KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2025-2029, di Aula Bapperida Kapuas, Senin (16/6/2025).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Kepala Baperida Kapuas, Ahmad M Saribi dan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Septedy, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Kapuas, Camat se-Kabupaten Kapuas dan Tim Pendamping dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Bupati Kapuas, HM. Wiyatno dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan mampu mencerminkan solusi nyata atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kapuas.
Ia juga menekankan bahwa RPJMD harus mampu mengoptimalkan potensi daerah secara nyata, terukur, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dodo juga menyampaikan, bahwa beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Tengah telah memberikan masukan dan saran perbaikan atas rancangan awal RPJMD Kabupaten Kapuas. Hal ini dilakukan agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi.
"Dalam pendekatan politik, dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang telah kami sampaikan bersama Wakil Bupati pada masa kampanye. Melalui dokumen ini, janji-janji politik yang telah disampaikan akan direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.
Wabup Dodo mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan secara optimal serta memfokuskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan beberapa poin penting bagi kepala perangkat daerah, antara lain, Memanfaatkan forum ini sebagai ruang koordinasi dan sinergi program lintas sektor, serta mempertajam evaluasi isu substansial seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
"Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data aktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Memenuhi ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, serta mengkomunikasikan program lintas sektor secara efektif. Dinas-dinas terkait seperti PUPR, Perkimtan, Kominfosantik, Bapperida, Bapenda, BKAD, dan Inspektorat diminta wajib hadir mendampingi selama sesi pembahasan,” tuturnya.
Diakhir sambutannya, Dodo berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan implementatif. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi aktifnya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. (hru/jp).
