BANJARMASIN- Pada akhirnya perwakilan Cipayung Plus dan perwakilan mahasiswa duduk bersama mendengarkan serta memberi masukan bersama stakeholder, pemerintah ataupun pihak lain yang terkait.
Abdul Halim sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Kalimantan Selatan dan Tengah menegaskan bahwa di daerah lain ada Perda tentang ketahanan pangan.
"Kami ingin kehadiran pemerintah untuk mengatasi masalah saat ini dan Pertamina menjamin ketersediaan Pertalite disaat naiknya harga Pertamax," kata Abdul Hali dengan lantang, Rabu (20/4).
Selain itu, Ketua Umum KAMMI Kalsel, Alfiansyah menuturkan, pihaknya akan membawa tuntutan yang harus dicarikan solusi bersama.
"Kenaikan harga serta ketersediaan stok minyak goreng di Kalimantan Selatan, dampak kenaikan kenaikan PPN menjadi 11 persen, kenaikan harga dan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode," tuturnya
Senada dengan yang lain Ketua Umum IMM Kalsel, Laili Masruri menambahkan, bahwa kehadiran mereka untuk memfasilitasi kajian kami mahasiswa tentang permasalahan saat ini terkait kenaikan minyak goreng, BBM dan PPN.
"Solusi jangka pendek dan panjang yang kami harapkan, akan terus kami kawal terkait permasalahan ini," ujarnya.
Sementara itu, Lutfi Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Kalsel sangat mengapresiasi terkait adannya ruang dialog nantinya.
"Minyak goreng sudah langka dan meroket, ditambah lagi isu yang beredar bahwa pemerintah akan menaikan harga pertalite, TDL dan LPG. Hal ini sangat kami sayangkan dan pemerintah akan memberikan subsidi minyak goreng curah kepada masyarakat, komoditasnya murah sekali, tetapi ketidaklancaran subsidi," cetusnya. (mi/jp).