KUALA KAPUAS- Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas menegaskan pelajar jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak diperbolehkan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan tersebut oleh peserta didik juga diminta diperketat oleh seluruh satuan pendidikan.

Penegasan itu disampaikan melalui Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor 400.3.1/1099/DISDIK/VIII/2026 tentang Pemberitahuan Penggunaan Sepeda Listrik bagi Peserta Didik, tertanggal 6 Agustus 2026. Surat tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pemberitahuan dari Polres Kapuas.

Dalam surat tersebut dijelaskan, penggunaan sepeda listrik harus memenuhi ketentuan keselamatan. Kendaraan wajib dilengkapi lampu utama, reflektor atau lampu posisi belakang, sistem pengereman yang berfungsi baik, serta klakson atau bel. Kecepatan sepeda listrik juga dibatasi maksimal 25 kilometer per jam.

Selain ketentuan kendaraan, pengguna sepeda listrik wajib mengenakan helm dan berusia paling rendah 12 tahun. Pelajar juga dilarang membawa penumpang serta melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan kendaraan.

Pengguna sepeda listrik diwajibkan memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas. Namun, yang menjadi perhatian utama bagi pelajar adalah sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya.

Pengoperasian sepeda listrik hanya diperbolehkan pada lajur khusus dan kawasan tertentu, seperti kawasan permukiman, kawasan wisata, area perkantoran, area sekitar sarana angkutan umum massal yang terintegrasi, serta area di luar jalan.

Untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan ketertiban peserta didik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas meminta seluruh satuan pendidikan memaksimalkan fungsi guru piket.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa sekaligus mencegah terjadinya tindakan negatif, baik yang berasal dari lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Dr. H Suwarno Muriyat, S.Ag., M.Pd. Surat juga ditembuskan kepada Bupati Kapuas, Kapolres Kapuas, Dinas Perhubungan, Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, koordinator wilayah pendidikan kecamatan, serta pengawas SMP se-Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor 08/MUI-BT/VIII/2026 yang diterbitkan di Tamiang Layang, Jum'at (28/8/2026), bertepatan dengan 15 Rabiulawal 1447 Hijriah. Surat tersebut ditandatangani Ketua MUI Barito Timur Drs. H Aspahani, M.Pd. dan Sekretaris Hajar Gunawan, S.E., M.M.

MUI menyebut kondisi kemarau telah berdampak pada kekeringan dan kekurangan air. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

"Sehubungan musim kemarau ekstrem yang telah terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Barito Timur yang mengakibatkan kekeringan dan kekurangan air, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, dengan ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Timur menghimbau kepada Muslimin dan Muslimat di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk dapat melaksanakan shalat istisqa," bunyi surat imbauan MUI Barito Timur.

Dalam surat tersebut, MUI juga melampirkan panduan pelaksanaan Salat Istisqa sebagai acuan bagi masyarakat. Umat Islam dianjurkan memperbanyak taubat, istighfar, bersedekah, dan menjalankan puasa sunnah selama tiga hari sebelum pelaksanaan salat.

Pada hari keempat, jemaah dianjurkan berkumpul di lapangan terbuka pada pagi hari dengan mengenakan pakaian sederhana serta menjaga sikap tawadhu dan khusyuk.

Salat Istisqa dilaksanakan secara berjamaah sebanyak dua rakaat dengan tata cara yang menyerupai Salat Id. Pada rakaat pertama dilakukan tujuh kali takbir, sedangkan rakaat kedua lima kali takbir setelah takbiratul ihram.

Setelah salat, khatib menyampaikan dua khutbah yang berisi ajakan kepada jamaah untuk bertaubat dan memperbanyak doa. Pada bagian akhir, khatib bersama jamaah memanjatkan doa memohon turunnya hujan dengan tata cara yang telah dicantumkan dalam panduan MUI.

MUI Barito Timur berharap pelaksanaan Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar spiritual masyarakat untuk memohon turunnya hujan yang membawa manfaat, sekaligus berharap kondisi kekeringan dan ancaman karhutla di wilayah tersebut segera berakhir. (zi/jp). 

MARABAHAN- Kebakaran terjadi di Kelurahan Berangas Barat, tepatnya di RT. 4 seberang SMP Negeri 1 Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 08.00 Wita. Peristiwa tersebut menghanguskan dua unit rumah milik warga setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kobaran api sempat membesar sebelum sejumlah Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas pemadam mulai berdatangan sekitar pukul 09.00 Wita.

Berkat upaya sejumlah BPK yang diterjunkan ke lokasi, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas kemudian melakukan pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran kembali.

Dalam peristiwa tersebut, dua rumah pribadi dilaporkan terbakar. Salah satu rumah diketahui dalam kondisi kosong karena pemiliknya telah pindah ke Palangka Raya.

Sementara itu, rumah lainnya diketahui milik Sirapanji, warga Kelurahan Berangas Barat. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maupun total kerugian material yang ditimbulkan.

Belum diketahui terkait korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak terkait masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi untuk mengetahui lebih lanjut kronologi serta penyebab kebakaran. (ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, berharap kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Timur yang baru, Abdul Halim, S.H., M.H., dapat memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan di daerah.

Harapan tersebut disampaikan Nursulistio saat menghadiri acara ramah tamah penyambutan Kajari Barito Timur yang baru, Abdul Halim beserta istri di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Jum'at (28/8/2026) malam.

Nursulistio menyampaikan ucapan selamat kepada Abdul Halim yang mendapat amanah memimpin Kejaksaan Negeri Barito Timur. Ia berharap Kajari beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas.

