KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Kabupaten Seruyan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemerataan distribusi bantuan hewan kurban dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Sebanyak 33 ekor hewan kurban yang disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diterima langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., di halaman Kantor Bupati Kuala Pembuang, Selasa (26/5/2026).

Plh Sekda Seruyan, Bahrun Abbas, menekankan bahwa bantuan tersebut akan segera didistribusikan secara terarah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, dengan prioritas masyarakat yang berhak menerima di berbagai wilayah.

Bahrun Abbas juga menyampaikan, bahwa pihaknya memastikan proses penyaluran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaat kurban benar-benar dirasakan masyarakat.

"Seluruh hewan kurban akan kami distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dapat dirasakan secara nyata,” ujarnya.

Ia juga menilai, bantuan tersebut bukan hanya bentuk dukungan pemerintah menjelang Iduladha, tetapi juga penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah.

Menurutnya, momentum Iduladha menjadi sarana penting untuk memperkuat solidaritas sosial, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Ia berharap, penyaluran bantuan hewan kurban ini dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di wilayah setempat. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, S.H., S.I.K., memimpin apel sore di halaman Mapolres Seruyan, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti Wakapolres, para Pejabat Utama, serta seluruh personel Polres Seruyan.

Dalam arahannya, Kapolres AKBP Beddy Suwendi, menegaskan larangan keras bagi seluruh anggota untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. 

Ia menekankan, bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak karier, kehidupan pribadi, serta mencoreng institusi Polri.

"Jangan ada lagi personel yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Ini peringatan keras. Kita adalah aparat penegak hukum, sudah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres juga mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam menjalani tugas dan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, sikap bersyukur dapat membantu personel bekerja lebih tenang, fokus, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

"Perbanyak bersyukur agar hidup tidak dipenuhi beban. Dengan bersyukur, kita akan lebih tenang, lebih fokus dalam bertugas, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Apel siang tersebut menjadi momentum penguatan disiplin dan integritas personel Polres Seruyan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha serta meningkatkan profesionalisme di tengah masyarakat. (gan/jp). 

KUALA PEMBUANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seruyan mengintensifkan patroli roda dua (R2) di wilayah Kota Kuala Pembuang, Selasa (26/5/2026), guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan tersebut menyasar sejumlah titik di pusat Kota Kuala Pembuang. Patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk memantau situasi lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan raya.

Personel Satlantas Polres Seruyan juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar tetap mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Kasatlantas Polres Seruyan, IPTU Subronto, mengatakan patroli R2 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan jajarannya sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Patroli rutin ini kami laksanakan untuk memastikan situasi lalu lintas di Kota Kuala Pembuang tetap aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas,” ujarnya.

Ia menambahkan, patroli berkala akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polres Seruyan dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga kondusivitas wilayah, khususnya di kawasan perkotaan Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

TANJUNG- Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Kapolda Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan hewan kurban kepada Pondok Pesantren Nurul Mustofa (Guru Jaro), Kabupaten Tabalong, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan bantuan berupa satu ekor sapi dilakukan Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana mewakili Kapolda Kalsel kepada pengasuh Ponpes Nurul Mustofa, KH Ahmad Sanusi Ibrahim atau Guru Jaro.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Tabalong Kompol H Hasanudin, Kasat Intelkam AKP Asep Dedi Hermawan, Kasat Reskrim AKP Danang Eko, serta Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, mengatakan penyaluran hewan kurban itu merupakan bagian dari bakti sosial Polri sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat menjelang Iduladha.

"Momentum Iduladha ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara Polri, ulama, tokoh agama, dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama,” ujar IPTU Heri Siswoyo.

Sementara itu, KH Ahmad Sanusi Ibrahim, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Selatan atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada pondok pesantren.

Ia berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat sekitar, khususnya dalam menyambut Hari Raya Iduladha. (fah/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat H Mansyah Addrian, Selasa (26/5/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, S.M., dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pembentukan pansus sebagai tindak lanjut atas persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

Dalam rapat itu, laporan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporannya disampaikan bahwa usulan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum terkait berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang menjadi perhatian masyarakat.

Pembentukan pansus dilatarbelakangi meningkatnya keluhan masyarakat terhadap dugaan praktik penyimpangan distribusi BBM subsidi, seperti pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk memperoleh BBM secara tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi guna menunjang operasional sehari-hari. Persoalan itu juga dikhawatirkan memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah.

DPRD Kalsel menegaskan pembentukan pansus dilakukan sebagai bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui pansus tersebut, DPRD Kalsel mendorong pengawasan distribusi BBM subsidi dilakukan lebih optimal melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero), dan instansi terkait lainnya agar penyaluran BBM subsidi berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Usai rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk melakukan pembahasan awal sekaligus memilih pimpinan pansus. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM di wilayah Kalimantan Selatan, Selasa (26/5/2026).

