BREAKING NEWS
https://picasion.com/

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Senin, 23 Mei 2022

Sebuah Rumah di Berangas Tengah Terbakar

ALALAK- Kebakaran melanda salah satu rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Berangas Gang Busdin RT 05, RW 02, Kelurahan Berangas Tengah, Kecamatan Alalak, Batola, Minggu malam (22/5) sekira jam 22.30 Wita.

Api yang berkobar hebat membumbung tinggi itu membuat warga sekitar heboh, beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Atas kesigapan para relawan pemadam gabungan yang menanggulangi kobaran api itu akhirnya dapat di jinakkan dan hingga meminimalisir kerugian agar tidak bertambah parah.

Syahrani, selaku Koordinator Lapangan BPK Berangas mengucap syukur alhamdulillah karena dirinya bersama-sama kawan-kawan relawan gabungan dapat mengatasi api yang berkobar.

"Alhamdulillah tidak merembet ke rumah warga sebelah bahkan di depan rumah yang terbakar," ucapnya.

Syahrani mengatakan, beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian di taksir mencapai puluhan juta rupiah.

Sementara itu, Mawar selaku pemilik rumah yang terbakar menuturkan, begitu dapat kabar kebakaran dari group yang dirinya lihat di handphone teman, dirinya kaget kalau itu rumahnya.

"Tanpa pikir panjang lagi saya langsung berangkat menuju tempat ini dan setibanya di lokasi kejadian, benar saja itu rumah saya yang terbakar," ujarnya.

Ia menjelaskan, padahal rumah ini kosong kurang lebih sebulan. "Kami pindah dua hari sebelum hari raya idul fitri, padahal listrik sudah dimatikan semua bahkan pulsa listrik habis. Jadi, tidak ada listrik yang menyala," terangnya.

Hingga berita ini di tayangkan pihak Polisi masih proses penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. (heru/jp).

Wakapolda Kalsel Buka Pameran Saijaan Expo 2022

KOTABARU- Pameran Saijaan Expo 2022 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke-72 resmi dibuka dan digelar di Lapangan Siring Laut, Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (22/5).

Proses pembukaan Pameran Saijaan 2022 itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si., disaksikan Kabid Propam Polda Kalsel, Bupati Kotabaru, Kapolres Kotabaru dan segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kotabaru.

Selain pemukulan gong, juga dilakukan pelepasan balon ke udara oleh Wakapolda Kalsel, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Kotabaru yang dilanjutkan dengan peninjauan stand-stand pameran.

Wakapolda Kalsel mengatakan, pameran ini menjadi penting, karena selain dapat dijadikan wahana untuk mengangkat nilai-nilai seni budaya karya putra-putri Kotabaru khususnya Kalimantan Selatan sebagai khasanah bangsa, juga dapat dijadikan salah satu media untuk memperkenalkan profil berbagai unsur pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Selain itu, juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Melalui acara ini, Wakapolda berharap kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Kotabaru ke-72 bukan hanya milik Polri, TNI maupun Pemerintah Daerah saja, melainkan juga milik segenap lapisan masyarakat sebagai bagian dari supra sistem yang tidak terpisahkan dari lingkup peran dan tugas Tiga Pilar Daerah.

Sebagaimana telah disampaikan kepada masyarakat sebelumnya, event ini diikuti oleh SKPD, Kecamatan, instansi partikel, UMKM serta perbankan dengan jumlah stand sebanyak 121. Selain itu dikawasan Siring Laut Kotabaru ini juga ada 20 pedagang kuliner dan wahana bermain anak-anak. (hms/maya/jp).

Minggu, 22 Mei 2022

Dua Kelurahan di Kecamatan Lahei Terendam Banjir, Kapolsek : Tetap Waspada

MUARA TEWEH- Sejak tanggal 20 Mei 2022 lalu, dua Kelurahan di Kecamatan Muara Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dititik terendah tergenang air.

Kapolsek Lahei, AKP Moh Far'ul Usaedi S,H.,M.H., mengimbau kepada masyarakat khususnya Kecamatan Lahei dan Lahei Barat yang terdampak musibah banjir akibat meluapnya sungai Barito, agar selalu waspada, menjaga harta benda dan keluarga khususnya anak-anak jangan sampai jadi korban.

"Mengingat arus sungai Barito cukup deras dan curah hujan yang masih tinggi kemungkinan masih naiknya debit air sungai Barito," ujarnya, Minggu (22/5).

Kapolsek menegaskan, Polsek Lahei siap membantu dan mengamankan warga yang terdampak diwilayah setempat.

Kapolsek menuturkan, masyarakat yang bekerja sebagai petani karet, sudah pasti tidak bisa lagi. Sebab, pohon karet sudah pasti terendam air, khususnya karet di pinggiran Sungai Lahei.

"Dari hulu sungai terdapat 8 desa dan pertama Desa Hurung Enep, dan paling ujung Desa Haragandan," tutur kapolsek.
Kapolsek menambahkan, di Kelurahan Lahei II, juga tidak luput dari genangan air, dan kapal fery penyeberangan yang beroperasi ditempat itu juga tidak bisa beraktivitas.

"DAS Barito masih naik, di wilayah Kecamatan Muara Lahei, dan Kecamatan Lahei Barat, Muara Lahei di Desa Muara Bakah, dan Desa Mukut juga terkendala, karena dimana-mana jalan terendam banjir, dan semua terdampak perjalanan," jelasnya.

Ilham, salah satu warga yang membawa penumpang nyeberang tujuan Lahei 3 RT 08 mengatakan, bahwa dimasa masa musim banjir ini, pihaknya selalu bekerja pakai ces kecil untuk membawa penumpang, dan sepeda motor.

"Selama musim banjir kami hampir tidak bisa bekerja, karena tempat kami bekerja tenggelam, dan bekerja seadanya. Meski hanya menaksi," ujarnya.

Sementara itu, salah satu warga yang bekerja saat memuat dan menaikkan motor ke ces yang dibincangi awak media ini juga menyatakan bahwa pihaknya bekerja sampai tengah malam.

"Tergantung penumpang juga bang, yang jelas sampai tengah malam," ujarnya. (ramli/jp).

Murung Raya Sabet Juara I Karnaval Budaya Isen Mulang 2022

PURUK CAHU- Totalitas kontingen Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah yang menampilkan suguhan atraktif seni karnaval budaya berjudul “GELIAT EKSOTIKA ALAM DAN BUDAYA” membuahkan hasil.

Panitia Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2022 menobatkan Kabupaten Murung Raya sebagai juara I lomba karnaval budaya. Kabar gembira itu diumumkan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (20/5) malam.

Diketahui hasil pengumuman pemenang lomba karnaval budaya tersebut yaitu Kabupaten Murung Raya juara I, Kabupaten Barito Selatan juara II dan Kota Palangka Raya juara III.

Kontingen Kabupaten Murung Raya dalam karnaval budaya, Murung Raya mengangkat nuansa kearifan budaya lokal beserta pesona kekayaan alamnya yang eksotis, sebagai wujud semangat serta harapan baru untuk menggeliatkan kembali kepariwisataan Kalimantan Tengah bagi Indonesia dan Dunia.

"Penampilan atraksi karnaval Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan berusaha mengekspresikan rasa syukur, doa serta sukacita masyarakat Murung Raya atas digelarnya kembali Festival Budaya Isen Mulang Tahun 2022,” kata Jivi Ritchardo Andin selaku Koordinator dan Ide Kreatif tim karnaval budaya Murung Raya.

Jivi menjelaskan, suguhan atraksi ini berupaya menggambarkan pula semangat Tira Tangka Balang (Pantang Menyerah) Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk mendukung penuh suksesi pembangunan.

"Demi terwujudnya Kalimantan Tengah berakhlak penuh keberkahan," jelasnya. (dskmnf/ramli/jp).

