TANJUNG- Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong mengamankan seorang pria berinisial KH (50), warga Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, atas dugaan peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (25/2/2026) sore di kediaman terduga pelaku di Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya. Pengungkapan kasus tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba AKP Andi Prateknjo bersama Kapolsek Muara Uya, IPDA Rahmadi Ansyar, setelah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, petugas gabungan berhasil mengamankan KH di rumahnya.

"Dalam penggeledahan ditemukan tiga bungkus plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 11,94 gram,” ujar Heri kepada wartawan, Kamis (26/2/2026). 

Selain sabu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu buah sekop dari sedotan, satu pak plastik klip, satu lembar tisu, satu wadah warna hitam, dan satu unit telepon genggam warna hitam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui kepemilikan barang tersebut. Selanjutnya, KH dibawa ke Mapolres Tabalong untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Subsider Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Tabalong mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika melalui layanan kepolisian 110, Bhabinkamtibmas setempat, atau kantor polisi terdekat.

Kepolisian menegaskan, sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Tabalong yang bersih dari narkoba. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyerahkan hibah sebesar Rp1 miliar kepada pengurus Masjid Al Mahabbah dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kecamatan Gunung Purei, Rabu (25/2/2026). 

Kegiatan yang di Masjid Al Mahabbah, Desa Lampeong II tersebut dihadiri kepala OPD, muspika Kecamatan Gunung Purei, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaah Masjid Al Mahabbah. 

Hibah tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan sarana dan kemakmuran masjid. Penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan jamaah usai buka puasa bersama dan salat berjamaah.

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan dan kegiatan keagamaan dapat dirasakan merata hingga kecamatan terluar.

"Ramadan adalah momentum memperkuat iman, takwa, serta kepedulian sosial. Puasa mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan empati, terutama kepada saudara-saudara yang membutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dijadwalkan berlangsung di sejumlah kecamatan sebagai bagian dari agenda rutin tahunan pemerintah daerah selama bulan suci. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Barito Timur terus berkembang. Hingga 1 Februari 2026, sebanyak lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani lebih dari 13.000 penerima manfaat yang terdiri atas pelajar, tenaga pendidik, serta kelompok rentan.

Data tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Barito Timur, Desriantomi, saat dikonfirmasi pada Rabu (25/2/2026).

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah melalui Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah, tenaga pendidik dan non-kependidikan, serta kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Layanan diberikan melalui dapur SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Lima SPPG yang telah aktif melayani masyarakat meliputi, SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 1; SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 2; SPPG Dusun Timur Tamiang Layang; SPPG Dusun Timur Matabu; dan SPPG Benua Lima Pasar Panas. 

Sementara itu, tiga SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan, yakni SPPG Polres Barito Timur, SPPG lahan Pemda di Desa Rodok, dan SPPG lahan Pemda di Desa Dayu.

Berdasarkan data per 1 Februari 2026, jumlah penerima manfaat dari kalangan siswa dan tenaga pendidik/non-kependidikan mencapai lebih dari 13.000 orang.

Adapun rinciannya, yakni SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 1 melayani 2.321 siswa (di luar pesantren karena libur), dan 2.540 siswa pada hari normal termasuk 219 santri; dan SPPG Dusun Tengah Ampah Kota 2 melayani 3.180 penerima manfaat aktif.

Kemudian, SPPG Dusun Timur Tamiang Layang melayani 3.286 siswa; SPPG Dusun Timur Matabu melayani 2.562 siswa serta 313 tenaga pendidik/non-kependidikan; dan SPPG Benua Lima Pasar Panas melayani 1.700 siswa.

Adapun untuk kelompok B3, tercatat Tamiang Layang: 34 orang (30 balita, 2 ibu hamil, 2 ibu menyusui); Matabu: 182 orang (147 balita, 16 ibu hamil, 19 ibu menyusui); dan Benua Lima Pasar Panas: 394 orang (289 balita, 31 ibu hamil, 74 ibu menyusui).

Pelaksanaan program ini didukung 205 relawan dan 15 pegawai BGN yang tersebar di lima titik layanan. Selain itu, puluhan pemasok lokal dilibatkan untuk menyediakan bahan pangan seperti beras, ayam, ikan, sayuran, buah, telur, tahu-tempe, susu, hingga kebutuhan gas dan BBM. Sejumlah UMKM setempat juga berpartisipasi menyediakan roti, kue, dan makanan tambahan lainnya.

Seluruh bangunan SPPG yang kini beroperasi merupakan hasil renovasi rumah, rumah makan, dan ruko melalui pola kemitraan mandiri. Skema ini dinilai mampu mempercepat operasional tanpa harus membangun gedung baru.

Desriantomi menegaskan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan layanan seiring rampungnya tiga SPPG tambahan yang masih dibangun.

"Program MBG ini tidak hanya meningkatkan status gizi anak dan kelompok rentan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di Barito Timur,” ujarnya. (zi/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, meraih penghargaan nasional sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026. 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang hadir mewakili gubernur bersama empat bupati dari Kalsel.

Hasnuryadi menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai motivasi untuk memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah di daerah.

