TAMIANG LAYANG- Komitmen mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat di Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Pemerintah kecamatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), aparat, tokoh masyarakat dan relawan mengikuti deklarasi menolak karhutla yang digagas Koramil 1012-04 Tamiang Layang.

Camat Paju Epat, Fredi Tangkasiang, menegaskan deklarasi tersebut harus menjadi komitmen bersama untuk mencegah karhutla, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Harapan kami, deklarasi ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi karhutla,” kata Fredi kepada wartawan ini, Rabu (9/9/2026). 

Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah desa, aparat TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, relawan hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini.

Fredi juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama saat kondisi lingkungan kering.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pemerintah desa, aparat TNI/Polri, atau relawan agar dapat ditangani sedini mungkin,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama sangat penting untuk memberikan edukasi sekaligus mengingatkan warga mengenai bahaya dan dampak karhutla.

"Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita tingkatkan kepedulian, saling mengingatkan, dan menjaga lingkungan,” tegasnya.

Fredi berharap sinergi seluruh elemen yang telah dibangun melalui deklarasi tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Dengan pencegahan secara bersama-sama, ancaman karhutla dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan.

"Peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa dan seluruh masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi,” pungkasnya. (zi/jp). 

KANDANGAN- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama jajaran Polsek mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang sepanjang September 2026.

Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang tersangka serta menyita barang bukti berupa 148,85 gram sabu-sabu, 1.062 butir carnophen/Zenith, 1.000 butir Esilgan, dan 1.198 butir dekstrometorfan.

Kapolres HSS, AKBP Awaluddin Syam, S.I.K., M.M., melalui KBO Satresnarkoba IPDA A. Sujai B., mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan berdasarkan informasi dari masyarakat.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi pengedar narkoba di wilayah HSS. Ini adalah komitmen kami untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika,” ujarnya.

Salah satu kasus diungkap anggota Polsek Daha Selatan pada Sabtu, 5 September 2026, sekitar pukul 16.30 WITA.

Petugas mengamankan pria berinisial S alias Amat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan.

Dari lokasi penangkapan, polisi menyita satu paket sabu dengan berat 5,54 gram, satu unit telepon seluler, satu unit kapal ces, dan satu lembar hoodie.

Atas perkara tersebut, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada Minggu, 6 September 2026, sekitar pukul 10.20 WITA, Satresnarkoba Polres HSS mengamankan FN bin Abdullah dan Rdi Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan.

Dari keduanya, polisi menyita sejumlah obat yang diduga akan diedarkan, berupa carnophen/Zenith dan dekstrometorfan. Petugas juga mengamankan uang tunai Rp883.000 dan dua unit telepon seluler.

Kedua tersangka selanjutnya menjalani proses hukum untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus lainnya diungkap pada Kamis, 3 September 2026, sekitar pukul 15.30 WITA di Desa Padang Batung, Kecamatan Padang Batung.

 MPolisi mengamankan NY dan K. Dari NY, petugas menyita lima paket sabu dengan berat total 0,63 gram.

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, keduanya diduga berperan sebagai perantara dalam peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Pengungkapan lainnya dilakukan terhadap GS di Banjarmasin pada Minggu, 6 September 2026, sekitar pukul 10.20 WITA.

Saat diamankan, polisi menemukan barang bukti berupa 1.000 butir carnophen/Zenith dan 100 butir Esilgan.

Hasil pengembangan kasus tersebut kemudian mengarah ke wilayah HSS. Polisi mengamankan FN dan R yang diduga berperan sebagai penerima barang.

Pengungkapan dengan barang bukti sabu terbesar terjadi di Desa Peramasan Bawah, Kecamatan Kandangan, pada Kamis, 3 September 2026, sekitar pukul 15.30 WITA.

Polisi mengamankan T. Dari tangan tersangka, petugas menyita 13 paket sabu dengan berat total 148,22 gram serta uang tunai Rp10.170.000.

Dalam pemeriksaan awal, T mengaku sabu tersebut merupakan milik suaminya yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seluruh tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres HSS serta Polsek jajaran untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres HSS menegaskan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang akan terus dilakukan. Kepolisian juga mengimbau masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kapasitas kader PKK. Penguatan tersebut dilakukan melalui puncak Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026 di Tamiang Layang, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Barito Timur itu dibuka Bupati Barito Timur, M. Yamin.

Ketua Panitia Kegiatan, Rada Karuniani, mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang berdampak tidak hanya terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Dampak tersebut dinilai dapat mengganggu ketahanan keluarga.

Karena itu, menurut Rada, keterlibatan masyarakat, khususnya kader PKK yang berada dekat dengan keluarga di tingkat lingkungan, penting untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dari rumah tangga.

"Peningkatan pemahaman kader PKK mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak, serta langkah pencegahannya menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang dimulai dari rumah tangga,” ujar Rada saat menyampaikan laporan kegiatan.

Rada menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan puncak rangkaian sosialisasi dan edukasi yang sebelumnya dilaksanakan di 10 kecamatan se-Kabupaten Barito Timur pada 20 Agustus hingga 3 September 2026.

Puncak kegiatan diisi dengan talk show yang menghadirkan dua narasumber, yakni Rensi, M.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah, dan I Dewa Made Rai M, S.H. dari Satreskrim Polres Barito Timur.

Selain talk show, panitia menggelar sejumlah perlombaan edukatif untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi kader PKK dalam menyampaikan pesan pencegahan kekerasan kepada masyarakat.

Perlombaan tersebut meliputi Lomba vlog bertema Pencegahan Perkawinan Usia Anak; Lomba penyuluhan bertema Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Lomba game edukasi bertema “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”.

Rada mengatakan penyampaian pesan melalui pendekatan kreatif diharapkan membuat materi pencegahan lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat.

