BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin mengungkap peredaran rokok ilegal tanpa peringatan kesehatan berupa tulisan dan gambar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebanyak 16 ribu bungkus rokok ilegal dari berbagai merek yang dikemas dalam 200 karton diamankan dalam pengungkapan tersebut.

Barang bukti itu kemudian dimusnahkan setelah perkara dinyatakan telah melalui seluruh tahapan hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus mencegah rokok ilegal kembali beredar dan dikonsumsi masyarakat.

"Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya Kepolisian mencegah barang ilegal kembali beredar dan dikonsumsi masyarakat,” kata Riza saat konferensi pers di halaman Mapolresta Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin dan jajaran Forkopimda setempat.

Riza menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi mengenai sebuah truk yang bergerak dari Surabaya menuju Banjarmasin dan diduga membawa rokok ilegal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan pemantauan hingga akhirnya mengamankan truk tersebut di kawasan Pelabuhan Trisakti, Jalan Barito Hilir, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 12.00 Wita.

Dalam penindakan itu, polisi mengamankan sekitar 16 ribu bungkus rokok ilegal yang dikemas dalam 200 karton. Selain barang bukti tersebut, petugas juga mengamankan dua orang yang berada di dalam truk serta dua lembar surat jalan yang diketahui tidak sesuai dengan barang yang dibawa.

Riza menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polresta Banjarmasin dalam mengawasi peredaran barang yang diduga melanggar ketentuan hukum.

"Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kepolisian dan commander wish ‘Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan’ yang saya gaungkan di jajaran Polresta Banjarmasin untuk mengawasi peredaran barang yang diduga melanggar ketentuan hukum,” ujarnya. (fah/jp). 

BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin menangkap seorang pria berinisial T, warga Kabupaten Barito Kuala (Batola), yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di kawasan Alalak Utara, Banjarmasin Utara.

T diamankan di kediamannya setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, mengatakan peristiwa itu terjadi saat korban sedang melaksanakan salat zuhur di rumahnya pada Kamis (9/8/2026).

Menurut Riza, pelaku tiba-tiba masuk ke rumah korban dan memeluk korban dari arah samping. Korban kemudian berusaha melepaskan diri, tetapi pelaku kembali memeluk dari arah depan dan diduga mencium pipi korban secara paksa.

"Tiba-tiba pelaku masuk ke rumah korban dan memeluk dari arah samping. Saat korban berusaha melepaskan diri, T kembali memeluk dari depan hingga mencium pipi korban secara paksa," ujar Riza saat konferensi pers di halaman Mapolresta Banjarmasin, Kamis (13/8/2026).

Aksi tersebut terhenti setelah ayah korban datang. Pelaku kemudian melarikan diri meninggalkan rumah korban.

Usai kejadian, korban menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Pihak keluarga kemudian melaporkannya ke Mapolresta Banjarmasin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Satreskrim Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan T di kediamannya.

Riza mengapresiasi keberanian korban dan keluarganya untuk melapor. Ia mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana.

"Jangan pernah takut melapor. Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan. Polresta Banjarmasin akan bertindak cepat dan profesional dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat," tegas Riza.

Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Setia Murni, mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat kecamatan di wilayah setempat, Kamis (13/8/2026).

Pengukuhan tersebut dihadiri perwakilan Koramil 1012/06 Pematang Karau, Kapolsek Pematang Karau, IPDA Ricardo Hutahaean bersama sejumlah anggota kepolisian, serta belasan anggota Paskibra putra dan putri.

Dalam amanatnya, Camat Pematang Karau, Setia Murni berpesan kepada para anggota Paskibra agar senantiasa menjaga disiplin dan kekompakan selama menjalankan tugas.

"Jaga disiplin, kekompakan, dan laksanakan tugas pengibaran bendera nanti dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan,” pesannya.

Setia Murni juga meminta para anggota Paskibra menunjukkan semangat sebagai generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air, berkarakter, serta mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

"Tunjukkan bahwa kalian adalah generasi muda yang cinta tanah air, berkarakter, dan siap menjadi teladan,” ujar Setia Murni.

Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tingkat Kecamatan Pematang Karau. (zi/jp).

BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin mengungkap dugaan peredaran pod getar yang mengandung etomidate, zat yang disebut masuk dalam golongan narkotika. Pengungkapan ini menjadi yang pertama dilakukan di Kota Banjarmasin.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial A (34), warga Antasan Raden, Gang Harmoni, Kecamatan Teluk Dalam. A diamankan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin pada Jum'at (31/7/2026) sekitar pukul 01.40 Wita di kawasan Antasan Raden, Gang Harmoni.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, mengatakan dari tangan tersangka, petugas menyita lima cartridge yang diduga berisi cairan etomidate.

Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit mesin erpam dan satu unit telepon seluler sebagai barang bukti.

"Selain itu kami juga mengamankan satu buah mesin erpam dan satu buah handphone sebagai barang bukti lainnya," ujar Kombes Riza saat konferensi pers di Banjarmasin, Kamis (13/8/2026). Konferensi pers tersebut turut dihadiri Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin dan jajaran Forkopimda.

Menurut Kombes Riza, penggunaan pod getar yang diduga berisi cairan etomidate merupakan modus baru dalam peredaran narkotika di Banjarmasin. Etomidate sendiri dikenal sebagai obat anestesi yang penggunaannya harus berdasarkan ketentuan medis.