Pembentukan pansus tersebut disepakati dalam rapat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, M. Syaripuddin ditunjuk sebagai Ketua Pansus BBM Bersubsidi, sedangkan H Jahrian dipercaya menjabat Wakil Ketua Pansus.

Keberadaan pansus diharapkan mampu menjadi langkah konkret DPRD Kalsel dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyalurannya.

Selain melakukan pengawasan, pansus juga akan menginventarisasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan mendorong adanya solusi bersama dengan pihak terkait guna memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat. (sar/ali/jp).

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat silaturahmi bersama jajaran Direksi Perusda Batara yang digelar di Muara Teweh, Selasa (26/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas tiga agenda strategis daerah. Pertama, rencana pembangunan fasilitas penampungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang harus mengedepankan aspek keamanan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Kedua, kelanjutan pengurusan hak Participating Interest (PI) sebesar 10 persen bagi daerah penghasil gas bumi sebagai upaya meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga membahas rencana investasi pengelolaan minyak goreng yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Bupati menegaskan, melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimistis mampu mendorong pertumbuhan investasi yang sehat serta menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (emca/jp). 

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui transformasi RSUD Barito Utara menjadi rumah sakit yang prima dan mampu menjadi rujukan di Kalimantan Tengah.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat memimpin rapat koordinasi bersama Direktur RSUD Barito Utara dan jajaran terkait di Muara Teweh, Selasa (26/5/2026).

Bupati menyampaikan, bahwa peningkatan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan manajemen rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Menurutnya, transformasi rumah sakit menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Bupati H Shalahuddin berharap, peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat terus dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia, pemenuhan tenaga medis spesialis, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat Barito Utara maupun wilayah sekitarnya. (emca/jp). 

TANJUNG- PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Fuel II Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana atas dukungan dan sinergitas dalam pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Tabalong.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Polres Tabalong, Jalan PHM Noor, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Selasa (26/5/2026) siang.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana hadir didampingi Wakapolres Tabalong Kompol H Hasanudin. Sementara dari pihak Pertamina, hadir Sales Branch Manager Fuel II Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga Banjarmasin Muhammad Raja Doly Hutabarat.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Polres Tabalong dalam mendukung kelancaran distribusi energi bersubsidi serta penanganan berbagai bentuk penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di wilayah Tabalong.

Dalam kegiatan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga menyerahkan piagam penghargaan dan plakat apresiasi kepada Kapolres Tabalong. Sebagai bentuk hubungan kerja sama yang telah terjalin, Kapolres Tabalong juga menyerahkan cinderamata kepada pihak Pertamina.

Kasi Humas Polres Tabalong, Iptu Heri Siswoyo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polres Tabalong untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi energi bersubsidi.

"Penghargaan ini menjadi bentuk sinergitas antara Polri dan PT Pertamina Patra Niaga dalam memastikan distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran dan tersedia bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polres Tabalong akan terus mendukung langkah pengawasan, pencegahan, hingga penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi guna menjaga stabilitas distribusi energi di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan Pertamina diharapkan dapat terus diperkuat untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus menunjang program pemerintah dalam pengawasan distribusi energi bersubsidi. (fah/jp). 

TANJUNG- Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Bubuhan Sopir Truk Tabalong (PBSTT) menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kabupaten Tabalong, Selasa (26/5/2026) pagi. Mereka menuntut kepastian ketersediaan dan distribusi bio solar subsidi untuk operasional angkutan barang.

Aksi diikuti sekitar 130 sopir dengan membawa 130 unit truk roda enam dan satu unit truk lowboy yang digunakan sebagai kendaraan pengeras suara.

Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Tabalong, massa terlebih dahulu berkumpul di Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak. Selanjutnya, rombongan melakukan konvoi dengan pengawalan Satlantas Polres Tabalong.

Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan keluhan terkait kelangkaan serta tingginya harga bio solar subsidi yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas angkutan barang di Kabupaten Tabalong.

Sejumlah pejabat daerah hadir menemui massa aksi, di antaranya Wakil Bupati Tabalong, M. Habib Taufani Alkaf, Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, Dandim 1008/Tabalong, Letkol Inf. Alexander Allan Primadi, serta unsur Forkopimda lainnya.

Untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Tabalong. Rapat dihadiri perwakilan pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, pengusaha SPBU, dan PBSTT.

Dalam RDP itu, disepakati sejumlah poin, antara lain pengisian bio solar subsidi bagi truk roda enam minimal 80 liter per unit, peningkatan transparansi distribusi solar subsidi, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, serta jaminan ketersediaan solar subsidi sesuai harga resmi Pertamina.

Selain itu, sopir truk juga meminta kemudahan proses daftar ulang barcode yang diblokir serta penghentian praktik pengalihan pembelian bio solar ke dexlite.

Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh pihak terkait.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas Polres Tabalong Iptu Heri Siswoyo, mengatakan pengamanan aksi dilakukan bersama TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

"Aksi berjalan tertib dan seluruh rangkaian kegiatan selesai hingga siang hari dalam keadaan aman,” ujarnya.