"Pertama, kita mengucapkan selamat kepada Bapak Abdul Halim, yang telah ditugaskan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara,” ujar Nursulistio.

Menurut Nursulistio, pergantian pimpinan di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antara unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Ia mengatakan, setelah Kajari sebelumnya, Rahmat Isnaini, mendapat penugasan di wilayah Sumatera, pihaknya baru berkesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan Abdul Halim dalam kegiatan ramah tamah tersebut.

"Kita merasa bersyukur dengan kehadiran Bapak Abdul Halim yang sudah siap bergabung dan diberikan mandat untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur,” katanya.

Nursulistio menilai pengalaman Abdul Halim selama berkarier di lingkungan Kejaksaan menjadi modal penting dalam menjalankan amanah di Barito Timur.

Ia berharap pengalaman tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah, khususnya melalui pendampingan, pembinaan, arahan, dan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan.

"Kita berharap beliau mampu memberikan pendampingan, pembinaan, arahan, juga penguatan kepada tata kelola pemerintahan di Barito Timur,” ucapnya.

Nursulistio menegaskan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.

"Sehingga pengabdian kita sebagai pemangku kepentingan semakin kuat dengan kebersamaan dan semakin baik,” ujarnya.

Nursulistio juga mendoakan agar Kajari Barito Timur yang baru dapat menjalankan amanah dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.

"Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah Bapak Abdul Halim dalam mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYAN- Kepala Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Risa Ramayati, menyambut baik pelaksanaan reses perseorangan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas, di Desa Bagok.

Menurut Risa, kegiatan reses tersebut menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, maupun usulan pembangunan kepada wakil rakyat.

"Kami menyambut baik kegiatan reses ini. Melalui reses, masyarakat Desa Bagok dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka. Tentunya aspirasi yang disampaikan kami harapkan dapat diakomodir dan direalisasikan ke depannya,” kata Risa kepada wartawan ini usai mengikuti reses, Jum'at (28/8/2026). 

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diisi dengan dialog dan tanya jawab antara masyarakat dengan Ampera AY Mebas. Dalam kesempatan tersebut, warga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Risa menilai, kegiatan reses tidak hanya menjadi agenda pertemuan antara anggota dewan dengan konstituen, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Kami berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Benua Lima, perwakilan Kementerian Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), perangkat desa, BPD, dan belasan masyarakat. 

Kehadiran unsur pemerintah kecamatan dan bidang pertanian tersebut, menurut Risa, turut memberikan nilai positif karena masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tidak hanya terkait pembangunan desa, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Risa berharap komunikasi dan penyerapan aspirasi melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut, sehingga kebutuhan masyarakat Desa Bagok dapat menjadi perhatian dalam program pembangunan ke depan.

"Kami berterima kasih atas dilaksanakannya reses di Desa Bagok. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan dapat diperjuangkan dan direalisasikan,” pungkasnya. (zi/jp). 

BATOLA- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Samsat Pembantu Handil Bakti UPPD Marabahan meningkatkan layanan jemput bola hingga ke pelosok daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Selain penguatan layanan, Komisi II juga meminta Pemerintah Provinsi Kalsel memperhatikan penataan dan peningkatan sarana prasarana (sarpras) Samsat Pembantu Handil Bakti agar pelayanan kepada wajib pajak lebih nyaman dan representatif.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat memimpin kunjungan kerja dan monitoring ke Samsat Pembantu Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jum'at (28/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Yani Helmi menilai sejumlah fasilitas pendukung pelayanan masih perlu ditingkatkan. Menurut politikus yang akrab disapa Paman Yani itu, masyarakat yang datang menunaikan kewajiban membayar pajak berhak memperoleh pelayanan yang nyaman, termasuk ruang tunggu yang memadai dan terlindung dari cuaca panas.

"Masyarakat yang datang membayar pajak harus mendapatkan pelayanan yang optimal dan nyaman. Karena itu, fasilitas pendukung di Samsat Pembantu Handil Bakti perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemprov Kalsel bersama pemerintah daerah setempat melakukan pengembangan gedung serta melengkapi sarana operasional Samsat. Salah satu yang dinilai penting adalah penyediaan armada untuk mendukung pelayanan jemput bola.

Menurut Yani, armada tersebut tidak hanya berupa kendaraan operasional, tetapi dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah Batola yang memiliki kawasan perairan. Moda transportasi air seperti kelotok dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, mendorong jajaran Samsat Pembantu Handil Bakti lebih proaktif mendatangi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pelosok.

Menurutnya, pola pelayanan jemput bola merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan perpajakan. Selain memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

"Pelayanan jemput bola harus diperkuat agar masyarakat di pelosok tetap mendapatkan akses pelayanan pajak. Dengan begitu, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan juga dapat lebih optimal,” kata H Jahrian.

Komisi II DPRD Kalsel berharap peningkatan sarana prasarana dan penguatan layanan jemput bola dapat berjalan beriringan sehingga pelayanan Samsat tidak hanya semakin mudah dijangkau, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai wajib pajak. (sar/ali/jp). 

BATOLA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti sejumlah sarana dan prasarana di SMAN 1 Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (Batola), yang masih memerlukan pembenahan. Salah satunya akses titian kayu menuju kantin sekolah yang kerap terendam saat air pasang dan musim hujan.

Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, saat memimpin kunjungan monitoring ke SMAN 1 Anjir Pasar, Jum'at (28/8/2026) pagi.

