Sebagai bentuk attention Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu melalui surat instruksi nomor 4 tahun 2022 tentang identifikasi potensi lokasi khusus dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus pemilu tahun 2024 memberikan instruksi kepada jajarannya untuk berkoordinasi dengan stakeholder di wilayah masing-masing untuk melakukan pendataan terkait beberapa lokasi yang termasuk dalam kriteria lokasi khusus. Diantaranya Panti sosial atau panti rehabilitasi sosial; dan Pondok pesantren.

 

Kemudian Rumah tahanan dan Lembaga pemasyarakatan; Daerah relokasi bencana atau lokasi pengungsian bencana; Rumah sakit; Panti rehabilitasi narkotika; 7. Daerah perkebunan; Daerah pertambangan; dan Lokasi lainnya dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el; Pemilih itu terkonsentrasi di suatu tempat; dan Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS. 

Terhadap lokasi khusus tersebut, Bawaslu Kalsel mengindentifikasi adanya potensi kerawanan. Diantaranya Mobilisasi suara oleh pihak tidak berwenang; Masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya; dan Lokasi atau jarak pemilih ke tempat pemungutan suara yang tidak dapat dijangkau. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kalsel, Sarmudji menyambut baik adanya surat instruksi dari Bawaslu RI terkait identifikasi potensi lokasi khusus. 

Sarmuji berpendapat sangat memungkinkan bila memang disatu tempat perlu adanya penambahan TPS.

"Seperti dilingkungan perusahaan atau lokasi yang secara geografis sulit untuk dijangkau. Hal tersebut masih sangat relevan dengan UU 7 tahun 2017,” terang Sarmuji.

Disisi lain pengamat pemilu Muhammad Hafizh Ridha memandang hak konstitusional warga negara dalam kontestasi pemilu2024 sangat kompleks. Selain kelompok pemilih pada umumnya, ada kelompok rentan yang ternyata eksistensinya masih perlu untuk mendapatkan perhatian. 

Perhatian tersebut diperlukan karena kelompok rentan ini merupakan bagian pemilih yang sering terganggu dan resisten untuk terlanggar hak pilihnya.

Adapun kelompok rentan tersebut. Yaitu Masyarakat adat; Disabilitas; Tahanan rutan/lapas; Pasien rumah sakit atau masalah kesehatan; Miskin kota; Pemilih pemula; Perempuan; dan Waria..

"Kelompok rentan ini seyogyanya mendapatkan jaminan untuk menggunakan hak pilih dengan setara. Kehadiran bawaslu harusnya dapat melakukan sosialisasi secara memadai, efektif dan efisien. Terutama yang disesuaikan dengan kemajuan teknis digital dan pendekatan kultural,” terang Ridha.

Selain itu aktifis kajian demokrasi- pendidikan pemilih rakyat, berharap adanya program antisipasi munculnya resistensi mulai dari pencatatan DPT, sosialisasi dan pelaksanaan pemilu, termasuk potensi kekerasan dari aparat, media mainstream, medsos dan kelompok masyarakat tertentu. 

Menanggapi hal tersebut, Koordinator divisi pencegahan, parmas dan humas M. Radini menjelaskan telah memiliki beberapa agenda sosialisasi yang menyentuh langsung ke masyarakat selain itu dia juga berharap adanya partisipasi aktif masyarakat. 

“Kedepan kita berharap laporan, informasi dari masyarakat itu betul – betul tumbuh, 

sehingga hal tersebut sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas," tegas M. Radini.

Radini sebagai pengampu pencegahan dan partisipasi masyarakat, menyambut baik masukan dari pegiat pemilu dan tanggapan KPU Kalsel. 

Dia menjelaskan, Bawaslu Kalsel telah berkomitmen untuk memperjuangkan hak konstitusi warga banua dalam penyelenggaraan pemilu melalui giat-giat pencegahan, pengawasan dan penindakan. 

Melalui giat pengawasan partisipatif, Bawaslu Kalsel telah menyelenggarakan kegiatan seperti pengkaderan SKPP, kegiatan sosialisasi goes to scholl bagi pemilih pemula, forum warga dan forum bagi kelompok disabilitas.

Dia juga membenarkan kedepannya peran aktif masyarakat akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. (*/jp).