JURNALISPOST.ONLINE-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kalimantan Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas Anugerah Sahabat Pers SMSI 2026 kepada Walikota Banjarmasin, Bapak H. Muhammad Yamin HR pada hari Kamis, 18 Juni 2026 di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

"Mari terus memperjuangkan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan keadilan."

MARABAHAN- Penyerahan piala bergilir mewarnai Malam Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Jum'at (19/6/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala itu dihadiri seluruh kafilah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, dewan hakim, serta sejumlah pejabat daerah dan provinsi.

Dalam rangkaian acara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Syarifuddin, M.Pd., menyerahkan piala bergilir MTQ kepada Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi sebagai simbol dimulainya pelaksanaan MTQN XXXVII tingkat provinsi di Batola.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi tahun ini.

Menurutnya, MTQ tidak sekadar menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat syiar Islam, membina generasi Qurani, serta menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.

"MTQ memiliki peran penting dalam memperkokoh spiritualitas masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu, kami bersyukur dan siap memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, HM. Syarifuddin yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa kesuksesan MTQ merupakan tanggung jawab bersama.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, panitia, dan peserta untuk berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan MTQN XXXVII di Barito Kuala.

Menurut HM. Syarifuddin, MTQ tidak hanya melahirkan qari dan qariah berprestasi, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"Al-Qur’an memuat tuntunan hidup yang dapat menjadi pedoman bagi keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, momentum MTQ harus mampu mendorong masyarakat semakin dekat dengan Al-Qur’an,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, panitia pelaksana, serta masyarakat yang telah mendukung persiapan penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi tersebut.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno memimpin Apel Siaga Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Globalindo Agung Lestari (GAL) dan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan PT Globalindo Agung Lestari tersebut diikuti jajaran karyawan perusahaan, perwakilan masyarakat, serta desa-desa di wilayah operasional perusahaan.

Dalam amanatnya, Bupati HM. Wiyatno mengapresiasi komitmen PT GAL dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kapuas. Menurutnya, pelaksanaan apel siaga menjadi bukti kesiapan perusahaan menghadapi musim kemarau sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Bupati mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG, Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal, seiring pengaruh fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.

"Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau,” ujarnya.

Kabupaten Kapuas sendiri memiliki kawasan gambut yang luas, dengan Kecamatan Mantangai menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian Karhutla. Berdasarkan data BPBD Kapuas, luas lahan terbakar sepanjang 2025 mencapai sekitar 274,79 hektare, tertinggi di Kalimantan Tengah. Mantangai menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar mencapai 132,69 hektare, disusul Dadahup 62,9 hektare dan Kapuas Murung sekitar 44 hektare.

Menurut HM. Wiyatno, data tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman Karhutla masih nyata sehingga diperlukan langkah pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama karena kebakaran di lahan gambut lebih sulit dipadamkan, membutuhkan biaya besar, serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pada kesempatan itu, HM. Wiyatno juga menyambut baik penandatanganan MoU antara PT GAL dan Kelompok Masyarakat Peduli Api. Kerja sama tersebut dinilai strategis untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

MPA memiliki peran penting dalam patroli lapangan, sosialisasi, pemantauan wilayah, pelaporan dini, hingga membantu pemadaman awal saat terjadi kebakaran.

"Keberhasilan pengendalian Karhutla tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat,” katanya.

Bupati berharap kemitraan yang dibangun tidak berhenti pada dokumen administratif, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. 

Ia juga meminta perusahaan memastikan seluruh sarana pengendalian Karhutla siap operasional, meningkatkan patroli terpadu di wilayah rawan, mengoptimalkan sumber air dan infrastruktur pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.

Melalui apel siaga dan kerja sama tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, aparat keamanan, dan masyarakat semakin kuat dalam mencegah serta menanggulangi Karhutla selama musim kemarau 2026. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Personel Polsek Pematang Karau bersama Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Pematang Karau melaksanakan panen raya jagung di lahan pertanian milik warga Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Jum'at (19/6/2026).

Panen dilakukan di lahan seluas satu hektare milik petani bernama Sono. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Pematang Karau, IPDA Ricardo Hutahaean, S.H., dan melibatkan personel Polsek serta jajaran BPP Kecamatan Pematang Karau.

Dari hasil panen tersebut, petani berhasil memperoleh sekitar 4 ton jagung. Capaian ini dinilai menjadi salah satu indikator potensi sektor pertanian di Kecamatan Pematang Karau dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan itu, personel Polri, penyuluh pertanian, dan petani turut bergotong royong memanen jagung yang telah memasuki masa panen. Kehadiran aparat kepolisian di sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

Selain panen, kegiatan juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada petani terkait pengembangan budidaya jagung sebagai komoditas bernilai ekonomi. Peningkatan produksi jagung diharapkan mampu memperkuat pasokan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Ricardo Hutahaean, mengatakan Polri berkomitmen mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui sektor pertanian.

"Panen jagung ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional. Kami berharap hasil panen yang diperoleh dapat memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan budidaya jagung sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi," ujarnya. 

"Polsek Pematang Karau akan terus bersinergi dengan petani dan instansi terkait guna mendukung peningkatan produksi pangan serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. 

