TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur turut serta dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar, Senin (29/1) melalui platform Zoom, di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur.
Rapat ini merupakan forum penting untuk membahas langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh daerah dalam upaya mengendalikan inflasi selama tahun 2024.
Adanya antisipasi terhadap potensi inflasi menjadi fokus utama, dengan membahas langkah-langkah nyata dan tindak lanjut yang akan diimplementasikan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten II Setda Bartim Amrullah, Kepala Disdagkop UMKM Kabupaten Bartim Berson, Irban II Firta Harapan, serta Kepala Bidang dinas teknis terkait.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi menjadi jelas melalui partisipasi aktif mereka dalam forum ini.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat ini adalah mengidentifikasi langkah konkret yang akan diambil oleh Kabupaten Barito Timur untuk mengendalikan inflasi.
Ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap harga barang-barang di lapangan serta upaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng pada hari yang sama.
Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Presiden terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan inflasi. Meskipun tingkat inflasi pada bulan Desember mencapai 2,61% (y-o-y), Tito menyatakan bahwa kondisi tersebut masih aman terkendali.
Tito menyoroti sepuluh daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Januari, antara lain Kalimantan Selatan, Papua, DKI Jakarta, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, DI Yogyakarta, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
Untuk daerah tersebut, Tito menekankan pentingnya memperhatikan penyebab inflasi dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi barang-barang yang mengalami kenaikan harga.
Dalam konteks nasional, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini memberikan paparan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH hingga minggu keempat Januari mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Pudji Ismartini juga menyoroti komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah, yang didominasi oleh daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan Kabupaten Barito Timur dapat lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mengendalikan inflasi, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat. (zi/jp).
