KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus penyerahan simbolis santunan kematian kepada ahli waris peserta, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan, melalui berbagai program strategis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kapuas, Karolinae, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 program tersebut mengakomodasi sekitar 5.000 pekerja rentan. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 10.000 pekerja.

"Evaluasi ini menjadi bahan penting agar ke depan cakupan perlindungan pekerja rentan dapat kembali ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas, Satrio Adi Sasongko, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia berharap, langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. 

"Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan santunan kematian secara simbolis kepada ahli waris peserta sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jaminan sosial.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (fah/hru/jp). 

MARABAHAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Aula Mufakat Marabahan, Senin (13/4/2026).

Rapat yang dihadiri para camat, lurah, serta kepala UPTD puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala itu difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam keterangannya usai rapat, Sekda H Zulkipli Yadi Noor, menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja layanan publik sekaligus melihat perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun.

"Rapat ini kita laksanakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil SKM, baik tahun 2024 maupun 2025. Kita ingin melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat, serta apa saja faktor yang memengaruhinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat dua fokus utama dalam evaluasi tersebut. Pertama, analisis tren IKM dari berbagai unit layanan seperti kecamatan, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kedua, penelaahan sembilan unsur penilaian SKM untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, penurunan pada indikator tertentu harus ditindaklanjuti dengan analisis mendalam agar dapat ditemukan akar permasalahan dan solusi perbaikan yang tepat.

"Kita tidak hanya melihat angka, tetapi juga menggali apa yang menjadi penyebab turunnya nilai pada unsur tertentu. Dari situ kita tentukan langkah perbaikan agar ke depan pelayanan publik semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat,” tegasnya.

H Zulkipli menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

"Pelayanan publik yang baik mencerminkan kehadiran negara. Karena itu, kita harus terus berbenah agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan,” tambahnya.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Barito Kuala berharap seluruh perangkat daerah penyelenggara layanan publik dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. (rnld/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zona II di Ballroom Hotel Permata Inn, Kuala Kapuas, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, unsur Forkopimda, jajaran organisasi perangkat daerah, serta pengurus dan kader PKB dari Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Kota Palangka Raya. 

Hadir pula perwakilan DPP PKB, Tommy Kurniawan, Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin, serta tokoh agama, masyarakat, adat, perempuan, dan pemuda.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PKB yang menjadikan Kapuas sebagai tuan rumah kegiatan lintas kabupaten/kota tersebut. Ia menilai, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi penguatan organisasi partai.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PKB yang telah melaksanakan Muscab Zona II di Kuala Kapuas,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kebanggaannya karena Kapuas dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan musyawarah yang diikuti empat daerah sekaligus.

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan. 

Ia berharap, PKB dapat terus berperan aktif mengawal program pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Partai politik memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, Muscab menjadi momentum untuk memperkuat struktur organisasi, melakukan konsolidasi internal, serta mengevaluasi kinerja kepengurusan partai di daerah.

Di akhir sambutan, Bupati Kapuas mengucapkan selamat atas pelaksanaan Muscab PKB Zona II dan berharap menghasilkan keputusan yang memperkuat demokrasi serta mendukung agenda pembangunan daerah ke depan. (fah/hru/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, meraih penghargaan TOP Pembina BUMD 2026 dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Senin (13/4/2026).

Penghargaan berupa Golden Trophy tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel. Turut mendampingi dalam kesempatan itu Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Firmansyah, serta Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan dukungan kepala daerah dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalsel, yang dinilai mampu menunjukkan kinerja, tata kelola, serta inovasi yang baik.

TOP Pembina BUMD merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membina BUMD agar berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, juga meraih penghargaan TOP CEO BUMD 2026 atas kinerja dan kepemimpinannya dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Sekdaprov Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kontribusi pembangunan daerah melalui penguatan BUMD.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong BUMD di Kalsel untuk semakin meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Ajang TOP BUMD Awards sendiri merupakan penghargaan nasional yang diberikan kepada BUMD dan kepala daerah yang dinilai berhasil dalam peningkatan kinerja, inovasi, serta tata kelola perusahaan daerah. (mr/ali/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Seruyan di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menegaskan penguatan kemitraan antara kepolisian dan insan pers.

Rombongan PWRI dipimpin Ketua M. Yasir, didampingi Sekretaris Gajali Rahman dan Bendahara Agus Suroso. Kegiatan turut difasilitasi oleh Aipda Ronny dari Humas Polres Seruyan.

Dalam pertemuan itu, Kapolres menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Media adalah mitra strategis kepolisian. Sinergi ini harus terus dijaga untuk mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Seruyan,” ujar AKBP Beddy.

Selain membahas sinergitas, pertemuan juga diisi dialog santai mengenai perjalanan karier Kapolres hingga kepemimpinannya di Polres Seruyan. Suasana keakraban mencerminkan pendekatan humanis antara aparat penegak hukum dan insan pers.

Sebagai bentuk keakraban, Kapolres turut mengajak rombongan PWRI makan bersama di ruang kerjanya. Momen tersebut memperkuat komunikasi terbuka antara kepolisian dan media.

Di akhir pertemuan, Kapolres kembali mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas daerah.

"Mari bersama-sama menciptakan suasana aman, damai, dan kondusif di Bumi Gawi Hatantiring,” pungkasnya.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara Polres Seruyan dan insan pers. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Bartim menyambut kedatangan Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhamartha, dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Barito Timur, Senin (13/4/2026).

Wakapolda Kalteng tiba menggunakan helikopter Polri dan mendarat di Lapangan Bangi Wao, Tamiang Layang. Kedatangannya disambut secara resmi oleh jajaran Polres Bartim sebagai bentuk penghormatan sekaligus kesiapan dalam mendukung agenda kerja pimpinan Polda Kalimantan Tengah di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan ini, Wakapolda turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalteng, di antaranya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Polairud, Kabid Propam, serta Sespripim. Kehadiran rombongan tersebut menandai pentingnya agenda kunjungan kerja dalam rangka penguatan koordinasi serta pengawasan kinerja di jajaran kepolisian wilayah.

Sebelum tiba di Barito Timur, Wakapolda Kalteng diketahui telah melaksanakan kunjungan kerja di Polres Barito Selatan (Barsel). Dengan demikian, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pembinaan dan pengendalian organisasi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan penyambutan dan agenda kunjungan dengan optimal.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Wakapolda Kalteng beserta rombongan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja, koordinasi, serta sinergi dalam pelaksanaan tugas di Polres Bartim,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memberikan arahan strategis serta penguatan motivasi bagi personel Polres Bartim dalam meningkatkan profesionalisme, kualitas pelayanan publik, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhamartha, memberikan arahan strategis kepada seluruh personel Polres Barito Timur (Bartim) dalam kunjungan kerja di Mapolres Bartim, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan internal guna memperkuat kedisiplinan, meningkatkan profesionalisme, serta mengoptimalkan kinerja jajaran Polri di wilayah hukum Polres Bartim.

Arahan disampaikan di hadapan Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H., para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel Polres dan Polsek jajaran. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh keseriusan sebagai bentuk komitmen terhadap pembinaan dari pimpinan.

Wakapolda Kalteng menegaskan, bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Setiap personel, kata dia, dituntut untuk menjaga sikap, perilaku, dan tanggung jawab baik di lingkungan kerja maupun saat berinteraksi dengan masyarakat.

Selain disiplin, peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik juga menjadi penekanan utama. Polri, tegasnya, harus hadir sebagai institusi yang responsif, humanis, dan berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat soliditas internal serta sinergi dengan berbagai instansi terkait. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga kekuatan kerja sama tim dan koordinasi lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda turut mengingatkan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Kesiapsiagaan personel dan dukungan sarana prasarana dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi tersebut.

Sementara itu, Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menyampaikan bahwa arahan Wakapolda Kalteng menjadi penguatan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran.

"Arahan ini menjadi penguatan bagi kami untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh personel diharapkan dapat mengimplementasikan setiap penekanan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja personel Polres Bartim dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, Polres Bartim optimistis dapat terus memberikan pelayanan terbaik serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam memberantas peredaran narkotika.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, Senin (13/4/2026), di Banjarbaru.

Menurut Supian HK, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen sekaligus transparansi aparat kepolisian dalam penegakan hukum, serta memastikan narkotika tidak kembali beredar di masyarakat.

"Kami sebagai wakil rakyat mendukung penuh komitmen Polda Kalsel dalam pemberantasan narkoba. Kegiatan ini juga menjadi bentuk transparansi kepada publik,” ujarnya.

Ia mengapresiasi keberhasilan pengungkapan kasus narkotika tersebut dan menilai langkah itu telah menyelamatkan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Polda Kalsel menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan sekitar 75.221,5 gram sabu-sabu atau setara 75,2 kilogram serta 15.742 butir ekstasi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah pusat terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel. (sar/ali/jp). 

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel untuk tetap mengoptimalkan kinerja di tengah berbagai keterbatasan, sekaligus membuka peluang penyusunan regulasi daerah guna memperkuat peran lembaga tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, usai menerima kunjungan komisioner KPID Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Senin (13/4/2026).

"Harapannya KPID bisa bekerja semaksimal mungkin meskipun dengan keterbatasan yang ada,” ujarnya.

H Rais Ruhayat mengatakan, pihaknya akan mempelajari usulan pembentukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPID secara optimal.

Menurutnya, Komisi I akan mendiskusikan kemungkinan menjadi leading sector dalam penyusunan regulasi tersebut bersama anggota dewan lainnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara KPID Kalsel dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pembina.

"Kami mendorong KPID agar lebih intens berkoordinasi dengan Diskominfo sebagai induknya,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPID Kalsel, Muhammad Saufi, mengapresiasi masukan dari Komisi I DPRD Kalsel. Ia menyebut, bahwa evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan kinerja lembaga ke depan.

"Banyak masukan yang kami terima hari ini dan akan kami tindak lanjuti, terutama dalam menghadapi tantangan penyiaran di era digital,” katanya.

Saufi mengungkapkan, selain keterbatasan anggaran, KPID Kalsel juga menghadapi kendala dalam pengawasan siaran digital. Saat ini, pengawasan masih berfokus pada media konvensional sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ia berharap, adanya regulasi daerah dapat memperkuat kewenangan KPID, khususnya dalam mengawasi konten digital yang dinilai berpotensi berdampak negatif bagi masyarakat.

"Minimal ada regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari siaran yang dapat merusak generasi penerus,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang pria berinisial ARS (41), warga Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, diamankan pihak kepolisian setelah diduga melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap seorang warga, Minggu (12/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Talohen, RT. 028, Kelurahan Ampah Kota, dengan korban Safrudin alias Udin (42).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula dari kesalahpahaman yang berujung cekcok antara pelaku dan korban pada pagi hari.

Sekitar pukul 11.00 WIB, ARS mendatangi korban dan kembali mempertanyakan ucapan sebelumnya. Pertemuan tersebut kemudian memanas hingga pelaku diduga mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada korban.

Korban yang merasa terancam berupaya menyelamatkan diri hingga terjatuh. Dalam kondisi tersebut, korban mengambil sebatang kayu untuk melawan saat pelaku mengayunkan senjata tajam. Parang yang digunakan pelaku kemudian terjatuh.

Saat pelaku berusaha mengambil kembali senjata tersebut, korban berteriak meminta pertolongan hingga warga sekitar datang dan mengamankan pelaku sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno membenarkan penangkapan tersebut.

"Saat ini terduga pelaku sudah diamankan beserta barang bukti guna proses hukum lebih lanjut,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Atas perbuatannya, ARS dijerat pasal terkait tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (zi/jp). 

MARABAHAN- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, Akhdiyat Sabari, menyoroti masih tingginya panjang jalan berstatus belum mantap di wilayahnya, yakni sekitar 560 kilometer dari total 750 kilometer jalan kabupaten.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembina upacara di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Senin (13/4/2026). 

Akhdiyat menegaskan, kualitas infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, standar pelayanan jalan ideal untuk mendukung aktivitas ekonomi minimal memiliki kecepatan tempuh 60 kilometer per jam.

"Masih ada kurang lebih 560 kilometer jalan yang belum tertangani dengan baik. Kami memohon maaf, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitasnya ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam visi-misi Bupati Barito Kuala. Target penanganan jalan tersebut juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam upaya percepatan perbaikan, Dinas PUPR mendorong inovasi konstruksi, salah satunya melalui pemanfaatan material lokal seperti galam kacapuri. Inovasi ini dinilai dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan kebutuhan kualitas jalan dan keterbatasan anggaran.

Selain aspek teknis, Akhdiyat juga menyoroti pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Ia mengungkapkan, Dinas PUPR saat ini masih kekurangan tenaga ahli, khususnya di bidang hukum kontrak.

"Kami membuka peluang bagi ASN yang memiliki latar belakang hukum maupun ekonomi untuk bergabung dan berkontribusi di bidang infrastruktur,” katanya.

Tak hanya itu, kebutuhan tenaga ahli di bidang teknik sipil, khususnya spesialisasi jalan, jembatan, dan bangunan, juga masih cukup besar.

Akhdiyat berharap, kolaborasi lintas sektor serta dukungan SDM profesional dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

BATULICIN- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Alpiya Rakhman, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Puluhan warga mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Dalam sosialisasi, Alpiya menyoroti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS yang mulai berlaku efektif sejak 28 Maret 2026.

Ia menjelaskan, aturan tersebut mengatur pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi, seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook, dan Roblox. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap guna menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Selain itu, Alpiya menegaskan pentingnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, regulasi tersebut berperan strategis dalam mendorong kesetaraan hak, akses pendidikan dan pekerjaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Perlindungan anak harus mencakup pencegahan kekerasan, eksploitasi, hingga pelanggaran hak, baik secara fisik maupun emosional,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan keluhan terkait maraknya aktivitas tempat hiburan malam ilegal yang dinilai meresahkan di Kecamatan Simpang Empat. Warga juga menyebut lokasi tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menanggapi hal itu, H Alpiya menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan Sosper akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk penyesuaian kebijakan daerah dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat, khususnya terkait perlindungan anak di era digital. (sar/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Kaharingan Institute Indonesia mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 21 ribu hektare di Kabupaten Katingan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).

Ketua Kaharingan Institute Indonesia, Wacino, mengatakan pihaknya mengapresiasi Dinas ESDM Kalteng yang telah menerima audiensi serta aspirasi masyarakat terkait usulan tersebut.

