TAMIANG LAYANG- Kepala Desa Kali Napu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Hairollah, menegaskan bahwa penggunaan anggaran desa tahun ini disesuaikan dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes) serta program-program prioritas yang telah disepakati bersama masyarakat.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran desa difokuskan pada sejumlah sektor penting, di antaranya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sektor ketahanan pangan (ketapang), operasional pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta sektor prioritas lainnya.

"Meskipun Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami pengurangan, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Hairollah kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Selasa (27/1/2026) sore. 

Menurutnya, pemerintah desa akan mengoptimalkan pengelolaan anggaran agar seluruh program prioritas tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Desa Kalinapu berharap dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

"Dengan kolaborasi, kami optimistis pembangunan dapat berjalan dengan baik," tandas Hairollah. (zi/jp). 

PALANGKA RAYA- Upaya penyelundupan barang terlarang berupa terduga narkotika jenis sabu-sabu berhasil digagalkan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya saat pelaksanaan layanan kunjungan, Selasa (27/1/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.20 WIB, ketika seorang pengunjung perempuan bernama Arbainah datang ke Rutan Kelas IIA Palangka Raya untuk melakukan kunjungan terhadap salah satu warga binaan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengunjung terlebih dahulu menjalani proses pendaftaran kunjungan.

Usai pendaftaran, yang bersangkutan diarahkan ke tahapan penggeledahan badan sebagai bagian dari standar pengamanan. 

Dalam proses tersebut, petugas menemukan dua paket terduga narkotika jenis sabu-sabu dengan perkiraan berat kurang lebih satu gram. Barang terlarang tersebut disembunyikan di dalam karet ikat rambut yang dikenakan oleh pengunjung.

Menanggapi keberhasilan penggagalan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, menegaskan komitmen jajarannya dalam memerangi peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap narkotika di dalam rutan dan lapas. Setiap upaya penyelundupan, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas I Putu Murdiana.

Setelah diamankan, Arbainah selanjutnya dimintai keterangan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan istri dari salah satu warga binaan, atas nama Heriyanto bin Rahmadi.

Kakanwil menegaskan, bahwa pengakuan tersebut akan menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

"Temuan ini langsung kami serahkan dan koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Siapa pun yang terlibat, baik dari luar maupun dari dalam, akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

I Putu Murdiana menekankan, bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pengawasan serta menjaga integritas seluruh petugas pemasyarakatan.

"Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa pengawasan harus semakin diperketat. Integritas petugas adalah harga mati demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur melakukan monitoring keaktifan pegawai, kualitas layanan, serta kondisi sarana dan prasarana di 10 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di wilayah setempat.

Kegiatan monitoring dilaksanakan selama beberapa hari. Pada Kamis lalu, tim menyambangi KUA Kecamatan Benua Lima. Selanjutnya, pada Senin, monitoring dilakukan di KUA Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paku, dan Paju Epat. Sementara pada hari ini, tim melanjutkan kegiatan ke KUA Kecamatan Awang dan Patangkep Tutui.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, H Ahmadi, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam, H Ahmad Janawi, mengatakan monitoring bertujuan meningkatkan disiplin dan keaktifan pegawai KUA agar hadir tepat waktu, bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta memiliki etos kerja yang baik sebagai pelayan masyarakat.

"Monitoring ini untuk memastikan aparatur KUA bekerja profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar H Ahmad Janawi kepada wartawan ini melalui sambungan WhatsApp, Selasa (27/1/2026).

Selain memantau kehadiran dan kinerja pegawai, tim juga mengevaluasi kualitas layanan KUA, meliputi pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, wakaf, zakat, serta layanan keagamaan lainnya agar berjalan cepat, ramah, tertib administrasi, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, monitoring juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan aturan pelayanan publik guna meminimalkan kesalahan serta keluhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tim turut melakukan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana KUA, termasuk gedung, peralatan kantor, dan mesin penunjang kerja. Data yang dihimpun akan menjadi gambaran riil fasilitas yang masih layak pakai, memerlukan perawatan, atau perlu diperbaiki maupun diganti.

"Hasil monitoring ini akan menjadi dasar perencanaan pemeliharaan dan penganggaran sarana prasarana KUA ke depan, sekaligus memperkuat pembinaan dan komunikasi antara pimpinan dan jajaran KUA di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, KUA di Barito Timur semakin tertib administrasi, aktif, dan prima dalam pelayanan, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

"Dengan demikian, kehadiran KUA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas H Ahmad Janawi. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Di sela-sela kegiatan pemantauan aksi bersih-bersih Sungai Guring, Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR menyempatkan diri memborong wadai (kue khas Banjar) di Warung H Duan yang berlokasi di Kampung Murung Pelalaan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kelayan Besar RT. 06, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Selasa (27/1/2026). 

Kegiatan tersebut dilakukan Wali Kota saat meninjau langsung kegiatan gotong royong warga membersihkan Sungai Guring, yang menghubungkan Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Pemurus Baru. Kehadiran orang nomor satu di Kota Banjarmasin itu pun disambut antusias oleh warga sekitar dengan mengajaknya foto bersama.

Wali Kota HM. Yamin HR, mengatakan selain memastikan kegiatan pembersihan sungai berjalan dengan baik, dirinya juga ingin memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM, khususnya pedagang wadai tradisional Banjar yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal.

"Ini salah satu bentuk dukungan kita kepada UMKM lokal. Wadai-wadai tradisional ini harus terus kita jaga dan lestarikan, sekaligus membantu perekonomian masyarakat,” ujar Yamin.

Wadai yang diborong tersebut kemudian dibagikan kepada warga dan para relawan yang ikut terlibat dalam kegiatan bersih-bersih sungai sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat gotong royong mereka.

Pemilik Warung H Duan pun mengaku senang dan bangga atas kunjungan Wali Kota. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi pedagang kecil untuk terus bertahan dan berkembang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap semangat kebersamaan dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat terus tumbuh, seiring dengan upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (27/1/2026), di Aula Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, dan dihadiri organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan riil masyarakat. 

Ia menyampaikan, bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Timur 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menyusun perencanaan yang selaras antara dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, serta mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara inovatif dan berkelanjutan.

"Perencanaan pembangunan harus disusun secara terbuka, terukur, dan akuntabel, sehingga implementasinya benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Misnohartaku.

Disampaikan pula, bahwa forum konsultasi publik memiliki peran penting sebagai wadah membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. 

Hasil forum ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan prioritas yang responsif terhadap aspirasi masyarakat serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. (zi/jp).

BANJARMASIN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Banjarmasin, Selasa (27/1/2026) pagi. Apel tersebut diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam arahannya, Sekda Ikhsan Budiman, menekankan pentingnya kedisiplinan kerja sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Ia juga menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama satu minggu terakhir, mulai dari tingkat kehadiran pegawai, pelaksanaan program kerja, hingga respons terhadap berbagai kebutuhan dan pengaduan masyarakat.

Ikhsan Budiman turut mengingatkan seluruh ASN agar mematuhi ketentuan berpakaian dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan. Menurutnya, kerapian dan kelengkapan atribut tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menjadi bagian dari citra positif institusi pemerintah.

"Pakaian dinas harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari segi jenis pakaian, kelengkapan atribut, maupun kerapian. Berpakaian rapi dan sesuai aturan mencerminkan sikap profesional, tanggung jawab, serta citra positif institusi. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan dapat mematuhi aturan berpakaian dinas sebagai bentuk kedisiplinan,” ujarnya.

Di sela-sela amanatnya, Sekda secara khusus memberikan apresiasi kepada salah satu ASN Pemerintah Kota Banjarmasin yang tengah dalam kondisi hamil namun tetap menunjukkan semangat dan tanggung jawab dengan mengikuti apel pagi.

Ia menilai hal tersebut sebagai contoh nyata dedikasi dan komitmen ASN dalam menjalankan kewajiban sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN lainnya untuk terus menjaga disiplin, etos kerja, dan tanggung jawab dalam setiap tugas yang diemban.

"Ini menjadi teladan bahwa semangat pengabdian dan kedisiplinan tetap dapat dijaga dalam berbagai kondisi,” pungkasnya. (prkm/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kepala Bidang Sosial pada DPMDSos Kabupaten Barito Timur, Tuberta Hartano, menjelaskan mekanisme penanganan warga dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilakukan secara berjenjang, dimulai dari puskesmas setempat.

Menurut Tuberta, tahap awal penanganan dilakukan oleh dokter puskesmas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan perlunya penanganan lanjutan, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.

"Pertama dokter puskesmas yang memeriksa. Jika diperlukan rujukan, maka pihak puskesmas yang mengantar ke rumah sakit Tamiang Layang karena sudah ada dokter spesialis jiwa,” ujar Tuberta kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp, Selasa (27/1/2026). 

Setibanya di rumah sakit, pasien kembali menjalani pemeriksaan untuk menentukan apakah menjalani rawat jalan atau rawat inap. Apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kalawa Ate di Palangka Raya, proses rujukan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak rumah sakit.

Tuberta menegaskan, Bidang Sosial DPMDSos berperan memastikan jaminan kesehatan pasien, khususnya bagi warga kurang mampu.

"Kami memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jika tidak aktif, kami memberikan bimbingan kepada keluarga untuk mengaktifkannya agar pengobatan bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masa perawatan di RS Kalawa Ate umumnya berlangsung selama 14 hari. Setelah itu, pihak rumah sakit akan menghubungi keluarga untuk menentukan tindak lanjut pasien.

"Jika pasien dipulangkan, kami berkolaborasi dengan keluarga untuk proses pemulangan. Namun, jika direkomendasikan melanjutkan perawatan ke Panti Sosial Bina Laras, kami akan mengecek ketersediaan kuota. Jika kuota penuh, pasien terpaksa dipulangkan,” katanya.

Setelah pasien kembali ke rumah, keluarga diberikan pendampingan agar pengobatan tidak terputus dan pasien mendapatkan perhatian yang memadai.

"Obat harus diminum sesuai anjuran dokter, jangan sampai putus. Pasien juga perlu diajak berkomunikasi dan tidak dibiarkan sendirian,” tandas Tuberta. (zi/jp). 

PURUK CAHU- Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhiddin resmi dipercaya memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) periode 2026–2031.

Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H. lahir di Muara Maruwei II, 14 Juni 1982. Ia merupakan putra dari pasangan Muhidin, I.g (alm) dan Setiani. Sejak muda, Rahmanto dikenal aktif berorganisasi dan meniti karier politik dari bawah, mulai dari aktivis kampus hingga menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah.

Riwayat pendidikannya dimulai dari SDN Muara Laung II (1995), MTsN Laung Tuhup (1998), dan MAN Laung Tuhup (2001). Pendidikan tinggi ditempuh di STAIN Palangka Raya, Jurusan Syari’ah Program AHS, dan lulus pada 2009. Ia kemudian melanjutkan studi magister ilmu hukum di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang dan meraih gelar S2 pada 2013.

Rahmanto menikah dengan Dina Maulidah, S.H.I. yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Mura (2024-2029). Pasangan ini dikaruniai tiga anak, yakni M. Fadhil Akbar Rahmanudin, M. Afkar Al-Fatih, dan Radha Farhana Agniyamura. Ia juga tumbuh bersama saudara kandung Rahmantio, Liani, A.Ma., S.Pd.I, dan Mahyono, S.Kom.

