BANJARBARU- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra hadir dalam acara Seminar Nasional VII Dan Rapat Tahunan Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO) Tahun 2022 dengan tema ‘Peluang Karbon Sebagai Komoditas Utama Pengelolaan Hutan Lestari’ yang diselenggarakan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat.
Seminar Nasional VII Dan Rapat Tahunan KOMHINDO Tahun 2022 tersebut juga dihadiri Sekjen Kemen LHK (Virtual), Perwakilan Ketua Umum Komhindo, Dekan dan Rektor Fahutan ULM, Perwakilan UPTD lingkup Dishut Provinsi Kalsel dan para Mahasiswa Fahutan ULM, di Hotel Grand Dafam Qmall Banjarbaru, Rabu (9/11).
Dalam kesempatan itu, Kadishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, bertindak sebagai pengantar tentang ‘Kehutanan di Kalimantan Selatan’.
Ia menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khusunya bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor sangat serius menyikapi pembangunan kehutanan sebagai salah satu upaya meningkatkan cadangan karbon.
"Keseriusan tersebut sebagaimana tertuang dalam kebijakan Program Revolusi Hijau yang telah dicanangkan Gubernur Kalimantan Selatan sejak tahun 2017 lalu dan ditegaskan melalui Perda Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau," kata dia.
Aya sapaan akrab Kadishut Kalsel menjelaskan, Gerakan Revolusi Hijau adalah aksi dalam rangka merubah prilaku masyarakat secara cepat dan tepat untuk peduli pada kualitas lingkungan melalui kegiatan penanaman, dengan menggunakan pencegatan menyeluruh melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk kepentingan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, Gerakan Revolusi Hijau melalui kegiatan penanaman yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tutupan lahan yang bervegetasi, meningkatkan produktifitas lahan, meningkatkan IKLH secara langsung maupun tidak langsung, dan untuk upaya meningkatkan cadangan karbon.
"Dinas Kehutanan Provinsi Kalimatan Selatan juga sudah melakukan kegiatan secara rutin di Kalimantan Selatan setiap hari Kamis dan Jumat pagi untuk menanam dan tidak kurang dari 1.000 bibit tanaman setiap harinya. Jadi ada 2.000 bibit tanaman yang kita tanam setiap minggunya," ujar Aya.
Dikatakannya, sejak dicanangkannya Gerakan Revolusi Hijau pada tahun 2017 lalu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukkan kegiatan penanaman dengan total seluas 129.000 HA.
"Namun evaluasi dan keberhasilannya masih kami laksanakan," kata Aya lagi.
Aya menuturkan, terkait Program Perhutanan Sosial, bahwa kebijakan perhutanan sosial memberikan ruang untuk masyarakat turut memiliki andil dan berpartisipasi dalam mitigasi perubahan iklim khususnya disektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.
Kemudian sambung Aya, kebijakan perhutanan sosial juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca.
"Pehutanan sosial dapat meningkatkan potensi karbon, karena melalui rehabilitasi lahan orang-orang yang dulunya dinyatakan haram untuk masuk hutan setelah adanya program perhutanan sosial mereka bisa mengelola hutannya dengan waktu tiga puluh lima tahun, dan itu bisa diperpanjang apabila dari Kemen LHK menyatakan bahwa mereka layak untuk diperpanjang perizinan penggunaan perhutanan sosialnya," terang Fathimatuzzahra.
Sebelumnya, pada acara Seminar Nasional VII dan Rapat Tahunan Komunitas Manajemen Hutan Indonesia Tahun 2022 tersebut, juga diadakan kegiatan "Pengalungan Bunga Tanda Selamat Datang" kepada para Pembicara Utama dan Pengantar yang berhadir. (dsht/jp).