Riza menegaskan, Polresta Banjarmasin akan terus melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

"Pengungkapan pod getar bernarkoba ini yang pertama di Kota Banjarmasin. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat, 'Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan' dan memberantas peredaran narkoba. Jangan ragu untuk melaporkan kepada kami," tegasnya.

Polresta Banjarmasin juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah peredaran narkotika dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada kepolisian. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Balawa, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, Aipda I Dewa Gede Dharma Putra Atmaja, bersama warga dan unsur terkait melaksanakan pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di Desa Balawa, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).

Warga yang dicari diketahui bernama Marpanus, 68 tahun, seorang petani dan warga Desa Balawa RT. 01. Berdasarkan informasi yang diterima, Marpanus diketahui tidak pulang ke rumah sejak Senin (10/8/2026).

Dalam pencarian tersebut, Bhabinkamtibmas bersama masyarakat, perangkat desa, Bhabinsa, dan BPBD melakukan penyisiran di sejumlah lokasi, terutama di sekitar tempat terakhir Marpanus terlihat oleh warga pada Selasa siang (11/8/2026).

Untuk meningkatkan efektivitas pencarian, warga yang terlibat sepakat membagi tim menjadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok melakukan penyisiran di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan informasi dan petunjuk yang diperoleh.

Selain membantu proses pencarian, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan warga agar tetap mengutamakan keselamatan selama berada di lapangan. Mengingat kondisi saat ini sedang musim kemarau, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hingga Kamis sore, upaya pencarian terhadap Marpanus masih terus dilakukan. Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas bersama masyarakat dalam pencarian tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu warga yang membutuhkan.

"Kami mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Kami juga berharap Marpanus segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujarnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Dusun Tengah, Prismayandi, mengapresiasi peran Polres Barito Timur bersama Kompi Pelopor Brimob dalam menghadirkan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah.

Prismayandi menilai keberadaan jembatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, jembatan itu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas pertanian, perekonomian warga, hingga akses pendidikan bagi anak-anak di Desa Netampin.

"Atas nama pemerintah kecamatan dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada Polres Barito Timur dan Kompi Pelopor Brimob atas kehadiran Jembatan Merah Putih Presisi ini,” ujar Prismayandi usai mengikuti peresmian Jembatan Merah Putih di Desa Netampin kepada wartawan ini, Kamis (13/8/2026). 

Menurut dia, manfaat jembatan paling dirasakan masyarakat yang selama ini bergantung pada akses penghubung untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi petani, keberadaan jembatan mempermudah mobilitas dalam mengangkut hasil panen maupun sarana produksi pertanian.

Kemudahan akses tersebut dinilai dapat memangkas waktu perjalanan sekaligus menekan biaya operasional petani.

"Jembatan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperlancar jalur pertanian dan aktivitas ekonomi warga,” katanya.

Tidak hanya sektor pertanian, Jembatan Merah Putih Presisi juga memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Akses menuju SMP Netampin menjadi lebih dekat sehingga para pelajar dapat menempuh perjalanan dengan lebih cepat, mudah, dan aman.

Prismayandi menegaskan, pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat harus dijaga bersama. Karena itu, ia mengajak seluruh warga Desa Netampin untuk ikut merawat dan menjaga kondisi jembatan agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Saya mengimbau seluruh warga Desa Netampin untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan ini. Jangan sampai fasilitas yang sudah memberikan banyak manfaat justru tidak terpelihara. Mari kita jaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama,” pungkasnya. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin mengungkap kasus penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk merekayasa foto menjadi video bermuatan pornografi. Dalam kasus tersebut, tujuh perempuan dilaporkan menjadi korban.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial MF di kawasan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada Rabu (12/8/2026).

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari sejumlah korban.

"Dalam kasus ini, sebanyak tujuh orang perempuan dilaporkan menjadi korban. Para korban menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengirimkan video hasil suntingan AI seolah-olah korban tidak menggunakan busana," kata Riza saat konferensi pers, Kamis (13/8/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polresta Banjarmasin melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan MF. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam dan kartu memori berkapasitas 16 GB.

Penggeledahan kemudian dilakukan di kediaman MF. Dalam proses tersebut, petugas menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni 36 butir ekstasi berlogo tengkorak, satu paket sabu dengan berat bersih 2,28 gram, timbangan digital, serta dua klip plastik.

Kombes Riza mengatakan, penyidik masih mendalami motif MF menyebarkan konten pornografi hasil rekayasa AI. Polisi sementara menduga tindakan tersebut dilakukan di bawah pengaruh narkotika.

"Untuk sementara diduga karena pengaruh narkotika. Narkoba yang ditemukan diakui MF untuk konsumsi pribadi," ujarnya.

Polresta Banjarmasin mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah membagikan data atau foto pribadi kepada pihak lain.

Riza juga meminta masyarakat yang menjadi korban kejahatan digital untuk segera melapor kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

"Saya mengajak 'Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan' dan mencegah aksi kejahatan, termasuk di ruang digital," pungkasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa dan masyarakat. Jembatan yang dibangun TNI bersama masyarakat itu dinilai memperlancar akses warga menuju kawasan pertanian sekaligus mendukung aktivitas ekonomi desa.