Bambang mengatakan, kondisi sejumlah fasilitas pendukung perlu menjadi perhatian agar tidak mengganggu aktivitas belajar maupun kegiatan siswa di luar pembelajaran. Selain akses titian, fasilitas lapangan olahraga dan area kantin juga dinilai masih membutuhkan penataan.

"Ada beberapa fasilitas yang memang belum maksimal, seperti area lapangan basket. Titian kayu sebagai akses ke kantin sekolah juga terendam saat musim hujan dan air pasang,” ujar Bambang.

Menurutnya, sarana dan prasarana yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, pembenahan fasilitas sekolah perlu dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan dan prioritas.

Di sisi lain, Bambang mengapresiasi bantuan Pemerintah Provinsi Kalsel berupa pemasangan paving block di halaman depan SMAN 1 Anjir Pasar. Bantuan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan sekolah.

"Alhamdulillah, kabar baiknya, tahun ini SMAN 1 Anjir Pasar mendapatkan bantuan pemasangan paving block dari Pemprov Kalsel untuk area halaman depan,” katanya.

Bambang juga mengingatkan pihak sekolah agar mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya, alokasi dana BOS di sekolah tersebut mencapai sekitar Rp900 juta per tahun.

"Kami mendapat informasi dana BOS di sekolah ini mencapai sekitar Rp900 juta dalam setahun. Kami berharap dana tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kebutuhan sekolah dan peserta didik,” tutur politikus Partai NasDem tersebut.

Selain sarana fisik, Komisi IV turut mendorong penguatan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan potensi peserta didik.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Hj Hariyatie, menilai kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengasah bakat, sekaligus mendorong siswa meraih prestasi di berbagai bidang.

"Saya berpesan kepada kepala sekolah beserta jajaran dewan guru untuk terus meningkatkan pembinaan ini. Ke depan, para siswa-siswi diharapkan memiliki rekam jejak prestasi yang dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Hariyatie.

Ia berharap pembinaan prestasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, baik di bidang olahraga, seni maupun bidang lainnya.

Kepala SMAN 1 Anjir Pasar, Rahmat Fadillah, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IV DPRD Kalsel terhadap kondisi sekolah. Ia menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang disampaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di SMAN 1 Anjir Pasar.

Rahmat berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga pembenahan sarana prasarana dan pengembangan potensi siswa dapat berjalan secara berkelanjutan. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, S.I.K., S.H., M.H., memastikan aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jum'at (28/8/2026), berlangsung aman dan kondusif.

Menurut Riza, kehadiran personel Polresta Banjarmasin di lokasi merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan dan pengayoman kepada peserta aksi sekaligus menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Kami hadir untuk menjaga dan mengayomi. Alhamdulillah, semua berjalan aman dan kondusif," ujar Riza.

Ia menegaskan, pengamanan dilakukan agar aspirasi yang disampaikan peserta aksi dapat berlangsung dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

"Kami tidak hanya melayani peserta aksi, tetapi semua masyarakat yang beraktivitas di kawasan ini, termasuk para pengguna jalan," katanya.

Riza menambahkan, personel di lapangan juga mengantisipasi potensi adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi aksi untuk kepentingan yang dapat mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban.

Dengan pengamanan yang dilakukan secara humanis dan terukur, Polresta Banjarmasin memastikan kegiatan penyampaian pendapat tetap berjalan sesuai ketentuan, sementara aktivitas masyarakat di sekitar kawasan DPRD Kalsel tetap dapat berlangsung. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Timur yang baru, Abdul Halim memperkuat sinergi dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Timur, Misnohartaku pada acara penyambutan Kajari Barito Timur Abdul Halim bersama keluarga di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barito Timur, Jum'at (28/8/2026) malam.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur, Dandim 1012/Buntok, Kapolres Barito Timur, Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Barito Timur, serta sejumlah undangan lainnya.

Misnohartaku menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Abdul Halim. Ia berharap pergantian kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Barito Timur membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan dan pemerintah daerah.

"Berikan kami masukan, saran, pendapat, dan koreksi dari segi hukum dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Timur,” kata Misnohartaku.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkab Barito Timur dan Kejaksaan Negeri selama ini telah berjalan baik, termasuk dalam pemberian pendapat hukum maupun penanganan perkara. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan semakin diperkuat guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.

Ia menegaskan, penegakan hukum yang humanis, kepastian hukum, serta mitigasi dan pencegahan pelanggaran hukum merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kehadiran Bapak sebagai pimpinan baru di institusi Adhyaksa Barito Timur membawa energi baru, harapan baru, dan semangat baru bagi kami jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur,” ujarnya.

Selain membahas sinergi di bidang hukum, Misnohartaku menyampaikan kondisi Barito Timur yang tengah menghadapi musim kemarau panjang dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemerintah daerah, kata dia, telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, relawan, dunia usaha, ORARI, dan berbagai unsur terkait untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah Barito Timur.

Penanganan di lapangan dikoordinasikan Wakil Bupati Barito Timur bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Danyon TP 924/Uria Mapas.

Menurutnya, sejumlah kejadian karhutla hingga kini masih dapat dikendalikan berkat keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak.

Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi terhadap berbagai dampak musim kemarau, termasuk potensi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, serta kekeringan.

Misnohartaku menilai keberadaan kejaksaan tidak hanya penting dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, Pemkab Barito Timur membuka ruang kerja sama yang lebih kuat dengan Kejaksaan Negeri Barito Timur, khususnya melalui pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah dapat berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, Kajari Barito Timur, Abdul Halim menyatakan komitmennya untuk melanjutkan sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam mendukung pembangunan di Barito Timur.

