KUALA KAPUAS - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas (PUPRPKP Kapuas) mengajak masyarakat Desa Batuah, kecamatan Basarang untuk merawat fasilitas sumur bor yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat fasilitas tersebut telah dihibahkan kepada pemerintah desa setempat.

Kepala Bidang Cipta Karya PUPRPKP Kapuas, Jonnie menjelaskan, pihaknya tidak memungkiri adanya kebocoran saluran pipa seperti yang dikeluhkan masyarakat. Namun ia mengingatkan, fasilitas tersebut telah diserahkan Pemda Kapuas kepada Pemerintah Desa Batuah.

"Fasilitas sumur bor sudah diserah terima kan ke pihak Desa sejak 2019 lalu. Jadi ada kewajiban masyarakat Desa merawatnya,” kata Jonnie saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2020) kemarin.

Lanjutnya, perlu ada penanganan yang cepat oleh masyarakat jika ada kerusakan agar tidak menjadi lebih parah. 

Jonnie menegaskan, karena sudah diserahkan ke pihak desa, kata Jonnie, maka segala biaya dan perawatan, sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama dari warga setempat.

"Jadi akan ada biaya yang diperlukan dalam perawatannya. Dan masyarakat di desa harus siap,” imbuhnya.

Kepala Bidang Cipta Karya PUPRPKP Kapuas ini menghimbau masyarakat Desa Batuah untuk peduli. 

Menurutnya, peran aktif warga dalam mengatasi kebocoran pipa tersebut sangat diperlukan. 

Namun ia menegaskan, pihaknya juga tidak tinggal diam dan akan memandu masyarakat desa sampai bisa mandiri dalam menggunakan fasilitas sumur bor.

"Kami menghimbau kepada masyarakat. Jika semakin lama pipa dibiarkan rusak, maka akan terjadi kerusakan yang lebih banyak. Kebocoran yang terjadi karena terlambat dalam penanganan,” tuturnya.

Ia mengakui, kualitas air yang dihasilkan dari sumur bor yang dihibahkan oleh Pemda Kapuas belum memenuhi syarat untuk  dijadikan air minum. Saat ini kualitas air yang dihasilkan hanya bisa dipakai untuk keperluan MCK. 

Jonnie menjelaskan, kualitas air yang ada saat ini memang terjadi. karena kendala pembiayaan.

"Kami paham itu. Perlu teknologi lagi untuk mengolahnya menjadi air minum. Harus ada IPA, instalasi pengolahan air yang biayanya tidak murah. Kalau ini dipelihara dengan maksimal, nanti Pemerintah Daerah berpikir, masyarakatnya masih belum menggunakan air untuk minum, tapi MCK,” ujarnya.

Ia pun meminta agar masyarakat mensyukuri dulu fasilitas yang ada dan digunakan dengan maksimal. Jonnie mengingatkan, Pemda Kapuas akan mengupayakan secara maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakatnya.

"Paling tidak, masyarakat tidak MCK di sungai. Kalau pakai fasilitas itu kan nyaman. Kedepan, kita (Pemda Kapuas-red) tidak tinggal diam. Ini kan berkelanjutan. Karena duitnya kurang. Satu desa itu kalau kita hitung, biayanya 1 sampai 2 miliar untuk menyediakan air minum bersih. Tapi duitnya darimana? Yang bisa itu Rp200 sampai Rp400 juta. Paling besar itu Rp500 juta,” ujar Jonnie.

Ia pun berharap masyarakat bisa memaklumi kondisi yang ada. Dengan segala keterbatasan yang diberikan, saat ini fasilitas tersebut adalah yang terbaik yang bisa diberikan Pemda Kapuas.

Karenanya, ia pun meminta agar fasilitas sumur bor tersebut dijaga dengan baik dan digunakan dengan maksimal.

“Tolong kita jaga fasilitas itu dulu. Syukurilah apa yang ada,” tutupnya. (rb/jp).