Kepala Desa Bagok, Risa Ramayati, mengatakan keberadaan jembatan memberikan kemudahan bagi warga dalam bermobilisasi menuju lahan pertanian. Sebelumnya, akses menuju areal pertanian menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Atas nama warga Desa Bagok, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI bersama masyarakat yang sudah membangun Jembatan Garuda Merah Putih,” kata Risa kepada wartawan ini usai mengikuti peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Desa Bagok, Kamis (13/8/2026). 

Menurutnya, jembatan tersebut tidak sekadar menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

"Dengan adanya jembatan ini, masyarakat Desa Bagok sangat terbantu, baik untuk mobilisasi maupun akses menuju areal pertanian masing-masing. Ini sangat membantu warga dalam menjalankan aktivitas pertanian,” ujarnya.

Risa menilai pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di desa. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama TNI dan masyarakat Desa Bagok.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto atas program pembangunan yang menjadikan Desa Bagok sebagai salah satu penerima manfaat.

"Atas nama masyarakat Desa Bagok, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas program yang diberikan kepada desa kami,” tuturnya.

Risa berharap pembangunan infrastruktur serupa dapat terus dilakukan untuk memperkuat akses masyarakat, khususnya menuju sentra-sentra pertanian di Desa Bagok.

Ia menegaskan, pemerintah desa menyambut baik pembangunan tersebut karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam memperlancar akses menuju kawasan pertanian.

Sementara itu, Camat Benua Lima, Mahadani, turut menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan penghubung antardesa memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kelancaran mobilitas warga.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas terbangunnya jembatan penghubung antardesa ini. Jembatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Mahadani.

Peresmian Jembatan Garuda Merah Putih merupakan bagian dari kegiatan pemerintah pusat yang mencakup pembangunan jembatan dan sarana air bersih. Peresmian utama dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto dan diikuti masyarakat dari lokasi pembangunan melalui sambungan Zoom.

Di Desa Bagok, prosesi peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, yang ditandai dengan pengguntingan pita setelah mengikuti peresmian yang dilakukan Presiden secara terpusat. 

Turut hadir jajaran TNI, Kapolsek Benua Lima beserta jajaran, Camat Benua Lima beserta jajaran, Kades Bagok beserta perangkat desa, BPD, RT dan warga serta tamu undangan lainnya. (zi/jp).

BANJARBARU- Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel di pelataran Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kompleks perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (13/8/2026) pagi.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H Supian HK, S.H., M.H., mengatakan peringatan Hari Jadi ke-76 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan Banua yang semakin maju dan sejahtera.

Menurut H Supian HK, tema Hari Jadi ke-76, “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”, mencerminkan tekad bersama untuk menjaga persatuan dan terus bekerja keras mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalsel.

"Momentum Hari Jadi ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih serta komitmen bersama untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banua,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, tokoh masyarakat, ulama, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pada rangkaian puncak peringatan tersebut, Gubernur Kalsel, H Muhidin juga meresmikan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, Banjarbaru.

Peresmian masjid ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Kalsel sebagai simbol diresmikannya penggunaan rumah ibadah tersebut.

Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam melanjutkan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah antisipasi menyusul potensi meningkatnya risiko kebakaran di wilayah tersebut.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, mengatakan pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang status siaga karhutla. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam mencegah serta menangani potensi kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu disampaikan M. Yamin saat dihubungi wartawan melalui WhatsApp, Kamis (13/8/2026).

"Untuk Kabupaten Barito Timur, kita sudah berstatus siaga karhutla. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan SK terkait siaga karhutla,” ujar M. Yamin.

Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

Karena itu, ia mengimbau warga tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan dengan vegetasi kering yang mudah terbakar.

"Jangan membakar lahan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Mari sama-sama menjaga Kabupaten Barito Timur agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

M. Yamin menambahkan, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus melakukan pencegahan dan pemantauan di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran.

"Pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus bergerak melakukan pencegahan. Namun, dukungan dan kesadaran masyarakat sangat penting. Mari kita bersama-sama menjaga daerah kita,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (PMDSos) Kabupaten Barito Timur memperkuat tata kelola aset desa melalui sosialisasi Sistem Pengelolaan Aset Desa bagi Kaur Umum Desa dan admin kecamatan se-Kabupaten Barito Timur, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan ini diarahkan untuk menyamakan pemahaman perangkat desa dalam pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga pelaporan aset desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Plt. Kepala Dinas PMDSos Barito Timur, Osa Awatanu, melalui Kepala Bidang Informasi, Pembangunan dan Kawasan Perdesaan, Peri Rusiani, mengatakan tertib administrasi menjadi hal penting agar setiap belanja yang bersumber dari anggaran desa dan menghasilkan aset dapat tercatat dengan baik.

"Setiap anggaran yang dikeluarkan dari anggaran desa dapat tercatat dengan baik menjadi aset desa yang dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya,” kata Peri, Kamis (13/8/2026). 

Menurut dia, pelaporan aset desa tidak hanya menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah desa, tetapi juga merupakan kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

Pelaporan aset tahun ini, lanjut Peri, mencakup aset yang diperoleh dari penggunaan anggaran desa tahun 2025. Pemerintah desa juga diminta memperbaiki dan melengkapi data aset yang masih bermasalah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Penginputan aset desa juga harus memperbaiki data aset dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Persoalan pengelolaan aset di tingkat desa turut menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut. Salah satunya terkait peminjaman aset desa oleh masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehilangan apabila tidak disertai pemahaman mengenai tanggung jawab penggunaannya.