Aksi damai tersebut menjadi bentuk solidaritas sopir truk di Tabalong terhadap tuntutan serupa yang sebelumnya juga disuarakan komunitas sopir di berbagai daerah terkait distribusi dan harga bio solar subsidi. (fah/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyalurkan bantuan sosial Program Rumah Sejahtera (PRS) Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Aula Mall Pelayanan Publik, Selasa (26/5/2026). Program tersebut direalisasikan untuk 122 unit rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran bantuan dihadiri Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSS, Nordiansyah, Kepala Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, Ketua Baznas Kabupaten HSS, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para penerima manfaat.

Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan bahwa Program Rumah Sejahtera merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang aman dan nyaman.

Ia berharap, bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pinjaman online (pinjol). Menurutnya, keterlibatan dalam pinjaman online dapat berdampak pada status penerima bantuan sosial.

"Penerima bansos harus hati-hati agar tidak ikut pinjol. Bantuan sosial bisa diputus apabila NIK terdata dalam pinjaman online,” tegasnya.

Bupati turut mengimbau agar bantuan yang diterima digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain di luar program perbaikan rumah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSS, Nordiansyah, mengatakan pada tahap awal Program Rumah Sejahtera 2026 dialokasikan untuk 148 unit rumah di 11 kecamatan. Namun, setelah proses verifikasi dan validasi, sebanyak 26 KPM dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga bantuan direalisasikan kepada 122 penerima.

"Untuk penyaluran hari ini dihadirkan 88 KPM dari delapan kecamatan, sedangkan tiga kecamatan di wilayah Daha akan disalurkan pada 3 Juni 2026 di Kantor Kecamatan Daha Utara,” ujarnya.

Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp25 juta yang diperuntukkan bagi perbaikan rumah agar lebih layak huni.

Melalui Program Rumah Sejahtera Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. (ari/jp). 

KANDANGAN- Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sapi kurban kemasyarakatan kepada Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan dan diterima langsung oleh pengasuh ponpes, Tuan Guru H. Ahmad Syairaji yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden Republik Indonesia Tahun 2026 yang disalurkan ke sejumlah daerah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.

Adapun hewan kurban yang diserahkan berjenis Limousin dengan bobot sekitar 1.000 kilogram. Sapi tersebut berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah.

Bupati HSS, H Syafrudin Noor, mengatakan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden RI menjadi wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat sekaligus mempererat nilai kebersamaan pada momentum Idul Adha.

"Bantuan ini tidak hanya bermakna ibadah kurban, tetapi juga mengandung pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujarnya.

Menurutnya, Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.

Ia berharap, bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para santri dan masyarakat sekitar serta memperkuat semangat kebersamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Suasana penyerahan berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Kehadiran bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI juga disambut antusias oleh pihak pondok pesantren dan masyarakat setempat. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG+ Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi secara simbolis di Masjid Besar Sabilal Mujahidin, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Selasa (26/5/2026).

Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan kepada pengurus masjid untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama kaum dhuafa dan warga kurang mampu.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan umat beragama di Kabupaten Barito Timur.

"Melalui penyerahan hewan kurban ini, kami berharap tercipta harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial kepada umat beragama,” ujar M. Yamin.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan, kebersamaan, dan toleransi antarumat beragama, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha.

"Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan, mari berkurban dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan,” katanya.

Selain itu, Bupati meminta pengurus masjid memastikan pendistribusian daging kurban dilakukan tepat sasaran dengan memprioritaskan masyarakat kurang mampu.

"Saya berharap daging kurban dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima, terutama kaum dhuafa,” tegasnya.

Menurut M. Yamin, momentum Iduladha diharapkan dapat memperkuat keimanan, ketakwaan, dan nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Semoga penyerahan hewan kurban ini membawa manfaat dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tutupnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mengoptimalkan pembangunan daerah melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) Tahun 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Progres Rencana Pelaksanaan TJSLP/CSR yang dipimpin langsung Bupati Barito Timur, M. Yamin, di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (26/5/2026).

Rapat dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Barito Timur, perwakilan perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Bupati M. Yamin, menekankan pentingnya pengelolaan dana TJSLP yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab juga menargetkan fasilitas umum yang dibangun melalui program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal pada 2028.

Selain membahas tata kelola dan skema penganggaran, rapat menghasilkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi dengan perusahaan, penyusunan formula baru pembagian dana TJSLP, serta percepatan pengembangan Stadion Patianom oleh Dinas PUPR.

Pemerintah daerah juga mendorong konsep pembangunan berkelanjutan dengan memperbanyak penghijauan dan penanaman pohon di kawasan pembangunan fasilitas umum.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, Pemkab Barito Timur berharap program TJSLP mampu mendukung pembangunan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Tengah, Polres Barito Timur bersama petani dan instansi terkait melaksanakan penanaman jagung di lahan milik warga bernama Jumari di Desa Sibung, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.

