JAKARTA- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M. Syaripuddin bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel meneruskan aspirasi para nelayan yang di serapnya pada kegiatan reses lalu, bertempat di gedung Mina Bahari II Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa (2/3).
Politikus yang sering di sapa Bang Dhin ini menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kerap kali dihadapi para nelayan, diantaranya alur penerbitan perizinan kapal yang dianggap nelayan sangat sulit di karenakan jarak yang sangat jauh antara kabupaten ke ibu kota provinsi.
Nelayan menghendaki kabupaten dapat menerbitkan perizinan, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke provinsi. Serta dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke nelayan harus dengan akta notaris, sehingga menyusahkan nelayan-nelayan kecil.
Menanggapi masalah tersebut, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Ir. Yuliadi, MM mengatakan bahwa masalah penerbitan perizinan nelayan harus mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan oleh kementrian guna memudahkan pengawasan.
"Sementara untuk permasalahan dana hibah dari pemerintah pusat, untuk kapal-kapal dengan kapasitas dibawah 5 grosston tidak memerlukan akta notaris," ujarnya.
Sementara itu, Bang Dhin mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalsel mendapat bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga beberapa bantuan lainnya di tahun 2021 ini. Kedepan, harapan kita terkait bantuan kapal dan bantuan lainnya, kita lebih sinergi lagi sehingga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalsel," pungkasnya. (fh/li/jp).