Melalui kolaborasi antara Polri, penyuluh pertanian, dan masyarakat, diharapkan sektor pertanian di Kecamatan Pematang Karau semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kapuas menggelar Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengurus sekaligus meluncurkan Program PGRI Power Tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Jum'at (19/6/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi guru menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kapuas H Suwarno Muriyat, Wakil Ketua PGRI Kalimantan Tengah Dr Hj Ernawati, Ketua PGRI Kapuas Kadeni, jajaran pengurus PGRI, kepala sekolah, serta para guru.

Dalam sambutannya Sekda Usis I Sangkai mengapresiasi peran PGRI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Menurutnya, penguatan kapasitas pengurus merupakan langkah penting untuk membangun organisasi profesi yang adaptif, solid, dan mampu menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan.

"Pengurus yang kuat, adaptif, dan visioner akan membawa PGRI menjadi organisasi profesi yang semakin solid, bermartabat, dan disegani,” ujarnya.

Selain menjadi wadah aspirasi guru, lanjut Usis, PGRI juga memiliki peran strategis dalam mengawal dan menyosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan di daerah.

Pada kesempatan tersebut, PGRI Kapuas juga meluncurkan PGRI Power 2026, sebuah gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing guru di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Usis menegaskan, program tersebut harus menjadi momentum bagi guru untuk menguasai kompetensi abad ke-21, khususnya di bidang coding dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

"Saat ini kita tidak boleh lagi gagap teknologi. Guru harus mampu beradaptasi dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan pada era digital,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh guru untuk menjadikan teknologi sebagai sarana memperkuat kualitas pembelajaran dan mencetak generasi unggul di Kabupaten Kapuas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, H Suwarno Muriyat, mengatakan pihaknya terus mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui Program Pendidikan Hebat Kapuas Bersinar yang diluncurkan pada 2 Mei 2026.

Menurut Suwarno, guru menjadi prioritas utama dalam tujuh program strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Kapuas karena memiliki peran yang tidak tergantikan dalam proses pembelajaran.

"Berbagai program peningkatan kompetensi guru terus kami lakukan dan dukung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu program unggulan yang sedang berjalan adalah pilot project pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar yang saat ini menjadi satu-satunya di Kalimantan Tengah.

Selain itu, SMP Negeri 2 Selat ditetapkan sebagai sekolah percontohan pembelajaran mendalam (deep learning), coding, dan AI. Program serupa juga mulai diterapkan di SDN 5 Selat Hilir sebagai sekolah dasar percontohan.

Dinas Pendidikan Kapuas juga terus memperkuat pelestarian budaya lokal melalui revitalisasi Bahasa Dayak Ngaju yang diimplementasikan dalam Program Kamis Berbudaya, meliputi penggunaan pakaian adat, batik khas Kapuas, tarian Manasai, serta penggunaan Bahasa Dayak Ngaju dalam kegiatan pembelajaran. (fah/hru/jp). 

MARABAHAN- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Barito Kuala (Batola) menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal gratis bagi masyarakat di Ruang Pertemuan Utama (Rupatama) Polres Batola, Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) Polres Batola bekerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Kalimantan Selatan serta Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin tersebut diikuti sebanyak 25 anak yang telah terdaftar sebagai peserta.

Kapolres Batola, AKBP Anib Bastian, S.I.K., M.H., Wakapolres Batola, para Pejabat Utama Polres Batola, serta Ketua Cabang Bhayangkari Polres Batola Ny. Elok Anib turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan.

Selain mendapatkan layanan sunatan gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa sarung, kopiah, makanan ringan, serta bantuan tali asuh yang diserahkan langsung oleh Kapolres Batola bersama Ketua Cabang Bhayangkari Polres Batola.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para orang tua peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis yang diberikan Polres Batola dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Pelaksanaan sunatan massal berlangsung tertib dan lancar dengan dukungan tim medis dari Si Dokkes Polres Batola, Bid Dokkes Polda Kalsel, serta Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin.

Kapolres Batola, AKBP Anib Bastian melalui Kasi Humas Polres Batola IPTU Budi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan sunatan massal ini, Polres Barito Kuala ingin hadir memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sebagai wujud pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini semakin mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat,” ujar IPTU Budi.

Ia menambahkan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, kesehatan, dan kemasyarakatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan implementasi Polri Presisi yang humanis, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat.

Dengan terselenggaranya bakti kesehatan sunatan massal ini, Polres Batola berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Barito Kuala. (hru/jp). 

TANJUNG- Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polres Tabalong melaksanakan kegiatan anjangsana ke sejumlah purnawirawan dan warakawuri Polri di Kabupaten Tabalong, Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Wakapolres Tabalong, Kompol Hassanudin tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian kepada para anggota Polri yang telah mengakhiri masa tugasnya maupun keluarga anggota yang telah meninggal dunia.

Dalam kegiatan itu, rombongan Polres Tabalong bersama Pengurus Cabang Bhayangkari Tabalong mengunjungi kediaman keluarga almarhum Aiptu Daliyo di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, serta kediaman purnawirawan Brigadir I Nyoman di Desa Warukin, Kecamatan Tanta.

Selain bersilaturahmi, rombongan juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan tali asih kepada keluarga yang dikunjungi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J. melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, mengatakan kegiatan anjangsana merupakan bentuk penghargaan institusi kepada para purnawirawan dan warakawuri yang telah memberikan dedikasi selama bertugas di lingkungan Polri.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak melupakan jasa para senior yang telah mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan institusi. Anjangsana ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota yang masih aktif dengan para purnawirawan maupun warakawuri,” ujar IPTU Heri.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi bagi anggota Polri yang masih aktif, tetapi juga kesempatan untuk mengenang dan menghargai pengabdian para pendahulu yang telah turut membangun institusi.

Kehadiran jajaran Polres Tabalong mendapat sambutan positif dari keluarga purnawirawan dan warakawuri yang dikunjungi.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Tabalong berharap hubungan silaturahmi dengan keluarga besar Polri tetap terjaga serta semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. (fah/jp).

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menegaskan konsistensi Barito Utara dalam mempertahankan predikat tertinggi pengelolaan keuangan daerah selama 11 tahun berturut-turut.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta memenuhi aspek kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-11 kali tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut.

"Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata H Shalahuddin usai menerima LHP LKPD dari BPK RI Perwakilan Kalteng di Palangka Raya, Jum'at (19/6/2026).

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus berupaya mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang berkelanjutan.

"Opini WTP ke-11 ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan komitmen penguatan integritas, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional kepada seluruh jajaran pegawai. 

Penguatan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Aula Klinik Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dan diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf, Jum'at (19/6/2026). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat disiplin, profesionalisme, dan pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan.

Agung juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlibat dalam peredaran alat komunikasi ilegal di dalam rutan, baik yang melibatkan petugas maupun warga binaan pemasyarakatan (WBP).

"Tidak boleh ada toleransi terhadap keberadaan handphone ilegal di dalam rutan. Seluruh petugas harus berkomitmen menjaga keamanan dan integritas organisasi,” tegasnya.

Karutan juga menegaskan komitmen mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan.

Selain itu, ia meminta seluruh pegawai terus memperkuat koordinasi dengan pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja, termasuk pemenuhan hak-hak warga binaan serta program integrasi pemasyarakatan.

Pada sektor pelayanan publik, Agung mendorong seluruh jajaran untuk mengedepankan sikap profesional, responsif, dan humanis. Ia menilai kualitas pelayanan menjadi indikator penting keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga binaan.

Di bidang keamanan, petugas diminta meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini, pengawasan optimal, dan mitigasi risiko guna mencegah pelarian maupun gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) lainnya.

Komitmen pemberantasan narkoba juga menjadi perhatian utama. Agung menegaskan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan rutan.

"Setiap pegawai yang terbukti terlibat penyalahgunaan atau peredaran narkoba akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selain penguatan tugas pemasyarakatan, Karutan mengajak seluruh jajaran berperan aktif mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi dengan berbagai pihak. Program tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan.

Melalui kegiatan ini, jajaran Rutan Kelas IIB Tamiang Layang diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur menggelar kegiatan bakti religi dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Dusun Timur, Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat”, tersebut dipimpin langsung Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, S.E., dan melibatkan sejumlah personel Polsek Dusun Timur.

Adapun lokasi kegiatan meliputi GKE Yakin dan Masjid Ar Rahman yang berada di Kelurahan Tamiang Layang. Personel kepolisian bersama pengurus tempat ibadah melaksanakan kerja bakti membersihkan area lingkungan, halaman, serta fasilitas pendukung guna menciptakan suasana ibadah yang bersih dan nyaman bagi jemaat maupun jemaah.

Selain melaksanakan bakti religi, Polsek Dusun Timur juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada pengurus tempat ibadah dan warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat.

"Melalui momentum HUT Bhayangkara ke-80, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga hadir sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Kegiatan ini merupakan implementasi tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sekaligus upaya mempererat hubungan harmonis dengan tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara Polri, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari pengurus gereja, pengurus masjid, dan masyarakat setempat. Selain membantu menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan lintas elemen masyarakat.

Melalui kegiatan bakti religi dan bantuan sosial ini, Polsek Dusun Timur berharap semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial terus terjaga demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, kegiatan tersebut diikuti Kapolres HSS beserta Ketua Bhayangkari Cabang HSS, Wakapolres HSS, para pejabat utama, personel Polres HSS, ASN Polri, dan anggota Bhayangkari.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Wakapolres HSS, kemudian dilanjutkan kerja bakti membersihkan lingkungan masjid. Dalam kesempatan itu, Polres HSS juga menyerahkan bantuan berupa perlengkapan kebersihan dan tali asih kepada pengurus Masjid Nurul Ubudiyyah.

Bantuan yang diberikan meliputi 10 gulung karpet, lima sapu lantai, empat serok sampah, lima pel peras, dan dua unit tong sampah untuk menunjang kebersihan serta kenyamanan jamaah dalam beribadah.

Kapolres HSS melalui Kasi Humas AKP Purwadi, mengatakan kegiatan Bakti Religi merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan dengan warga melalui aksi sosial di lingkungan tempat ibadah.