"Hari ini kami mengapresiasi diterimanya audiensi dan aspirasi masyarakat oleh Dinas ESDM,” ujarnya di Palangka Raya.

Ia menjelaskan, usulan WPR tersebut mencakup wilayah di Kecamatan Tasik Payawan yang meliputi empat desa, yakni Desa Talingke, Desa Hiyamban, Desa Petak Bahandang, dan Desa Tumbang Panggu.

Menurutnya, kawasan tersebut telah lama menjadi lokasi aktivitas pertambangan rakyat dan memiliki potensi mineral, khususnya emas, yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas ESDM menyatakan akan memproses usulan tersebut sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.

Sekretaris Dinas ESDM Kalteng, Syarippudin, menjelaskan bahwa pengajuan WPR harus melalui sejumlah tahapan, dimulai dari usulan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.

"Selanjutnya, usulan akan diteruskan ke kementerian di tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah melalui proses pembahasan di pemerintah pusat, keputusan penetapan WPR akan diterbitkan untuk masing-masing kabupaten.

Syarippudin menegaskan seluruh proses pengajuan hingga penetapan WPR harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun meninggal dunia setelah diduga tenggelam di kolam renang Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Minggu (12/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Korban diketahui bernama Hamdan, warga Kampung Baru, Ampah Kota. Saat kejadian, korban berada di lokasi kolam renang bersama keluarga dan kerabatnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban datang bersama ayahnya, Pahmi, serta beberapa anggota keluarga. Sekitar pukul 14.00 WIB, sang ayah meninggalkan lokasi untuk mengantar salah satu anaknya pulang, sementara korban tetap berada di area kolam bersama seorang perempuan bernama Hadiyani dan anaknya.

Sekitar 30 menit kemudian, saat ayah korban kembali, korban ditemukan dalam kondisi tenggelam. Korban segera dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Ampah, namun nyawanya tidak tertolong.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Suprayitno, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. 

“Iya, benar. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan untuk memastikan kronologi lengkap,” ujarnya, Senin (13/4/2026). 

Polisi masih melakukan penanganan lebih lanjut terkait insiden tersebut. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menerima hibah tandon air dari Bank BRI Cabang Buntok dalam rangka penguatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas layanan, Senin (13/4/2026).

Penyerahan hibah dilakukan usai kunjungan silaturahmi pimpinan BRI Cabang Buntok yang dipimpin Yoga Samudera Panjaitan dan diterima langsung Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas peningkatan layanan perbankan bagi pegawai rutan, khususnya kemudahan akses layanan keuangan untuk mendukung kebutuhan pegawai.

Selain itu, diskusi turut menyoroti penguatan kerja sama yang telah terjalin, termasuk peluang pengembangan program kemitraan di bidang sarana prasarana dan kesejahteraan pegawai.

Agung Novarianto menyambut baik dukungan yang diberikan dan berharap sinergi antara Rutan Tamiang Layang dan BRI Buntok terus berlanjut.

"Bantuan ini diharapkan dapat menunjang ketersediaan air bersih serta meningkatkan kualitas layanan di rutan,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hibah yang berlangsung lancar dan dihadiri jajaran kedua instansi. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan komitmen tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap setiap pelanggaran dalam penguatan pengawasan internal melalui Satuan Tugas Operasi Kepatuhan Internal (Satops Patnal), Senin (13/4/2026).

Arahan tersebut disampaikan langsung kepada tim Satops Patnal di ruang kerja Kepala Rutan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubsi Pengelolaan Sri Rahayu, staf Subseksi Pelayanan Tahanan Debby Subarda, serta staf Subseksi Pengamanan Zidan Jabal Attoriq Baskara yang tergabung dalam tim Satops Patnal.

Dalam arahannya, Agung menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kepekaan tim dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). 

Ia menyebut, bahwa keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh penanganan saat insiden terjadi, tetapi juga oleh kemampuan deteksi dini dan langkah pencegahan.

"Seluruh anggota Satops Patnal harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran, baik oleh warga binaan maupun petugas. Integritas adalah harga mati,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, jajaran rutan bersama tim Satops Patnal menyusun jadwal inspeksi mendadak (sidak) secara berkala dan lebih sistematis. Sidak akan difokuskan pada blok hunian serta area vital lainnya guna memastikan kondisi tetap aman dan terkendali.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan internal sekaligus memperkuat integritas petugas dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhamartha, meninjau langsung kesiapsiagaan pengendalian massa (dalmas) dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Polres Barito Timur, Senin (13/4/2026). Kunjungan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial kepada relawan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolres Bartim tersebut diawali dengan pengecekan peralatan dalmas. Wakapolda memastikan seluruh perlengkapan, baik individu maupun pendukung, dalam kondisi siap pakai sesuai standar operasional.

Selanjutnya, pengecekan difokuskan pada sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Pemeriksaan meliputi kondisi teknis alat, kelengkapan pendukung, serta kesiapan operasional, termasuk peralatan yang digunakan relawan.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada relawan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif mereka dalam penanggulangan bencana, khususnya karhutla.

Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Timur, di antaranya Bupati Bartim, Kapolres Bartim AKBP Eddy Santoso, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, serta Ketua BPBD Bartim.

Kapolres Bartim, AKBP Eddy Santoso, menyatakan kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus motivasi bagi jajarannya.

"Kegiatan ini mendorong peningkatan kesiapsiagaan personel, baik dalam pengendalian massa maupun penanganan karhutla, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder,” ujarnya.

Ia menegaskan, kesiapan personel dan sarana prasarana menjadi kunci dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan bencana.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan relawan dalam menjaga keamanan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan situasi darurat lainnya. (zi/jp). 

PANGKALAN BUN- Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua orang tersangka, Jum'at (10/4/2026) malam.

Pengungkapan kasus ini dilakukan di sebuah rumah di Perumahan Graha Hastina II, Jalan Pasir Panjang, RT. 04, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial A.T.K. (40), warga Pangkalan Bun, dan N. (41), warga Kumai. Keduanya diduga terlibat dalam kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu.

Kapolres Kotawaringin Barat, AKBP Theodorus Priyo Santosa, melalui Kasat Resnarkoba, AKP M. Yosep Sukma Wijaya, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada peredaran narkoba.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka di lokasi berbeda,” ujarnya, Senin (13/4/2026). 

Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka A.T.K., petugas menemukan sejumlah barang bukti yang disimpan di dalam lemari kamar. Di antaranya satu paket sabu yang disembunyikan dalam gelas mie instan yang dibungkus kantong plastik merah.

Selain itu, petugas juga menemukan alat hisap sabu lengkap, timbangan digital, serta plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika.

Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada sebuah koper di kamar yang sama. Dari dalam saku celana panjang yang berada di dalam koper tersebut, ditemukan 18 paket sabu.

"Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 19 paket sabu dengan berat kotor 154,2 gram,” jelasnya.

Selain narkotika, polisi turut mengamankan tiga unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruh barang bukti tersebut diakui milik para tersangka. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kotawaringin Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto ketentuan pidana terbaru, dengan ancaman hukuman berat. (zi/jp). 

JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat dan dinilai berpotensi mengubah lanskap geopolitik global. Situasi ini tidak lagi sebatas perang proksi, tetapi mengarah pada konfrontasi langsung yang dapat berdampak luas, termasuk bagi negara-negara berkembang.

Di kawasan Timur Tengah, konflik ini membentuk dua poros kekuatan. Iran memperkuat jaringan aliansinya di kawasan, sementara AS meningkatkan kerja sama strategis dengan negara-negara mitra. Polarisasi tersebut mempertegas rivalitas yang telah berlangsung lama.

Sejumlah pengamat menilai, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan keamanan, tetapi juga mencerminkan persaingan pengaruh global. Di satu sisi, Iran memposisikan diri sebagai kekuatan yang menentang dominasi Barat. Di sisi lain, AS tetap mendorong agenda demokrasi dan stabilitas kawasan melalui pendekatan diplomasi dan tekanan ekonomi.

Di tengah ketegangan tersebut, kondisi negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan serius. Data World Bank per September 2025 mencatat sekitar 808 juta orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sebagian besar berada di wilayah yang rentan konflik, terutama di Sub-Sahara Afrika, di mana sekitar 46 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

World Bank juga menetapkan standar baru garis kemiskinan internasional sebesar US$ 3,00 per hari. Perubahan ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin secara statistik di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.

Situasi global ini menjadi ujian bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menentukan posisi strategis di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Sejarah mencatat, pada masa awal kemerdekaan, kepemimpinan nasional mampu menempatkan Indonesia pada posisi strategis melalui politik luar negeri bebas aktif.

Pertanyaannya kini, bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam merespons perubahan tatanan global tersebut. (rls/ali/jp). 

TANJUNG- Warga Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong digegerkan dengan penemuan sesosok pria dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tergantung di area persawahan, Minggu (12/4/2026) sore.

Mendapat laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Tabalong bersama Unit Inafis langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan area. Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Reskrim AKP Danang Eko Prasetyo bersama personel.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, Senin (13/4/1026), menjelaskan korban diketahui berinisial IM (32), warga Desa Binjai, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong.

Penemuan bermula saat seorang pelajar berusia 13 tahun bersama rekannya mencium bau tidak sedap di sekitar area persawahan. Saat ditelusuri, saksi menemukan rambut di tanah dan setelah melihat ke atas, mendapati korban telah tergantung di dahan pohon menggunakan tali berwarna biru.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Awalnya korban tidak diketahui identitasnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, identitas korban berhasil dipastikan.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban terakhir terlihat pada Rabu (8/4/2026) pagi saat datang ke rumah untuk mengambil pakaian. Setelah itu, korban tidak dapat dihubungi hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan visum luar oleh tim medis RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong menunjukkan adanya tanda-tanda kematian akibat gantung diri dan tidak ditemukan indikasi kekerasan.

Pihak keluarga korban menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan autopsi, serta telah membuat surat pernyataan resmi.

Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, dan situasi di lokasi kejadian dinyatakan aman dan kondusif.

Polres Tabalong mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang serta tidak berspekulasi terkait kejadian ini, dan apabila menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar, segera melaporkannya kepada pihak berwajib.(fah/jp). 

HSS- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, Minggu (12/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, H Kartoyo, menegaskan bahwa desa yang berada di kawasan pertambangan tidak harus identik dengan keterbatasan ekonomi. Menurutnya, desa tetap memiliki peluang untuk berkembang menjadi desa mandiri berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahkan bertransformasi menjadi desa wisata tematik.

"Keberadaan tambang harus meninggalkan legacy pembangunan desa, bukan sekadar jejak eksploitasi sumber daya,” ujarnya.

H Kartoyo menekankan pentingnya pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai potensi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor perkebunan dan peternakan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat dan pemerintah desa, diketahui bahwa aktivitas pertambangan di Desa Ida Manggala dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus (AGM). Perusahaan tersebut juga telah menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan ternak kambing kepada warga.

"Bantuan ini merupakan langkah awal yang baik untuk pemberdayaan masyarakat,” kata H Kartoyo.

Namun demikian, ia berharap program CSR tidak berhenti pada bantuan simbolis. Ia mendorong perusahaan untuk mengembangkan program berkelanjutan, seperti pelatihan manajemen bisnis desa, pembangunan infrastruktur wisata, pemanfaatan lahan reklamasi, pendampingan promosi desa wisata, serta pemberdayaan UMKM lokal.

"DPRD berkepentingan memastikan kehadiran perusahaan tambang tidak hanya memberi manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya.

H Kartoyo juga menyatakan pihaknya siap memfasilitasi komunikasi dengan PT AGM agar pemanfaatan lahan bekas tambang dapat direalisasikan secara optimal.

"Kami akan bantu komunikasi dengan pihak perusahaan. Ini peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap, pengelolaan lahan bekas tambang dapat dilakukan secara kolaboratif melalui BUMDes, yayasan, maupun koperasi.

H Kartoyo optimistis, dengan perencanaan matang dan kerja sama yang baik, lahan bekas tambang dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ida Manggala. (sar/ali/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, meresmikan Dermaga Pasar Terapung Air Tawar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di lokasi dermaga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar, jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, serta para bupati dan wali kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya Gubernur Muhidin, menegaskan bahwa kehadiran dermaga pasar terapung di TMII merupakan langkah strategis untuk melestarikan budaya sungai khas Kalimantan Selatan sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

"Melalui dermaga ini, masyarakat dari berbagai daerah dapat mengenal lebih dekat budaya sungai Kalimantan Selatan. Ini sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu pusat warisan budaya sungai di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pasar terapung merupakan tradisi yang telah ada sejak masa Kesultanan Banjar, ketika sungai menjadi jalur utama transportasi, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tradisi tersebut hingga kini masih dapat disaksikan di kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar.

Menurutnya, keberadaan dermaga di TMII menjadi representasi budaya sungai Banua di tingkat nasional. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung langsung ke Kalimantan Selatan.

"Kami berharap masyarakat tidak hanya mengenal, tetapi juga tertarik datang ke Kalsel untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat sungai yang masih lestari,” katanya.

Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel untuk aktif meramaikan kawasan tersebut melalui berbagai kegiatan seni dan budaya secara rutin.

Sementara itu, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Restu Gunawan, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya daerah.

"Ini contoh baik pengembangan budaya berbasis daerah. Ke depan, diharapkan ada warisan budaya tak benda dari Kalsel yang dapat diusulkan ke UNESCO,” ujarnya.

Usai peresmian, Gubernur Muhidin bersama Hj Fathul Jannah meninjau aktivitas pasar terapung dengan membeli produk dagangan para pedagang perahu (acil dan paman). Ketua TP PKK Kalsel juga mengunjungi stan UMKM dan Dekranasda yang turut meramaikan kegiatan.

Acara mengusung tema “Pesona Pasar Terapung: Lestarikan Budaya, Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan, dan Perkuat Hilirisasi Industri Kreatif Banua". Kegiatan turut dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional Banjar, simulasi pasar terapung, pameran UMKM, kuliner khas Banua, fashion show wastra daerah, serta pemutaran film.

Pembangunan dermaga ini didukung melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Kalsel sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendukung pengembangan budaya dan pariwisata.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap keberadaan dermaga pasar terapung di TMII dapat memperluas promosi budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan industri kreatif di daerah. (rin/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Ratusan jamaah menghadiri peringatan Haul ke-220 Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Masjid Agung Al Mukarram Kuala Kapuas, Sabtu (11/4/2026) malam. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan.

Peringatan haul ini diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Kabupaten Kapuas bersama Perkumpulan Angkatan Muda Zuriyah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Kapuas, serta dihadiri Bupati Kapuas, HM. Wiyatno yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masjid Agung Al Mukarram.

Sejak sore hari, jamaah mulai memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi pembacaan maulid, zikir, tahlil, serta tausiyah agama. Suasana khusyuk terasa saat jamaah bersama-sama mendoakan dan mengenang jasa ulama besar yang dikenal sebagai Datu Kalampayan dalam penyebaran Islam di Kalimantan.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Ia menilai, haul tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

"Peringatan haul ini mengingatkan kita untuk meneladani akhlak dan perjuangan para ulama dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung tertib hingga selesai, dengan para jamaah mengikuti seluruh rangkaian acara secara khusyuk. (fah/hru/jp). 

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WITA dan mendapat pengamanan dari personel Polsek Upau, Polres Tabalong, yang dipimpin Kapolsek Upau, Ipda Mateus Torance, S.E. Turut hadir Kanit Provost Aiptu Eko Saputro, Ps Kanit IK Bripka M. Mahyuni, serta Bripda Andriko P.

Dalam aksi tersebut, para karyawan menuntut kejelasan pembayaran gaji yang belum diterima. Informasi yang dihimpun menyebutkan, tertundanya pembayaran gaji diduga akibat terhambatnya operasional perusahaan setelah adanya penindakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Petugas kepolisian tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga memfasilitasi mediasi antara karyawan dan pihak perusahaan. Namun, hingga siang hari, pihak manajemen atau pengambil keputusan tidak berada di lokasi.

Sekitar pukul 12.00 WITA, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah menerima penjelasan dari pihak terkait. Aksi resmi berakhir pada pukul 13.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.

Pihak perusahaan dijadwalkan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan karyawan pada Selasa (14/4/2026) di kantor PT BBP untuk membahas tuntutan tersebut.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, S.H., M.H., menyatakan pihak kepolisian berkomitmen mengawal setiap penyampaian aspirasi masyarakat.

"Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Kami juga mengimbau semua pihak menahan diri serta mengutamakan dialog dalam menyelesaikan permasalahan,” ujarnya. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar pertandingan futsal persahabatan antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai pembuka Pekan Olahraga dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan blok hunian tersebut menjadi awal rangkaian perlombaan yang bertujuan mempererat kebersamaan di lingkungan rutan. Pertandingan futsal mempertemukan tim gabungan petugas dan WBP, yang berlangsung dalam suasana meriah dan penuh semangat.

Sorak dukungan dari penonton turut menyemarakkan jalannya pertandingan. Meski berlangsung kompetitif, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada sore hari ini mendapat sambutan antusias dari seluruh jajaran, baik pegawai maupun WBP. Momentum tersebut dinilai mampu menciptakan suasana harmonis serta memperkuat interaksi positif di dalam rutan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyampaikan bahwa Pekan Olahraga merupakan bagian dari upaya pembinaan yang tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pembentukan karakter.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan WBP dalam suasana yang positif,” ujarnya.

Dengan dimulainya pertandingan pembuka ini, seluruh rangkaian Pekan Olahraga HBP ke-62 diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi kesehatan, kekompakan, dan kebersamaan di lingkungan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar senam bersama warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Pekan Olahraga yang diikuti oleh WBP dan seluruh jajaran pegawai.

Kegiatan berlangsung di lapangan blok hunian dan diikuti oleh pejabat manajerial, pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN), serta peserta magang. Sejak awal, suasana tampak penuh semangat dan kebersamaan, dengan peserta mengikuti senam secara antusias.

Senam bersama ini merupakan bagian dari program pembinaan yang berfokus pada peningkatan kesehatan jasmani dan kebugaran warga binaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana rekreatif untuk menciptakan suasana yang lebih humanis serta mempererat hubungan antara petugas dan WBP.

Usai senam, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Pekan Olahraga yang ditandai secara simbolis oleh Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Junaidi, bersama Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan Dhimas Calandra Anggita, dan Kepala Subseksi Pengelolaan Sri Rahayu.

Dalam sambutannya, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa Pekan Olahraga ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan sportivitas, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan Rutan Tamiang Layang, khususnya dalam momentum HBP ke-62.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif di bawah pengawasan regu pengamanan. Kegiatan ditutup dengan sesi silaturahmi antara pegawai dan WBP yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, S.P., secara resmi mengukuhkan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Kerta Wredatama Kabupaten Kapuas masa bakti 2026–2030. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bapperida Kapuas, Sabtu (11/4/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kapuas, Romulus, perwakilan PWRI Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran pengurus PWRI Kabupaten Kapuas, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wabup Dodo, menyampaikan apresiasi kepada para anggota PWRI yang merupakan purnabakti aparatur sipil negara atas pengabdian mereka dalam pembangunan daerah.

"Wredatama adalah para senior yang telah meletakkan fondasi pembangunan, baik fisik maupun nonfisik di Kabupaten Kapuas,” ujarnya.

