BANJARMASIN- Gubernur Kalsel, H Muhidin membeberkan 5 (lima) prioritas pembangunan yang diharapkan dukungan pihak kementerian/lembaga negara dan seluruh kabupaten/kota, agar dapat bersinergi dalam menyusun program kegiatannya.
Hal ini disampaikan Gubernur H Muhidin pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025, Kamis (24/04/2025) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Program prioritas dimaksudkan adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya.
Kemudian, pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, dan perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan.
Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.
Pembukaan Musrenbang 2025 ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia, Bima Arya Sugiarto, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, dan Penjabat Sekdaprov Muhammad Syarifuddin.
Pada kesempatan itu, Gubernur H Muhidin mengajak Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin mendampinginya, dan diakhir sambutannya, mempersilahkan Wagub membaca pantun penutup.
Gubernur H Muhidin menyebut, bahwa dalam satu tahun terakhir, telah dicapai sasaran pembangunan yang cukup baik.
Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator seperti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 75,19 atau naik sebesar 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 74,66. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kalsel sampai 2024 tumbuh sebesar 5,05 persen. Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Kalsel berada di angka 75,7, juga di atas nilai rata-rata nasional, salah satu indikator yang menunjukkan komitmen dalam membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan 4,11 persen.
Angka pengangguran dan kemiskinan di Kalsel juga jauh berada di bawah rata-rata nasional. Bahkan, Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.
Kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio juga terus menurun. Di 2023, gini rasio di Kalsel berada di angka 0,313. Sedangkan tahun 2024 angkanya 0,302.
Dalam hal tata kelola pemerintahan, provinsi ini mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut dan sebagai satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A.
Capaian ini ungkap Gubernur H Muhidin, menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal penting disampaikan gubernur, bahwa prioritas program RKPD Provinsi Kalsel 2026 mengacu kepada dokumen rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang terdiri dari 5 misi dan 10 janji kampanye.
Prioritas ini telah dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah. Dalam mewujudkan tema dan prioritas tersebut, Pemprov Kalsel akan mendorong peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
Selain itu, akan terus dilakukan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah di Kalsel.
Pesan lain yang tidak kalah penting disampaikan Gubernur H Muhidin, yakni komitmen pihaknya akan memperkuat struktur untuk mendukung perekonomian pengembangan digitalisasi UMKM.
Selain itu, juga akan mendorong hilirisasi industri, pertanian, dan pariwisata menuju iklim investasi berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Selanjutnya Gubernur berharap kepada semua pihak yang mengikuti Musrenbang ini, turut mendorong pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kalsel. Di antaranya proyek pembangunan jalan lintas tengah dan lintas barat, pembangunan jembatan Pulau Kalimantan- Pulau Laut, pembangunan stadion internasional, penguatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan rumah sakit dan posyandu serta penguatan sarana alat kesehatan pendukung.
Gubernur H Muhidin juga mengungkapkan, dalam mendukung penguatan swasembada pangan, diinginkan adanya hirilisasi kelapa sawit dan restocking ikan. Selain itu, saat ini pentingnya bantuan untuk pengelolaan darurat sampah.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menggarisbawahi sinergi dan saling mendukung program yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat.
Bima Arya juga mendorong kabupaten/kota dan provinsi untuk senantiasa mengedepankan pelayanan publik kepada masyarakat. Baik pendidikan, transportasi dan yang paling utama juga kesehatan.
Turut mengikuti kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo sekaligus menyampaikan sambutan dan dokumen pokok-pokok pikiran (pokir), bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota/sekretaris daerah, para kepala Bappeda dan Balitbangda dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, kepala BUMD, pimpinan instansi vertikal, akademisi, dan pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor yang merangkap ketua panitia Musrenbang, melaporkan tujuan Musrembang untuk memperoleh masukan, saran dan masukan semua stakeholder untuk penyempurnaan RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2026.
RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RKPD berisi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan program-program perangkat daerah, serta menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peserta yang hadir dalam Musrenbang Provinsi Kalsel 2025 sekitar 400 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, anggota legislatif, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Nara sumber secara daring antara lain disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia, dan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Siti Munifah, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Samsul Rizal Muttaqien, dan Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian Bappenas/BPN Tri Dewi Virgianty.
Pada penyampaian arahan, Wamendagri Bima Arya sempat menyinggung banyaknya kepala daerah yang tidak menghadiri langsung Musrenbang ini.
Hanya tiga daerah se Kalsel yang dihadiri langsung yakni Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dan Pj Walikota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil.
Sedangkan Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Banjarmasin, dihadiri wakil bupati/wakil walikota, dan Kabupaten Kotabaru dihadiri sekretaris daerah setempat. (sal/iwn/jp).