Murung Raya Juara III Lomba Mangaruhi

PURUK CAHU- Lomba Mangaruhi Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dilaksanakan di UPT. Taman Budaya Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangka Raya diikuti sejumlah kontingen Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah, Sabtu (21/5).

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan (Mangaruhi) air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan.

Peserta yang mengikuti cabang lomba ini, dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Putra dan Putri. Masing-masing regu beranggotakan 2 orang. Menangkap ikan menggunakan tangan kosong tanpa alat. Tempat hasil tangkapan disediakan oleh masing-masing peserta berupa bakul/lusak. Diberikan waktu beberapa menit serta penilaian berdasarkan jumlah banyaknya tangkapan ikan.

Diketahui untuk hasil lomba Mangaruhi FBIM 2022 kategori putri Kabupaten Murung Raya meraih juara III, Kabupaten Sukamara juara II dan Kabupaten Barito Selatan juara I dengan tangkapan terbanyak.

Sedangkan Mangaruhi kategori putra Kabupaten Barito Selatan juara I, Kabupaten Kapuas juara II dan Kabupaten Barito Selatan juara III.

Setelah usai penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba mangaruhi, Tim MC Diskominfo SP Kabupaten Murung Raya mengajak juara III putri untuk berbincang yakni Liliniati dan Alamsi.

Liliniati mengatakan, dirinya sudah biasa menangkap ikan. 

"Begini di kampung, disana banyak sungai dan danau,” singkatnya. (dskmnf/ramli/jp).

Usai Pulau Sembilan, Wakapolda Kalsel Lanjutkan Kunker ke Polsek Pamukan Selatan Kotabaru


KOTABARU- Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si. melanjutkan kunjungan kerjanya di Daerah Hukum Polres Kotabaru dengan menyambangi Polsek Pamukan Selatan, Sabtu (21/5) siang.

Kedatangan Wakapolda Kalsel didampingi Kabid Propam Polda Kalsel ini disambut dengan Jajar Kehormatan oleh Personel Polsek Pamukan Selatan, dilanjutkan dengan pengecekan Mako Polsek Pamukan Selatan, Dialog Kamtibmas dan diakhiri Pemberian Cinderamata oleh Wakapolda dan foto bersama personel Polsek Pamukan Selatan.

"Kita ingin melihat langsung kinerja personel di kewilayahan dan fasilitas yang ada di Polsek Pamukan Selatan Polres Kotabaru, juga dalam kegiatan ini kita bersilaturahmi dengan anggota, unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, yang mana tujuannya untuk memantapkan sinergitas yang sudah terjalin baik selama ini,” ujar Wakapolda Kalsel disela kunjungan kerjanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Bupati Kotabaru, Kapolres Kotabaru, Dandim 1004 Kotabaru dan segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kotabaru. 

"Kita akan memberikan apresiasi kepada anggota yang berguna bagi kedinasan dengan membangun kepercayaan dinas,” katanya.


Wakapolda berharap, seluruh personel dapat memberikan kontribusi kepada kedinasan maupun kepada masyarakat. Karena, menurutnya, tugas polisi adalah sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, sehingga kemampuan semua anggota harus sesuai.

"Jika tidak sesuai maka pimpinannya yang disalahkan," ujarnya.

Dia juga mengajak, bersama selalu membangun suasana kebersamaan dengan tidak ada yang terkotak-kotak diantara masing-masing fungsi. Apalagi laporkan setiap kegiatan secara riil dengan dokumentasi.

"Jangan manipulatif nanti akan salah kebijakan," ujarnya.

"Selain itu, kita juga harus menjalin Sinergi bersama stakeholder lainnya jangan sampai terjadi insiden yang dapat merugikan terutama di Polres Kotabaru,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakapolda Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Polsek Pulau Sembilan dan bertatap muka dengan para warga sekaligus memantau pelaksanaan vaksinasi Presisi di daerah tersebut. (hms/maya/jp).

PKK Batola Ikuti HKG Ke-50 dan Jambore Kader Posyandu Provinsi


MARABAHAN- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Barito Kuala (Batola) Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 dan Pembukaan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rattan In Banjarmasin selama 3 hari sejak Kamis hingga Sabtu (19 – 21 Mei 2022) ini dibuka Gubernur Kalsel diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Syaiful Azhari, Kamis (19/5).

HKG PKK ke-50 dan Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalsel ini berisi berbagai rangkaian kegiatan dan lomba-lomba. Di hari pertama Kamis (19/5) lomba yang dilaksanakan seperti penyuluhan kesehatan, mengisi KMS/buku KIA, lomba cerdas cermat, lomba menyusun dan menyajikan menu PMT balita di posyandu, dan lomba penimbangan (praktik pemantauan pertumbuhan).

Sedangkan di hari kedua, Jumat (20/5), lomba dan kegiatan yang digelar seperti senam germas, lomba penampilan kontingen, rehat sehat, pemaparan oleh nara sumber dari Kementerian Kesehatan, serta acara penutupan dan penyerahan hadiah-hadiah.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari, mengatakan penggeloraan 10 program pokok PKK merupakan kerja nyata dalam berbakti untuk bangsa dan berbagi untuk semua.

Gubernur mengucapkan terima kasih kepada para kader posyandu yang telah banyak berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Ia mengatakan, HKG ke-50 dan Jambore Kader Posyandu yang dilaksanakan secara kolaborasi ini sebagai cerminan yang menyatukan dua kegiatan bisa dilaksanakan secara bersamaan. 

"Kolaborasi dan sinergi seperti ini bukan hanya efisien dari sisi anggaran namun juga membangun jejaring dan relasi antar organisasi dan lembaga. Apalagi bagi organisasi yang sama-sama mengakar di masyarakat,” katanya. 

Gubernur berharap, peran aktif dan kerja nyata TP-PKK dan kader-kader posyandu dalam membantu menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan bayi serta terus memberikan edukasi tentang arti pentingnya prilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. 

Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah melalui Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Alipah, mengharapkan momentum Peringatan HKG PKK ke-50 ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup para keluarga di seluruh pelosok. 

"Selama ini PKK memang hadir untuk berbakti bagi masyarakat dengan cara mendukung program dan kebijakan pemerintah serta ikut meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga,” katanya. (prkpmd/jp).

Kecamatan Kuripan Akan Segera Terkoneksi


MARABAHAN- Kecamatan Kuripan bekerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) setempat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu (20-22 Mei 2022). 

Acara yang berlangsung di Hotel Nasa Banjarmasin ini dibuka Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS, Jumat (20/5). 

Camat Kuripan, Hamdi, menerangkan pelatihan yang diikuti seluruh kades dan perangkat desa digelar dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. 

"Kami berharap setelah pelatihan ini bisa menambah wawasan dan harmonisasi seluruh aparatur desa,” harapnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, Moch Aziz, menerangkan pelatihan semacam ini penting dalam meningkatkan kualitas SDM aparat desa. 

Aziz mengatakan, ikatan batinnya terhadap Kecamatan Kuripan cukup kental mengingat karier ASN-nya berasal di kecamatan ini. 

"Harapan saya masyarakat Kecamatan Kuripan bisa semakin maju dan dapat menikmati konektivitas jalur darat,” harapnya. 

Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, menyatakan tidak lama lagi konektivitas jalur darat akan terwujud. Mengingat Jalan Kutabamara (jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Kuripan- Tabukan- Bakumpai- Marabahan) Oktober 2022 akan rampung.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengharapkan, grand desaign yang telah dibuatnya bersama suaminya H Hasanuddin Murad yang telah memimpin dua periode sebelumnya akan menjadi pondasi bagi kepemimpinan selanjutnya. Sehingga mimpi mereka untuk menjadikan seluruh wilayah Batola terkoneksi jalur darat telah terwujud. 

