KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan empat kabupaten dan kota di Kalsel menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran (TA) 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalsel, Senin (4/3).
LKPD Unaudited TA 2023 ini diserahkan langsung Penjabat (Pj) Bupati HSS, Hermansyah kepada Kepala BPK Kalsel, Rahmadi di Lantai 4 Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru.
Penyerahan LKPD ini sebagai salah satu langkah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali secara berturut-turut oleh Kabupaten HSS dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten tahun 2021, sesuai amanat dari Undang - Undang (UU) nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara.
LKPD diserahkan nantinya akan menjadi dasar BPK untuk melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan diterima.
Pj Bupati HSS, Hermansyah mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel beserta seluruh jajarannya yang telah begitu hangat menerima rombongan Pemkab HSS untuk menyerahkan LKPD tahun anggaran 2023.
"Alhamdulillah diterima, dan tadi didiskusikan tinggal menunggu waktu tim auditor akan turun ke Kabupaten untuk pemeriksaan yang lebih rinci,” ucapnya.
Menurutnya, penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban Pemkab setiap tiga bulan berakhirnya anggaran menyampaikan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan.
"Pada saatnya nanti Pemkab HSS akan memberikan dukungan kepada tim auditor agar bisa bertugas dengan baik di Kabupaten HSS,” katanya.
Turut hadir mendampingi, Sekda HSS Muhammad Noor, Asisten Setda, Inspektur dan Kepala BPKPD. (ari/jp).