Penanaman dilaksanakan di lahan seluas 2 hektare dengan menggunakan 30 kilogram bibit jagung pakan. Kegiatan dilakukan secara gotong royong sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolsek Dusun Tengah, Kanit Binmas Polsek Dusun Tengah, BRIPDA Deriski, BRIPDA Alfin, petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Raren Batuah, serta para petani jagung Desa Sibung.

Selain ikut melakukan penanaman, Polsek Dusun Tengah juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani berupa 100 kilogram pupuk dan dua kantong bibit jagung guna mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat.

Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

"Penanaman jagung ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Kami bersama instansi terkait dan masyarakat akan terus bersinergi menjaga stabilitas pangan serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Polsek Dusun Tengah dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Raren Batuah menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah kondisi global yang dinamis. (zi/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, H Suriani, mewakili Pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten HSS menempati urutan ke-8 nasional.

Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas komitmen dan kepedulian tinggi dalam menyukseskan Program Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2025 sebagai upaya pelestarian bahasa daerah dan penguatan identitas budaya bangsa.

Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin, 25 Mei 2026. Penghargaan tersebut ditandatangani langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap konsistensi Pemerintah Kabupaten HSS dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah di tengah arus perkembangan zaman.

Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan, melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat untuk mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global. (ari/jp). 

BANJARBARU- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan program “Banua Waspada Scam” dalam audiensi bersama Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (25/5/2026).

Audiensi tersebut membahas langkah penguatan edukasi dan perlindungan masyarakat terhadap maraknya penipuan digital (scam) yang menyebabkan kerugian finansial cukup besar, baik secara nasional maupun di Kalimantan Selatan.

Hadir dalam kegiatan itu Tenaga Ahli Gubernur, antara lain Sugiarto Sumas selaku moderator, Gusti Yanuar Rifai, Muhammad Amin, Ibnu Sina, Gusti Muhammad Hatta, Rifat, Nurul Fajar Desira, Noor Rifat, Ariffin Noor, Muhammad Habibi, Tasyriq Usman, Isharwanto, dan Agus Dian Noor.

Kegiatan yang diinisiasi Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kalsel tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah SKPD, di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Koperasi dan UKM, serta Biro Perekonomian.

Materi program disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalsel, Armansyah, didampingi Asisten Direktur Andi Rahman Yuliman. Program “Banua Waspada Scam” dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2026.

Armansyah menjelaskan, program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital, mengenalkan ciri-ciri investasi ilegal, serta mencegah kerugian finansial akibat tindak kejahatan siber.

Dalam paparannya, OJK mencatat secara nasional terdapat 549.074 laporan kasus scam dengan total kerugian mencapai Rp9 triliun. Sementara di Kalimantan Selatan, sejak Desember 2025 hingga 30 April 2026, tercatat 3.314 laporan dengan nilai kerugian mencapai Rp111,2 miliar.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi, menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta menghindari mengklik tautan dari nomor atau akun yang tidak dikenal. Selain itu, pemerintah daerah disarankan membentuk unit laporan di setiap kecamatan guna mempercepat penanganan dan mencegah munculnya korban baru.

Dalam sesi diskusi, sejumlah TAG memberikan masukan terhadap penguatan program tersebut. Tasyriq Usman menyarankan OJK memperluas sosialisasi melalui media televisi agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, modus penipuan digital banyak masuk melalui akses internet yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, Gusti Muhammad Hatta mengusulkan edukasi melalui radio untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, termasuk memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pelaporan bagi korban scam.

Adapun Nurul Fajar Desira menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara OJK, Dinas Kominfo, perbankan, dan instansi terkait lainnya agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi.(sal/ali/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran serta percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Hal itu disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh camat se-Barito Utara di Ruang Rapat A Setda setempat, Senin (25/5/2026).

Rakor tersebut digelar untuk memperkuat sinkronisasi program, kegiatan, dan penganggaran agar selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Bupati H Shalahuddin juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghentikan program yang bersifat rutinitas maupun seremonial tanpa target yang jelas dan terukur.

Ia menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menghindari pemborosan serta belanja non-prioritas yang tidak mendukung capaian pembangunan daerah.

"Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat tanpa mengalami keterlambatan.

Menurutnya, rakor tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berdampak bagi masyarakat Barito Utara.

"Mari bekerja sungguh-sungguh dengan semangat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Barito Utara yang kita cintai,” ujar H Shalahuddin. (emca/jp). 

BUNTOK- Perum BULOG Kantor Cabang Barito Selatan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari–Maret 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur.

Sebagai bagian dari pengawasan distribusi, BULOG Barito Selatan pada Senin (25/5/2026) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di sejumlah desa di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Barito Selatan, Fariz Jaya Permana, mengatakan bahwa hingga 25 Mei 2026 realisasi penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Barito Timur telah mencapai 98,32 persen. Adapun realisasi penyaluran di Kabupaten Barito Selatan mencapai 66,66 persen.

"Percepatan distribusi terus kami lakukan agar bantuan pangan dapat diterima masyarakat tepat waktu,” ujar Fariz.

