PALANGKA RAYA- Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, dan dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Berdasarkan data BMKG, kemarau tahun ini bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di wilayah gambut.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025. Beberapa tugas utama KLHK antara lain memberi arah kebijakan lingkungan dalam Desk Karhutla, mengendalikan pelaksanaan tugas dari aspek lingkungan hidup.
Menurut dia, rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi tantangan Karhutla secara terencana, kolaboratif, dan berbasis data.
"KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla," tutur Menteri Hanif Faisol.
Menteri Lingkungan Hidup RI juga menekankan pentingnya langkah-langkah preventif seperti pelarangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, pengaktifan satgas Karhutla, serta edukasi masyarakat agar tak membakar lahan saat membuka kebun.
Akademisi juga diajak terlibat dalam riset penyusunan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan. Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, telah terjadi 1.317 hotspot di wilayah Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan.
Sementara, pada tanggal 6 Agustus, tidak ditemukan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, 11 hotspot berkonfidensi sedang
ditemukan di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Hanif menegaskan, bahwa peta sebaran hotspot menunjukkan penyebaran kebakaran mayoritas terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, serta di beberapa titik di lahan gambut dalam kawasan konsesi perusahaan.
"BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar di Kalteng akan meningkat drastis, terutama pada tanggal 8-9 Agustus 2025 di wilayah selatan dan tengah," jelas Hanif.
Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa saat ini Kalteng tengah menghadapi risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
la mengingatkan pentingnya pembelajaran dari kejadian besarnkarhutla di tahun 2015 (±402.779 ha) dan 2019 (±343.353 ha).
"Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas.sektor dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati," tegasnya.
H Agustiar menyebutkan, bahwa Pemprov Kalteng juga telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan.
"Perda ini mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 2 ha/KK oleh masyarakat adat di bawah pengawasan ketat," sebutnya.
Dalam upaya penanggulangan langsung, Gubernur memaparkan telah dilakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda. Tanggal 5 Agustus yakni, di wilayah Barat dan Tengah meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan dan Palangka Raya. Sedangkan tanggal 6-7 Agustus yakni, di wilayah Timur meliputi Barito Timur, Barito Utara dan Barito Selatan.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan," jelas Gubernur H Agustiar Sabran.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berpeluang besar dilakukan di Kalteng, mengingat potensi pertumbuhan awan hujan mencapai >70% sejak 1-5 Agustus 2025.
Sementara itu, Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah karhutla.
"Karena kita ingin masyarakat Barito Selatan tetap dapat beraktivitas tanpa adanya masalah yang ditimbulkan oleh kabut asap," ujarnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama penanggulangan karhutla tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, dan instansi terkait.
Selain itu, juga diserahkan bantuan peralatan dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto kepada Gubernur Kalteng.
Adapun bantuan itu yakni, motor karhutla 2 roda dan 3 roda, pompa jinjing 2 HP beserta kelengkapannya, serta alat pelindung diri dan wajah untuk petugas lapangan (SCBA M1). (zi/jp).
