MARABAHAN- Kabupaten Barito Kuala (Batola) kini memiliki Rumah Restorative Justice (RRJ). Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Mukri, telah meresmikan wadah keadilan restorative yang berlokasi di Desa Sungai Gamba Kecamatan Rantau Badauh ini, Rabu (8/6) pagi.
Peresmian ‘Wadah Babaikan’ yang juga dihadiri Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Kajari Batola Eben Neser Silalahi beserta unsur forkopimda dan undangan ini bersamaan dengan Syukuran Penyelesaian Rehab Kantor Kecamatan Rantau Badauh.
Peresmian RRJ dan Kantor Kecamatan Rantau Badauh ini ditandai pengguntingan untaian melati dan penandatanganan berita acara dari Kajati Kalsel Mukri dan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
"Kami berterima kasih atas kerjasama Pemkab Barito Kuala dan pihak terkait yang bekerja keras mewujudkan rumah restorative justice ini. Semoga dapat dikembangkan hingga kecamatan lain,” papar Mukri.
Mukri berharap keberadaan rumah restorative justice bukan seremonial saja tapi dapat dioptimalkan dan membawa manfaat untuk masyarakat yang berusaha mengembalikan kedamaian.
Kajati Kalsel menerangkan, RRJ yang bernama Rumah Babaikan ini bukan tempat restorative justice pertama di Kalsel tetapi sudah berdiri di HST, HSS, dan Banjarmasin.
Keberadaan RRJ, terang dia, memberikan hasil positif dan mendapat apresiasi berbagai kalangan mengingat langkah yang diambil untuk mengembalikan kepada keadaan semula.
"Peristiwa yang diselesaikan dengan restorative justice insya Allah menghasilkan keadilan yang bisa diterima kedua belah pihak secara ikhlas dan sadar, bukan keadilan yang dipaksakan melalui hukuman normatif,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Kajati Mukri menerangkan, kriteria penyelesaian kasus pada RRJ berpedoman dengan Peraturan Kejagung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif dengan kriteria di antaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau ancaman hukuman pidana tidak mencapai 5 tahun, atau kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp2,5 juta.
Penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice, beber Mukri, dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain mengembalikan barang dari tersangka kepada korban, mengganti kerugian korban dan respons positif masyarakat.
"Proses restorative justice merupakan alternatif penyelesaian proses pidana di luar persidangan dengan menekankan proses dialog dan mediasi,” jelas Mukri.
Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS bangga dan bersyukur atas terbangunnya RRJ di wilayahnya. Ia berharap keberadaan RRJ ini akan memberikan manfaat bagi keadilan masyarakat di Kabupaten Batola.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengharapkan keberadaan RRJ dapat menyelesaikan penanganan perkara secara cepat dan sederhana sehingga terwujudnya kepastian hukum yang adil dan menyentuh masyarakat tanpa adanya stigma negatif.
"Pastinya dengan keberadaan RRJ ini dapat memberi peluang permasalahan-permasalahan hukum untuk diselesaikan dengan damai tanpa harus dilanjutkan, ini sangat luar biasa,” ujarnya.
Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini, menyatakan Pemkab Batola akan selalu bersinergi dengan Kejari Batola dalam penyelesaian masalah hukum serta berkolaborasi dalam memajukan daerah dan masyarakat. (prkpmd/jp).
