BREAKING NEWS

Senin, 28 Juni 2021

Permata Bunda Diminta Dikolaborasi dengan Program Bulin Tertawa

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS me-launching (meresmikan) Program Permata Bunda (Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hami dan Anak Balita) Menuju Barito Kuala Setara Bebas AKI, AKB, dan Stunting. 

Launching yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Mandastana, Senin (28/06/2021) ini, ditandai pemukulan gong dan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian makanan tambahan, pemberian paket belajar balita, paket persiapan persalinan, selimut, handuk dan jajanan sehat, paket sembako dan alat belajar, serta paket BKB Kid.

Paket yang bersal dari PKK, DWP, Dinkes, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Batola, dan dari Dinas PPKBP3A ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani AS didampingi pihak pemberi bantuan. 

Dalam acara yang dihadiri Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Wakil Ketua DPRD Hj Arpah, para anggota forkopimda atau mewakili, para SKPD terkait, seluruh camat beserta Ketua TP-PKK kecamatan, dan berbagai lapisan masyarakat ini Noormiliyani menyatakan, program Permata Bunda merupakan salah satu program prioritas Pemkab Batola berupa pemberian makanan kepada balita yang mempunyai gizi buruk, balita gizi kurang, dan ibu hamil kurang energi kronis (Bumil Kek) serta ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu dalam rangka memulihkan kondisi status gizi balita dan ibu hamil menjadi gizi baik.  
Program ini, katanya, bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi masyarakat bagi ibu hamil dan anak balita. Program Permata Bunda akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan target nasional turun hingga 14 persen tahun 2024. Sedangkan posisi angka stunting Batola hingga saat ini masih berada pada angka 14,62 persen.

"Pemkab Batola telah menerbitkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita,” kata Noormiliyani.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menyatakan, program Permata Bunda merupakan program kolaborasi dengan dana yang bersumber dari APBD Batola, APBD Kelurahan dan Desa, APBD Provinsi Kalsel, APBN melalui Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan CSR.
Sedangkan sasarannya, sebutnya, pada tahun 2021 yang telah dianggarkan baik melalui APBD Batola, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan APBD Kelurahan dan Desa dengan target 9.096 jiwa yang terdiri 5.201 jiwa ibu hamil dan 3.895 jiwa balita.

Sementara makanan tambahan yang diberikan berupa makan siang dengan makanan lengkap siap makan (bukan siap saji), menu seimbang yang dibuat dari bahan makanan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi dari ibu dan balita yang menjadi target dari program dengan pelaksana petugas gizi, bidan, kader posyandu, PKK desa/kelurahan dan kader PKK yang dilaksanakan minimal 90 hari berturut-turut atau sampai dengan adanya perubahan status gizi balita dan ibu hamil menjadi baik.

Isteri mantan Bupati Batola dua periode H Hasanuddin Murad ini menyatakan, pemerintah berusaha secara serius dalam penanganan masalah gizi kurang dan stunting. Bukan hanya mengintervensi secara spesifik tetapi juga intervensi dalam hal gizi sensitif. 

Untuk gizi spesifik, terang wanita yang 10 tahun menjabat Ketua TP-PKK Batola ini, dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Sedangkan gizi sensitif dilakukan sektor non kesehatan seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan, kepemilikan dokumen kependudukan yang erat kaitannya dengan program yang pernah diluncurkan pada tahun 2015 yaitu Program Bulin Tertawa atau Ibu Bersalin Terdata dan Pulang Membawa Akta ketika bupatinya dijabat sang suami H Hasanuddin Murad.

Supaya program Permata Bunda bisa lebih sempurna, Noormiliyani minta, agar dikolaborasikan dengan program Bulin Tertawa yang di dalamnya terdapat program pemenuhan Kartu  Identitas Anak (KIA) sehingga untuk yang melahirkan ibunya didata sedangkan anaknya akan memiliki KIA dari umur 0 – 16 tahun 11 bulan. 

"Saya berharap pak Sekda dan Kadinkes bisa mengkolaborasikan ini sekaligus menjadi program inovasi yang manfaatnya bukan saja mampu mengeliminir kasus kematian bayi dan ibu saat dan pasca melahirkan namun juga mendapat penanganan tenaga kesehatan agar pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya bisa dilakukan,” jelasnya. (prkpmd/jp).

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes