BANJARBARU- Bakal gelar apel kesiapsiagaan karhutla, Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, mengajak agar memperkuat sistem koordinasi antar lembaga dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada rapat yang berlangsung di Rg. Rapat H. Maksid Lantai 3 Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Selasa (29/7/2025)
Rapat ini dipimpin oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, didampingi sejumlah pimpinan vertikal yakni Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Andri Gunawan, dan Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho Shekti Mutiko.
Tampak hadir juga Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Prof. Dr. Ir. H Gusti Muhammad Hatta dan Sugiarto Sumas, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, Plt. Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai dan sebagainya.
Dalam layar ditampilkan tentang peta monitoring hari tanpa hujan berturut-turut akhir juni-pertengahan juli 2025. Dan prediksi puncak musim kemarau juga disampaikan oleh BMKG Kalsel. Pada rapat itu, dibahas mengenai tim work dan rencana pembasahan/perendaman Ring I Landasan Ulin untuk melindungi Bandara Syamsudin Noor dari dampak karhutla.
Lalu, rencana penetapan status Siaga Karhutla Provinsi Kalsel, mengingat sudah 2 Kabupaten menetapkan siaga darurat yaitu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. Dan rencana Apel Siaga Karhutla di bulan Agustus 2025, serta rencana pengusulan OMC ke BMKG.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Gubernur mengucapkan selamat datang di Banua kami. Terkait kebakaran hutan dan lahan adalah fenomena yang terus terjadi setiap tahunnya, tentu saja kita ketahui bahwa Kalsel memiliki lahan rawa gambut. Sehingga, menimbulkan bencana karhutla yang berdampak kepada kehidupan kita,” ucap Gubernur Kalsel, H Muhidin yang dibacakan sambutan oleh Plt. Asisten I, Muhamad Muslim.
Menurut Gubernur, kebakaran hutan dan lahan ini dapat mempengaruhi dampak kesehatan masyarakat, sektor pertanian dan perekonomian, bahkan antar negara. Terlebih di Kalsel, memiliki bentangan alam yang sangat kaya sekali maka tantangannya menjaga kawasan itu agar tidak terbakar.
Gubernur mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar dapat bersinergi dalam menjaga kawasan yang rawan terbakar, khususnya di daerah objek vital atau ring 1 yaitu, Bandara Internasional Syamsuddin Noor.
"Akibat hutan yang terjadi kebakaran, maka sangat menggangu aktivitas masyarakat sekitar. Baik itu transfortasi darat, pelayanan publik dan akses perekonomian hingga stabilitas keseluruhan, maka perlu kita menyatakan siaga dari kebakaran hutan,” tegas Gubernur.
Melalui rapat supervisi pengendalian Karhutla, Gubernur ingin adanya hasil penguatan lembaga, serta evaluasi dari sistem deteksi dini dan sarana pemadaman. Diharapkan juga dapat meningkatkan koordinasi antar daerah atau lintas sektor, sehingga pencegahan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan RI, Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto, menyebut ada 2 peristiwa Karhutla yang kerap terjadi yaitu, kebakaran dan pembakaran. Menurutnya, pembakaran itu pasti memiliki motif kepentingan tersendiri, tentunya mengarah terhadap tindakan kejahatan.
"Dalam rakoor itu menjadi satu, tidak ada lagi tuh pusat, daerah dan bagian lainnya. Terpenting itu tentukan identifikasi persoalannya apa, sehingga potensi kebakaran itu ditekan seminim mungkin. Kita kerucutkan masalah-masalahnya apa, maka identifikasi dan langkahnya itu,” ungkap Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto.
Setiap situasi, Komjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto mengaku pasti ada perbaikan untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dalam pengendalian Karhutla, demi kepentingan masyarakat sekitar. Dengan begitu, dia pun mengajak masyarakat agar menghindari dari penyebab kebakaran, dengan bersama-sama maka kita mudah menghentikan karhutla tersebut.
Dalam arahan Irjen Kemenhut, yaitu identifikasi persoalan, arahan satu kebijakan kejelasan tindak, komunikasi berita positif, pemantauan dan komunikasi sebagai Baseline perbaikan untuk perubahan pola pengendalian kebakaran (menyelesaikan ketidaktahuan untuk mengatasi permasalahan temuan).
"Kelembagaan pengendalian kebakaran dalam hal permudahan penganggaran, bukan hanya pemadaman api saja,” tegasnya.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, mengatakan bahwa akan gelar apel siaga karhutla karena melihat situasi dan kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru telah berstatus darurat.
"Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalsel juga menaikkan statusnya dan tinggal menunggu SK dari Gubernur, dengan itu maka kita mendapatkan pendanaan untuk pengendalian Karhutla, baik itu BMKG dan BPBD Kalsel. Kita telah bekerjasama dengan lintas instansi yaitu, TNI/Polri dan stakeholder lainnya juga untuk membangun posko dalam waktu dekat,” ungkap Aya, sapaan akrabnya.
Selain itu, Fatimatuzzahra mengatakan bahwa pembukaan pintu air juga dilakukan agar pembasahan lahan ditiap titik api. Berdasarkan data kementerian kehutanan, dia menyebut ada 1.400 titik api (hotspot).
"Sebagian besar itu masuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Saat ini yang terdata dari BPBD Kalsel sekitar 20 hektare itu terbakar dalam kawasan hutan, sisanya itu di luar area hutan. Keduanya pun itu akan tetap kita cegah,” jelasnya.
Diakhir, Fatimatuzzahra ingin mengaktifkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kalsel, setiap KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) akan diberlakukan seperti di Tahura Sultan Adam dan sebagainya.
"Kami berharap, karhutla dapat dicegah secepatnya agar tidak membesar di kemudian hari," tutupnya. (mr/iwn/jp).
