BANJARMASIN - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Athaillah Hasbi mengungkapkan, beragam permasalahan kesejahteraan rakyat atau kesra menjadi keluhan warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
"Keluhan dan sekaligus merupakan aspirasi warga masyarakat tersebut mereka kemukakan ketika saya reses," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan HST itu melalui WA-nya Sabtu malam.
Sebagai contoh di Desa Batu Panggung dan Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan belum adanya bidan desa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama terhadap ibu-ibu hamil agar lebih meningkat dengan membangun polikinik desa.
Masih banyak pemuda atau usia produktif yang belum bekerja, karena tidak ada bekal pendidikan serta ketrampilan yang memadai, dan solusinya agar pemerintah kabupaten (Pemkab) dan/atau pemerintah propinsi (Pemprov) harus aktif mensosialisasikan Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, program bantuan beras sejahtera atau Rastra tidak tepat sasaran, karena prosedur serta data yang kurang valid sebagai sebab akibat lemahnya koordinasi desa dan Dinas Sosial serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan.
Kemudian permasalahan akses internet belum terjangkau karena tidak adanya BTS sehingga sangat menyulitkan para siswa/pelajar untuk belajar secara "online" atau sistem dalam jaringan (Daring) pada masa pandemi COVID-19.
"Hal lain, perlunya jaringan sanitasi air bersih (Pamsimas)," ungkap wakil rakyat dari Partai Golkar yang bergelar sarjana sosial dan sarjana hukum tersebut mengutip keluhan/aspirasi masyarakat setempat.
"Masih dalam wilayah Kecamatan Haruyan yaitu di Desa Pengambau Hulu atau Mu'ui belum terealisasinya usulan bedah rumah atau rumah tidak layak huni ( RTLH), baik bantuan Pemkab HST maupun Pemprov Kalsel dan Pusat.
Sementara warga masyarakat Desa Banua Kupang dan Rantau Kaminting, Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU) mengeluhkan pendataan penerima manfaat yang terdampak COVID-19 dan program BPJS Kesehatan yang menyangkut syarat dan prosedur berbelit-belit, serta pemabayar iuran kelas III yang naik.
"Warga masyarakat tersebut menganggap kenaikan Iuran BPJS Kesehatan memberatkan mereka, karena perekonomian atau pendapatan semakin sulit, terlebih masa pandemi COVID-19," kutip mantan aktivis/pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu.
Menanggapi persoalan atau aspirasi warga masyarakat tersebut, dia menyatakan, akan mengkoordinasikan dan memperjuangkan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
"Sebagai contoh, hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan Pemkab HST nanti teman-teman di DPRD setempat yang melanjutkan perjuangan tersebut, kecuali yang merupakan kompetensi Pemprov, baru saya bicarakan bersama dengan anggota DPRD Kalsel sesuai pembidangan," demikian Athaillah.
Laki-laki kelahiran Tahun 1976 berbintang Capricornus tersebut melakukan reses, 27 - 31 Oktober 2020 pada delapan titik/desa yang bukan saja di Kecamatan Haruyan dan LAU, tetapi juga Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS) dan Kecamatan Pandawan. (ant/jp).
