Jurnalis Post

Selasa, 10 November 2026

Bupati Batola Serahkan Bantuan Presiden, Perkuat Kesiapsiagaan Desa dan Relawan Damkar Hadapi Bencana

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyerahkan bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan relawan pemadam kebakaran (Damkar) sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana di daerah. Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut dilaksanakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala, Selasa (10/11/2026).

Bantuan tersebut berupa berbagai peralatan operasional dan perlengkapan keselamatan untuk mendukung tugas petugas di lapangan. Di antaranya mesin pompa air lengkap dengan pipa dan selang pemadam, oli mesin, lampu senter, sepatu boots, helm, masker, kaos kaki, susu sapi steril, serta minuman suplemen vitamin C. Pemerintah daerah juga menyerahkan drone untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah dan penanganan bencana.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Barito Kuala, Sekretaris Daerah Selamat Riyanto, Kabag Ops Polres Barito Kuala, Plt. Kepala BPBD, Ketua APDESI, perwakilan kepala desa, relawan pemadam kebakaran, serta insan media.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan karhutla selama kurang lebih empat hingga lima bulan terakhir.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama mulai menunjukkan hasil positif. Kondisi cuaca yang berangsur membaik menjadi perkembangan yang patut disyukuri. Meski demikian, seluruh pihak diminta tidak mengendurkan kewaspadaan dan tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

"Ini adalah salah satu perjuangan yang luar biasa. Selama hampir empat sampai lima bulan kita bersama-sama berjuang mempertahankan daerah kita. Alhamdulillah, upaya yang telah dilaksanakan mulai membuahkan hasil dan kondisi cuaca sekarang sudah terbilang membaik,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, pengalaman menghadapi karhutla harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana pada masa mendatang. Karena itu, seluruh bantuan dan peralatan yang telah diterima harus dijaga serta dirawat dengan baik agar selalu dalam kondisi siap digunakan saat dibutuhkan.

Selain ancaman karhutla, Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, dan relawan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi perubahan cuaca memasuki musim hujan. Potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir perlu diantisipasi melalui koordinasi dan langkah penanganan yang terencana.

"Kalau bukan kita, lantas siapa lagi yang memperhatikan masyarakat kita. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kita semua. Karena itu, mari kita terus memperkuat kepedulian, kesiapsiagaan, dan kerja sama agar masyarakat dapat hidup aman dan sejahtera di Kabupaten Barito Kuala,” tegasnya.

Melalui penyerahan bantuan tersebut, Bupati berharap dukungan sarana dan prasarana dari Presiden Republik Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan relawan pemadam kebakaran dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan semakin kuat sehingga upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pascabencana di Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyerahan bantuan pada kesempatan tersebut masih bersifat seremonial dan simbolis kepada perwakilan penerima. Distribusi secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah seluruh unit dan perlengkapan pendukung tersedia.

"Jadi, hari ini akan kita serahkan secara seremonial terlebih dahulu. Setelah semuanya lengkap, baru nanti akan kita serahkan secara bersama-sama. Harapannya, sebanyak 350 unit beserta perlengkapan dan kelengkapan lainnya dapat dibagikan secara menyeluruh. Namun, untuk hari ini kita laksanakan secara simbolis kepada perwakilan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam masa tanggap darurat,” jelasnya.

Selamat Riyanto juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan berakhirnya status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 10 November 2026. Selanjutnya, daerah memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan harapan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat berangsur kembali normal. (dsk/ali/jp).

Peringati Hari Pahlawan 2026, Bupati Seruyan Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Melalui Kerja Nyata

KUALA PEMBUANG- Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 melalui upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pasir Kencana, Jalan Diponegoro, Kuala Pembuang, Selasa (10/11/2026).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Ahmad Selanorwanda bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran pejabat pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Usai kegiatan, Bupati Ahmad Selanorwanda, mengatakan peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengenang sekaligus meneladani pengorbanan para pejuang bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa, raga, harta benda, bahkan keluarga demi kemerdekaan Indonesia.

"Tahun kemarin kita melaksanakan rangkaian upacara di Kecamatan Seruyan Hulu, tepatnya di Tumbang Manjul, serta dilanjutkan dengan kunjungan ke situs perjuangan Sepan Biak. Tahun ini kita kembali memaknai dan melestarikan nilai-nilai perjuangan tersebut," ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, semangat kepahlawanan harus terus dipelihara dan diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai perjuangan para pahlawan perlu menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Ia menegaskan, perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan melalui medan peperangan, tetapi melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Utamanya adalah pembangunan manusia Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun daerah, serta meningkatkan perekonomian. Tujuannya bermuara pada satu hal, yakni meningkatkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat," tambahnya.

Pada momentum Hari Pahlawan tersebut, Bupati Seruyan juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan 10 November sebagai sarana introspeksi diri sekaligus memperkuat komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.

"Mari kita sikapi momen ini untuk berintrospeksi diri agar dapat berjuang lebih maksimal lagi ke depan demi membangun daerah, memajukan Kabupaten Seruyan, dan menyejahterakan masyarakat Seruyan," jelasnya.

Ia berharap semangat pengorbanan dan pantang menyerah yang diwariskan para pahlawan terus menjadi landasan bagi seluruh masyarakat dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, persatuan, dan partisipasi aktif membangun Kabupaten Seruyan. (gan/jp).

Wakil Ketua I DPRD Seruyan : Semangat Kepahlawanan Harus Jadi Motivasi Generasi Muda Mengisi Kemerdekaan

KUALA PEMBUANG- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, mengajak generasi muda untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Harsand usai mengikuti upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pasir Kencana, Jalan Diponegoro, Kuala Pembuang, Selasa (10/11/2026), dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, selaku inspektur upacara. Turut hadir Wakil Bupati Seruyan, H Supian, Kapolres Seruyan, perwakilan Kejaksaan, Kodim 1015/Sampit 09 Koramil Seruyan Hilir, Ketua TP PKK Kabupaten Seruyan Ny. Welduline Ahmad Selanorwanda dan undangan lainnya.

Ziarah dan tabur bunga tersebut menjadi bentuk penghormatan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raga demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Harsandi mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut harus dimaknai sebagai sarana refleksi dan edukasi bagi generasi muda agar memahami nilai perjuangan sekaligus memiliki semangat untuk meneruskannya.

"Kunjungan dan ziarah ini tentunya menjadi pelajaran serta penyemangat bagi kita, khususnya generasi muda, untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan," ujarnya.

Menurut Harsandi, semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap bangsa perlu terus ditanamkan kepada generasi muda. Salah satu caranya adalah dengan mendorong mereka mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Melalui momentum Hari Pahlawan ini, kita ingin membakar kembali semangat generasi muda untuk meneruskan perjuangan sesuai dengan kapasitas masing-masing saat ini. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia menjelaskan, perjuangan generasi saat ini tidak lagi dilakukan melalui peperangan, melainkan dengan meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing, baik melalui olahraga, pendidikan maupun organisasi kepemudaan.

Karena itu, Harsandi mendorong seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Seruyan agar mampu menjadi wadah pembinaan sekaligus ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Kami mendorong agar wadah atau organisasi yang ada di Kabupaten Seruyan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ini," pungkasnya. (gan/jp).

Antisipasi Lonjakan DBD saat Musim Hujan, Dinkes Barito Timur Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Dini

TAMIANG LAYANG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Timur menerbitkan surat edaran tentang Kewaspadaan Dini Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Barito Timur sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kasus DBD memasuki musim hujan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W. S. Hutagalung, M.MKes, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mayerni, menjelaskan bahwa musim hujan berpotensi meningkatkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, terutama akibat genangan air pada berbagai wadah penampungan.

"Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penularan DBD apabila tidak diantisipasi melalui upaya pencegahan dan pengendalian secara terpadu," ujar Mayerni kepada wartawan ini, Selasa (10/11/2026).

Melalui surat edaran tersebut, ujar Mayerni, Dinkes Barito Timur menginstruksikan seluruh puskesmas untuk memperkuat kewaspadaan dan melakukan sejumlah langkah strategis.

Pertama, meningkatkan pemantauan perkembangan kasus DBD di wilayah kerja masing-masing, termasuk memantau tren kasus dan melaksanakan pelaporan mingguan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

Kedua, mempercepat penemuan dan penanganan kasus. Puskesmas diminta memberikan penatalaksanaan secara cepat dan tepat terhadap pasien yang mengalami demam mendadak selama 2–7 hari, disertai gejala seperti nyeri kepala, nyeri otot atau sendi, ruam, maupun perdarahan.

Pasien yang menunjukkan tanda bahaya, seperti nyeri perut berat, muntah terus-menerus, perdarahan, serta kondisi lemas atau gelisah, harus segera mendapatkan penanganan dan dirujuk sesuai indikasi. Sementara itu, setiap kejadian kematian yang diduga atau disebabkan DBD wajib dilaporkan kepada Dinkes paling lambat 1 x 24 jam.

Ketiga, melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) paling lambat 1 x 24 jam setelah laporan kasus diterima. Kegiatan ini meliputi penelusuran kasus tambahan dan pemeriksaan jentik nyamuk dalam radius sekitar 100 meter dari rumah penderita.

Pelaksanaan pengasapan atau fogging fokus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Keempat, mengintensifkan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta menggerakkan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, serta kader kesehatan mengenai gejala DBD, tanda bahaya, dan langkah pencegahan melalui PSN 3M Plus. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam lebih dari dua hari.

Selain itu, lanjut Mayerni, seluruh puskesmas diminta memastikan kesiapan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan alat dan reagen pemeriksaan, cairan infus, obat-obatan, tenaga kesehatan, hingga mekanisme rujukan pasien.

Mayerni menegaskan, bahwa deteksi dini, kecepatan pelaporan, dan respons penanganan merupakan faktor penting dalam mencegah peningkatan kasus hingga terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

"Karena itu, puskesmas diminta segera melaporkan apabila ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa maupun kematian akibat DBD agar dapat dilakukan langkah penanganan dan pengendalian secara cepat dan terkoordinasi," demikian Mayerni. (zi/jp).

Peringati Hari Pahlawan 2026, Kakan Kemenhaj Bartim Ajak Pegawai Wujudkan Semangat Juang Lewat Pelayanan

TAMIANG LAYANG- Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi, mengajak seluruh pegawai menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan dalam meningkatkan dedikasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan H Ahmad Fauzi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman Kantor Kemenhaj Kabupaten Barito Timur, Selasa (10/11/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh pegawai di lingkungan kantor setempat.

H Ahmad Fauzi mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani nilai-nilai perjuangan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengingatkan, bahwa 10 November merupakan tanggal bersejarah yang berkaitan dengan Pertempuran Surabaya 1945. Peristiwa tersebut menjadi simbol keberanian, persatuan, dan semangat pantang menyerah para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurut H Ahmad Fauzi, nilai-nilai kepahlawanan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap aparatur negara. Perjuangan masa kini dapat diwujudkan melalui kerja keras, integritas, kedisiplinan, serta kontribusi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ia juga menekankan bahwa pegawai Kemenhaj memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Pelayanan kepada masyarakat bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," jelasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk mengedepankan profesionalisme, transparansi, integritas, disiplin, dan keikhlasan dalam bekerja agar masyarakat memperoleh pelayanan haji dan umrah yang optimal.

H Ahmad Fauzi menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026. Ia berharap semangat juang dan keteladanan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai untuk berkarya, menjaga persatuan, serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Peringatan Hari Pahlawan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk meneruskan perjuangan para pendahulu melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. (zi/jp).

Peringati Hari Pahlawan 2026, Bupati HSS Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, mengajak masyarakat meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan melalui kerja nyata, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati H Syafrudin Noor saat bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati HSS, Selasa (10/11/2026).

Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati HSS, H Suriani, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah H Yustan Azidin, kepala instansi vertikal, perwakilan BUMN/BUMD, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta jajaran pejabat eselon II dan III.

Peserta upacara berasal dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Dalam amanatnya, Bupati H Syafrudin Noor, menegaskan bahwa peringatan 10 November bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mengenang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Bupati, perjuangan masa kini tidak lagi hanya diwujudkan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik.

Semangat persatuan, kerja keras, dan pengabdian para pahlawan, lanjutnya, harus menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara, Pemerintah Kabupaten HSS melanjutkan kegiatan dengan menyerahkan tali asih kepada para veteran dan janda pejuang sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan dana hibah kepada organisasi kepemudaan, keolahragaan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, diberikan pula bonus kepada pegiat dan penggiat berprestasi yang telah berpartisipasi dalam Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Kalimantan Selatan 2025.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten HSS untuk menghargai jasa para pejuang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan peran generasi muda dan pengembangan potensi daerah. (zi/jp).

Peringati Hari Pahlawan 2026, Karutan Tamiang Layang Ajak Jajaran Perkuat Integritas dan Semangat Pengabdian

TAMIANG LAYANG- Memperingati Hari Pahlawan Nasional 2026, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang menggelar upacara di halaman dalam Rutan Tamiang Layang, Selasa (10/11/2026). Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat semangat pengabdian, integritas, dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Upacara dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, selaku pembina upacara. Kegiatan tersebut diikuti pejabat manajerial, pejabat fungsional tertentu (JFT), pejabat fungsional umum (JFU), pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN), serta peserta magang.

Prosesi upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan meliputi pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembacaan pesan-pesan pahlawan, serta doa.

Dalam amanatnya, Agung Novarianto, menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurutnya, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui sikap disiplin, integritas, loyalitas, dan profesionalisme, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai insan pemasyarakatan.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai landasan untuk bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik,” tegas Agung.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat keamanan dan ketertiban, serta menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Rutan Tamiang Layang menegaskan komitmennya untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. (zi/jp).

Bupati HSS Pimpin Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Pusara Bakti Banua Peringati Hari Pahlawan 2026

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, memimpin ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pusara Bakti Banua, Kecamatan Padang Batung, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Ziarah diikuti Wakil Bupati HSS, H Suriani, S.Sos., M.AP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur TNI dan Polri.

Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Bupati bersama seluruh peserta ziarah melaksanakan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan mereka.

Ziarah tersebut menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.

Melalui peringatan Hari Pahlawan, nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengorbanan diharapkan terus tertanam dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai landasan untuk melanjutkan perjuangan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui sikap dan tindakan nyata dalam mengisi kemerdekaan serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. (ari/jp).

Kejari Bartim Gelar Upacara Hari Pahlawan 2026, Teguhkan Semangat Pengabdian dan Integritas

TAMIANG LAYANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Kantor Kejari Barito Timur, Kamis (10/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Upacara diikuti para Kepala Seksi (Kasi), Kepala Sub Seksi (Kasubsi), seluruh pegawai, serta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kejari Barito Timur.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Barito Timur, Sodiq Suksmana Hadi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema tersebut menurut Sodiq, mengandung pesan bahwa nilai-nilai perjuangan dan keteladanan para pahlawan harus terus hidup serta diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Semangat kepahlawanan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial atau mengenang sejarah perjuangan. Lebih dari itu, nilai keberanian, keikhlasan, persatuan, kerja keras, dan pantang menyerah perlu diterapkan dalam setiap bentuk pengabdian dan pelaksanaan tanggung jawab," ujar Sodiq.

Bagi jajaran Kejari Barito Timur, ujar Sodiq, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur penegak hukum. Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, menjunjung tinggi disiplin, serta memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, Sodiq berharap seluruh insan Adhyaksa semakin memperkuat semangat kebersamaan dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

"Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjadi inspirasi untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tandasnya. (zi/jp).

Hari Pahlawan 2026, Ketua DPRD Barito Timur : Perjuangan Pahlawan Harus Dilanjutkan dengan Kerja Nyata

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 sebagai pengingat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Menurut Nursulistio, kemerdekaan dan berbagai kemajuan yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan harta benda, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Nursulistio usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (10/11/2026).

Ia menyampaikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pahlawan, baik yang dikenal maupun yang tidak tercatat dalam sejarah, atas dedikasi dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.

"Kita menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi, rasa syukur, dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan atas segala dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan mereka kepada bangsa dan negara," ujar Nursulistio.

Ia menegaskan, jasa dan pengorbanan para pahlawan tidak boleh hanya dikenang melalui kegiatan seremonial setiap tahun. Lebih dari itu, nilai-nilai perjuangan mereka harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh generasi penerus.

Menurutnya, perjuangan para pahlawan merupakan teladan sekaligus amanah yang harus dipelihara, dijaga, dan diteruskan sesuai dengan perkembangan zaman.

"Apa yang sudah mereka berikan dan korbankan adalah teladan dan amanah yang harus kita jaga serta perkuat. Perjuangan mereka menjadi contoh yang harus kita tiru dan aplikasikan dalam kehidupan saat ini," katanya.

Nursulistio juga mengajak masyarakat untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa serta menjadikan semangat pengorbanan para pahlawan sebagai landasan dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

Ia berharap, seluruh generasi penerus dapat mengambil bagian dalam melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan, baik melalui pengabdian kepada masyarakat, pembangunan daerah, maupun kontribusi positif lainnya bagi negara.

"Menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan apa yang sudah mereka rintis dan memperkuat apa yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara. Pengorbanan dan pengabdian para pahlawan harus menjadi semangat perjuangan kita untuk memberikan yang terbaik," pungkasnya. (zi/jp).

Polres Bartim Peringati Hari Pahlawan 2026, Tanamkan Semangat Pengabdian dan Keteladanan

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di halaman Mapolres Barito Timur, Selasa (10/11/2026). Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai nasionalisme dan meneguhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kabag Ops Polres Barito Timur, AKP Prio Amboro, S.T., bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Ipda Fitriani Maysarah dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU), perwira, Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Barito Timur. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Amanat itu menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat kepahlawanan, sebagaimana tercermin dalam tema tahun ini, harus terus diwariskan dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Jika dahulu para pahlawan berjuang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan, kini perjuangan dilanjutkan melalui kerja keras, peningkatan kualitas pendidikan, pengabdian, pelayanan kepada masyarakat, serta kontribusi bagi kemajuan bangsa.

Amanat tersebut juga menyoroti pentingnya mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pemerataan pendidikan, pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, serta perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31, 33, dan 34.

Bagi institusi Polri, nilai-nilai kepahlawanan harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas, tanggung jawab, kepercayaan publik, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik merupakan wujud nyata melanjutkan perjuangan para pahlawan di tengah kehidupan masyarakat saat ini.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Polres Barito Timur diharapkan semakin memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, kedisiplinan, dan profesionalisme seluruh personel dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan mengisi kemerdekaan tidak pernah berhenti. Warisan perjuangan para pahlawan harus dijaga melalui karya, dedikasi, dan pengabdian nyata demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. (zi/jp).

Pemkab Bartim Gelar Upacara Hari Pahlawan, Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (10/11/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti personel Yonif TP 924/UMS, jajaran Polres Barito Timur, unsur Komponen Cadangan (Komcad), Satpol PP, BPBD dan Damkar, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Timur.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bagian, serta undangan lainnya.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, ditegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

Tema Hari Pahlawan tahun ini mengandung pesan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan dapat diwujudkan melalui pengabdian, kerja nyata, pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Para pahlawan telah mewariskan nilai keberanian, persatuan, pengorbanan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan saat ini," ujar Sekda Misnohartaku.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Selain itu, masyarakat diajak memperkuat kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong. Pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, organisasi sosial, tokoh agama, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membantu sesama, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta hadir memberikan dukungan ketika orang lain menghadapi kesulitan.

Melalui momentum Hari Pahlawan Nasional 2026, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

"Semangat kepahlawanan diharapkan tidak berhenti pada seremoni peringatan, tetapi menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tandasnya. (zi/jp).

Senin, 09 November 2026

Hj Rina Yustan Azidin Pimpin DWP HSS Periode 2024–2029

KANDANGAN- Hj Rina Yustan Azidin, S.T., M.M. resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) masa bakti 2024–2029 oleh Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Masrupah Syarifuddin, di Pendopo Bupati HSS, Senin (9/11/2026).

Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan baru DWP HSS dalam memperkuat peran organisasi, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten HSS sekaligus Penasehat DWP, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten HSS sekaligus Penasehat DWP, Hj Misnawati Suriani, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Ir. H Yustan Azidin, S.T., M.T., para kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian lingkup Setda HSS, para camat, serta jajaran pengurus dan anggota DWP HSS.

Dalam sambutan Bupati HSS, H Syafrudin Noor yang dibacakan Sekretaris Daerah, H Yustan Azidin, disampaikan ucapan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus DWP yang baru dilantik.

Ia menegaskan, pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan awal dari amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan organisasi dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan kebersamaan.

Menurut dia, DWP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan.

Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam membangun keluarga berkualitas, mendidik generasi penerus, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Karena itu, DWP HSS diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan edukatif, sosial, ekonomi, serta program pemberdayaan perempuan.

"Keberadaan Dharma Wanita Persatuan hendaknya dapat memberikan manfaat yang nyata, bukan hanya bagi para anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Ia juga berharap kepengurusan baru dapat membangun kerja sama yang harmonis, menjaga soliditas organisasi, serta menghadirkan program inovatif yang bermanfaat bagi anggota, keluarga, masyarakat, dan kemajuan daerah.

Ia mengajak seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi. Menurutnya, kemajuan DWP bukan hanya menjadi tanggung jawab ketua dan pengurus, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anggota.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Masrupah Syarifuddin, berpesan agar kepengurusan DWP HSS melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik sekaligus mengembangkan kegiatan baru yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan, kebersamaan, dan keharmonisan dalam menjalankan organisasi. Selain itu, anggota DWP diingatkan untuk mampu mengatur waktu agar aktivitas organisasi tetap seimbang dengan tanggung jawab dalam keluarga.

Dengan kepengurusan periode 2024–2029, DWP HSS diharapkan semakin aktif menjalankan program yang memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. (ari/jp).

Bupati Barito Utara Tekankan Efisiensi Anggaran 2027, Program Harus Tepat Sasaran dan Berdampak bagi Masyarakat

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah agar menyusun program dan kegiatan dalam rancangan anggaran Tahun 2027 secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin pembahasan rencana program dan kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan anggaran 2027, di aula ruang rapat kantor bupati setempat, Senin (9/11/2026).

Bupati meminta setiap organisasi perangkat daerah menyusun usulan kegiatan dengan mengacu pada pagu anggaran yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kebutuhan penambahan anggaran, usulan tersebut harus disampaikan secara khusus pada bagian akhir paparan masing-masing perangkat daerah.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang direncanakan selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya melalui program unggulan Sebelas Dua Belas. Selain itu, organisasi perangkat daerah diminta memperhatikan keberlanjutan program sebelumnya, terutama kegiatan yang belum selesai dan harus dituntaskan.

Bupati menekankan, alokasi anggaran harus mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama peningkatan pelayanan publik serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang operasional fasilitas penting.

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah harus cermat menetapkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia tidak digunakan untuk kegiatan yang kurang mendesak, melainkan diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat.

"Yang jelas, harus seefektif, seefisien dan seakuntabel mungkin. Apa yang kita usulkan, kita berusaha sehemat mungkin, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas H Shalahuddin.

Bupati berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyusun perencanaan secara matang, terukur, dan realistis. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah tetap berkomitmen dan disiplin mengikuti tahapan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mengingat proses penyusunan anggaran Tahun 2027 harus segera diselesaikan. (emca/jp).

Bupati dan Wabup Barito Utara Lepas 44 Anggota Paskibraka Ikuti Wisata Edukasi ke IPDN Jatinangor

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, melepas 44 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Barito Utara untuk mengikuti Karya Wisata Edukasi Duta Belia Paskibraka Tahun 2026 ke Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.

Pelepasan rombongan dilaksanakan di halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Senin (9/11/2026) sore.

Kegiatan yang berlangsung pada 9–14 November 2026 tersebut menjadi salah satu upaya memperluas wawasan, menambah pengalaman, serta membangun motivasi generasi muda Barito Utara dalam mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

Dalam sambutannya Bupati Barito Utara, H Shalahuddin berpesan agar seluruh peserta senantiasa menjaga sikap, kesehatan, kedisiplinan, serta nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Ia juga meminta para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, sekaligus membangun semangat dalam mempersiapkan masa depan.

"Sebagai Duta Belia Paskibraka Barito Utara yang akan mengikuti orientasi di IPDN Jatinangor, jagalah sikap, kesehatan, dan ibadah demi membawa nama baik daerah. Manfaatkan kegiatan kaji tiru ini untuk memperluas wawasan sebagai generasi penerus dan penentu masa depan daerah," tegas H Shalahuddin.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Hj Annisa Cahyawati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 44 siswa dengan pendampingan 14 tenaga kesehatan dan pelatih.

Menurutnya, kunjungan edukasi ke Kampus IPDN Jatinangor diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi para peserta, khususnya terkait dunia pendidikan kedinasan dan pemerintahan.

"Sebanyak 44 siswa didampingi 14 tenaga kesehatan dan pelatih melaksanakan orientasi ke Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkaya wawasan serta memotivasi generasi muda Barito Utara agar berkualitas dan siap melanjutkan pembangunan daerah di masa depan," ujar Annisa.

Pelepasan ditandai dengan pengarahan dari jajaran pemerintah daerah, dilanjutkan dengan keberangkatan rombongan menuju Jatinangor, Jawa Barat. (emca/jp).

HUT ke-7 Gatriwara Tapin, Gatriwara Kalsel Apresiasi Pasar Murah untuk Masyarakat

TAPIN- Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Gatriwara Kabupaten Tapin yang digelar Senin (9/11/2026). Kehadiran rombongan dipimpin Wakil Ketua Gatriwara Kalsel, Hj Rubiaty Herlina Kartoyo, bersama sejumlah anggota Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan.

Peringatan hari jadi tersebut diisi dengan sejumlah kegiatan sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau.

Kegiatan pasar murah mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain menjadi bagian dari perayaan hari jadi organisasi, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Gatriwara terhadap kondisi ekonomi warga, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau.

Wakil Ketua Gatriwara Kalsel, Hj Rubiaty Herlina Kartoyo, mengapresiasi inisiatif Gatriwara Kabupaten Tapin yang mengisi peringatan hari jadi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, pasar murah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang perlu terus dikembangkan karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Peringatan HUT ke-7 Gatriwara Kabupaten Tapin tahun ini berlangsung luar biasa. Kegiatan pasar murah yang digelar mendapat sambutan positif dari masyarakat dan tentunya sangat bermanfaat dalam membantu perekonomian warga. Kami berharap ke depannya Gatriwara Kabupaten Tapin semakin maju, solid, dan inovatif dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap peringatan HUT ke-7 tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Gatriwara tingkat provinsi dan kabupaten dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Melalui momentum ini, Gatriwara Kabupaten Tapin diharapkan terus meningkatkan peran dan kontribusinya melalui program-program yang tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (sar/ali/jp).

Wabup Buka Rakor Penyuluh Pertanian 2026, Perkuat Strategi Ketahanan Pangan Barito Utara

MUARA TEWEH- Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Temu Teknis Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Aula Kecamatan Teweh Tengah, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja, serta meningkatkan kapasitas penyuluh dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perwakilan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBMP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, para penyuluh pertanian, insan pers, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, yang dibacakan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, disampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari perubahan iklim, keterbatasan sarana dan prasarana, perkembangan teknologi, kualitas sumber daya manusia, hingga fluktuasi harga dan persoalan pemasaran hasil pertanian.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan langkah strategis yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara.

Wabup menegaskan, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian karena berinteraksi langsung dengan petani dan kelompok tani. Peran tersebut tidak hanya sebatas memberikan pendampingan dan pembinaan, tetapi juga mendorong petani agar mampu mengadopsi inovasi serta teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Dengan dukungan potensi sumber daya alam yang dimiliki Barito Utara, para penyuluh diharapkan semakin aktif meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kelembagaan kelompok tani, serta mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan melalui program pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta memperkuat koordinasi dan sinergi. Dengan demikian, setiap program pembangunan pertanian dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah.

