PALANGKA RAYA- Bertempat di Aula Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (2/6/2025) siang, BPK Kalimantan Tengah serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2024.
Turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut, Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, didampingi Pj Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, bersama Kepala BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, Wakil Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Kapuas, Tim Audit BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang telah berjalan secara profesional, objektif, dan independent.
la juga mengatakan, bahwa penyerahan LHP ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
"Laporan ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban keuangan, namun juga menjadi cermin komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar HM. Wiyatno.
Ia mengatakan,bahwa Pemkab Kapuas menyambut baik seluruh rekomendasi yang diberikan dalam LHP tersebut, yang akan menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, HM. Wiyatno, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian LHP yang diterima oleh Pemkab Kapuas.
Ia menambahkan, bahwa hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan sebuah hadiah yang sangat membanggakan,
"Sekali lagi saya atas nama Pemkab Kapuas mengucapkan terima kasih karena di usia yang menginjak 219 tahun, dan hari jadi Kabupaten yang ke-74 tahun, serta bertepatan dengan 100 hari periode saya menjabat, Kabupaten Kapuas meraih hasil WTP. Saya berharap dengan adanya hasil pemeriksaan ini dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih berorientasi dengan hasil," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.
"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Bupati Kapuas beserta jajaran atas kerjasamanya sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kami mengharapkan pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan negara dam memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat," ungkap Ketua BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. (hms/hru/jp).