Peri mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Kaur Umum yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset desa. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar aset desa dapat digunakan sesuai ketentuan dan tetap terjaga.

"Permasalahan itu bisa terjadi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, atau kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan sosialisasi juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di masing-masing desa sekaligus bertukar pengalaman dalam pengelolaan aset.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pukul 13.00–15.00 WIB.

Melalui sosialisasi tersebut, Peri mendorong seluruh pemerintah desa memperbaiki pencatatan dan pelaporan aset sehingga setiap aset yang bersumber dari anggaran desa memiliki data yang jelas, dapat dimanfaatkan secara optimal, serta dapat dipertanggungjawabkan. (zi/jp). 

KANDANGAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menggali serta mengembangkan potensi pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan H Muhammad Noor saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten HSS di Aula Ramu, Kamis (13/8/2026).

Sekda menegaskan, bahwa optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah berjalan. Menurutnya, diperlukan langkah proaktif untuk memetakan, menggali, dan mengembangkan potensi baru yang ada di wilayah Kabupaten HSS.

Setiap OPD, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Karena itu, OPD diminta lebih jeli melihat peluang serta menghadirkan inovasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

"Setiap OPD harus memiliki kepekaan dan jeli dalam melihat potensi yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah. Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian target, tetapi juga memicu inovasi dalam penggalian dan pengelolaan retribusi maupun pajak," tegasnya.

H Muhammad Noor juga meminta hasil evaluasi tidak berhenti pada pembahasan capaian penerimaan. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah pada periode berikutnya.

Ia menekankan, setiap potensi pendapatan perlu dikelola secara optimal, transparan, akuntabel, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui evaluasi secara berkala dan penguatan sinergi antar OPD, Pemerintah Kabupaten HSS berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin optimal. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di RT. 03, Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kamis (13/8/2026). Usai peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga setempat.

Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses dan konektivitas masyarakat di wilayah pedesaan. Keberadaan jembatan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, AKBP Eddy Santoso mengapresiasi terwujudnya Jembatan Merah Putih Presisi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung akses masyarakat memiliki manfaat langsung bagi aktivitas dan mobilitas warga.

"Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang mobilitas dan memperlancar aktivitas sehari-hari. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang,” ujar Eddy.

Ia menegaskan, keberlanjutan manfaat pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum.

Usai meresmikan jembatan, Kapolres Barito Timur bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan menyerahkan bantuan sosial secara langsung kepada warga yang hadir. Baksos tersebut menjadi bentuk kepedulian Polres Barito Timur sekaligus upaya mempererat hubungan dan silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat.

"Selain mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, kami juga ingin terus hadir melalui kegiatan sosial dan pelayanan kepolisian,” kata Eddy.

Kegiatan peresmian dan baksos tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Barito Timur, Osa Awatanu, jajaran pejabat utama Polres Barito Timur, Danki Brimob Pelopor Batalyon C Lenggang, Kapolsek Dusun Tengah, Kepala BPMD Sos, Camat Dusun Tengah, Kepala Desa Netampin, Kepala Desa Sumber Harunggung, serta Kepala Desa Rodok.

Hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga setempat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta menjaga kebersamaan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

AKBP Eddy Santoso berharap, Jembatan Merah Putih Presisi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Netampin, terutama dalam meningkatkan akses dan memperlancar mobilitas warga.

Polres Barito Timur, lanjutnya, akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan kepolisian, kegiatan sosial, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sebanyak 70 dari estimasi 88 calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Barito Timur menyatakan siap berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji 1448 Hijriah/2026 Masehi.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengatakan dari total estimasi 88 CJH, sebagian belum dapat berangkat karena meninggal dunia maupun menunda keberangkatan.

"Dari estimasi 88 orang, sebanyak 70 menyatakan siap. Sisanya ada yang meninggal dunia dan ada yang menunda,” kata H Ahmad Fauzi di Tamiang Layang, Kamis (13/8/2026). 

Menurutnya, Kemenhaj Barito Timur kini mulai mengintensifkan sejumlah tahapan persiapan keberangkatan. Pembaruan data CJH dan pembuatan paspor telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan administrasi.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan (rikes) tahap pertama yang dijadwalkan pada 20 Agustus 2026. Setelah itu, CJH akan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan berupa medical check-up (MCU) tahap kedua yang direncanakan pada akhir Agustus.

"Untuk MCU tahap kedua direncanakan akhir bulan paling cepat dan dilaksanakan di RSUD Tamiang Layang,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, CJH juga akan mendapatkan pembekalan melalui kegiatan sosialisasi oleh KBIHU Arafah Barito Timur untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada calon jemaah.

Di sisi lain, Kemenhaj Barito Timur juga menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tanjung dalam proses migrasi rekening haji CJH.

Migrasi rekening dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan menggunakan rekening syariah. CJH nantinya tidak lagi menggunakan rekening lama yang sebelumnya terdaftar di BRI maupun BNI.

H Ahmad Fauzi mengingatkan CJH agar tidak menunggu hingga mendekati keberangkatan untuk mempersiapkan diri. Persiapan perlu dilakukan sejak awal, terutama menyangkut kesehatan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan.

"Kami mengimbau seluruh calon jemaah haji agar menyiapkan diri sebaik mungkin,” katanya.