Menurut dia, BULOG bersama pemerintah daerah, aparat kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait terus memperkuat koordinasi guna mempercepat penyaluran bantuan di lapangan.

"Upaya percepatan dilakukan melalui pemantauan langsung ke titik distribusi dan koordinasi intensif dengan petugas penyalur,” katanya.

BULOG Barito Selatan menargetkan seluruh penyaluran Bantuan Pangan alokasi Februari–Maret 2026 dapat diselesaikan pada akhir Mei 2026.

Program Bantuan Pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok penerima manfaat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar upacara gabungan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (25/5/2026). Upacara mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dan diikuti Forkopimda, ASN lingkup Pemkab, serta personel TNI Kodim 1005 Barito Kuala.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid.

Dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa Harkitnas menjadi momentum untuk mengenang lahirnya kesadaran kebangsaan melalui berdirinya Budi Utomo pada 1908 sebagai awal kebangkitan nasional.

"Kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk keluar dari ketertinggalan dan ketidaktahuan,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, pentingnya menjaga generasi muda sebagai “tunas bangsa” melalui penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan di ruang digital.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah disebut terus mendorong kemandirian bangsa melalui berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah garuda, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa.

Di sektor kesehatan, pemerintah menghadirkan layanan cek kesehatan gratis serta penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga menekankan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. (dsk/ali/jp). 

TABALONG- Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tewas dalam insiden penganiayaan di Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin (25/5/2026) pagi. Pelaku yang diduga merupakan paman korban masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menjelaskan korban mengalami luka tebas di bagian leher akibat serangan senjata tajam jenis parang dan meninggal di tempat kejadian.

Selain korban, dua warga lainnya turut menjadi korban. BER (50) mengalami luka bacok di bagian kepala dan harus mendapat sekitar 30 jahitan, sementara NOR (36) yang merupakan ibu korban mengalami luka pada tangan kanan saat berusaha merebut parang dari pelaku.

Pelaku berinisial WE (37) diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, yakni paman korban.

Peristiwa bermula saat korban keluar rumah menuju teras untuk buang air kecil. Pelaku kemudian tiba-tiba menarik korban ke jalan sambil membawa parang. Ibu korban yang melihat kejadian tersebut berusaha menyelamatkan anaknya, namun justru mengalami luka pada tangan akibat perlawanan pelaku.

Pelaku kemudian mengayunkan parang ke leher korban hingga meninggal di lokasi. Setelah itu, pelaku juga menyerang BER yang melintas di sekitar lokasi hingga mengalami luka serius di kepala.

Warga sempat berupaya melerai, namun pelaku kembali mengejar sehingga beberapa saksi melarikan diri ke rumah warga. Usai kejadian, pelaku melarikan diri ke arah Jembatan Sekuyah dan sempat mencoba menyerang warga lain di sebuah warung, namun tidak mengenai sasaran.

Polsek Bintang Ara bersama Satreskrim Polres Tabalong dan Tim Inafis telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Korban luka telah mendapat perawatan medis di Puskesmas Panaan, sementara jenazah korban dilakukan visum luar.

Hingga kini, polisi bersama warga masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Dari keterangan awal, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan, namun kepolisian masih mendalami motif dan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan melalui ahli setelah pelaku ditemukan. (fah/jp).

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, bergerak cepat menindaklanjuti temuan titik panas (hotspot) di Desa Sarapat RT. 04, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Senin (25/5/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Informasi hotspot diperoleh dari pemantauan Satelit NASA-SNPP yang mendeteksi satu titik dengan tingkat kepercayaan medium pada koordinat -2.09189, 115.12374. Titik tersebut terpantau selama satu hari dengan jarak sekitar lima kilometer dari akses terdekat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Sarapat, Bripda Darma Andika bersama Kepala Dusun Sarapat, Amarto serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sarapat langsung menuju lokasi menggunakan tiga unit sepeda motor untuk melakukan verifikasi lapangan.

Setibanya di lokasi, tim menemukan bekas kebakaran pada lahan milik warga bernama Depri Imanuel alias Bapak Mario dengan luas sekitar 50 x 30 meter. Api telah padam dan tidak ditemukan asap maupun titik api aktif. Petugas tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi menyala kembali.

Selain pengecekan, petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta memberikan imbauan kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi lahan kering dapat mempercepat penyebaran api.

Kapolsek Dusun Timur, IPDA Sulkhan Sururi, mengatakan verifikasi hotspot dilakukan sebagai langkah cepat untuk mencegah meluasnya karhutla.

"Kami bergerak cepat setiap ada deteksi hotspot untuk memastikan kondisi di lapangan. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko menimbulkan kebakaran dan memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, aktivitas pembukaan lahan masih kerap terjadi saat kondisi cuaca tidak stabil, sehingga pihak kepolisian bersama stakeholder terkait terus meningkatkan patroli, pemantauan, dan sosialisasi pencegahan karhutla.

Sinergi aparat kepolisian, pemerintah desa, dan relawan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Barito Timur. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan zirkon dan mineral ikutan lainnya oleh PT Kirana Bhumi Mineral (KBM) dan entitas terkait periode 2020–2025.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi lebih dari dua alat bukti sah hasil penyidikan yang dimulai sejak Maret 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, menyebut kelima tersangka berinisial VC, IH, FC, HAW, dan ETS, dengan peran berbeda dalam perkara tersebut.

"Tersangka VC diduga memfasilitasi penerbitan dokumen persyaratan IUP Operasi Produksi dan RKAB PT KBM melalui CV Jasmin milik istrinya,” kata Dodik, Senin (25/5/2026).

Dalam proses tersebut, penyidik juga menemukan dugaan adanya aliran dana dari pihak PT KBM kepada oknum pegawai negeri yang berwenang, sehingga penerbitan izin diduga tidak sesuai ketentuan.

Selain VC, tersangka IH yang menjabat Penelaah Teknis Kebijakan dan Evaluator Dokumen Teknis pada Dinas ESDM Kalteng diduga menyusun dokumen pengajuan IUP dan RKAB melalui CV Jasmin serta menerima imbalan terkait proses evaluasi.

Sementara itu, FC selaku Direktur PT KBM diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Dinas ESDM Kalteng untuk memuluskan penerbitan pertimbangan teknis IUP dan persetujuan RKAB.

Tersangka HAW, yang juga Direktur PT KBM sekaligus Direktur CV Universal Sarana Abadi, diduga membeli pasir zirkon dari penambang ilegal di luar wilayah IUP. Material tersebut kemudian dijual kembali seolah berasal dari tambang resmi perusahaan.

Adapun ETS, yang berperan mengelola keuangan PT KBM dan CV Universal Sarana Abadi, diduga mengatur pembiayaan operasional serta turut terlibat dalam pemberian dana terkait pengurusan izin usaha pertambangan dan RKAB.

Penyidik juga menduga PT KBM menyalahgunakan kuota produksi dalam RKAB untuk menjual pasir zirkon hasil tambang ilegal di Kalimantan Tengah.

Selain itu, Kejati Kalteng menemukan indikasi pelanggaran administrasi dalam perpanjangan IUP Operasi Produksi PT KBM tahun 2023. Permohonan perpanjangan tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena adanya ketidaksesuaian KBLI, namun tetap diterbitkan.

"Permohonan seharusnya tidak dapat diproses, tetapi tetap diterbitkan,” ujar Dodik.

Dari hasil penyidikan, PT KBM tercatat melakukan ekspor zirkon pada 2022–2025 dengan total volume 15.028 ton senilai USD17 juta atau sekitar Rp281,3 miliar.

Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, menegaskan pihaknya akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan.

Untuk proses hukum, VC, IH, dan ETS tidak ditahan karena telah lebih dahulu ditahan dalam perkara lain terkait dugaan korupsi penjualan zirkon PT Investasi Mandiri. Sementara FC dan HAW ditahan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya selama 20 hari terhitung sejak 25 Mei 2026. (emca/zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di halaman Kantor Bupati Seruyan, Senin (25/5/2026). Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum memperkuat sinergi pembangunan daerah dan nasional.

Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran. 

Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan proses terencana dan berkelanjutan yang harus tetap dijalankan secara efektif, meski di tengah tantangan fiskal.

"Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara efektif melalui efisiensi anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat akselerasi pembangunan.

Sejumlah pesan strategis juga disampaikan, di antaranya imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta larangan keras membuka lahan dengan cara membakar.

Masyarakat juga diajak memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas pangan seperti cabai, sayur, dan buah-buahan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Di bidang sumber daya manusia, generasi muda Kalimantan Tengah diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan inovasi tanpa meninggalkan nilai serta identitas budaya lokal.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dalam semangat filosofi Huma Betang guna mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju dan sejahtera.

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, ASN, TNI-Polri, organisasi masyarakat, serta pelajar. Turut mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Seruyan, Ny. Welduline Ahmad Selanorwanda.

Pembacaan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi. Perwira upacara dijabat Didi Darmadi, sedangkan komandan upacara dipimpin Ridwan. Pembacaan sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan Agus Dianto, doa dipimpin Nor Tajeli, dan pembawa acara oleh Nur Ahyanti.  (gan/jp). 

TANJUNG- DPRD Kabupaten Tabalong memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) antara manajemen PT Bagas Bumi Persada (BBP) dan perwakilan karyawan, menyusul aksi unjuk rasa damai terkait tuntutan pembayaran hak pekerja, Senin (25/5/2026) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Tabalong, Mabuun, Murung Pudak.

Rapat yang dimulai pukul 10.05 Wita tersebut dihadiri Wakil Bupati Tabalong, pimpinan DPRD, Kapolres Tabalong, Kajari Tabalong, Dandim 1008/Tabalong, Dinas Tenaga Kerja, manajemen perusahaan, serikat pekerja, serta perwakilan karyawan.

Dalam forum tersebut, kedua belah pihak menyepakati berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani manajemen PT BBP Site Tanjung dan perwakilan karyawan.

