Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Kantor Kemenhaj Kabupaten Barito Timur. Sementara jemaah yang berhalangan hadir di kantor mengikuti kegiatan dari rumah masing-masing.

Kick Off Manasik Haji Nasional digelar bersamaan dengan Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 serta Launching Platform Haji Umrah Store yang dipusatkan di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jawa Timur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan manasik haji secara nasional oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Melalui kegiatan tersebut, jemaah mulai memperoleh pembekalan terkait rangkaian penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga proses kepulangan ke Tanah Air.

Selain aspek pembinaan jemaah, Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah 2026 turut menampilkan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkenalkan potensi ekosistem ekonomi yang berkaitan dengan layanan haji dan umrah.

Bagi jemaah haji Kabupaten Barito Timur, kegiatan ini menjadi salah satu tahapan awal untuk meningkatkan kesiapan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Jemaah juga berkesempatan mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan selama berada di Tanah Suci.

Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa keikutsertaan jemaah dalam Kick Off Manasik Haji Nasional menjadi bagian penting dari proses pembekalan sebelum pelaksanaan ibadah haji.

Ia berharap seluruh jemaah haji Kabupaten Barito Timur dapat mengikuti rangkaian manasik secara baik dan memanfaatkan setiap materi pembekalan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan ibadah haji.

Dengan dimulainya Kick Off Manasik Haji Nasional 1448 H, proses pembinaan jemaah haji Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat berjalan secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan hingga waktu keberangkatan ke Tanah Suci. (zi/jp).

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (24/9/2026) malam. MA diamankan setelah petugas keamanan perusahaan menemukan 18 plat lining grinding di dalam kabin truk yang dikemudikannya saat hendak keluar dari area pabrik.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah Danru Security mendapat informasi dan memerintahkan petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk berwarna putih yang akan meninggalkan area perusahaan.

Petugas keamanan kemudian menghentikan dan memeriksa kendaraan tersebut. Dalam pemeriksaan, ditemukan 18 plat lining grinding di dalam kabin truk.

"Petugas kemudian mengamankan pengemudi beserta kendaraan ke pos keamanan pabrik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar IPTU Heri, berdasarkan keterangan pelapor FIP yang mendapat mandat dari pihak perusahaan.

Dari pemeriksaan awal, pengemudi diketahui berinisial MA (23), warga Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan melalui pelapor memperkirakan mengalami kerugian materiil sekitar Rp20 juta.

Selanjutnya, MA beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Tabalong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana di lingkungan sekitar. Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Kepolisian 110 untuk menyampaikan laporan secara cepat dan gratis melalui seluruh operator. (fah/jp). 

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh personel Polsek Dusun Tengah, yakni Aipda Vaulus J.N., Brigpol Ade Novianto, dan Bripda Afrizal, dengan sasaran jemaah dan warga Muslim di wilayah Ampah Kota.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan usai pelaksanaan ibadah Jumat dengan menyampaikan imbauan secara langsung kepada jemaah. Personel Polsek Dusun Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam kesempatan itu, petugas juga mengajak jemaah untuk turut berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan cara membakar.

Sebagai bagian dari sosialisasi, personel Polsek Dusun Tengah turut membentangkan spanduk bertuliskan "Stop Membakar Hutan dan Lahan”. Spanduk tersebut menjadi salah satu media edukasi untuk mengingatkan masyarakat mengenai bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan.

Selain larangan karhutla, petugas juga menyampaikan Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah sebagai bentuk imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan sosialisasi kepada jemaah merupakan salah satu upaya kepolisian menyampaikan pesan pencegahan karhutla secara langsung kepada masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya jemaah, untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujar IPTU Stefanus Rantealo.

Ia berharap pesan yang disampaikan dapat diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla semakin meningkat.

Melalui kegiatan tersebut, Kapolsek menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan karhutla sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. (zi/jp). 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Bupati HSS, H Syafrudin Noor bersama tim akademisi ULM yang membahas Kajian Akademis Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Integrated Farming) di Kabupaten HSS. Kajian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merumuskan arah pengembangan kawasan pertanian sesuai potensi wilayah.

Rombongan akademisi ULM dipimpin Prof. Ir. Akhmad Rizalli Saidy, S.P., M.Agr.Sc., Ph.D., IPM. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek pengembangan pertanian terpadu, termasuk upaya mengintegrasikan sejumlah potensi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Konsep Integrated Farming mengintegrasikan berbagai kegiatan usaha pertanian dalam satu sistem pengelolaan yang saling mendukung. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui kajian akademis yang dilakukan bersama ULM, Pemkab HSS berupaya memperoleh dasar perencanaan yang lebih komprehensif dalam menentukan arah pengembangan kawasan pertanian terpadu. Pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik wilayah Kabupaten HSS.

Dalam audiensi itu, Bupati HSS didampingi Dandim 1003 HSS, Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (TPPEPD), serta Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten HSS beserta jajaran. Kolaborasi pemerintah daerah dan akademisi diharapkan dapat menghasilkan kajian yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sektor pertanian di HSS. (ari/jp).

