Hadiri pada virtual tersebut Ketua KPK RI yang diwakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan jajaran KPK RI, kemudian dihadiri pula Wakil Bupati Kapuas, HM Nafiah Ibnor, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Septedy, Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes beserta Anggota DPRD Kapuas, Forkopimda Kapuas dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Kapuas.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan, bahwa pokok-pokok pikiran yang tidak membebani dari pada program anggaran dan program kegiatan yang sudah disiapkan oleh pihak eksekutif dengan jumlahnya yang relatif, sesudah kemampuan pemerintah daerah, kemudian pokok-pokok tersebut kegiatannya menyatu dengan SKPD yang membidangi tidak dalam bentuk uang tetapi yang dikejar pelaksanaanya.

"Harapan kami dengan adanya perencanaan yang diajukan dari eksekutif dan adanya verifikasi ulang serta pendalam dari legislatif, bahwa SKPD ini semakin berkualitas kepada tujuan bangsa dan perlu digaris bawahi perencanaan APBD ini diciptakan untuk menuju APBD yang berkualitas. Anggaran yang disiapkan untuk berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dan pemanfaatannya itu agar betul-betul riil dan nyata,” kata Bahtiar.

Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI yang sudah memberikan pembekalan dan petunjuk untuk Kabupaten Kapuas dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Kami seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas menyampaikan terima kasih atas nasihat Bapak dalam menyempatkan diri untuk memberikan arahan pada kami, serta kami doakan sehat dan nantinya bisa bertemu langsung di Kabupaten Kapuas,” ucap Ben.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes mengatakan, pertemuan ini memiliki makna dan strategis sebagai pedoman bagi semua dalam mengambil langkah-langkah di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada anggaran bertepatan balanja di daerah.

"Saya berpendapat dengan berbagai rekulasi yang ada agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan penganggaran dan pelaksaanya serta tentang pelaporanya semaksimal mungkin beroriantasi pada kepentingan publik dan terintegrasi dengan baik,” tutur Yohanes. (hms/roby/jp).