MUARA TEWEH- Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pada 6 Agustus 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Ikrar Netralitas Kepala Desa dan Lurah serta Pencanangan Desa Anti Politik Uang, Senin (23/6/2025).
Acara yang digelar di Cafe Kopi Itah Muara Teweh ini dihadiri Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, Ketua DPRD Barito Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, unsur Forkompinda, kepala desa, lurah dan tamu undangan tetkait lainnya.
Dalam sambutannya Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menegaskan pentingnya netralitas seluruh aparatur pemerintah desa dan kelurahan, termasuk Camat dan organisasi perangkat daerah, demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Ia menekankan bahwa keberpihakan, termasuk politik uang, harus dihindari agar pesta demokrasi berjalan jujur dan transparan.
Selain netralitas, Indra juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga kondusifitas dan mengajak warga menolak praktik politik uang.
Ia mendorong semua pihak untuk memastikan proses PSU berlangsung jujur, adil, dan bebas dari kecurangan serta hoaks.
"Semoga PSU yang dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2025 mendatang menjadi pesta demokratis yang tidak tercederai dengan keberpihakan aparat pemerintah, baik ASN, kepala desa/lurah, camat, dan yang paling utama desa/kelurahan harus bebas dari money politik," harapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar, mengatakan bahwa acara ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan bersama-sama.
"Tanggungjawab ini tidak hanya berada di pundak penyelenggara pemilu atau aparatur pemerintah daerah dan desa, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemilu ulang yang adil, bersih, dan bebas dari intervensi politik uang," ungkapnya. (dsk/my/jp).