Dengan berbagai tahapan yang mulai berjalan, H Ahmad Fauzi berharap seluruh proses persiapan CJH dapat berlangsung tertib dan lancar sehingga jemaah yang telah siap berangkat dapat memenuhi seluruh persyaratan sebelum memasuki tahapan keberangkatan. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Humas Polres Barito Timur meraih peringkat pertama dalam kategori keaktifan viralisasi pada media sosial resmi Polres/Polresta jajaran Polda Kalimantan Tengah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi jajaran Humas Polres Barito Timur dalam mengelola, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi kepolisian melalui kanal media sosial resmi.

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Kasi Humas Polres Barito Timur, AKP Eko Sutrisno, dalam kegiatan Rakernis Fungsi Kehumasan Polda Kalteng Tahun Anggaran 2026 di Aula Dharma Polda Kalteng, Kamis (13/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja fungsi kehumasan dalam melaksanakan publikasi, dokumentasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara aktif melalui berbagai platform media sosial resmi kepolisian.

Melalui pengelolaan media sosial yang konsisten, berbagai kegiatan Polres Barito Timur dapat diakses masyarakat secara lebih cepat. Informasi tersebut mencakup pelayanan kepolisian, kegiatan preventif dan preemtif, kegiatan sosial, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasi Humas AKP Eko Sutrisno, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh personel dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Media sosial resmi Polres Barito Timur harus terus dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar AKP Eko Sutrisno.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi informasi menuntut fungsi kehumasan untuk mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Karena itu, setiap konten yang dipublikasikan harus memperhatikan ketepatan informasi, nilai edukasi, serta kepentingan masyarakat.

Menurutnya, media sosial resmi kepolisian juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Informasi mengenai kegiatan kepolisian diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi sekaligus memberikan gambaran mengenai pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Capaian ini bukan menjadi akhir, melainkan dorongan bagi kami untuk bekerja lebih baik. Kami akan terus meningkatkan kreativitas dan kualitas penyampaian informasi mengenai berbagai kegiatan Polres Barito Timur agar informasi yang diterima masyarakat semakin cepat, jelas, dan bermanfaat,” tambahnya.

Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan motivasi jajaran Humas Polres Barito Timur dalam menjalankan fungsi kehumasan, khususnya membangun komunikasi publik yang transparan, informatif, dan responsif melalui kanal media sosial resmi.

Capaian sebagai peringkat pertama keaktifan viralisasi media sosial tersebut sekaligus memperkuat komitmen Humas Polres Barito Timur dalam mendukung penyebaran informasi positif mengenai kinerja kepolisian dan berbagai pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur menggelar berbagai perlombaan menarik bagi para siswa dan orang tua murid. 

Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun di momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema "Merah Putih".

Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tamiang Layang, Sri Winarni, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari Rabu (12/8) kemarin hingga Jum'at (14/8) besok dengan menghadirkan bermacam perlombaan yang edukatif dan menghibur.

"Kemarin kami sudah melaksanakan lomba membaca teks Pancasila dan mewarna. Hari ini dilanjutkan dengan lomba fashion show serta menyanyi. Sementara untuk besok, rencana akan ada parade keliling dan lomba khusus untuk orang tua murid," ujar Sri Winarni kepada wartawan ini disela kegiatan lomba, Kamis (13/8/2026). 

Sri Winarni menjelaskan, kegiatan tahunan ini tidak sekadar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan, tetapi juga memiliki pesan mendalam bagi pembentukan karakter anak sejak dini.

Melalui tema bernuansa merah putih, Sri Winarni berharap para siswa dapat memahami makna dari peringatan 17 Agustus serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme sejak usia muda. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Kuala menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Kamis (13/8/2026). Jabatan tersebut diserahterimakan dari AKP Bimasa Zebua, S.T.K., S.I.K., M.H. kepada IPTU Joko Sunarwan, S.H., M.M.

Upacara sertijab dipimpin Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati. Pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari dinamika dan pembinaan organisasi Polri sekaligus upaya menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penegakan hukum.

Dalam amanatnya, AKBP Susilawati, mengatakan pergantian jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Menurutnya, rotasi jabatan diharapkan dapat memberikan penyegaran, semangat baru, serta mendorong peningkatan kualitas kinerja personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada AKP Bimasa Zebua atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Barito Kuala.

"Terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Kasat Reskrim Polres Barito Kuala,” ujar Kapolres. 

Sementara kepada IPTU Joko Sunarwan, Kapolres menyampaikan ucapan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan bahwa jabatan Kasat Reskrim memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam penanganan dan pengungkapan tindak pidana di wilayah hukum Polres Barito Kuala.

Kapolres berharap Kasat Reskrim yang baru mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, transparan, dan berkeadilan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan pergantian tersebut, Polres Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum dan memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis diharapkan terus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Barito Kuala tetap aman dan kondusif. (lim/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Barito Utara.

Pengajuan tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Persidangan yang berlangsung di Aula Gedung DPRD Muara Teweh, Kamis (12/8/2026). 

Bupati menjelaskan, perubahan APBD diperlukan karena terdapat perkembangan kondisi di lapangan yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Murni 2026.

"Usulan ini diajukan agar alokasi anggaran dapat disesuaikan. Tujuannya satu, menjaga efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” ujar H Shalahuddin.

