KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital di bidang keuangan daerah dengan menghadiri peluncuran SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Wakil Bupati HSS, H Suriani, hadir secara langsung bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) HSS, H Nanang, serta perwakilan dari Bank Kalsel yang merupakan mitra Bank Pembangunan Daerah.

Peluncuran SP2D Online menjadi momentum penting yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Asbanda sebagai tonggak awal implementasi sistem secara nasional. 

Sistem ini diharapkan menjadi motor penggerak percepatan pencairan anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi.

SP2D Online melalui SIPD RI merupakan wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi, dengan mengedepankan kecepatan, keterbukaan, dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah. Layaknya sebuah mesin yang terintegrasi, sistem ini menyatukan berbagai unsur keuangan dalam satu platform digital yang saling terhubung.

Kabupaten HSS menjadi salah satu daerah yang menyambut baik inovasi ini, dengan kesiapan untuk mengadopsi sistem secara bertahap bersama mitra perbankan daerah, khususnya Bank Kalsel. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kemendagri, jajaran pengurus Asbanda, serta perwakilan dari Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Peluncuran ini menjadi semacam ajakan bersama bagi seluruh pemerintah daerah untuk bergerak seirama menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis digital. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Hasnuryadi Sulaiman sampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel untuk dorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Hal ini disampaikan Wagub Hasnuryadi di hadapan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto pada acara Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalsel serta Pemberian Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan tahun 2025, yang di laksanakan di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/4/2025).

“Pemprov Kalsel berkomitmen mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucap Hasnuryadi.

Hal ini ujar Wagub Hasnuryadi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terkait dengan pelayanan publik yaitu, reformasi pelayanan publik dan pelayanan yang berbasis teknologi.

Pun hal ini juga sejalan dengan visi misi Pemprov Kalsel, khususnya pada poin tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat.

"Arahan Pak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda nasional yang harus kita dukung dan implementasikan di daerah,” ingat Hasnuryadi.

Hasnuryadi juga menyampaikan, bahwa kemajuan teknologi sejalan dengan meningkatnya keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba mudah cepat dan terjangkau.

Pada kesempatan ini, Hasnuryadi sampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen PANRB yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dan Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Insan Fahmi di bumi Lambung Mangkurat ini.

"Atas nama Pemprov Kalsel, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Wamen PANRB yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih atas komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung upaya pemda khususnya Pemprov Kalsel untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas,” ucap Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi menyampaikan harapan agar langkah yang sedang dan akan terus dilakukan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah melalui berbagai kebijakan, program pendampingan dan evaluasi yang terus dilakukan.

"Insya Allah kami akan terus berupaya menjadikan birokrasi di Kalsel semakin profesional, efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Hasnuryadi.

Sementara itu, dalam arahannya, Wamen PANRB, Purwadi, menekankan pelayanan publik sebagai fondasi transformasi tata kelola pemerintahan harus responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, Purwadi mendorong dinas dan lembaga untuk aktif melakukan inovasi, integrasi, dan digitalisasi pada layanan publik, serta turut melibatkan publik dalam pelaksanaannya. 

Pada kesempatan ini, Purwadi juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel beserta jajaran.

"Saya apresiasi atas capaian yang telah dilakukan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya atas kinerja dalam pelayanan publik. Tentunya dengan capaian ini saya berharap standarisasi pelayanannya terus ditingkatkan dan ditambah atas capaian yang sudah ada,” ucapnya.

Tak lupa dirinya juga ingatkan untuk terus menjaga koordinasi antar lembaga pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan berdampak baik.

"Terus jaga koordinasi antar lembaga pelayanan, sehingga layanan yang diberikan semakin inovatif, bagus dan dapat semakin banyak menampung hal-hal yang menjadi harapan masyarakat. Dengan ini juga diharapkan layanan akan lebih cepat, tepat, akurat dan lebih membangun 3P, yakni Proaktif, Partnership dan Problem Solving,” jelasnya.

Pada Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan ini, juga dilakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan LAPOR! serta pemberian apresiasi kepada kepala daerah atas kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah.

Pada kesempatan ini, Wagub Hasnuryadi juga menerima penghargaan untuk Pemprov Kalsel sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Pelayanan Prima” pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024 yang diserahkan langsung oleh Wamen PANRB Purwadi Arianto.

Selanjutnya, juga diserahkan Apresiasi Pelayanan Publik, Apresiasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan(Implementasi SAKIP, Indeks RB dan Indeks BerAKHLAK) kepada sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tak ketinggalan sejumlah SOPD lingkup Pemprov Kalsel turut menerima penghargaan, yakni Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan dengan Indeks Pelayanan Publik yang diterima oleh Dinas Sosial, RSUD Dr H Moch Anshari Saleh dan UPPD Banjarmasin II.

Kemudian, Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan dengan Implementasi SAKIP yang diterima oleh Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan serta Biro Organisasi.

Terakhir, Apresiasi Tata Kelola Pemerintahan Pengampu Indeks Reformasi Birokrasi yang diterima oleh Bappeda, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Diskominfo. (ran/iwn/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalsel, H Muhidin didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan secara daring/virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (17/05/2025).

Turut bersama gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, dan Kepala Badan Intelejen Daerah (BINDA), Brigjen Pol Nurullah.

Rakor yang diselanggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jakarta ini dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Gubernur H Muhidin menyimak secara seksama paparan demi paparan yang disampaikan para pemateri dalam rakor yang bersangkutan langsung sekitar tiga jam itu.

"Alhamdulilah, hari ini kita bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem dan Kepala BIN mengikuti rakor bersama Kemenko Polhukam menghadapi situasi keamanan dan ketertiban,” ucap H Muhidin usai mengikuti rakor.

Menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kota Banjarbaru pada Sabtu 19 April lusa, Gubernur H Muhidin berharap situasinya aman dan terkendali.

"Kami mengimbau warga Kota Banjarbaru menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Semoga PSU berjalan aman dan tertib bagi warga Kota Banjarbaru,” harap H Muhidin.

Sementara itu, pada pembahasan rapat seputar langkah-langkah antisipatif potensi gangguan keamanan dan menyikapi isu-isu lainnya yang kemungkinan terjadi di bulan Mei mendatang.

Bulan Mei disebut sebagai ‘Bulan Aksi’ karena ada beberapa event penting seperti peringatan hari buruh se-dunia atau Mayday pada tanggal 1, peringatan tragedi Trisakti tanggal 12, dan pada tanggal 24 berikutnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) PSU di tiga wilayah, dan lain-lain.