Pembagian masker tersebut menjadi bagian dari aksi kepedulian Kemenag Barito Timur terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang berpotensi terdampak kabut asap.

Kegiatan pembagian masker menyasar masyarakat dan pengguna jalan yang beraktivitas di sekitar pusat Kota Tamiang Layang. Masker dibagikan secara langsung oleh jajaran Kemenag Barito Timur sebagai langkah preventif untuk membantu masyarakat mengurangi paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Timur, H Khairani, memimpin langsung kegiatan tersebut bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenag Barito Timur. Mereka turun ke sejumlah titik untuk membagikan masker kepada pengendara, pejalan kaki, serta warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

H Khairani menyampaikan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Kemenag Barito Timur terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, upaya menjaga kesehatan perlu dilakukan secara bersama-sama, terutama ketika masyarakat beraktivitas di luar rumah dan menghadapi kondisi udara yang kurang baik akibat paparan kabut asap.

Selain membagikan masker, ujar H Khairani, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi jajaran Kemenag Barito Timur untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan. 

"Kami mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya apabila mengalami keluhan yang berkaitan dengan pernapasan," ujarnya. 

Ia berharap pembagian 1.000 masker tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap kesehatan lingkungan. 

"Ini menjadi wujud kehadiran Kemenag di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga," tandasnya. (zi/jp). 

Senam bersama dipimpin langsung Kepala Kankemenhaj Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi. Para peserta mengikuti rangkaian gerakan senam secara bersama-sama dalam suasana yang penuh semangat dan kekeluargaan.

H Ahmad Fauzi mengatakan, kegiatan senam rutin tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, kondisi fisik yang sehat dapat mendukung pegawai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan senam Jumat pagi ini juga menjadi bagian dari penajaman manajemen pada instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah yang berfokus pada empat area penguatan. Salah satunya adalah penguatan kejiwaan yang diwujudkan melalui kegiatan yang mendukung kesehatan jasmani dan kebugaran pegawai.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut, Kankemenhaj Barito Timur mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aktif, dan solid. Selain menjadi aktivitas olahraga, senam bersama juga menjadi momentum bagi jajaran pegawai untuk berinteraksi dan memperkuat koordinasi di luar aktivitas kedinasan.

H Ahmad Fauzi berharap kegiatan senam bersama dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan diikuti seluruh jajaran. Dengan tubuh yang sehat dan kebersamaan yang terjaga, ia berharap seluruh pegawai semakin siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (zi/jp). 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi Kamis (24/9/2026) malam.

Seorang pria berinisial SN (51), warga Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, diamankan anggota UPBS Armada Antik bersama sejumlah warga di kawasan jembatan layang Desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong.

Informasi mengenai adanya seorang pria yang diamankan warga kemudian diterima personel piket SPKT Polres Tabalong melalui layanan Call Center 110.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait dan membawa SN ke Polsek Muara Harus untuk dilakukan klarifikasi sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil klarifikasi, diketahui SN diduga meminta sumbangan kepada sejumlah warga di wilayah Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung dengan membawa proposal yang mengatasnamakan UPBS Armada Antik Kecamatan Kelua.

Berdasarkan keterangan SN, uang sumbangan yang diperolehnya dan masih diingat terakhir sebesar Rp35.000. Uang tersebut disebut diberikan oleh seorang warga di wilayah Tanjung.

Sementara itu, pihak UPBS Armada Antik melalui Wakil Ketua Rusbani menyampaikan keberatan atas penggunaan nama organisasi untuk meminta sumbangan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak UPBS Armada Antik.

Dalam proses penyelesaian yang difasilitasi Polsek Muara Harus, SN menyampaikan permohonan maaf kepada pihak UPBS Armada Antik. Kedua belah pihak kemudian sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke proses hukum.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Polsek Muara Harus memfasilitasi pertemuan tersebut dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat SN sebelumnya diamankan di wilayah perbatasan Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus oleh anggota UPBS Armada Antik bersama sejumlah warga Desa Mantuil.

Polsek Muara Harus mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap setiap permintaan sumbangan yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga tertentu.

Masyarakat diharapkan terlebih dahulu memastikan keabsahan identitas, surat tugas, serta proposal yang dibawa sebelum memberikan sumbangan.

Apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), masyarakat dapat segera melaporkannya melalui layanan Call Center 110 Polri. 

Polres Tabalong juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta menyelesaikan setiap permasalahan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (fah/jp). 

Bantuan tersebut disalurkan di Desa Ribang, Kecamatan Muara Uya, serta Kampung Kadaman, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Penyaluran air bersih dari Polres Tabalong dipimpin Kasat Binmas Polres Tabalong AKP Gigih Sutanto bersama personel kepolisian dan didampingi masing-masing kapolsek setempat.

Bantuan air bersih mendapat respons positif dari masyarakat. Warga penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Tabalong, BPBD Kabupaten Tabalong, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, mengatakan penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.

"Polres Tabalong bersama BPBD dan pihak terkait akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan warga,” ujarnya.

Polres Tabalong juga mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan menjaga ketersediaan sumber air. Masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga lingkungan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan.