Menurut Bupati, terdapat sejumlah alasan yang menjadi dasar pemerintah daerah mengajukan perubahan APBD 2026. Pertama, adanya perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA. Kedua, kebutuhan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Keempat, adanya keadaan darurat dan kondisi luar biasa yang memerlukan penyesuaian anggaran.

"Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka hari ini Pemkab Barito Utara menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2026 untuk dapat dibahas bersama sebagai mitra kerja,” katanya.

Selain penyesuaian anggaran, Bupati menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memutuskan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur dengan skema tahun jamak.

H Shalahuddin mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan.

"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena itu, kita laksanakan kegiatan tahun jamak, sebagaimana telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD pada Rapat Paripurna Masa Sidang III,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, Bupati berharap proyek-proyek strategis dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Sidang tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Muhlis, kepala organisasi perangkat daerah, serta undangan terkait lainnya. (emca/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, menghadiri pembukaan Kalsel Expo 2026 di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/8/2026).

Turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani.

Kalsel Expo 2026 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Hj Fathul Jannah Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman, serta Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalsel, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan berlangsung hingga 18 Agustus 2026. Kalsel Expo dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WITA.

Kalsel Expo 2026 menjadi salah satu wadah promosi potensi daerah sekaligus mendorong penguatan ekonomi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini mempertemukan berbagai potensi pembangunan, produk unggulan, serta pelaku usaha daerah untuk memperluas akses pasar, perdagangan, dan peluang investasi.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten HSS dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Melalui Kalsel Expo 2026, potensi dan produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal masyarakat luas. Selain memperluas pasar, kegiatan ini juga membuka peluang terbentuknya jaringan dan kerja sama baru yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. (ari/jp). 

MARABAHAN- Kalsel Expo 2026 resmi dibuka di kawasan Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (12/8/2026). Ajang ini menjadi ruang promosi produk unggulan sekaligus memperluas jejaring usaha dan peluang investasi bagi daerah serta pelaku usaha di Kalimantan Selatan.

Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, hadir dalam pembukaan bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap partisipasi Batola dalam memperkenalkan potensi unggulan daerah.

Dalam Kalsel Expo 2026, Pemkab Batola menghadirkan stand yang menampilkan beragam produk unggulan daerah, potensi pariwisata, serta peluang investasi. Keikutsertaan ini diharapkan dapat memperluas pengenalan potensi Batola sekaligus membuka akses pasar dan kerja sama bagi produk lokal.

Kalsel Expo 2026 dibuka oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, bersama Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, dan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Hj Fathul Jannah, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mengembangkan dan memperluas promosi produk unggulan Banua. Menurutnya, produk lokal Kalimantan Selatan memiliki potensi dan kualitas untuk bersaing sehingga membutuhkan ruang promosi yang lebih luas.

Ia mengatakan, Kalsel Expo 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang strategis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas jejaring usaha, menjalin kemitraan dengan calon investor, serta membuka peluang kerja sama.

"Kita ingin produk Kalimantan Selatan dikenal lebih luas, mulai dari pasar daerah, pasar nasional hingga pasar internasional. Hasil Expo 2026 juga memiliki nilai strategis karena membuka ruang yang lebih luas bagi para pelaku usaha,” ujar Hj Fathul Jannah.

Partisipasi Batola dalam ajang tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat promosi potensi daerah, mendorong pengembangan UMKM, serta memperkenalkan peluang investasi dan destinasi wisata kepada masyarakat dan calon mitra usaha. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, melanjutkan agenda silaturahmi dengan mengunjungi Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Mako Lanal) Banjarmasin, Rabu (12/8/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Banjarmasin.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Riza Muttaqin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi Commander Wish “Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan”, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.

"Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Dari darat sampai perairan, kita harus satu barisan,” ujar Riza.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen, termasuk TNI AL, perlu terus diperkuat. Terlebih, karakteristik Kota Banjarmasin yang memiliki wilayah perairan membutuhkan sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan.

Riza juga menyampaikan apresiasi kepada Lanal Banjarmasin atas dukungan dalam berbagai kegiatan pengamanan, termasuk pelaksanaan patroli gabungan yang selama ini dilakukan secara bersama-sama.

"Sinergitas TNI-Polri di Kota Banjarmasin sangat solid. Semuanya untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi secara bersama dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Melalui semangat “Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan”, Polresta Banjarmasin berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan menciptakan Kota Banjarmasin yang aman, tertib, dan kondusif. (fah/jp). 

MARABAHAN- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batola, Arif Widodo, mengatakan pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap perusahaan guna memastikan kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja terpenuhi.

Bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker terlebih dahulu memberikan imbauan agar segera memenuhi ketentuan tersebut.

"Kalau memang tidak melaksanakan, kami imbau dulu untuk mendaftarkan. Kalau tidak, nanti kami sampaikan ke Balai Pengawas,” ujar Arif saat ditemui awak media di kantornya, Rabu (12/8/2026).

Pengawasan ketenagakerjaan saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk wilayah Batola dan Banjarmasin, koordinasi dilakukan bersama Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.

Disnakertrans Batola juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan sekaligus memperluas pemahaman perusahaan mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Sosialisasi secara berkala dilakukan agar perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

Selain pekerja sektor formal, Disnakertrans Batola mulai memberikan perhatian lebih terhadap pekerja informal, terutama masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan.