Ia menegaskan, PWRI memiliki peran penting sebagai wadah silaturahmi sekaligus ruang kontribusi bagi para pensiunan untuk tetap berperan dalam pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengukuhkan kepengurusan baru PWRI Kabupaten Kapuas dengan Ketua terpilih J. S. Lamon yang kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut.

"Saya berharap PWRI menjadi rumah besar bagi para wredatama, tetap aktif berkreasi, dan terus berkontribusi untuk kemajuan Kapuas,” katanya.

Dodo menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan PWRI, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan pemberdayaan potensi para purnabakti.

Pengukuhan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan PWRI, sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-220 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-75 Pemerintah Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Ribuan warga memadati Stadion Panunjung Tarung, Jalan Maluku, Kuala Kapuas, Sabtu (11/4/2026), dalam gelaran Pesta Rakyat HUT ke-75 Kabupaten Kapuas bertajuk Pestaforia Vol. 03. Acara tersebut dihadiri Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno bersama Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, serta jajaran pejabat daerah.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kapuas yang digelar sebagai sarana hiburan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga.

Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno, mengatakan pesta rakyat tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas perkembangan daerah serta wadah memperkuat kebersamaan.

"Pestaforia ini menjadi momentum kebersamaan kita dalam merayakan hari jadi Kabupaten Kapuas. Semoga semakin mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Acara berlangsung meriah dengan berbagai hiburan, mulai dari penampilan band Batas Senja, penyanyi Fabio Asher, hingga pertunjukan komunitas tari dan Moluccan Soul yang turut memeriahkan suasana.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas selama rangkaian perayaan berlangsung.

Pestaforia Vol. 03 diharapkan tidak hanya menjadi hiburan tahunan, tetapi juga memperkuat rasa persatuan serta kebanggaan masyarakat terhadap Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Karnaval Budaya Kapuas Bersinar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-220 Kota Kuala Kapuas dan Hari Ulang Tahun ke-75 Pemerintah Kabupaten Kapuas, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan berlangsung tertib dan meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Karnaval secara resmi dilepas oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno didampingi Wakil Bupati Kapuas, Dodo di depan Rumah Jabatan Wakil Bupati Kapuas, Jalan Patih Rumbih.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah Usis I Sangkai, para kepala organisasi perangkat daerah, serta organisasi perempuan di antaranya TP PKK, GOW, dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menegaskan bahwa peringatan hari jadi ke-220 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-75 Pemkab Kapuas mencerminkan perjalanan panjang pembangunan daerah serta semangat kebersamaan masyarakat.

"Angka 220 dan 75 bukan sekadar bilangan, tetapi bukti sejarah perjuangan dan ketangguhan masyarakat Kapuas dalam membangun daerah yang harmonis di tengah keberagaman,” ujarnya.

Ia menyebut, bahwa karnaval budaya menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan tradisi dan identitas daerah. Berbagai etnis seperti Dayak, Banjar, Jawa, dan lainnya turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

"Karnaval ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Budaya merupakan identitas kita, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya,” tambahnya.

Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk menampilkan kreativitas terbaik dengan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Adapun rute karnaval dimulai dari Jalan Patih Rumbih, melintasi Jalan Tambun Bungai, Jalan Kenanga, Jalan Melati, Jalan Teratai, Jalan Ahmad Yani, kembali ke Jalan Tambun Bungai, dan berakhir di Jalan Maluku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap semangat persatuan dalam keberagaman budaya dapat terus terjaga sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. (fah/hru/jp). 

PURUK CAHU- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Murung Raya terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan berbasis keterampilan. Salah satunya dengan menggelar pelatihan pastry dan bakery di Aula Gedung Cahai Ondu Tingang, Sabtu (11/4/2026).

Pelatihan ini diikuti pengurus dan anggota DWP Murung Raya, Ketua Bhayangkari Murung Raya, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sejumlah desa di wilayah setempat. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dewi Kania dari Bandung yang berpengalaman di bidang pastry dan bakery.

Program ini bertujuan memberikan keterampilan praktis dalam pembuatan roti dan produk bakery, sehingga peserta memiliki peluang mengembangkan usaha mandiri di sektor kuliner.

Ketua DWP Murung Raya, Dra. Lynda Kristiane, M.Tr.IP, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui pengembangan usaha rumahan.

Menurutnya, sektor kuliner, khususnya produk bakery, memiliki potensi pasar yang besar dan terus berkembang. Karena itu, peserta diharapkan mampu menguasai teknik pembuatan roti serta menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas.

"Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal komprehensif bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus memperkuat kemandirian usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguasaan teknik bakery yang baik akan mendorong peserta menghadirkan produk roti yang lezat, berkualitas, dan memiliki daya saing di pasaran.

Melalui pelatihan ini, DWP Murung Raya menegaskan komitmennya dalam memperkuat SDM serta membuka peluang lahirnya wirausaha baru di sektor kuliner. (maya/jp).