Karier politik Rahmanto dimulai sejak 2004, saat terlibat sebagai Koordinator Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu. Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi penting di PKB, mulai dari Wakil Ketua DPC PKB Palangka Raya, Wakil Sekretaris DPW PKB Kalteng, hingga Sekretaris Caretaker DPW PKB Kalteng.

Di lembaga legislatif, Rahmanto tercatat tiga periode menjadi Anggota DPRD Murung Raya, yakni 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024. Pada periode berikutnya, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Murung Raya 2024–2029, sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Bupati Murung Raya periode 2025–2030.

Selain politik, Rahmanto aktif di berbagai organisasi profesi dan keagamaan. Ia pernah menjabat Wakil Sekretaris Gapensi Murung Raya, Sekretaris Apindo Murung Raya, Pengurus KONI Murung Raya, Ketua BPC HIPMI Murung Raya, Ketua IKA PMII Murung Raya, serta memimpin sejumlah organisasi seperti LASQI, MES, ASBUMDES, IHB, dan Pengcab PTMSI Murung Raya. Di tubuh GP Ansor, ia menjabat Wakil Ketua GP Ansor Kalimantan Tengah.

Dengan latar belakang aktivis, legislator, hingga kepala daerah, Rahmanto Muhidin dikenal sebagai figur politik yang tumbuh dari proses panjang dan kini memegang peran strategis dalam arah PKB Kalimantan Tengah ke depan. (maya/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, menghadiri Pengambilan Sumpah Dokter ke-97 dan Penyerahan Brevet Dokter Spesialis yang digelar di Teater Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Senin (26/1/2026) pagi.

Momentum tersebut menjadi istimewa bagi Wali Kota Banjarmasin karena dr. H Aspianoor HR, Sp.B, adik kandungnya, secara resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Dokter Spesialis Bedah, dengan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,32.

Acara ini turut dihadiri Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., Ketua Senat FKIK ULM Prof. Dr. Husaini, M.Kes, serta orang tua dan keluarga dokter yang dilantik.

Pengambilan sumpah dan penyerahan brevet dokter spesialis merupakan tahapan penting dalam dunia kedokteran sebagai penanda kesiapan profesional dan tanggung jawab etik seorang dokter spesialis.

Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian tersebut. 

"Saya berharap kehadiran dokter spesialis bedah baru dapat berkontribusi positif bagi peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan," ungkapnya. (prkm/jp). 

BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (26/1/2026) pagi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalsel yang dinilai konsisten mengawal kinerja dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah di Bumi Lambung Mangkurat.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan unsur penting dalam mendorong akuntabilitas serta keterbukaan pemerintahan agar semakin baik ke depan.

Ia menegaskan, LHP Tematik yang diserahkan kali ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan, khususnya pada sektor lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan efektivitas operasional Bank Kalsel.

DPRD, kata dia, melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal agar rekomendasi dalam LHP tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.

"Kami ingin LHP ini menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. DPRD akan memastikan hasil pemeriksaan ini ditindaklanjuti secara serius demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Supian HK.

Ia juga mengaitkan hasil pemeriksaan tematik, khususnya di bidang lingkungan hidup, dengan upaya pencegahan bencana. Supian HK mengungkapkan bahwa pada 22 Januari 2026 lalu DPRD telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait percepatan penanganan dan penanggulangan bencana banjir.

LHP tematik ini dinilai relevan sebagai pengingat agar perbaikan pengelolaan lingkungan terus dilakukan guna mencegah bencana ekologis di masa mendatang.

Ia menekankan, bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola keuangan daerah di berbagai sektor semakin baik. Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK harus diwujudkan melalui kerja nyata dan penuh tanggung jawab.

Menutup sambutannya Supian HK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menindaklanjuti LHP yang telah diterima, sebagai bagian dari komitmen membangun kalsel yang lebih akuntabel, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan. (sar/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali melakukan penyegaran organisasi dengan melantik dan mengambil sumpah janji jabatan bagi sejumlah pejabat Administrator dan Kepala Sekolah. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, di Aula Selidah, Marabahan, Senin (26/1/2026).

Sebanyak 76 orang resmi dilantik, yang terdiri dari 7 orang Pejabat Administrator; dan 69 orang Kepala Sekolah (Penugasan Tambahan).

Ada hal menarik dalam pelantikan kali ini, yakni dilantiknya seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Mahardhika Prima Wijaya Rosadi, SH, sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Secara regulasi, mutasi ini didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN serta UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan RI, yang memungkinkan jaksa ditugaskan di luar instansi kejaksaan, termasuk menjadi pejabat struktural di Pemerintah Daerah.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan di bawah kesaksian para rohaniawan.

Penandatanganan Berita Acara dilakukan secara simbolis, disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Batola dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Barito Kuala.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan adalah bagian dari dinamisasi organisasi.

"Hal ini merupakan tuntutan organisasi dalam rangka pembenahan dan pemantapan kinerja. Fokus utama kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tetap berjalan optimal, terutama pada kegiatan prioritas pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Bupati juga memberikan pesan khusus kepada 69 Kepala Sekolah yang baru dilantik. Bupati berharap, para kepala sekolah mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif.

"Saya berharap para Kepala Sekolah memberikan perhatian khusus agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi anak-anak kita. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh dan berkembang maksimal dalam menuntut ilmu,” tambahnya.