Menurut Arif, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat program perlindungan harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

"Kalau formal sudah ada perusahaan, kita dorong perusahaan lain. Sekarang pemerintah justru fokus ke pekerja informal, terutama pekerja miskin,” katanya.

Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah petani yang masuk dalam kategori pekerja informal. Disnakertrans Batola berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi pekerja yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kependudukan.

Perlindungan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Selain memberikan perlindungan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan sosial juga diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya.

Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran yang disebutkan dalam program tersebut sebesar Rp16.800 per orang per bulan. Iuran itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Arif mengingatkan masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah aktif sebelum terjadi kecelakaan kerja. Kepesertaan yang baru didaftarkan setelah kecelakaan tidak dapat digunakan untuk menanggung kejadian yang berlangsung sebelum kepesertaan aktif.

Jika terjadi kecelakaan kerja, peserta dapat melaporkan kejadian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyertakan kronologi. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah kejadian tersebut masuk dalam kategori kecelakaan kerja.

Di sisi lain, Disnakertrans Batola juga menjalankan program peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Program tersebut diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Disnakertrans Batola turut mendukung program Bupati Batola bertajuk Program Siap Kerja, yang mencakup tiga program pelatihan.

Pertama, Pelanduk Emas, yakni pelatihan pengelasan atau welder. Kedua, Pepes Ngebor, berupa pelatihan pembuatan kain sasirangan dan bordir yang diarahkan untuk pengembangan usaha mandiri. Ketiga, Kursus Kursi Papan, yakni pelatihan bagi calon operator excavator.

Pelatihan tersebut dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

Untuk pelatihan yang berorientasi pada dunia kerja, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk mengikuti pemagangan di perusahaan yang berada di wilayah Batola. Sementara itu, pelatihan sasirangan dan bordir diarahkan agar peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Disnakertrans Batola juga memanfaatkan dukungan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Produktivitas dan BLK Samarinda yang memiliki wilayah binaan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Arif berharap berbagai program pelatihan tersebut dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Batola, khususnya angkatan kerja yang masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan.

"Harapan kami di dinas bisa memfasilitasi angkatan kerja di Barito Kuala untuk mendapatkan keterampilan sehingga mereka bisa bekerja, baik secara formal maupun mandiri,” pungkasnya. (lim/fah/jp). 

BANJARMASIN- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari lintas fraksi membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPP-D) Kalsel sebagai wadah bersama untuk memperkuat peran perempuan parlemen dalam pembangunan daerah.

Pembentukan KPP-D Kalsel berlangsung di Ruang Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/8/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).

Dalam proses pembentukan, Hj Dewi Damayanti dari Fraksi Partai Golkar terpilih sebagai Ketua KPP-D Kalsel. Kaukus ini beranggotakan anggota DPRD perempuan dari berbagai fraksi di DPRD Kalsel.

Kehadiran KPP-D Kalsel diharapkan memperkuat kolaborasi dan komunikasi antaranggota DPRD perempuan, terutama dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, anak, keluarga, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.

Selain menjadi ruang kolaborasi, KPP-D Kalsel akan diarahkan sebagai wadah bertukar gagasan dan memperkuat kapasitas anggota parlemen perempuan. Kaukus ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat.

Dengan terbentuknya KPP-D Kalsel, anggota DPRD perempuan lintas fraksi berkomitmen memperkuat sinergi dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ke depan, KPP-D Kalsel diharapkan berperan aktif mengawal isu strategis, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).

MARABAHAN- Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono A.Md.Keb., S.M. menyoroti kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Jejangkit Timur, Jejangkit, Mandastana, Tamban, dan Mekarsari. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penanganan serius karena kebakaran mulai berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

Ayu mengatakan, DPRD Batola telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola terkait kebakaran yang terjadi di sejumlah titik.

"Beberapa titik ada di wilayah Jejangkit, Mandastana dan sekitarnya. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BPBD terkait ini,” ujar Ayu kepada wartawan ini, Rabu (12/8/2026). 

Menurut Ayu, penanganan langsung di sejumlah lokasi masih dikoordinasikan bersama tim terkait. Namun, sejumlah relawan secara mandiri telah bergerak membantu pemadaman dan penanganan kebakaran di lapangan.

Selain relawan, personel BPBD Batola juga telah turun untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap titik-titik kebakaran.

Ayu menyebutkan, bahwa kebakaran kembali terjadi pada malam sebelumnya di wilayah Kecamatan Tamban dan Mekarsari. Disisi lain, kebakaran juga dilaporkan di wilayah lain, termasuk Mandastana.

"Kita juga berencana rapat dengan BPBD terkait masalah kebakaran. Karena penyebarannya sampai ke Mandastana cukup luar biasa. Tadi sudah beberapa hektare lahan yang terbakar,” katanya.

Ia menilai, meluasnya kebakaran lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Asap dari kebakaran kini semakin tebal dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

"Ini mempengaruhi cuaca juga. Sekarang asap makin tebal,” ujarnya.

Ayu juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak asap terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Paparan asap dalam kondisi kualitas udara yang memburuk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, relawan, dan masyarakat dalam menangani kebakaran lahan. Upaya tersebut dinilai penting agar titik api segera ditangani dan kebakaran tidak semakin meluas.

Ayu juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama dalam kondisi lahan yang mudah terbakar. (lim/fah/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor menyerahkan bantuan peralatan operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS, Rabu (12/8/2026).

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan kepada Kepala BPBD HSS, Ika Aguspiannor di Pos Komando Siaga Bencana, depan Kantor BPBD HSS.

Bantuan tersebut meliputi dua unit sepeda motor trail karhutla yang dilengkapi mesin pemadam portabel, satu unit pompa berkapasitas 6 HP beserta selang panjang, tiga unit pompa jinjing, serta dua unit tangki air portabel berkapasitas masing-masing 5.000 liter.

Selain peralatan pemadaman, BNPB juga menyerahkan satu unit tenda pengungsi, 20 unit alat pelindung diri (APD) karhutla, dan enam unit Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).

Bupati H Syafrudin Noor mengapresiasi dukungan BNPB yang dinilainya dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September.

"Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di Kabupaten HSS,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapsiagaan BPBD HSS bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dalam menangani berbagai kejadian bencana di wilayah Kabupaten HSS.

Menghadapi musim kemarau, Bupati mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Menurutnya, kewaspadaan tidak hanya diperlukan untuk mencegah karhutla, tetapi juga kebakaran di kawasan permukiman.

Masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah maupun setelah melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Upaya pencegahan dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran selama musim kemarau. (ari/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, meresmikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kabupaten Kapuas Tahun 2026, Rabu (12/8/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini hingga ke desa-desa.

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu turut dihadiri Sekda Kapuas, Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah terkait dan tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan bahwa peresmian sekaligus penegerian TK di desa merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Kapuas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dalam mendorong penegerian TK di desa-desa. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memperkuat mutu layanan pendidikan anak usia dini.

"Usia dini merupakan usia yang paling tepat untuk membentuk karakter seseorang. Jika pada masa ini karakter setiap anak dapat terbentuk dengan baik, maka kelak di masa dewasa mereka akan menjadi generasi yang berkarakter kuat,” ujarnya.

Ia menilai pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa. Karena itu, peningkatan mutu PAUD harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi pembelajaran maupun tata kelola lembaga.

Menurutnya, PAUD bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga pemenuhan kebutuhan esensial anak secara menyeluruh melalui pendekatan PAUD Holistik Integratif (HI). Selain itu, diperlukan tata kelola lembaga yang baik serta kemitraan antara guru, orang tua, masyarakat, dan perangkat daerah terkait.

"Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, saya sangat mendukung upaya Dinas Pendidikan untuk menegerikan taman kanak-kanak di desa-desa. Ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan anak usia dini,” tegasnya.

Selain mendukung penegerian TK, Bunda PAUD juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyukseskan gerakan wajib belajar satu tahun prasekolah sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD turut memberikan apresiasi kepada para guru PAUD yang selama ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mendampingi tumbuh kembang anak. (fah/hru/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seruyan meraih predikat Best Digital Penetration & Law Enforcement Compliance dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polda Kalteng yang berlangsung di Aula Graha Bhayangkara Polda Kalimantan Tengah, Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran fungsi lalu lintas Polda Kalteng.

Rakernis mengusung tema “Digitalisasi Layanan Polantas Ditlantas Polda Kalteng Guna Memperkuat Pelayanan Publik yang Presisi Menuju Indonesia Emas".

Predikat tersebut menjadi apresiasi atas capaian Satlantas Polres Seruyan dalam penerapan layanan berbasis digital sekaligus kepatuhan dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Penghargaan itu juga mencerminkan upaya Satlantas Polres Seruyan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, tanpa mengabaikan ketentuan dalam penegakan hukum.

Dalam Rakernis tersebut, Polres Seruyan mengikutsertakan Kasat Lantas, Kaurmintu Satlantas, Kanit Kamsel, Kanit Gakkum, Kanit Turjawali, serta Banum Satlantas.

Kegiatan dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah, Wakapolda Kalteng, Dirlantas Polda Kalteng, jajaran pejabat utama Polda Kalteng dan pejabat utama Ditlantas Polda Kalteng. Para Kasat Lantas dan pejabat fungsi lalu lintas dari seluruh jajaran Polda Kalteng turut hadir.

Dirlantas Polda Kalteng menyerahkan penghargaan kepada sejumlah Polres jajaran yang dinilai menunjukkan capaian kinerja terbaik. Satlantas Polres Seruyan menjadi salah satu penerima penghargaan melalui kategori Best Digital Penetration & Law Enforcement Compliance.

Kasat Lantas Polres Seruyan, IPTU Subronto, mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat,” ujar Subronto.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel Satlantas Polres Seruyan dalam menjalankan tugas, khususnya memperkuat pelayanan publik dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran Satlantas untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu menjadi tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan standar pelayanan dan kepatuhan dalam penegakan hukum.

"Ke depan, kami akan terus mempertahankan capaian ini dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Harapannya, masyarakat semakin merasakan pelayanan Polantas yang presisi, humanis, dan profesional,” tegasnya.

Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Satlantas Polres Seruyan dalam mendorong modernisasi pelayanan kepolisian melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan, memperkuat transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Predikat Best Digital Penetration & Law Enforcement Compliance menjadi capaian sekaligus tantangan bagi Satlantas Polres Seruyan untuk terus menjaga kualitas pelayanan. Pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum diharapkan berjalan beriringan, sehingga pelayanan lalu lintas semakin cepat, transparan, profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (gan/jp).