Kegiatan penyaluran air bersih ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tabalong. (fah/jp). 

Pembukaan MTQ dilakukan oleh Bupati Murung Raya, Heriyus. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan pelaksanaan MTQ XI.

Heriyus mengatakan, MTQ memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kompetisi seni membaca Al-Qur’an. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari syiar Islam sekaligus wadah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"MTQ adalah momentum berharga sebagai syiar Islam untuk memperkuat nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi wadah pembinaan mental-spiritual generasi muda di Kabupaten Murung Raya,” ujar Heriyus.

Ia berharap lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an yang menggema selama pelaksanaan MTQ dapat membawa keberkahan bagi Murung Raya. Selain itu, MTQ diharapkan turut memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.

Kepada seluruh kafilah dari berbagai kecamatan, Heriyus berpesan agar MTQ tidak hanya dimanfaatkan untuk berkompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan keagamaan, dan mempererat silaturahmi.

"Jadikan MTQ ini sebagai momentum untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan. Semangat kebersamaan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan musabaqah,” pesannya.

Heriyus juga meminta Dewan Hakim menjalankan tugas secara objektif, adil, dan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap pelaksanaan musabaqah dapat menghasilkan qari, qari’ah, hafiz, dan hafizah berkualitas yang mampu membawa nama baik Murung Raya pada ajang MTQ tingkat provinsi maupun nasional.

MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya berlangsung pada 24–27 September 2026 dengan Kecamatan Laung Tuhup sebagai tuan rumah. Berbagai cabang dan rangkaian kegiatan keagamaan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan potensi generasi Qur’ani di Kabupaten Murung Raya.

 Melalui MTQ XI, Heriyus berharap budaya membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an semakin tumbuh di tengah masyarakat. Momentum tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap pembinaan generasi muda serta memperkuat kehidupan keagamaan dan persatuan masyarakat di daerah. (dsk/maya/jp).

Patroli dilaksanakan mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai dengan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk kawasan pemukiman masyarakat di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran patroli yakni Jalan A. Yani, tepatnya di depan Kantor Dinas PUPR Perkim Barito Timur. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya balap liar maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Patroli dilaksanakan oleh personel Satlantas Polres Barito Timur, yakni Aipda Rudi S., Brigpol Yudi Ariska, Brigpol Nana Suharna, dan Briptu Andra Permana Harjanto.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasat Lantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika, mengatakan patroli tersebut dilakukan di seputaran Kota Tamiang Layang untuk mengantisipasi aksi balap liar serta potensi gangguan kamtibmas.

"Patroli antisipasi balap liar ini dilaksanakan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,” ujarnya.

Selain melakukan pemantauan, personel juga mengimbau masyarakat pengguna jalan agar senantiasa tertib dan mematuhi aturan lalu lintas.

Melalui kegiatan tersebut, IPDA Dika berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kabupaten Barito Timur.

"Patroli ini juga menjadi bagian dari upaya kepolisian menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga aktivitas warga dan perekonomian di wilayah Barito Timur dapat berjalan dengan baik," jelas IPDA Dika. (zi/jp). 

Yuddy mengatakan, kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan langkah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu memastikan biaya pendidikan tidak menjadi beban keluarga.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu mengaku memiliki pengalaman pribadi menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga pendidikan negeri.

"Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Menurut Yuddy, meski biaya pendidikan negeri pada masa itu relatif lebih ringan dibandingkan sekolah swasta, kebutuhan penunjang pendidikan tetap menjadi beban bagi keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, semakin relevan dengan situasi biaya pendidikan saat ini.

"Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” katanya.

Selain berkiprah di dunia akademik, Yuddy pernah menjabat sebagai menteri dan Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021.

Yuddy menilai perdebatan mengenai sumber pendanaan program pendidikan gratis merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda kebijakan tersebut.

"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” ujarnya.

Mengenai sumber pendanaan, Yuddy berpandangan pemerintah dapat memanfaatkan APBN melalui efisiensi dan refocusing program pembangunan. Ia menilai pelaksanaan program tersebut tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi.

Yuddy mengusulkan agar kebijakan pendidikan gratis mulai diterapkan secara bertahap pada tahun anggaran 2027. Tahap awal, menurut dia, dapat diarahkan kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” katanya.

Yuddy menilai rencana tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak warga negara atas pendidikan. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

"Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” ujarnya.

Meski mendukung rencana tersebut, Yuddy menekankan pentingnya perencanaan bertahap dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Menurut dia, mekanisme pelaksanaan harus disusun agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.

Rencana pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri kembali disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada pertengahan September 2026. Prabowo menyatakan pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat diakses tanpa beban biaya bagi masyarakat.

Sehari sebelum keterangan Yuddy disampaikan, Prabowo juga menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026), untuk membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut di berbagai jenjang pendidikan. (ali/jp). 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pembinaan Upaya Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat dari Fasilitas Kesehatan (Faskes), sekaligus edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan obat-obat tertentu melalui program GEMAR CANTIK (Gerakan Masyarakat Pintar Cara Menggunakan Obat dan Antibiotik).

Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten HSS tersebut dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. H Diauddin, M.Kes. Turut hadir Ketua GOW Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani. 

Hj Mustaidah menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan atas pelaksanaan pembinaan GEMAR CANTIK di Kabupaten HSS.

"Ulun (saya,red) selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSS mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan TP PKK Provinsi Kalsel yang hari ini telah berkenan berkunjung ke tempat kami untuk memberikan pembinaan Gerakan Masyarakat Pintar Cara Menggunakan Obat dan Antibiotik kepada kami. Teriring harapan, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang positif bagi kita semua,” ujarnya.

Menurut Hj Mustaidah, pemahaman mengenai penggunaan obat secara tepat perlu terus ditingkatkan, baik dari aspek jenis obat, dosis, waktu penggunaan, maupun kepatuhan terhadap petunjuk tenaga kesehatan.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak. Antibiotik, katanya, harus digunakan berdasarkan indikasi dan anjuran tenaga kesehatan serta tidak dikonsumsi secara sembarangan.

"Besar harapan ulun (saya,red), kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Pengetahuan yang diperoleh hari ini hendaknya dibawa pulang, disampaikan kepada keluarga, kemudian diteruskan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Hj Mustaidah juga mengajak anak-anak, kader PKK, kader kesehatan, dan seluruh masyarakat menjadikan GEMAR CANTIK sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan literasi penggunaan obat sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tertentu.

"Mari kita jadikan GEMAR CANTIK sebagai gerakan bersama: cerdas memilih obat, cerdas menggunakan obat, bijak menggunakan antibiotik, dan bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba,” ajaknya.

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengetahuan serta semakin memperkuat sinergi kita dalam mewujudkan keluarga serta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sehat dan terlindungi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Ketua Bidang IV, Dr. dr. Siti Wasilah, beserta pengurus Pokja IV TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan; Ketua GOW Kabupaten HSS beserta pengurus; Plh. Kepala BPOM Provinsi Kalimantan Selatan; Kapolres HSS atau yang mewakili; Kepala BNN Kabupaten HSS atau yang mewakili; jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten HSS, HST, dan Tapin; Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kabupaten HSS; para apoteker, narasumber, tenaga kesehatan, serta jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten HSS.

Turut hadir pula pengurus TP PKK Kabupaten HSS, kepala SMAN 1 Kandangan, SMKN 2 Kandangan, dan SMAN 3 Kandangan, serta para siswa, kader PKK, kader/fasilitator kesehatan, dan tamu undangan lainnya. (ari/jp). 

JURNALISPOST.ONLINE - Keluarga Besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke - 500 pada tanggal 24 September 2026.

"Lima abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera."

JURNALISPOST.ONLINE - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke - 500 pada tanggal 24 September 2026.

"Lima abad kami kawa gawi sabumi. Banjarmasin maju sejahtera." 

Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Afner kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Dit Tahti Polda Kalteng. Penahanan dilakukan penyidik untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.

Sebelum diperiksa, Afner terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi yang memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan, penyidik kemudian meminta keterangannya terkait perkara dugaan pemerasan yang dilaporkan RH.

Sebelumnya, Afner diketahui tidak memenuhi salah satu agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik dengan alasan sakit.

Setelah kondisi kesehatannya membaik, Afner disebut tidak kembali menghubungi penyidik. Ia kemudian menyampaikan rencana untuk menjalani pemeriksaan pada 25 September 2026.

Namun, penyidik selanjutnya melayangkan panggilan kedua. Afner akhirnya hadir lebih awal pada Kamis, 24 September 2026, untuk memenuhi pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik melakukan penahanan dengan menempatkan Afner di Rutan Dit Tahti Polda Kalteng.

Afner sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan berdasarkan laporan yang disampaikan pengusaha berinisial RH. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana serta rangkaian peristiwa yang dilaporkan.

Dengan penahanan tersebut, penyidik akan melanjutkan pendalaman perkara, termasuk mencocokkan keterangan tersangka dengan keterangan pelapor, saksi, serta alat bukti yang telah diperoleh dalam proses penyidikan.

Meski telah berstatus tersangka, Afner tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyidik selanjutnya akan mendalami fakta dan alat bukti dalam perkara tersebut. Pembuktian mengenai dugaan pemerasan yang dilaporkan RH akan ditentukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dari Afner Juliwarno maupun pihak yang mewakilinya terkait laporan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Afner sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. (gan/jp). 

Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjarbakula di Ruang Rapat HM. Ismail Abdullah, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, dan dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dinas perhubungan masing-masing daerah, serta Organda Kalsel.

Pembahasan diarahkan pada harmonisasi pengelolaan, konektivitas rute, dan pola pelayanan angkutan umum yang menghubungkan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut.

Mustaqimah mengatakan, integrasi antardaerah diperlukan agar masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih mudah dan efisien. Penataan trayek juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih layanan.

"Kita ingin menyatukan persepsi dan melakukan integrasi antarkabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih trayek. Harapannya ke depan tarif bisa seminim mungkin, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.