Rangkaian acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Bupati dan tamu undangan kepada para pejabat yang dilantik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk sinergi baru dalam membangun Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Dalam rangka memperkuat pembinaan mental dan spiritual aparatur sipil negara (ASN), Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ceramah agama pembinaan mental spiritual dengan tema Fiqih Bab Thaharah bersama Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Drs. Muhammad, M.Ag. Kegiatan ini dilaksanakan di Mushola Al-Ikhlas Sekretariat DPRD Kalsel, Senin (26/1/2026) pagi, yang diikuti seluruh asn dan staf Setwan Kalsel.

Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan M. Andri Yuzhar, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan keagamaan ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter aparatur yang berintegritas, disiplin, dan berakhlak.

Menurutnya, pemahaman fiqih dasar seperti thaharah tidak hanya berkaitan dengan kesucian ibadah, tetapi juga mencerminkan sikap hidup bersih, tertib, dan bertanggung jawab yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Melalui pemahaman fiqih, khususnya bab thaharah, kita tidak hanya diajarkan tentang kesucian dalam beribadah, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai kebersihan, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari serta dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara,” tutur Jaini.

Sementara itu, Drs. Muhammad, M.Ag. yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam sekaligus Ketua MUI Kabupaten Banjar, menjelaskan bahwa fiqih thaharah merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah.

Ia menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang bersuci, baik secara lahir maupun batin, agar nilai-nilai kebersihan, kejujuran, dan keikhlasan dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami thaharah tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah, agar kebersihan, keikhlasan, dan integritas dapat tercermin dalam sikap dan perilaku, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara,” pungkasnya. (sar/ali/jp).

TAMIANG LAYANG- Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan komitmen peningkatan pelayanan PRIMA.

Hal itu ditegaskan Agung dalam apel pagi pegawai yang digelar di halaman Rutan Tamiang Layang, Senin (26/1/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pegawai serta peserta magang.

Apel pagi menjadi sarana konsolidasi internal sekaligus penguatan disiplin dan kinerja aparatur pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam amanatnya, Agung Novarianto mengapresiasi integritas dan kinerja yang selama ini ditunjukkan oleh pegawai dan peserta magang. 

Ia menekankan, bahwa profesionalisme dan tanggung jawab merupakan faktor utama dalam menjaga kualitas layanan pemasyarakatan.

"Integritas dan kinerja yang telah ditunjukkan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang PRIMA,” tegasnya.

Selain itu, Karutan mengingatkan pentingnya pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dinilai mampu meminimalisir potensi kesalahan dan memastikan pelayanan berjalan optimal.

Melalui penguatan komitmen tersebut, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang berharap kualitas pelayanan pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun masyarakat terus meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang terus memperkuat pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui program pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung), Senin (26/1/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin di aula klinik rutan sebagai upaya meningkatkan literasi dasar WBP.

Program calistung tersebut didampingi tiga peserta magang bidang pembinaan kepribadian yang turut menciptakan suasana belajar lebih interaktif dan komunikatif, sehingga memudahkan WBP dalam memahami materi dasar literasi.

Selama pelaksanaan kegiatan, pembelajaran berada di bawah pengawasan petugas jaga, Adde Kristian Irvink, guna memastikan kegiatan berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan rutan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan literasi dasar sekaligus literasi hukum WBP agar mampu memahami hak dan kewajiban administratif secara mandiri. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri WBP dalam berkomunikasi, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa penguatan literasi merupakan fondasi penting dalam proses pembinaan. 

"Pembekalan kemampuan logika dan literasi menjadi dasar utama sebelum WBP mengikuti pelatihan kemandirian yang lebih kompleks,” ujarnya.

Ia menambahkan, program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pencegahan residivisme. 

"Melalui pembinaan yang berkelanjutan, kami berharap WBP siap menjalani reintegrasi sosial secara optimal dan kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan serta kepercayaan diri yang lebih baik,” pungkasnya. (zi/jp). 

JAKARTA- Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyiapkan aparatur yang tangguh terus berlanjut. Pada Senin (26/1/2026), Pemerintah Kabupaten Barito Utara melanjutkan Training ESQ Leadership Batch 2 di Jakarta.

Batch ini menjadi sangat penting karena berfokus pada pembentukan karakter pemimpin yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam arahannya, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa meskipun anggaran tersedia dan program kerja telah dirancang secara presisi, faktor manusia tetap menjadi penentu utama. 

"Pelaksanaan program yang tepat sasaran sangat bergantung pada SDM yang melaksanakannya. Ini adalah kunci keberhasilan atas apa yang akan kita kerjakan," tegas H Shalahuddin.

H Shalahuddin menambahkan, bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah melahirkan SDM yang berjiwa kepemimpinan, berintegritas, serta mampu mengelola emosi dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan YME sebagai landasan pengabdian kepada masyarakat.

Founder ESQ 165, Ary Ginanjar Agustian, memberikan apresiasi tinggi terhadap visi Bupati dalam membangun keseimbangan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ bagi para pejabat daerah. Mengawali sesi dengan "Renungan ke Gunung Thursina". Ary menekankan pentingnya pondasi spiritual dalam membangun peradaban sebuah daerah.

Sinergi antara kompetensi teknis dan kekuatan karakter ini diharapkan menjadi pondasi utama dalam menyukseskan GASPOL 11.12 demi kemajuan berkelanjutan di Kabupaten Barito Utara. (dsk/emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah, Bripka Mujiono, melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar melalui apel pagi di SDN Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Senin (26/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB hingga selesai tersebut dilaksanakan di SDN Bagok RT. 02, Kecamatan Benua Lima. 

Dalam kesempatan itu, Bripka Mujiono bertindak sebagai Pembina Upacara dan menyampaikan pesan-pesan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) kepada dewan guru dan para siswa.