"Untuk wilayah selatan melalui program Taman Sari Bunga (program pembangunan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Tamban- Anjir Muara- Mekarsari- Tabunganen) sudah terwujud. Saat ini tinggal menyelesaikan pembangunan jalan di wilayah utara melalui program Kutabamara yang tinggal sedikit lagi akan rampung,” tutur puteri Gubernur Ketiga Kalsel, almarhum H Aberani Sulaiman itu.

Terkait pembangunan jalan Kutabamara, bupati yang merupakan keturunan ketujuh Datu Kelampayan ini, menjelaskan terdapat kendala lantaran kondisi tanah yang sebagian besar rawa yang tidak bisa langsung diaspal sehingga langkah awalnya melalui pengerasan terlebih dahulu. Dengan demikian, setelah kondisi padat untuk pengaspalannya tidak lagi menjadi kendala. 

Menyinggung tentang pelatihan yang dilaksanakan, bupati wanita satu-satunya di Kalsel ini, berharap para peserta mengikuti dan sungguh-sungguh. Sedangkan kepada para kades diminta untuk selalu hadir di masyarakat.

"Program apapun itu usahakan kades hendaknya selalu hadir di tengah masyarakat agar mereka merasakan kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (prkpmd/jp).

Rayakan Hari Lahir LPM Sukma yang Ke-24, Hadirkan Salah Satu Pendiri


BANJARBARU- Bertempat di Kindai Seni Sastra Lembaga Pers Mahasiswa Sukma Rayakan Hari Jadi yang Ke-24. Acara berlangsung khidmat dan penuh rasa kekeluargaan.

Dalam sambutannya Ketua Umum LPM Sukma Uin Antasari menuturkan pers mahasiswa harus selalu kritis terhadap perkembangan isu yang ada, khususnya di kampus dan pada umumnya di luar kampus.

"Kami berharap LPM Sukma UIN Antasari harus selalu solid dan selalu terbuka dalam hal pengembangan diri," ujarnya.

Muhayat Akbar, selaku salah satu pendiri menuturkan tujuan berdirinya LPM Sukma ini untuk mencerdaskan masyarakat kare pada zaman orde baru suara kebenaran itu dibungkam.

Ia berharap LPM Sukma ini berdiri untuk mengasah mental mahasiswa dan kepekaan mahasiswa terhadap perkembangan yang ada. 

"Di umurnya yang ke 24 ini Sukma sudah harus dewasa dalam berkontribusi diberbagai aspek," harapnya.

Sementara itu, Ali Syamsudin Arsi sebagai Owner Kindai Seni Sastra sangat mengapresiasi acara ini. "Selamat Ulang Tahun LPM Sukma UIN Antasari yang ke 24, semoga semakin solid," ucapnya.

"Semoga sinergisitas selalu terjalin," tandasnya. (mi/jp).

Empat Calon Paskibraka Asal HST ikuti Seleksi Tingkat Nasional

BARABAI- Sebanyak empat calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibra) asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) lulus tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan dipanggil akan mengikuti seleksi tingkat Nasional.

"Hari ini kami mengantar langsung empat orang siswa dan siswi terbaik tersebut untuk nantinya akan mengikuti seleksi tingkat nasional yang akan berlangsung pada Senin (21/5) di Banjarmasin," kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disporapar HST, Hj. Jumratil Kiptiyah, Minggu (22/5).

Mereka yang lulus seleksi tingkat provinsi tersebut untuk putra adalah atas nama Muhammad Rahman Rahmadani dari SMAN 2 Barabai dan Rio Almayda Firdaus dari SMAN 1 Barabai.

Sedangkan putrinya yaitu Ghina Helmiyati dari MAN 2 HST dan Mahyudha Mirianty Zahra dari SMK Farmasi Barabai.

"Mereka yang lulus mengikuti seleksi tingkat nasional itu sebelumnya diseleksi oleh pihak provinsi dari 12 calon yang diajukan tingkat Kabupaten dan alhamdulillah tahun ini HST lebih banyak yakni empat orang, padahal Tahun-tahun sebelumnya hanya dua orang," kata Hj. Jumratil.

Selanjutnya, mereka berempat itu akan bersaing dengan 41 peserta lainnya hasil seleksi dari 13 Kabupaten atau kota di Kalsel. 

"Yang lulus tingkat nasional nantinya dicari cuma dua orang dan kami berharap ada dari HST salah satunya," katanya. (hendra/jp).

Juni Mendatang, PDAM Tanah Laut Lakukan Penyesuaian Tarif Air Bersih Kepada Pelanggan


PELAIHARI- PDAM Tanah Laut, Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap para pelanggan dan masyarakat Kabupaten Tanah laut yang tersebar, baik di perkotaan sampai pedesaan dengan berbagai tingkat taraf hidup masyarakat, baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas atas ketersediaan air bersih.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PDAM Kabupaten Tanah Laut, Rudi Syahrinsyah kepada awak media ini, Jumat (20/5) belum lama tadi.

Ia menjelaskan, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Tala melalui Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik atas ketersediaan air bersih di wilayahnya melalui pembangunan infrastruktur Jaringan Distribusi Utama, Jaringan Distribusi Pembagi, sambungan rumah, dan pembangunan pengolahan air minum yang tersebar sampai ketingkat desa.

"Sehingga di harapkan masyarakat Kabupaten Tala dapat terlayani akan kebutuhan air bersihnya," terang Rudi Syahrinsyah.

Rudi menuturkan, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, PDAM Tala mulai bulan Juni 2022 mendatang akan melakukan penyesuaian tarif air bersih kepada pelanggannya, dimana untuk saat ini harga jual air per M3nya jauh dibawah biaya pengolahan air sebesar Rp6.700/m3.

"Sementara tarif rata-rata yang dikenakan kepada pelanggan hanya sebesar Rp4.500/m3," ujarnya.

Rudi menambahkan, penyesuaian tarif air bersih kepada pelanggan menjadi Rp5.400/m3 atau naik sebesar 20% dari tarif semula, namun masih dibawah biaya pengolahan air, dengan kata lain masih tersedia subsidi kepada masyarakat sebesar Rp1.300/m3 atau sebesar 19,40%/m3 yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui PDAM Tala.

"Pengenaan tarif sebesar Rp5.400/m3 juga merupakan tarif terendah yang ditetapkan berdasarkan pergub No. 188.44/0660/KUM/ 2021 tahun 2021 tentang  penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah  air minum PDAM. Dimana tarif tertinggi untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp11.510, 00 dan tarif terendah sebesar Rp5.397,00," ujarnya lagi.

Ia juga menjelaskan, kenaikan tarif ini juga telah memperhatikan arahan dan himbauan, baik dari BPKP RI Kalsel, Pemerintah Propinsi Kalsel, maupun Pemkab Tala yang tertuang dalam Peraturan Daerah maupun hasil audit BPKP RI, antara lain, hasil Audit Kinerja PDAM Tanah Laut Nomor : LEV-105/PW16/4/2021 tanggal 3 juni 2021 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kalimantan Selatan.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0660/KUM/2021 tanggal  5 oktober 2021 tentang Penetapan Tarif  Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan.

"Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut," terang Rudi.

Ia menegaskan, penyesuaian tarif berlaku mulai tagihan Rekening Air bulan Juni 2022 yang dibayarkan di bulan Juli 2022. Adapun tarif baru secara detail tersebut sebagaimana tercantum pada tabel tarif.

"Pengumuman ini kami umumkan dan kepada semua pelanggan PDAM Tala dapat menerima dan bijak menggunakan air bersih dalam penggunaan sehari harinya," tutupnya. (yetno/jp).

Sungai Mati Suri Pembalap ikut Partisipasi


ALALAK- Demi menjaga kelestarian sungai yang selama ini menjadi ikon Kalimantan Selatan dengan sebutan seribu sungai, para pembalap perahu ces merasa terpanggil secara batin untuk ikut serta membersihkan sungai, Sabtu (21/5).

