kepala desa se-Kecamatan Tanta, unsur perusahaan, perbankan, serta undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan pembacaan laporan hasil pelaksanaan TMMD ke-127 di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil kegiatan dari Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD kepada Bupati Tabalong sebagai simbol berakhirnya program pembangunan tersebut.

Sebagai penanda penutupan kegiatan, Inspektur Upacara secara simbolis melepas tanda peserta TMMD ke-127.

Program TMMD ke-127 yang dilaksanakan di Desa Barimbun bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain pembangunan fisik berupa peningkatan sarana dan prasarana desa, program ini juga melaksanakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo, menyatakan Polres Tabalong mendukung penuh pelaksanaan TMMD sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah.

"Program TMMD merupakan wujud kebersamaan dalam membangun daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi warga,” ujarnya.

Melalui program TMMD ini, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Barimbun serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam membangun daerah menuju Tabalong yang lebih maju dan sejahtera. (fah/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (11/3/2026).

Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai wilayah di Indonesia. 

Wabup Kapuas, Dodo, mengikuti diskusi dari ruang rapat Kantor Bupati Kapuas didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kapuas.

FGD ini bertujuan menghimpun masukan dan aspirasi pemerintah daerah terkait rencana perubahan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, Dodo menilai revisi UU Pemerintahan Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih optimal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum diskusi seperti FGD menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta berbagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut.

"Melalui FGD ini, kami berharap masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi perhatian dalam proses revisi undang-undang, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.

FGD tersebut juga dihadiri sejumlah undangan dan perwakilan perangkat daerah yang mengikuti jalannya diskusi guna menyerap informasi serta memberikan masukan terkait implementasi UU Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten. (fah/hru/jp). 

KUALA PEMBUANG- Puluhan pekerja lokal mendatangi kantor PT B3 di kawasan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, untuk menuntut kejelasan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang hingga pertengahan Maret belum mereka terima, Rabu (11/3/2026). 

Aksi tersebut terjadi menjelang perayaan Idulfitri, saat kebutuhan ekonomi pekerja biasanya meningkat. Para pekerja datang secara berkelompok dari sejumlah desa di sekitar wilayah operasional perusahaan, antara lain Desa Pembuang Hulu, Desa Derangga, Desa Tanjung Hara, dan Desa Menggana.

Kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian terkait pembayaran THR yang dinilai belum disalurkan oleh manajemen perusahaan.

Salah seorang pekerja yang mengikuti pertemuan dengan pihak perusahaan mengatakan, keterlambatan pembayaran THR menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja, karena tunjangan tersebut sangat dibutuhkan menjelang Lebaran.

"Kami datang untuk meminta kejelasan. THR adalah hak kami sebagai pekerja dan sangat dibutuhkan menjelang Lebaran,” ujarnya.

Ketegangan sempat terjadi saat para pekerja menyampaikan keluhan secara langsung kepada pihak perusahaan. Namun situasi kemudian mereda setelah dilakukan mediasi antara perwakilan pekerja dan manajemen PT B3.

Dalam pertemuan tersebut, para pekerja mendesak agar perusahaan segera mencairkan THR tanpa penundaan. Mereka menilai kepastian pembayaran sangat penting karena sebagian besar pekerja menggantungkan kebutuhan keluarga pada penghasilan tersebut.

Menanggapi tuntutan itu, manajemen perusahaan memberikan penjelasan kepada para pekerja. Dalam forum mediasi tersebut, pihak perusahaan menyatakan akan segera merealisasikan pembayaran THR bagi para pekerja.

Setelah menerima penjelasan dari manajemen, para pekerja yang sebelumnya berkumpul di depan kantor perusahaan akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Meski demikian, para pekerja berharap komitmen perusahaan tersebut benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat.

Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan yang kerap muncul menjelang hari raya, yakni keterlambatan pembayaran THR di sejumlah perusahaan. Bagi pekerja di kawasan Danau Seluluk, kepastian pembayaran THR tidak hanya menyangkut kewajiban perusahaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi keluarga menjelang Lebaran. (gan/jp).