"Sebagai penegak hukum, insyaallah kita memiliki visi dan misi yang sama dengan Kajari sebelumnya. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sesuai kemampuan dan kewenangan kami guna memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Barito Timur,” kata Abdul Halim.

Ia meminta dukungan dari seluruh unsur pemerintahan dan Forkopimda agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Barito Timur.

"Oleh karena itu, mohon perkenannya untuk menerima kehadiran saya di sini. Saya berharap dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh unsur Forkopimda, DPRD, Polres, Kodim, KPN, serta Pemda setempat,” ujarnya.

Abdul Halim menegaskan, peran kejaksaan tidak terbatas pada penanganan perkara dan penuntutan. Kejaksaan juga memiliki fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

"Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penanganan perkara atau penuntutan saja, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang selama ini telah bersinergi baik dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur,” katanya.

Ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Barito Timur di bawah kepemimpinannya dapat terus memberikan kontribusi dan dampak positif bagi pembangunan serta masyarakat di wilayah tersebut. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur, menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada relawan yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan Mako Polsek Dusun Tengah, Jum'at (28/8/2026).

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo didampingi Waka Polsek Dusun Tengah secara langsung menyerahkan bantuan kepada relawan.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla di wilayah setempat bersama jajaran Polsek Dusun Tengah. 

"Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian kami kepada relawan yang berada di lapangan. Semoga dapat memberikan semangat dalam menjalankan tugas penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Bantuan sosial yang disalurkan diterima langsung oleh para relawan tersebut mendapat respons positif dari para penerima yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Barito Timur dan Polsek Dusun Tengah.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara kepolisian, relawan, dan masyarakat terus terjalin dalam menghadapi serta mencegah bencana karhutla. (zi/jp). 

TANJUNG- Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana turun langsung memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Masukau RT. 06, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Jum'at (28/8/2026) sore. Pada hari yang sama, karhutla juga terjadi di dua lokasi lain di Kecamatan Tanta.

Di Desa Masukau, lahan milik warga yang terbakar diperkirakan seluas 5.000 meter persegi. Kapolres bersama personel Polres Tabalong dan Polsek jajaran melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas.

Dalam penanganan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Tabalong Kompol Hasanudin, Kabag Ops Kompol Abdul Fatah, Kasat Samapta AKP I Nyoman Sudharma, Forkopimca Murung Pudak, serta UPBS Murung Pudak.

Petugas mengerahkan mobil dinas Samapta yang dilengkapi tong air dan mobil pemadam UPBS. Pemadaman juga didukung mesin alkon, semprot gendong, serta peralatan manual.

Sementara itu, dua karhutla lainnya terjadi di Kecamatan Tanta. Kebakaran pertama berada di padang hiring/padang prupuk Desa Tamiyang RT 03 dengan luas lahan terbakar sekitar tiga hektare. Kebakaran kedua terjadi di Desa Tanta Hulu RT 10 dengan luas sekitar 40 meter persegi.

Penanganan di kedua lokasi tersebut melibatkan Satgas Karhutla/BPBD Kabupaten Tabalong, Polsek Tanta, UPBS, dan masyarakat. Petugas juga mengerahkan satu unit mobil pemadam BPBD Kabupaten Tabalong.

Dari tiga kejadian karhutla tersebut, tidak terdapat korban jiwa.

Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo mengimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering.

"Polri akan terus hadir di tengah masyarakat dan bersama-sama unsur terkait melakukan penanganan karhutla. Kami mengajak masyarakat turut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api,” ujarnya.

Masyarakat yang melihat kebakaran atau membutuhkan kehadiran polisi dapat segera menghubungi Layanan Polisi 110. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kecamatan Pematang Karau dan relawan yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jum'at (28/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pos Komando Damkar Kecamatan Pematang Karau dan Posko Relawan Darul Wustha Tuyau, Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, bersama Ketua Ranting Bhayangkari Pematang Karau dan Camat Pematang Karau secara langsung menyerahkan bantuan berupa air mineral dan makanan ringan kepada para petugas serta relawan.

Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga memberikan motivasi dan dukungan kepada personel Damkar dan relawan yang tengah menjalankan tugas dalam upaya penanggulangan karhutla.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, mengatakan pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.

"Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian kami kepada para petugas dan relawan yang berada di lapangan. Semoga dapat memberikan semangat dalam menjalankan tugas penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Bantuan sosial yang disalurkan diterima langsung oleh petugas Damkar Kecamatan Pematang Karau dan Relawan Darul Wustha Tuyau. Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari para penerima yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Barito Timur dan Polsek Pematang Karau.

Kegiatan turut diikuti Kanit SPKT Pematang Karau, Bhabinkamtibmas Desa Tuyau, personel Polsek Pematang Karau serta anggota Bhayangkari Ranting Pematang Karau.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Pematang Karau berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat terus terjalin dalam menghadapi serta mencegah bencana karhutla. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial PKS) memediasi sengketa lahan antara pihak Imey K dan Patmo dengan PT Indopenta Sejahtera Abadi (ISA), Jum'at (28/8/2026).

Mediasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur tersebut dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI dan Polri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Pertanahan/ATR-BPN, para pihak yang bersengketa, serta sejumlah pihak terkait.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan informasi dan dokumen pendukung terkait lahan yang disengketakan. Setelah dilakukan pembahasan, para pihak sepakat untuk melakukan peninjauan lapangan guna memastikan objek yang menjadi pokok persoalan.

"Para pihak telah menyampaikan informasi dan dokumen masing-masing, dan disepakati untuk melakukan peninjauan lapangan guna menentukan objek yang menjadi masalah,” ujar Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. 

Menurut Ari, peninjauan lapangan dijadwalkan pada Senin, 21 September 2026, pukul 09.00 WIB, dengan lokasi awal di Kantor Desa Telang.

“Hal ini untuk menentukan kesepakatan akhir antara para pihak yang berselisih,” katanya.

Peninjauan lapangan nantinya melibatkan PT Indopenta Sejahtera Abadi, pihak Imey K, Tioson D Palis, Rodjison D Palis, unsur TNI dan Polri, Kantor Pertanahan/ATR-BPN, Badan Kesbangpol, Pemerintah Kecamatan Paju Epat, Pemerintah Desa Telang, Damang Paju Epat, Penghulu Adat Desa Telang, serta Tim Ukur Desa Tahun 2013.

Kesepakatan hasil mediasi tersebut dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani perwakilan para pihak, yakni M. Romi Andhika selaku staf legal PT ISA, Drs. Theodore YP Badowo, dan Tioson D Palis.

Penandatanganan disaksikan Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P. Lelu, Erwin Nazwar Raharjo dari Kesbangpol, perwakilan TNI dan Polri, serta Kepala Desa Telang Murto.

Dengan adanya peninjauan lapangan, pemerintah daerah berharap objek sengketa dapat diidentifikasi secara jelas sehingga proses penyelesaian antara para pihak dapat dilanjutkan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi menekankan kepada seluruh personel agar bijak menggunakan media sosial sekaligus aktif menyampaikan informasi positif kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Beddy saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres Seruyan, Jum'at (28/8/2026). Apel diikuti Wakapolres Seruyan, pejabat utama, serta personel Polres Seruyan.

AKBP Beddy mengatakan, perkembangan ruang digital membuat setiap aktivitas dan informasi yang disampaikan anggota kepolisian dapat dengan cepat diketahui publik. Karena itu, personel harus bertanggung jawab atas setiap unggahan maupun interaksi di media sosial.

Ia mengingatkan personel agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, menghindari konten yang berpotensi menimbulkan polemik, serta tetap menjaga citra dan nama baik institusi.

"Gunakan media sosial secara bijak. Setiap apa yang kita sampaikan di ruang digital memiliki konsekuensi. Pastikan informasi yang dibagikan benar, bermanfaat dan tidak menimbulkan persoalan,” tegas Beddy.

Di sisi lain, Kapolres mendorong jajarannya tidak pasif di ruang digital. Menurut dia, media sosial dapat dimanfaatkan Polri untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai kegiatan kepolisian, pelayanan masyarakat, edukasi keamanan, serta berbagai upaya yang dilakukan personel di lapangan.

"Polri harus hadir di media sosial. Masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan anggota di lapangan. Sampaikan kegiatan dan pelayanan kita dengan cara yang baik, informatif dan humanis,” ujarnya.

AKBP Beddy menilai media sosial tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang komunikasi untuk membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh personel menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan keaktifan dalam bermedia sosial. Ruang digital, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi publik sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat. (gan/jp). 

KANDANGAN- Jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan sepeda santai dan berbagai perlombaan di halaman Kantor Setda HSS, Jum'at (28/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten HSS, Hj Elyani Yustika M. Noor, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, serta seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Setda HSS.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sepeda santai yang diikuti jajaran Setda HSS. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, kegiatan ini menjadi ajang mempererat kebersamaan di tengah aktivitas kedinasan.

Suasana semakin meriah saat peserta mengikuti sejumlah perlombaan yang mengedepankan hiburan, kreativitas, dan kekompakan. Perlombaan yang digelar antara lain sambung lirik, joget balon, dan sepak bola dengan terong.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang perlombaan. Keterlibatan jajaran pimpinan, karyawan, dan karyawati menciptakan suasana yang lebih cair dan akrab di lingkungan Setda HSS.

Sekda HSS, H Muhammad Noor mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di lingkungan Setda tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kekompakan antarjajaran.

Kebersamaan tersebut diharapkan turut mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis dan solid sehingga koordinasi serta pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Setda HSS dapat berjalan semakin baik.

Semangat kemerdekaan pun diwujudkan melalui kebersamaan dalam kegiatan sederhana yang melibatkan seluruh jajaran. Momentum HUT ke-81 RI menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antarkaryawan sekaligus membangun semangat bersama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pemerintahan. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Mayjend Suprapto, Kampung Kumai, RT. 29/RW. 04, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kabupaten Seruyan, Kamis (27/8/2026) malam.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21.50 WIB itu menghanguskan lima rumah berkonstruksi semi permanen. Selain itu, dua rumah lainnya di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kerugian materiil akibat kebakaran masih dalam pendataan.

Menerima laporan kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Seruyan langsung mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran dengan 45 personel ke lokasi.

Upaya pemadaman turut diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan dengan tiga unit kendaraan serta satu unit water cannon milik Polres Seruyan.

Petugas berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar rumah-rumah warga. Berkat respons cepat dan koordinasi antarpetugas di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 23.35 WIB.

Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan proses pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Operasi pemadaman dipimpin Plh. Kabid Pemadaman Harto, didampingi Kasi Pemadaman Nanang Kosim dan Kasi Pemberdayaan Agus Anwar.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait.

Damkarmat Kabupaten Seruyan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan kompor dan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah.