"Melalui kegiatan ini, Polri ingin hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga menjadi wujud pengabdian Polri sesuai tema Hari Bhayangkara ke-80, yakni Polri untuk Masyarakat,” kata AKP Purwadi.

Ia menambahkan, kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polsek jajaran di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TANJUNG- Polsek Tanta, Polres Tabalong, meningkatkan patroli dan monitoring pada dini hari sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran rumah maupun bangunan di wilayah Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut berlangsung sejak tengah malam hingga menjelang subuh. Patroli dipimpin IPTU Adi Lesmono selaku Piket Pengawas bersama Kapolsek Tanta IPDA Aris Sufariyadi, IPDA M. Hanafi selaku Piket Pamapta, serta personel yang terlibat berdasarkan surat perintah.

Dalam patroli tersebut, petugas menyambangi sejumlah pos kamling dan Unit Pengamanan Berbasis Swadaya (UPBS) di wilayah Kecamatan Tanta. Personel memberikan imbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan serta turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing.

Selain patroli terbuka, personel berpakaian sipil juga diterjunkan untuk melakukan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai rawan. Pengawasan difokuskan pada lokasi tertentu, termasuk bangunan kosong yang berpotensi menjadi sasaran maupun lokasi terjadinya aksi pembakaran.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Ps Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Kami terus meningkatkan pengawasan dan patroli sebagai upaya pencegahan. Selain itu, petugas juga akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pihak yang sengaja melakukan pembakaran,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Tabalong berharap situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan maupun indikasi kebakaran. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur, menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pematang Karau, Jum'at (19/6/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau sekaligus menekan potensi terjadinya kabut asap dan kerusakan lingkungan.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh personel Polsek Pematang Karau, yakni AIPTU P. Supriadi, AIPDA M. Dodi S., dan BRIGPOL Sidik Ongki W. dengan menyasar warga di sejumlah titik wilayah hukum Polsek Pematang Karau.

Dalam kegiatan itu, petugas memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat agar tidak membuka lahan maupun hutan dengan cara membakar. Selain berisiko memicu kebakaran berskala luas, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat.

Untuk memperkuat pesan pencegahan, personel membentangkan spanduk bertuliskan **“Stop Pembakaran Hutan dan Lahan”** yang memuat informasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Ricardo Hutahaean, menegaskan bahwa pencegahan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh aparat semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Melalui kegiatan sosialisasi ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan akibat kabut asap, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga wilayah Kecamatan Pematang Karau agar tetap aman dan bebas dari kebakaran hutan maupun lahan,” ujarnya.

Dari hasil kegiatan tersebut, masyarakat mengaku memahami dampak dan bahaya Karhutla serta menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Melalui sosialisasi yang terus dilakukan, Polsek Pematang Karau berharap kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Karhutla semakin meningkat sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sejak dini. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Polres Kapuas bersama Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, membentuk dan meresmikan struktur organisasi Kampung Bebas Narkoba sebagai upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tingkat masyarakat.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Resnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo, mengatakan pembentukan struktur organisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi antara aparat pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

"Struktur organisasi Kampung Bebas Narkoba ini dibentuk sebagai wadah sinergi yang terintegrasi, mulai dari unsur kecamatan, kelurahan, TNI-Polri hingga elemen masyarakat,” ujar AKP Budi Utomo, Jum'at (19/6/2026).

Dalam struktur tersebut, Camat Selat Syarifulah, Kapolsek Selat AKP Tadik, Danramil Kapten Inf Rambianur, serta Kasat Resnarkoba Polres Kapuas AKP Budi Utomo bertindak sebagai jajaran penasihat.

Sementara itu, Lurah Selat Utara Muhammad Fikri ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan, didampingi Bripka Fitria Wardana selaku Bhabinkamtibmas dan Koptu Andri Mukti Wibowo sebagai Babinsa yang bertugas sebagai pembina harian.

Untuk menjalankan roda organisasi, Sekretaris Kelurahan Selat Utara Arief Rakhman dipercaya sebagai ketua. Ia didampingi Wiwi Riani sebagai sekretaris, serta Brigpol Ririn dan Viona Aprilanti yang mengemban tugas bendahara.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), organisasi tersebut dibagi ke dalam empat bidang kerja.

Seksi Edukasi dan Pencegahan dipimpin Brigpol Abdul Ghani bersama Syahrudin dan Syahril yang bertugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian, Seksi Deteksi Dini dan Pelaporan yang diketuai Brigpol M. Fitriadi bersama Suriyansyah dan Ramli bertugas memantau serta melaporkan potensi kerawanan di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, Seksi Rehabilitasi dan Pendampingan dikoordinasikan dr. Diana Yuniarti bersama Tim Dokkes Polres Kapuas untuk menangani aspek rehabilitasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun Seksi Humas dan Publikasi diisi Brigpol Wenny Priscila, Akbar, dan Alirida yang bertugas menyebarluaskan informasi serta edukasi terkait bahaya narkoba.