"Hari ini saya mewakili Bapak Gubernur menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup atas keberhasilan Kalsel dalam pembinaan menuju kabupaten/kota bersih,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tersebut, empat kabupaten di Kalsel turut menerima penghargaan, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong. 

Pemerintah Provinsi Kalsel berharap seluruh kabupaten/kota di daerah itu dapat meraih penghargaan serupa pada tahun mendatang sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, potensi timbulan sampah di Indonesia mencapai 141 ribu ton per hari.

Ia menyebut, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah sehingga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Target pengelolaan sampah nasional yang ditetapkan mencapai 63 persen pada 2026, meningkat dari capaian saat ini sekitar 25 persen. Untuk itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan operasional fasilitas pengolahan sampah, serta memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) paling lambat 2029. Saat ini, tercatat 481 TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping.

Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 digelar dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI”. 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai pembicara kunci, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Desa Riza Patria.

Rakornas tersebut bertujuan mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan dihadiri gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia. (mul/ali/jp). 

PURUK CAHU- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 di aula kantor DPMD setempat, Rabu (25/2/2026). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarpemerintah desa, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mendorong optimalisasi pelayanan publik dan stabilitas wilayah.

Rakor juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk optimalisasi aset desa dan fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Kepala DPMD Murung Raya, Lynda Kristiane, mengatakan rakor dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

"Rakor ini penting agar seluruh kepala desa memahami arah kebijakan dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026,” ujar Lynda.

Ia menjelaskan, terdapat delapan prioritas penggunaan Dana Desa 2026. Pertama, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah. Kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.

Selanjutnya, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa; penguatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa; dukungan implementasi kebijakan desa dan pemberdayaan masyarakat; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa; pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa; serta program sektor prioritas lainnya sesuai potensi dan keunggulan desa.

Selain itu, Lynda menegaskan sejumlah larangan dalam penggunaan Dana Desa. Di antaranya untuk pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota; pembangunan kantor atau balai desa, kecuali rehabilitasi ringan dengan nilai maksimal Rp25 juta; studi banding ke luar daerah; serta penyelesaian utang tahun sebelumnya.

"Dana Desa harus dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” tegasnya. (maya/jp).

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera agar tepat sasaran bagi masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan saat rapat sosialisasi implementasi program yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kepala OPD terkait, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara, Rabu (25/2/2026). 

Program ini sejalan dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menyebutkan bahwa lebih dari 205 ribu Kepala Keluarga di provinsi itu telah terdata sebagai penerima manfaat. 

Gubernur meminta seluruh kepala daerah memastikan validitas data untuk menghindari tumpang tindih dengan penerima bantuan Presiden.

"Hari ini kami siap mendukung penuh dan memastikan bantuan ini tersalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran. Realisasi bantuan dijadwalkan mulai H-5 menjelang Lebaran,” ujar Bupati Shalahuddin.

Bupati menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses administrasi agar program ini berjalan lancar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Program Kartu Huma Betang Sejahtera menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat perlindungan sosial bagi warga dan mendorong kesejahteraan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui dan mengapresiasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Rapat Paripurna, Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, telah memaparkan penjelasan terkait tiga Raperda tersebut dalam Rapat Paripurna pada 18 Februari 2026. Penjelasan ini menjadi dasar bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum dalam sidang kali ini.

Ketiga Raperda yang diusulkan meliputi Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP); dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD, H Kartoyo, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian, Banjarmasin. 

Pihak eksekutif diwakili oleh Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syaifuddin, yang membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam penyampaiannya, Sekda mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Menurutnya, saran dan harapan tersebut penting untuk menyempurnakan substansi regulasi yang dibahas.

"Kami sangat mengapresiasi pandangan fraksi berupa saran, masukan, dan harapan yang disampaikan. Hal ini merupakan cerminan aspirasi seluruh masyarakat Kalsel,” ujar M. Syaifuddin.

Ia menegaskan pentingnya penguatan struktur keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan fiskal mendukung pembangunan tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi masyarakat.

"Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan daerah. Kemandirian fiskal menjadi prasyarat untuk memperkuat struktur APBD Tahun Anggaran 2026 serta memperluas ruang fiskal pembangunan,” tegasnya.

Dengan dukungan seluruh fraksi, ketiga Raperda tersebut akan memasuki tahapan berikutnya, yaitu pembahasan lanjutan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalsel. (sar/ali/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) secara virtual.

Kegiatan ini diikuti Bupati Mura, Heriyus bersama jajaran terkait secara virtual dari aula A kantor Bupati setempat, Rabu (25/2/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran dan dihadiri Wakil Gubernur, unsur Forkopimda serta organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi Kalteng dan diikuti Bupati/Wali kota se-Kalteng beserta stakeholder terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir serta menekankan pentingnya dukungan bersama dalam pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu kepala keluarga.

Selain itu, Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu sosialisasi program, menyelaraskan kebijakan daerah dengan program Pemerintah Pusat, serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Menanggapi arahan Gubernur, Bupati Mura, Heriyus, menyampaikan bahwa Pemkab Murung Raya siap mendukung program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. 