Kesimpulan rakor, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda yang hadir pada Rakor ini, sepakat bahwa bulan Mel 2025 berpotensi terjadi aksi unjuk rasa di wilayah Indonesia terkait dengen dinamika politik dan keamanan di kawasan Global, Regional dan Nasional.

Kemudian, sepakat untuk bersineral dan berkolaborasi mengoptimalkan langkah-langkah tindakan guna mengantipasi Bulan Aksi Mei 2025.

Poin ketiga, Kementerian/Lembaga dan Forkopimda dalam menyikapi dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bulan Aksi Mei 2025, sepakat untuk meningkatkan kegiatan dan langkah-langkah deteksi dini guna meminimalisir dampak negatif dari unjuk rasa di Bulan Aksi Mei 2025.

Selanjutnya, disampaikan 22 poin rekomendasi rakor kepada pihak-pihak terkait, antara lain, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memantapkan peran dan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) secara intensif untuk memantau situasi di wilayah masing-masing, mereduksi potensi konflik di tingkat elit maupun akar rumput terkait residu pemilukada dan PSU serta mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan seluruh komponen di wilayah.

Forkopimda dan Bakorinda diminta merangkul seluruh elemen masyarakat (akademisi, para tokoh, elemen mahasiswa, elemen buruh, koalisi masyarakat sipil, penggiat HAM dan lain-lain) yang ada di daerah untuk secara bersama-sama menciptakan atmosfir demokrasi yang sejuk dan mengutamakan musyawarah.

Kemudian, melaksanakan kegiatan kegiatan untuk masyarakat yang bermanfaat di wilayah dengan menyertakan para pelaku usaha misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan bulan/pekan budaya daerah, forum ilmiah, seminar, diskusi publik, Mayday fiesta, baktisosial, bakti kesehatan, pasar murah, dan lain-lain.

Bagi Kementerian Kumham agar mensosialisasikan rancangan undang-undang dan produk hukum lainnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencegah disinformasi hukum.

Sementara kepada Kementerian Pertahanan, supaya mendorong sinergi antara komponen pertahanan negara (TNI, Polri, cadangan, dan rakyat) untuk mengantisipasi aksi massa di bulan april dan mei 2025, Jajaran Kementerian Agama juga diminta meningkatkan upaya pembinaan masyarakat melalui forum komunikasi lumat beragama (FKUB) guna menselaraskan kehidupan umat beragama guna mencegah aksi massa di bulan april dan mei 2025.

Rekomendasi juga disampaikan kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan, TNI, Polri, BIN, BNPT, BSSN, dan PPATK. (sal/iwn/jp). 

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (17/04/2025). 

Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri PANRB, Purwandi Arianto, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman serta para Bupati se-Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimatan Selatan, H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wagub Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada MenPANRB karena telah mendukung upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 

"Kemajuan teknologi di berbagai bidang telah merubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bagaimana masyarakat menerima dan menilai pelayanan publik, ketaatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba mudah, cepat dan terjangkau," ujarnya. 

Wagub mengatakan, bahwa pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala tantangannya cepat, penuh resiko dan kompleks.

"Oleh sebab itu, tantangan kita hari ini dan ke depan adalah bagaimana berkomitmen untuk mengaplikasikan teknologi informasi kedalam sistem pelayanan yang ada. Sementara peluangnya adalah bagaimana teknologi demi menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Wagub Hasnuryadi menambahkan, bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan dengan khusus terkait dengan pelayanan publik yaitu, Reformasi Pelayanan Publik dan pelayan yang berbasis teknologi. 

"Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi kami Provinsi Kalimantan Selatan khususnya pada poin tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat, serta hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda nasional yang harus kita bikin dan mengimplementasikan ke daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendorong transpormasi pelayanan publik berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Wamen PANRB, Purwandi Arianto, juga menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik, inklusif dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kita yang hadir hari ini bukan hanya untuk menyusun koordinasi, tetapi juga menyelaraskan surat dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota agar pelayanan publik bisa benar-benar dirasakan rakyat bukan sekedar jadi patokan tetapi juga dirasakan manfaatnya buat masyarakat luas pada umumnya,” jelasnya.

Wamen berharap, kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Kalimantan Selatan agar menggunakan hasil reformasi birokrasi sebagai alat navigasi pembenahan, mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga, memperkuat kanal partisipasi publik, mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan konteks lokal serta budaya pelayanan prima sebagai bagian dari etos kerja ASN.

Pada momen itu, juga diserahkan piagam penghargaan pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi. Salah satunya Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi memperoleh 2 piagam penghargaan yaitu, Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Sangat Baik” pada PEKPPP Tahun 2024 dan Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kategori Prima yang langsung diserahkan oleh Wakil Menteri PANRB.

Dengan penuh semangat Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi yang didamping oleh Sekretaris Daerah kolaborasi dengan Asisten dan Kepala Dinas, menyatakan siap memimpin perubahan.

"Siap berubah, siap melayani, dan siap memimpin perubahan," tegas Bupati Barito Kuala. (ben/jp). 

KUALA PEMBUANG- Jajaran Polres Seruyan memenyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga Jalan Udimasaro RT. 04 RW. 02 Kuala Pembuang, Kamis (17/04/2025). 

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Seruyan, AKBP Hans Itta Papahit, didampingi Kasat Lantas AKP Sugeng, serta PJU Polres Seruyan dan anggota personel lainnya.

Kapolres Seruyan, AKBP Han Itta Papahit, menyampaikan, bahwa bansos berupa paket sembako ini untuk meringankan beban masyarakat dan bentuk kepedulian Polri khususnya Polres Seruyan terhadap masyarakat yang kurang mampu atau yang layak menerima bantuan tersebut. 

"Bansos yang berisikan bahan pokok ini, tentu penting sekali untuk kita berikan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa bansos ini dilakukan secara door to door atau antar dari pintu ke pintu secara langsung kepada warga yang benar-benar layak menerima, sehingga bantuan yang kita berikan ini tepat sasaran.

Kapolres menegaskan, bahwa untuk ke depan sasaran dan penerima bansos akan diatur oleh masing-masing bagian dan satuan yang telah ditunjuk dan dalam hal melaksanakan pembagian bansos kepada warga agar selalu tepat sasaran. Dengan harapan sesuai yang diinginkan. 

"Jadi penerima bantuan nantinya sesuai data yang dihimpun dan masuk dalam catatan oleh Anggota Polres Seruyan," jelas Kapolres. 

Salah satu warga penerima bantuan, Imuh, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Seruyan dan anggota, yang telah memberikan bantuan sosial berupa sembako untuk sedikit meringankan beban kebutuhan pokok sehari-hari. 

"Semoga Kapolres Seruyan dan anggota selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, serta selalu diberikan rezeki yang berlimpah,” ungkap Imuh. (gan/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menyambut kedatangan audiensi anggota Ormas Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), di ruangan rapat Kantor Gubernur Kalsel, Kamis (17/4/2025) siang.

Dalam menyambut kedatangan 15 perwakilan anggota SAKUTU tersebut, Gubernur H Muhidin didampingi Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol. Nurrullah, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Inf. Ilham Yunus, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalsel, Agus Maiyo, dan beberapa Kepala SOPD dilingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

H Muhidin menyambut hangat kedatangan para perwakilan anggota Ormas SAKUTU dan mengapresiasi semangat serta kepedulian mereka terhadap isu-isu yang terjadi belakangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan audiensi terkait empat tuntutan yang disampaikan teman-teman SAKUTU yakni, masalah aktivitas angkutan batubara, yang melewati jalan raya atau jalan milik negara di Kalsel, terkait pembangunan stadion internasional, terkait realisasi jalan bypass Martapura- Tanjung, dan masalah evaluasi seluruh SOPD dan BUMD yang bekerja tidak profesional,” ujar Muhidin saat dilakukan wawancara.

Pertama, terkait aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan raya atau jalan milik negara di Kalsel, Gubernur H Muhidin menyatakan, bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif, terutama dengan Polda Kalsel guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat umum maupun kepentingan daerah.

"Kami paham keresahan masyarakat akibat dampak angkutan batubara, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kita sedang menyusun langkah-langkah penegakan aturan agar operasional angkutan tersebut dapat dikendalikan dengan lebih ketat dan sesuai regulasi yang berlaku,” terang H Muhidin.

Kedua, mengenai pembangunan stadion bertaraf internasional di Kalimantan Selatan, Gubernur menjelaskan, bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya mewujudkan fasilitas olahraga yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Banua.

"Ini memang proyek jangka menengah, namun komitmen kita jelas, bahwa Kalimantan Selatan membutuhkan stadion besar sebagai pusat kegiatan olahraga dan event berskala nasional maupun internasional, apalagi IKN di Kalimantan Timur seperti Jakarta dan Kalimantan Selatan sebagai Bandung,” katanya.

Ketiga, terkait pembangunan jalan bypass Martapura–Tanjung, H Muhidin menegaskan, bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur strategis sebagaimana janji misi dari pasangan Muhidin-Hasnur.

Tidak hanya jalan bypass Martapura- Tanjung, menurut Muhidin, Pemprov Kalsel juga memprioritaskan pembangunan jembatan Batulicin-Kotabaru yang kini sudah mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp1,5 triliun

Pemerintah Provinsi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mendukung percepatan realisasi proyek tersebut.

"Jika jalur ini selesai, akan sangat membantu kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah hulu Kalsel yang menyambung ke Kaltim,” tambahnya.

Keempat, terkait tuntutan evaluasi terhadap kinerja SOPD dan BUMD, Gubernur menyampaikan, bahwa ia sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi yang membangun.

"Kalau ada SOPD atau BUMD yang tidak maksimal dalam bekerja, tentu akan kita evaluasi. Kita ingin birokrasi yang profesional, melayani dengan hati, dan mampu memberi dampak positif bagi rakyat,” ucapnya tegas.

Gubernur H Muhidin juga menyampaikan apresiasi atas sikap Ormas SAKUTU yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat. Ia berharap komunikasi seperti ini bisa terus dijaga untuk membangun Banua secara bersama-sama.

"Kita menerima masukan dari semua pihak. Baik itu ormas hingga wartawan. Silahkan saja kalau ada masukan yang baik untuk pembangunan Banua, kita siap menerima,” ungkap H Muhidin.

Sementara itu, koordinator audiensi Aliansyah menyampaikan terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Ia berjanji untuk terus mendukung segala program Muhidin- Hasnur selama terus membawa kemajuan bagi Kalimantan Selatan.

Menurut Aliansyah, keempat tuntutan yang disampaikan pihaknya bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat luas di Kalimantan Selatan.

Ia menyoroti secara khusus dampak serius dari aktivitas angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum atau jalan negara di sejumlah wilayah Kalsel. Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan banyak kerugian, baik dari sisi infrastruktur maupun keselamatan masyarakat.

"Pertama ini menyampaikan rasa terima kasih atas audensi yang langsung dipimpin Pak Gubernur dengan jajaran Forkopimda ini. Kemudian adanya aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan umum membuat jalan-jalan kita rusak parah, berlubang, bahkan tidak layak dilalui. Ini jelas sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, termasuk masyarakat biasa,” tegas Aliansyah.

Aliansyah juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama jajaran Forkopimda, bisa segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius dan berkelanjutan. (md/iwn/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menegaskan komitmennya sebagai pelayan publik yang tangguh dan berkualitas. 

Dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (17/04/2025), Kabupaten HSS mencuri perhatian lewat raihan prestisius: Predikat “AA” untuk Indeks Reformasi Birokrasi 2024 dan Predikat “A” untuk SAKIP dengan nilai 84,07. 

Penghargaan ini menandai keberhasilan sebagai daerah yang tak hanya berinovasi, tapi juga menumbuhkan empati dalam setiap layanannya.

Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Bupati HSS, H Syafrudin Noor, yang hadir secara langsung dalam acara tersebut. 

Dalam keterangannya, Bupati H Syafrudin Noor, menyebut bahwa capaian ini sebagai hasil dari kerja keras panjang dan pondasi kuat yang telah diletakkan oleh para pemimpin sebelumnya.

"Kami bersyukur, HSS menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Kalimantan yang berhasil meraih nilai SAKIP dengan predikat A, serta meraih nilai AA untuk Reformasi Birokrasi (RB). Ini adalah capaian luar biasa yang tentu tidak lepas dari kerja keras dan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya," ungkapnya.

Tak hanya berhenti di situ, Kabupaten HSS juga menerima dua penghargaan bergengsi lainnya, yakni, Penghargaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kategori Prima dari KemenPAN-RB RI, yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PAN-RB Komjen (Purn) Purwadi Arianto, M.Si, dan Penghargaan Indeks BerAKHLAK Tertinggi III (Kategori Sehat) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman.

"Semua penghargaan ini menjadi semacam "cermin bening", yang memantulkan arah dan semangat Pemkab HSS dalam membangun pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tapi juga hangat dan menyentuh," ujar H Syafrudin Noor. 

Bupati H Syafrudin Noor juga menegaskan, bahwa prestasi ini bukanlah titik akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju pelayanan publik yang lebih humanis dan berdampak nyata.

"Capaian ini bukanlah akhir, melainkan menjadi titik tolak sekaligus tantangan bagi kami untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami bertekad untuk menaikkan nilai SAKIP dari A menjadi AA, melalui langkah-langkah nyata, inovasi, dan pelayanan publik yang semakin humanis dan berdampak langsung bagi masyarakat," tuturnya.

Beberapa gagasan yang tengah disiapkan. Di antaranya adalah layanan antar jemput pasien di RSUD Hasan Basry Kandangan, agar warga yang pulang dari rumah sakit tak lagi pulang dengan bentor, tapi dijemput kendaraan khusus.

"Selain itu, ada juga program layanan homecare, untuk masyarakat yang membutuhkan perawatan namun kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan," tambah H Syafrudin Noor. 

Program-program seperti sertifikat gratis melalui PTSL, hingga kuliah gratis bagi masyarakat Kabupaten HSS, disebut Bupati HSS, sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah yang bukan hanya hadir, tapi juga mendengar dan mencintai warganya.

“Karena pada akhirnya, cinta dan pengabdian kepada masyarakat adalah fondasi dari segala bentuk pelayanan yang bermakna dan berkelanjutan,” tambahnya. 

Dengan torehan prestasi ini, Kabupaten HSS semakin meneguhkan diri sebagai panutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Kalimantan Selatan. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Situasi darurat sampah yang dialami Kota Banjarmasin akhirnya menarik perhatian Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, memastikan akan memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan sampah di kota berjuluk seribu sungai.

Hal tersebut dikatakan Ibu Dewi panggilan akrab Dewi Chomistriana ketika bertemu dengan Wali Kota Banjamasin, HM. Yamin HR bersama Wakil Walikota Banjarmasin, Hj Ananda. 

"Upaya Kementerian PU, Pembina Teknis untuk situasi yang terjadi di Banjarmasin adalah  kami akan memberikan kontribusi dan upaya sebesar-besarnya, kami akan menggandeng Kementerian LH untuk membantuk tim indeks resiko, karena menutup TPA ini harus diukur, seberapa parah pencemaran yang terjadi, TPA juga jangan didiamkan, karena tumpukan sampah tersebut akan menghasilkan gas dan lindi, harus dipilah juga,” ujar Dewi, Kamis (17/4/2025).

Menurut Dewi, kondisi yang terjadi di Kota Banjarmasin harus ditangani dengan bersama-sama, baik dengan pemerintah, seluruh stake holder hingga masyarakat. 

"Standar baku mutu, kondisi ini harus segera ditangani, Pemko Banjarmasin melakukan kolaborasi dengan stake holder terkait hingga ke masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah pusat, terangnya lagi, juga sangat mendukung sosialisasi yang dilakukan Pemko Banjarmasin dalam rangka mengurangi timbunan sampah dengan cara melakukan upaya pilah sampah dari rumah, karena hal ini sangat efektif dilakukan dan sudah terbukti dibeberapa daerah. 

"Sudah ada contoh kabupaten/kota lain, karena peran besar masyakat memilah, bahkan bisa mengurangi setengahnya (tonase hasil sampah, red),” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya bersama Wali Kota Banjamasin HM. Yamin HR bersama Wakil Walikota Banjarmasin, Hj Ananda, juga mengunjungi  Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, untuk melihat langsung kondisi TPA yang telah ditutup tersebut. (prkm/iwn/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyambut hangat kedatangan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, bersama rombongan di VIP Room Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Rabu (16/04/2025) sore.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Gubernur H Muhidin secara langsung mengalungkan syal sasirangan kain khas Banjar sebagai bentuk penghormatan dan sambutan kepada tamu kehormatan dari pusat.

Penyambutan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI, Roy Rizali Anwar, Pj Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Administrasi Pimpinan H Berkatullah, serta perwakilan Forkopimda dan kepala SOPD terkait.

Setelah penyambutan, rombongan beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan untuk bermalam di Hotel Galaxy Banjarmasin.

Pada malam harinya, rombongan Wamen PAN RB bersama Wagub Hasnuryadi mengadakan jamuan makan malam di Banjarmasin.

Untuk diketahui, rangkaian agenda kunjungan kerja Wamen PANRB dimulai keesokan harinya (17/4/2025) dengan penyerahan apresiasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kepada sejumlah instansi pemerintah di Kalimantan Selatan yang dinilai berhasil melakukan transformasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Dalam momen penting lainnya, dilakukan juga Launching LAPOR Kalsel, sebuah kanal pengaduan publik terintegrasi dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dan transparansi layanan. Acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan LAPOR secara berkelanjutan, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalsel.

Selanjutnya, Wamen PANRB dan rombongan juga akan meninjau langsung pelayanan publik di Samsat Banjarmasin II, serta melihat operasional Mall Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru. (md/iwn/jp). 

KUALA PEMBUANG- Jajaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Seruyan masa bakti 2024-2029, resmi dilantik dan dikukuhkan di Tenis Indoor Kabupaten Seruyan, Rabu (16/4/2025) malam. 

Harsandi secara resmi dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Seruyan beserta jajaran. 

Pelantikan dan pengukuhun pengurus KONI yang baru itu dihadiri Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda didampingi istri, Forkopimda dan sejumlah kepala SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Ketua Pengurus KONI Kabupaten Seruyan, Harsandi, menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan dan perhatiannya selama ini kepada KONI Seruyan.

"Kami percaya bahwa sinergi antara KONI dan Pemkab Seruyan akan menjadi pondasi yang kokok untuk kemajuan olahraga yang merata dan berprestasi," kata Harsandi.

Harsandi menilai, seiring berjalannya waktu, bahwa gairah dan semangat masyarakat Seruyan terhadap dunia olahraga semakin bertumbuh dan berkembang. 

"Ini dapat kita lihat dari semakin aktifnya kegiatan olahraga diberbagai pelosok desa. Meningkatnya partisifasi generasi muda dalam berbagai event, serta mulai bermunculannya bibit-bibit atlet potensial yang layak dibina untuk membawa harum nama daerah kita ditingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," ungkapnya. (gan/jp). 

MARABAHAN- Dalam semangat memperkuat ketahanan pangan nasional, Brigade Pangan Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar pertemuan koordinasi dan sosialisasi hukum dengan mengusung tema “Brigade Pangan Batola Bersatu untuk Swasembada Pangan Indonesia”. Kegiatan dilaksanakan di Aula Selidah Batola, Rabu (16/4/2025). 

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Kepala Kejaksaan Negeri Batola, Yussie Cahaya Hudaya, Kepala Dinas Pertanian Batola, Murniawati, Dinas Pertanian Provinsi Kalsel, penyuluh pertanian, dan 91 manager Brigade Pangan se-Batola. 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, sekaligus memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada para pelaku sektor pertanian.