Selain integrasi trayek, RDP membahas rencana kehadiran operator baru dalam program Buy The Service (BTS). Operator tersebut diwajibkan memiliki legalitas berbentuk koperasi. Dalam skema tersebut, Organda Kalsel diharapkan dapat mengambil peran sebagai salah satu operator, termasuk mendukung peremajaan armada angkutan BTS.

Aspek keamanan dan kenyamanan penumpang juga menjadi perhatian Komisi III. Salah satu usulan yang dibahas adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap unit angkutan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan penumpang sekaligus membantu mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, M. Fitri Hernadi, mengatakan integrasi layanan antarkabupaten dan kota membutuhkan pembagian rute serta jadwal yang terukur. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar pelayanan tidak saling bertumpuk dan cakupan transportasi dapat diperluas.

"Integrasi Trans Banjarbakula harus memiliki rute yang jelas dan jadwal yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ini menjadi atensi kita ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan memastikan daerah yang belum terlayani dapat segera mendapatkan pelayanan transportasi,” jelasnya.

Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan transportasi untuk membangun sistem angkutan umum Banjarbakula yang terintegrasi. Penataan rute dan jadwal, peningkatan kualitas armada, aspek keamanan, serta keterjangkauan tarif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam pengembangan layanan tersebut.

Komisi III DPRD Kalsel menyatakan akan terus mendorong peningkatan layanan Trans Banjarbakula sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah dan pemenuhan kebutuhan transportasi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Hal itu disampaikan H Supian HK saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Persekutuan Gereja-Gereja PentaKosta Indonesia (PGPI) Kalimantan Selatan di Summer Day Hotel, Jalan Ahmad Yani Km 21,6, Banjarbaru, Kamis (24/9/2026).

H Supian HK mengapresiasi peran PGPI dan gereja dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah, merawat keberagaman, serta turut menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

"Kami sungguh mengapresiasi peran sinergi pemerintah dan gereja. Lembaga gereja seperti teman-teman di PGPI terlibat aktif dalam merawat keberagaman serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat,” ujar H Supian HK.

Ia menegaskan, keberagaman merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, ras, agama, dan budaya. Karena itu, kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan harus terus dibangun dalam semangat kerukunan dan persatuan.

"Kami meyakini bahwa mayoritas tidak boleh merasa lebih berkuasa dari minoritas. Karena itu, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan memastikan teman-teman nonmuslim yang minoritas di Kalimantan Selatan tetap dijaga, dipenuhi, dan dihormati hak-haknya, termasuk hak beribadah,” tegasnya.

Menurut H Supian HK, penghormatan terhadap hak setiap warga merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan. Ia menekankan bahwa persatuan harus dibangun di atas rasa keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman.

"Penghormatan terhadap hak teman-teman itu adalah bentuk persatuan kita. Dan persatuan mesti dibangun dengan rasa keadilan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, H Supian HK juga mengajak seluruh peserta Rakerprov PGPI Kalsel untuk bermunajat dan memohon pertolongan Tuhan agar Kalimantan Selatan segera pulih serta bangkit dari dampak bencana kebakaran hutan dan kabut asap.

Pembukaan Rakerprov PGPI Kalsel turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalsel, Adi Santoso yang mewakili Gubernur Kalsel, Kakanwil Kemenag Kalsel, HM. Thambrin, perwakilan Kesbangpol Kalsel, serta Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalsel. (sar/ali/jp).

Kegiatan tersebut dipimpin Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika didampingi KBO Satlantas IPDA Desta Anugrahno, bersama Aiptu Heriadi, serta Bripda M. Rizki Yanto.

Pemasangan dilakukan di sejumlah ruas Jalan A. Yani. Langkah tersebut dilakukan untuk mengingatkan pengendara agar meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan rawan kecelakaan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasatlantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika, mengatakan banner dan rambu dipasang pada lokasi yang mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Pesan yang disampaikan melalui banner tersebut antara lain "Hati-Hati Kurangi Kecepatan, Sering Terjadi Kecelakaan, Jangan Mau Menjadi Korban Selanjutnya” dan “Daerah Rawan Kecelakaan".

 "Pemasangan banner dan rambu peringatan ini ditempatkan di titik-titik yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan serta pada lokasi yang mudah terbaca oleh pengguna jalan,” ujar IPDA Dika. 

Adapun 12 titik pemasangan berada di Jalan A. Yani, meliputi Desa Simpang Naneng, Kecamatan Karusen Janang; Desa Dayu, Kecamatan Dusun Timur; Desa Tampa dan Desa Kupang Baru, Kecamatan Paku; Desa Patung dan Desa Putai, Kecamatan Dusun Tengah; serta Desa Tumpung Ulung dan Desa Bararawa, Kecamatan Pematang Karau.

Menurut IPDA Dika, keberadaan banner dan rambu tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pengendara untuk lebih berhati-hati, terutama ketika melintas di kawasan yang memiliki potensi kecelakaan.

Selain meningkatkan kewaspadaan, pemasangan rambu juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menekan risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Barito Timur.