Ia juga menyampaikan, bahwa Pemkab Murung Raya juga memiliki program Kartu Mura Hebat yang selaras dengan kebijakan tersebut.

"Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan data penerima valid dan akurat,” tegas Heriyus. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Kepolisian Resor Polres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, membagikan takjil dan tali asih kepada relawan pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah Kabupaten Barito Timur, Rabu (25/2/2026) sore.

Kegiatan yang dikemas dalam BERLIAN (Berbagi Kemuliaan di Bulan Ramadan) tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat sinergi antara kepolisian dan relawan dalam penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.

Kapolres didampingi Pejabat Utama (PJU), Ketua dan Pengurus Cabang Bhayangkari Barito Timur, serta personel Bagops, Sat Tahti, Siwas, dan Sikeu. 

Rombongan menyambangi tiga posko relawan, yakni Posko Relawan Damkar Sulung Rescue, Posko Relawan Matabu Jaya (RMJ) di Desa Matabu, serta Posko Relawan RMK di Mungkur Kandangan.

Kehadiran jajaran kepolisian disambut para relawan yang selama ini aktif membantu penanganan kebakaran dan situasi darurat di wilayah tersebut.

Selain membagikan bingkisan takjil kepada anggota relawan, Kapolres bersama Ketua Cabang Bhayangkari Barito Timur juga menyerahkan tali asih kepada masing-masing ketua posko sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin.

Kapolres AKBP Eddy Santoso menegaskan, bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud kepedulian institusi terhadap mitra strategis di lapangan.

"Pembagian takjil dan tali asih ini merupakan bentuk terima kasih kami kepada relawan Damkar yang selalu sigap membantu penanganan bencana. Sinergi ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi antara kepolisian dan relawan Damkar terus terjalin erat guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Barito Timur.

Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Barito Timur dalam memperkuat kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat selama bulan Ramadan. (zi/jp)

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, mengajak umat Kristiani di wilayah setempat memperkuat peran keluarga dan menjaga kerukunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati M. Yamin saat menghadiri perayaan Ibadah Natal 2025 yang digelar Forum Komunikasi Antar Gereja (FKAG) Barito Timur yang berlangsung dalam suasana penuh damai dan sukacita, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara Tamiang Layang, Rabu (25/2/2026). 

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV sekaligus Ketua FKAG Kabupaten Barito Timur, Ampera A.Y. Mebas, unsur Forkopimda, Sekda Barito Timur, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh agama, serta umat Kristiani se-Barito Timur, dan tamu undangan lainnya. 

Bupati menegaskan, bahwa tema Natal 2025, “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”, menjadi pengingat pentingnya keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

"Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang iman, kasih, pengampunan, dan pengharapan. Jika keluarga di Barito Timur kuat, maka daerah ini pun akan semakin kuat dan diberkati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya semangat “Merawat Kasih, Harmoni, dan Kerukunan” dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Menurutnya, keberagaman suku, budaya, dan agama di Barito Timur harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan solidaritas sosial.

Bupati mengaitkan nilai-nilai Natal dengan visi pembangunan daerah yang dirangkum dalam motto Bartim SEGAH (Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, Harmonis).

Ia menjelaskan, Sejahtera berarti menghadirkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata; Elegan menekankan tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan; Gigih diwujudkan melalui dedikasi dan inovasi dalam pembangunan; Amanah berarti kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab; serta Harmonis mencerminkan kehidupan masyarakat yang rukun dan toleran.

Nilai tersebut, lanjutnya, sejalan dengan motto daerah “Jari Janang Kalalawah” yang bermakna jaya selama-lamanya, tidak hanya dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek moral, spiritual, dan sosial.

"Jika keluarga dirawat dengan kasih, harmoni terus dijaga, dan kerukunan menjadi budaya hidup, maka Barito Timur akan menjadi daerah yang jaya dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di akhir sambutan Bupati M. Yamin atas nama Pemkab Barito Timur menyampaikan ucapan Selamat Natal 25 Desember 2025 kepada seluruh umat Kristiani. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E, menunjukkan kepedulian terhadap warga yang tengah berduka melalui Program Peduli Kapatean di Desa Matabu RT. 006, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Rabu (25/2/2026). Kehadiran orang nomor satu di jajaran Polsek Dusun Timur itu menjadi wujud empati Polri di tengah masyarakat.

Program Peduli Kapatean merupakan inisiatif yang digagas langsung oleh IPDA Sulkhan Sururi sebagai bentuk dukungan moril kepada keluarga yang mengalami musibah kematian. Program tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat di wilayah hukum Polsek Dusun Timur.

Dalam kunjungannya ke rumah duka, Kapolsek IPDA Sulkhan Sururi, menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum. 

Ia juga memberikan dukungan dan doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi cobaan.

Ia menjelaskan, bahwa program ini bertujuan agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat.

"Jadi, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga saat warga mengalami musibah,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan, setiap menerima informasi adanya warga yang berduka, pihaknya berupaya hadir melayat sekaligus membawa buah tangan sebagai bentuk kepedulian dan untuk meringankan beban keluarga. Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian di tengah suasana duka menjadi simbol bahwa Polri selalu bersama masyarakat.