Melalui rapat koordinasi dan evaluasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama seluruh insan pertanian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh penyuluh pertanian untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, mengembangkan inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para petani.

"Peran aktif dan profesionalisme penyuluh sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Barito Utara," tegas Felix. (emca/jp).

Reses di HSU, H Supian HK Serap Aspirasi Warga soal Normalisasi Sungai dan Optimalisasi Polder Alabio

HULU SUNGAI UTARA- Persoalan pendangkalan sungai, terganggunya transportasi air, hingga ancaman banjir menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK.

Aspirasi tersebut disampaikan warga saat H Supian HK mengunjungi Desa Sungai Luang Hulu, Desa Sungai Dalam, Pandamaan, dan Danau Panggang pada 7–8 November 2026.

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari rangkaian reses sebelumnya di Kecamatan Paminggir. Jika di Paminggir masyarakat lebih banyak mengusulkan peningkatan konektivitas jalan darat, kali ini warga di wilayah Babirik dan Danau Panggang menyoroti persoalan infrastruktur perairan yang dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam dialog bersama warga, normalisasi sungai menjadi salah satu usulan yang paling mengemuka. Sejumlah alur sungai dilaporkan mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi sehingga menghambat lalu lintas transportasi air.

Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi hasil perikanan dan pertanian. Selain itu, pendangkalan sungai dikhawatirkan memperbesar risiko banjir, terutama saat musim hujan.

Selain normalisasi sungai, masyarakat juga meminta pemerintah mengoptimalkan kembali fungsi Polder Alabio. Infrastruktur peninggalan Belanda tersebut memiliki peran strategis sebagai sistem pengendalian banjir sekaligus pengelolaan air untuk mendukung kawasan pertanian dan perikanan di HSU.

Warga menilai, apabila fungsi polder tidak ditangani secara optimal, ancaman genangan dan banjir berpotensi semakin berdampak terhadap permukiman maupun lahan produktif masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H Supian HK, menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur darat dan perairan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan mobilitas serta kesejahteraan masyarakat.

"Di Paminggir warga minta jalan darat tersambung. Di sini warga minta sungai dinormalisasi. Semuanya sama, tujuannya agar mobilitas dan ekonomi warga lancar. Kalau sungainya dangkal, perahu tidak bisa lewat. Kalau Polder Alabio tidak berfungsi, sawah dan rumah warga kebanjiran. Termasuk Alur Baruh Bitin ini, kalau tidak dinormalisasi, warga akan kesulitan,” tegas H Supian HK.

Ia menyatakan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat dari wilayah Sungai Luang Hulu, Sungai Luang Hilir, Babirik, hingga Danau Panggang ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya diperjuangkan bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.

"Ulun catat semua aspirasi ini. Insya Allah akan ulun perjuangkan. Kita ingin pembangunan di HSU berjalan merata, dari jalan darat di Paminggir, normalisasi sungai, Polder Alabio, hingga Alur Baruh Bitin di Babirik dan Danau Panggang,” jelasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Supian HK berharap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat HSU dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pengendalian banjir, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. (sar/ali/jp).

Plh. Sekda Seruyan Sidak Tiga Dapur SPPG, Pastikan Program MBG Sesuai SOP

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, Senin (9/11/2026).

Tiga SPPG yang menjadi sasaran monitoring yakni SPPG Kuala Pembuang I, SPPG Kuala Pembuang II, dan SPPG Sungai Bakau. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama terkait kualitas makanan, kebersihan dapur, serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Bahrun Abbas menegaskan, Pemkab Seruyan berkomitmen mendukung keberhasilan MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Karena ini merupakan program strategis nasional Presiden Prabowo, pemerintah daerah wajib mendukung. Selain itu, kita juga bertanggung jawab memastikan pemberian makanan kepada anak-anak berjalan sesuai SOP dan prosedur yang berlaku, sehingga kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali," tegas Bahrun.

Menurutnya, monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan fasilitas dapur, penerapan standar kebersihan, ketersediaan bahan pangan, hingga proses pengolahan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Namun, dalam peninjauan tersebut, ditemukan salah satu dapur SPPG tidak beroperasi. Kondisi itu disebabkan pengunduran diri petugas ahli gizi yang sebelumnya bertugas di fasilitas tersebut.

"Kita sebenarnya ingin melihat langsung saat dapur beroperasi, mulai dari pemenuhan bahan makanan hingga proses memasaknya. Meskipun saat ini sedang tidak beroperasi, kita tetap melakukan pengecekan dan memberikan beberapa catatan untuk perbaikan," ungkapnya.

Bahrun menilai, pengawasan secara berkala menjadi hal penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan makanan. Karena itu, setiap SPPG diminta memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan, kualitas, dan kelayakan konsumsi sebelum disalurkan kepada peserta didik.

"Kita ingin memastikan dalam pelaksanaannya jangan sampai terjadi keracunan makanan. Mudah-mudahan monitoring seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin karena menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah," harapnya.

Selain mengevaluasi operasional dapur yang telah berjalan, Pemkab Seruyan juga mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas SPPG yang telah selesai dibangun. Bahrun mengungkapkan, sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Seruyan sudah siap digunakan, tetapi operasionalnya masih menunggu kebijakan lebih lanjut menyusul adanya informasi moratorium pembukaan SPPG baru.

"Kita berharap pada tahun 2027, dapur-dapur yang sudah selesai dibangun dapat segera dioperasionalkan sehingga pelayanan Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau seluruh siswa di Kabupaten Seruyan," ujarnya.

Terkait pemerataan pelayanan, pendataan sekolah yang sudah maupun belum menerima program MBG telah dilakukan oleh Koordinator Wilayah SPPG. Nantinya, pembagian wilayah distribusi akan mempertimbangkan jarak atau radius terdekat dari masing-masing dapur agar penyaluran makanan lebih efektif dan menjangkau seluruh sasaran.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Seruyan menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga keamanan pangan dan kualitas pelayanan, tetapi juga memastikan program tersebut berjalan optimal serta memberikan manfaat secara merata bagi peserta didik di seluruh Kabupaten Seruyan. (gan/jp).

Pembangunan Pool Taksi Mobil Listrik Green SM di Banjarbaru Disoal Ahli Waris Gusti Aman

BANJARBARU- Pembangunan fasilitas operasional Pool Taksi Mobil Listrik Green SM, sekaligus tempat isi ulang listriknya di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipersoalkan pihak ahli waris Gusti Aman. Mereka mengklaim lahan yang kini digunakan untuk pembangunan showroom dan fasilitas operasional kendaraan listrik tersebut merupakan bagian dari tanah peninggalan keluarga.

Melalui kuasa hukumnya, pihak ahli waris meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sementara atau berstatus quo hingga ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Namun, Jafri selaku pihak yang menguasai lahan menyatakan memiliki sertifikat tanah dan dasar hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Persoalan tersebut disampaikan kuasa hukum ahli waris Gusti Aman, Josep Kristian H. Sinaga, S.H., CPM., CP Arb., dalam konferensi pers di Pal 21 Coffee, Liang Anggang, Senin (9/11/2026).

Josep mengatakan, pihaknya meyakini lahan yang kini menjadi lokasi pembangunan merupakan bagian dari tanah peninggalan Gusti Aman. Klaim tersebut, menurut dia, didukung dokumen kepemilikan yang bertitimangsa 1975.

"Kami dari penasihat hukum menyampaikan secara tegas, segala aktivitas proyek yang ada di sana agar segera diberhentikan. Kasus ini akan segera kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama proses hukum berjalan, lokasi tersebut harus dalam status quo," ujar Josep.

Ia menyebut, pihak ahli waris juga memiliki sejumlah dokumen dan saksi yang akan diajukan untuk mendukung klaim kepemilikan tersebut.

Josep mempersoalkan pembangunan yang berlangsung tanpa persetujuan pihak ahli waris. Karena itu, pihaknya berencana menempuh jalur peradilan untuk menguji dan memperoleh kepastian mengenai status tanah yang disengketakan.

Di sisi lain, Jafri membantah klaim pihak ahli waris. Ia menyatakan memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat tanah yang diterbitkan pada 2004.

Jafri juga mengaku telah menguasai dan merawat lahan tersebut sejak 1990-an melalui pekerja kebunnya.

Selain sertifikat, ia merujuk pada perkara hukum yang pernah ditempuhnya pada 2020 terkait pemanfaatan jalan di lokasi tersebut. Menurut Jafri, perkara itu telah diproses mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

"Tanah ini saya miliki dengan legalitas yang sangat jelas. Bahkan pada tahun 2020 lalu, saya menggugat Pemko dan Pemprov terkait pemanfaatan jalan di sini dan saya menang mutlak dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Fisik tanah ini 100 persen diakui milik saya dan sudah saya kuasai serta dirawat oleh pekerja kebun saya sejak tahun 1990-an," tegasnya.

Jafri turut mempertanyakan dokumen tanah tahun 1975 yang dijadikan dasar klaim ahli waris. Ia menyoroti pencantuman batas lahan yang menyebut nama "Kampung Ulin".

Menurutnya, penelusuran yang dilakukan kepada aparat RT hingga pihak kelurahan belum menemukan keberadaan nama Kampung Ulin di wilayah tersebut.

Meski demikian, perbedaan klaim mengenai dokumen kepemilikan dan batas-batas tanah tersebut masih memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta data pertanahan yang relevan.

Jafri menyatakan siap menghadapi gugatan apabila pihak ahli waris membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Ia juga menegaskan pembangunan tetap berjalan berdasarkan hak yang diklaimnya.

"Kalau mereka merasa punya bukti, silakan gugat ke pengadilan, gugat juga BPN. Saya tidak akan mundur atau menempuh jalur damai belas kasihan karena posisi hukum saya sudah inkracht. Pembangunan tempat mobil listrik ini akan terus berjalan sesuai hak sewa dan kepemilikan saya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Gajah Nusantara Delapan, Jimmy, menjelaskan posisi perusahaannya dalam proyek pembangunan fasilitas kendaraan listrik tersebut.

Ia mengatakan, PT Gajah Nusantara Delapan bertindak sebagai pengembang sekaligus kontraktor yang mengerjakan fasilitas pendukung operasional kendaraan listrik, termasuk pool kendaraan dan stasiun pengisian daya.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (9/11/2026), Jimmy membenarkan fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasional Green SM, perusahaan layanan transportasi berbasis kendaraan listrik asal Vietnam.

"Pool Taksi Mobil Listrik Green SM, layanan transportasi taksi dan kendaraan berbasis 100 persen mobil listrik dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Jimmy, fasilitas tersebut diperkirakan baru dapat beroperasi sekitar satu tahun mendatang. Saat ini, selain proses pembangunan, masih terdapat pengajuan kebutuhan daya listrik atau kWh untuk menunjang pengisian baterai kendaraan.

Terkait sengketa lahan, Jimmy menegaskan perusahaannya hanya berkedudukan sebagai pihak ketiga yang menggunakan atau menyewa lahan. Kerja sama penyewaan dilakukan dengan pihak yang disebutnya sebagai pemilik lahan.

"Kami pada dasarnya bekerja sama dengan pemilik lahan. Dari pihak kami menunggu saja, karena kami hanya pihak ketiga sebagai pengguna atau penyewa. Silakan diselesaikan antara pihak pertama dan pihak kedua," jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebelum menyewa lahan dan memulai pembangunan, pihak perusahaan telah memperoleh jaminan dari Jafri mengenai legalitas tanah yang digunakan.

Jimmy mengaku tidak mengetahui secara terperinci riwayat kepemilikan lahan tersebut. Menurutnya, keputusan perusahaan untuk menggunakan lahan didasarkan pada dokumen legalitas yang diserahkan pihak yang menyewakan.

"Sebelum kami sewa dan membangun, ada pegangan jaminan dari pihak pertama bahwa legalitasnya sudah sesuai. Kami tidak tahu asal-muasal kepemilikan lahan. Kami membangun berdasarkan surat legalitas yang dimiliki pihak pertama," ungkapnya.

Jimmy menambahkan, apabila sejak awal mengetahui adanya sengketa kepemilikan, perusahaan akan menunda penyewaan lahan sampai persoalan tersebut diselesaikan.

"Kalau kami tahu ada sengketa, pastinya kami tunda dulu penyewaan lahannya sampai selesai kalau memang ada sengketanya," tegasnya.

Sengketa lahan tersebut kini mempertemukan dua klaim kepemilikan yang berbeda. Pihak ahli waris Gusti Aman menyatakan memiliki dokumen tanah tahun 1975, sedangkan Jafri mengandalkan sertifikat yang disebut diterbitkan pada 2004 serta putusan pengadilan dalam perkara sebelumnya.

Kepastian mengenai objek tanah, riwayat kepemilikan, keabsahan dokumen, dan kesesuaian batas-batas lahan menjadi hal yang perlu diuji melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan data pertanahan. Proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. (din/jp).

Tangkal Hoaks Sejak Dini, Kapolsek Pematang Karau Edukasi Pelajar SMPN Satu Atap 2

TAMIANG LAYANG- Polsek Pematang Karau, Polres Barito Timur mengedukasi pelajar tentang bahaya penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) di SMPN Satu Atap 2 Pematang Karau, Kecamatan Pematang Karau, Senin (9/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Pematang Karau IPDA Rikardo Hutahaean, S.H., didampingi Aipda Dodi Husaini dan Brigpol Mika Tabang. Sebelum penyuluhan berlangsung, jajaran Polsek terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperkuat sinergi dalam pembinaan karakter dan perilaku positif peserta didik.

Dalam penyuluhan tersebut, Kapolsek memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahaya penyebaran hoaks serta dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak bijak. Pelajar juga dibekali pengetahuan untuk mengenali ciri-ciri informasi palsu, memeriksa kebenaran sumber berita, dan tidak mudah meneruskan informasi yang belum terverifikasi.

Selain itu, para siswa diingatkan mengenai konsekuensi hukum penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kapolsek menekankan pentingnya menerapkan prinsip **saring sebelum sharing** agar pelajar tidak mudah terpengaruh maupun terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.

Tidak hanya membahas literasi digital, petugas juga memberikan motivasi kepada para siswa agar meningkatkan semangat belajar, menjaga kedisiplinan, serta menghindari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

Kapolsek Pematang Karau, IPDA Rikardo Hutahaean, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, melalui program Polisi Bersama Masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polsek Pematang Karau berharap para pelajar semakin bijak dalam menggunakan media sosial, mampu memilah informasi secara kritis, serta tumbuh menjadi generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan taat hukum. (zi/jp).

Pemkab Barito Utara Mediasi Konflik Desa Karendan dan Muara Pari, Utamakan Musyawarah dan Keadilan

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan yang melibatkan masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat A Setda Barito Utara, Senin (9/11/2026) siang.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, M.AP., dan dihadiri Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten II Sekda, kepala organisasi perangkat daerah terkait, Camat Lahei, tokoh dan ketua adat, manajemen PT NPR, serta perwakilan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui pendekatan persuasif, dialog, dan musyawarah mufakat dengan mengedepankan prinsip keadilan.

"Setiap permasalahan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, mengedepankan musyawarah mufakat, serta berasaskan keadilan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadi jembatan yang adil bagi masyarakat dan pihak perusahaan, demi menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas di wilayah Kabupaten Barito Utara," tegasnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Rayadi. Dalam paparannya, ia menyampaikan gambaran umum serta data terkait persoalan yang berkembang di lapangan sebagai bahan pembahasan bersama.

Selanjutnya, forum memasuki sesi diskusi dan mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, manajemen PT NPR, serta perwakilan masyarakat. Sesi ini menjadi ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi guna mencari titik temu atas persoalan yang terjadi.

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan penyelesaian persoalan dilakukan secara berimbang, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan kegiatan investasi.

"Pemerintah daerah hadir untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi secara adil. Kita ingin investasi berjalan baik, namun hak-hak dan ketenteraman masyarakat di Desa Karendan serta Muara Pari juga harus tetap dijaga dengan mengedepankan musyawarah mufakat," ujarnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Wabup berharap tercapai kesepahaman dan solusi konkret yang dapat diterima para pihak. Upaya mediasi ini diharapkan mampu mencegah meluasnya konflik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Lahei.

"Sangat penting komunikasi dan kerja sama seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijaksana, adil, dan mengedepankan kepentingan bersama," tandasnya. (emca/jp).

Langganan: Postingan ( Atom )

Pemprov Kalsel

Wakil Rakyat

Pemkab Batola

Berita Terbaru