Manajemen mengakui masih memiliki kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan karyawan untuk periode Maret hingga Mei 2026. Perusahaan juga berkomitmen mencari dana pinjaman atau dana talangan dari sumber yang sah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Jika upaya itu belum berhasil, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Satgas PKH agar sebagian hasil penjualan atau lelang aset perusahaan dapat dialokasikan untuk pembayaran hak pekerja.

Selain itu, Head Office PT BBP Site Tanjung akan menyampaikan surat resmi kepada Satgas PKH serta menggelar rapat internal di Jakarta guna membahas penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dalam waktu 14 hari kerja sejak kesepakatan ditandatangani.

RDP berakhir pukul 14.05 Wita dengan kesepakatan tercapai. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Sementara itu, aksi unjuk rasa damai yang digelar karyawan PT BBP bersama serikat pekerja sebelumnya juga berlangsung tertib dengan fokus pada tuntutan pembayaran hak-hak pekerja.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, menegaskan bahwa kepolisian mengawal penuh proses penyampaian aspirasi secara humanis.

"Polres Tabalong memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pendekatan humanis,” ujarnya. (fah/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pendataan ekonomi di wilayah Kabupaten Barito Utara, Senin (25/5/2026). 

Dalam sambutannya Bupati H Shalahuddin, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, ia berharap dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah, struktur usaha masyarakat, perkembangan UMKM, tingkat produktivitas sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.

H Shalahuddin menegaskan, bahwa petugas sensus memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pendataan.

"Petugas sensus adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Dibutuhkan dedikasi, ketelitian, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Bupati H Shalahuddin juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa, untuk berperan aktif melalui koordinasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarinstansi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

"Pembangunan yang baik selalu diawali dengan data yang baik. Karena itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas H Shalahuddin. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Timur (Bartim) mempercepat layanan perekaman data biometrik KTP elektronik (KTP-el) dengan menyasar pelajar sejak usia 16 tahun. Program ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan generasi muda telah terekam lebih awal sebelum memasuki usia wajib KTP pada 17 tahun.

Plt. Kepala Disdukcapil Barito Timur, M. Mursalin, mengatakan perekaman biometrik meliputi sidik jari, pemindaian iris mata, dan tanda tangan digital. Salah satu kegiatan dilakukan di SMA Negeri 1 Tamiang Layang.

"Langkah ini dilakukan agar data kependudukan warga muda sudah tersimpan lebih awal dalam sistem, sehingga pencetakan KTP dapat dilakukan tepat saat mereka genap berusia 17 tahun,” ujar M. Mursalin, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan ini juga merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Menurutnya, percepatan perekaman sejak usia 16 tahun memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, menghindari penumpukan antrean saat warga memasuki usia wajib KTP. Kedua, mempermudah akses layanan publik seperti pembuatan SIM, pendaftaran beasiswa, layanan perbankan, hingga Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Ketiga, mendukung pemutakhiran data pemilih pemula dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu mendatang.

Sementara itu, Kabid PIAK Disdukcapil Bartim, Hajar Gunawan, menegaskan bahwa KTP memiliki fungsi vital sebagai identitas resmi warga negara yang digunakan dalam berbagai layanan administrasi.

"KTP bukan hanya identitas diri, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik,” ujarnya.

Ia merinci, KTP digunakan untuk pengurusan paspor, SIM, NPWP, hingga BPJS. Dalam sektor ekonomi, KTP diperlukan untuk pembukaan rekening bank, pengajuan pinjaman, dan layanan asuransi. Sedangkan dalam aspek politik dan sipil, KTP menjadi syarat penggunaan hak pilih serta berbagai urusan administrasi lainnya.

Hajar Gunawan juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga data pribadi, khususnya informasi kependudukan.

"Kami mengimbau warga tidak sembarangan membagikan foto atau salinan KTP kepada pihak yang tidak jelas kredibilitasnya,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang meminta data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau kode OTP dengan dalih verifikasi bantuan atau aktivasi layanan tertentu.

"Instansi kami tidak pernah meminta data sensitif melalui telepon atau pesan singkat. Seluruh layanan Disdukcapil Bartim juga tidak dipungut biaya alias gratis,” tegasnya. (zi/jp). 

TANJUNG- Ratusan karyawan PT Bagas Bumi Persada (BBP) site PT MCM bersama Serikat Pekerja menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Tabalong, Senin (25/5/2026), menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan selama tiga bulan.

Massa aksi berangkat berjalan kaki dari Taman Tanjung Bersinar Park menuju Gedung DPRD Tabalong dengan pengawalan personel Polres Tabalong dan Polsek Murung Pudak untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Setibanya di lokasi, massa aksi disambut Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana bersama Ketua DPRD Tabalong, H Riza Fahlipi, Dandim 1008/Tanjung, Letkol Alexander Allan Primadi, serta sejumlah anggota dewan.

