Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappedalitbang tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Barito Utara, H Nadalsyah.

Konsultasi publik dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang- undangan dengan sasaran untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menyampaikan, bahwa pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Penyusunan RKPD Kabupaten Barut tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 dalam rangka mengupayakan tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara.

"Penyusunan RKPD tahun 2023 harus lebih cermat, mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, secara cepat, tepat dan prosedural," kata H Nadalsyah.

Bupati mengharapkan agar dalam konsultasi publik, rancangan awal RKPD Kabupaten Barut tahun 2023 dapat ditelaah dan dipertajam bersama sehingga terfokus pada tema atau agenda pembangunan. Hal ini tercantum pada arah kebijakan pembangunan dalam perubahan RPJMD Kab. Barut tahun 2018-2023.

"Selamat berdiskusi demi kemajuan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan," jelas H Nadalsyah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan launching Aplikasi Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) on-line yang digagas oleh Pemkab Barito Utara melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD).

Aplikasi ini merupakan salah satu upaya peningkatan PAD secara on-line dan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan BPN, Bank Kalteng dengan BPPD, dan BPPD dengan BPN. (prkpmd/jp).