Dalam sambutannya, Abdul Hadi, menerangkan bahwa tujuan diadakannya rakor ini tidak lain untuk merealisasikan program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dari visi misi yang telah disampaikan pada beberapa waktu lalu.

Abdul Hadi mengatakan, selain memberikan arahan untuk perampingan SKPD, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai dan peninjauan ulang untuk dana hibah.

"Jadi arahan kita yang pertama yaitu memberikan arahan untuk merubah mindset pola pikir birokrasi kita, agar lebih mengedepankan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua kita juga akan menyisir anggaran di setiap APBD agar selaras dengan visi misi yang sudah kita sampaikan," bebernya.

Disamping itu, kata Abdul Hadi, semua SKPD teknis diminta untuk memahami tentang kondisi keterbatasan keuangan dimasa pandemi COVID-19, sehingga anggaran belanja harus diutamakan untuk yang menyangkut skala prioritas saja.

Abdul Hadi juga menyampaikan, bahwa kedepan pemerintah daerah akan menerapkan pola baru dalam penggunaan BPJS, sehingga hal itu dapat memberikan penghematan anggaran sekitar 60 persen.

"BPJS sudah ditanda tangani dan mulai hari ini sudah berlaku, dan tadi sudah saya arahkan kepada Dinas Kesehatan supaya pola ini cukup menunjukkan KTP atau KK yang terintegrasi dengan BPJS," katanya.

Abdul Hadi mengajak seluruh elemen baik instansi pemerintah maupun masyarakat, agar bersama-sama masuk dalam satu barisan demi menuju perubahan yang baru di Kabupaten Balangan. (nanda/din/jp).