JAKARTA- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia, Jumat (17/6).
Anggota Komisi IV, Dr. H Abdul Hasib Salim, M.A.P., menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan yang dibawa dari keresahan di daerah Kalsel.
Ada pun permasalahan yang dikemukakan. Antara lain, terkait rencana penghapusan tenaga honorer, gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK, sistem outsourcing dan masalah bonus untuk atlet yang berprestasi.
"Pertemuan tadi saya rasa sangat efektif, efisien, dan sangat cair sekali. Kami mempertanyakan beberapa hal yang menjadi persoalan di daerah, baik dari lingkungan kementerian pendidikan, kesehatan serta juga pemuda dan olahraga,” ungkap politisi partai PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga sempat menyinggung terkait pembayaran honor bagi PPPK yang sampai saat ini belum terealisasi, ternyata diketahui bahwa ada mekanisme keuangan yang berbeda.
"Itu memang dana pusat, tapi melalui Dana Alokasi Umum (DAU), DAU ini kan alokasinya umum, mau ke mana itu kebijakan daerah, di situlah yang terjadi lalu untuk alokasi khusus tenaga PPPK ini tidak terbayarkan karena dianggap tidak ada anggarannya secara khusus,” tambah Hasib.
Kemudian, berlanjut ke permasalahan pemuda olahraga, menurut dia, mereka-mereka yang punya prestasi di bidang olahraga harapan kita semua ada semacam prioritas karena membawa nama dan mengharumkan daerah.
"Kami sudah menyampaikan masukan-masukan bagaimana semestinya, dan yang diharapkan masyarakat terkait olahraga ini dan itu sudah menjadi catatan, mudah-mudahan terealisasi,” jelasnya.
Rombongan komisi IV DPRD Kalsel disambut Rangga Wisena, Pranata Hubungan Masyarakat pada biro data, komunikasi dan informasi publik. Ia mengapresiasi kedatangan para wakil rakyat dari Rumah Banjar.
Rangga menganggap kunjungan ini merupakan salah satu perwujudan dari kinerja dan tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat. (mi/hms/jp).