Adapun pesan Kamtibmas yang disampaikan meliputi imbauan agar para siswa menghindari perundungan (bullying), tidak melakukan body shaming, serta menaati peraturan lalu lintas, khususnya saat ikut berkendara bersama orang tua.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin hubungan yang harmonis antara Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dengan pihak sekolah, serta meningkatnya pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga sikap, disiplin, dan keselamatan sejak dini.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan sekolah merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan kesadaran hukum sejak usia dini. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali menggelar apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (26/1/2026). Apel kali ini menjadi momentum sosialisasi program strategis dalam menekan angka pengangguran di Bumi Ije Jela.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Batola, Arif Widodo, memaparkan fokus kinerja instansinya yang terbagi dalam dua pilar utama: Ketenagakerjaan (produktivitas dan perlindungan kerja) serta Transmigrasi.

Dalam amanatnya, Arif Widodo menekankan bahwa Disnakertrans memiliki tanggung jawab besar sebagai pengampu indikator kinerja daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah peluncuran Kartu Siap Kerja.

"Kartu Siap Kerja ini merupakan program unggulan Bupati Barito Kuala untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja kita yang belum terserap pasar kerja. Tujuannya agar mereka mampu mengembangkan kemampuan, baik untuk bekerja di instansi/perusahaan maupun membuka lapangan kerja mandiri,” ujar Arif.

Beberapa poin penting terkait program ini antara lain Pelatihan Teknis dan Kedisiplinan: Pelatihan pengelasan dan operator eksavator yang bekerja sama dengan Denzipur untuk membentuk karakter, etos kerja, dan kedisiplinan peserta.

Pengembangan Wirausaha: Pelatihan pembuatan Sasirangan dan bordir guna mendukung misi kedua daerah, yaitu kemandirian ekonomi berbasis inovasi dan agroindustri.

Perlindungan Pekerja: Pengalokasian anggaran khusus untuk perlindungan bagi pekerja rentan di wilayah Barito Kuala.

Menutup rangkaian apel, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua Baznas, dan Ketua MUI, menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2025, yang meliputi:

Beasiswa Mahasiswa UIN Antasari: Disalurkan melalui MUI Batola bagi mahasiswa asal Barito Kuala.

Bantuan Pendidikan Dalam Negeri: Diserahkan melalui Baznas Batola kepada mahasiswi berprestasi, Rena Zulfaidah binti Suko Adi.

Penyerahan bantuan ini menegaskan komitmen Pemkab Batola dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap bersaing di dunia kerja maupun kancah akademik. (dsk/ali/jp). 

TANJUNG- Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan pengembangan Koperasi Merah Putih di 22 titik prioritas pada tahun 2026. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta diproyeksikan mampu menjadi penggerak usaha rakyat yang merata di seluruh kecamatan.

Pengembangan Koperasi Merah Putih saat ini tengah dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai leading sector. Pelaksanaannya didukung penuh oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan sebagai mitra strategis.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Tabalong, Adityapula Nugraha, saat mengikuti rapat koordinasi teknis TMMD ke-121 di Markas Kodim 1008 Tabalong. Pada tahap awal, pengembangan koperasi akan difokuskan pada 22 titik utama yang tersebar di seluruh kecamatan dan ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Meski ke depan program Koperasi Merah Putih akan diterapkan di seluruh 131 desa dan kelurahan di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah memilih untuk memulai dari titik-titik prioritas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana usaha secara bertahap dan terencana.

Adityapula Nugraha menjelaskan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih merupakan hasil sinergi antara DPMD dan Dinas Koperasi. 

Ia menyebutkan, bahwa saat ini terdapat 22 titik yang menjadi target utama, sementara target menyeluruh mencakup 131 desa dan kelurahan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan koperasi yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi, sehingga perlu dicarikan solusi seperti sistem pinjam pakai atau alternatif lainnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi. Namun demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai alternatif solusi, mulai dari sistem sewa lahan hingga pemanfaatan aset yang tersedia, agar pembangunan koperasi tetap berjalan sesuai target waktu.

Hingga saat ini, progres pembangunan sarana usaha Koperasi Merah Putih, seperti gerai dan gedung usaha, telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen. Pemerintah daerah optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Ke depan, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menghadirkan beragam unit usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa. Mulai dari gerai sembako, penjualan produk pertanian dan ketahanan pangan desa, alat kesehatan dan apotek, hingga unit perdagangan lainnya yang dapat menopang perekonomian lokal. (dsk/fah/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj Ananda melakukan peninjauan langsung proses pembersihan Sungai Guring yang berlokasi di Jalan Prona III Lokasi II RT. 24, 25, dan 26 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Senin (26/1/2026) pagi.

Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pembongkaran terhadap dua bangunan yang berdiri di atas sungai, yakni Posko milik Bapak Loksadu dan bangunan eks Kantor Koperasi Masyarakat Karya Jasindo 2. Proses pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat ekskavator guna mendukung normalisasi alur sungai.

Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menjelaskan kegiatan pembersihan Sungai Guring telah dilakukan secara bertahap sejak beberapa hari sebelumnya, dimulai dari kawasan hulu hingga tembus ke wilayah Sungai Pekapuran.

"Dari kemarin kita sudah lakukan pembersihan Sungai Guring dari hulu sampai tembus Sungai Pekapuran. Hari ini kita lanjutkan dengan beberapa kegiatan pembersihan dan normalisasi menggunakan ekskavator, termasuk pembongkaran bangunan yang berada di atas sungai,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, pembongkaran ini menjadi bentuk perhatian serius Pemerintah Kota terhadap keberadaan bangunan yang melanggar garis sepadan sungai. Menurutnya, sungai merupakan urat nadi kota yang harus dijaga dan dirawat bersama.

