"Kami BADKO HMI Kalsel-Teng menolak keras dengan kenaikan BBM bersubsidi yang mana telah diumumkan pemerintah," ujar Putra Kelahiran Amuntai ini, Minggu (4/9).

Halim menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan sangat memberikan dampak yang kurang bagus bagi kalangan kurang mampu. Naiknya BBM bersubsidi akan mempengaruhi banyak harga bahan pokok dan lainnya yang juga akan ikut melonjak.

"Dalam beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan aksi turun ke jalan," beber Halim.

"Beban anggaran negara kian melonjak tinggi menjadi dalih pemerintah. Sebab, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar global melonjak," catutnya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan merubah harga BBM bersubsidi jenis Pertalite yang saat ini Rp7.650 per liter, namun muncul wacana kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Dengan harapan beban subsidi tidak makin membengkak. Wacana tersebut muncul setelah upaya membatasi penjualan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina  mendapat tanggapan kurang baik dari masyarakat  sebab akan merepotkan dan memperpanjang  antrian.

Bukan isapan jempol belaka tepat Sabtu, 3 September 2022 Pemerintah mengumumkan BBM bersubdi naik. Secara perlahan ini akan jadi soal bagi masyarakat.

Abdul Halim menyebutkan, kiranya pemerintah harus bisa membijaksanai lonjakan harga BBM ini dengan arif.

"Kalaupun harga BBM harus naik, harus dipastikan rakyat bisa menerima atau bertahap layaknya kenaikan harga mie instan," tegas Halim.

Roy Prayoga selaku Ketua Bidang PerguruanTinggi dan Kepemudaan (PTKP )  BADKO HMI Kalsel-Teng juga menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah sangat mengecewakan rakyat.

"Ini akan sangat berimbas untuk semua sektor," ujarnya.

Roy Prayoga menyebutkan bahwa sudah dapat dipastikan harga bahan pokok yang lain juga akan ikut naik.

Sementara di sisi lain pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga surat utang yang lebih besar dengan asumsi ada kenaikan suku bunga global sehingga ongkos utang tahun depan lebih besar. Bahkan, sebelumnya membuka wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil.

Kebijakan yang diambil Pemerintah sangat kontras dengan narasi mengurangi beban APBN. Sebab, kenaikan gaji pegawai tentu juga jadi beban APBN, dengan pekerjaan yang sama, tidak ada perbaikan kinerja, tapi penghasilan yang bertambah besar.

Sementara itu, Chairil Rifani selaku Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik dan Pemerintah Daerah menambahkan, bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini akan mengganggu kestabilan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Apabila Pemerintah tidak ada solusi untuk rakyat  berarti sila kelima dalam Pancasila gagal dilaksanakan," jelasnya.

"Andaikan Pemerintah tidak mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, maka kami BADKO HMI Kalsel-Teng akan membuat parlemen jalanan guna menyuarakan keresahan ini sampai menang," tandasnya. (mi/jp).