Seluruh 12 banner imbauan dan peringatan keselamatan lalu lintas telah terpasang di titik-titik yang telah ditentukan. 

IPDA Dika mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu, mengurangi kecepatan, dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. (zi/jp).

Karhutla terdeteksi pada lahan seluas sekitar 3 hektare yang didominasi semak belukar dengan kondisi tanah gambut kering. Petugas bergerak cepat untuk mengendalikan api sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

Dalam proses pemadaman dan pembasahan, personel gabungan menggunakan cairan X-Fire untuk membantu mempercepat pemadaman dan mengurangi potensi api kembali menyala di lahan gambut.

Pemadaman melibatkan personel TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Posko Karhutla Polres Kapuas. Kekuatan personel terdiri atas 5 anggota TNI, 5 personel Polsek Kapuas Hilir, 4 anggota MPA Kecamatan Kapuas Hilir, 4 anggota MPA Sei Asam, 6 anggota MPA Sei Pasah, dan 10 personel Posko Karhutla Polres Kapuas.

Kondisi medan menjadi tantangan tersendiri. Akses menuju lokasi titik api cukup sulit, sementara tidak tersedia sumber air di sekitar lokasi. Keterbatasan peralatan dan jumlah personel turut memengaruhi proses penanganan.

Untuk menjangkau titik api yang sulit dilalui kendaraan roda empat, petugas memanfaatkan kendaraan roda dua. Personel kemudian melakukan pemadaman sekaligus pembasahan secara menyeluruh pada area yang terdampak.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, mengatakan kecepatan dan sinergi seluruh unsur menjadi faktor penting dalam penanganan Karhutla, terutama di lahan gambut yang mudah kembali terbakar dalam kondisi kering.

"Kami turun langsung untuk memastikan titik api dapat segera ditangani. Kondisi lahan gambut yang kering harus menjadi perhatian karena api berpotensi kembali muncul apabila tidak dilakukan pembasahan secara maksimal. Karena itu, selain pemadaman, kami juga melakukan pembasahan dan menggunakan X-Fire untuk membantu mengendalikan api,” ujar AKBP Rina.

Ia mengapresiasi keterlibatan personel TNI, Polri, MPA, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

"Penanganan Karhutla bukan hanya tugas satu pihak. Dibutuhkan kerja sama dan kepedulian bersama agar api tidak meluas dan masyarakat maupun lingkungan sekitar tetap aman,” katanya.

Berkat respons cepat dan kerja sama tim di lapangan, pemadaman dan pembasahan selesai sekitar pukul 15.35 WIB. Setelah api berhasil dikendalikan, personel kembali memastikan area terdampak telah dibasahi guna meminimalkan potensi munculnya kembali titik api.

Kapolres mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan keberadaan titik api maupun kepulan asap yang berpotensi berkembang menjadi Karhutla. (fah/jp).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Kamis (24/9/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menyoroti anggapan bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan masih berjalan normal di tengah kondisi karhutla dan kekeringan. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan.

"Jarak pandang juga sangat parah, kualitas udara sudah sangat memengaruhi kesehatan. Bahkan sekarang anak-anak banyak mengalami ISPA, banyak juga sekolah-sekolah diliburkan. Ini dampaknya juga berpengaruh terhadap ekonomi rakyat,” tuturnya.

H Rais meminta BPBD Kalsel tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret menghadapi dampak karhutla dalam waktu dekat.

"Saat ini sudah bukan bicara pencegahan lagi, tapi bagaimana penanganan dan dampaknya ke masyarakat. Bagaimana dua bulan ke depan ini program apa dari BPBD,” katanya.

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, menyampaikan bahwa kondisi yang dihadapi masih berpotensi berlanjut. Ia menyebut fenomena El Nino yang terjadi saat ini belum mencapai puncaknya.

"El Nino saat ini bukan puncaknya, puncaknya tahun 2027 nanti. Ini siklus empat tahunan,” ujar Ronny.

Selain karhutla dan kabut asap, BPBD juga mewaspadai dampak kesehatan lain, termasuk peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta diare yang berkaitan dengan keterbatasan air bersih di sejumlah permukiman.

Di lapangan, operasi gabungan melalui penanganan darat dan udara terus dilakukan di sejumlah wilayah prioritas, antara lain Barito Kuala, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Namun, kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu kendala operasional yang mendesak.

"Kami perlu solar saja dulu yang urgent untuk bekerja. Kalau soal uang harian, ya sudahlah, yang penting solar dulu,” kata Ronny.

 MSelain kebutuhan operasional, BPBD Kalsel juga menyoroti persoalan regulasi. Peraturan Daerah Kalsel mengenai pengendalian karhutla masih menjadi dasar penanganan, tetapi terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperbarui.

Kondisi tersebut, menurut Ronny, menimbulkan dilema bagi petugas ketika harus melakukan penanganan darurat di lahan milik masyarakat.

"Misalnya terkait lahan milik orang yang kami lakukan treatment saat urgent, takutnya nanti yang punya lahan menuntut,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar petugas memiliki dasar yang jelas ketika melakukan tindakan pemadaman atau penanganan karhutla di lahan privat dalam situasi darurat.