"Pastikan kompor dan instalasi listrik aman sebelum meninggalkan rumah. Jika terjadi keadaan darurat, segera hubungi petugas agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat,” imbau Plh. Kabid Pemadaman Harto. (gan/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi meninjau Posko Terpadu Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit, Kamis (27/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan personel, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sarana penanganan karhutla di lapangan.

H Bahrul Ilmi didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, unsur TNI dan Polri, BPBD, serta pihak terkait lainnya. Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat kesiapan posko dan sarana yang digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di wilayah Jejangkit.

Pada kesempatan itu, turut diserahkan bantuan sarana penanggulangan karhutla berupa mesin pompa air. Peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pemadaman, terutama untuk menjangkau dan mengendalikan titik-titik kebakaran yang terjadi di lapangan.

Bantuan juga datang dari sejumlah perusahaan yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan karhutla dengan menyerahkan mesin pompa air serta sejumlah kebutuhan pendukung lainnya.

Setelah meninjau posko dan menyerahkan bantuan, Bupati bersama jajaran melanjutkan perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Bahandang, Kecamatan Jejangkit, tepatnya di kawasan belakang SD Bahandang 1.

Sejumlah peralatan yang telah diserahkan, termasuk mesin pompa air, turut dibawa ke lokasi untuk memperkuat upaya pemadaman.

Di lokasi, H Bahrul Ilmi melihat langsung kondisi kebakaran dan proses penanganan yang dilakukan petugas. Bupati juga turun bersama personel gabungan untuk mendukung upaya pemadaman dan pengendalian api.

Personel serta peralatan yang tersedia dikerahkan secara bersama-sama untuk mempercepat penanganan kebakaran. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan guna mengendalikan api dan mencegah meluasnya dampak karhutla di wilayah tersebut. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono, menerima kunjungan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Ruang Rapat Ismail Abdullah, Gedung B Lantai 4, Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Kalsel untuk memberikan apresiasi sekaligus mendengarkan langsung pengalaman dan aspirasi para tenaga kesehatan yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam suasana penuh keakraban, pertemuan diisi dengan diskusi dan dengar pendapat. Para tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk masukan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Bambang Yanto Permono menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, komunikasi langsung dengan tenaga kesehatan penting untuk mengetahui kondisi pelayanan kesehatan dari sisi pelaksana di lapangan.

"Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi antara DPRD dan tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, masukan dari para tenaga kesehatan dapat menjadi bahan perhatian dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor kesehatan di Kalimantan Selatan. Terlebih, tenaga kesehatan memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai persoalan pelayanan di masyarakat.

DPRD Kalsel juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2026 atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Para tenaga kesehatan teladan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penerima penghargaan, tetapi juga mampu menjadi pionir dalam penguatan pelayanan dasar kesehatan di daerah serta memberikan inspirasi bagi tenaga kesehatan lainnya.

Bambang menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, berbagai masukan yang disampaikan para tenaga kesehatan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mendorong pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

BATOLA- Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, masih menghadapi sejumlah kendala. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tabing Rimbah dilaporkan telah mengalami kelebihan kapasitas (overload) sejak 2020, sementara keterbatasan lahan untuk pembangunan landfill membuat sebagian sampah harus dibawa ke TPA Regional Banjarbakula.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Kalimantan Selatan saat melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batola, Kamis (27/8/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah sekaligus menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan pengelolaan sampah di Batola belum berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan landfill karena sebagian besar wilayah Batola merupakan kawasan rawa.

"Permasalahan yang mereka alami itu masih belum terdapatnya lahan landfill. Sebagian besar tanah di sini adalah rawa,” kata Mustaqimah.

Keterbatasan kapasitas TPA membuat sebagian sampah Batola harus dikirim ke TPA Banjarbakula. Jarak pengangkutan yang mencapai sekitar 65 kilometer dinilai menjadi kendala tersendiri, terutama dari sisi operasional dan efisiensi pengelolaan sampah.

Mustaqimah yang akrab disapa Kimi mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan dukungan lebih besar untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan atau perluasan TPA.

Ia juga menyoroti masih adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Karena itu, perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan sampah di Batola.

"Sosialisasi harus terus dilakukan. Sekarang sosialisasi juga bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media sosial dan kanal-kanal digital,” ujarnya.

Kepala DLH Kabupaten Batola, Abdi Maulana, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, mulai dari sekolah, komunitas, hingga pemerintahan desa.

Selain sosialisasi, DLH juga mendorong pengaktifan kembali bank sampah sebagai salah satu upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat penampungan sementara maupun TPA.

Namun, pengembangan bank sampah masih menghadapi kendala dari sisi nilai ekonomi. Hasil penjualan sampah yang telah dipilah dinilai belum cukup menarik bagi masyarakat.

"Tantangannya saat ini, mereka merasa hasilnya kurang menjanjikan dan kurang menarik. Ketika kita ingin mendorong sampah agar bernilai ekonomi, hasil penjualannya masih kurang ekonomis,” kata Abdi.

Sementara itu, Kepala UPT TPA Tabing Rimbah, Joko, mengatakan TPA tersebut telah mengalami overload sejak 2020. Pengelolaan TPA kemudian diserahkan kepada DLH Kabupaten Batola pada 2023.

TPA Tabing Rimbah dibangun pada 2010 dan mulai beroperasi pada 2012. Meski memiliki lahan yang dinilai cukup luas, Joko menyebut sejumlah infrastruktur di TPA masih membutuhkan penambahan dan pembenahan.

Di tengah keterbatasan kapasitas, pengelola melakukan pemilahan sampah sesuai kemampuan. Sebagian sampah lainnya mendapat dukungan untuk dibuang ke TPA Banjarbakula.

