BANJARBARU- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Fathimatuzzahra membuka acara Bimbingan Teknis Rehabilitasi DAS dan Reklamasi Hutan Tahun 2023 yang diselenggarakan BPDAS Barito bersama Dishut Kalsel di Hotel Novotel Banjarbaru, Selasa (23/5).
Bimtek tersebut diikuti oleh para pemegang Persetujuan Pengguna Kawasan Hutan (PPKH) di Kalsel dan KPH dilingkup Kalsel, Kepala BPDAS Barito dan Kadishut Kalteng, dengan narasumber Direktur Konservasi Tanah dan Air KLHK Muhammad Zainal Arifin.
Kadishut Kalsel, Hj Fathimatuzzahra menyampaikan, bahwa Bimtek Rehab DAS dan Reklamasi Hutan Tahun 2023 yang dilaksanakan ini dalam rangka peningkatan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
"Semoga dengan dilaksanakannya Bimtek ini dapat mempercepat peningkatan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” harap Hj Fathimatuzzahra.
Hj Fathimatuzzahra juga mengharapkan, dengan dilaksanakannya bimtek ini nantinya dapat mempercepat realisasi target dan progress kegiatan Rehabilitasi DAS Tahun 2023 yang dilaksanakan para pemegang PPKH di Kalsel.
"Serta mempercepat kegiatan Reklamasi Hutan di Kalsel agar tercapai Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera," harapnya lagi.
Ia menjelaskan, bahwa Program Gerakan Revolusi Hijau ditargetkan 30.000 hektare penanaman pertahunnya.
"Dan luasan terbesarnya berada di kegiatan Rehab DAS yang dilaksanakan oleh para pemegang PPKH di Kalsel," jelas Hj Fathimatuzzahra.
Sementara itu, Direktur Konservasi Tanah dan Air KLHK Muhammad Zainal Arifin dalam paparannya dengan judul "Mendorong Hasil Rehabilitasi DAS di Wilayah Kerja BPDAS Barito" yang berisikan tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Tahapan Penyelesaian Kewajiban Rehabilitasi DAS, hingga Format Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan PPKH.
"Pada prinsipnya dalam paparan ini adalah gambaran mengenai Permenhut P59 terkait Rehab DAS, P04 terkait Reklamasi, dan P60 terkait penilaian Reklamasi. Tiga hal ini nantinya akan masuk dalam target revisi dan semoga semua bisa dapat selesai pada tahun ini guna mempercepat tutupan lahan melalui kegiatan Rehab DAS dan Reklamasi Hutan," tutur Muhammad Zainal Arifin. (dsht/din/jp).