Persoalan lain disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, yakni menurunnya semangat gotong royong masyarakat dalam menghadapi karhutla.

"Mohon maaf, ketika karhutla dekat dengan rumah mereka sendiri, beberapa orang ada yang tidak melakukan apa pun, malah menyuruh orang,” katanya.

Ilham mendorong adanya pola pencegahan berbasis masyarakat, salah satunya dengan membuat area penyangga bebas bahan mudah terbakar di sekitar permukiman. Ia mengusulkan gagasan pembersihan area sekitar 10 meter sebagai batas aman antara permukiman dan lahan yang rawan terbakar, dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kalsel menekankan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan, mulai dari pembaruan regulasi pengendalian karhutla, percepatan dukungan bahan bakar untuk operasi lapangan, hingga penyiapan langkah mitigasi dampak kesehatan dalam dua bulan ke depan dan menghadapi potensi kondisi serupa pada tahun berikutnya.

Komisi I juga mendorong penguatan kembali peran masyarakat melalui gotong royong sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla di tingkat permukiman. (sar/ali/jp).

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai berbagai kegiatan hiburan dan keramaian, peringatan tahun ini lebih menitikberatkan pada refleksi perjalanan sejarah serta evaluasi pembangunan Kota Banjarmasin.

Sejumlah kondisi yang menjadi perhatian antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan kualitas udara, kekeringan, krisis air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri dan dihadiri Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, unsur Forkopimda, kepala SOPD, camat, lurah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Rikval mengatakan, usia 500 tahun bukan sekadar penanda perjalanan waktu, tetapi menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang Banjarmasin sejak berdiri pada 24 September 1526 hingga saat ini.

Menurutnya, selama lima abad, Banjarmasin telah melewati berbagai perubahan zaman. Sungai, kata dia, tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi urat nadi peradaban, perdagangan, dan kebudayaan kota.

"Dari tahun 1526 hingga 2026, generasi datang dan pergi serta pemimpin berganti, tetapi Banjarmasin masih tetap berdiri,” ujar Rikval.

Ia menegaskan, perkembangan Banjarmasin tidak terlepas dari kontribusi berbagai generasi dan elemen masyarakat. Para pendahulu, ulama, pemimpin, buruh, pedagang, nelayan, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, aparat keamanan, hingga relawan pemadam kebakaran dinilai memiliki peran dalam perjalanan pembangunan kota.

"Banjarmasin hari ini tidak tegak oleh generasi kita saja. Ada perjuangan para pendahulu, ada doa para ulama, ada perjuangan para pemimpin, dan ada tangan masyarakat yang ikut membangun kota ini,” katanya.

Karena itu, Rikval menilai Hari Jadi ke-500 harus menjadi momentum untuk menghargai sejarah, mensyukuri capaian pembangunan, sekaligus mengevaluasi kondisi kota saat ini dan merumuskan arah pembangunan ke depan.

"Usia 500 tahun bukan sekadar momentum mengenal usia sebuah kota. Ini adalah momentum untuk mengapresiasi sejarah, mensyukuri perjalanan, mengevaluasi hari ini, dan menentukan ke mana Banjarmasin akan melangkah ke depan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena peringatan Hari Jadi ke-500 digelar dengan konsep yang lebih sederhana.

Menurut HM. Yamin, pengurangan kegiatan hiburan dan seremoni merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi berbagai musibah.

"Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan Hari Jadi ke-500 ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini banyak musibah yang terjadi, sehingga kita melaksanakan perayaan sesederhana mungkin,” ucap HM. Yamin.

Meski digelar sederhana, HM. Yamin mengatakan peringatan lima abad Banjarmasin tetap memiliki makna penting sebagai momentum refleksi sekaligus menyiapkan masa depan kota bagi generasi mendatang.

Ia menekankan pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan Banjarmasin yang maju, nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan.

Mengusung tema “Lima Abad Kami Kawa Gawi Sabumi”, HM. Yamin mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan.

"Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Banjarmasin,” ujarnya.

Selain pembangunan, HM. Yamin menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama sungai yang menjadi identitas sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjarmasin.

"Sungai adalah salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin. Saya imbau masyarakat jaga sungai-sungai kita, bersihkan dan rawat, baik itu sungai besar, kanal, maupun saka. Ini semua demi keberlangsungan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.

HM. Yamin juga mengajak masyarakat terus memberikan dukungan, kritik, dan masukan konstruktif kepada pemerintah agar kebijakan dan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.

"Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Mari kita bergandengan tangan membangun kota ini. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dan siap menerima kritik maupun saran demi kemajuan dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (lim/jp).

Proses evakuasi melibatkan tiga personel Basarnas Kalteng, Kamarnit DAS Seruyan bersama satu personel, Danpos TNI AL Lettu A. Yudhi bersama satu personel, tiga personel Polsek Seruyan Hilir, dua personel Satpolair Polres Seruyan, serta dua personel Koramil 1015-09 Seruyan Hilir.

