TAMIANG LAYANG- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur menegaskan bahwa surat dalam bentuk PDF yang beredar luas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat terkait pemberitahuan serta permintaan koordinasi mutasi aparatur di lingkungan sekolah tidak benar atau hoaks. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi, menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Jhon Wahyudi menjelaskan, bahwa secara prinsip, BKPSDM tidak pernah mengeluarkan surat yang sifatnya langsung ditujukan kepada individu ASN. Terlebih lagi, apabila menyangkut koordinasi antar perangkat daerah, surat resmi seharusnya minimal ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda). 

Oleh karena itu, surat yang mencatut nama dan jabatan Kepala BKPSDM tersebut dipastikan bukan produk resmi Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

"Intinya, surat-surat yang sifatnya langsung ke individu ASN, BKPSDM tidak pernah bersurat. Apalagi jika itu menyangkut koordinasi antar perangkat daerah, maka suratnya minimal ditandatangani Sekda. Sehingga surat yang beredar itu tidak benar. Jika ada hal yang masih diragukan, silakan langsung menghubungi BKPSDM,” tegas Jhon Wahyudi.

Adapun isi surat hoaks tersebut secara garis besar menyebutkan adanya proses mutasi ASN di lingkungan pendidikan serta permintaan koordinasi langsung kepada pihak tertentu dengan mencantumkan nama dan nomor kontak Kepala BKPSDM. 

Surat tersebut seolah-olah bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi, validasi, dan kelengkapan administrasi mutasi, namun seluruh narasi dan formatnya tidak sesuai dengan mekanisme tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur mengimbau kepada seluruh ASN dan masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi penipuan maupun informasi palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah. 

Setiap surat atau informasi yang diterima hendaknya dicek terlebih dahulu kebenarannya melalui kanal resmi atau dengan menghubungi langsung instansi terkait, guna menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan informasi. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2026, Kamis (29/1/2026). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Barito Timur sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, didampingi Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, Sekda Misnohartaku, para Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), camat se-Kabupaten Barito Timur, serta tamu undangan lainnya. Inspektorat Kabupaten Barito Timur bertindak sebagai leading sector dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam sambutannya Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata pimpinan dan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur, Josmar L. Banjar Nahor, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 38 pimpinan perangkat daerah mengikuti penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. 

Ia menjelaskan, bahwa capaian perkembangan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur saat ini memperoleh nilai skor 60,81 berdasarkan penilaian kinerja tahun 2025, yang diukur melalui laporan kinerja per triwulan/semester tahunan serta evaluasi berkala.

Disampaikannya, Perjanjian Kinerja memuat indikator-indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui indikator tersebut, diharapkan kinerja organisasi dapat terukur, terpantau, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (zi/jp). 

TANJUNG- Pemerintah Kabupaten Tabalong menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam program pemagangan kerja sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia lokal. Salah satunya dilakukan bersama PT Demitra Karsa Perdana A5 atau PT DKP A5 yang aktif beroperasi di Kabupaten Tabalong.

Bupati Tabalong, HM. Noor Rifani, didampingi Ketua DPRD dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Demitra Karsa Perdana A5 terkait program pemagangan tenaga pengamanan bagi putra-putri daerah. 

Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di kantor pusat PT DKP A5 di Jakarta pada 21 Januari 2026 bersama Presiden Direktur PT DKP A5.

Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani, menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari program prioritas daerah dalam mencetak 15 ribu tenaga terampil melalui skema pelatihan dan pemagangan kerja. Melalui MoU ini, peserta pelatihan asal Tabalong nantinya tidak hanya mendapatkan pembekalan keterampilan, tetapi juga berkesempatan menjalani magang langsung di lingkungan kerja PT DKP A5.

"Dengan adanya MoU ini, saya kira nanti putra-putri Tabalong yang sudah melakukan pelatihan bisa dilakukan magang langsung di A5. Alhamdulillah Presiden Direktur sangat mendukung, tinggal pelaksanaannya saja nanti. Kami beserta jajaran Dinas Tenaga Kerja akan menyiapkan putra-putri Tabalong untuk melakukan pemagangan di A5 yang ada di Kabupaten Tabalong,” ujar H Muhammad Noor Rifani.

Sementara itu, Presiden Direktur PT DKP A5, Rudi Deswandi, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal.

PT DKP A5 menegaskan komitmennya untuk turut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Tabalong, khususnya dalam mencetak tenaga pengamanan yang profesional, terampil, dan siap kerja.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tabalong yang berkenan mampir hari ini di kantor A5 Jakarta. Kami menyambut dengan semangat dan harapan yang sangat positif terkait rencana pemagangan anggota security ini. Kami sebagai salah satu pelaku usaha di Tabalong sangat mendukung program Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD. Insyaallah kami akan turut ikut membangun Tabalong yang jaya, smart, dan diberkahi Allah,” ujar Rudi Deswandi, Presiden Direktur PT DKP A5.

Melalui kerja sama ini, diharapkan semakin banyak putra-putri Tabalong yang memperoleh kesempatan kerja dan pengalaman profesional, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah menuju Tabalong yang maju, cerdas, dan berdaya saing. (dsk/fah/jp). 

MARABAHAN- Pengurus baru Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Alalak melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Perusahaan Daerah PD Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua APDESI Kecamatan Alalak, Arafik, yang merupakan Kades Pulau Sugara didampingi Sekretaris Diansyah Kades Berangas Timur, serta para anggota pengurus lainnya, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan susunan kepengurusan APDESI Kecamatan Alalak yang baru sekaligus menjalin sinergi dan komunikasi yang baik dengan Perusda Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua APDESI Kecamatan Alalak, Arafik, menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan langkah awal pengurus baru untuk membangun koordinasi lintas lembaga. 

Ia berharap, ke depan APDESI dan Perusda dapat berkolaborasi dalam berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa dan pengelolaan potensi desa secara berkelanjutan.

"Sebagai pengurus baru, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, termasuk Perusda. Kami berharap ada kerjasama yang bisa mendorong kemajuan desa-desa di Kecamatan Alalak,” ungkap Arafik.

Senada, Sekretaris APDESI Kecamatan Alalak, Diansyah, menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi ajang bertukar informasi terkait peluang kerja sama usaha desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program-program Perusda yang dapat disinergikan dengan kebutuhan desa. 

Sementara itu, Direktur Utama PD Aneka Usaha Selidah, Ahmad Safari Ramadhani, menyambut baik kedatangan pengurus APDESI Kecamatan Alalak. Mereka mengapresiasi inisiatif pengurus baru yang proaktif dalam menjalin komunikasi dan siap mendukung upaya kolaborasi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi desa dan masyarakat.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja yang harmonis antara APDESI Kecamatan Alalak dan Perusda Aneka Usaha Selidah Kabupaten Barito Kuala, sehingga mampu mendorong pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing, pungkasnya. (ali/lim/jp). 

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2029. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama mitranya yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (28/1/2026) pagi.

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Ilham Nor mengatakan, rapat ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan Pemilu 2029 agar berjalan lebih tertib, inklusif, dan minim kendala teknis. Menurutnya, kunci utama kesuksesan pemilu adalah kolaborasi antarlembaga sejak jauh hari sebelum tahapan resmi dimulai.

Salah satu perhatian utama Komisi I DPRD Kalsel adalah akurasi data kependudukan. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diminta menyiapkan data penduduk yang mutakhir.

"Data ini sangat menentukan kualitas daftar pemilih. Kita ingin memastikan tidak ada warga Kalimantan Selatan yang kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan administrasi,” ujar Ilham Nor.

Selain data pemilih, rapat juga menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung pemilu. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diminta memetakan wilayah yang masih mengalami blank spot serta kondisi jaringan internet di 2.015 desa dan kelurahan di Kalsel menyikapi wacana e-voting yang mengemuka.

Ilham Nor menambahkan, meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan program Internet Rakyat, Kalsel belum sepenuhnya terjangkau. 

Melalui data yang terpetakan dengan baik, DPRD Kalsel berharap dapat mendorong agar akses internet merata dapat segera terwujud, sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 di Kalsel dapat berlangsung lebih lancar dan berkualitas. (sar/ali/jp).

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua H Suripno Sumas dan Sekretaris H Jahrian, serta dihadiri staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan.

Dalam RDP tersebut, Komisi II menekankan pentingnya kejelasan asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD juga menyoroti perlunya transparansi terkait dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Muhammad Yani Helmi, menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan profesional.

"Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak terkait agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” ujarnya, Rabu (28/1/2026). 

Karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis terkait, Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda RDP dan akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak yang berwenang. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno turut menyambut kunjungan kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Wakapolda Kalteng) Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Polres Kapuas, Rabu (28/1/2025).

Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma bersama jajaran, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Samgkai.

Kehadiran Bupati Kapuas menjadi bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan jajaran Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Waka Polda Kalimantan Tengah ke Kabupaten Kapuas.

"Pemkab Kapuas sangat mendukung dan mengapresiasi kunjungan kerja Waka Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam menjaga keamanan ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati Kapuas.

Sementara itu, Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan kinerja jajaran Polres Kapuas.

"Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan dan kinerja jajaran Polres Kapuas, sekaligus memperkuat soliditas serta meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melaksanakan tugas lindungan, dan pengayoman kepada pelayanan, perlindungan, dan masyarakat," tuturnya.

Melalui kunjungan kerja ini diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. (fah/hru/jp). 

PURUK CAHU- Kecamatan Barito Tuhup Raya (Batura) menggelar acara rutin tahunan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.Kegiatan di laksanakan di Kantor Kecamatan setempat, Rabu (28/1/2026).

 Musrenbang Kecamatan adalah media komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat tentang perencanaan pembangunan  untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan.

Musrenbang di buka langsung oleh Bupati Mura, Heriyus melalui Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan. Hadir pula Sekretaris Bapperida Mura, Camat Batura, Perwakilan Kapolsek dan Koramil, Dinas Kesehatan dan perwakilan OPD lainnya, Kepala Desa se-Kecamatan Batura serta tamu undangan lainnya.

Camat Batura, Sularno, mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini sangat penting untuk diikuti terutama oleh pelaku pembangunan yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Sinergi antara program RT atau RW dengan satuan organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan supaya partisipasi dan atensi warga kepada pemerintah bisa ketemu.

"Tujuannya adalah untuk bersama-sama akan merumuskan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2027 guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan,” katanya di sela-sela acara tersebut.

Sementara itu, Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan, mengatakan usulan-usulan yang sudah di sampaikan para kepala desa di wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya melalui Camat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan di Murung Raya.

Di tengah efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, lanjut Rahmat, Bupati Heriyus berpesan agar jajaran pemerintah desa dan Kecamatan harus tetap semangat dalam melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan pembangunan desa agar masyarakat bisa tetap terlayani.

"Khususnya hal-hal mendasar yang diusulkan desa yang berhubungan  di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal-hal yang menjadi prioritas akan menjadi perhatian kepala daerah," tegas Rahmat.

Adapun yang menjadi usulan di Musrenbang Kecamatan Batura, yaitu pembangunan jembatan, pembangunan jalan, sarana air bersih dan sumur bor, gedung gor seni, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor desa/BPD, balai pertemuan, dan balai adat desa.

Usulan kecamatan lanjutan jalan menuju Makunjung/Muara Tutup, listrik (pln), bts (tower sinyal telkomsel, pembangunan SMK, dan rehab total pelabuhan kecamatan.

Musrembang Kecamatan Batura ini mengangkat tema "Penguatan ekonomi lokal melalui penguatan sumber daya yang produktif dan pemerataan infrastruktur distribusi". (maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ikatan Mahasiswa Barito Timur (IKMABARTIM) menggelar audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistio, dari Fraksi Partai Golkar, Rabu (28/1/2026) pukul 08.00 WIB. 

Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara mahasiswa dan pimpinan legislatif dalam membahas peran mahasiswa serta penguatan sinergi dalam pembangunan daerah.

Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif. IKMABARTIM hadir sebagai representasi mahasiswa Barito Timur untuk menyampaikan pandangan dan harapan, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan DPRD Barito Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, IKMABARTIM diwakili oleh Lutfi selaku Ketua Bidang Media dan Hubungan Masyarakat. 

Ia menyampaikan, bahwa audiensi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap daerah asal serta upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara mahasiswa dan DPRD.

"Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui audiensi ini, kami ingin membangun komunikasi dan sinergi dengan DPRD Barito Timur agar ke depan dapat terjalin kerja sama yang baik dan berkelanjutan,” ujar Lutfi.

Ia menambahkan, bahwa IKMABARTIM berkomitmen untuk terus berkontribusi secara positif dengan menjunjung nilai intelektualitas, etika, dan semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan Barito Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, menyambut baik audiensi yang dilakukan mahasiswa. 

Ia menilai, kehadiran mahasiswa dalam forum dialog seperti ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran demokrasi dan penguatan partisipasi generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Nursulistio juga mengingatkan agar mahasiswa mampu menempatkan prioritas dengan baik antara aktivitas organisasi dan kewajiban akademik.

"Mahasiswa silakan aktif berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun yang paling utama adalah menyelesaikan kewajiban akademik dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.

Ia berharap, mahasiswa IKMABARTIM dapat menjaga keseimbangan antara pengembangan diri, aktivitas organisasi, dan tanggung jawab akademik, sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi Barito Timur.

Audiensi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi antara IKMABARTIM dan DPRD Barito Timur. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya hubungan yang berkelanjutan antara mahasiswa dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya mantan Wakil Bupati Barito Timur periode 2013–2018, almarhum H Suriansyah.

"Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Barito Timur, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan, serta almarhum mendapat rahmat, ampunan, dan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Rabu (28/1/2026).

Nursulistio menilai almarhum merupakan sosok birokrat dan tokoh daerah yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan Barito Timur.

"Selama mengabdi, almarhum telah banyak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Semoga seluruh pengabdian beliau menjadi amal ibadah dan dibalas dengan pahala yang berlipat,” katanya.

Menurutnya, almarhum H Suriansyah juga dikenal sebagai pribadi yang gigih, rendah hati, serta dekat dengan masyarakat. Selain berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN), almarhum juga berkiprah di dunia politik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Barito Timur selama lima tahun.

"Beliau adalah sosok panutan, mampu membaur dengan masyarakat, dan meninggalkan banyak teladan selama masa pengabdian,” tambah Nursulistio.

Ia juga menyampaikan, bahwa jajaran pemerintah daerah, bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta instansi vertikal, telah melayat ke rumah duka.

"Kami bersama-sama memberikan dukungan kepada keluarga dan turut mengantarkan almarhum hingga pelaksanaan salat fardu kifayah dan pemakaman,” ujarnya.

Diketahui, H Suriansyah menjabat sebagai Wakil Bupati Barito Timur sejak 26 Juli 2013 hingga 15 Februari 2018, mendampingi Bupati Barito Timur saat itu, Ampera A.Y. Mebas.

Almarhum berpulang ke rahmatullah pada Rabu (29/1/2026) dalam usia 65 tahun di kediamannya di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, dan dimakamkan di pemakaman setempat. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka persetujuan bersama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045, sekaligus penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat paripurna berlangsung di Lantai 3 DPRD setempat, Rabu (28/1/2026).

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, hadir langsung dalam rapat paripurna dan menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap Raperda yang dibahas. 

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa Raperda RTRW merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

"Raperda ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang tertib, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Peraturan daerah ini akan menjadi dasar hukum untuk perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah di Kabupaten Barito Kuala,” ujar Bupati.

Bupati H Bahrul Ilmi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Barito Kuala atas peran aktif dalam proses pembahasan Raperda.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang telah mencurahkan perhatian dan waktu dalam semua tahapan proses pembentukan rancangan peraturan daerah ini,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan bahwa penetapan Raperda RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2045 memiliki arti strategis bagi arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dokumen perencanaan tata ruang tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, serta sinkronisasi pembangunan lintas sektor, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain persetujuan Raperda RTRW, rapat paripurna juga dirangkaikan dengan penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bupati menjelaskan  bahwa perubahan regulasi tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari, didampingi Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala. 

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Kuala, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Kabupaten Barito Kuala, anggota fraksi DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat. (rnld/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kabar duka menyelimuti Kabupaten Barito Timur. Wakil Bupati Barito Timur periode 2013–2018, H Suriansyah bin H Gipsun, berpulang ke rahmatullah pada Rabu (29/1/2026) di usia 65 tahun, di kediamannya di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah.

Almarhum H Suriansyah merupakan Wakil Bupati Barito Timur yang menjabat pada periode 26 Juli 2013 hingga 15 Februari 2018, mendampingi Bupati Barito Timur saat itu, Ampera A.Y. Mebas. 

Selama masa pengabdian tersebut, almarhum dikenal sebagai sosok pemimpin yang berdedikasi, sederhana, serta memiliki komitmen kuat dalam melayani masyarakat Barito Timur.

Sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa, Bupati Barito Timur, M. Yamin bersama Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan instansi vertikal, melayat langsung ke kediaman almarhum di Ampah.

Selain itu, ucapan belasungkawa juga datang dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintahan maupun swasta. Hal tersebut tampak dari banyaknya karangan bunga yang berjejer di sekitar rumah duka. Kondisi ini mencerminkan bahwa almarhum merupakan sosok yang dihormati, memiliki hubungan baik lintas kalangan, serta meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak selama hidup dan pengabdiannya.

Menurut keterangan keluarga, salat jenazah dilaksanakan pada Rabu (28/1/2026) pukul 12.00 WIB atau setelah Shalat Dzuhur, bertempat di Masjid Al Furqon Ampah, yang berlokasi di depan Puskesmas Ampah. Almarhum selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman setempat.

Almarhum H Suriansyah dikenal sebagai pribadi yang baik, rendah hati, dan dekat dengan masyarakat. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum. Semoga segala amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur meraih Penghargaan Kategori Madya dari BPJS Kesehatan atas komitmen dan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai konsisten dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, menjaga kepatuhan pembayaran iuran, serta mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan RI, Ghufron Mukti dan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam acara yang digelar di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

Bupati Barito Timur, M. Yamin diwakili Asisten II Setda Bartim, Amrullah, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terus bersinergi mendukung keberhasilan Program JKN di Kabupaten Barito Timur.

"Penghargaan Kategori Madya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memperluas perlindungan JKN bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

"Sinergi antar organisasi perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan Program JKN dan meningkatkan kepesertaan aktif masyarakat di Barito Timur,” kata Misnohartaku.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Bartim menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mendukung kebijakan JKN, pengendalian tunggakan iuran, serta mendorong inovasi pelayanan kesehatan di daerah.

Ke depan, Pemkab Barito Timur berkomitmen terus meningkatkan kinerja guna mencapai dan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) secara berkelanjutan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (zi/jp).

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama, hal ini karena dukungan dan komitmen penuh dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat di daerah, serta kerjasama yg bersinergi kuat dgn Unit BPJS setempat, Selasa (27/1/2026).

Bertempat di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta Penghargaan ini diterima oleh Bupati Mura, Heriyus yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sarwo Mintarjo. 

Menjadi istimewa karena Kabupaten Murung Raya termasuk dalam Kategori Utama yang merupakan kategori tertinggi dalam penghargaan yang diberikan kepada 75 Daerah predikat Kategori Utama se-Indonesia, diantaranya 31 Provinsi Kategori Utama dari 38 Pemprov.

Kemudian 44 Kabupaten/ Kota Kategori Utama dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang diundang hadir 397 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerima Kategori Utama dan selebihnya 353 Kabupaten/Kota meraih predikat Kategori Pratama di acara yang bertajuk UHC Awards 2026 tersebut.

Diketahui, Pemkab Mura juga berhasil konsisten meraih penghargaan UHC Awards sebanyak empat kali berturut-turut sejak dilaksanakan pada tahun 2018, 2023, 2024 dan kini tahun 2026 atas penilaian JKN tahun 2025 yang lalu.