AKP Budi Utomo menegaskan, keberadaan Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Selat Utara diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran narkotika melalui sistem deteksi dini yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

"Dengan kolaborasi seluruh pihak, kami berharap Kelurahan Selat Utara dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba,” tegasnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, menggelar kegiatan bakti religi di sejumlah tempat ibadah di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Jum'at (19/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” tersebut dilaksanakan di Masjid Miftahul Ulum, Desa Banyu Landas, dan GSJA Siloam, Desa Bagok. Bakti religi dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah sekaligus mempererat hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat.

Personel Polsek Benua Lima bersama pengurus tempat ibadah melakukan kerja bakti membersihkan halaman, fasilitas pendukung, serta lingkungan sekitar agar tetap bersih, nyaman, dan layak digunakan untuk beribadah.

Di Masjid Miftahul Ulum, personel bersama pengurus masjid membersihkan area halaman dan fasilitas penunjang. Sementara di GSJA Siloam, kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan gereja serta penataan halaman agar lebih rapi dan nyaman.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan kegiatan bakti religi merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat.

"Melalui kegiatan bakti religi ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi sarana memperkuat kebersamaan, toleransi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih dan asri, tetapi juga menjadi wadah memperkuat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama di wilayah Kecamatan Benua Lima.

Melalui kegiatan gotong royong itu, terjalin komunikasi yang lebih erat antara personel Polsek Benua Lima, pengurus tempat ibadah, serta masyarakat setempat. Kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Melalui tema “Polri untuk Masyarakat”, Polsek Benua Lima menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pelayanan yang humanis guna mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. (zi/jp). 

TANJUNG- Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, personel Polres Tabalong menggelar bakti sosial berupa kegiatan bersih-bersih di Masjid Wardatussalihin, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Jum'at (19/6/2026) pagi.

Kegiatan yang dipimpin Kasat Samapta Polres Tabalong, AKP I Nyoman Sudharma, S.AP., tersebut diikuti sejumlah personel Polres Tabalong. Dengan semangat gotong royong, mereka membersihkan berbagai area masjid, mulai dari ruang ibadah, halaman, hingga tempat wudhu.

Aksi bersih-bersih meliputi penyapuan lantai, pembersihan halaman, pengangkutan sampah, serta penataan lingkungan sekitar masjid agar lebih bersih dan nyaman digunakan oleh jamaah.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan tempat ibadah.

"Bakti sosial ini menjadi wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Kami ingin mempererat hubungan dengan warga sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat ibadah,” ujar IPTU Heri.

Menurutnya, kegiatan sosial tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan masjid, tetapi juga memperkuat sinergi dan kedekatan antara Polri dan masyarakat.

Pengurus masjid dan warga setempat menyambut positif kegiatan yang dilaksanakan Polres Tabalong. Mereka mengapresiasi kepedulian jajaran kepolisian dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah serta mendukung terciptanya suasana yang nyaman bagi jemaah.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polres Tabalong untuk terus hadir dan memberikan manfaat di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80. (fah/jp).

JAKARTA- Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus mengusulkan agar SMSI dipercaya menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. 

Usulan itu disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat dalam Malam Anugerah SMSI 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Firdaus mengatakan, SMSI akan segera mengajukan surat resmi kepada Dewan Pers sebagai tindak lanjut atas usulan tersebut. Menurutnya, penunjukan penanggung jawab HPN perlu dilakukan secara bergiliran agar seluruh konstituen Dewan Pers memperoleh kesempatan yang sama.

"Insya Allah, dengan izin Yang Mulia Ketua Dewan Pers, kiranya berkenan nanti penanggung jawab Hari Pers Nasional yang akan datang itu SMSI. Kami akan kirim surat menyusul,” kata Firdaus.

Ia menegaskan, keinginan SMSI menjadi penanggung jawab HPN bukan untuk mendominasi penyelenggaraan agenda tahunan insan pers tersebut. Sebaliknya, SMSI mendorong penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

Menurut Firdaus, setiap konstituen harus diberikan kesempatan yang sama untuk berperan sebagai penanggung jawab HPN, termasuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), SMSI, dan organisasi pers lainnya.

"Pada HPN yang akan datang, seluruh konstituen harus diberi kesempatan sebagai penanggung jawab demi kesetaraan. Semuanya harus ditempatkan secara setara dan adil,” ujarnya.

Firdaus juga berharap PWI dapat mendukung usulan SMSI tersebut.

"Mohon izin kepada PWI, kiranya nanti mendukung kami untuk menjadi penanggung jawabnya. Karena ini adalah karya-karya luar biasa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Firdaus menjelaskan bahwa Anugerah SMSI 2026 merupakan bentuk apresiasi insan pers terhadap tokoh pemerintah dan masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebanyak 16 penerima penghargaan terpilih dari 61 nama yang diusulkan pengurus SMSI tingkat kabupaten/kota dan provinsi dari seluruh Indonesia. Setelah melalui proses seleksi, jumlah kandidat mengerucut menjadi 32 nama sebelum dewan juri menetapkan 16 penerima penghargaan.

Proses penilaian dilakukan oleh dewan juri yang dikoordinasikan Sekretaris Dewan Juri Prof. Taufik dengan pengawasan Ketua Dewan Pakar SMSI Prof. Yudi Krisnandi.