Selain menyampaikan belasungkawa, di momen yang bertepatan bulan Suci Ramadan, Kapolsek juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyerap aspirasi warga serta memperkuat kemitraan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

Melalui Program Peduli Kapatean, diharapkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin solid, sekaligus tetap menjunjung nilai adat dan kearifan lokal di Desa Matabu. (zi/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor menerima kunjungan silaturahmi Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan (IKK HSS) Banjarmasin, H Muhammad Amin Santang, bersama jajaran pengurus, Rabu (25/2/2026). Pertemuan berlangsung di ruang kerja bupati, Kandangan.

Kunjungan tersebut bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus membahas rencana pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal IKK HSS Banjarmasin dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga mendiskusikan upaya pelestarian kebudayaan daerah serta rencana mengangkat dan mempromosikan kembali sejumlah situs sejarah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Langkah ini dinilai penting agar warisan sejarah daerah semakin dikenal masyarakat luas, khususnya generasi muda.

Bupati H Syafrudin Noor menyambut baik berbagai rencana tersebut. 

Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pelestarian nilai-nilai sejarah serta budaya sebagai bagian dari identitas daerah.

"Pemerintah daerah siap bersinergi dalam upaya pelestarian budaya dan pengenalan situs sejarah agar tetap terjaga dan memberi manfaat edukatif bagi masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Tim Pakar TPPEPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten HSS. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang menggelar rapat internal guna mematangkan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Rabu (25/2/2026). 

Rapat yang berlangsung di klinik rutan tersebut difokuskan pada penyamaan persepsi dan pendalaman usulan program pembinaan serta integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Rapat dipimpin Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Junaidi, didampingi Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan, Dhimas Calandra Anggita. Kegiatan ini juga diikuti para Wali Pemasyarakatan (Walipas) yang bertanggung jawab melakukan pendampingan dan pemantauan perkembangan WBP.

Dalam pembahasan, setiap usulan program dikaji berdasarkan latar belakang perkara, pasal yang dikenakan, serta masa pidana yang telah dan sedang dijalani. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang akan diajukan pada Sidang TPP.

Junaidi menegaskan, koordinasi internal penting dilakukan agar proses sidang berjalan objektif dan sesuai ketentuan. 

"Melalui rapat ini, kami memastikan seluruh data dan penilaian terhadap WBP telah diverifikasi secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil nantinya tepat dan terukur,” ujarnya.

Para Walipas turut menyampaikan laporan perkembangan sikap, perilaku, serta partisipasi WBP selama mengikuti program pembinaan. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan usulan pembinaan lanjutan maupun program integrasi.

Melalui rapat persiapan ini, jajaran rutan berharap pelaksanaan Sidang TPP dapat berlangsung optimal serta menghasilkan keputusan yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada pembinaan. (zi/jp). 

KANDANGAN- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Zulkifli, mengikuti rapat koordinasi secara daring terkait Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) bidang pengelolaan persampahan, Rabu (25/2/2026).

Rapat tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai bagian dari tahapan persiapan implementasi Program LSDP di daerah.

Program LSDP difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pengelolaan persampahan. Melalui program ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola layanan publik agar lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan, khususnya di sektor persampahan.

Dalam rapat tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta tahapan implementasi program. Informasi ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah teknis dan administratif sebelum pelaksanaan program.

Pemerintah Kabupaten HSS menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program LSDP. 

Partisipasi aktif dalam tahapan persiapan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan persampahan, sekaligus berdampak pada perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rutan Kelas IIB Tamiang Layang melaksanakan skrining dan edukasi kesehatan mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (25/2/2026), di klinik rutan setempat. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan pembinaan yang berfokus pada aspek psikologis warga binaan.

Skrining dilakukan menggunakan instrumen Beck Depression Inventory-II (BDI-II) dan Perceived Stress Scale (PSS) sebagai pre-test untuk mengidentifikasi tingkat stres dan gejala depresi secara dini. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah pendampingan lanjutan yang lebih terarah.

Kegiatan dipandu oleh peserta magang psikologi, Sonyha Anathalia, dengan pendampingan petugas pengamanan. Pelaksanaan berlangsung tertib dan kondusif.

Selain pengisian instrumen, WBP juga menerima materi mengenai pengertian kesehatan mental, tanda-tanda tekanan psikologis, jenis gangguan mental, serta strategi menjaga kesehatan mental selama menjalani masa pembinaan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif guna mendorong partisipasi aktif peserta.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyatakan kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan sistem bergiliran per kamar agar seluruh WBP memperoleh kesempatan yang sama.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen rutan dalam menghadirkan pembinaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan kedisiplinan, tetapi juga penguatan kesehatan mental sebagai fondasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Barito Timur memperketat pengawasan lalu lintas ternak melalui Pos Lintas Ternak Taniran sebagai langkah pencegahan penyakit hewan menular strategis. 

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap ternak yang masuk ke wilayah tersebut dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit hewan menular. 

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Barito Timur, Abianhin melalui Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Ratna Widyasari, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin dan menyeluruh. 