"Kalau membangun di atas sungai memang terasa lebih luas dan nyaman, tapi dampaknya harus kita perhatikan bersama. Kami mengimbau warga masyarakat Banjarmasin agar menaati aturan terkait sepadan sungai dan perizinan. Ini menjadi perhatian seluruh SOPD terkait untuk penataan kembali sungai,” tegas HM. Yamin.

Selain dukungan alat berat, kegiatan pembersihan juga melibatkan partisipasi aktif warga sekitar melalui gotong royong membersihkan sampah dan sedimentasi di bantaran sungai. 

Wali Kota pun mengapresiasi peran serta masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Sungai ini harus kita jaga dan rawat bersama demi masa depan anak cucu kita,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, H Muhammad Isa Ansari, menjelaskan bahwa bangunan eks kantor koperasi yang dibongkar tercatat memiliki badan hukum sejak 10 Oktober 1997. Namun, koperasi tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2013.

"Karena sudah terlalu lama tidak aktif, kami cukup kesulitan menelusuri informasi lebih lanjut terkait koperasi ini. Banyak anggotanya yang sudah tidak aktif, bahkan ada yang telah meninggal dunia,” ungkap Isa Ansari.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap penataan Sungai Guring dapat meningkatkan fungsi sungai sebagai saluran air utama, mengurangi potensi banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan berkelanjutan. (prkm/jp).

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan apresiasi atas hampir satu tahun kepemimpinan Bupati Barito Timur, M. Yamin bersama Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu dengan motto SEGAH. 

Menurutnya, selama satu tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah telah menunjukkan pelaksanaan pembangunan dan menghadirkan wujud nyata bagi masyarakat.

Nursulistio berharap, ke depan kebijakan dan program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati benar-benar membawa perubahan positif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.

"Ke depan, diperlukan kebijakan yang lebih progresif, termasuk terobosan dan kreativitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menekan angka kemiskinan,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Senin (26/1/2026).

Ia juga menekankan pentingnya inovasi yang lahir dari sinergi dan komunikasi yang baik antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur adalah sosok yang ramah dan mudah diajak berkomunikasi. Namun dalam memimpin tentu akan dihadapkan pada berbagai hambatan dan kendala yang harus dipikirkan serta diselesaikan bersama,” katanya.

Nursulistio menegaskan, bahwa DPRD Barito Timur siap menjalankan fungsi pendampingan, pengawasan, serta memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami juga berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kepada Bupati dan Wakil Bupati, kami berharap mampu mengayomi dan merangkul semua pihak guna memperkuat pemerintahan serta menuntaskan visi dan misi pembangunan daerah secara optimal,” pungkasnya. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Timur menggelar rapat persiapan pengukuhan pengurus MUI Barito Timur masa bakti 2025–2030, Senin (26/1/2026) di Aula LPTQ Barito Timur. 

Sekretaris Panitia Pelaksana, Hajar Gunawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi antara Ketua Umum MUI Barito Timur dengan MUI Provinsi Kalimantan Tengah.

"Berdasarkan hasil koordinasi, pelaksanaan Ta’aruf dan Pengukuhan Pengurus MUI Barito Timur masa bakti 2025–2030, sekaligus Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2026, direncanakan berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026,” ujar Hajar Gunawan kepada wartawan ini usai kegiatan. 

Hajar Gunawan menambahkan, hingga saat ini lokasi kegiatan masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Dalam rapat tersebut, lanjut Hajar, panitia membahas sejumlah agenda penting, di antaranya pematangan anggaran pelaksanaan kegiatan, penyampaian usulan program kerja dari komisi-komisi di lingkungan MUI Barito Timur, serta pembentukan cikal bakal lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) MUI Barito Timur.

Dengan adanya rapat persiapan ini, diharapkan dapat memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi penguatan peran MUI di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, H Adam Nugraha Wiradhana, menegaskan bahwa keberadaan BPSK Banjarmasin tidak boleh dinonaktifkan dalam kondisi apa pun, termasuk dengan alasan perpindahan kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru.

Hal tersebut disampaikan H Adam yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Banjarmasin, menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel terkait isu penonaktifan BPSK Banjarmasin.

"Kalau disebut tidak dinonaktifkan, maka faktanya BPSK harus tetap berjalan. Tidak boleh anggarannya ditiadakan, tidak boleh aktivitasnya dihentikan, karena BPSK adalah lembaga pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen,” tegas H Adam di Banjarmasin, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, alasan perpindahan kantor tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan fungsi BPSK, apalagi sampai meniadakan anggaran operasional pada tahun berjalan.

"Seharusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan solusi konkret, misalnya dengan menyediakan kantor BPSK Banjarmasin di aset-aset Pemprov lainnya yang ada di Kota Banjarmasin. Bukan justru membiarkan lembaga ini vakum secara praktik,” ujar H Adam.

H Adam menegaskan, secara hukum BPSK berkedudukan di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, keberadaan BPSK Banjarmasin tidak bisa digeser begitu saja ke Banjarbaru hanya karena alasan administratif.

"Negara harus hadir melindungi konsumen. Jangan sampai masyarakat kehilangan akses keadilan hanya karena persoalan gedung dan anggaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, H Adam juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Fauzan Ramon, rekan sesama Anggota Majelis BPSK Banjarmasin, yang secara terbuka menyuarakan keberatan dan bahkan menyurati Presiden RI terkait persoalan ini.

"Saya mendukung langkah Bang Fauzan Ramon. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan pada konsumen. Suara kritis seperti itu justru diperlukan agar kebijakan tidak menyimpang dari aturan hukum,” katanya.

Tak hanya itu, H Adam juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua YLK Kalimantan Selatan, Dr. Akhmad Murjani, yang secara konsisten mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil langkah yang berpotensi melanggar regulasi.