Dari 16 penerima penghargaan tersebut, tiga tokoh akan masuk nominasi penerima Pin Emas SMSI yang direncanakan diserahkan pada peringatan Hari Pers Nasional mendatang.

Firdaus menilai HPN tidak hanya menjadi perayaan tahunan insan pers, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan kolaborasi seluruh organisasi konstituen Dewan Pers.

"Seluruh konstituen harus ditempatkan secara setara dan berkeadilan. Itu semangat yang ingin kami bangun,” tegasnya.

Malam Anugerah SMSI 2026 dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, jajaran pengurus pusat SMSI, para penerima penghargaan, serta insan pers dari berbagai daerah di Indonesia. (ali/jp). 

JAKARTA- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia 2026 dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) atas komitmennya dalam mendukung kebebasan pers, keterbukaan informasi, serta membangun kemitraan yang harmonis dengan insan media.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah SMSI 2026 bertema “Menjaga Kemerdekaan Pers dan Keberlanjutan Media dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, bersama Ketua Umum SMSI Pusat, Dr. Firdaus.

Anugerah SMSI 2026 terdiri atas lima kategori, yakni Penghargaan Sahabat Pers Indonesia, Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia, Spirit Pers Indonesia, Tokoh Inspiratif, dan Pin Emas SMSI.

Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui proses seleksi dan penilaian dewan juri. Dari 61 usulan yang masuk, disaring menjadi 32 nominasi sebelum akhirnya ditetapkan 16 penerima penghargaan dari berbagai kalangan, mulai dari menteri, tokoh masyarakat, hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

Salah satu penerima penghargaan adalah Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR yang meraih Anugerah Sahabat Pers Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan insan pers sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik di Kota Banjarmasin.

Selain aktif menjalin kemitraan dengan media, HM. Yamin juga dinilai konsisten menjalankan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sejumlah program prioritas yang terus didorong meliputi penanganan persampahan, pengendalian banjir, penataan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

HM. Yamin menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Menurutnya, pers memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi kepada publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dan kontrol sosial yang membantu memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar.

Karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin secara konsisten melibatkan media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring, dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memastikan informasi program dan kebijakan dapat diketahui masyarakat secara luas.

HM. Yamin juga membuka ruang kritik dan masukan yang konstruktif dari insan pers sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Terima kasih dan syukur atas penghargaan ini. Saya dan Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung penuh kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan kemitraan media sebagai pilar penting pembangunan daerah,” ujar HM. Yamin.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan insan pers dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Kota Banjarmasin.

"Dengan semangat bekerja bersama insan pers, kita bergerak menuju Banjarmasin yang lebih bersih, lebih maju, lebih sejahtera, dan semakin membanggakan,” tutupnya. (ali/jp).

BANJARBARU- Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Sebanyak 128.705,17 gram atau sekitar 128 kilogram sabu disita dalam operasi yang berlangsung selama lima hari, sejak 8 hingga 12 Juni 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga menangkap lima tersangka yang diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba lintas provinsi hingga jaringan internasional.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Selatan.

"Dari pengungkapan narkoba ini, kita menyaksikan ada 128 kilogram sabu-sabu yang berhasil ditangkap dan disita dari lima orang tersangka," ujar Kapolda saat konferensi pers di Mapolda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Kalsel di bawah pimpinan Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, kelima tersangka berinisial JR, RA, MA, JA, dan SU. Mereka berasal dari sejumlah daerah berbeda, yakni Palembang, Depok, serta wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin dan Barito Kuala.

Hasil penyidikan sementara mengungkap jaringan tersebut menggunakan jalur distribusi antarpulau yang panjang. Sabu diduga dikirim melalui rute Pangandaran–Tasikmalaya–Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya sebelum akhirnya masuk ke Kalimantan Selatan dan diedarkan di Banjarmasin serta sekitarnya.

Pengungkapan kasus ini dilakukan di empat lokasi berbeda, yakni kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dua titik di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, serta area parkir RSUD Ulin Banjarmasin.

Kapolda menjelaskan, jika dikonversikan berdasarkan nilai pasar gelap, barang bukti sabu seberat 128 kilogram tersebut diperkirakan bernilai lebih dari Rp231 miliar.

Namun, menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak hanya diukur dari nilai ekonominya, melainkan dari jumlah masyarakat yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

*Hari ini kita mengungkap 128 kilogram narkotika. Namun yang lebih penting lagi adalah kita menyelamatkan ratusan ribu anak bangsa dan masyarakat Kalimantan Selatan dari bahaya narkoba," katanya.

Kapolda menegaskan, besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi salah satu target peredaran narkoba skala besar. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika.

"Kami dari Polda Kalimantan Selatan akan terus mengungkap, menangkap, dan menindak tegas para pelaku. Tidak ada ruang sekecil apa pun bagi peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan. Perang terhadap narkoba tidak boleh berhenti," tegasnya.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terancam hukuman pidana berat sesuai ketentuan yang berlaku. (hru/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati delapan tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Kesepakatan itu dicapai setelah perwakilan mahasiswa mengikuti audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan.

Dalam audiensi tersebut, BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi bahan bakar minyak, penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan bahwa lembaganya menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

"Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait agar menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujarnya.