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi peternak lokal dari potensi kerugian akibat wabah penyakit," ujar Ratna kepada wartawan ini, Rabu (25/2/2026). 

Menurut Ratna, kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen administrasi berupa surat jalan ternak dan surat keterangan kesehatan hewan. 

"Dokumen tersebut menjadi syarat utama bagi setiap pengiriman ternak yang melintas dan masuk ke Kabupaten Barito Timur," tuturnya. 

Selain pemeriksaan dokumen ujar Ratna, petugas juga melakukan desinfeksi terhadap armada pengangkut hewan atau ternak. 

"Tindakan ini bertujuan mencegah penyebaran virus dan bakteri yang berpotensi menular melalui kendaraan pengangkut," jelasnya. 

Ratna menambahkan, bahwa pengawasan di Pos Lintas Ternak Taniran dilakukan secara ketat dengan melibatkan petugas teknis yang berkompeten di bidang kesehatan hewan. 

"Setiap ternak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya. 

Melalui langkah ini, ia berharap dapat meminimalisir risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis di Kabupaten Barito Timur, sehingga stabilitas produksi dan keamanan pangan asal hewan tetap terjaga. (zi/jp). 

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lamandau, AKBP Joko Handono, dan dihadiri unsur forkopimda terkait, pihak Dinkes, Kasat Narkoba beserta anggota, dan personel lainnya. 

Pemusnahan dilakukan setelah penyidik menerima penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Lamandau. Sebagian barang bukti disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan, sedangkan sisanya dimusnahkan.

Kapolres Lamandau, AKBP Joko Handono melalui Kasat Narkoba AKP Fery Endro Priyawanto, menyampaikan bahwa total barang bukti yang disita dari tiga kasus tersebut mencapai 35.734,66 gram (35,7 kilogram) sabu dan 15.028 butir pil ekstasi. Dari jumlah tersebut, yang dimusnahkan sebanyak 33.448,91 gram (33,4 kilogram) sabu dan 15.016 butir pil ekstasi.

"Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Lamandau,” ujar Fery.

Ia menjelaskan, pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Lamandau. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan tujuh tersangka berinisial AN, JO, S, AF, FM, ME, dan HH.

Ia menambahkan, bahwa para tersangka diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu yang dikirim dari Pontianak, Kalimantan Barat, melalui jalur darat. Barang tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, seperti Sampit dan Palangka Raya, serta ke luar provinsi.

"Dari hasil penyelidikan mengindikasikan jaringan ini merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika lintas negara yang masuk dari Malaysia melalui perbatasan Kalimantan Barat. Selanjutnya, barang didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kalimantan, antara lain melalui rute Pontianak- Lamandau- Pangkalan Bun; Pontianak- Lamandau- Sampit; Pontianak- Lamandau- Palangka Raya; dan Pontianak- Lamandau- Banjarmasin- Samarinda," kata AKP Fery. 

Ia menjelaskan, bahwa para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan terkait dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

"Pelaku terancam pidana penjara paling lama 20 tahun, hukuman mati, serta denda maksimal Rp10 miliar," demikian AKP Fery Endro. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- TP PKK Kabupaten Barito Utara bekerja sama dengan Densus 88 AT Polri menggelar sosialisasi pencegahan paham radikalisme bagi anak dan remaja di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Selasa (25/2/2026). Kegiatan ini menyasar pelajar tingkat SLTA se-Kabupaten Barito Utara sebagai langkah preventif menangkal penyebaran ideologi radikal di kalangan generasi muda.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Iptu Ganjar Satriono, S.Sos., Panit Satgas Wilayah Kalimantan Tengah. Turut hadir Duta GenRe Barito Utara serta perwakilan guru pendamping.

Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara, Ny. Hj Maya Savitri Shalahuddin, yang dibacakan Ketua GOW Barito Utara, Mira Apriyantinada Felix Y. Tingan, menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pembinaan karakter generasi muda.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap anak dan remaja memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya radikalisme serta mampu menangkal pengaruhnya sejak dini. Peran keluarga sangat penting dalam membimbing dan mengawasi perkembangan anak,” ujarnya.

TP PKK Barito Utara mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan radikalisme. Sinergi antara keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berlandaskan semangat persatuan di Kabupaten Barito Utara.

Dalam pemaparannya, Iptu Ganjar menjelaskan bahwa paham radikalisme kerap menyasar anak dan remaja melalui media sosial dan pergaulan yang tidak terkontrol. Ia memaparkan pola rekrutmen, ciri-ciri paparan radikalisme, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan sekolah.

Menurutnya, penguatan literasi digital, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, serta penanaman nilai kebangsaan dan toleransi menjadi kunci utama mencegah penyebaran paham radikal. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang kembali mengintensifkan pengamanan melalui kegiatan kontrol keliling (trolling) di area blok hunian, Rabu (25/2/2026) dini hari. Langkah ini difokuskan pada jam rawan guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kegiatan yang menjadi agenda rutin regu pengamanan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur. Petugas memantau setiap kamar hunian serta titik-titik strategis untuk memastikan tidak terdapat aktivitas mencurigakan maupun potensi pelanggaran tata tertib.

Pelaksanaan kontrol keliling ini sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan dan pengawasan intensif, khususnya pada waktu dini hari yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Perwira piket, Dhimas Calandra Anggita selaku Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Plh. Ka.KPR), turut memimpin langsung kegiatan tersebut bersama regu jaga. 

Selain aspek keamanan, petugas juga melakukan pemeriksaan kebersihan kamar warga binaan, lorong blok, saluran drainase, hingga lingkungan sekitar hunian.

"Kontrol keliling ini merupakan langkah deteksi dini untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, terutama pada jam rawan. Kami juga mengingatkan warga binaan agar selalu menjaga kebersihan dan mematuhi tata tertib,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas mengedepankan pendekatan humanis dengan menyampaikan imbauan secara persuasif kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan rutan.

Melalui kontrol keliling yang dilakukan secara rutin dan konsisten, jajaran pengamanan berkomitmen menciptakan lingkungan hunian yang aman, tertib, dan sehat bagi seluruh penghuni Rutan Tamiang Layang. (zi/jp). 

TANJUNG- Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua. 

Pengungkapan dilakukan pada Senin (23/02/2026) sore, dengan barang bukti mencapai lebih dari 1 kilogram, tercatat sebagai sitaan terbesar dalam lima tahun terakhir.

Kasat Narkoba Polres Tabalong, AKP Andi Prateknjo, S.H., memimpin operasi ini. 

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan 110 terkait maraknya transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Pelaku berinisial ARR (40), warga Kelurahan Pulau, tidak dapat mengelak saat petugas menemukan barang bukti di kamarnya. 

Dari penggeledahan, polisi menyita 8 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat total 1.097,83 gram, 1 bungkus plastik bergambar manggis, dan 1 kotak, 1 timbangan digital, 1 bungkus plastik klip, dan 1 gawai hitam. 

Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengaku sabu-sabu tersebut milik temannya bernama IYONG. Polisi saat ini masih mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan yang lebih luas.

ARR dijerat Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026, dan Subsidair Pasal 609 Ayat (2) Huruf a KUHP, sebagaimana telah diubah pada UU Nomor 1 Tahun 2026.

Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo menegaskan, komitmen Polres Tabalong dalam memberantas narkotika:

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi. Polres Tabalong tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkotika. Mari bersama-sama kita jaga generasi muda dari bahaya narkoba," jelasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Supian Effendi, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menggunakan E-Katalog versi 6 dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah.

Supian menegaskan, E-Katalog versi terbaru memudahkan OPD dalam memilih produk dan layanan sesuai standar pemerintah. 

"Dengan E-Katalog versi 6, proses pengadaan menjadi lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan dalam pemilihan barang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

Ia menambahkan, penggunaan E-Katalog versi 5 sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, seluruh OPD di Barito Timur diminta menggunakan versi 6.

Supian berharap, penerapan E-Katalog versi 6 dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran pemerintah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Drs. Misnohartaku, M.Ec.Dev., CGRE, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Penegasan tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (25/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para Asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala bidang, kepala subbagian perencanaan, serta peserta sosialisasi lainnya.

Sekda juga menyampaikan, bahwa dinamika pemerintahan yang dihadapkan pada tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat menuntut sistem pengelolaan yang tangguh dan adaptif.

"Risiko tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai sesuatu yang harus diantisipasi melalui strategi yang tepat. Setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pasti mengandung risiko. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa manajemen risiko bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis yang harus terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memastikan pengelolaan risiko telah termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan.

Menurutnya, perubahan sistem pemerintahan dari manual menuju digitalisasi juga meningkatkan tuntutan transparansi. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi publik, termasuk dokumen anggaran. Oleh karena itu, setiap organisasi perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan risiko guna meminimalkan potensi kesalahan administratif maupun hukum.

Sekda juga menekankan, bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari transformasi budaya kerja. Aparatur yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara sistematis akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya saing.

"Budaya sadar risiko harus menjadi bagian integral dalam setiap aktivitas organisasi. Komitmen pimpinan menjadi kunci dalam membangun budaya tersebut, baik melalui kebijakan resmi, visi-misi, maupun komunikasi yang konsisten,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Sekda meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk segera mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2026, termasuk menyusun rencana tindak pengendaliannya; mempedomani serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dokumen; serta berkoordinasi dan berkonsultasi secara aktif dengan Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

Ia berharap, melalui sosialisasi ini, pemahaman mengenai pengelolaan risiko semakin meningkat dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Timur, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Barito Timur, Yumail J Paladuk, menyampaikan bahwa alokasi APBD 2026 untuk bidang infrastruktur jalan tidak mencakup pembangunan Jembatan Hayaping, meskipun perencanaan fisik dan Detail Engineering Design (DED) telah rampung pada tahun 2025.

Menurut dia, estimasi biaya pembangunan jembatan dengan girder rangka baja beserta bangunan pelengkapnya mencapai Rp10 miliar. Sementara total anggaran infrastruktur jalan tahun ini hanya Rp16 miliar. 

Penurunan anggaran ini dipicu oleh perintah efisiensi nasional dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Tengah. 

"Situasi ini mengharuskan pengalokasian anggaran yang terbatas dilaksanakan dengan pertimbangan prioritas, sehingga pembangunan Jembatan Hayaping sementara ditunda,” ujar Yumail J Paladuk kepada wartawan ini, Selasa (24/2/2026). 

Ia menjelaskan, bahwa penangguhan tersebut bertujuan agar anggaran dapat difokuskan pada proyek infrastruktur jalan prioritas, termasuk beberapa proyek yang batal atau belum terealisasi pada tahun 2025. Salah satunya adalah rekonstruksi ruas Jalan Muara Awang, yang menjadi akses penting bagi pendidikan dan wilayah terisolir di Kabupaten Barito Timur.

Ia menambahkan, pihaknya tetap berupaya agar pembangunan Jembatan Hayaping dapat direalisasikan melalui jalur pengusulan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan atau Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. 

"Kami mengimbau agar masyarakat bersabar," tandasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- PT Adaro Indonesia menggelar buka puasa bersama insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Barito Timur, Selasa (24/2/2025). Kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Wong Solo, Tamiang Layang.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu menjadi ajang mempererat kemitraan sekaligus memperkuat sinergi komunikasi antara perusahaan dan media di daerah.

Media Relation Section Head PT Adaro Indonesia, Kadarisman, mengatakan pertemuan informal seperti buka puasa bersama memiliki nilai strategis dalam menjaga hubungan baik yang telah terjalin selama ini.

"Pertemuan seperti ini yang kita rindukan. Mudah-mudahan ke depan ada momen lain untuk berkumpul, tidak hanya pada Ramadan,” ujarnya.

Ia menegaskan, media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Karena itu, menurutnya, diperlukan komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkesinambungan.

"Hubungan harmonis antara perusahaan dan insan pers sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi kepada publik,” jelasnya.

Kadarisman juga menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus membangun kemitraan profesional dengan media di Kabupaten Barito Timur.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Barito Timur, Agustinus Bole Malo, mengapresiasi inisiatif PT Adaro Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

Ia menilai, buka puasa bersama bukan sekadar agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang dialog yang positif antara wartawan dan pihak perusahaan.

"Kami berharap kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi antara perusahaan dan rekan-rekan media,” ujarnya.

Menurut Agustinus, sinergi yang baik antara media dan perusahaan diperlukan untuk menciptakan arus informasi yang sehat dan edukatif bagi masyarakat.

"Kami berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan ditingkatkan melalui berbagai forum komunikasi, baik formal maupun informal,” pungkasnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menghadiri kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas di Langgar Baitul Jannah, Desa Dandang, Kecamatan Pasak Talawang, Selasa (24/2/2026).

Safari Ramadan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai kecamatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur perangkat daerah, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Wabup Dodo, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta menangani persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan solusi konkret, baik melalui penguatan ekonomi masyarakat maupun langkah penanganan banjir secara bertahap,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kemandirian masyarakat dalam mendukung pembangunan, termasuk renovasi rumah secara swadaya dan partisipasi dalam pembangunan sarana ibadah. Pemerintah daerah, lanjutnya, membuka ruang relokasi bagi warga yang berada di kawasan rawan banjir ke lokasi yang lebih aman.

Selain itu, program transmigrasi lokal turut didorong sebagai salah satu upaya pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan tepat sasaran juga menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Dodo, menyerahkan bantuan hibah uang kepada pengurus Langgar Baitul Jannah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengembangan sarana ibadah.

Melalui momentum Safari Ramadan, Dodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan memperkuat sinergi antara pemerintah, ulama, dan warga.

"Kebersamaan dan kekompakan adalah kunci dalam membangun daerah. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban, serta terus mempererat silaturahmi,” katanya.

Kegiatan diisi dengan silaturahmi, tausiyah, serta ibadah bersama dalam suasana khidmat. Pemerintah daerah berharap Safari Ramadan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat nilai persatuan, kemandirian, dan semangat gotong royong dalam membangun Kapuas yang lebih maju dan sejahtera. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Barito Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan Muara Awang dan ruas Bagok–Bamban pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas PUPR Perkim Barito Timur, Yumail J Paladuk, menyampaikan anggaran tersebut terbagi menjadi Rp5 miliar untuk penanganan jalan Muara Awang dan Rp2 miliar untuk ruas Bagok–Bamban.

Ia menjelaskan, bahwa untuk paket pekerjaan di Muara Awang, rencana difokuskan pada perkerasan beton (rigid pavement) pada badan jalan, terutama di sejumlah titik dengan tingkat kerusakan paling parah. 

"Sisanya pekerjaan akan mencakup peningkatan struktur perkerasan guna memperkuat daya tahan jalan dan meningkatkan kenyamanan pengguna," ujar Yumail kepada wartawan, Selasa (24/2/2026). 

Sementara untuk penanganan ruas Bagok–Bamban, ujar Yumail, direncanakan menggunakan perkerasan dan aspal. 