"Kami sangat berterima kasih dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang mau menerima sampah kami sejak TPA ini overload sampai saat ini,” ujar Joko.

Komisi III DPRD Kalsel menilai persoalan sampah di Batola membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Penyediaan lahan dan pembenahan infrastruktur TPA perlu dibarengi dengan penguatan bank sampah serta perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, solusi persoalan sampah tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas tempat pembuangan, tetapi juga pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya. (sar/ali/jp). 

BATOLA- Upaya jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala (Batola) dalam mendata penduduk nonpermanen mendapat apresiasi dari Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut dinilai sebagai inovasi pelayanan publik untuk memastikan penduduk yang tinggal atau bekerja di wilayah Batola tetap tercatat dalam administrasi kependudukan. Apresiasi itu disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Pemerintah Kabupaten Batola, Kamis (27/8/2026).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari. Kedatangan mereka diterima Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Batola Metty Monita bersama jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Disdukcapil Batola memaparkan berbagai upaya jemput bola yang telah dilakukan untuk mendata masyarakat nonpermanen, khususnya mereka yang tinggal atau bekerja di wilayah Batola.

Namun, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencatatkan keberadaannya sebagai penduduk nonpermanen masih belum optimal. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Habib Hamid Bahasyim menilai pendataan penduduk nonpermanen memiliki posisi penting karena data kependudukan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan.

"Kami mengapresiasi inovasi dan upaya jemput bola yang telah dilakukan. Pendataan penduduk nonpermanen sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat yang berada di suatu daerah tercatat dengan baik sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Batola untuk terus memperkuat inovasi pelayanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurutnya, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat diperlukan agar pelaporan keberadaan penduduk nonpermanen tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga tumbuh dari partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Metty Monita menegaskan, Pemkab Batola berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pendataan penduduk nonpermanen.

Pemkab Batola, lanjutnya, akan terus mengembangkan berbagai strategi untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam hasil pengawasan distribusi BBM bersubsidi melalui koordinasi dengan Direktorat Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VII BPK RI, Kamis (27/8/2026).

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari tahapan akhir kerja Pansus untuk menyelaraskan data dan hasil temuan di lapangan dengan informasi hasil pemeriksaan BPK RI. Sinkronisasi itu diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi guna memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Kegiatan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, serta jajaran anggota Pansus. Hadir pula perwakilan Bapenda Kalsel dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel.

Rombongan diterima Direktur Pemeriksaan VII E BPK RI, Zayat Ramdiansyah, S.E., M.M., Ak., CA., CFE., CSFA., di ruang rapat Bapantun.

Ketua Pansus HM. Syaripuddin mengatakan, koordinasi dengan BPK RI dilakukan untuk memperkuat bahan pembahasan Pansus, terutama dengan mencocokkan hasil pengawasan dan data yang telah dihimpun dari lapangan.

"Kami melakukan pendalaman terhadap hasil-hasil yang kami dapatkan di lapangan untuk dikoordinasikan dengan BPK. Sehingga nanti hasil ini juga kami sinkronkan dengan apa yang telah dilakukan oleh BPK, khususnya di DJPKN Wilayah VII,” ujar HM. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.

Menurut dia, masukan BPK RI diperlukan agar rekomendasi Pansus memiliki dasar yang lebih kuat dan dapat menjawab persoalan distribusi BBM bersubsidi secara lebih tepat.

Setelah berkoordinasi dengan BPK RI, Pansus akan kembali menyelaraskan data dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Ditlantas, Bapenda Kalsel, dan Satgas.

"Kita akan coba sinkronkan kembali data dengan Ditlantas, Bapenda dan juga Satgas. Kita akan akumulasi sehingga nanti ketemu rekomendasi yang pas untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Kalimantan Selatan,” katanya.

Bang Dhin menyebut pembahasan Pansus telah memasuki tahap akhir. Masih terdapat beberapa agenda lanjutan sebelum seluruh hasil pendalaman dirumuskan menjadi rekomendasi.

"Setelah ini akan ada rapat lanjutan. Tinggal dua atau tiga langkah, tiga tahapan lagi, dan akan keluar rekomendasi dari Pansus ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, menegaskan bahwa pendalaman bersama BPK RI merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian daerah.

"Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana tata kelola, pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas distribusi BBM bersubsidi berjalan dari hulu sampai ke masyarakat,” kata Kartoyo.

Ia menjelaskan, distribusi BBM bersubsidi melibatkan sejumlah instansi dan pemangku kepentingan dengan kewenangan masing-masing. Karena itu, diperlukan penyelarasan data dan koordinasi antarlembaga agar persoalan yang ditemukan dapat dipetakan secara lebih komprehensif.

Kartoyo menilai masukan dari BPK RI menjadi salah satu bahan penting untuk memperkuat dasar penyusunan rekomendasi Pansus, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konkret dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

"Kami berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun rekomendasi Pansus yang konkret, realistis dan dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dengan rangkaian koordinasi bersama BPK RI dan instansi terkait, DPRD Kalsel menargetkan rekomendasi Pansus dapat menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola distribusi BBM bersubsidi agar lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran.

Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aula Kantor Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kamis (27/8/2026).

