"Sesuai dengan tri fungsi dewan adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang mana hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 A ayat (1)," kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini di Muara Teweh, Selasa (6/12).
Menurut dia, legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, dan mengenai anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah atau APBD. Sedangkan pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lain serta kebijakan pemerintah daerah.
Terkait dengan forum perangkat daerah, kata dia, yang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara rekap usulan perangkat daerah, baik infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya dengan pokok pikiran DPRD.
"Pokok pikiran menunjang akselerasi program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2018-2023," katanya.
Dia menambahkan, di antaranya infrastruktur dan pembangunan akses jalan, jembatan dan penyediaan energi terbarukan. Sedangkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berstandar SNI. Pada bidang pendidikan peningkatan lebih difokuskan dari jenjang PAUD hingga SMP.
Begitu juga dengan peningkatan ekonomi masyarakat, diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan volume kegiatan yang bersinggungan langsung dengan pertanian, IKM, UKM serta pada bidang industri kreatif.
Selanjutnya bidang sosial budaya dan pariwisata dengan revitalisasi cagar budaya dan kawasan wisata serta pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang diunggulkan. Sedangkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meningkatkan kualitas layanan birokrasi dengan meningkatkan kompetensi aparatur daerah.
"Pokok pokok pikiran DPRD sudah mengacu pada 20 program pemerintah daerah untuk mewujudkan indikator sasaran,” jelas Ketua DPC Demokrat Barito Utara ini. (ant/jp).
