Kedatangan Bupati HSS dan rombongan diterima langsung oleh Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Roudo,ST, MPP, PhD, Koordinator Regional II Kalsel-Kaltim dan Kaltara, Anang Budi Gunawan dan Perwakilan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan pada Kementerian PPN/Bappenas RI.
Dalam audensi tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS meminta sejumlah masukan tentang persiapan program Rumah Sakit Brigjend Haji Hasan Basry Kandangan terkait pengembangan layanan Kesehatan menuju rumah sakit rujukan kanker dan radioterapi di Kalimantan Selatan, RSUD Daha Sejahtera untuk mengusulkan pengadaan USG, serta menyampaikan berbagai program dan usulan strategis sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk peningkatan pembangunan.
Adapun usulan-usulan yang disampaikan Bupati HSS. Diantaranya pengembangan rusunawa RSUD HHB dan Daha Sejahtera, Pembangunan Rusunawa untuk santri, pembangunan pusat daur ulang persampahan, pembangunan TPS 3R loksado, peralatan laboratorium berupa alat pengujian, normalisasi sungai, pembangunan RTH, pembangunan jembatan gantung di kecamatan loksado dan pembangunan pengendali erosi dan proteksi Sungai amandit.
Bupati HSS, H Achmad Fikry mengatakan, apa-apa yang pihaknya gambarkan itu bisa mendapat support dan dukungan dari Bappenas dalam mengawal usulan itu, sehingga tahun anggaran 2024 bisa termasuk kedalam program-program kementerian.
"Itu merupakan gambaran umum dari Hulu Sungai Selatan, mudah-mudahan nanti kami dapat arahan dari Direktur Regional, formatnya bagaimana dan Direktur ingin membutuhkan penjelasan lebih detail, maka kawan-kawan dari OPD bisa menyampaikan secara detailnya berkaitan dengan usulan kami datang ke Bappenas, tapi yang pasti kunjungan audensi ini adalah sebagai pintu masuk kami Pemkab HSS untuk bisa berkonsultasi dan berkomunikasi dengan jajaran Kementerian PPN/Bappenas," ungkap Bupati HSS.
Bupati berharap, apa yang telah disampaikan tersebut mendapatkan respon yang baik dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas untuk terus memberikan dukungan.
"Sehingga impian seluruh masyarakat Kabupaten HSS dalam berbagai program kesehatan dan kegiatan pembangunan dapat terwujudkan dengan baik terutama di tahun anggaran 2023 dan tahun 2024," ungkapnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Bupati HSS, Direktur Regional II Muhammad Roudo mengatakan, bahwa Kementerian PPN/Bappenas sudah menyampaikan kepada kabupaten/kota, bahwa pihaknya ingin kabupaten/kota bisa langsung menggandeng pemerintah provinsi.
"Artinya sebagai gubernur, bukan sebagai kepala daerah otonom, tetapi sebagai wakilnya Pusat di daerah," ujarnya.
Menurutnya, kalau provinsi ikut, maka bisa mencatat, mengakomodir dan bisa mengeksekusi catatan dan usulan-usulan ini untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkecuali Dana DAK.
"Kami selaku Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia akan berupaya mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai usulan-usulan Pemerintah Kabupaten HSS kepada Kementerian/Lembaga terkait guna mengetahui progresnya," jelasnya. (ari/jp).