Kepala Kejaksaan Negeri Batola, Yussie Cahaya Hudaya, mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan penanaman hukum, yang mana ini adalah program dari bidang intelejen.

"Ini menjadi sarana komunikasi dn koordinasi terkait masalah hukum, yang mana sudah di amanahkan oleh undang-undang," ujar Kajari Batola. 

Kajari menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan pengamanan, pendampingan kepada masyarakat khususnya dalam program pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh petani. 

"Kejari Kalsel telah membentuk satuan tugas pengamanan dan pendampingan hukum yang disebut Satgas P3H," ujarnya. 

Kepala Dinas Pertanian Batola, Murniawati, menekankan pentingnya peran aktif Brigade Pangan dalam mengawal Program Swasembada Pangan. 

"Kita tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan kegiatan pertanian berjalan sesuai hukum yang berlaku. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan bagi petani dan seluruh pelaku di sektor ini,” ujarnya.

Narasumber dari Kejaksaan Negeri Batola menyampaikan materi mengenai aspek hukum dalam penggunaan lahan pertaniangga peralatan, hingga perlindungan terhadap petani dari praktik ilegal dan intimidasi. 

Kemudian, menghindari dari terjadinya korupsi, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, menghindari dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Selain sesi pemaparan, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas kendala di lapangan dan strategi bersama untuk mengatasi tantangan di sektor pertanian lokal.

Selanjutnya, acara dilanjutkan bersama Bupati Batola, H Bahrul Ilmi. Ia memberikan semangat kepada para petani millenial. 

"Kita meyakini suatu saat Kabupaten Batola ini akan mengangkat harkat dan martabat Kalimantan Selatan tentang pertanian. Kita Batola merupakan lahan pertanian terluas di antara 12 kabupaten yang lainnya," ucap Bupati H Bahrul Ilmi. 

"Kita menyadari bahwa harga diri Batola ini ada di tangan para Brigade Pangan anak-anak muda sekarang ini, bukan sekadar nama kita anak muda pasang badan harus serius untuk kemajuan petani di Kabupaten Batola ini," imbuh H Bahrul Ilmi. 

Oleh karena itu ujar H Bahrul Ilmi, demi terlaksananya program ini dengan baik, maka diharapkan kerjasama yang baik di lapangan dari berbagai stakeholder dalam mengelola lahan OPLAH dengan baik untuk mewujudkan cita-cita besar Swasembada Pangan Nasional. 

"Mari bekerjasama dengan baik guna mewujudkan Swasembada Pangan Nasional," demikian H Bahrul Ilmi. (lim/jp). 

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda meminta jajaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Seruyan, agar terus aktif dalam mendorong kemajuan dibidang olahraga.

Hal itu disampaikan Bupati Ahmad Selanorwanda saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Seruyan masa bakti 2025-2029, di Tennis Indoor, Rabu (16/4/2025) malam. 

"Kami dari pemerintah daerah siap mensupport dan mendukung dari segi anggaran dan penyediaan fasilitas guna mendorong semakin berkembangnya bidang olahraga," kata Selanorwanda. 

Menurut dia, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan pembangunan ekonomi saja, melainkan juga oleh kemajuan dibidang olahraga. Sebab akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan.

"Saya melihat sejauh ini, perkembangan dibidang olahraga makin banyak diminati masyarakat, baik itu sepak bola, bulutangkis, tenis meja dan jenis olahraga lainnya. Dari situ kami berharap, lahir atlet-atlet baru yang handal dan berprestasi di Kabupaten Seruyan hingga mampu bersaing dikancah nasional," ungkapnya. (gan/jp). 

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, didampingi Ketua TP-PKK HSS, Hj Tata Syafrudin Noor, menghadiri acara malam penghantar tugas untuk H Saidi Noor dan Hj Bardamaini, yang digelar di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu (16/04/2025) malam.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati HSS, H Suriani beserta Ketua GOW HSS, Hj Misnawati Suriani, Sekda HSS, HM. Noor beserta istri, para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala OPD, dan Camat masing-masing beserta istri.

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi keduanya selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hadir pula jajaran pejabat pemerintah daerah, rekan sejawat, serta para undangan lainnya.

Adapun para pejabat yang dilepas adalah H Saidi Noor jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Perikanan HSS. Sedangkan Hj Bardamaini jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Dukcapil HSS.

Para pejabat yang dilepas menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama para ASN lingkup Pemkab HSS, serta memohon maaf jika selama mereka mengabdi di HSS ada kesalahan disengaja maupun kada disengaja.

Disampaikan pula banyak pelajaran, banyak memori baik yang menyenangkan maupun yang tidak, namun semua kami syukuri sebagai sebuah pengalaman yang berharga. 

"Mohon do'a semoga kami bisa membawa pengalaman ini untuk bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat," ucapnya. 

Sementara itu, Bupati H Syafrudin Noor menyampaikan harapannya agar semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh kedua tokoh ini dapat terus menjadi contoh serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah sesuai peran masing-masing di tengah masyarakat.

Pemerintah Daerah, imbuhnya, akan senantiasa mengenang jasa-jasa yang telah diberikan serta menjadikannya sebagai motivasi untuk melanjutkan pengabdian demi kemajuan Banua Hulu Sungai Selatan.

Bupati berharap, meski telah memasuki masa purna tugas, silaturahmi tetap terjalin erat dan kontribusi dalam bentuk saran serta pemikiran yang membangun tetap diberikan demi kebaikan bersama.

Bupati turut menyampaikan pesan agar masa pensiun dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta menjaga kesehatan agar tetap aktif di tengah lingkungan.

Sebagai purna tugas, keduanya diharapkan tetap menjadi panutan yang memberikan warna serta inspirasi bagi masyarakat sekitar, dan hubungan yang baik antara para pensiunan dengan masyarakat dapat terus dipelihara di masa mendatang.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, yang ditandai dengan penyerahan sertifikat penghargaan dan bingkisan, penyampaian kesan dan pesan, serta rangkaian hiburan sebagai bentuk penghormatan atas masa bakti yang telah dilalui.

Momen ini menjadi simbol penghargaan dan penghormatan kepada para pegawai yang telah mengakhiri masa tugasnya, serta penguatan nilai-nilai pengabdian dalam lingkungan birokrasi Pemkab Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Gubernur Kalsel, H Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri yang juga Wakil Ketua TP-PKK Kalsel, drg Ellyana Trisya Hasnuryadi, memimpin sekaligus memberikan arahan dalam audiensi persiapan rembug stunting, Rabu (16/05/2025) di rumah dinasnya Jalan S Parman, Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan SOPD lingkup Pemprov terkait yakni, Asisten Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Ariadi Noor, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Digital merangkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Muslim, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Sri Mawarni didampingi para kepala bidang masing-masing, serta pemangku kepentingan lain yakni Direktur Bank Kalsel Fahrudin dan Kepala BKKBN Provinsi Kalsel Farah Adibah.

Dalam arahannya, Wagub Hasnuryadi mengatakan, penanganan stunting perlu sinergitas lintas sektor yang kuat karena saling berkaitan satu sama lain.

Wagub Hasnuryadi setuju pernikahan dini dan kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus stunting, sehingga masalah ini perlu menjadi perhatian. Termasuk masalah pendidikan, akhlak atau karakter masyarakat yang perlu pembinaan sehingga bisa mengelola sumberdaya alam yang ada.

Berbicara soal stunting ujarnya lagi, banyak hal yang dibahas dan pihaknya siap melakukan apa yang menjadi kewenangan pemerintah.

Wagub Hasnuryadi pun mengapresiasi dukungan yang disampaikan sejumlah pihak seperti Bank Kalsel dan Kantor Perwakilan BKKBN Kalsel.

Rembuk stunting adalah kegiatan musyawarah untuk membahas dan merumuskan tindak lanjut penurunan stunting. Rembuk stunting dilakukan di tingkat desa, kecamatan, atau kota.

Rembuk stunting merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk menurunkan angka kasus stunting yang dilakukan setelah pemerintah kabupaten/kota mendapatkan hasil Analisis Situasi (Aksi Integrasi #1).

Bertindak selaku moderator persiapan rembuk stunting adalah Muhammad Muslim.

Disebutkan Muslim, Provinsi Kalsel saat ini termasuk provinsi dengan penanganan stunting cukup bagus secara nasional. Kendati demikian, masih diperlukan strategi-strategi dalam penanganan kasus stunting kedepan.

Dalam kaitannya dengan penanganan stunting di daerah, wakil gubernur/wakil walikota/bupati, ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerah masing-masing.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua TP-PKK Kalsel, drg Ellyana Trisya Hasnuryadi mengatakan, TP-PKK sudah menyusun program untuk membantu pemerintah dalam upaya penanganan stunting di daerah.

"TP-PKK Kalsel siap berkoordinasi dengan Bappeda atau pihak lainnya,” ujar Ellyana.

Kepala DPPPA-KB Kalsel, Sri Mawarni, menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mendukung program penanggulangan stunting, termasuk upaya mengatasi masalah pernikahan dini dan kemiskinan yang menjadi salah satu pemicu terjadi stunting.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan sekilas tentang tugas pemerintah dalam upaya percepatan penanganan stunting, mulai perencanaan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan program, hingga peningkatan kualitas pemantauan.

Ariadi Noor juga menyebutkan, bahwa lima strategis penanganan stunting yakni Komitmen dan Visi Kepemimpinan,

Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku, Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa, Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Pemantauan dan Evaluasi.

Masukan dan upaya yang dilakukan jajaran BKKBN Kalsel disampaikan Farah Adibah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu dan menyusui, dan balita dibawah usia 2 tahun.

Selanjutnya, Direktur Bank Kalsel, Fahrudin menyebut, bahwa pihaknya memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa disalurkan untuk membantu upaya penanggulangan stunting ini, termasuk dana dari UPZ yang bekerjasama dengan Baznas.

"Kami akan selalu support kepala pemerintahan provinsi Kalsel,” ujar Fahrudin.

Rembuk stunting diisi dengan penyerahan Sponsorship Bank Kalsel untuk PS Barito Putera oleh Direktur Bank Kalsel Fahrudin kepada Wagub Hasnuryadi yang juga sebagai CEO PS Barito Putra. (sal/iwn/jp). 

BANJARMASIN- Kabar gembira datang dari Geopark Meratus Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan secara resmi berstatus sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp).

Penetapan status Geopark Meratus ini berbarengan dengan status Geopark Kebumen di Jawa Tengah hasil sidang Dewan Eksekutif UNESCO secara resmi menetapkan dua geopark tersebut sebagai UNESCO Global Geoparks (UGGp) pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-221 di Paris, Perancis, 2-17 April 2025.

Alhasil, dengan penetapan ini maka Geopark di Indonesia yang berstatus UGGp genap sebanyak 12 situs yaitu Geopark Batur, Geopark Belitong, Geopark Ciletuh, Geopak Gunung Sewu, Geopark Itjen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Merangin Jambi, Geopark Raja Ampat, Geopark Rinjani Lombok, Geopark Kaldera Toba, Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

"Alhamdulillah secara resmi telah ditetapkannya Geopark Meratus menjadi UNESCO Global Geoparks (UGGp). Tentu hal ini, patut bersyukur dan kebanggaan kita semuanya untuk masyarakat Kalsel,” kata Hanifah Dwi Nirwana, Ketua Harian Geopark Meratus yang juga Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI, Hanifah Dwi Nirwana, Rabu (16/4/2025). 

Dengan penetapan itu, Hanifah Dwi Nirwana, menyatakan ada peluang besar untuk kemajuan pariwisata di Banua. Lewat jejaring Internasional ini, menurutnya Geopark Meratus telah menjadi bagian secara global maka perlu disiapkan segera nantinya.

Hal itu, Hanifah melihat peluang keuntungan bagi perekonomian masyarakat sekitar, sehingga menunjang dalam kesejahteraan warga. Bahkan, kelestarian tradisi dan budaya masyarakat, serta menjaga lingkungan sangatlah perlu diperhatikan ke depan.

"Dengan platform Geopark Meratus, tentu saja dari sisi ekonomi yang menjadi target penting. Tetapi bagaimana kelestarian budaya dan lingkungan menjadi pondasi penting juga untuk pembangunan keberlanjutan,” jelasnya.

Dengan itu, Hanifah Dwi Nirwana mengucapkan selamat Badan Pengelola Geopark Meratus, serta Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin yang tentu juga tak henti-hentinya memberi dukungan dalam perkembangan Geopark Meratus tersebut.

Diketahui, bahwa berdasarkan mengutip website Kementerian Luar Negeri Kemlu.go.id, sebanyak 58 negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO, termasuk Indonesia, sepakat menyetujui 16 usulan geopark baru yang dinominasikan sebagai UNESCO Global Geoparks pada Sidang Counsil Geopark UNESCO pada September dan Desember 2024 lalu. (mr/iwn/jp). 

BANJARMASIN- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Hasnuryadi Sulaiman, mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel untuk bersinergi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing di Kalsel.

Ajakan tersebut disampaikan Hasnuryadi Sulaiman saat dirinya secara resmi membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) I APINDO di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (16/4/2025) siang.

"Kami mengajak APINDO untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan,” ujar Hasnuryadi di hadapan para pengusaha, pelaku UMKM, dan perwakilan asosiasi dunia usaha se-Kalsel.

Mengangkat tema "sinergitas dan kolaborasi APINDO Kalsel dalam rangka memperkuat perekonomian daerah". Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) I APINDO Kalsel dijadwalkan membahas sejumlah isu strategis untuk mendukung pengembangan dunia usaha di daerah. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari yakni, pada 15–16 April di Swiss Belhotel Banjarmasin, dan diikuti oleh dua orang perwakilan APINDO dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada jajaran pengurus yang baru.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, saya ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus DPP APINDO Kalsel periode 2024–2029 yang baru saja dikukuhkan,” ujar Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga menyinggung berbagai tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, Hasnuryadi Sulaiman menyebut, bahwa ketegangan geopolitik, perang dagang global, hambatan perdagangan, hingga fluktuasi nilai tukar turut memberi tekanan pada pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Kalsel.

Kendati demikian, Hasnuryadi menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel tetap berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, guna menciptakan harmonisasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha di daerah.

Diakhir sambutannya, Hasnuryadi Sulaiman berharap, pengukuhan pengurus baru APINDO ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat dalam membangun perekonomian daerah yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, saya titipkan harapan masyarakat Kalsel untuk kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banua kita tercinta,” jelasnya.

Sementara itu, pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel periode 2024–2029 yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani.

Dalam prosesi tersebut, dilakukan penyerahan bendera APINDO oleh Ketua DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, kepada Ketua DPP APINDO Kalsel, H. Winardi Sutiono.

Dalam sambutannya, Ketua DPP APINDO Kalsel, H Winardi Sutiono, menyampaikan harapannya agar pelantikan pengurus APINDO Kalsel dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan dunia usaha di daerah.

"Dengan pelantikan ini, kami berharap APINDO Kalsel dapat semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam sambutan usai prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat.

Winardi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Ia menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan yang luar biasa. Kami siap bersinergi untuk mendorong dunia usaha yang lebih maju dan kompetitif,” jelasnya.

Acara ini turut dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin, Hj Ananda beserta jajaran, sejumlah Kepala SOPD lingkup Kalsel seperti Kepala Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Kalsel, H Berkatullah, Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah Jorong, KH M. Mukri Yunus, Ketua Apindo Kabupaten/ Kota se-Kalsel, sejumlah tokoh pengusaha, pejabat daerah, serta perwakilan asosiasi dunia usaha yang ada di Kalsel. (rfq/iwn/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri Barito Timur dengan Pemerintah Kecamatan Awang dan Pemerintah Desa se-Kecamatan Awang melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur, Rabu (16/4/2025). 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) tersebut dilakukan langsunh oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Yedivia Rum, bersama Camat Awang dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Awang. Di antaranya Kepala Desa Janah Mansiwui, Desa Tangkan, Desa Pianggu, Desa Janah Jari, Desa Biwan, Desa Hayaping, Desa Danau, Desa Apar Batu, Desa Bangkirayen, Desa Ampari, dan Desa Wungkur Nanakan.

MoU yang disaksikan oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Denny Reynold Octavianus, Jaksa Fungsional, beserta staff itu dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi serta sebagai wujud nyata peran Kejaksaan untuk mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah yang dipandang perlu, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemkab Barito Timur dengan Kejari Barito Timur.

Kajari Barito Timur, Yedivia Rum, menyampaikan bahwa akan melakukan pengawasan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk bersikap obyektif, profesional, dan dilarang untuk melakukan intervensi, memperbaiki atau mengubah keputusan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa.

"Jaksa Pengacara Negara (JPN) hanya berwenang apabila terjadi suatu penyimpangan hukum, sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hukum," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa MoU tersebut berlaku sejak tanggal 16 April sampai 31 Desember 2025 atau satu tahun.

"MoU tersebut berlandaskan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI yakni Pasal 30 ayat 2 perihal tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mana Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan dengan atas nama Negara dan pemerintah, yang tugas-tugas tersebut antara lain seperti Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum," ujarnya. 

Kajari Yedivia Rum juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, dan tepat sasaran, mengingat anggaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. 

"Disisi lain, MoU ini juga mendukung visi dan misi dari Bupati Barito Timur untuk membangun Barito Timur yang SEGAH menuju Gumi Jari Janang Kalalawah," demikian Kajari Yedivia Rum. (zi/jp). 

KANDANGAN- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hj Tata Syafrudin Noor, bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026, yang digelar di Pendopo Kabupaten HSS, Rabu (16/04/2025).

Acara tersebut juga turut dihadiri Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kabupaten HSS, Lia Noviana Akhmad Fahmi, dan Ketua Dharmawatina (DWP) Kabupaten HSS, Hj Elyani Yustika Muhammad Noor, serta ketua organisasi wanita lainnya.

Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini, dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, dengan mengusung tema “Membangun Fondasi Ekonomi Lokal yang Tangguh dan Inklusif Sebagai Landasan Transformasi”.

Dalam sambutannya Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya menyambut baik kegiatan Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 yang dilaksanakan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD dalam sambutannya, terdapat sebanyak 966 Pokok Pikiran (Pokir) yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat oleh para anggota dewan," ucapnya.

Bupati H Syafrudin Noor menuturkan, bahwa dalam proses penelaahan dan penyelarasan, penting untuk memastikan bahwa setiap Pokir yang diakomodir benar-benar dijawab melalui program dan kegiatan yang mampu menuntaskan akar permasalahan. 

"Penyusunan program harus berorientasi pada hasil, berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah, dan mendukung pencapaian indikator-indikator makro pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan," tuturnya.

Selain itu, kata Bupati HSS, Tahun 2026 ini merupakan tahun awal yang krusial dari perwujudan visi Membangun Desa dan Menata Kota untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang SEMANGAT (Sejahtera, Mandiri, Agamis, Teknologis) agar dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

"Program-program unggulan kami pada Tahun 2026 nanti diharapkan memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian lokal melalui hilirisasi dan penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta pemerintahan yang akuntabel dan melayani," harapnya.

Selaras dengan hal tersebut, Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan terkait prioritas Kabupaten HSS pada tahun 2026 adalah mendorong penguatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah yang berkelanjutan, serta memberikan perluasan kesempatan kerja, mengupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan, peningkatan kualitas dan akses layanan dasar masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial dan nilai-nilai budaya lokal, dan percepatan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.

"Penyelarasan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat," katanya.

Diakhir sambutannya, Bupati HSS berkomitmen untuk menjadikan RPJMD dan RKPD ini sebagai wujud nyata dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta pelestarian lingkungan.

"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk bersama-sama berkontribusi aktif dalam proses penyusunan ini. Kita harus bersinergi, menyatukan pandangan, dan bekerja keras demi kemajuan Hulu Sungai Selatan yang kita cintai," tuturnya.

Kegiatan Musrenbang turut dihadiri oleh Wakil Bupati HSS, H Suriani, Sekda HSS, H Muhammad Noor, Wakil Ketua I DPRD HSS, Ketua Komisi I, II, dan III DPRD HSS, unsur Forkopimda HSS, Kepala Bappelitbangda HSS, M. Arliyan Syahrial, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab HSS, Camat se-HSS, Forum Anak Daerah HSS, serta tamu undangan lainnya. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mengikuti rapat koordinasi melalui zoom meeting dalam rangka Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terkait penertiban aset daerah berupa tanah, Rabu (16/4/2025) di Ruang Rapat Wabup Bartim. 

Rapat tersebut diikuti Pj Sekda Bartim, Misnohartaku, Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P. Lelu, Inspektur Kabupaten Bartim, Josmar L Banjar Nahor dan Auditor, Kadis PUPR Bartim, Yumail, Kepala ATR/BPN, dan Dinas PTSP.

Dalam rapat tersebut, dibahas target penerbitan sertifikat tanah di Barito Timur sejumlah 150 pada tahun 2025. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi, seperti tata batas, tanah yang masuk kawasan hutan, dan berkas yang tidak lengkap, sehingga menghambat proses penerbitan sertifikat.

Untuk mempercepat pencapaian target, dibentuk Tim Forum Penataan Ruang Daerah yang terdiri dari Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas PTSP, ATR/BPN, dan BPKAD. Tim ini akan bekerja sama untuk menyelesaikan target 150 objek pada tahun 2025.

Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P. Lelu, menjelaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan penertiban aset daerah dan memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai. 

"Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar dinas terkait, diharapkan proses penertiban aset daerah dapat berjalan lancar dan efektif," ungkapnya. (iwn/jp). 

KUALA PEMBUANG- Berkaca dari masih lemahnya tujuan arah kebijakan sejumlah program kerja Pemerintah Kabupaten Seruyan ditahun 2024 lalu, membuat pihak legislatif yang duduk dibangku DPRD Seruyan memberi catatan khusus untuk dijadikan pedoman dalam mendukung pelaksanaan birokrasi yang berbasis pada kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi mengatakan, ada lima poin catatan yang diberikan untuk Pemkab Seruyan mengenai beberapa program kinerja disejumlah sektor pembangunan yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Harsandi menguraikan, pertama, perlunya upaya serius dari pemerintah dalam hal melakukan peningkatan terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan guna menunjang pembiayaan pembangunan daerah.

"Kedua, perlunya perencanaan terhadap belanja daerah yang harus lebih tepat sasaran, terutama dalam pembiayaan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Harsandi di Kuala Pembuang, Rabu (16/4/2025).

Ketiga sebut Harsandi, pemerintah harus bisa mendorong peningkatan fasilitas bagi tenaga pengajar (guru) dan kesehatan.

"Keempat, harus ada upaya konkrit dari pemerintah daerah dalam melakukan percepatan alih fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) ke Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Karena langkah ini dianggap penting untuk mendukung penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat lokal dan percepatan pembangunan berbasis potensi daerah," jelasnya.

Poin terakhir, dalam hal peningkatan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan, guna memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat Seruyan.

"Kita ingin adanya sinergi yang solid dan kompak antara eksekutif dan legislatif, guna memastikan setiap arah kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat Seruyan," ungkapnya. (gan/jp). 

JAKARTA- Penolakan terhadap Revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal tersebut disuarakan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, melalui aksi turun kejalan pada 21 Maret 2025 yang lalu. Mahasiswa berdemo di area gedung “Rumah Banjar” (Sebutan untuk Kantor DPRD Kalsel:Red) menuntut agar DPRD Kalsel turut menolak revisi UU TNI No. 34 tahun 2024 yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik.

Dari hasil yang disepakati dilapangan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, SM. Anggota DPRD Kalsel, Sadam Husin Naparin dan Sekretaris DPRD Kalsel, M. Jaini, bersama dengan BEM se-Kalsel, DPRD Kalsel mengambil sikap dengan turut menolak revisi UU TNI serta mendesak DPR Republik Indonesia (RI) agar segera mengesahkan RUU yang pro terhadap rakyat, seperti RUU perampasan aset dan RUU masyarakat adat.

Menindaklanjuti kesepakatan yang terjadi pada aksi tanggal 21 Maret 2025 tersebut, DPRD Kalsel melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi, Adhi Saputra, menyerahkan sejumlah tuntutan BEM se-Kalsel ke Sekretariat Jenderal DPR RI pada Rabu (16/4/2025) yang diterima oleh Kasubbag Persuratan Sekjen DPR RI, Kusnadi.

Meski mengakui terjadi keterlambatan dalam penyerahan Aspirasi, Adhi Saputra, menjelaskan permasalahan tersebut semata-mata masalah teknis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

"Hal ini agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu," ungkapnya. (sar/mah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah menengah atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Barito Timur meluncurkan program PELANDUKMAS (Pelayanan Adminduk Masuk Sekolah). 

Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi siswa-siswi untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tanpa harus mengganggu jam pelajaran mereka.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bartim, Muslim Raharjo, melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Parintho, menjelaskan, bahwa Program PELANDUKMAS dilaksanakan di 20 SMA sederajat se-Kabupaten Barito Timur, dengan target siswa-siswi yang berumur 16 tahun ke atas. 

Kegiatan ini dimulai pada tanggal 10 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 10 Mei 2025. Dengan adanya program ini, ujar Parintho, siswa-siswi tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan adminduk berupa KTP-el.

Menurut Parhinto, program PELANDUKMAS melibatkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK Pengelola Database Penduduk. 

"Kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah siswa-siswi mendapatkan dokumen adminduk, sehingga mereka dapat fokus pada pendidikan tanpa terganggu oleh urusan administrasi,” ujarnya.

Dengan PELANDUKMAS, jajaran Dukcapil Barito Timur berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memiliki dokumen adminduk yang sah.

"Dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat," demikian Parhinto. (iwn/jp).