"Pekerjaan ini bertujuan meningkatkan kualitas permukaan jalan serta memperlancar akses transportasi masyarakat setempat," ujar Yumail. 

Yumail berharap, dengan peningkatan infrastruktur tersebut, mobilitas warga dan distribusi barang dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

KANDANGAN- Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, menegaskan pentingnya pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah sebagai langkah strategis untuk memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan target yang telah ditetapkan. 

Penegasan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Aula Ramu, Sekretariat Daerah HSS, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan itu dihadiri Tim Pakar TPPEPD, para Asisten Setda Kabupaten HSS, Staf Ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan PT BPR Kabupaten HSS.

Dalam arahannya, Bupati H Syafrudin Noor menekankan bahwa pendampingan dan evaluasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum untuk mengukur capaian program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

"Evaluasi ini menjadi tolok ukur apakah pembangunan yang kita jalankan sudah berada di jalur yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, fokus pendampingan dan evaluasi diarahkan pada tiga misi utama pembangunan daerah.

Pertama, pengembangan infrastruktur perdesaan dan penataan kawasan perkotaan. Ia menilai infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan akses, konektivitas, dan pemerataan layanan. 

"Desa harus maju, kota harus tertata, dan keduanya saling mendukung dalam satu kesatuan pembangunan daerah,” katanya.

Kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Menurutnya, HSS memiliki potensi besar di sektor-sektor tersebut. Tantangan ke depan adalah mengelola potensi secara terintegrasi dan berkelanjutan agar mampu menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan bermutu dan layanan kesehatan yang merata. Bupati menegaskan, pembangunan yang berkelanjutan harus berorientasi pada peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan daerah.

Bupati berharap, seluruh organisasi perangkat daerah bersikap terbuka dan objektif dalam proses evaluasi, serta siap melakukan perbaikan program. 

Ia menegaskan, hasil pendampingan harus menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar pembangunan di HSS semakin efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ari/jp). 

Kegiatan pengecekan dipimpin Kabagops Polres Barito Timur, Kompol Volvy Apriana, didampingi Kasipropam Polres Barito Timur, IPTU Tri Setyarto, serta Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kehadiran dan kesiapsiagaan personel dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan.

Adapun masjid yang menjadi lokasi pengecekan antara lain Masjid Jabal Noor, Langgar Darrussalam, Masjid Darul Ibadah, Masjid Al Rahman, Masjid Muhammadiyah At-Taqwa, dan Masjid Usman Bin Affan.

Dalam pengecekan tersebut, seluruh personel yang bertugas pengamanan dilaporkan hadir lengkap dan telah menempati posisi sebelum Salat Tarawih dimulai hingga ibadah selesai dilaksanakan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kabagops Polres Barito Timur, Kompol Volvy Apriana, menyampaikan bahwa kehadiran anggota Polri dalam pengamanan Salat Tarawih merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat serta upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Pengamanan ini bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Secara umum, pelaksanaan pengamanan Salat Tarawih di wilayah hukum Polres Barito Timur berlangsung aman, lancar, kondusif, dan terkendali. Kemudian, tidak adanya gangguan kamtibmas yang menonjol. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus didampingi Komandan Lanud (Danlanud) Iskandar, Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto, mantan Bupati Mura, Willy Midel Yoseph meninjau lokasi rencana pembangunan lanjutan Bandar Udara (Bandara) Tira Tangka Balang, yang berlokasi di Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Selasa (24/2/2026).

Bupati Mura, Heriyus, mengatakan bahwa lokasi bandara Tira Tangka Balang ini sangat strategis karena berdekatan degan Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi strategis ini menjadikannya penyangga potensial dan juga mendukung ketahanan Negara.

Heriyus menekankan pentingnya bandara ini bagi konektivitas antarwilayah di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Murung Raya.

"Bandara Tira Tangka Balang adalah harapan besar masyarakat Murung Raya untuk mempercepat mobilitas, mendatangkan investasi dan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Willy M. Yoseph, menambahkan bahwa dengan kunjungan Danlanud Iskandar, Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto, diharapkan bisa diusulkan juga menjadi bandara angkatan udara untuk mendukung pembangunan keamanan, ketahanan Negara di perbatasan dengan Negara lain

Willy mengatakan, dengan adanya bandara tersebut tentu akan berdampak baik bagi Kabupaten Murung Raya. 

"Kami juga berharap dukungan oleh Pemerintah Pusat dan semua pihak agar bisa merealisasikan pembangunan bandara, karena ini penting bagi kemajuan daerah," harap Willy. 

Turut hadir dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Mura, Ferdinand Wijaya, Kepala Diskominfo SP Mura, Yulianus dan stakeholder terkait. (dsk/maya/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar bersama jajaran, di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (24/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, Wakil Ketua I dan II, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa tim tengah melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak 2 Februari hingga 3 Maret 2026.

Pemeriksaan interim bertujuan untuk menilai kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan sebelum penyusunan laporan keuangan final.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut. 

Ia menegaskan, hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

"Melalui pemeriksaan ini, kami dapat mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berkualitas,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap sinergi dengan BPK RI terus terjalin guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. (fah/hru/jp).