Menurut H Supian HK, sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Audiensi berlangsung kondusif dan konstruktif dengan semangat memperkuat komunikasi antara kalangan mahasiswa dan lembaga legislatif.

DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus menerima, mengawal, dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi publik. (sar/ali/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, mengapresiasi keberhasilan Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Narkoba dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika dengan barang bukti sabu seberat 128.705,17 gram atau sekitar 128 kilogram.

Pengungkapan kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Banjarbaru, Kamis (18/6/2026), sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden RI dalam pemberantasan narkoba.

H Supian HK menilai capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan penegakan hukum, melainkan upaya besar dalam menyelamatkan generasi muda Kalimantan Selatan dari ancaman narkotika.

"Keberhasilan Polda Kalsel menggagalkan 128 kg sabu ini luar biasa. Ini bukan hanya penangkapan, tetapi penyelamatan ratusan ribu generasi Banua dari kehancuran,” ujarnya.

Ia menegaskan, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan berpotensi menyelamatkan ratusan ribu jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Karena itu, menurutnya, langkah tegas aparat menjadi sangat krusial dalam memutus jaringan peredaran gelap narkotika.

H Supian HK juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalsel beserta jajaran Ditresnarkoba atas kerja keras dan dedikasi dalam memberantas narkoba di daerah.

"Kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan keberanian aparat dalam memberantas peredaran narkotika,” katanya.

DPRD Kalsel, lanjutnya, menegaskan komitmen untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui penguatan sinergi antara legislatif, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Narkoba adalah musuh bersama. DPRD Kalsel siap menjadi garda terdepan bersama kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. Kami juga mengajak masyarakat aktif melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 kembali gagal digelar akibat tidak terpenuhinya kuorum kehadiran anggota dewan. Penundaan ini menjadi yang kedua kalinya untuk agenda yang sama dalam sepekan terakhir.

Paripurna yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Seruyan, Kamis (18/6/2026), hanya dihadiri 12 dari total 25 anggota DPRD. Berdasarkan tata tertib DPRD, rapat paripurna baru dapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya 13 anggota atau 50 persen ditambah satu dari jumlah keseluruhan anggota dewan.

Agenda rapat tersebut adalah mendengarkan jawaban Bupati Seruyan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas.

Sebelumnya, rapat dengan agenda yang sama pada Rabu (10/6/2026) juga batal dilaksanakan karena hanya dihadiri tujuh anggota dewan.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, yang memimpin rapat menyatakan persidangan terpaksa ditunda karena syarat kuorum tidak terpenuhi.

"Karena jumlah anggota yang hadir tidak sampai 13 orang atau setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPRD, maka rapat paripurna hari ini saya skors sampai rapat Badan Musyawarah (Banmus) berikutnya,” ujar Harsandi.

Usai rapat, Harsandi mengaku prihatin atas kembali gagalnya paripurna tersebut. Menurutnya, penundaan dua kali berturut-turut menunjukkan masih rendahnya tingkat kehadiran anggota dalam menjalankan tugas kelembagaan.

"Selaku unsur pimpinan saya sangat menyayangkan. Dua kali memimpin rapat paripurna, dua kali juga tidak kuorum sehingga harus ditunda. Rentang waktunya juga cukup panjang. Saya sangat menyayangkan rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini,” katanya.

Ia menambahkan, Badan Musyawarah DPRD Seruyan telah menyusun jadwal kegiatan dengan memberikan waktu yang cukup bagi anggota dewan untuk mengatur agenda masing-masing.

Harsandi juga menilai Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak anggota DPRD, termasuk dukungan anggaran perjalanan dinas dan realisasi program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

"Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah karena apa yang menjadi hak anggota DPRD sudah terakomodir dengan baik, mulai dari perjalanan dinas hingga pokir. Maka sudah seharusnya semua bisa bekerja sesuai dengan kewajiban kita selaku anggota legislatif,” tegasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan DPRD Seruyan berencana segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan fraksi. Pertemuan itu akan difokuskan untuk mengevaluasi tingkat kehadiran anggota sekaligus menyusun kembali jadwal kegiatan DPRD agar pelaksanaan agenda kelembagaan dapat berjalan lebih efektif. (gan/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memaparkan kesiapan daerahnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026–2027” tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan karhutla. Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi nasional menghadapi musim kemarau ekstrem.

Dalam paparannya, Gubernur Muhidin, menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan dengan penduduk sekitar 4,37 juta jiwa dan luas wilayah ±37.100 km² memiliki kerentanan tinggi terhadap karhutla akibat dominasi lahan rawa dan gambut yang mudah terbakar, terutama saat kemarau panjang dan pembukaan lahan.

Ia menyoroti pola kejadian karhutla yang berulang setiap lima tahun, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, Kalsel mencatat 2.799 kejadian karhutla dengan luas terbakar mencapai 190.394,58 hektare.

"Vegetasi gambut mengering, muka air turun, dan hotspot meningkat menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Muhidin.

Untuk penanganan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas, yakni kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor, wilayah Utara (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin), serta wilayah Timur Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.

Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei–17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas dengan delapan kejadian karhutla yang membakar 33,52 hektare lahan. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi sebanyak 300 titik, sementara dampak terluas terjadi di Kabupaten Banjar seluas sekitar 27,8 hektare.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalsel telah menerbitkan surat edaran gubernur terkait kesiapsiagaan karhutla 2026, serta memperkuat upaya pencegahan melalui pemetaan zona rawan, sosialisasi, simulasi, dan pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.

Kesiapsiagaan juga diperkuat dengan patroli sejak April, status siaga di sejumlah daerah, serta apel siaga provinsi yang dijadwalkan awal Juli 2026.

Dari sisi sumber daya, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 pengolah data, serta 372 personel patroli dan KIE. Dukungan logistik mencakup 68 mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit patroli, dan 337 mesin pompa air.

Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada stabilitas nasional, ekonomi, hingga hubungan internasional. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan dan respons cepat berbasis kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan pencegahan, bukan hanya pemadaman saat api sudah meluas,” tegasnya.

Menkopolkam juga menyoroti enam provinsi prioritas rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dengan puncak pada Juli–September akibat pengaruh El Nino. Kondisi ini memperkuat urgensi kesiapsiagaan nasional.

BNPB bersama pemerintah daerah telah menyiapkan mobilisasi personel, posko lapangan, serta penetapan status siaga darurat di wilayah prioritas. Pemerintah juga mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Upaya tersebut mencakup pemantauan dini, patroli terpadu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni dan satgas gabungan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. (sal/ali/jp). 

BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak 2 hingga 18 Juni 2026 ini menyasar pelajar serta Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) beserta keluarganya di wilayah hukum Polresta Banjarmasin.

Plh. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Timbul Rein Krisman Siregar, S.I.K., menyampaikan bahwa bakti kesehatan tersebut meliputi pemeriksaan mata untuk penerima kacamata gratis, pemeriksaan fisik dan pemberian vitamin kepada siswa sekolah, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi PNPP dan keluarganya.

Kegiatan dilaksanakan di sejumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas negeri di Kota Banjarmasin, serta di Poliklinik Pratama Polresta Banjarmasin.

Dalam pelaksanaannya, personel yang terlibat terdiri dari anggota Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) Polresta Banjarmasin, anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), serta anggota Bhabinkamtibmas Polresta Banjarmasin.

Dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, sebanyak 2.495 siswa menjalani pemeriksaan mata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 619 siswa ditetapkan sebagai calon penerima kacamata gratis. Jumlah penerima tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 500 siswa karena tingginya kebutuhan kacamata di kalangan pelajar.

Penerima manfaat program kacamata gratis berasal dari 14 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan 4 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah hukum Polresta Banjarmasin.

Selain itu, sebanyak 500 siswa menerima bantuan vitamin untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar di Klinik Pratama Polresta Banjarmasin telah melayani sebanyak 380 orang yang terdiri dari PNPP dan anggota keluarganya.

Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, Polresta Banjarmasin berharap dapat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. (hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas mempercepat realisasi program elektrifikasi Desa Barunang dan sejumlah desa di sekitarnya, Kecamatan Kapuas Tengah. 

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung Bupati Kapuas, HM. Wiyatno di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (18/6/2026).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah terkait, Camat Kapuas Tengah Jhon Sutrisno, perwakilan PT PLN, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah.

Dalam arahannya, Bupati HM. Wiyatno, menegaskan bahwa penyediaan akses listrik bagi masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus segera diwujudkan, terutama bagi wilayah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan kelistrikan.

"Pemerintah Kabupaten Kapuas mendukung penuh pembangunan jaringan listrik di wilayah Kabupaten Kapuas, khususnya Kecamatan Kapuas Tengah, lebih khusus lagi Desa Barunang dan sekitarnya,” tegas Wiyatno.

Menurutnya, kehadiran jaringan listrik yang andal tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih baik di kawasan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan jaringan listrik di wilayah Desa Barunang berada di bawah pengelolaan PT EPN. Karena itu, pelaksanaannya akan dilakukan melalui koordinasi antara PT EPN, PT Barunang, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, Pemkab Kapuas juga akan mengambil langkah strategis terkait proses perizinan pembangunan jaringan yang melintasi kawasan hutan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mempercepat pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memperoleh rekomendasi gubernur, sekaligus menjalin komunikasi dengan Kementerian Kehutanan.

Selain aspek perizinan, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi proses pembebasan lahan yang diperlukan dalam pembangunan jaringan listrik. Pemkab Kapuas menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek di lapangan.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa sosialisasi kepada masyarakat akan dikoordinasikan oleh pihak Kecamatan Kapuas Tengah agar proses penyampaian informasi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan tahapan teknis lainnya secara paralel.

Terkait dukungan kelembagaan, tim percepatan yang telah dibentuk sebelumnya akan dioptimalkan untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan program elektrifikasi. Tim tersebut juga akan berperan sebagai fasilitator dalam membantu masyarakat Desa Barunang melakukan koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan jaringan listrik.

Melalui rapat lanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga program elektrifikasi Desa Barunang dan wilayah sekitarnya dapat segera terealisasi.

Realisasi program tersebut diharapkan mampu menghadirkan akses listrik yang lebih andal bagi masyarakat, sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp).