KUALA KAPUAS- Puluhan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas mengikuti pelatihan dan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Permata Inn, Jalan Cilik Riwut tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

"Pemahaman terhadap HKI sangat penting agar karya yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum sekaligus nilai tambah dalam meningkatkan daya saing,” ujarnya.

Menurutnya, produk yang telah terdaftar HKI tidak hanya terlindungi, tetapi juga lebih dipercaya pasar dan berpeluang memperluas jaringan bisnis.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum wilayah Kalimantan Tengah, Dr. Joko Martanto, menyampaikan bahwa HKI merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Ia menilai, masih banyak pelaku usaha yang memiliki produk unggulan, namun belum menyadari pentingnya perlindungan hukum. Padahal, pendaftaran HKI dapat meningkatkan nilai jual sekaligus memberikan kepastian hukum.

"HKI menjadi kunci dalam memenangkan persaingan usaha. Karena itu, pelaku ekonomi kreatif perlu segera mendaftarkan karya dan produknya,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap pelaku ekonomi kreatif semakin memahami pentingnya HKI sebagai langkah strategis untuk menjaga orisinalitas karya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Palinget, Kamis (16/4/2026), guna memastikan kondisi pengelolaan sampah sekaligus menjajaki potensi pengembangan kawasan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Wabup didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kapuas, Ny. Hertitati Dodo, serta dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kapuas, dr. Tonun Irawaty P., Sekretaris DLHK Gerek, dan jajaran terkait.

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung sistem pengelolaan sampah di TPA Palinget serta peluang pengembangan kawasan agar lebih produktif.

Wabup Dodo menyatakan, TPA Palinget tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan bernilai tambah.

"TPA Palinget ini memiliki potensi sebagai tempat wisata dan rekreasi, terutama jika penataan dan pengelolaan kawasan dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Selain meninjau fasilitas, Wabup juga berdialog dengan para pemulung yang beraktivitas di lokasi. Ia mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pengelolaan TPA Palinget, sekaligus mendorong pemanfaatan kawasan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memfasilitasi mediasi sengketa pemortalan jalan hauling di Kecamatan Raren Batuah antara warga, yakni Bapak Yupelis dan keluarga, dengan pihak perusahaan, PT Bartim Coalindo dan PT Mutu.

Mediasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur, Kamis (16/4/2026), sebagai upaya mencari solusi atas konflik yang terjadi.

Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Barito Timur, TNI-Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, kepala perangkat daerah terkait, serta perwakilan kecamatan, desa, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, dan keluarga Yupelis.

Hasil mediasi menyepakati langkah awal penyelesaian sengketa melalui peninjauan langsung ke lokasi pemortalan jalan hauling.

Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, menegaskan peninjauan lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi faktual sebelum pengambilan keputusan.

"Peninjauan ini penting agar diperoleh gambaran yang jelas, sehingga keputusan yang diambil adil dan tidak merugikan pihak mana pun,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi penyelesaian sengketa secara musyawarah sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

Pihaknya berharap, melalui mediasi ini, permasalahan dapat diselesaikan secara dialogis dengan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga hubungan antara masyarakat dan perusahaan tetap terjaga. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Tengah mengungkap peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar di Kota Palangka Raya. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Murai, polisi menangkap dua pria yang berprofesi sebagai pekerja bangunan.

Kedua tersangka berinisial MA (50), tukang bangunan, dan AF (45), tukang kanopi, warga Kota Palangka Raya, ditangkap pada Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Budi Rachmat, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan profiling dan observasi. Setelah data dinyatakan valid, tim melakukan penindakan disaksikan perangkat lingkungan dan warga,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita tiga paket sabu dengan berat kotor 3.078 gram yang dikemas bertuliskan Refined Chinese Tea, serta empat paket berisi sekitar 400 butir pil diduga ekstasi warna kuning.

Selain narkotika, turut diamankan sejumlah barang bukti lain, di antaranya plastik klip berbagai ukuran, sendok takar, dua timbangan digital, dua tas, serta tiga unit telepon genggam.

Dirresnarkoba Polda Kalteng, Kombes Pol Slamet Ady Purnomo, menegaskan pihaknya masih mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan kedua tersangka.

"Seluruh barang bukti dan tersangka sudah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, Polda Kalteng berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar serta mengajak masyarakat aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Peningkatan Capaian Imunisasi dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 15–16 April 2026, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, menekankan perlunya inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan capaian imunisasi. Ia menilai pendekatan yang sama tidak akan menghasilkan perubahan signifikan.

"Jika kita bekerja dengan cara yang sama, hasilnya akan tetap sama. Untuk hasil yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda melalui kolaborasi, termasuk dengan TP PKK dan DWP,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Sugimin, SKM., M.Kes., menegaskan pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit menular pada anak. 

Ia menyebut, bahwa anak yang tidak mendapatkan imunisasi lebih rentan sakit sekaligus berpotensi menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya.

"Anak yang tidak diimunisasi lebih mudah terserang penyakit dan dapat menjadi sumber penularan bagi anak lainnya,” ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Barito Kuala, Hj Herwina Rezeki Zulkipli Yadi Noor, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung percepatan capaian imunisasi di daerah.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melengkapi imunisasi sepanjang usia sesuai dengan tema global PID 2026. 

Ia menegaskan, bahwa imunisasi berperan penting dalam melindungi anak, keluarga, dan masyarakat.

"Lengkapi imunisasi sepanjang usia. Dengan imunisasi kita melindungi anak, keluarga, dan masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada lima Puskesmas dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap terbaik, yaitu Puskesmas Tabunganen (95%); Puskesmas Berangas (83%); Puskesmas Tabukan (80%); Puskesmas Barambai (79%); dan Puskesmas Anjir Pasar (69%). 

Rakor ini menegaskan kembali pentingnya imunisasi sebagai hak dasar anak sekaligus upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti campak, polio, dan difteri. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi menerapkan kebijakan pengaturan kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sistem kerja fleksibel Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Barito Timur Nomor 000.8.3/205/ORG/2026 tertanggal 2 April 2026.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kabupaten Barito Timur sebagai tindak lanjut kebijakan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait transformasi budaya kerja ASN.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya mempercepat transformasi budaya kerja aparatur yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam aturan tersebut, WFH hanya dapat diterapkan pada jenis pekerjaan tertentu yang tidak membutuhkan kehadiran fisik di kantor, tidak memerlukan peralatan khusus, minim interaksi tatap muka, serta dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi.

Sementara itu, sejumlah jabatan tetap diwajibkan melaksanakan WFO penuh, di antaranya Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, kepala perangkat daerah, pejabat administrator, camat, lurah, hingga unit layanan publik tertentu seperti BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, layanan publik yang bersifat esensial seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, serta layanan pendapatan daerah juga diwajibkan tetap berjalan 100 persen di kantor guna menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Untuk organisasi perangkat daerah lainnya, pemerintah memberikan fleksibilitas pembagian kerja WFO dan WFH dengan proporsi maksimal 50 persen pegawai, disesuaikan dengan karakteristik layanan dan kebutuhan operasional masing-masing instansi.

Dalam pengaturan waktu kerja, ASN akan menerapkan sistem lima hari kerja dengan pola empat hari WFO dan satu hari WFH, dengan total jam kerja 37 jam 30 menit per minggu di luar jam istirahat.

Pemerintah daerah juga menekankan sejumlah kewajiban tambahan bagi kepala organisasi perangkat daerah, termasuk pengawasan kinerja pegawai, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, efisiensi penggunaan energi kantor, serta pelaporan kinerja secara berkala.

ASN yang menjalankan WFH diwajibkan memiliki surat tugas resmi dan tetap melaksanakan tugas dari rumah tanpa berpindah ke lokasi lain. Pemerintah juga memperketat pengawasan melalui sistem presensi daring.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung keseimbangan antara produktivitas kerja dan kondisi sosial masyarakat.

Pengaturan tersebut tetap mengedepankan pelayanan publik yang optimal dan akuntabilitas kinerja ASN.  (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menggelar Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R) sebagai bagian dari pembinaan personel yang akan memasuki jenjang pernikahan. Kegiatan berlangsung di Aula Lounge “D” Polres Bartim, Kamis (16/4/2026).

Sidang dipimpin Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso selaku ketua sidang, didampingi Kabag SDM AKP Ribut Pujiriyanto sebagai sekretaris. Hadir pula Ketua Bhayangkari Cabang Barito Timur beserta anggota, serta rohaniawan yang memberikan pembekalan spiritual.

Sebanyak tiga anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi mengikuti sidang, yakni Bripda Bagas, Bripda Michael Apriadi, dan Bripda Daya Karawehano. Ketiganya menjalani tahapan pembinaan dan penilaian sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan.

BP4R merupakan mekanisme internal Polri untuk membekali anggota dengan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Pembinaan mencakup kesiapan mental, moral, serta tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tugas kedinasan.

Dalam sidang, peserta menerima arahan terkait etika berumah tangga, peran pasangan, serta pentingnya dukungan keluarga. Keterlibatan keluarga calon mempelai juga menjadi bagian dari proses untuk memperkuat komitmen dan hubungan kekeluargaan.

Kapolres AKBP Eddy Santoso, menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang menuntut kedewasaan, tanggung jawab, dan saling pengertian. Menurutnya, keharmonisan keluarga berpengaruh langsung terhadap kinerja anggota dalam menjalankan tugas sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

Melalui sidang BP4R ini, diharapkan para anggota yang akan menikah mampu membangun keluarga harmonis serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau. 

Instruksi tersebut disampaikan Kapolres Barito Timur AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Binmas AKP Asep Supriadi dalam kegiatan analisis dan evaluasi (anev) Bhabinkamtibmas, Kamis (16/4/2026).

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa meskipun wilayah Barito Timur masih tergolong aman (zona hijau), potensi karhutla tetap perlu diwaspadai. Seluruh Bhabinkamtibmas diminta meningkatkan deteksi dini dan memahami kondisi wilayah binaannya, terutama titik rawan berdasarkan data tahun sebelumnya.

"Setiap personel harus meningkatkan kewaspadaan dan mengenali titik-titik rawan di wilayahnya,” ujar AKBP Eddy Santoso. 

Selain itu, personel diminta melakukan pendataan terkait kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Pendataan meliputi ketersediaan sumber air seperti embung, pos pantau, peralatan pemadam, serta potensi relawan dan masyarakat peduli api di tingkat desa.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas diminta aktif memberikan imbauan larangan membuka lahan dengan cara membakar serta edukasi mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan.

Polres juga mendorong peningkatan patroli serta koordinasi dengan pihak perusahaan di wilayah binaan. Pemanfaatan teknologi, seperti drone, turut dioptimalkan untuk memantau potensi kebakaran dari udara.

Jika ditemukan indikasi kebakaran, personel diminta segera melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya pelaporan yang akurat dan berjenjang. Setiap kegiatan dan kejadian harus dilaporkan sesuai kondisi di lapangan.

Dengan langkah tersebut, Polres Barito Timur berharap dapat meminimalkan risiko karhutla serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan. (zi/jp).

MUARA TEWEH- Malam Grand Final Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 berlangsung meriah di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (15/4/2026) malam. 

Kegiatan ini menjadi puncak seleksi bagi para finalis terbaik yang telah melalui serangkaian tahapan pembinaan dan penilaian.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Sekretaris Daerah, Muhlis, disampaikan bahwa ajang ini tidak hanya menilai penampilan, tetapi juga menitikberatkan pada wawasan, kepribadian, dan kemampuan generasi muda sebagai duta promosi pariwisata daerah. Para finalis diharapkan mampu menjadi representasi Kabupaten Barito Utara di tingkat provinsi maupun nasional.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ajang ini dinilai bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah pembinaan generasi muda agar berperan aktif dalam pembangunan, khususnya di sektor pariwisata. 

Para finalis pun diimbau untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Barito Utara, Hj Annisa Cahyawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mempromosikan potensi daerah melalui sektor pariwisata, seni, dan budaya.

Ia menambahkan, para pemenang nantinya akan mewakili Barito Utara pada ajang Jagau Nyai tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026, bertepatan dengan Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah.

Jumlah peserta pada tahun ini sebanyak 21 orang, terdiri dari 8 putra dan 13 putri. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang berasal dari putra-putri daerah yang memiliki kompetensi di bidang seni budaya dan pariwisata.

Malam grand final berlangsung semarak dengan berbagai penampilan, mulai dari peragaan busana, unjuk bakat, hingga sesi tanya jawab sebagai penentu akhir.

Pada akhir acara, Muhammad Ridha Ishfahani Nazhafi, mahasiswa Universitas Mulawarman, terpilih sebagai Putra Pariwisata Barito Utara 2026. Sementara itu, Biangka Sachura Ramadhani, pelajar SMA Negeri 1 Muara Teweh, dinobatkan sebagai Putri Pariwisata.

Keduanya dinilai memiliki kemampuan, wawasan, serta kepribadian unggul, dan diharapkan mampu menjalankan peran sebagai duta wisata dalam mempromosikan serta mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar acara ramah tamah dalam rangka menyambut kunjungan Komandan Korem (Kasrem) 102/Panju Panjang, Kolonel Inf. Jajang Kurniawan, S.I.P., M.M., di Aula Rumah Jabatan Bupati, Rabu (15/4/2026) malam.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan di wilayah Barito Utara.

Dalam sambutannya Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, memaparkan kondisi dan perkembangan daerah, termasuk capaian serta progres program prioritas daerah yang dikenal dengan “Gaspol 11.12”. Program tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong percepatan pembangunan, mulai dari pembangunan jembatan, peningkatan kapasitas jalan, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Shalahuddin.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Sementara itu, kehadiran Kasrem 102/Panju Panjang diharapkan semakin mempererat koordinasi antara jajaran TNI dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Acara ramah tamah ditutup dengan dialog dan silaturahmi antara unsur Forkopimda dan tamu undangan yang hadir. (dsk/emca/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) guna memperkuat perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM. Syarifuddin, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang digelar BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (15/4/2026), di Banjarmasin.

Ia menegaskan, bahwa perluasan kepesertaan Jamsostek merupakan agenda prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah daerah, kata dia, dituntut berperan aktif dalam memperluas perlindungan sosial sekaligus menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

Secara nasional, cakupan kepesertaan Jamsostek hingga akhir 2025 baru mencapai sekitar 35 persen. Di Kalimantan Selatan, capaian tertinggi berada di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu, sementara daerah lain masih perlu ditingkatkan.

"Seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan. Program ini penting, terutama bagi pekerja rentan seperti pekerja konstruksi, guru mengaji, dan pekerja informal lainnya. Dengan Jamsostek, keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki jaminan ekonomi,” ujar Syarifuddin.

Ia menambahkan, tantangan utama tidak hanya pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada implementasi di lapangan. Di antaranya peningkatan kepatuhan pemberi kerja, perlindungan pekerja informal, integrasi data berbasis NIK, serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

FGD tersebut diharapkan menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah konkret percepatan UCJ di Kalsel.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendratta, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut total klaim Jamsostek di Kalsel sepanjang 2025 mencapai Rp1 triliun dengan 85.159 kasus.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan menjalankan amanah pemerintah pusat, termasuk mendukung misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam bidang perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan investasi pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan testimoni penerima manfaat. Arif, salah satu ahli waris peserta Jamsostek, mengaku tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi setelah ayahnya meninggal dunia pada 2024.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Kalsel menyerahkan santunan Jaminan Kematian kepada dua ahli waris masing-masing sebesar Rp42 juta.

Usai kegiatan, Syarifuddin menyampaikan target peningkatan cakupan kepesertaan Jamsostek di Kalsel pada 2026 sebesar 48 persen, naik dari capaian sebelumnya 42 persen.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah strategi, antara lain kewajiban pendaftaran peserta oleh penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), kepatuhan kontraktor proyek jasa konstruksi, serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu, optimalisasi peran pemerintah daerah juga dilakukan melalui pengawasan kepatuhan perusahaan, serta dukungan anggaran dari APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit dan reboisasi.

FGD ini dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. (ran/ali/jp). 

BALI- Karya warga binaan pemasyarakatan (WBP) asal Kalimantan Tengah tampil dalam Pameran Hasil Karya WBP pada ajang World Congress on Probation and Parole (WCPP) ke-7 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Rabu (15/4/2026).

Pameran ini menampilkan berbagai produk unggulan hasil pembinaan dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. Selain sebagai sarana promosi, kegiatan tersebut juga menjadi indikator keberhasilan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Dari Kalimantan Tengah, produk yang dipamerkan merupakan hasil karya warga binaan dari Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya. Produk tersebut meliputi tas anyaman rotan, gantungan kunci, serta miniatur khas daerah berbahan getah nyatu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi partisipasi jajaran pemasyarakatan dalam mempromosikan karya warga binaan di forum internasional.

"Kegiatan ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa warga binaan mampu menghasilkan produk bernilai ekonomis dan berdaya saing,” ujar I Putu.

Ia menambahkan, produk yang dipamerkan tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga mencerminkan proses pembinaan yang berkelanjutan di dalam lapas dan rutan.

Menurutnya, pameran ini juga bertujuan mengubah stigma masyarakat terhadap warga binaan. 

"Mereka memiliki potensi yang terus dikembangkan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat,” katanya.

Partisipasi Kalimantan Tengah dalam ajang ini sekaligus mendukung penguatan program pembinaan kemandirian berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan rotan dan olahan getah nyatu, agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

I Putu menilai produk-produk tersebut memiliki nilai budaya tinggi dan peluang untuk menembus pasar yang lebih luas.

Ia berharap, melalui pameran ini, program pembinaan kemandirian di pemasyarakatan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif, baik bagi warga binaan maupun masyarakat, serta meningkatkan citra pemasyarakatan Indonesia di mata dunia. (zi/jp). 

BANJARBARU- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kader Posyandu dan digitalisasi layanan.

Upaya tersebut ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peluncuran aplikasi Care+ Posyandu oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, di Ballroom Cendana Hotel Grand Maya by ARTOTEL, Banjarbaru, Rabu (15/4/2026). 

Bupati HSS, H Syafrudin Noor, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi kader Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat.

"Peluncuran aplikasi Care+ Posyandu menjadi bagian dari upaya digitalisasi pelayanan, khususnya untuk mendukung pencatatan dan pelaporan data yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” ujarnya.

Bimtek diikuti 294 kader Posyandu dari 11 kecamatan di Kabupaten HSS dan berlangsung selama tiga hari, 15–17 April 2026. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam enam bidang SPM.

Bupati menegaskan pentingnya peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia mendorong para kader untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketua TP PKK Kabupaten HSS sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, mengapresiasi peran kader sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan informasi mengenai program bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan masyarakat di HSS.

Pemerintah Kabupaten HSS, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan melalui pembinaan dan fasilitasi guna mewujudkan daerah yang sejahtera, mandiri, agamis, dan berbasis teknologi. (ari/jp). 

PALANGKA RAYA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah dengan mendorong penggunaan QRIS di masyarakat serta penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah.

Arahan tersebut disampaikan Muhidin dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Rabu (15/4/2026), di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dalam forum tersebut, H Muhidin menilai pemanfaatan QRIS di masyarakat masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi. Padahal, infrastruktur pendukung dinilai sudah memadai.

"Kemungkinan kita kurang sosialisasi. Karena itu, perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.

Selain itu, H Muhidin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru enam daerah yang telah menerapkannya.

"Saya mengimbau daerah yang belum memiliki KKI agar segera menggunakannya. Jika pemerintah daerah saja belum menerapkan transaksi non-tunai, akan sulit mendorong masyarakat,” katanya.

H Muhidin juga menyatakan dukungan terhadap pemberian insentif bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur digital.

Ia turut menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan andal.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan pengelolaan keuangan.

"Digitalisasi harus mampu memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

H Muhidin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut mengusung tema optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, dan perbankan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP2DD Kalsel, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah berada pada tahap digital dengan skor indeks ETPD di atas 89 persen.

Namun demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan pemanfaatan kanal pembayaran digital yang saat ini masih di bawah 50 persen di sebagian besar wilayah.

"Dari sisi kanal, sistem, dan infrastruktur sudah cukup baik. Tantangannya ada pada peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. (sal/ali/jp).

BANJARMASIN- Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) kepada warga penerima manfaat, Rabu (15/4/2026).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, keluarga miskin, dan penyandang disabilitas.

Bantuan pangan yang disalurkan bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog, berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk periode penyaluran Februari- Maret 2026.

Lurah Pelambuan, Junaidi, S.Hut., turut hadir dan mendampingi Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Kalimantan Selatan beserta jajaran Bulog Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran unsur terkait bertujuan memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran sesuai data penerima manfaat.

Pihak kelurahan bersama jajaran juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, para ketua RT/RW, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam kelancaran penyaluran bantuan pangan ini.

Proses distribusi berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap bantuan ini dapat memberikan dampak nyata dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Kelurahan Pelambuan. (rhmt/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS, yang terdiri dari 10 pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas. Pelantikan berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (15/4/2026). 

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, jajaran pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat dan undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati HSS Syafrudin Noor yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari pembinaan aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

"Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen tinggi,” ujar Suriani.

Ia menyebut, bahwa pelantikan ini juga merupakan bagian dari penyegaran organisasi guna mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Para pejabat yang dilantik diminta segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerja, serta membangun koordinasi yang solid. Selain itu, mereka diingatkan untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, serta kerja sama tim dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Keberhasilan tidak dapat dicapai secara individu, tetapi melalui sinergi dan kerja sama yang kuat,” ujarnya.

Saat ditemui usai pelantikan, Suriani mengatakan seluruh proses telah melalui mekanisme yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Ia berharap, para pejabat yang dilantik mampu bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil.

"Setiap pelantikan bertujuan memperkuat organisasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Daftar pejabat yang dilantik:

Khairuddin – Camat Daha Barat

Ika Aguspiannor Hidayattullah – Kepala Pelaksana BPBD

Yumi Ulva Susanti – Kepala Bagian Umum Setda

Lea Indiarti – Kabid Administrasi Pemerintahan Desa

Rusnawati – Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

Alpian Mahpuz – Kabid Pemberdayaan Sosial

Muhammad Talhah – Kabid Perencanaan Bapperida

Noorfadiah Dinianty – Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif

Karmila Syafarina – Sekretaris Camat Loksado

Ary Nugraha – Sekretaris Camat Padang Batung

Arlina Budiarti – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kandangan

Fitria Mawarni – Lurah Kandangan Barat

Rahmah – Kasubbag Tata Usaha RSUD Brigjend H Hasan Basry. (ari/jp). 

MARABAHAN- Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Barito Kuala menggelar Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) tahun 2026 di Aula Selidah, Marabahan, Rabu (15/4/2026). 

Kegiatan berlangsung khidmat dengan agenda utama pemilihan Ketua Kwarcab untuk melanjutkan masa bakti kepengurusan.

Proses pemilihan berlangsung secara musyawarah mufakat dengan menjunjung prinsip demokrasi Pancasila. Hasil keputusan forum menetapkan Noor Hayati Bahrul Ilmi sebagai Ketua Kwartir Cabang Pramuka Barito Kuala yang baru.

Dalam sambutannya Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menyampaikan optimisme terhadap masa depan gerakan kepramukaan di daerah tersebut. 

Ia menegaskan, pentingnya kepemimpinan yang ikhlas, solid, dan berorientasi pada pengabdian untuk memajukan Pramuka di “Bumi Ije Jela”.

"Saya yakin hal ini bisa terwujud jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh. Keberhasilan berawal dari keyakinan yang kuat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu dan mendorong kesuksesan Gerakan Pramuka di daerah ini,” ujarnya.

Ia juga berharap, kepengurusan baru mampu memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Penetapan hasil Muscablub ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi dan peningkatan prestasi Gerakan Pramuka Barito Kuala, baik di tingkat daerah maupun nasional. (dsk/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus menggenjot kualitas literasi masyarakat dengan berbagai inovasi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari kategori sedang menuju tinggi.

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, melalui Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Manuwu Aryadikusuma, menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, skor IPLM Kabupaten Barito Timur pada 2025 tercatat sebesar 56,01 dan masih berada pada kategori sedang.

"Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi masih perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi akses informasi, minat baca, maupun partisipasi masyarakat,” ujarnya, Rabu (15/4/2026). 

IPLM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan literasi masyarakat, mencakup akses terhadap bahan bacaan, kemampuan membaca, hingga keterlibatan aktif dalam kegiatan literasi.

Sebagai langkah strategis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barito Timur menginisiasi program layanan silang bahan perpustakaan tercetak. Program ini menyasar berbagai titik layanan publik, termasuk perpustakaan desa.

Manuwu Aryadikusuma menjelaskan, program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap koleksi buku sekaligus meningkatkan wawasan pemustaka melalui pemanfaatan koleksi lintas perpustakaan.

"Melalui layanan silang ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bahan bacaan di berbagai lokasi, tidak terbatas di gedung perpustakaan saja,” katanya.

Sejak Februari 2026, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sedikitnya 17 instansi, baik vertikal maupun horizontal. Sejumlah lokasi yang menjadi titik layanan antara lain RSUD Tamiang Layang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KP2KP Tamiang Layang, Sekretariat Daerah Barito Timur, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tamiang Layang, serta beberapa perpustakaan desa seperti Desa Kandris dan Desa Kali Napu.

Melalui penyediaan bahan bacaan di ruang tunggu pelayanan publik dan perpustakaan desa, diharapkan minat baca masyarakat meningkat secara signifikan.

Manuwu Aryadikusuma optimistis, perluasan akses literasi ini akan berdampak langsung pada peningkatan skor IPLM pada 2026.

Program ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi melalui pendekatan inovatif yang menyasar ruang-ruang publik sebagai pusat aktivitas masyarakat. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menghadiri kegiatan ramah tamah bersama Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB), Mayjen TNI Zainul Arifin, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan (Kalsel) serta Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (14/4/2026) malam, di Balai Berkah Kodam XXII/TB, Palangka Raya.

Dalam sambutannya Pangdam XXII/TB, Mayjen TNI Zainul Arifin, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Gubernur Kalsel beserta rombongan. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan sinergi antarwilayah guna mendukung program pemerintah pusat serta mendorong pembangunan daerah.

Gubernur H Muhidin menyatakan, bahwa pertemuan lintas daerah tersebut telah lama diharapkan dan akhirnya dapat terlaksana berkat inisiatif jajaran Kodam XXII/TB.

Menurutnya, kedekatan geografis Kalsel dan Kalteng didukung akses darat yang memadai, sehingga memperkuat mobilitas dan interaksi masyarakat kedua provinsi.

"Hubungan masyarakat Kalsel dan Kalteng sangat erat. Aktivitas ekonomi, sosial, hingga kunjungan keluarga berlangsung dinamis di kedua wilayah,” ujarnya.

Ia mencontohkan tingginya mobilitas masyarakat Kalteng ke Banjarmasin pada akhir pekan untuk keperluan usaha maupun rekreasi. Sebaliknya, warga Kalsel juga banyak beraktivitas, bahkan menetap di wilayah Kalteng.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo, mengapresiasi hubungan harmonis antara pimpinan daerah kedua provinsi. Ia menyebut, bahwa Kalsel sebagai “saudara kandung” Kalteng dalam membangun kawasan regional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda dari kedua provinsi, di antaranya Sekretaris Daerah Kalteng, Kapolda Kalteng, Ketua DPRD Kalteng, serta jajaran Forkopimda Kalsel.

Kodam XXII/Tambun Bungai sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Kalsel dan Kalteng, dengan fokus pada penguatan pertahanan wilayah, dukungan terhadap program strategis pemerintah, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. (mm/ali/jp).

TAMIANG LAYANG- Sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT Sawit Graha Manunggal (SGM) dan tiga pekerja di Kabupaten Barito Timur berakhir damai setelah difasilitasi mediasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Rabu (15/4/2026).

Kesepakatan dicapai dalam pertemuan di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 180/106/KESBANGPOL/IV/2026.

Tiga pekerja yang terlibat dalam sengketa tersebut yakni, Dikumanis, Ating, dan Portasius Tada. Perselisihan sebelumnya muncul akibat tuntutan kompensasi pasca-PHK.

Melalui proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara musyawarah tanpa menempuh jalur hukum. 

PT SGM menyatakan bersedia memberikan kompensasi kepada para pekerja, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, yang memimpin mediasi, menegaskan bahwa pendekatan dialog efektif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan.

"Dialog dan musyawarah menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan adil dan tidak merugikan pihak mana pun,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah daerah penting untuk menjaga stabilitas hubungan industrial agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Mediasi tersebut turut dihadiri unsur lintas sektor, antara lain Kesbangpol, Disnakertransperin, Satpol PP, serta perwakilan Polres dan Kejaksaan Negeri Barito Timur.

Pemerintah daerah berharap kesepakatan yang dicapai dapat dipatuhi bersama dan menjadi rujukan penyelesaian konflik serupa di masa mendatang.

Dengan berakhirnya sengketa ini, kedua pihak diharapkan dapat kembali menjaga hubungan kerja yang kondusif serta mendukung stabilitas daerah. (zi/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menegaskan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi RTRW Kabupaten Barito Kuala di Aula Mufakat, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan itu, H Bahrul Ilmi menyatakan bahwa penyusunan Raperda RTRW merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan ruang yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

"Perda RTRW ini menjadi dasar hukum dalam perencanaan, perizinan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang di Barito Kuala,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan regulasi tersebut juga penting untuk memperkuat pengawasan, mencegah konflik pemanfaatan lahan, serta menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi turut diisi paparan teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala mengenai substansi RTRW. Dokumen tersebut mencakup pengaturan wilayah seluas kurang lebih 242.672 hektare.

Materi RTRW meliputi struktur ruang, seperti sistem pusat permukiman dan jaringan infrastruktur, serta pola ruang yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam kegiatan tersebut, juga disampaikan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui tim terkait penataan ruang.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis Perda RTRW oleh Bupati kepada sejumlah pemangku kepentingan, termasuk DPRD, pemerintah provinsi, dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam implementasi tata ruang daerah. (dsk/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas memastikan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 bebas dari penyalahgunaan narkotika dengan menggelar tes urine sebagai bagian dari proses seleksi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kapuas, Rabu (15/4/2026) pagi, dipantau langsung oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Kepala Bakesbangpol Yunabut dan Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo.

Tes urine ini menjadi tahap awal untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan integritas para calon anggota Paskibraka sebelum bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, peserta juga menjalani serangkaian seleksi ketat, mulai dari screening administrasi, assessment, hingga wawancara mendalam. Tim seleksi turut menelusuri rekam jejak digital peserta melalui media sosial guna menilai karakter dan kesesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan.

Tidak hanya aspek akademik dan fisik, peserta juga diuji melalui sesi unjuk bakat untuk mengukur kepercayaan diri serta kemampuan non-akademis.

Wakil Bupati Dodo menegaskan, bahwa seleksi berlapis ini bertujuan menghasilkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga berkarakter kuat dan bebas dari narkoba.

"Paskibraka harus menjadi teladan bagi generasi muda lainnya, baik dalam kedisiplinan maupun dalam menjauhi penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Melalui proses ini, Pemkab Kapuas berharap dapat menjaring putra-putri terbaik yang sehat jasmani dan rohani guna menyukseskan pelaksanaan upacara kemerdekaan pada Agustus mendatang. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar Apel Penyematan Tanda Kenaikan Pangkat bagi pegawai, Rabu (15/4/2026), di halaman kantor setempat. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri seluruh pejabat struktural, pegawai, CPNS, PPNPN, serta peserta magang.

Apel diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat sebagai dasar administratif pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan prosesi penyematan tanda pangkat baru kepada pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2017.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kenaikan pangkat harus diiringi peningkatan profesionalisme, integritas, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga berharap, momentum tersebut dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas dan berintegritas.

Kegiatan ditutup dengan doa sebagai ungkapan syukur, kemudian dilanjutkan tradisi siraman air kembang yang melambangkan harapan akan keberkahan, semangat baru, dan keberlanjutan pengabdian para pegawai. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Desa Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Imanuel, memaparkan secara terbuka realisasi anggaran desa yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dana Desa (DD) tahap I, serta Alokasi Dana Desa (ADD). 

Penjelasan tersebut disampaikan Imanuel sebagai bentuk komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Rabu (15/4/2026). 

Imanuel menjelaskan, bahwa Silpa tahun 2025 lalu dialokasikan untuk pembangunan kanopi dengan nilai anggaran sebesar Rp23 juta. 

Pembangunan ini difokuskan untuk mendukung fasilitas umum desa agar lebih fungsional dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun pemerintahan.

Sementara itu, Dana Desa (DD) tahap I telah direalisasikan untuk sejumlah program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 

"Program tersebut meliputi pembayaran honor guru TK dan PAUD, pemberian Makanan Tambahan (PMT), insentif kader kesehatan, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga penerima manfaat," ujarnya. 

Selain itu, kata Imanuel, Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa dan pembayaran honor perangkat. Anggaran tersebut mencakup honor pengulu, mantir, linmas, ketua RT, staf desa, hingga petugas kebersihan (cleaning service), yang berperan dalam menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa.

Menurut Imanuel, seluruh penggunaan anggaran tersebut telah melalui proses perencanaan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat serta mekanisme musyawarah desa.

Ia menegaskan, bahwa setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Pemerintah Desa Gumpa berkomitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta melibatkan warga dalam proses pengawasan pembangunan. 

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan seluruh program desa berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan uang kepada pengusaha kayu ilegal yang menyeret nama Kapolsek Seruyan Hulu, Ipda RS. 

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di masyarakat yang memicu perhatian publik, khususnya di wilayah Seruyan, Rabu (15/4/2026). 

Kapolres menegaskan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolres Seruyan, sehingga tidak berada dalam kendali langsungnya saat kejadian berlangsung.

Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran internal. 

Berdasarkan hasil awal pemeriksaan Propam, termasuk berita acara interogasi, bukti percakapan, serta transaksi, diketahui bahwa komunikasi dilakukan secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp.

"Permintaan sejumlah uang oleh oknum tersebut diakui untuk kebutuhan pribadi, salah satunya terkait keperluan serah terima jabatan, dan bukan dalam rangka kegiatan resmi institusi,” ujar Kapolres.

Kapolres menegaskan, bahwa segala bentuk permintaan uang yang mengatasnamakan institusi Polri tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin dan kode etik yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Saat ini, proses penanganan kasus masih berlangsung di internal melalui fungsi Propam. 

Ia memastikan penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi Polri,” tegasnya.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik serupa. 

Polres Seruyan, lanjutnya, berkomitmen memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang berkembang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (gan/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara berduka atas wafatnya salah satu aparatur sipil negara, Fahrul Rozikin Rijali, yang bertugas di BAPPERIDA Kabupaten Barito Utara, Rabu (15/4/2026). 

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melayat ke rumah duka almarhum. Kehadiran jajaran pimpinan daerah tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan turut melaksanakan salat jenazah berjamaah serta memanjatkan doa untuk almarhum. 

Suasana haru menyelimuti prosesi, mencerminkan rasa kehilangan mendalam atas kepergian sosok yang dikenal berdedikasi dalam menjalankan tugas.

"Atas nama Pemkab Barito Utara, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Bupati.

Kepergian Fahrul Rozikin Rijali menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan solidaritas di lingkungan pemerintahan, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam menghadapi duka. (dsk/emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Rekaman suara yang diduga melibatkan Kapolsek Seruyan Hulu, berinisial RS, beredar luas dan memicu sorotan publik. 

Dalam rekaman tersebut, ia diduga meminta sejumlah dana kepada pihak yang disebut sebagai bos kayu ilegal.

Selain rekaman suara, tangkapan layar dan video percakapan WhatsApp juga tersebar di media sosial dan grup percakapan, sehingga menimbulkan perbincangan di tengah masyarakat.

Dalam percakapan yang beredar, sosok yang diduga RS terlihat mengirimkan nomor rekening pribadi serta menyebut dana tersebut untuk keperluan kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Seruyan.

Pesan yang beredar antara lain menyebut permintaan iuran untuk kebutuhan kegiatan, seperti karangan bunga, konsumsi, dan cenderamata. Dalam percakapan lanjutan, nominal yang dimaksud disebut mencapai Rp10 juta.

Kasus ini dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri oleh seorang warga, Afner Juliwarno pada Rabu, 15 April 2026.

Afner menyatakan, laporan tersebut dibuat karena keresahan atas dugaan permintaan dana kepada pihak yang diduga terlibat aktivitas ilegal.

"Saya sudah membuat laporan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan iuran kepada bos kayu ilegal untuk kegiatan sertijab,” ujarnya.

Ia berharap, laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh institusi kepolisian serta menjadi evaluasi terhadap kinerja aparat di wilayah Seruyan Hulu, termasuk dalam penanganan kasus narkoba.

Menanggapi hal tersebut, IPDA RS membenarkan adanya komunikasi, namun membantah tudingan pemerasan. Ia menyatakan permintaan tersebut bersifat sukarela.

"Saya tidak memeras, hanya meminta bantuan. Kalau dibantu syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa,” ujarnya. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Staf Korem (Kasrem) 102/Panju Panjung Kolonel Inf Jajang Kurniawan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur, Rabu (15/4/2026). 

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin di Rumah Jabatan Bupati, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal.

Sejak pukul 09.00 WIB, sejumlah pejabat daerah mulai berdatangan, di antaranya Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Dandim 1012/Buntok, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta perwakilan TNI dan Polri lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Meski dikemas secara informal melalui kegiatan ramah tamah dan sarapan bersama, sejumlah isu strategis tetap menjadi fokus pembahasan.

Beberapa hal yang dibahas meliputi aktivitas pertambangan dan perusahaan di wilayah Barito Timur, serta rencana pemindahan sekitar 63 ekor ternak sapi ke lokasi cetak sawah di Km 42, Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jembatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Meski berlangsung singkat, pertemuan ini dinilai produktif dan konstruktif. Kehadiran Kasrem 102/Panju Panjung menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor di Barito Timur.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan makan bersama sebagai bentuk penguatan silaturahmi antar pemangku kepentingan. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Kapuas, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kesbangpol Kabupaten Kapuas ini menyasar peserta seleksi calon Paskibraka tahun ajaran 2026. Sosialisasi dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Polres Kapuas bersama sejumlah anggota.

Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma melalui Kasat Narkoba AKP Budi Utomo, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman sejak dini terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

"Peserta dibekali pengetahuan mengenai jenis-jenis narkotika serta dampak buruknya terhadap kesehatan dan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan serta sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, kurir, maupun bandar.

Dalam kesempatan itu, petugas menekankan pentingnya peran pelajar dalam menjauhi narkoba serta keberanian untuk menolak dan melaporkan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta penguatan karakter generasi muda.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta memiliki ketahanan diri dan kesadaran tinggi dalam menghadapi ancaman narkoba, khususnya di kalangan remaja. (fah/jp).