 "Kami berharap melalui perlombaan ini, pesan pencegahan kekerasan tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi dikemas secara kreatif, menarik, dan mudah diterima oleh masyarakat luas,” katanya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/202/HUK/2026 dan didanai melalui DPA SKPD DP3AKB Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaannya merupakan hasil kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan TP-PKK Kabupaten Barito Timur.

Turut hadir Bupati Barito Timur, M. Yamin, Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Yulisusilawati, Plt. Kepala DP3AKB Hotmaria Manik, Plt. Kepala Diskominfops Limer, para camat dan Ketua TP-PKK kecamatan, Forum Anak Daerah, Forum GenRe, Forum PUSPA, jajaran juri, serta tamu undangan lainnya. (zi/jp). 

MARABAHAN- Polres Barito Kuala menggelar serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Barito Kuala, Rabu (9/9/2026). Pergantian tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Upacara sertijab, pengucapan sumpah dan janji jabatan berlangsung di halaman Polres Barito Kuala. Kegiatan dipimpin Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, dan dihadiri pejabat utama (PJU), para kapolsek jajaran, personel Polres Barito Kuala, serta Pengurus Bhayangkari Cabang Barito Kuala.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kalimantan Selatan Nomor ST/740/V/HUK.4./2026 tanggal 1 September 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Selatan.

Dalam sertijab tersebut, Kompol Zaenuri, yang sebelumnya menjabat Wakapolres Barito Kuala, mendapat penugasan baru sebagai Kasubbagminopsnal Ditpamobvit Polda Kalsel.

Posisi Wakapolres Barito Kuala selanjutnya dijabat Kompol Yuda Kumoro Pardede, yang sebelumnya menjabat Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Kabagops. Kompol Suroto, yang sebelumnya menjabat Kabagops Polres Barito Kuala, mendapat tugas baru sebagai Kabagops Polres Banjar. Jabatan Kabagops Polres Barito Kuala selanjutnya diisi AKP Abdul Hadi, sebagai PS Kabagops.

Pada jabatan Kasatlantas, AKP Andre Primaraharja Wirahmawan, mendapat tugas baru sebagai Kapolsek Simpang Empat Polres Banjar. Posisi Kasatlantas Polres Barito Kuala selanjutnya dipercayakan kepada IPTU Muhammad Salahuddin Ariza, sebagai PS Kasatlantas.

Sementara itu, AKP Sukarjan, yang sebelumnya menjabat Kasipropam Polres Barito Kuala, mendapat penugasan baru sebagai Kapolsek Cerbon Polres Barito Kuala. Jabatan Kasipropam selanjutnya diemban IPTU Very Wahyudi, sebagai PS Kasipropam Polres Barito Kuala.

Selain itu, IPDA Kadarimurachman, yang sebelumnya menjabat Kasubsibankum Sikum Polres Barito Kuala, mendapat penugasan baru sebagai PS Kasikum Polres Barito Kuala.

Usai upacara sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara pengantar tugas sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada pejabat yang berpindah tugas sekaligus penyambutan bagi pejabat yang mendapat amanah baru.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, menekankan pentingnya kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam setiap pergantian jabatan. Menurutnya, sertijab merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, soliditas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (fah/lim/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas membekuk seorang pria berinisial G (45) lantaran diduga kerap mengedarkan narkotika jenis sabu. 

Pria yang bekerja sebagai petani tersebut ditangkap di area kebun sawit miliknya di Jalan Lintas Kapuas–Mantangai, Desa Manusup, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 16.10 WIB.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasat Resnarkoba AKP Budi Utomo, mengungkapkan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat pada Senin (7/9/2026). Warga mengeluhkan aktivitas pelaku yang kerap menjadikan kebun sawitnya sebagai tempat transaksi sabu.

"Menerima informasi tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan. Setelah memastikan keberadaan pelaku di lokasi, kami segera bergerak dan mengamankannya," ujar Budi kepada wartawan ini, Rabu (9/9/2026).

Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan disaksikan langsung oleh aparat Desa Manusup Hilir. Polisi menyita sejumlah barang bukti. Yakni 2 paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 3,47 gram; 1 unit timbangan digital merek Digital Scale warna hitam; 1 pack plastik klip besar tanpa merek; 1 buah kotak rokok merek Click warna ungu; 1 buah tas selempang merek Spear warna hitam; dan 1 unit ponsel merek Vivo Y05 warna biru.

AKP Budi Utomo menyebutkan, bahwa saat ini tersangka G beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, pelaku G dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang pria berinisial FR alias R diamankan jajaran Polsek Dusun Tengah setelah diduga terlibat dalam pengambilan 150 tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari areal perkebunan PT AEP Nusantara Plantations di Desa Ipu Mea, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur.

Pria tersebut diamankan setelah pihak perusahaan menghentikan sebuah mobil pikap yang diduga mengangkut TBS dari areal perkebunan pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 16.45 WIB.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasi Humas Polres Barito Timur, AKP Eko Sutrisno, mengatakan laporan dugaan tindak pidana tersebut diterima SPKT Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah pada Selasa (8/9/2026).

"Berdasarkan laporan yang kami terima, dugaan tindak pidana tersebut terjadi di areal perkebunan PT AEP Nusantara Plantations. Petugas telah mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi serta mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut,” ujar Eko, Rabu (9/9/2026). 

Eko menjelaskan, kronologis peristiwa bermula ketika pelapor, Frenky Frans Siahaan, berada di mes PT AEP Nusantara Plantations di Divisi 3/4. Pelapor kemudian mendapat informasi dari Yulius Yapet, seorang sopir karyawan perkebunan, mengenai adanya mobil pikap yang diduga mengambil buah sawit di Blok G atau W 27/28.

Mendapat informasi tersebut, pelapor menuju lokasi dan mengumpulkan personel keamanan serta sejumlah karyawan perusahaan. Akses keluar perusahaan kemudian ditutup untuk mencegah kendaraan yang diduga membawa hasil perkebunan meninggalkan area tersebut.

Saat melakukan penyisiran di sekitar Blok G atau W 27/28, saksi melihat sebuah mobil pikap warna hitam yang mengangkut buah sawit. Kendaraan tersebut kemudian dikejar hingga berhasil dihentikan.

Dua orang yang berada di dalam kendaraan diduga melarikan diri. Sementara seorang pria yang berada di posisi pengemudi berhasil diamankan pihak perusahaan. Selanjutnya, pria tersebut bersama barang bukti diserahkan kepada Polsek Dusun Tengah untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Di antaranya 150 TBS kelapa sawit, satu unit mobil pikap Suzuki warna hitam bernomor polisi KH 8082 LB beserta kunci kontak dan STNK, satu buah arko sawit warna merah, satu buah tojok sawit berbahan pipa besi sepanjang sekitar 90 sentimeter, serta satu buah egrek sawit berbahan pipa besi sepanjang sekitar 530 sentimeter.

Akibat kejadian tersebut, PT AEP Nusantara Plantations diperkirakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.940.846.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, melalui Unit Reskrim telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan, antara lain mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi serta mengamankan terduga pelaku.

Perkara tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui gelar perkara serta proses penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap secara utuh kronologi dan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Dalam perkara ini, terduga pelaku dipersangkakan dengan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan/atau Pasal 477 ayat (1) ke-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

AKP Eko mengimbau masyarakat maupun pihak perusahaan agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

"Proses hukum tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan. Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan proses penanganan perkara kepada kepolisian,” tegasnya.

Polres Barito Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan setiap laporan dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Nusantara Jaya Kabupaten Murung Raya menggelar Gebyar Musik Islami di Aula Dewan Adat Dayak (DAD), Selasa (8/9/2026). Kegiatan yang diikuti 119 peserta tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan melalui seni.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Murung Raya, Heriyus. Dalam sambutannya, Heriyus menegaskan pentingnya peran bersama dalam menjaga dan melestarikan seni budaya serta nilai-nilai keagamaan di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, seni budaya dan nilai keagamaan lokal perlu terus diperkuat agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya luar yang berkembang di tengah masyarakat.

Heriyus juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membina dan mengarahkan generasi muda agar terhindar dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai pengaruh negatif lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD LASQI Kabupaten Murung Raya, Rahmanto Muhidin melalui Wakil Ketua DPD LASQI Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, mengatakan Gebyar Musik Islami menjadi momentum bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi dan kreativitas melalui seni yang bernuansa keagamaan.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkreasi sekaligus menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui seni musik Islami,” ujar Dina yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Murung Raya.

Dina menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan sebagai ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam, sekaligus sarana menyalurkan dan mengasah bakat seni musik bernuansa keagamaan.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi antarpeserta dan masyarakat serta menjadi ruang positif bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas.

Dina mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti Gebyar Musik Islami. Menurutnya, tingginya partisipasi menunjukkan bahwa seni musik Islami masih memiliki daya tarik sekaligus potensi untuk terus dikembangkan di kalangan generasi muda.

"Kita mengapresiasi kegiatan ini karena tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk berkarya, memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan, membangun karakter positif, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat,” pungkas Dina. (maya/jp). 

MUARA TEWEH- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barito Utara menyerahkan bantuan logistik kepada petugas pemadam kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Manggala Agni yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Barito Utara.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, pada Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pokja dan Koordinator Pokja I-IV TP PKK Kabupaten Barito Utara.

Hj Maya Savitri Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang berada di garis depan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian TP PKK terhadap petugas yang menghadapi kondisi lapangan penuh risiko.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Tim Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Manggala Agni. Bapak/Ibu adalah pahlawan kami. Semoga bantuan kecil ini dapat meringankan dan menambah semangat dalam bertugas menjaga Barito Utara tetap aman dan sehat,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, vitamin, air mineral, dan sejumlah perlengkapan pendukung yang dibutuhkan petugas selama menjalankan tugas di lapangan.

Selain memberikan bantuan, Ketua TP PKK Barito Utara juga mengajak seluruh kader PKK hingga tingkat desa untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Peran tersebut antara lain dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, menguatkan gotong royong, serta membantu menjaga kesehatan keluarga ketika terjadi kabut asap.

"Peran ibu-ibu PKK sangat penting. Kita bantu mengingatkan warga agar tidak membakar lahan, kita bantu jaga kesehatan keluarga saat kabut asap, dan kita dukung penuh tim di lapangan,” tegasnya.

Kepala BPBD dan perwakilan Manggala Agni yang hadir menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan TP PKK Kabupaten Barito Utara. Dukungan logistik dan moral dinilai membantu memenuhi kebutuhan petugas selama menjalankan penanganan karhutla.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla.

"Semoga sinergi ini terus terjaga. Kita bersama-sama menjaga Barito Utara agar masyarakat kita bisa hidup sehat, aman, dan nyaman,” kata Hj Maya Savitri Shalahuddin. (emca/jp).

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor menegaskan pengelolaan keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus dilakukan secara tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel. 

Penegasan itu disampaikan H Syafrudin Noor saat membuka Pelatihan Perkoperasian bagi Bendahara KDMP di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten HSS, Selasa (8/9/2026).

H Syafrudin mengatakan, bendahara memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Karena itu, setiap transaksi dan penggunaan dana harus dicatat serta didukung bukti yang jelas.

"Kelola keuangan koperasi dengan tertib dan disiplin. Setiap pengeluaran harus jelas, setiap transaksi harus memiliki bukti, dan setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Menurut H Syafrudin, pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan peningkatan pengetahuan, tetapi bagian dari upaya membangun fondasi tata kelola KDMP yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat.

"Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan. Ini merupakan upaya untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar memiliki pondasi pengelolaan yang baik, tertib, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap seluruh bendahara KDMP mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan, terutama dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tertib dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan dan perkembangan koperasi.

Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian (Disnakerkop UKP) Kabupaten HSS tersebut diikuti 148 peserta. Mereka dibagi menjadi dua angkatan, masing-masing 74 peserta.

Kepala Disnakerkop UKP Kabupaten HSS, Nafarin mengatakan, pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan bendahara KDMP dalam memahami dan menyusun laporan keuangan, melakukan pencatatan transaksi, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Pelatihan menghadirkan narasumber dari Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan, Khaidir Ansyari, S.KM., M.M.

Pembukaan pelatihan ditandai dengan penyematan kartu identitas kepada dua perwakilan peserta oleh Bupati HSS bersama perwakilan Kodim 1003 HSS.

Pada kegiatan yang sama, Bupati HSS juga menyerahkan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dari 84 penerima manfaat, sebanyak 34 orang menerima bantuan pada kesempatan tersebut, sedangkan 50 penerima lainnya dijadwalkan menerima bantuan pada tahap berikutnya.

Pelatihan bendahara KDMP dan penyaluran bantuan stimulan UEP tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten HSS memperkuat tata kelola koperasi sekaligus mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. (ari/jp). 

PURUK CAHU- DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya memperkuat sinergi dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran terhadap lingkungan.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait antisipasi dan penanganan karhutla yang digelar di Ruang Rapat Pleno DPRD Murung Raya, Selasa (8/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi dan dihadiri Asisten II Setda Murung Raya Rahmat K. Tambunan, anggota DPRD, kepala perangkat daerah terkait, serta unsur TNI, Polri dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi menegaskan, kesiapsiagaan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai dampak musim kemarau. Menurutnya, perhatian tidak hanya tertuju pada penanganan karhutla, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Antisipasi harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat tetap terlindungi selama musim kemarau,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Asisten II Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa Pemkab terus memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

Sinergi tersebut mencakup BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga kelurahan dan desa. Langkah pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli, pemantauan serta verifikasi titik panas.

Pemkab Murung Raya juga memanfaatkan teknologi drone untuk memperluas pemantauan wilayah sekaligus mempercepat deteksi terhadap potensi maupun kejadian karhutla.

Dari sisi penanganan, kesiapsiagaan personel dan sarana pendukung terus ditingkatkan. Upaya ini dilakukan agar setiap kejadian kebakaran dapat segera direspons dan dikendalikan sehingga tidak meluas serta menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui RDP tersebut, DPRD dan Pemkab Murung Raya menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga keselamatan masyarakat, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, serta melindungi kelestarian lingkungan di wilayah Murung Raya. (maya/jp).

MARABAHAN- Kerukunan Relawan Pemadam Kebakaran Barito Kuala (Redkar Bakula) mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terhadap Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.

Wakil Ketua Kerukunan Redkar Bakula, Ambrulah, menyampaikan apresiasi tersebut pada Selasa (8/9/2026). Ia mengatakan, dukungan pemerintah daerah berupa bantuan biaya operasional senilai Rp30 juta dinilai membantu BPK swasta dalam menjalankan tugas penanggulangan karhutla.

"Pengurus Kerukunan Redkar Bakula mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Barito Kuala melalui Kabag Kesra atas bantuan biaya operasional sebesar Rp30 juta untuk mendukung penanggulangan karhutla di wilayah Barito Kuala,” ujar Ambrulah.

Selain bantuan operasional, dukungan juga diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala berupa **60 dus mi instan** bagi BPK swasta yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Menurut Ambrulah, dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan BPK swasta yang selama ini turut berperan membantu penanganan kebakaran di Kabupaten Barito Kuala.

Ia menilai, keterlibatan BPK swasta menjadi bagian penting dalam upaya bersama menghadapi potensi kebakaran, terutama saat risiko karhutla meningkat.

"Terima kasih juga kami sampaikan kepada BPBD Kabupaten Barito Kuala yang telah menyerahkan bantuan mi instan sebanyak 60 dus untuk Barisan Pemadam Kebakaran Swasta dalam rangka penanggulangan karhutla di wilayah Barito Kuala tahun 2026,” katanya.

Ambrulah berharap dukungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK swasta dalam menghadapi potensi bencana kebakaran.

"Semoga sinergitas Pemerintah Daerah dengan Barisan Pemadam Kebakaran Swasta di Barito Kuala selalu terjalin erat dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Barito Kuala,” harapnya. (dsk/ali/jp).

TAMIANG LAYANG- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi satuan pendidikan keagamaan yang berada di wilayah dengan kualitas udara sangat tidak sehat dan berbahaya akibat kabut asap karhutla.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Kemenag Kabupaten Barito Timur Nomor B-1774/Kk.15.11.2/PP.00/09/2026 tertanggal 8 September 2026 yang ditandatangani Kepala Kemenag Barito Timur, H Khairani. Surat itu ditujukan kepada seluruh kepala Raudhatul Athfal (RA), madrasah jenjang MI, MTs dan MA, serta pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Barito Timur.

Dalam surat edaran disebutkan, kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran pada RA, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Kepala Kantor Kemenag Barito Timur, H Khairani menyebut, bahwa kebijakan itu ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara dan kondisi kesehatan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Timur.

Berdasarkan edaran tersebut, satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kualitas udara masih tidak aman, yakni pada level sangat tidak sehat dan berbahaya, diperintahkan memperpanjang PJJ terhitung 7 hingga 10 September 2026 sambil menunggu perkembangan kondisi udara selanjutnya.