"Apa yang disampaikan YLK Kalsel sangat tepat. BPSK bukan beban, justru aset negara dalam melindungi masyarakat. Prestasi BPSK Banjarmasin yang telah menyelamatkan miliaran rupiah uang konsumen adalah bukti nyata manfaatnya,” ungkap H Adam.

Ia berharap, Gubernur Kalimantan Selatan turun tangan secara langsung untuk memastikan BPSK Banjarmasin tetap aktif, didukung anggaran, dan difasilitasi secara layak.

"Jangan sampai Kalimantan Selatan menjadi preseden buruk secara nasional, sebagai daerah yang justru melemahkan lembaga perlindungan konsumen. Solusinya ada, tinggal kemauan politiknya,” pungkas H Adam Nugraha Wiradhana. (rls/ali/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat pembahasan dukungan sarana dan prasarana (Sarpras) pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Timur, Senin (26/1/2026), di aula ruang rapat kantor bupati setempat. 

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, dan dihadiri Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, perwakilan dunia usaha, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata yang merusak sendi kehidupan bangsa, termasuk di Kabupaten Barito Timur. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembentukan BNNK sebagai langkah strategis melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

"Keberadaan BNNK di Barito Timur bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Namun, pembentukan institusi yang kuat harus ditopang sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari gedung kantor hingga peralatan operasional sesuai standar,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam mendukung pembentukan BNNK melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025.

"Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan dari perusahaan hendaknya dipandang sebagai investasi sosial, karena lingkungan yang bersih dari narkoba akan menciptakan iklim usaha yang sehat, produktif, dan kondusif,” kata Yamin.

Melalui rapat tersebut, Bupati berharap tercapai kesepakatan dan langkah konkret terkait skema dukungan penyediaan gedung kantor BNNK, pengadaan sarana operasional, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, BNNK, dan sektor swasta.

Bupati juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengawal koordinasi dukungan tersebut secara transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap kontribusi pihak swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya Bupati M. Yamin mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Barito Timur BERSINAR (Bersih dari Narkoba). 

"Mencegah satu orang dari narkoba berarti menyelamatkan satu masa depan,” pungkasnya. (zi/jp). 

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadwalkan kegiatan Kunjungan Kerja ke Desa Masupa Ria, Kecamatan Mandau Talawang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Januari 2026.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi wilayah, melihat capaian serta kebutuhan pembangunan, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, khususnya di wilayah pedalaman. 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai, serta dikuti oleh Hargatin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas; Hartoni U. Sawang, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kapuas; Yan Hendri Ale, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Vitrianson, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas. Turut hadir pula Camat Mandau Talawang, Ruko Andi Lela Sebayang, Camat Kapuas Hulu, Novrianto.

Dalam pelaksanaannya, rombongan dijadwalkan menempuh perjalanan melalui jalur sungai dan darat sebagai bagian dari upaya menjangkau wilayah pedalaman. 

Rombongan memulai perjalanan pada 24 Januari 2026, dengan rute menggunakan kelotok dari Sei Pinang menuju Desa Manyarung, kemudian dilanjutkan ke Dusun Jakatan Masupa. Dari Dusun Jakatan Masupa, rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih selama dua jam menuju Desa Masupa Ria dan bermalam di desa tersebut.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung terkait kondisi wilayah, pelaksanaan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui kunjungan kerja ini, pemerintah daerah ingin melihat langsung kondisi wilayah dan mendengar aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan," ujar Wakil Bupati.

Pada Minggu, 25 Januari 2026, rombongan melanjutkan perjalanan kembali menuju Desa Batu Makab dengan menggunakan ojek. Selanjutnya, perjalanan diteruskan dari Desa Batu Makab menuju Tumbang Lahung, lbu Kota Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, menggunakan speedboat. Dari Permata Intan, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Sei Hanyo untuk bermalam.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan peninjauan lapangan serta koordinasi pemerintah kecamatan dan desa guna dengangambaran faktual terkait kondisi memperoleh infrastruktur, permukiman, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar masyarakat. Hasil kunjungan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap kegiatan kunjungan kerja ini dapat menjadi sarana penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. (fah/hru/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno menutup sekaligus menyerahkan hadiah Turnamen Biliar Bupati Cup yang digelar di UJM Coffee and Biliar, Kuala Kapuas, Minggu (25/1/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus wadah silaturahmi bagi para pegiat biliar.

Turnamen tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Teras, Kepala DPPKUKM Kabupaten Kapuas, Apendi, pervwakilan Disparbudpora, Direktur PDAM Kapuas, Abisua Setia Nugroho, serta tamu undangan lainnya.

Pada partai final, Isal keluar sebagai juara pertama disusul Angga sebagai runner up. Sementara itu, Ayi yang merupakan atlet asal Kabupaten Kapuas bersama Septian menempati posisi semifinalis. Para pemenang menerima hadiah yang diserahkan langsung oleh Bupati Kapuas.

Menjelang pertandingan final, Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno turut memeriahkan kegiatan dengan melakukan pertandingan ekshibisi bersama Kepala DPPKUKM Kabupaten Kapuas Apendi. Pertandingan persahabatan tersebut mendapat sambutan antusias dari peserta dan penonton yang hadir.

Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menyampaikan apresiasi kepada panitia UJM Sport Biliar serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini. 

la berharap, kegiatan olahraga seperti turnamen biliar dapat terus digelar sebagai bagian dari pembinaan atlet dan pengembangan minat olahraga di Kabupaten Kapuas.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendorong tumbuhnya iklim olahraga yang sehat dan berprestasi, sekaligus membuka ruang bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding.

Perwakilan KONI Kabupaten Kapuas menyampaikan bahwa Turnamen Biliar Bupati Cup memiliki nilai strategis sebagai ajang pemanasan dan peningkatan jam tanding atlet, khususnya dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah.

"Kegiatan ini menjadi sarana yang baik bagi atlet untuk mengasah teknik dan mental bertanding. Diharapkan atlet-atlet biliar Kapuas dapat tampil optimal dan meraih hasil terbaik pada ajang Porprov mendatang," ujarnya.

Penutupan Turnamen Biliar Bupati Cup berlangsung tertib dan meriah, sekaligus menjadi wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap pengembangan olahraga dan prestasi atlet daerah. (fah/hru/jp). 

MARABAHAN- Turnamen Street Futsal V resmi berakhir setelah rangkaian pertandingan final berlangsung meriah dan menjunjung tinggi sportivitas. Ajang olahraga ini mempertemukan sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai sarana kompetisi sehat sekaligus mempererat silaturahmi antarinstansi.

Pertandingan perebutan peringkat ketiga mempertemukan tim Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) melawan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Laga berjalan sengit hingga akhir pertandingan, namun Disperkim tampil lebih solid dan berhasil mengamankan posisi Juara 3, sementara Disporbudpar harus puas di peringkat keempat.

Sementara itu, partai final yang mempertemukan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi pusat perhatian. Kedua tim menampilkan permainan cepat dengan strategi matang. Hingga peluit panjang dibunyikan, Disdik berhasil unggul dan memastikan diri sebagai Juara 1, sedangkan Dinkes menempati posisi Juara 2.

Dengan hasil tersebut, klasemen akhir Street Futsal V adalah Juara 1 Dinas Pendidikan (Disdik); Juara 2 Dinas Kesehatan (Dinkes); Juara 3 Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim); dan Juara 4 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar). 

Selain penentuan juara, panitia juga memberikan penghargaan individu. Kategori Top Score Kepala Dinas diraih bersama oleh Aris Saputra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Abdi Maulana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Adapun Top Score Keseluruhan diraih oleh Bakti Septiadi dari Dinas Kesehatan, berkat performa konsisten dan ketajamannya dalam mencetak gol.

Turnamen Street Futsal V diharapkan terus menjadi wadah positif untuk memperkuat kebersamaan antar-SOPD sekaligus mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui olahraga.(dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Neli Listriani, turun langsung memimpin aksi gotong royong pembersihan sungai dan drainase di kawasan Sungai Guring, Jalan Prona 4, Gang Ridha RT. 35 RW. 02, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Minggu (25/1/2026) pagi.

Meski berlangsung di hari libur, Wali Kota bersama sang istri tetap berbaur dengan warga dan jajaran pemerintah kota membersihkan aliran sungai serta drainase yang selama ini rawan tersumbat. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengantisipasi banjir dan genangan air, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk.

Dalam kegiatan tersebut, HM. Yamin HR, menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan sungai tidak bisa dilakukan sesekali, melainkan harus berkelanjutan. 

Ia mengaku tak lelah turun ke sungai-sungai hampir setiap hari demi memastikan aliran air tetap lancar dan lingkungan terjaga.

Selain fokus pada pembersihan sampah dan endapan, Wali Kota juga menyoroti masih banyaknya bangunan warga yang berdiri di atas atau menutupi aliran drainase dan sungai. Menurutnya, bangunan yang melanggar aturan tersebut menjadi kendala utama dalam pemeliharaan sungai serta menjadi pemicu utama terjadinya penyumbatan dan genangan air.

"Kalau sungai dan drainase tertutup bangunan, sebersih apa pun kita gotong royong, tetap akan bermasalah. Ini perlu kesadaran bersama,” tegasnya di sela kegiatan.

Pemerintah Kota Banjarmasin, lanjut Yamin, berkomitmen untuk terus memantau titik-titik rawan genangan di seluruh wilayah kota. 

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai serta tidak mendirikan bangunan di atas aliran sungai dan drainase.

Melalui semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, Wali Kota berharap upaya pencegahan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi kenyamanan bersama. (prkm/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, melaksanakan silaturahmi dengan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Gusti Rosyadi Elmi. 

Kegiatan tersebut dirangkai dengan gowes sepeda ontel bersama komunitas sepeda ontel Kandangan dan Barabai, Minggu (25/1/2026).

Kegiatan berlangsung santai dan penuh keakraban. Kedua wakil kepala daerah bersama para pecinta sepeda ontel mengelilingi kawasan Alun-alun Kota Barabai, sambil menyapa masyarakat yang ditemui sepanjang rute gowes.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyampaikan bahwa melalui kegiatan gowes bersama ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin mempererat tali silaturahmi. 

"Selain itu, juga menegaskan komitmen untuk terus menjalin sinergi dan kerja sama antar daerah guna mendukung pembangunan dan kemajuan Banua," ungkapnya. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang mengintensifkan razia insidentil di blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), Sabtu (24/1/2026) malam.

Razia tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Rutan guna memastikan situasi rutan tetap aman dan kondusif. Kegiatan dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Plh. Ka.KPR) Dhimas Calandra Anggita, didampingi staf serta regu pengamanan.

Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan terukur di sejumlah blok hunian dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta sesuai dengan standar operasional prosedur.

Hasilnya, petugas tidak menemukan handphone, narkoba, maupun obat-obatan terlarang lainnya. Namun, sejumlah barang terlarang berbahan kaca dan logam yang berpotensi membahayakan keamanan berhasil diamankan.

Seluruh barang sitaan tersebut selanjutnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa razia insidentil akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

"Razia ini merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam rutan, sekaligus bentuk komitmen kami dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib,” tegasnya. (zi/jp).