KALSEL- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2020 diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di serah terimakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalsel, Senin (29/3), di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Dengan mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19, penyerahan LKPD Tahum 2020 dan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2020, tidak dilakukan serentak namun secara bergiliran.
Pertama diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dihadapan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syaripuddin, SE, M.AP, serta undangan lainnya, Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Safrizal, M.Si, berharap, apa yang kita serahkan kepada BPK RI hari ini dapat memenuhi ekspektasi, bahwa yang kita lakukan dan kita laporkan sama bagusnya seperti sebelum pandemi Covid-19.
"Kita berharap LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2020 ini memenuhi standar, dan kita sudah mengupayakan standar penggunaan keuangan yang baik”, ujar Safrizal seraya menambahkan bahwa Pemprov Kalsel siap menindaklanjuti saran perbaikan dan rekomendasi dari BPK RI.
Sementara, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan, M. Ali Asyhar mengatakan, paling lambat 60 hari setelah menerima laporan ini kita akan berikan hasil pemeriksaannya.
"Tujuan pemeriksaan BPK ini untuk memberikan opini atau pendapat tingkat kewajaran informasi keuangan bukan atas kebenaran informasi keuangan. Ini yang perlu dipahami," katanya.
Diakhir acara dilakukan penandatangan berita acara sekaligus serah terima LKPD Tahun 2020 oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Pj. Gubernur Kalsel dengan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel. (sar/li/jp).