Sungai Ray 17 yang dulunya merupakan jalur akses warga beraktifitas hingga perniagaan namun semenjak pindah ke darat sungai ini tampak mati dan kurang terpelihara hingga membuat para team balap perahu ces merasa prihatin melihat keadaan sungai yang hampir mati suri, bahkan hampir sulit di lalui perahu kecil sekalipun.

Dengan keadaan seperti ini membuat Junaidi bersama-sama para pembalap perahu ces berinisiatif melakukan gotong royong bersih sungai dengan melibat kan beberapa personil balap ces dan kerja sama dengan pemerintah desa beringin.

Junaidi, selaku koordinator kegiatan mengungkapkan bahwa yang banyak terlibat dalam kegiatan ini adalah anggota komunitas JBRT (Jembatan Barito Racing Team).

"Kami melakukan kegiatan gotong royong ini tiap bulan pada minggu kedua," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya pecinta sungai melakukan pembersihan sungai dari sampah-sampah dan tanaman yang merambat hingga menutupi sungai khususnya di sungai ray dua.

"Apalagi sungai ini merupakan tempat aktifitas warga sekitar untuk mandi, mencuci, dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Yamani sangat mengapresiasi kegiatan tersebut dan sangat mendukung apalagi hal tersebut sangat bermanfaat bagi warga.

"Kami dari Pemerintah Desa Beringin sangat respon positif adanya kegiatan bersih-bersih sungai oleh komunitas perahu balap ces, yang mana sungai ini salah satu jalur akses warga melakukan kegiatan sehari-hari," katanya.

"Kami rasa untuk kegiatan ini perlu tetap di teruskan kalau perlu lebih di kembangkan ke arah yang lebih luas jangkauannya," tandasnya. (heru/jp).

Sabtu, 21 Mei 2022

Janji Manis Plasma Perkebunan Sawit

MARABAHAN- Ketika ada tawaran atau niat untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit, ada baiknya terlebih dahulu mencermati kecendrungan-kecendrungan bahkan pengalaman dari plasma yang sudah-sudah. Dimana, biasanya dalam perjanjian plasma ada hal-hal yang sangat merugikan bahkan seperti menciptakan rente ekonomi dan perikatan tanpa batas yang membuat petani plasma sangat dirugikan.

Hal itu di ungkapkan oleh salah satu petani plasma Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Suparman, Sabtu (21/5).

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang biasanya dan bahkan hampir pasti terjadi dalam skema plasma di perkebunan kelapa sawit diantaranya, tanah atau lahan untuk kebun plasma adalah tanah/lahan yang berasal dari tanah warga sendiri, bukan tanah/lahan dari areal konsesi Perkebunan inti yang disisihkan sejumlah tertentu untuk menjadi lahan plasma/kemitraan. 

"Perusahaan tidak akan mengurangi areal konsesinya untuk dijadikan kebun plasma," terang Suparman.

Dia mengungkapkan, setelah memastikan bahwa lahan/tanah masyarakat diserahkan untuk kebun plasma/kemitraan, perkebunan juga selalu mengelola lahan tidak ada masalah apapun.

"Bila ada masalah saat itu atau kemudian hari, maka menjadi tanggung jawab warga atau warga. Perkebunan inti maunya enak sendiri, lepas tangan dalam hal penyelesaian masalah sengketa plasma," ungkap Suparman.

Menurutnya, ketika lahan/tanah telah diserahkan kepada perkebunan inti [untuk kemudian diagunkan kepada bank], dan untuk dikelola, maka lahan tersebut kemudian tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan inti. 

"Meskipun kredit plasma telah lunas," ujar Parman panggilan akrabnya menjelaskan.

Lanjutnya, perkebunan inti menyuruh plasma/kelompok mengurus izin dan lain-lainnya dengan menyediakan dana talangan yang kemudian dianggap utang plasma. 

"Dana talangan ini akan dimasukan sebagai utang plasma, meskipun alokasi penggunaannya tidak terlalu jelas, bahkan bisa digunakan juga untuk sogok dan suap," ujar Suparman kembali membeberkan.

Suparman menambahkan, perkebunan inti mewajibkan plasma menjual hasil panen [Tandan Buah Segar] kepada kebun inti bahkan sampai setelah selesainya kredit plasma, yaitu sampai satu siklus tanam +/- 25 tahun. 

"Sehingga tidak ada peluang bagi petani plasma untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing," ujarnya.

Ia juga menyayangkan perkebunan inti tidak transparan dalam menentukan harga dan tonase TBS yang diserahkan kepada pabrik dari perkebunan inti, kemudian dikatakan sebagai harga patokan pemerintah atau harga pasar.

"Perkebunan ini tidak jarang campur menyeleksi anggota kelompok, bahkan tidak jarang manajemen memasukkan orang-orang menjadi koleganya, atau bahkan karyawannya atau bahkan top manajemen perkebunan inti sebagai peserta plasma, untuk memulai dan menguasai koperasi, baik pejabat maupun lainnya," katanya.

Lebih lanjut Suparman menambahkan, bahwa perkebunan inti tidak transparan dalam pengajuan dan pembayaran kredit ke bank. Kelompok plasma hanya mendistorsi hasil akhir yang tidak pernah dilaporkan secara terbuka. 

"Selain itu, juga ada biaya-biaya yang seharusnya ter-cover dari yang diajukan ke bank masih dianggap sebagai biaya yang dikeluarkan oleh inti, sehingga inti hasil hasil panen lagi [selain biaya untuk pelunasan kredit], yaitu biaya, biaya investasi, biaya sarana dan prasarana dan juga biaya siluman berupa management fee," ujarnya lagi.

Setelah “dipaksa” menjual TBS kepada pabrik kelapa sawit milik perkebunan inti, plasma masih juga harus menyetor / memotong biaya sebesar 5% sebagai biaya pengelolaan dari hasil panen TBS.

Perkebunan inti berdalih memberikan bantuan untuk pengembangan organisasi koperasi atau kelompok warga, tetapi dimasukan sebagai utang, yang mana juga tidak diketahui oleh koperasi/kelompok, sampai pada saatnya utang koperasi/kelompok membengkak.

Sarana dan prasarana dalam plasma dan untuk plasma [misalnya gudang, pondok karyawan plasma, saprodi dan lain-lain] dikuasi sepenuhnya oleh perusahaan inti, sementara biaya pembangunan sarana prasarana itu telah dibangun diambil dari biaya plasma hasil kredit bank dan bukan milik perkebunan inti.

Sertifikasi lahan plasma, termasuk skema pelunasan dan kredit dengan sertifikat plasma tidak dijelaskan dan seolah-olah telah diserahkan sepenuhnya kepada inti, jika inti melakukan praktik “mengemplang” utang kepada bank, maka plasma akan disandera bank seumur hidup dan anggota plasma akan gigit jari selamanya.

Perusahaan juga meminta secara paksa dalam perjanjian untuk melakukan pemotongan didepan terhadap dana yang dikucurkan kredit dari bank sebesar 5% dengan alasan biaya yang tidak jelas, yaitu biaya yang disebut inti sebagai “overhead”.

Inti selalu berusaha membodohi dan menjerat plasma dengan pasal perjanjian harus menjual ke inti selama satu siklus tanam, padahal seharusnya ketika plasma telah membayar kreditnya, maka keduanya akan menjadi para pihak yang bebas dan perjanjian harus ditinjau ulang.

Besarnya kredit tidak diketahui oleh pihak koperasi/kelompok plasma dan cicilan kredit tidak juga diketahui oleh koperasi plasma dimana pihak inti [sebagai avail] tidak dilaporkan secara berkala kepada koperasi plasma dan tidak ada ruang untuk koperasi melakukan audit.

Perjanjian yang dibuat inti diajukan untuk mengikat selama 1 siklus tanam bahkan sampai batas yang tidak terbatas, hanya sampai saat kredit lunas, maka perjanjian harus disepakati waktu dan bila tidak terjadi kesepakatan baru nantinya, masing-masing pihak sudah bebas dan mandiri awal dinyatakan selesai. (heru/him/jp).

Kunker ke Kotabaru, Wakapolda Kalsel Sapa Warga Pulau Sembilan

KOTABARU- Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono, S.I.K., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotabaru, Sabtu (21/5).

Tiba di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru, Wakapolda Kalsel didampingi Kabid Propam Polda Kalsel. Kemudian berangkat menuju Polsek Pulau Sembilan, Polres Kotabaru.

Kedatangan Wakapolda Kalsel ini pun disambut langsung Bupati Kotabaru, Kapolres Kotabaru, Dandim 1004 Kotabaru dan segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pulau Sembilan.

"Terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Kotabaru, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan para warga,” ucap Wakapolda.

Rasa syukur pun diucapkan Wakapolda Kalsel karena bisa berkunjung dan melihat secara langsung kegiatan anggota Polri dan masyarakat di Pulau Sembilan yang lokasinya cukup jauh ditempuh, sembari mengapresiasi semangat kerja anggota Polri yang bertugas di Polsek Pulau Sembilan.

Selain itu, ia juga bahagia sebab masih banyak masyarakat di Pulau Sembilan Kotabaru yang ingin menjadi anggota Polri, dan berharap kedepannya hal itu dapat terwujud lebih banyak lagi.

Wakapolda Kalsel tak lupa menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Pulau Sembilan untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga situasi kamtibmas diwilayah setempat, karena sebetulnya semua orang adalah Polisi, Polisi bagi diri sendiri dan keluarganya.

Kepada anggota Polsek Pulau Sembilan Polres Kotabaru, Wakapolda Kalsel berharap agar selalu menjaga silaturahmi dan menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif dengan selalu melakukan komunikasi bersama masyarakat. Karena sejatinya setiap masalah bisa teratasi dengan cara berkomunikasi bersama-sama.

Selain bertatap muka dengan Forkopimcam Pulau Sembilan, Wakapolda Kalsel juga berkesempatan menyerahkan bingkisan kepada personel Polsek Pulau Sembilan dan masyarakat sekaligus meninjau pelaksanaan Vaksin Presisi yang berlangsung diwilayah setempat. (hms/maya/jp).

Langkah Baru Dengan Sekretariat Baru Partai Golkar


BANJARMASIN- Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, H Yuni Abdi Nur Sulaiman meresmikan Kantor Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Jumat (20/05).

Kantor sekretariat Partai Golkar Kecamatan Banjarmasin Tengah ini berlokasi di Komplek Pondok Indah No. 32, RT. 023, RW. 002, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan ini merupakan yang pertama.

H Yuni mengucapkan selamat dengan adanya kantor sekretariat yang baru diresmikannya. Dia berharap dengan adanya kantor baru ini akan menjadikan semangat bagi jajaran pengurus Partai Golkar Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam melakukan berbagai aktivitas.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama mengadakan syukuran sederhana atas diresmikannya kantor Sekretariat Partai Golkar Kecamatan Banjarmasin Tengah ini,” ujarnya.

Dirinya berpesan kepada ketua, sekretaris dan jajaran pengurus Golkar Banjarmasin Tengah, untuk lebih bersemangat dan aktif lagi dalam menjalankan amanah partai.

"Dengan adanya kantor sekretariat yang baru ini tentunya akan lebih memudahkan dalam menjalin silaturahmi, komunikasi dan melakukan konsolidasi internal partai,” ungkap H Yuni.

H Yuni menuturkan, bahwa semuanya ini atas izin dan ridho Allah SWT, sehingga mendapatkan tempat yang nyaman dan strategis untuk dijadikan sekretariat.

"Nanti setiap minggunya juga akan dilakukan pengajian. InsyaAllah kami di kantor sekretariat ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga, khususnya di Banjarmasin Tengah kapan saja bisa datang untuk bersilaturahmi atau pun berbagi informasi untuk kemaslahatan bersama,” terangnya.

"Ini juga menjadi tujuan kita di DPD Golkar Banjarmasin untuk bersama-sama membangun banua kita Banjarmasin tercinta,” tambah H Yuni.

Di samping itu, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan program Jumat Berkah YN’S Center dengan warga sekitar.

"Kita juga tadi mengundang kaum dhuafa dan anak-anak yatim piatu untuk makan bersama sekaligus kita bagikan sembako dan tali asih kepada mereka,” ucap founder YN’S Center ini.

"Terima kasih untuk Ketua PK Golkar Banjarmasin Tengah yang telah menjamu kita dengan luar biasa. Apalagi, sudah mendatangkan langsung pelaku UMKM yang berdagang makanan, seperti Pedagang Sate, Soto Lamongan dan Pentol Kuah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Rudy Hariadi, mengatakan diresmikannya Kantor Sekretariat Partai Golkar Banjarmasin Tengah ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk dirinya.

"Ini menjadi kehormatan besar bagi kami di Banjarmasin Tengah, karena ini yang pertama di Banjarmasin dan langsung diresmikan oleh Pak Yuni,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, hal ini menjadi tantangan baginya bersama seluruh jajaran untuk menjalankan amanah partai.

Rudy menambahkan, fungsi sekretariat sendiri nantinya bukan hanya melulu masalah politik, tapi juga bidang keagamaan dan kemasyarakatan, seperti dengan akan dilaksanakannya pengajian rutin.

"Seperti pesan beliau tadi, kami akan membuka pintu sekretariat seluas-luasnya, seiring dengan langkah kami untuk makin dekat dengan masyarakat. Selain itu, pengajian rutin juga akan kami gelar dan terbuka bagi siapa saja. Rencananya satu minggu sekali, setiap malam Kamis,” tutupnya. (mi/tim/jp).

Segera Ubah Mindset RSJ Untuk ODGJ, Padahal Tidak


GAMBUT- Mengambil tempat di Aula Diklat RSJ Sambang Lihum, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syarifuddin S.E,. M.A.P. yang akrab disapa Bang Dhin Sosialisasikan Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan sekaligus berkeliling bersama para PJU RSJ Sambang Lihum, Sabtu (21/5).

Acara yang dimoderatori oleh Rizwan Ariyandi dan turut menjadi narasumber Drs. Muhammad Amin, MT selaku Ketua Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Maliyani S.Kep. MM. M.Epid, Dr. Bahrul Ilmi Dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin serta Direktur Utama RSJ Sambang Lihum, dr. Anna Martiana Afida, SP.PK, M.P.H. sebagai keynote speaker.

Diikuti oleh 50 orang lebih peserta yang notabene adalah para peneliti kesehatan.  Meraka antusias mengikuti acara walaupun gerimis yang melanda daerah gambut dari berbagai institusi kesehatan dan Badan Penelitian Daerah Prov.Kalsel.  

M.bSyarifuddin mengatakan, segara ubah mindset bahwa RSJ Sambang Lihum hanya untuk ODGJ saja padahal tidak. "Itu persepsi yang salah," tegasnya.

Menarik, ia menuturkan RSJ Sambang Lihum harus diapresiasi lebih karena prestasi yang mereka berikan bagi Banua tercinta.

"Saya akan usulkan kepada para pemangku kebijakan terkait PJU dan akses menuju RSJ," tuturnya.

Bang Dhin berharap besar kepada Dinas Perhubungan untuk memberikan fasilitas Bus yang sekarang beroperasi di ruas Jl. A. Yani, agar bisa memasuki are RSJ Sambang Lihum yang mana posisinya agak masuk ke dalam, bukan jalan utama.

