Salah satu yang menjadi perhatian, Pansus Covid-19 adalah terkait penggunaan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari pemerintah kabupaten.
"Sudah kita cek data di dinas sosial, dan yang baru disalurkan adalah bansos dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial, sedangkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun bansos dari dana desa belum disalurkan," kata Raran, belum lama tadi.
Raran mengatakan, sebagai bentuk upaya maksimal dalam pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus segera menyalurkan bansos, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, terutama masyarakat di zona merah Covid-19.
"Pemerintah bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di zona merah, sehingga mereka tidak bepergian. Dalam hal ini agar lebih mudah dan hemat anggaran, dibanding seluruh masyarakat se-kabupaten diisolasi di rumah," tuturnya.
Raran menjelaskan, tujuan dari rasionalisasi anggaran di SOPD, yaitu untuk dilakukan refocusing pada penanganan wabah Covid-19, sehingga penting untuk segera direalisasikan penggunaannya.
Dia juga mengingatkan, agar dalam pendataan bansos harus dilakukan verifikasi dan validasi yang akurat, sehingga data penerima manfaat tidak tumpang tindih," ucap Raran.
Selain itu, Raran juga meminta, agar pemerintah kabupaten memperhatikan insentif bagi tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19.
"Sangat perlu diperhatikan, karena mereka sebagai garda terdepan dan bertaruh nyawa saat menangani pasien Covid-19," jelaya.
Dia juga memastikan, bahwa Pansus Covid-19 DPRD Barito Timur tidak berada dalam posisi untuk menyudutkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam penanganan wabah Covid-19.
"Kita bukan sedang mencari kesalahan pemerintah kabupaten, tapi semata-mata hanya untuk kebaikan bersama, agar kita dapat segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan menangani dampak sosialnya," jelasnya.(zi/jp).