Dalam kesempatan wawancara dengan Media TV Nasional dan media Cetak, Pj Sekda Mura, Sarwo Mintarjo, yang dulu diketahui pernah dua tahun lebih bertugas sebagai Perwira TNI AD di Kodam Jaya, mengatakan bahwa peran proaktif nyata Pemkab Mura khususnya Bupati Mura, Heriyus dan Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin sejak awal tahun 2025 untuk Program JKN secara nasional melalui kerjasama BPJS, sangat mendukung dari aspek perencanaan anggaran dan rencana aksi program serta jalinan Kolaborasi Perangkat Daerah, baik Provinsi, Kabupaten sampai ke tingkat Pemerintah Desa yang selama ini kompak, kuat, terukur, fokus dan terarah.

"Meskipun harus diakui bahwa anggaran Daerah secara makro mengalami pengurangan, namun tidak menyurutkan semangat kita sesuai motto Tira Tangka Balang dan tangguhnya Pemerintahan Mura Hebat yang tetap peduli agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah," tutur Pj Sekda Mura.

Dengan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Murung Raya yang telah mencapai 100 persen dari 125.870 jiwa total penduduk serta peserta yang berstatus aktif sebesar 97,61%. Dengan capaian itu, Pemkab Murung Raya juga telah berkontribusi tertinggi di Kalteng dalam capaian target secara nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan, hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN secara nasional telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. 

Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (maya/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, melakukan launching reaktivasi layanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kapuas Hulu, di Kantor Kecamatan Kapuas Hulu, Selasa (27/1/2026). 

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat pelayanan.

Launching tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kapuas turut dihadiri Wakil Ketua || DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas, Yanmarto, bersama jajaran terkait.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan apresiasi kepada Disdukcapil Kabupaten Kapuas yang telah melakukan langkah jemput bola dengan kembali mengaktifkan layanan perekaman KTP elektronik di tengah kondisi efisiensi anggaran.

"Saya mengapresiasi Kepala Dinas Dukcapil beserta jajaran yang tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, reaktivasi layanan perekaman KTP elektronik ini merupakan langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga, khususnya di Kecamatan Kapuas Hulu," ujar Dodo.

Ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat. Menurutnya, KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengurusan administrasi sosial lainnya.

"Kami mengimbau kepada pemerintah kecamatan, camat, serta para kepala desa agar menyosialisasikan kepada masyarakat. Bagi warga yang sudah berkeluarga, membentuk keluarga baru, maupun memiliki anak, silakan memanfaatkan layanan perekaman KTP elektronik di Sei Hanyu, Kecamatan Kapuas Hulu. Data administrasi ini sangat penting, baik untuk menyekolahkan anak maupun keperluan rujukan kesehatan," jelasnya.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa layanan ini memang dilakukan secara bertahap, namun diharapkan dapat mengakomodir masyarakat yang selama ini belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Kapuas, Yanmarto, menjelaskan bahwa reaktivasi layanan perekaman KTP elektronik di Kecamatan Kapuas Hulu merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, yang secara konsisten turun langsung melihat kondisi pelayanan di lapangan.

"Berdasarkan data kami, kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat layanan, seperti Kapuas Hulu dan Mandau Talawang, masih memiliki angka capaian administrasi kependudukan yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami kembali mengaktifkan layanan perekaman KTP elektronik agar dapat menjadi bagian dari pelayanan keseharian di kecamatan," ungkap Yanmarto.

Secara teknis, Disdukcapil Kabupaten Kapuas telah menempatkan petugas khusus di Kecamatan Kapuas Hulu, serta menyiapkan peralatan perekaman yang merupakan hasil pengadaan tahun 2025. Untuk sementara, proses pencetakan KTP elektronik masih terpusat di Kuala Kapuas, sambil menunggu kesiapan operasional secara bertahap.

"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah menyediakan jaringan layanan khusus yang terhubung langsung dengan sistem administrasi kependudukan nasional. Dengan dukungan jaringan tersebut, layanan administrasi kependudukan di Kapuas Hulu dan Mandau Talawang diharapkan dapat berjalan lebih optimal, termasuk untuk dokumen pencatatan sipil lainnya," tambahnya.

Dengan diaktifkannya kembali layanan perekaman KTP elektronik ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap masyarakat di wilayah Kapuas Hulu dan sekitarnya dapat memperoleh akses pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, dan merata. (fah/hru/jp). 

JAKARTA- Pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama seluruh kepala daerah di Kalsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, serta akuntabel, khususnya dalam penanganan laporan dan keluhan masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin siap menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Menurutnya, kerja sama dengan Ombudsman RI merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi warga.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap pelayanan publik di Kota Banjarmasin semakin berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar HM. Yamin.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola pelayanan publik.

Ia menekankan pentingnya sistem pengaduan yang kuat, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai fondasi utama pemerintahan yang responsif.

"Semua ini harus terus kita dorong agar pelayanan publik semakin baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini mampu mendorong peningkatan mutu layanan publik secara merata di seluruh wilayah Kalsel.

Ia juga menyinggung capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026 kategori Madya, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor,” pungkasnya. (prkm/jp). 

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Barito Utara menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, Selasa (27/1/2026). 

Penghargaan tersebut diberikan kepada 397 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN secara menyeluruh. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warganya.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik di fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas maupun di rumah sakit rujukan daerah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memperkuat layanan kesehatan yang berkelanjutan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan capaian UHC di daerah.

Dengan diraihnya UHC Award 2026, Barito Utara diharapkan dapat terus tumbuh sebagai daerah yang sehat, produktif, dan berdaya saing. (dsk/emca/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan Operasi Pasar/ Pasar Murah yang dilaksanakan di Kecamatan Seribu Riam.

Operasi Pasar ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mura, Heriyus, Anggota DPRD Mura, Fredrich Dominggus Yoga dan didampingi stakeholder terkait serta dihadiri sejumlah masyarakat setempat, Selasa (27/1/2026).

Diketahui, sebanyak 202 paket sembako yang dibagikan yakni 127 paket untuk Desa Muara Joloi 1 dan 75 paket untuk Desa Parahau.

Bupati Mura, Heriyus, mengatakan Operasi Pasar Murah dilakasanakan dalam rangka membantu masyarakat terdampak inflasi dan juga menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Ini sebagai salah satu sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap stabilitas harga di Kecamatan. Melalui pasar murah ini, kami berharap masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Heriyus.

Ia menambahkan, bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai Kecamatan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Plt. Kepala Diskop UKM Perindag Kabupaten Mura, Roy Chahyadi, mengatakan operasi Pasar/ Pasar Murah akan dilaksanakan di 10 kecamatan se-Kabupaten Murung Raya, masyarakat menerima harga subsidi dari Pemerintah Daerah sebesar 75% dari harga normal. 

"Semoga hal ini dapat meringankan masyarakat,” ucapanya. (maya/jp). 

BANJARMASIN- Saat ini banjir yang menimpa 9 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sejak Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026 saat ini masih terasa di beberapa wilayah rendah yang menerima turunan air dari Kota maupun Kabupaten lainnya.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, H Achmadi, mengatakan bahwa fokus jajarannya saat ini penanganan bencana dulu karena bencana masih terjadi di beberapa wilayah, utamanya di daerah yang rendah. 

Dikatakan, bencana di Kabupaten Banjar, sudah sangat signifikan turun banjirnya, tetapi yang menerima limpahan air di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian wilayah lain di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kurau ini juga menerima dampak dari turunan bencana banjir dari Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Wilayah lainnya termasuk juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Hulu Sungai Utara juga ada tiga sungai yang mempengaruhi terjadinya bencana juga di sana. Dan di sana adalah rendah. Maka itu juga masih terjadi rendaman yang cukup signifikan seperti di Danau Panggang, kemudian di Pondok Bebaris, Sungai Pandan, nah ini juga masih terjadi, dan ini penurunan juga siknifikan. Alhamdulillah asal tidak terjadi hujan, di hulunya tidak terjadi hujan," ujar Achmadi.

Pengaruh lainnya dari air pasang laut yang juga masih normal, makanya segera akan turun. Segera cepat akan turun. Termasuk juga di Kabupaten Barito Kuala, Mendastana, Jejangkit, Sinarbaru dan lain-lain di daerah situ memang juga ada dampak juga. Itu turunan dari Kabupaten Banjar. Sementara Tapin juga masih di lokasi Marga Sari. Beberapa wilayah yang memang dampaknya mereka berada di bawah, di lengkungan, atau istilahnya mangkokan.

"Kita 2026, mempersiapkan itu bagaimana caranya pendirian-pendirian Kampung Siaga Bencana yang merasakan dampaknya mereka berada di bawah di lengkungan, mangkokan seperti itu," Achmadi menambahkan.

Ditegaskan Haji Madi, jika tidak masuk dalam Kampung Siaga Bencana dengan lumbung-lumbung sosialnya dengan harus segera dilakukan mitigasi, kesiap-siagaan.

Dalam mewujudkan hadirnya Negara dalam mengatasi bencana, dilakukan langkah-langkah strategis di 2026. Tapi mengingat lagi anggaran yang tersedia dan efisiensi anggaran yang mengurangi peran dinas sosial dalam langkah untuk penanganan bencana.

"Untuk Kabupaten dan Kota, kami berharap itu juga terus meningkatkan perannya. Tidak hanya berharap dengan Provinsi saja, termasuk juga kami juga tidak perlu berharap dengan Pusat juga. Tapi Kabupaten Kota karena mereka ada memiliki wilayah, memiliki Warga, dan ini tentunya juga sangat penting peran daripada Kabupaten Kota untuk penanganan warganya. Jangan sampai nanti mereka tidak tahu atau tidak siap dengan terjadinya bencana," Haji Madi mengingatkan.

Achmadi mengingatkan, pengalaman di 2021 sudah cukup berkaca bahwa itu akan harus melibatkan semua unsur dari Kabupaten dan Kota, kemudian Provinsi, maupun juga Pusat. Pengalaman-pengalaman itu menjadikan dasar untuk bisa berubah untuk lebih baik lagi dalam penanganan bencana. (rls/jp). 

KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kapuas Hulu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kapuas Hulu dan dihadiri berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan daerah, Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Dodo, menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat yang hadir dan aktif menyampaikan aspirasi. Menurutnya, tingkat kecamatan merupakan forum Musrenbang strategis untuk menjaring kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan secara merata dan berkeadilan.

"Atas nama mengucapkan terima kasih atas antusiasme seluruh elemen masyarakat yang hadir hari ini. Ini momen penting karena aspirasi dan kendala nyata di lapangan akan kita bawa dan kita tindak lanjuti bersama OPD, tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah," ujar Dodo.

la menegaskan, bahwa fokus utama hasil Musrenbang di Kecamatan Kapuas Hulu masih berkaitan dengan konektivitas infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antar kecamatan. Beberapa ruas jalan antara Kecamatan Kapuas Hulu, Pasak Talawang, dan Mandau Talawang dinilai masih belum berfungsi optimal dan memerlukan perhatian serius.

"Kondisi jalan antar kecamatan ini sangat urgen dan mendesak. Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin, terlebih dengan dukungan dan sinergi yang baik bersama pihak legislatif yang terus memperjuangkan penyelesaian infrastruktur dasar tersebut," jelasnya.

Wakil Bupati menyampaikan, bahwa tersedianya akses jalan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbukanya konektivitas antar desa dan kecamatan, masyarakat di wilayah rawan banjir diharapkan dapat memanfaatkan lahan di sepanjang akses jalan untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi produktif.

Terkait prioritas pembangunan, Dodo kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui program unggulan "1 Miliar 1 Desa" yang 1 dicanangkan oleh Bupati Kapuas. Program tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya apabila masih terdapat ruas jalan yang belum tuntas pada tahun anggaran sebelumnya.

"Walaupun APBD tahun 2026 mengalami penyesuaian dan terpangkas sekitar Rp700 miliar, hal itu tidak membuat kita pesimis. Pemerintah daerah tetap berupaya antar desa dan antar menyelesaikan konektivitas antar desa kecamatan sebagai prioritas utama," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Il DPRD Kapuas, Berinto, yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas. 

la menegaskan, bahwa DPRD siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Kapuas Hulu agar dapat direalisasikan dalam RKPD Tahun 2027.

"Kami mengapresiasi keseriusan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dalam menyusun arah pembangunan yang partisipatif. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang ini akan kami kawal agar menjadi perhatian pemerintah daerah," ungkap Berinto.

Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kecamatan Kapuas Hulu diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mendorong percepatan pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

JAKARTA- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, menerima secara langsung Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026 dalam kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage Nasional yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan UHC Award 2026 tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pemerintah Daerah Kategori Utama, atas keberhasilannya mencapai cakupan Universal Health Coverage, khususnya dalam peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab HSS dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati H Syafrudin Noor, turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Hairollah, menegaskan bahwa penggunaan anggaran desa tahun ini disesuaikan dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes) serta program-program prioritas yang telah disepakati bersama masyarakat.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran desa difokuskan pada sejumlah sektor penting, di antaranya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sektor ketahanan pangan (ketapang), operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta sektor prioritas lainnya.

"Meskipun Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami pengurangan, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Hairollah kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Selasa (27/1/2026) sore. 

Menurutnya, pemerintah desa akan mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Desa Kalinapu berharap dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

"Dengan kolaborasi, kami optimistis pembangunan dapat berjalan dengan baik," tandas Hairollah. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Upaya penyelundupan barang terlarang berupa terduga narkotika jenis sabu-sabu berhasil digagalkan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya saat pelaksanaan layanan kunjungan, Selasa (27/1/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.20 WIB, ketika seorang pengunjung perempuan bernama Arbainah datang ke Rutan Kelas IIA Palangka Raya untuk melakukan kunjungan terhadap salah satu warga binaan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengunjung terlebih dahulu menjalani proses pendaftaran kunjungan.

Usai pendaftaran, yang bersangkutan diarahkan ke tahapan penggeledahan badan sebagai bagian dari standar pengamanan. 

Dalam proses tersebut, petugas menemukan dua paket terduga narkotika jenis sabu-sabu dengan perkiraan berat kurang lebih satu gram. Barang terlarang tersebut disembunyikan di dalam karet ikat rambut yang dikenakan oleh pengunjung.

Menanggapi keberhasilan penggagalan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, menegaskan komitmen jajarannya dalam memerangi peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap narkotika di dalam rutan dan lapas. Setiap upaya penyelundupan, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas I Putu Murdiana.

Setelah diamankan, Arbainah selanjutnya dimintai keterangan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan istri dari salah satu warga binaan, atas nama Heriyanto bin Rahmadi.

Kakanwil menegaskan, bahwa pengakuan tersebut akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

"Temuan ini langsung kami serahkan dan koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Siapa pun yang terlibat, baik dari luar maupun dari dalam, akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

I Putu Murdiana menekankan, bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pengawasan serta menjaga integritas seluruh petugas pemasyarakatan.

"Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan harus semakin diperketat. Integritas petugas adalah harga mati demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. (zi/jp). 

BATOLA- Rumah Zakat Action Kalimantan Selatan merespons bencana banjir yang melanda Desa Tanipah Pasar, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga pagi hari, sehingga menyebabkan meningkatnya debit air sungai serta kiriman air dari wilayah hulu.

Banjir mulai terjadi pada Sabtu (27/12/2025). Hingga Senin (26/1/2026) sore, kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut. Meski demikian, sebagian wilayah masih tergenang dan warga mulai membersihkan rumah dari sisa lumpur, sementara sebagian lainnya telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan data di lapangan, banjir berdampak pada dua wilayah RT di Desa Tanipah Pasar. Di RT. 06, banjir berdampak pada 35 kepala keluarga (KK) dengan total 110 jiwa dan 32 rumah terdampak. Sementara di RT. 05, tercatat 70 KK atau 225 jiwa dengan 64 rumah terdampak. Hingga berita ini diturunkan, tidak terdapat laporan korban jiwa.

Merespons kondisi tersebut, Rumah Zakat Action Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan serta menerjunkan tiga orang relawan ke lokasi terdampak. Para relawan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan warga, serta mendukung proses pemulihan pascabanjir.

Dalam rencana aksi kemanusiaan ini, Rumah Zakat Action menyalurkan 100 paket bantuan berupa sembako dan perlengkapan balita (popok) guna membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Adapun kebutuhan mendesak warga saat ini meliputi sembako, perlengkapan balita, dan obat-obatan. Proses distribusi bantuan sempat mengalami kendala karena ambulans Rumah Zakat tidak dapat masuk ke lokasi, sehingga relawan harus menggunakan transportasi air (kelotok) untuk menjangkau wilayah terdampak.

Rumah Zakat Action Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendampingi masyarakat terdampak bencana, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik. (rls/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur melakukan monitoring keaktifan pegawai, kualitas layanan, serta kondisi sarana dan prasarana di 10 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di wilayah setempat.

Kegiatan monitoring dilaksanakan selama beberapa hari. Pada Kamis lalu, tim menyambangi KUA Kecamatan Benua Lima. Selanjutnya, pada Senin, monitoring dilakukan di KUA Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku, dan Paju Epat. Sementara pada hari ini, tim melanjutkan kegiatan ke KUA Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, H Ahmadi, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam, H Ahmad Janawi, mengatakan monitoring bertujuan meningkatkan disiplin dan keaktifan pegawai KUA agar hadir tepat waktu, bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta memiliki etos kerja yang baik sebagai pelayan masyarakat.

"Monitoring ini untuk memastikan aparatur KUA bekerja profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar H Ahmad Janawi kepada wartawan ini melalui sambungan WhatsApp, Selasa (27/1/2026).

Selain memantau kehadiran dan kinerja pegawai, tim juga mengevaluasi kualitas layanan KUA, meliputi pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, wakaf, zakat, serta layanan keagamaan lainnya agar berjalan cepat, ramah, tertib administrasi, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, monitoring juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan aturan pelayanan publik guna meminimalkan kesalahan serta keluhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tim turut melakukan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana KUA, termasuk gedung, peralatan kantor, dan mesin penunjang kerja. Data yang dihimpun akan menjadi gambaran riil fasilitas yang masih layak pakai, memerlukan perawatan, atau perlu diperbaiki maupun diganti.

"Hasil monitoring ini akan menjadi dasar perencanaan pemeliharaan dan penganggaran sarana prasarana KUA ke depan, sekaligus memperkuat pembinaan dan komunikasi antara pimpinan dan jajaran KUA di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, KUA di Barito Timur semakin tertib administrasi, aktif, dan prima dalam pelayanan, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

"Dengan demikian, kehadiran KUA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas H Ahmad Janawi. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Di sela-sela kegiatan pemantauan aksi bersih-bersih Sungai Guring, Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR menyempatkan diri memborong wadai (kue khas Banjar) di Warung H Duan yang berlokasi di Kampung Murung Pelalaan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kelayan Besar RT. 06, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Selasa (27/1/2026). 

Kegiatan tersebut dilakukan Wali Kota saat meninjau langsung kegiatan gotong royong warga membersihkan Sungai Guring, yang menghubungkan Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Pemurus Baru. Kehadiran orang nomor satu di Kota Banjarmasin itu pun disambut antusias oleh warga sekitar dengan mengajaknya foto bersama.

Wali Kota HM. Yamin HR, mengatakan selain memastikan kegiatan pembersihan sungai berjalan dengan baik, dirinya juga ingin memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM, khususnya pedagang wadai tradisional Banjar yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal.

"Ini salah satu bentuk dukungan kita kepada UMKM lokal. Wadai-wadai tradisional ini harus terus kita jaga dan lestarikan, sekaligus membantu perekonomian masyarakat,” ujar Yamin.

Wadai yang diborong tersebut kemudian dibagikan kepada warga dan para relawan yang ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih sungai sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat gotong royong mereka.

Pemilik Warung H Duan pun mengaku senang dan bangga atas kunjungan Wali Kota. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi pedagang kecil untuk terus bertahan dan berkembang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat terus tumbuh, seiring dengan upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (27/1/2026), di Aula Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, dan dihadiri organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan riil masyarakat. 

Ia menyampaikan, bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menyusun perencanaan yang selaras antara dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, serta mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara inovatif dan berkelanjutan.

"Perencanaan pembangunan harus disusun secara terbuka, terukur, dan akuntabel, sehingga implementasinya benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Misnohartaku.

Disampaikan pula, bahwa forum konsultasi publik memiliki peran penting sebagai wadah membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. 

Hasil forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan prioritas yang responsif terhadap aspirasi masyarakat serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. (zi/jp).