Sementara itu, dr. Anna Martiana Afida selaku Direktur RSJ Sambang Lihum sangat berterima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kalsel yang sudah bersedia melihat dan berkunjung serta mengambil RSJ Sambang Lihum sebagai tempat sosialisasi perda.

"Terima kasih karena sudah mau melihat kami yang mana posisi RSJ Sambang Lihum jauh dari pusat keramaian dan akses pinggir jalan," bebernya.

Ia juga menambahkan harus ada sinergi yang kuat antara semua pihak. "Agar bisa memajukan RSJ Sambang Lihum yang saat ini dipimpinnya," jelasnya. (mi/jp).

Integrasi NIK Dengan NPWP

BANJARMASIN- Pemerintah akan mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepatuhan pajak warga negara.

Adapun kerjasama tersebut merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Yang mana isinya terkait tentang pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik dalam layanan DJP.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dirjen Pajak, Suryo Utomo dan Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.

Menanggapi hal tersebut, Sulaimansyah selaku Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, menyatakan integrasi NIK dan NPWP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021.

Dikatakannya, UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian di Indonesia. Dengan harapan instrumen hukum ini dapat menjadi penyokong kemajuan perekonomian melalui cara-cara yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip Republik Indonesia.

"Sesuai dengan namanya UU HPP telah berhasil mengharmonisasikan berbagai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah integrasi NIK dan NPWP ini. Integrasi NIK dan NPWP ini sebenarnya merupakan suatu bentuk sinkronisasi untuk membuat single identity number (SIN)," ungkapnya, Sabtu (21/5).

Disebutkannya, sebagaimana program Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik, sangat diperlukan sinkronisasi data kependudukan yang dapat digunakan untuk pelayanan publik apa saja dengan satu identitas untuk setiap individu.

Oleh karena itu, dia menegaskan,  masyarakat tidak perlu khawatir tentang pengintegrasian NIK dengan NPWP, karena disamping sebagai pelaksanaan SIN tersebut, juga bertujuan untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak akses terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaporan pajak dan mempermudah masyarakat, karena kini masyarakat yang berpenghasilan diatas PTKP tidak perlu repot-repot membuat NPWP. 

"Jadi, tidak semua orang pribadi harus membayar PPh, tetap sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia wajib pajak orang pribadi adalah mereka yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yaitu yang memiliki penghasilan lebih dari 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. 

"Melihat regulasi yang seperti kita dapat memahami bahwa sebenarnya tidak semua orang pribadi harus membayar PPh," terang Sulaimaniyah.

Sedangkan Dadi, sebagai Warga Negara Indonesia, menyatakan jika tidak salah, rencana awal memang NIK KTP dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kependudukan. 

"Jadi, cukup 1 kartu untuk semua data apapun. Hanya pelaksanaannya mungkin bertahap, dan enggak bisa sekaligus," komentar Dadi.

Sementara itu, Warga Negara Indonesia lainnya, Rakhmat Pratama, menyatakan
pendapat pribadinya, integrasi NIK dan NPWP akan menyederhanakan administrasi penduduk.

"Sehingga akan mendukung implementasi single identity yang bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik," ungkapnya.(hms/maya/jp).

Pertandingan Persahabatan Polda Kalsel dan Polda Kalteng Pererat Silaturahmi

BANJARMASIN- Dalam rangka menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di masa Pandemi COVID-19 sekaligus memupuk rasa kebersamaan, kekompakan serta sinergi, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kegiatan olahraga bersama dalam bentuk Pertandingan Persahabatan Tennis Lapangan.

Meski sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan semangat Kapolda Kalsel, Kapolda Kalteng dan para Pejabat Utama Polda Kalsel maupun Polda Kalteng yang hadir untuk berolahraga bersama di Lapangan Tenis Korem 101/Antasari Banjarmasin, Kalsel, Sabtu (21/5).

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum., mengatakan selain untuk menjaga kesehatan kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antar dua Polda yang saat ini telah berusia 27 tahun sejak dilikuidasi dari Polda Kalselteng menjadi Polda Kalsel dan Polda Kalteng pada tahun 1995.

"Memupuk kekompakan dan sinergi yang merupakan saudara kandung bahkan saudara kembar yang harus selalu bergandengan tangan untuk satu tujuan yaitu mengabdi secara total kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya Kalimantan," katanya.

"Insya Allah mulai dari pimpinan sampai personel terbawah, kedepan akan semakin solid, semakin kompak dan semakin kuat untuk pengabdian kami," tambah Kapolda Kalsel.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Kalteng, Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., selain menjaga kebugaran tubuh dan mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini bisa dibilang merupakan kunjungan balasan dimana pada tahun sebelumnya di tahun 2021 pertandingan serupa dilakukan diwilayah hukum Polda Kalteng.

Untuk itu, sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, Kapolda Kalteng beserta Pejabat Utama Polda Kalteng hadir berpartisipasi menyemarakkan Pertandingan Persahabatan Tennis Lapangan yang kali ini berlangsung diwilayah hukum Polda Kalsel.

"Ini bukti bahwa sinergi dan soliditas di Pulau Kalimantan yang terpelihara sangat baik dan tidak diragukan," ujarnya.

Kedua Jenderal bintang dua tersebut pun berharap dengan diadakannya olahraga bersama ini dapat meningkatkan hubungan yang baik antara Polda Kalsel dan Polda Kalteng. "Baik dalam lapangan olahraga maupun dalam melaksanakan tugas," harapnya. (hms/maya/jp).

Dinkes Kapuas Hadiri Rekonsiliasi Dana Silpa Kapitasi Tahun 2020


KUALA KAPUAS- Bertempat di Kafe Dapoer Tepian Kapuas, Jalan Kapuas Seberang Mambulau, Kamis (19/5) diadakan acara Rekonsiliasi Dana Silpa Kapitasi Tahun 2020 Kabupaten Kapuas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya.

Kegiatan ini menindaklanjuti implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Acara tersebut dibuka Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, dan dihadiri dari Dinas Kesehatan yaitu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Sub Koordinator Mutu Akreditasi Fanyankes dan Pembiayaan Kesehatan, Kasubbag Keuangan dan Aset serta Sub Koordinator Program Informasi dan Humas. (roby/jp).

Tidak Kenal Lelah, Bang Atak Sambangi 16 Titik Untuk Serap Aspirasi Masyarakat Banua

BARABAI- Ada 16 titik yang dituju Athaillah Hasbi yang akrab disapa Bang Atak dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada reses kali ini. 16 titik tersebut yakni Dapil Hulu sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. 

Tanpa kenal lelah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat guna tercapainya kesetaraan sosial dan ekonomi di Banua Banjar. Reses terhitung sejak Rabu (11/5) sampai Rabu (18/5).

Dari hasil reses di 16 titik tersebut, banyak warga meminta perbaikan jalan desa, perbaikan tempat ibadah dan perbaikan saluran air bersih atau PDAM ke desa desa. 

Bang Atak berharap dengan adanya  reses ini dapat menyerap berbagai aspirasi dan masukan-masukan warga di daerah pemilihannya.

"Semoga semua aspirasi dari warga- warga yang telah memberi masukan kepada saya bisa terwujud," ujar Politikus Partai Golkar ini, Kamis (19/5).


"Menyangkut usulan yang merupakan wewenang kabupaten akan disampaikan dengan pemerintah daerah setempat," tukasnya. (mi/jp).

Jumat, 20 Mei 2022

Bupati Ampera: BUMDes Diharapkan Menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sumber pendapatan asli desa. Agar menjadi sumber pendapatan yang mampu menopang pendapatan asli desa. BUMDes yang didirikan oleh Pemerintah Desa harus memiliki berbagai jenis usaha dan mampu meningkatkan perekonomian di desa.

Guna mewujudkan hal tersebut, Bupati Barito Timur bersama Tim Ekonomi Kerakyatan dan sejumlah Kepala Desa serta pengurus BUMDes melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

"Dari kunjungan kerja tersebut kita berharap BUMDes bisa bersaing dan bergerak maju, serta mampu menjadi sumber pendapatan asli desa," kata Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, Jumat (20/5).

Dijelaskan Ampera, BUMDes perlu dilibatkan dalam transformasi ekonomi di desa sebagai salah satu sarana pendorong ekonomi pedesaan. BUMDes juga perlu bertransformasi merambah pasar-pasar global dan ekspor.

"Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan itu saat rapat koordinasi BUMDes beberapa waktu lalu," terangnya.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong ini juga menegaskan, pihaknya terus berupaya mendorong masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif yang memacu pertumbuhan usaha-usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.

Usaha itu bisa bergerak di sektor pertanian, perindustrian, konstruksi, pertambangan, produk UMKM maupun lainnya. Salah satu desa di Kabupaten Barito Timur telah membuat kemajuan dengan membuat BUMDes Mart.

"Saya berharap agar apa yang didapati di Kabupaten Sukamara ini bisa menjadi bahan informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan BUMDes di Kabupaten Barito Timur," jelas Bupati Bartim dua periode ini.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga akan mendorong BUMDes yang ada di Kabupaten Barito Timur untuk bisa bekerjasama dengan pihak-pihak perusahaan yang yang ada di wilayah setempat.

"Selain itu, Barito Timur juga akan segera terbentuk BUMDes Bersama," demikian Ampera AY Mebas. (zi/dsk/jp).

Bupati Mura Safari Syawal Perdana Bersama Ketua Komisi II DPRD Mura

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph lakukan kunjungan safari syawal 1443 H perdana ke Kecamatan Murung bersama Ketua Komisi II Kabupaten Murung Raya, Heriyus, didampingi Kapolsek Murung Widodo, Danramil 1013-07/Murung Letda Arh Supriyana, dan Ketua MUI Murung Raya, H Karsihadi serta kepala OPD dilingkup Kabupaten Murung Raya, Kamis (19/5).

Camat Murung, Fitrianul Fahriman, menuturkan mengenai dana desa sudah dicairkan untuk masing-masing desa yang ada dilingkup Kecamatan Murung.

"Melalui dana desa, Pemerintah Pusat tidak main-main menganggarkan dan memprioritaskan sebesar 40% di Tahun 2022 untuk membantu beban masyarakat dimasa pandemi COVID-19 melalui BLT dari Desa masing-masing," terangnya.

Untuk itu, ucap Fitrianul, pihaknya mohon petunjuk dan binaan dari pimpinan daerah untuk memberikan arahan buat Lurah Beriwit, Lurah Murung dan seluruh kepala desa agar diberikan treasing, tekanan dan arahan yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sementara itu, Bupati Murung Raya, Perdie M. Yoseph, menuturkan meskipun pandemi COVID-19 sudah landai, tentu tetap waspada.

"Walaupun sudah ada kelonggaran oleh Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan diluar rumah, tetapi kita tetap waspada dengan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan," ujarnya.

Menyangkut program-progam pembangunan “Janji PRO” ujar Bupati, tempu dulu sebagai janji politik, bukan berarti diabaikan melainkan adanya perubahan/recofusing anggaran yang diprioritaskan untuk menangani Pandemi COVID-19 dan semua itu berlaku disejumlah daerah.

"Program yang masih berjalan adalah program 1 Desa 10 Sarjana guna meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai penerus generasi," terangnya.

Bupati berharap, kepala desa bisa bekerjasama dengan BPD dalam membangun dan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

"Kepala desa dan BPD harus bisa menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi kerja pemerintah daerah kepada masyarakat," ujarnya.

"Keduanya harus tetap berjalan dengan seimbang," kata Perdie sembari menyatakan menjalankan roda pemerintahan desa inovatif.

Sementara itu, di tahun 2023 akan dilakukan pemekaran Kelurahan di Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Puruk Bondang dengan ibukota Maruwei.

"Selain itu, juga pemilihan kepala desa serentak sebanyak 54 desa," pungkasnya. (dskmnf/jp).

Dinas PUPR Tanah Bumbu dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU

BATULICIN- Sebagai upaya nyata kepedulian Pemerintah terhadap keselamatan pekerja terutama di bidang konstruksi, dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu. 

Penandatanganan PKS ini dilakukan Kepala Dinas PUPR Subhansyah ST.MT dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tanah Bumbu Batulicin Murniati, Jumat (20/5).

Kepala Dinas PUPR Subhansyah, mengatakan bahwa PKS itu berisikan tentang memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan konstruksi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di DPUPR agar terwujud kesejahteraan tenaga kerja konstruksi.

Dia menjelaskan, berdasarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di Dinas PUPR, nantinya akan dilakukan sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyebarluasan norma, standar, peraturan dan kriteria terkait jasa konstruksi, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis atau sertifikasi, pertukaran data dan informasi terkait pekerjaan konstruksi dan tenaga kerja konstruksi dalam lingkup pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

"Kemudian kemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama," ujar Subhansyah.

Lebih lanjut dijelaskan Subhansyah,  bahwa dalam UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mencantumkan adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja BerKelanjutan (K4) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

Dengan demikian, prinsip keberlanjutan sangat diperhitungkan dalam suatu pekerjaan konstruksi, yang berarti hingga pekerjaan konstruksi selesai dan dimanfaatkan.

"Kita cenderung melihat bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu hanya dalam waktu singkat, hanya pada saat proyek berlangsung, padahal seharusnya mereka dijamin sampai tugas mereka selesai. Karena definisi kegagalan konstruksi itu bukan hanya saat pelaksanaan saja tetapi pada saat pemanfaatan bangunan bahkan sampai menghancurkan kembali bangunan”, ungkapnya

Dari kerja sama ini, kata Subhansyah, diharapkan program-program penunjang seperti program Vokasi yang digalangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terlaksana, sehingga nantinya tidak terjadi kecelakaan, baik saat pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi. Dan hal ini menjadi upaya preventif, yaitu bagaimana memberikan edukasi apa saja yang wajib dilakukan yang terkait dengan keselamatan konstruksi.

"Tidak kalah penting yang harus diberikan informasi yaitu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai tenaga kerja konstruksi, apakah semua tenaga kerja ini bisa dijamin dari sisi keselamatannya, ditambah dengan tingkat risiko yang dihadapi pekerja berbeda-beda tergantung jenis konstruksinya, sementara BPJS Ketenagakerjaan tidak mengklasifikasikan hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah jika sudah diketahui siapa penanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kerja”, terangnya

Untuk itulah, sambung Subhansyah, sosialisasi terkait jaminan sosial yang menjadi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak pelatihan sampai bekerja. Sehingga tenaga kerja konstruksi di Indonesia diwajibkan untuk menjadi bagian dari anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Terpenting adalah keberlanjutan dari program-program ini, dan tentunya harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Tanah Bumbu dan stakeholder konstruksi untuk peduli dan tidak pernah berhenti mensosialisasikan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi," demikian Subhansyah. (yetno/jp).

Pemkab Gunung Mas Belajar Perda Perlindungan Lahan Pertanian


MARABAHAN- Jajaran SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (20/5). 

Rombongan yang hadir dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Gunung Mas, Yansiterson dan isteri Arnise Darit ini berjumlah 16 orang di antaranya Kepala Bappedalitbang Yantrio Aulia, Kadis PUPR Baryen, Kadis Pertanian Letus Guntur, para kabid dan kasi terkait.

Kehadiran rombongan yang diterima Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi dan isteri Hj Herwina Rezeki, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusmadi, Kepala Bappelitbang Munadi, Kadis PUPR Saberi Thannor, Kadistan TPH Murniati, dan jajaran terkait lainnya ini dalam rangka melakukan kaji tiru terkait penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kawasan Daerah Irigasi.

"Kehadiran kami ini tidak lain adalah ingin belajar terhadap hal-hal tertentu yang mungkin sudah dilakukan lebih baik di sini terutama terkait pelaksanaan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kawasan Daerah Irigasi,” katanya.

Di hadapan jajaran pejabat Batola, Yansiterson juga memaparkan sekilas tentang Kabupaten Gunung Mas yang baru terbentuk dari pemekaran Kabupaten Kapuas pada 21 Juni tahun 2002.

Yansiterson mengungkapkan, Kabupaten Gunung Mas yang memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah 10.804 Km2 saat ini terdapat permasalahan yang berhubungan dengan tugas Komisi Irigasi. 

Dimana, untuk kawasan irigasi yang berada di 3 lokasi seperti Irigasi Sekata Juri (Kuala Kurun) dengan luas 400 hektar, Irigasi Sekata Tewah seluas 410 hektar, dan Irigasi Gohong Rawai seluas 710 hektar yang harusnya menjadi sumber daya air persawahan namun tingkat pemanfaatannya masih sangat minim yakni belum mencapai 10 persennya.

Bahkan, lanjut Yansiterson, secara spesifik untuk Irigasi Sekata Juri di Kuala Kurun yang mestinya menjadi daerah irigasi yang bisa dialiri untuk sawah secara teknis sebagian besar sudah dijadikan lahan pertambangan emas sehingga kondisinya menjadi gubangan-gubangan serta tumpukan pasir dan kerikil.

Sehubungan itulah melalui studi tiru yang dilaksanakan, Sekda Gunung Mas ini berharap, bisa memperoleh oleh-oleh untuk bisa diadopsi dan diterapkan di daerahnya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan lahan.

"Kami melihat ada perda di Kabupaten Barito Kuala yang bisa mengendalikan hal-hal seperti itu dan mungkin bisa kami adopsi dan pelajari untuk diterapkan di Kabupaten Gunung Mas,” harap Yansiterson.

Sekdakab Batola, H Zulkipli Yadi Noor, mengutarakan Kabupaten Barito Kuala memang sebagai kabupaten pertanian karena potensi satu-satunya yang dimiliki yaitu bidang pertanian.

Terkait kunjungan kaji tiru menyangkut penyusunan dan pelaksanaan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kawasan Daerah Irigasi, Sekda yang pernah menjabat Kadistan TPH Batola ini mengutarakan, dari sisi perda Batola juga dilindungi Perda Provinsi yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. 

Kendati di Batola sendiri untuk keberadaan luasan lahan pertanian yang dimiliki masih bersifat tabular dan belum digitasi yang dilengkapi dengan peta.  

Kunjungan kaji tiru Pemkab Gunung Mas ini juga berisi dialog dan tanya jawab. Di akhir acara berisi tukar menukar cindera mata dan foto bersama. (prkpmd/jp).

Parman Sesalkan Sertifikat Petani Plasma Tidak Dikembalikan


MARABAHAN- Terkait permasalahan perusahaan sawit PT ABS, warga kolam kanan ada beberapa keluhan warganya terutama mengenai masuk atau tidaknya plasma di perusahaan tersebut.

Salah satu pengurus KUD Jaya Utama Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Parman saat di temui di sela-sela unjuk rasa, Rabu (18/5) mengatakan bahwa izin pengelolaannya itu tidak ada.

"Sebenarnya Kolam kanan tidak termasuk di plasma di Jaya Utama seperti calon peserta, calon lahan (CPCL) tidak terdaftar di akta Notaris. Selain itu, juga di SKK Bank tidak ada, artinya kita tidak terdaftar di SKK Bank terbukti sertifikat kita itu tidak di serahkan ke Bank, tapi sertifikat itu juga tidak di serahkan ke petani," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Parman, pihaknya punya utang di Bank, tidak ada masalah, tapi di tahun 2022 ini tanggal 25 Februari sudah lunas.

"Tapi, nyatanya sertifikat sampai saat ini tidak di kembalikan kepada kami sampai sekarang," sesalnya.

"Untuk wilayah lain misalnya karya baru , antar jaya, dan karya jadi, dari tanggal 25 Februari tidak pernah di kembalikan sertifikatnya, seharusnya kalau sudah lunas di Bank otomatis agunan itu di kembalikan," ujarnya.

"Itu artinya walaupun petani sudah lunas pembayarannya, kita masih di bebankan pihak Perusahaan dana talangan itu artinya itu modal dari perusahaan yang mengeluarkan uang," jelas Parman menambahkan.

Ia juga mengatakan, sudah 4 kali melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan dan Bupati Barito Kuala.

"Jadi, perusahaan masih mengklaim masih ada hak pohon, hak pohon itu apa tanyanya. Sedangkan pohon itu di ambil dari sertifikat kami yang diagunkan selama 13 tahun itu untuk satu desa jumlah keseluruhan luas tanahnya secara globalnya 280 Hektar," terangnya.

Sedangkan di kelompok pihaknya, sambung Parman, di Kolam Kanan 120 hektar yang tidak masuk di plasma. 

"Artinya alas hukumnya tidak cukup tapi di paksa untuk di kerjakan pihak plasma itu 280 hektar kurang lebihnya," tuturnya.

Ia menjelaskan, total keseluruhan se-Kecamatan Wanaraya Plasma Jaya Utama tahap satu sekitar 2000 Hektar, dan tahap 2 nya 2000 hektar yang juga di Wanaraya.

"Jadi, kalau di bahas semuanya itu 4000 hektar laporannya, tapi realita di lapangan tidak sampai, terbukti disitu kan ada tumpang tindih, ada lahan dugaan fiktif yang berada di Desa Karya Baru antar jaya, dan tidak menutup kemungkinan di Kolam Kanan, ada faktor kesengajaan mengenai hal itu, terbukti yang punya tanah tersebut tidak pernah merasa menjual tanah tersebut," terangnya.

Ia menambahkan, pada saat pihaknya mau membikin sertifikat, karena ada program prona kemarin, ternyata tidak di terima oleh BPN karena sudah di terbitkan sertifikat BPN.

"Artinya lahan masyarakat itu sudah di sertifikasi oleh KUD," ujarnya.

Ia menuturkan, hal itu mulai ketahuan pada saat ada program sertifikasi prona, dan di situ sudah muncul sertifikat, bukan atas nama pemilik lahan, tapi atas nama orang lain.

"Sertifikat itu di olah oleh KUD dan di jaminkan ke Bank dan ada beberapa sertifikat dari yang diduga fiktif itu ada beberapa yang sudah di jual, dan pemilik lahan aslinya tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Pihak KUD membuat sertifikat khusus Karya Baru, dan itu tidak pernah kordinasi sama pemilik lahan," terang Parman.

"Yang jelas dari jumlah lahan diduga fiktif yang ada," tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat sudah mulai resah karena yang merasa jadi anggota plasma saat ini sudah banyak mencari lahannya, namun kenyataan yang ditemukan kurang lebih 180 hektar yang diduga fiktif.

"Artinya sertifikat yang di jaminkan ke Bank, tapi ternyata bukan lahan plasma , tidak ada sawitnya dan ada juga yang jatuh di pekarangan masyarakat, dan itu di wilayah Karya Baru, Kecamatan Barambai. Sedangkan yang menjaminkan ke Bank adalah KUD Jaya Utama," bebernya.

Ia juga mengatakan, tidak akan mundur karena kami dapat dari pemerintah melalui program transmigrasi itu adalah hak kami.

"Artinya kami masyarakat Kolam Kanan itu adalah penerima program transmigrasi itu, dan itu adalah tanah pemberian pemerintah," pungkasnya. (yetno/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes