MARABAHAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan rapat koordinasi dan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), di Aula Gedung DPRD setempat, Rabu (11/9).
Dalam kesempatan itu, KPK memberikan edukasi kepada pimpinan dan anggota dewan guna memperkuat kolaborasi pencegahan korupsi.
Ketua Sementara DPRD Batola, Saleh mengungkapkan, bahwa kedatangan KPK RI ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan KPK untuk tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan berbagai lembaga.
"Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf B dan Pasal 8 UU Nomor 19/2019, KPK bertugas melakukan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka itu, KPK mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung pencegahan korupsi di Batola melalui Monitoring Center for Prevention (MCP),” kata Saleh.
Selain itu, kata Saleh, KPK juga menekankan pentingnya sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Langkah ini dianggap sebagai strategi efektif untuk mempercepat penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
Dengan landasan hukum yang kuat, KPK semakin percaya diri dalam menindak berbagai kasus korupsi. Penguatan fungsi koordinasi yang diamanatkan undang-undang memungkinkan KPK berkolaborasi lebih efektif dengan instansi lain, sehingga penanganan kasus diharapkan menjadi lebih efisien dan terarah.
Saleh juga menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan ini. Dengan harapan edukasi serta koordinasi yang diberikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
"Dengan sinergi yang semakin kuat, upaya memberantas korupsi khususnya di Batola akan semakin optimal dan efektif," demikian Saleh. (hru/jp).