Jenazah pertama ditemukan di kawasan pesisir Pantai Sungai Rambai. Sekitar pukul 11.30 WIB, tim gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tersebut. Setelah itu, petugas melanjutkan pencarian menuju wilayah Sungai Besi, Desa Sungai Perlu.

Perjalanan menuju lokasi penemuan kedua terkendala kondisi medan. Akses menuju lokasi tidak dapat dilalui kendaraan bermotor karena terdapat kawasan berlumpur dan aliran sungai. Tim akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 kilometer.

Setibanya di wilayah Sungai Besi, petugas kembali menemukan satu jenazah tanpa identitas di kawasan pesisir pantai. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dibawa keluar dari lokasi dengan berjalan kaki sekitar 10 kilometer hingga mencapai titik yang dapat dijangkau kendaraan.

Kapolsek Seruyan Hilir, IPDA Eko Andrianto, mengatakan proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kondisi medan di lokasi.

"Tim gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi bersama unsur terkait. Untuk menuju lokasi jenazah kedua, petugas harus melewati medan yang sulit dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi,” ujar IPDA Eko.

Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan forensik dan proses identifikasi.

Hingga kini, identitas kedua jenazah belum diketahui. Keterkaitan kedua jenazah dengan insiden KM Virgo Transport 8 juga masih sebatas dugaan. Kepastian identitas dan hubungan dengan insiden tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan serta proses identifikasi oleh pihak berwenang. (gan/jp).

Pelepasan pawai berlangsung di halaman Masjid Arifin Noor dan ditandai dengan pengibaran bendera start. Pelepasan dilakukan oleh Bupati Murung Raya Heriyus melalui Kepala DP3ADALDUK Murung Raya, Firman Prihatin.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pawai Ta’aruf MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 pada hari ini secara resmi saya nyatakan dilepas,” ujar Firman saat melepas peserta pawai.

Usai dilepas, para kafilah bergerak dari Masjid Arifin Noor menuju Gelora Pembangunan SMP Negeri 1 Laung Tuhup yang menjadi lokasi pelaksanaan MTQ XI.

Pawai berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Keterlibatan kafilah dari seluruh kecamatan juga menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ XI di Kabupaten Murung Raya.

Selain menjadi rangkaian pembukaan MTQ, Pawai Ta’aruf menjadi sarana mempererat silaturahmi antara kafilah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.

MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya berlangsung pada 24–27 September 2026 dengan Kecamatan Laung Tuhup sebagai tuan rumah. Sejumlah rangkaian kegiatan telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan MTQ sekaligus memperkuat pembinaan dan syiar Al-Qur’an di daerah.

Melalui pelaksanaan MTQ XI, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap semangat membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an terus tumbuh di tengah masyarakat serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (dsk/maya/jp). 

Upaya percepatan itu dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan validasi 13 KDKMP Tahap I yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (24/9/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga merupakan nPlt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Amrullah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappedalitbang, Kepala DPUPR Perkim, Kepala DPMDSos, Kepala DPMPTSP, serta pejabat dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setda Barito Timur.

Turut hadir para camat se-Kabupaten Barito Timur dan PMO Kabupaten Barito Timur.

Dalam laporan yang disampaikan Amrullah, Pemkab Barito Timur terus melakukan koordinasi, pemantauan, pendampingan dan fasilitasi terhadap perkembangan KDKMP. Hingga saat ini, sebanyak 29 gerai telah terbangun. Dari jumlah tersebut, 20 gerai telah rampung 100 persen, sedangkan sembilan gerai masih dalam tahap pembangunan.

Untuk verifikasi dan validasi Tahap I, terdapat 13 desa/kelurahan yang menjadi sasaran. Ke-13 lokasi tersebut meliputi Kelurahan Tamiang Layang, Desa Dorong, Kelurahan Taniran, Desa Gumpa, Desa Matabu, Desa Jaar, Desa Sibung, Desa Tangkum, Desa Jaweten, Desa Malintut, Desa Bambulung, Desa Sumber Rejo dan Desa Juru Banu.

Ketiga belas gerai tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Dusun Timur, Benua Lima, Raren Batuah, Pematang Karau dan Paju Epat.

Amrullah menjelaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan gerai dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan dan administrasi hingga lokasi, sarana dan prasarana serta kesiapan operasional.

"Verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan seluruh aspek kesiapan gerai sebelum dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan ekonomi masyarakat,” kata Amrullah. 

Selain pemeriksaan dokumen, persiapan verifikasi mencakup pengecekan kondisi fisik gerai, pemutakhiran data koperasi, identifikasi kendala serta penyiapan data pendukung.

Dalam proses persiapan, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya kelengkapan dokumen administrasi, kesiapan sarana dan prasarana, pemutakhiran data koperasi, kesiapan pengelola gerai serta kebutuhan operasional.

Pemkab Barito Timur selanjutnya akan melakukan pengecekan lapangan terhadap 13 lokasi sasaran. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa/kelurahan, memfasilitasi pemenuhan dokumen yang masih kurang serta mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana gerai.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut nantinya dihimpun sebagai bahan laporan dan dasar tindak lanjut pengembangan KDKMP di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).