Kehadiran Kapolsek dalam rapat tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kecamatan Pematang Karau.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Barito Timur, Wakil Bupati Barito Timur, Danyon 924 Uria Mapas, Camat Pematang Karau, Danramil Pematang Karau, Kepala KPHP Barito Hilir, unsur perusahaan, kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Pematang Karau, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Poslap Desa Tuyau, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah menaikkan status bencana karhutla dari siaga menjadi darurat. Kondisi ini menuntut peningkatan kesiapsiagaan seluruh unsur, termasuk jajaran kepolisian di tingkat kecamatan.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, menekankan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi harus dimulai dari pencegahan dan deteksi dini.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap potensi munculnya api harus segera diantisipasi dan dilaporkan agar dapat ditangani sedini mungkin,” tegas IPDA Rikardo.

Ia juga menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, MPA dan relawan dalam melakukan pemantauan wilayah serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla.

Kapolsek menilai, sinergi antara aparat, pemerintah, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan potensi kebakaran. Terlebih, dampak karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian dan keamanan.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan langkah antisipasi apabila kondisi kabut asap di Kecamatan Pematang Karau semakin memburuk. Salah satunya adalah mempertimbangkan pengurangan jam belajar mengajar di sekolah guna mengurangi risiko paparan asap terhadap para pelajar.

"Karhutla bukan sekadar persoalan api dan pemadaman. Dampaknya bisa meluas ke kesehatan, pendidikan, lingkungan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” ujar Kapolsek.

Kehadiran Kapolsek Pematang Karau dalam rapat koordinasi tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan jajaran Polsek Pematang Karau untuk mendukung langkah pemerintah daerah dalam menghadapi status darurat karhutla, khususnya melalui penguatan koordinasi, pemantauan dan upaya pencegahan di tingkat desa.

Polsek Pematang Karau berkomitmen terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk mencegah karhutla dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayah hukumnya. (zi/jp). 

TANGERANG SELATAN- Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kerja sama, promosi potensi unggulan, dan peluang investasi. 

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran jajaran Pemkab Barito Utara dalam pembukaan APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (27/8/2026).

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Mira Apriyantinada dan sejumlah kepala perangkat daerah.

APKASI Otonomi Expo 2026 dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai penggerak transformasi ekonomi di wilayah masing-masing.

"Kepala daerah harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi lokal. Gunakan forum APKASI Otonomi Expo ini untuk membangun citra daerah,” kata Bima.

Menurut dia, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi daerah, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan transaksi, kerja sama, serta tindak lanjut yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wabup Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menyatakan akan memanfaatkan APKASI Otonomi Expo 2026 untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pelaku usaha, dan calon investor.

Felix juga mengatakan, keikutsertaan Barito Utara merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jejaring dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

"Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam agenda APKASI Otonomi Expo 2026 merupakan manifestasi komitmen kami dalam mendukung transformasi ekonomi lokal. Kami akan mengoptimalkan forum ini guna memperluas jaringan kerja sama strategis dan menarik investasi, sehingga potensi unggulan daerah dapat dikelola dengan baik dan berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” ujar Felix.

Ia menambahkan, promosi potensi daerah perlu diikuti dengan langkah konkret berupa penguatan kemitraan, investasi, dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Expo 2026, Felix berharap potensi daerah semakin dikenal di tingkat nasional dan mampu membuka peluang ekonomi baru yang berdampak langsung terhadap masyarakat. (emca/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tabalong mengamankan seorang pria berinisial HAR (27), warga Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, yang diduga melakukan pembakaran lahan di kawasan tersebut.

HAR diamankan polisi pada Senin (24/8/2026) malam di kediamannya di Jalan Pertamina, Kelurahan Mabuun. Penanganan perkara ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Tabalong, AKP Danang Eko Prasetyo. 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, Kamis (27/8/2026), mengatakan kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan kebakaran lahan di Komplek Swadarma Lestari Blok D RT 11/RW 04, Kelurahan Mabuun, pada Minggu (23/8/2026) siang.

Menindaklanjuti laporan itu, personel Polres Tabalong bersama personel INAFIS dan piket fungsi mendatangi lokasi kejadian. Polisi kemudian membantu proses pemadaman bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan menunjukkan lahan yang terbakar merupakan milik warga dengan luas sekitar 2.500 meter persegi.

Dalam proses penyelidikan, polisi memperoleh rekaman CCTV dari salah seorang saksi yang rumahnya berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kebakaran.

Rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria mengendarai sepeda motor matik. Pria itu terlihat mengenakan kaus hitam dan celana pendek, kemudian berhenti di pinggir jalan sebelum membakar lahan dan meninggalkan lokasi.

Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, petugas kemudian mengidentifikasi pria yang diduga melakukan pembakaran tersebut. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan HAR di kediamannya.

Saat menjalani pemeriksaan dan diperlihatkan rekaman CCTV, HAR mengakui bahwa pria dalam rekaman tersebut adalah dirinya. Ia juga mengakui membakar lahan menggunakan puntung rokok dengan alasan iseng atau ingin mencoba apakah lahan tersebut dapat terbakar.

Aksi tersebut mengakibatkan lahan terbakar dan berpotensi membahayakan keamanan umum, baik terhadap orang maupun barang, apabila api tidak segera dipadamkan.

Dari perkara tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit sepeda motor matik, rekaman CCTV, satu unit telepon genggam berwarna hitam, pakaian yang digunakan saat kejadian, satu kotak rokok kosong, serta satu buah korek gas berwarna biru.

Saat ini, HAR telah diamankan di Mapolres Tabalong untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi menyatakan perkara tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, HAR diduga melanggar Pasal 308 KUHP terkait perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama dalam kondisi yang memungkinkan api cepat meluas. Masyarakat juga diminta segera melaporkan aktivitas pembakaran yang berpotensi membahayakan lingkungan dan warga melalui layanan Polisi 110. (fah/jp).