PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah bersama Ketua DPRD, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP dan Sekretaris Daerah, Ir. H. Jainal Abidin, M.AP menghadiri Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (05/04/2021).
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran itu, juga dihadiri oleh Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah serta Inspektur se-Kalimantan Tengah, perwakilan Ombudsman, Pertanahan, dan Perbankan.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menyampaikan, 3 arahan yakni Pemprov dan Pemkab/kota harus berperan aktif dalam mendukung dan menjalankannya, seluruh entitas yang memiliki tanggung jawab dan peran segera melakukan akselerasi kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan meningkatkan koordinasi.
"Selain itu, juga komunikasi antar instansi untuk memperkuat Pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kalimantan Tengah," ucap H. Sugianto Sabran.
Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, bahwa KPK mengedepankan edukasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kehadiran kami disini untuk bapak/ibu semua dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di Kalimantan Tengah," kata Bahtiar.
Lanjutnya, berkaitan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPK berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
"Saya mempunyai tanggung jawab moril di 6 wilayah supaya para kepala daerah dan kepala perangkat daerah tidak akan korupsi," ungkap Bahtiar.
Dijelaskan dia, bahwa peringkat Indonesia berada pada urutan 102 dunia di tahun 2020, pada tahun 2019 berada pada peringkat 85.
Disamping itu, kata Bahtiar, kasus-kasus yang telah ditangani KPK, pengaduan masyarakat wilayah Kalimantan Tengah, MCP, dan penjelasan lainnya terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di Kalimantan Tengah.
"Saya berharap agar nantinya korupsi di Kalimantan Tengah dapat diminimalisir atau bisa dihilangkan," harap Bahtiar.
(prkpm/jp).
