"Ternyata saat hasil monitoring dan koordinasi dengan Camat setempat bahwa tidak ada gerakan partisipasi atau pun perhatian dari pihak PBS" ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas Algrin Gasan melalui pesan singkat selulernya, kamis (16/04).
Beberapa perusahan besar swasta (PBS) maupun pertambangan dan Kehutanan yang beroperasi diwilayah hukum Kabupaten Kapuas tersebut.
"Seperti di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah ada PT Kapuas Maju Jaya, PT. Wana Catur Jaya Utama ( Perusahan Sawit), PT. Kapuas Bara Prima (Perusahan Tambang), PT Dasa Intiga (perusahan Kayu), kemudian wilayah kecamatan Kapuas Hulu ada PT. Susantri Permai (perusahan Sawit), PT. Sembilan Tiga Perdana (Perusahan Tambang), kondisi seperti ini membuat kami sangat prihatin,"ungkap Algrin Gasan.
Fraksi Golkar ini, prihatin atas sikaf PBS tersebut, karena tidak ada kepeduliannya sama sekali terhadap masyarakat disekitar wilayah perusahaan saat pandemi Corona virus yang melanda saat ini.
"Komisi II DPRD Kapuas, yang membidangi investasi perusahan Sawit, Tambang dan Kayu di kabupaten kapuas ini, akan menindak lanjuti sikaf PBS tersebut," jelasnya.
Dia juga menambahkan untuk memutuskan mata rantai pandemi covid-19 ini perlu perhatian semua pihak, dengan terbatasnya kemampuan pemerintah daerah, Kecamatan dan desa, maka di perlukan juga perhatian dan kepedulian perusahan yang operasionalnya di sekitar desa dan kecamatan masing-masing, ucap Algrin.
ketua Bapemperda Dewan Kapuas ini,
Ke depannya dari hasil monitoring komisi II, terhadap PBS akan kami publikasikan, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui tanggungjawab, kontribusi kepedulian dan perhatian PBS, pungkasnya. (her/ros/jp).
