MARABAHAN - Kabupaten Barito Kuala (Batola) menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) atas capaian 5 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pemeriksaan Pelaporan Keuangan Daerah dari BPK-RI sejak 2015-2019.
Penghargaan diserahkan Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan kepada Bupati Batola Hj Noormiliyani AS di sela Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021 lingkup Provinsi Kalsel di Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (01/12/2020).
Selain Batola juga terdapat Pemprov Kalsel dan 12 kabupaten/kota lainnya yang mendapatkan perhargaan yang sama. Untuk Provinsi Kalsel mendapat penghargaan 7 kali WTP di susul Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tala, Tanbu, HSS, Balangan, Tapin, Tabalong, Kota Banjarbaru, Kotabaru, HSU, dan HST.
Plt Gubernur Rudy Resnawan mengucapkan selamat kepada kabupaten/kota yang telah berhasil meraih penghargaan atas prestasi pemeriksaan pelaporan keuangan daerah.
"Kami berharap prestasi ini bisa kembali dipertahankan ke depannya,” ucapnya.
Menyinggung penyerahan DIPA dan TKDD yang dilakukan secara simbolis serta memperhatikan protokol kesehatan, Rudy Resnawan menyatakan, selaku wakil pemerintah pusat kembali mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait dana APBN yang ditransfer ke daerah.
Plt Gubernur mengutarakan, terdapat empat fokus utama arahan presiden di arahkan pada APBN 2021. Di antaranya penanganan kesehatan, terutama terkait penanganan Covid-19 dalam kaitan vaksinasi, perlindungan sosial bagi terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, serta untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi strukturan baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya.
Selain itu, lanjutnya, pada tahun 2021, fokus belanja bidang prioritas pemerintah yaitu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan serta pertahanan keamanan.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran tahun 2021 yang diperuntukan bagi Provinsi Kalsel Rp25,85 triliun yang terdiri dari anggaran DIPA K/L Rp9,27 triliun serta anggaran Transfer ke TKDD Rp16,58 triliun.
Alokasi anggaran K/L Rp9,27 triliun tersebut, katanya, diberikan untuk 41 K/L serta 549 satker yang tersebar di wilayah Provinsi Kalsedl. K/L penerima dana DIPA terbesar Kementerian PUPR dengan total Rp2,22 triliun yang meliputi 17 satker.
Sedangkan dana TKDD Provinsi Kalsel secara keseluruhan Rp16,58 triliun dialokasi untuk 14 daerah yang terdiri daeri 1 provinsi dan 13 kabupaten/kota yang dibagi ke dalam 2 jenis peruntukan yaitu dana transfer dan dana desa.
Untuk dana transfer senilai Rp15,05 triliun meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,73 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,02 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp1,51 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp2,35 triliun, serta Dana Desa Rp1,52 triliun.
Sementara untuk kabupaten/kota penerima dana transfer dan dana desa terbesar di wilayah Kalsel, sebut Rudy, Kabupaten Banjar dengan total alokasi dana Rp1,349 trilun. Karena selain serapan anggaran yang terserap baik namun aspek akuntabilitas dan tepat sasaran juga menjadi perhatian dalam penyaluran dana, baik APBN maupun APBD.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Dirjern Perbendaharaan (DJP) Kalsel, Dedi Sopandi menjelaskan, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat secara ekonomi karena merosotnya pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh tanah air termasuk Kalsel.
Oleh karenanya dengan ditetapkannya alokasi dana DIPA K/L dan TKDD TA 2021 semakin memperkuat fondasi ekonomi Kalsel melalui percepatan balanja yang efektif dan berkelanjutan. (hmp/jp).
