MARABAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi I, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemkab Batola, untuk memperjuangkan tapal batas dengan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sekretariat DPRD Batola, Senin (3/10)
Kegiatan yang dihadiri Asisten I dan Staf Ahli Bagian Tata Pemerintahan ini merupakan langkah awal persiapan untuk mendatangi Kementerian Dalam Negeri.
Anggota Komisi I Hendri Dyah Estinigrum menyampaikan, pihaknya akan memperjuangkan wilayah dekat perbatasan, yang diklaim masuk wilayah Kapuas.
"Semoga dengan apa yang kita inginkan mengenai tapal batas antara kedua kabupaten ini bisa tercapai,” ungkap Arum sapaan akrabnya.
Menurutnya, terdapat beberapa titik yang dinilai kurang tepat, hingga harus difasilitasi oleh Kemendagri untuk penyelesaian masalah ini.
"Sebenarnya bukan hanya tapal batas kabupaten, tapi sudah menjadi tapal batas provinsi,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dalam hal draf Kemendagri yang dinilai merugikan Batola.
"Yang dianggap merugikan ada 1 titik, Daerah Pantang Baru, Kecamatan Tabukan. Padahal secara historisnya, kita sudah melakukan pembinaan dan membangun di daerah tersebut,” jelas Arum.
Ia berharap apa yang menjadi hak Batola tetap menjadi wilayah Batola.
"Sehingga sesuai dengan peta dasar," tandasnya. (jk/jp).