Sementara itu, satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kualitas udara aman atau berada pada level sehat dan tidak berbahaya diperbolehkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pelaksanaannya diminta tetap dikoordinasikan dengan orang tua atau wali murid.

Kemenag juga memberlakukan pengurangan durasi jam pelajaran bagi satuan pendidikan yang melaksanakan PTM.

Pada jenjang RA, satu jam pelajaran yang semula 30 menit dipangkas menjadi 20 menit. Untuk MI, durasi 35 menit menjadi 25 menit. Pada jenjang MTs, dari 40 menit menjadi 30 menit, sedangkan MA dari 45 menit menjadi 35 menit.

Selain itu, PTM diminta dimulai lebih siang, yakni pukul 08.00 WIB. Guru dan siswa yang mengikuti PTM juga diimbau menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari dampak kabut asap.

Bagi madrasah yang melaksanakan pembelajaran daring, guru diharapkan tetap menjalankan pembelajaran dari madrasah masing-masing.

Kepala satuan pendidikan dan guru juga diminta tetap melaksanakan tugas serta memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Materi pembelajaran daring diharapkan tidak membebani siswa atau peserta didik.

Kemenag Barito Timur meminta Pengawas Pembina jenjang RA, MI, MTs dan MA melakukan pemantauan serta monitoring terhadap pelaksanaan PJJ dan PTM di satuan pendidikan masing-masing.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya diminta dilaporkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran selama kondisi kualitas udara memburuk.

Kepala satuan pendidikan juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan peserta didik serta berkoordinasi dengan Kemenag Kabupaten Barito Timur melalui Seksi Pendidikan Islam.

Kebijakan tersebut merupakan perpanjangan dari surat edaran sebelumnya, yakni Nomor B-1543/Kk.15.11.2/PP.00/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026, yang mengatur pelaksanaan PJJ akibat kabut asap dan kualitas udara buruk atau berbahaya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang memperkuat program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan Pendidikan Moralitas bertajuk “Who Am I”, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia (YPMBPBI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung pukul 08.30 hingga 10.30 WIB di Poliklinik Rutan Tamiang Layang dan diikuti jajaran petugas, WBP, serta peserta MagangHub Batch 1 Angkatan 2 Divisi Pembinaan Kepribadian.

Pendidikan Moralitas “Who Am I” merupakan bagian dari sosialisasi dan pengenalan program “Universitas Kehidupan” yang berfokus pada pendidikan moralitas, pembentukan karakter, dan penguatan budi pekerti.

 Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh materi mengenai pentingnya mengenali diri, membangun kesadaran moral, serta menumbuhkan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembinaan kepribadian WBP sehingga mampu melakukan perubahan perilaku dan membangun karakter yang lebih baik.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pendidikan moralitas menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan WBP.

 

"Kami menyambut baik pelaksanaan Pendidikan Moralitas ‘Who Am I’ ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan kepribadian bagi WBP. Kami berharap materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membentuk pribadi yang lebih baik, berakhlak, dan memiliki budi pekerti,” ujar Agung.

 Sebanyak 29 WBP mengikuti kegiatan dengan didampingi petugas. Pelaksanaan berlangsung tertib dan lancar dengan tetap memperhatikan ketentuan serta tata tertib yang berlaku di Rutan Tamiang Layang.

Kegiatan Pendidikan Moralitas “Who Am I” selanjutnya akan dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rutan Tamiang Layang berkomitmen mendukung program pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, peningkatan kualitas diri, dan pembentukan karakter WBP sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memperkuat upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis (TB) dengan mengintegrasikan penelusuran kasus atau tracing TB ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kegiatan Tracing TB Terintegrasi CKG tersebut dilaksanakan di 16 lokasi di Kabupaten Barito Timur, dengan sasaran 100 orang di setiap lokasi. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat penemuan kasus TB sehingga warga yang terindikasi dapat segera menjalani pemeriksaan dan memperoleh pengobatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W.S. Hutagalung, melalui Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mayerni, mengatakan integrasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan dalam memperkuat penemuan dan skrining kasus TB melalui pelaksanaan CKG.

"Melalui kegiatan ini, penemuan dan skrining kasus tuberkulosis diintegrasikan dengan program CKG,” kata Mayerni kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Pelaksanaan kegiatan di lapangan melibatkan pengelola program TB Dinas Kesehatan, kepala UPTD Puskesmas, serta tim tracing TB dan CKG di masing-masing puskesmas.

Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat sasaran mendapatkan edukasi mengenai TB, mulai dari pengenalan gejala, skrining, pemeriksaan, hingga langkah-langkah pencegahan penularan.

Mayerni mengatakan, salah satu fokus kegiatan tersebut adalah menemukan penderita TB sedini mungkin, termasuk menelusuri potensi penularan di lingkungan keluarga pasien yang telah teridentifikasi.

"Tujuannya menemukan kasus TBC pada warga dan keluarga pasien sedini mungkin, memberikan pengobatan kepada pasien TB yang ditemukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan TBC,” jelasnya.

Menurutnya, penemuan kasus secara aktif menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan TB. Semakin cepat penderita ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang menekan risiko penularan di masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur menargetkan rangkaian kegiatan tersebut dapat mempercepat penemuan dan penanganan kasus TB sekaligus mendukung upaya eliminasi TB di daerah.

"Kami berharap Kabupaten Barito Timur dapat mencapai eliminasi tuberkulosis pada 2030, sejalan dengan target nasional penanggulangan TB,” kata Mayerni. (zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menyoroti kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan yang mulai terdampak asap. Kondisi tersebut terutama dirasakan di wilayah hulu atau bagian tengah hingga atas Kabupaten Seruyan.

Zuli Eko mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) II terkait kondisi udara yang dinilai kurang baik. Laporan tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan.

"Sudah kami sampaikan juga kepada Pak Sekda saat itu terkait kondisi tersebut agar ada pertimbangan. Nanti dikaji dari sisi pendidikan seperti apa terkait kondisi udara yang kurang baik di wilayah ulu Kabupaten Seruyan,” kata Zuli Eko seusai mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula SMKN 1 Kuala Pembuang, Selasa (8/9/2026).

Menurut Zuli Eko, kondisi udara yang tidak normal akibat asap dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi dampak asap akibat karhutla.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya dengan melakukan penghijauan dan menanam pohon.

"Jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Kami juga menyarankan kepada generasi muda untuk mencintai alam, setidaknya suka menanam pohon,” ujarnya.

Selain menyoroti dampak asap, Zuli Eko juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam upaya penanganan karhutla di Kabupaten Seruyan.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki izin berusaha di wilayah Seruyan juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

"Kami dan Wakil Bupati tentunya akan meminta data itu. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama, mereka pun sebagai investor tentunya memiliki tanggung jawab,” katanya.

Zuli Eko menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Seruyan untuk memastikan bentuk kontribusi dan keterlibatan mereka dalam penanganan karhutla.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat dalam mencegah meluasnya dampak karhutla, termasuk penurunan kualitas udara di wilayah Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur resmi memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di wilayah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perpanjangan PJJ tersebut berlaku mulai 7 hingga 10 September 2026.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/1670/SET.2/DISDIK/2026 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin. Kebijakan ini diambil berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat yang menunjukkan bahwa kualitas udara di sejumlah area masih berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya.

"Untuk sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi udara tidak aman, PJJ diperpanjang dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 sambil terus memantau perkembangan situasi," ujar Bunyamin dalam edaran resminya.

Meski demikian, Dinas Pendidikan memberikan penyesuaian bagi sekolah yang berada di wilayah dengan kualitas udara aman. Sekolah di area tersebut diperbolehkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menerapkan skema khusus:

Penundaan Jam Masuk 

Jam masuk sekolah diundur menjadi pukul 08.00 WIB.

Pengurangan Durasi Belajar

PAUD : Durasi 1 jam pelajaran dipangkas dari 30 menit menjadi 20 menit.

SD : Durasi 1 jam pelajaran dipangkas dari 35 menit menjadi 25 menit.

SMP : Durasi 1 jam pelajaran dipangkas dari 40 menit menjadi 30 menit.

Protokol Kesehatan : Seluruh guru dan siswa yang mengikuti PTM diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah.

Bunyamin menekankan agar seluruh kepala sekolah dan guru tetap menjalankan tugas dari sekolah masing-masing, baik saat mengajar daring maupun PTM. Guru diimbau untuk tidak memberikan beban materi yang memberatkan para siswa selama masa PJJ.

Selain itu, para pengawas dan koordinator wilayah diminta aktif melakukan pemantauan dan melaporkan situasi pembelajaran di lapangan secara berkala. Pemantauan ketat terhadap kondisi kesehatan peserta didik dan dinamika kualitas udara akan terus dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama jajaran TNI mendorong perubahan pola pikir masyarakat sebagai langkah penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk generasi muda, agar pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Wakil Bupati Seruyan, H Supian mengapresiasi kedatangan Satuan Tugas (Satgas) Penyuluhan Karhutla yang ditugaskan pemerintah pusat dan dipimpin Brigjen TNI (Mar) Citro Subono. Tim tersebut memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan karhutla di SMKN 1 Kuala Pembuang, Selasa (8/9/2026).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan tim Satgas yang diutus dari pusat dan langsung dipimpin Pak Cipto. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Wakil Bupati saat ditemui di Aula SMKN 1 Kuala Pembuang.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Masyarakat harus terlibat aktif, terutama dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan metode pembakaran.

Ia juga menilai edukasi kepada generasi muda menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melanjutkan pembangunan di masa mendatang.

"Masalah karhutla ini tidak hanya bisa selesai dalam satu tahun, tetapi terus berulang. Oleh karena itu, tugas generasi kita ke depan sangat diharapkan,” katanya.

Sementara itu, Dansatgas Penyuluhan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen TNI (Mar) Citro Subono, didampingi Wadan Satgas Penyuluhan Karhutla Provinsi Kalteng, Laksma TNI Bambang Wasito, mengatakan kedatangan mereka bersama tim Mabes TNI AL merupakan penugasan Panglima TNI atas instruksi Presiden.

Penugasan tersebut bertujuan memberikan penyuluhan sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam mencegah dan menangani karhutla.

Menurut Citro, kecanggihan peralatan dan teknologi pemadaman tidak akan cukup apabila tidak dibarengi perubahan perilaku masyarakat.

"Secanggih alat apa pun yang diturunkan, apabila mindset masyarakat Seruyan atau masyarakat yang ada di Kalteng tidak bisa berubah, masalah ini tidak akan teratasi,” tegasnya.

Ia menegaskan, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci agar karhutla tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

"Kalau ini selesai tetapi mindset belum terbentuk, tahun depan akan berulang lagi. Jadi, mindset ini sangat penting,” ujarnya.

Selain memberikan penyuluhan, Citro mengungkapkan pemerintah pusat melalui Kodam juga mendukung upaya penanganan karhutla dengan mengerahkan dua unit ekskavator. Alat berat tersebut rencananya dikirim ke wilayah Korem Sampit.

Namun, pengerahan ekskavator masih terkendala akses karena terdapat jembatan yang sedang dalam perbaikan di sekitar Kilometer 7 wilayah Katingan.

Dua ekskavator tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan, antara lain memperdalam parit yang mengalami pendangkalan, mengeruk aliran air yang tidak lancar, serta membantu pembuatan embung atau danau sebagai sumber cadangan air saat kondisi darurat.

"Untuk mengatasi karhutla apabila terjadi darurat, diperlukan cadangan air. Karena saat terjadi darurat dan air tidak ada, yang bisa dilakukan hanya memukul-mukul api dengan ranting,” jelasnya.

Citro menambahkan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Korem untuk menentukan lokasi dan bentuk dukungan yang dapat diberikan setelah kendala akses menuju wilayah tersebut dapat diatasi. (gan/jp). 

MARABAHAN- Aktivitas perdagangan masyarakat Kabupaten Barito Kuala ikut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi itu tercermin dari penurunan penerimaan retribusi pasar pada Agustus 2026 yang mencapai 14,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita, Selasa (8/9/2026) mengatakan penerimaan retribusi pasar pada Juli 2026 mencapai Rp56.681.000. Angka tersebut turun menjadi Rp48.327.000 pada Agustus 2026.

Dengan demikian, penerimaan retribusi pasar berkurang Rp8.354.000 atau sekitar 14,74 persen dalam sebulan.

Menurut Hery, penurunan penerimaan tersebut berkaitan dengan terganggunya aktivitas perdagangan akibat kabut asap. Sejumlah pedagang memilih tidak berjualan, sementara jumlah pembeli yang datang ke pasar juga menurun.

Kondisi itu berdampak pada peluang transaksi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar. Berkurangnya jumlah pedagang yang berjualan dan pembeli yang datang membuat perputaran transaksi ikut tertekan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang diberitakan ANTARA pada 26 Agustus 2026 menunjukkan, Kabupaten Barito Kuala mencatat 132 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 803,20 hektare.

Data tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, sehingga tidak dapat diartikan sebagai jumlah kejadian karhutla yang terjadi khusus selama Agustus 2026.

Pada periode yang sama, BPBD Kalsel mencatat 1.903 kejadian karhutla di seluruh Kalimantan Selatan dengan luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.

Penurunan penerimaan retribusi pasar menjadi salah satu indikator terganggunya aktivitas ekonomi lokal. Namun, angka tersebut tidak dapat digunakan sebagai ukuran langsung besarnya kerugian pedagang maupun total kerugian ekonomi masyarakat Barito Kuala karena dampak tersebut memerlukan pendataan tersendiri.

Dampak karhutla terhadap aktivitas perdagangan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut pengendalian kebakaran dan kualitas udara, tetapi juga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

Kelancaran aktivitas pasar menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada kegiatan perdagangan. (lim/fah/jp). 

 

BANJARMASIN- Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polresta Banjarmasin menyambangi kediaman keluarga anggota BPK REG 02 FIRE RESCUE yang meninggal dunia akibat tenggelam, Selasa (8/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan Polri kepada keluarga korban.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin melalui Kasat Polairud Polresta Banjarmasin, Kompol Dading Kalbu Adie bersama personel Sat Polairud menyerahkan santunan kepada keluarga korban.

Selain memberikan santunan, personel Polairud juga menggelar doa bersama untuk almarhum. Doa tersebut dipanjatkan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Kasat Polairud mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk empati Polri kepada keluarga korban sekaligus penghargaan terhadap relawan kemanusiaan yang selama ini turut membantu masyarakat.

BPK REG 02 FIRE RESCUE merupakan salah satu kelompok relawan di Banjarmasin yang aktif dalam kegiatan evakuasi serta penanganan berbagai kondisi darurat dan bencana di tengah masyarakat.

"Ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kami kepada keluarga korban. Kami berharap santunan dan kehadiran personel dapat sedikit membantu serta memberikan dukungan moril kepada keluarga yang sedang berduka," ujar Dading.

Pihak keluarga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan jajaran Polresta Banjarmasin. Kehadiran personel kepolisian dinilai menjadi dukungan moril bagi keluarga di tengah musibah yang mereka alami.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan kelompok relawan kemanusiaan, khususnya dalam mendukung upaya pencarian, evakuasi, serta menjaga keselamatan masyarakat di wilayah perairan Banjarmasin. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Salat Istisqa di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (8/9/2026). Salat meminta hujan tersebut digelar sebagai ikhtiar menghadapi kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari dua bulan dan berdampak pada kekeringan, kabut asap, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salat Istisqa dipimpin Imam H Ahmad Gazali, Bilal Muhammad Misrani, dan Khatib H Khairani. Kegiatan dihadiri Bupati Barito Timur, M. Yamin, Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat.

Kondisi kemarau panjang telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Selain itu, kabut asap mulai muncul dan potensi karhutla meningkat seiring kondisi lahan yang semakin kering.

Bupati Barito Timur bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat menjadikan Salat Istisqa sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi kondisi tersebut. Masyarakat juga diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah juga melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk upaya modifikasi cuaca untuk membantu memicu turunnya hujan. Hujan yang sempat mengguyur sejumlah wilayah sehari sebelumnya menjadi angin segar dan diharapkan kembali turun secara merata.

Melalui Salat Istisqa dan berbagai upaya penanganan yang dilakukan, Pemkab Barito Timur berharap hujan segera turun secara merata. Selain membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, hujan juga diharapkan dapat menekan risiko karhutla dan mengurangi dampak kabut asap.

Pemkab Barito Timur mengimbau masyarakat tetap menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air, serta tidak melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengikuti salat Istisqa yang digelar di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (8/9/2026). Salat tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang yang memicu kekeringan, kabut asap, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salat Istisqa dipimpin Imam H Ahmad Gazali, Bilal Muhammad Misrani, dan Khatib H Khairani. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Barito Timur M. Yamin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

 Usai salat, Nursulistio mengatakan, kondisi alam di Barito Timur saat ini cukup memprihatinkan. Kemarau telah berlangsung lebih dari dua bulan sehingga hujan belum turun secara merata di sejumlah wilayah.

"Terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau, kemudian juga kemarau yang panjang, sudah dua bulan lebih tidak turun hujan secara menyeluruh,” kata Nursulistio.

Menurut Nursulistio, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak kemarau, termasuk melalui modifikasi cuaca. Namun, kondisi tersebut juga diperparah oleh kabut asap akibat karhutla.

"Asap yang cukup pekat berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, dan juga proses pembelajaran anak-anak sekolah kita,” ujarnya.

Selain menimbulkan kabut asap, kemarau panjang turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Nursulistio menegaskan, pelaksanaan salat Istisqa merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT dalam menghadapi kondisi yang terjadi.

"Ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Kita bermohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar apa-apa yang menjadi ujian dan kebutuhan kita yang saat ini terkendala dan terhambat, segera diberikan jalan keluar,” tuturnya.

Ia berharap hujan segera turun secara merata di wilayah Barito Timur. Selain memenuhi kebutuhan air masyarakat dan menyuburkan kembali tanaman, hujan diharapkan dapat mengurangi kabut asap sekaligus membantu memadamkan karhutla.

"Kita bermunajat agar segera diturunkan hujan untuk memberikan air, menyuburkan tanaman kembali, menghilangkan kabut asap, dan tentunya memadamkan api,” katanya.

Nursulistio juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang telah memfasilitasi pelaksanaan salat Istisqa dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari lembaga vertikal, masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustaz, hingga guru mengaji.

Ia mengajak masyarakat untuk terus berdoa dan melakukan berbagai ikhtiar sesuai keyakinan masing-masing dalam menghadapi kondisi kemarau dan karhutla.

"Kemarin sudah ada turun hujan. Informasinya juga modifikasi cuaca dan cukup lumayan membasahi tanah kita. Kita bersyukur dan mudah-mudahan hujan segera turun,” ujarnya.

Hujan yang turun di sejumlah wilayah Barito Timur sehari sebelumnya, menurut Nursulistio, menjadi kabar baik di tengah kondisi kemarau. Ia berharap hujan kembali turun secara merata sehingga karhutla segera padam dan ketersediaan air bersih masyarakat kembali normal.

"Mudah-mudahan musibah kebakaran hutan dan lahan segera bisa padam, ketersediaan air bersih juga kembali tersedia dan sumber-sumber air kembali muncul,” pungkasnya. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya mematangkan rencana pembongkaran dan relokasi pedagang Pasar Pelita Hilir, Puruk Cahu, menyusul hasil kajian yang menyatakan kondisi bangunan pasar sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Pemantapan rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Asisten II Setda Murung Raya, K. Zen Wahyu Priyatna, Senin (7/9/2026). Rapat dihadiri sejumlah perangkat daerah, instansi terkait, serta perwakilan pengurus pasar.

Mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus, K. Zen mengatakan kondisi fisik bangunan menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan pembongkaran.

Berdasarkan kajian akademis dan evaluasi teknis yang dilakukan konsultan dari Universitas Palangka Raya pada 2024, bangunan Pasar Pelita Hilir dinilai sudah tidak layak sehingga berisiko terhadap keselamatan pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Apalagi pasar ini setiap hari menjadi tempat bertemunya pedagang dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Ia mengatakan anggaran untuk pembongkaran pasar telah disiapkan sejak 2025. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda karena masih terdapat sejumlah tahapan administrasi dan teknis yang harus diselesaikan.

Saat ini, pemerintah memfokuskan pembahasan pada pematangan jadwal pembongkaran, mekanisme pengosongan area pasar, serta skema relokasi pedagang ke lokasi penampungan sementara.

Selain itu, aspek teknis pascapembongkaran juga menjadi perhatian, termasuk pengelolaan puing dan limbah, pengamanan lokasi, serta pengaturan proses pengosongan kawasan.

Pengosongan pasar akan dilakukan secara terkoordinasi agar proses pembongkaran berlangsung tertib dan tidak menimbulkan risiko bagi pedagang, pengunjung maupun masyarakat sekitar.

K. Zen meminta seluruh pemangku kepentingan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Sosialisasi kepada pedagang, kesiapan lokasi relokasi, penyelesaian administrasi pekerjaan hingga dukungan pengamanan akan terus dikoordinasikan.

Pemkab Murung Raya berharap pembongkaran dan relokasi pedagang dapat segera dilaksanakan secara tertib dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas perdagangan. (dsk/maya/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menegaskan larangan pembakaran lahan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Senin (7/9/2026).

Rakor yang digelar secara daring itu diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI dan dipusatkan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Kegiatan diikuti sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala BIN, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BMKG, gubernur daerah prioritas penanganan karhutla, serta pimpinan perusahaan pemegang HGU dan PBPH.

Rakor secara nasional juga diikuti para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dari Kabupaten HSS, kegiatan diikuti dari Media Center Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) HSS. Bupati HSS diwakili Wakil Bupati HSS, H Suriani, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSS, perwakilan Kapolres HSS, Dandim 1003/HSS, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi karhutla, terutama memasuki musim kemarau.

Pemerintah menegaskan seluruh pihak dilarang melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu dan memperluas karhutla. Pembukaan maupun pengelolaan lahan harus dilakukan tanpa menggunakan metode pembakaran.

Perusahaan pemegang izin diwajibkan aktif menjaga kawasan konsesinya dari ancaman kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mendeteksi maupun menangani potensi titik api.

Pemerintah memastikan tindakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, BNPB, dan BMKG terus diperkuat, terutama dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan karhutla agar api tidak berkembang dan meluas.

Pemkab HSS menyatakan siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan meningkatkan kesiapsiagaan daerah serta memperkuat koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi karhutla dan berdampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Melalui rakor tersebut, Pemkab HSS kembali menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat menjaga wilayah HSS tetap aman dari ancaman karhutla. (ari/jp).