Perwakilan aksi, Lindang, menyampaikan bahwa para pekerja menuntut hak pembayaran gaji yang belum diterima selama tiga bulan terakhir. Ia menegaskan, para karyawan tetap menjalankan kewajiban kerja meski hak mereka belum dibayarkan.

"Selama tiga bulan kami tidak menerima gaji. Kami berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memperjuangkan hak kami,” ujarnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib dalam menyampaikan pendapat dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Ia menegaskan kepolisian hadir untuk memberikan pengamanan secara humanis.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong, H Riza Fahlipi, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengawal aspirasi para pekerja, khususnya terkait hak-hak ketenagakerjaan.

Usai penyampaian orasi, perwakilan massa aksi dipersilakan mengikuti audiensi bersama pimpinan DPRD untuk membahas tuntutan yang disampaikan.

Kasi Humas Polres Tabalong, IPTU Heri Siswoyo, menegaskan bahwa pengamanan aksi merupakan bagian dari pelayanan kepolisian untuk menjamin kebebasan berpendapat tetap berjalan aman dan tertib.

"Polres Tabalong berkomitmen mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi secara humanis agar situasi tetap kondusif,” ujarnya. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG- Jajaran Polsek Seruyan Tengah, Polres Seruyan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Batu Beliung, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Jum'at (23/5/2026) malam. Operasi penindakan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Seruyan Tengah, IPDA Martono.

Penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang diterima polisi sekitar pukul 19.00 WIB terkait dugaan aktivitas peredaran sabu di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Polsek Seruyan Tengah berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Seruyan dan langsung melakukan penyelidikan.

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mengamankan seorang pria berinisial RR (34) di kediamannya. Sebelum penggeledahan dilakukan, aparat menghadirkan Ketua RT dan lurah setempat sebagai saksi.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu wadah minyak rambut berisi plastik klip kosong, satu bendel plastik klip bening berisi sabu, serta potongan sedotan berwarna biru di kantong celana kiri terduga pelaku. Sementara dari kantong kanan, petugas menyita uang tunai sebesar Rp221 ribu dan satu unit telepon genggam.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke kamar pelaku. Polisi kembali menemukan satu paket sabu di bawah kasur, 99 plastik klip kosong, satu alat hisap bong, dan korek api gas. Total barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan memiliki berat bruto 1,43 gram.

Selain dua paket sabu, polisi juga menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkotika, satu unit handphone Vivo Y03T, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba.

Atas perbuatannya, RR disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyidik juga menerapkan Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP.

Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Seruyan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kapolsek Seruyan Tengah, IPDA Martono, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil tindak lanjut cepat atas informasi masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, Senin (25/5/2026), mengapresiasi kinerja jajaran Polsek Seruyan Tengah dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya.

"Kami akan terus mempersempit ruang gerak para pelaku narkoba. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika. Informasi dari warga sangat membantu proses pengungkapan kasus,” ujar Kapolres. (gan/jp). 

TANJUNG- Polsek Banua Lawas, Polres Tabalong bersama Kelompok Tani (Poktan) Sumber Rezeki melaksanakan penanaman jagung serentak Kuartal II Tahun 2026 di Desa Batang Banyu, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional 2026, khususnya pada sektor ketahanan pangan tanaman jagung pakan.

Penanaman dilakukan di lahan milik Poktan Sumber Rezeki seluas sekitar satu hektare. Jagung yang ditanam merupakan varietas hibrida merek Titian 19 dengan kebutuhan bibit sebanyak tiga kilogram. Proses tanam dilakukan secara manual menggunakan pola tugal, sementara kebutuhan air masih mengandalkan tadah hujan dan penyiraman manual. Panen diperkirakan berlangsung pada September 2026.

Kegiatan itu dihadiri Camat Banua Lawas, Arianto, S.STP., M.M. beserta jajaran kecamatan, Kapolsek Banua Lawas IPTU Gigih Sutanto, Bhabinkamtibmas Desa Batang Banyu Bripka Dwi Sasmito bersama personel Polsek Banua Lawas, pihak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Banua Lawas, aparat Desa Batang Banyu, Ketua Poktan Sumber Rezeki Tajudin, serta anggota kelompok tani.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, pengelolaan dan pemeliharaan tanaman jagung dilakukan langsung oleh Poktan Sumber Rezeki dengan pendampingan dari Polsek Banua Lawas sebagai bentuk sinergi mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Meski demikian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan budidaya jagung tersebut. Ketersediaan air masih menjadi tantangan utama karena lahan bergantung pada curah hujan dan penyiraman manual. Kondisi itu berpotensi menyebabkan kekurangan air saat musim kemarau panjang. Selain itu, penyiraman manual dinilai kurang merata sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman dan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Pengawasan terhadap serangan hama juga perlu dilakukan secara intensif.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan penanaman jagung merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional.

"Polri melalui jajaran Polsek terus mendukung program swasembada pangan nasional dengan bersinergi bersama kelompok tani dan instansi terkait. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tabalong,” ujarnya. (fah/jp).